AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
Senator Jakarta
Monumen Perjuangan Senen
Patung Pemuda Membangun
Patung Pembebasan Irian Barat - Lapangan Banteng
Masjid Istiqlal
Gedung Parlemen Senayan
Kota Tua Jakarta
Serba-Serbi Bundaran Hotel Indonesia
Monumen Nasional - DKI Jakarta
2023-12-08 06:25:00Z oleh jakarta
2023-12-08 06:23:00Z oleh jakarta
2023-12-07 02:18:00Z oleh jakarta
2023-12-07 02:15:00Z oleh jakarta
2023-11-30 03:59:00Z oleh jakarta
Jakarta - Badan Pengurus Pusat Majelis Alimat Indonesia (MAI) periode 2023-2027 menggelar acara pengukuhan kepengurusan baru oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P di ruang VIP komplek Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Pasca Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 MAI yang dilaksanakan pada 7 Oktober 2023 lalu di komplek gedung DPR/MPR itu terpilih Ketua Umum yang baru yakni Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, SH., MSi. Pada kepengurusan baru ini, semakin banyak tokoh cendekia perempuan Indonesia yang tergabung dan siap memberikan kontribusinya bagi masyarakat. Selain Menko PMK, hadir juga dalam kesempatan tersebut Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar secara virtual dan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia diwakili Atase Agama, Kedutaan Malaysia Jakarta, Ust. Moh. Shamsuri bin Ghazali. "Ayat Al-Quran Surat Lukman yang tadi saya bacakan di depan, saya ingin menyampaikan bahwa pada 1000 hari pertama seorang anak setelah dilahirkan sangat tergantung pada peran perempuan sebagai seorang ibu, sehingga sangat menentukan perkembangan anak," ujar Muhadjir Effendy dalam sambutannya, Rabu (22/11/2023). Muhadjir menuturkan, pihaknya sangat terbuka untuk kerjasama dengan MAI misalnya dalam mewujudkan Indonesia bebas stunting. Ia yakin bahwa MAI merupakan organisasi strategis yang memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) para cendikia perempuan sehingga akan memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara. "Untuk agenda agenda MAI karena nanti akan menyiapkan masa depan bangsa ya, kami sangat terbuka untuk melakukan kerjasama, contohnya dalam penanganan stunting dimana yang paling efektif itu ketika janin masih dalam kandungan karena intervensinya bisa melalui sang ibu. Semoga dalam waktu dekat ini, 100 persen Puskesmas di Indonesia sudah memiliki alat USG sendiri," katanya. Lebih lanjut Muhadjir menyampaikan saat ia bertemu dengan seorang ilmuwan perempuan, Prof. dr. Adi Utarini, MSc., MPH, PhD dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang masuk dalam daftar 100 Orang Paling Berpengaruh 2021 di dunia versi majalah TIME. "Beberapa hari lalu saya menemui Prof. Dr. Uut yang berhasil mengaplikasikan bakteri pada nyamuk wolbachia, dimana temuan ini sangat monumental dan tingkat keamanannya hampir 90 persen dan diakui dunia. Nyamuk wolbachia ini mengintervensi atau mengurangi kasus demam berdarah dengue (DBD). Ini bukti bahwa cendikia perempuan Indonesia juga punya karya nyata untuk dunia," ungkapnya. Sementara itu, KH. Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maafnya karena tidak bisa menghadiri acara pengukuhan secara langsung. Namun demikian, beliau menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dengan MAI dalam menyukseskan program pendidikan kader ulama perempuan. "Di Istiqlal sedang berlangsung pendidikan kader ulama perempuan dimana ini satu-satunya dan pertama di dunia dan mendapat dukungan dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir dimana kami akan bersama-sama menyusun kurikulum pendidikan kader ulama perempuan. Kami berharap nanti MAI bisa bekerjasama dalam menyukseskan program pendidikan kader ulama perempuan ini," katanya. Sylviana Murni, sebagai Ketua Umum MAI periode 2023-2027 dalam sambutannya menyampaikan bahwa MAI merupakan organisasi yang menghimpun para ilmuwan wanita serta mempunyai visi untuk berkontribusi dalam kajian keislaman, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan umat dan bangsa. Perkumpulan yang didirikan oleh para intelektual Muslimah Indonesia sejak tahun 1999 ini telah berkiprah luas dan sebelumnya dipimpin oleh para tokoh muslimah seperti Prof.Dr. Nabilah Lubis, Lc., M.A., Dr. Irid Farida Rachman Agoes, M.A., Ph.D., dan Prof.Dr. Hj. Amany Lubis, Lc., M.A. "Dalam aktivitasnya, organisasi ini aktif melakukan pengkajian dan penelitian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta sosialisasi dan publikasi guna pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapannya bagi kemanfaatannya dalam kehidupan masyarakat," kata Sylviana Murni. Pimpinan Komite I DPD RI ini menjelaskan bahwa MAI secara aktif juga berkomunikasi dengan berbagai elemen bangsa, utamanya para ilmuwan Muslimah Indonesia di dalam maupun di luar negeri, mengembangkan kerja sama dengan kementrian, organisasi, individu maupun lembaga yang memiliki maksud dan tujuan yang ssam. Berperan serta melakukan berbagai kegiatan pendidikan, agama, sosial budaya, ekonomi, komunikasi-dakwah, iptek dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan umat di bidang-bidang tersebut," tandasnya." "Pengurus pusat MAI terdiri dari para alimat yang menguasai dan ahli di berbagai bidang, lulusan dari berbagai universitas di dalam maupun luar negri yang juga merupakan para akademisi yang aktif berkiprah di bidangnya masing-masing," tutup senator dapil DKI Jakarta itu (Sumber: https://www.globalkapuknews.online/2023/11/dikukuhkan-menko-pmk-sylviana-murni.html)
Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni menegaskan, pihaknya menolak dengan tegas usulan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) selama masih terdapat klausul bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur akan ditunjuk oleh Presiden. Menurut mantan Pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini, penunjukan Gubernur oleh Presiden secara langsung maupun melalui usulan DPRD merupakan kemunduran demokrasi dan mencederai hak politik masyarakat Jakarta. “Ini sama saja mengebiri hak politik warga Jakarta untuk dipilih maupun memilih. Sebagai anggota DPD RI yang mewakili masyarakat Jakarta, melalui forum resmi juga akan saya sampaikan menolak usulan RUU DKJ selama masih ada usulan bahwa Gub dan Wagub akan ditunjuk langsung oleh presiden,” ujar Sylviana Murni di Jakarta, Kamis (7/12/2023). Sylviana Murni mengungkapkan, sebagai seorang senator, dirinya sering berinteraksi dengan masyarakat Jakarta dari berbagai latar belakang, sehingga bisa menangkap pesan kekhawatiran bahwa penghapusan Pilkada langsung merupakan jalan baru menuju kekuasaan yang otoriter. “Bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya kepada pemimpinnya, sementara ruang ekspresi politik mereka dihilangkan. Saya pernah merasakan bagaimana iklim pilkada langsung bisa menghadirkan atmosfer kegembiraan masyarakat saat dilibatkan untuk menentukan masa depan kotanya,” tegas Sylvi. Lebih lanjut, tokoh perempuan Betawi yang bergelar Profesor ini pun mengingatkan semua pihak, terutama para wakil rakyat di parlemen untuk tidak membuat gaduh dan memancing gelombang protes dari masyarakat akibat usulan RUU DKJ yang disetujui oleh delapan Fraksi di DPR. “Ditengah suasana Pilpres dan Pileg terus meningkat suhu nya, kita semua bijak lah bagaimana ini akan berpotensi memancing penolakan keras. Kita sama-sama sukseskan dulu Pilpres dan Pileg, jaga kepercayaan rakyat jangan kemudian usulan ini dipaksakan,” sebutnya. Meski demikian, Sylviana Murni juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan dan kedamaian selama proses kampanye berjalan sampai pada waktunya pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. “Mari kita sama-sama jaga Jakarta agar tetap aman, damai, semua bisa beraktivitas seperti biasanya tetapi pun Pemilu bisa berjalan dengan sukses. Bukan hanya tugas pemerintah, aparat atau penyelenggara Pemilu. Tetapi, kondusifitas itu juga tanggung jawab kita semua,” pungkasnya. (Sumber:https://refubliknews.com/2023/12/07/gubernur-ditunjuk-presiden-cederai-demokrasi-sylviana-murni-tolak-usulan-ruu-dkj/)
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku merasa kehilangan dan duka mendalam atas meninggalnya Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Purnawirawan Doni Monardo. Sultan mengaku mengenal dekat mantan Danjen Kopassus itu, sebagai sosok yang bersahaja, tenang dan pengabdi yang pekerja keras. Dengan ini semua bersaksi bahwa beliau pernah menjadi Panglima Perang melawan pandemi Covid-19 yang militan. “Kita patut bersyukur bahwa bangsa ini pernah dianugerahi seorang patriot dengan reputasi pengabdian yang tulus. Pak Doni Munardo bekerja senyap untuk mewujudkan capaian besar yang menjadi tanggung jawabnya”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (04/12/2023). Di komunitas Melayu, kata Sultan, Jenderal Doni Munardo merupakan panutan yang sangat dihormati. Bahkan beliau selalu memberikan perhatian yang serius pada etika bisnis dan nilai-nilai moral kepada generasi muda. “Semoga perjuangan dan pengabdian beliau (Doni Monardo, red) kepada bangsa ini tercatat sebagai amal ibadah dan amal jariyah oleh Allah Tuhan yang Maha kuasa”, tutup Senator Muda dari Bengkulu ini. Diketahui, Doni Monardo meninggal dunia pada Minggu (3/12) pukul 17.35 WIB. Doni Monardo meninggal dunia dalam usia 60 tahun. Doni Monardo akan dimakamkan hari ini, Senin 4 Desember 2023 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. “Telah meninggal dunia Letjen Purn DR HC Doni Monardo (Kelahiran 10 Mei 1963) pada hari Ahad, 3 Desember 2023 pukul 17.35 WIB,” tulis Tenaga Ahli BNPB 2019-2023 Egy Massadiah lewat pesan singkat, Minggu (3/12). (Sumber : https://www.rri.co.id/nasional/468614/doni-monardo-meninggal-dunia-sultan-panglima-perang-melawan-covid-19-ini-sosok-panutan )
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Periode 2019-2024 menjadi narasumber dalam acara Stadium Generale 2023 dengan tema “Hak Konstitusional KOPERASI dalam Undang-Undang Dasar 1945” yang diadakan oleh IKOPIN University. “Banyak orang mengira ahli tata negara hanya mengurusi bidang politik saja, tidak dengan saya, saya berusaha untuk menata negara bukan hanya dalam arti sempit, tetapi negara dalam arti luas, bagaimana kita menata bangsa ini. Disertasi saya pun itu mengenai kedaulatan rakyat di bidang politik dan juga di bidang ekonomi.” Ujar Jimly dalam acara tersebut. Menurut Jimly, kita harus sama-sama mempromosikan kembali dan merevitalisasi gerakan koperasi di Indonesia, karena Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah konstitusi bukan hanya politik, tetapi juga mengandung konstitusi ekonomi. Konstitusi Indonesia ketika dirumuskan para pendahulu bukan hanya berpikir tentang desian politik, tetapi desain ekonomi juga. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) ini menjelaskan ide konstitusi ekonomi ini masih menjadi sesuatu yang kurang dipahami, padahal konstitusi adalah kesepakatan tertinggi berbangsa dan bernegara. “Pasar itu realitas tertinggi, tidak bias kita hindari tapi market ekonomi itu yang saya namakan dengan istilah “must be constitutional” inilah konstitusional market ekonomi. Yang berarti kita tidak anti pasar, tetapi harus sesuai dengan kesepakan tertinggi. Kita harus mempertukarkan ide-ide teoritis mengenai kebijakan ekonomi dalam kebijakan sejarah.” Jelas Jimly. [image]WhatsApp Image 2023-11-30 at 10.57.32.jpeg[/image] Sampai dengan saat ini ide konstitusi ekonomi masih belum dipraktekkan sungguh-sungguh dalam kenyataan di lapangan. Secara umum kesadaran betapa pentingnya konstitusi ekonomi ini masih sangat rendah, ini menjadi catatan kita bersama terkait problem tersebut. “Sekarang kita sedang menghadapi gejolak perkembangan baru, jika kita belajar pada perkembangan abad ke-20, pertengahan abad ke-20 itu terjadi perkembangan big bang change, perubahan besar-besaran pada tata sosial ekonomi politik dunia. Negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin yang tadinya dijajah merdeka semua, maka PBB dibentuk, organisasi internasional dibentuk, dimana-mana terjadi perubahan. Itu terjadi setelah great depression tahun 30-an dan perang dunia ke-2 tahun 40-an. Kita sedang menghadapi ancaman yang mirip pada pertengahan abad ke-21 karena adanya potensi terjadinya perang kembali.” Tegas Jimly. Indonesia harus bersiap mengenai perkembangan “de-dolarisasi” dan juga “de-globalisasi ekonomi” yang berarti nasionalisme ekonomi. Kita harus bersiap dengan kemungkinan kita harus membangun spirit baru, nasionalisme ekonomi berdasarkan pancasila dan UUD 1945, sebagai ecomoic constitution, yang menerima kenyataan pasar tetapi harus sesuai dengan konstitusi. (Sumber : Tim Media Sesjen DPD RI)
Jakarta - Badan Pengurus Pusat Majelis Alimat Indonesia (MAI) periode 2023-2027 menggelar acara pengukuhan kepengurusan baru oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P di ruang VIP komplek Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Pasca Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 MAI yang dilaksanakan pada 7 Oktober 2023 lalu di komplek gedung DPR/MPR itu terpilih Ketua Umum yang baru yakni Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, SH., MSi. Pada kepengurusan baru ini, semakin banyak tokoh cendekia perempuan Indonesia yang tergabung dan siap memberikan kontribusinya bagi masyarakat. Selain Menko PMK, hadir juga dalam kesempatan tersebut Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar secara virtual dan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia diwakili Atase Agama, Kedutaan Malaysia Jakarta, Ust. Moh. Shamsuri bin Ghazali. "Ayat Al-Quran Surat Lukman yang tadi saya bacakan di depan, saya ingin menyampaikan bahwa pada 1000 hari pertama seorang anak setelah dilahirkan sangat tergantung pada peran perempuan sebagai seorang ibu, sehingga sangat menentukan perkembangan anak," ujar Muhadjir Effendy dalam sambutannya, Rabu (22/11/2023). Muhadjir menuturkan, pihaknya sangat terbuka untuk kerjasama dengan MAI misalnya dalam mewujudkan Indonesia bebas stunting. Ia yakin bahwa MAI merupakan organisasi strategis yang memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) para cendikia perempuan sehingga akan memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara. "Untuk agenda agenda MAI karena nanti akan menyiapkan masa depan bangsa ya, kami sangat terbuka untuk melakukan kerjasama, contohnya dalam penanganan stunting dimana yang paling efektif itu ketika janin masih dalam kandungan karena intervensinya bisa melalui sang ibu. Semoga dalam waktu dekat ini, 100 persen Puskesmas di Indonesia sudah memiliki alat USG sendiri," katanya. Lebih lanjut Muhadjir menyampaikan saat ia bertemu dengan seorang ilmuwan perempuan, Prof. dr. Adi Utarini, MSc., MPH, PhD dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang masuk dalam daftar 100 Orang Paling Berpengaruh 2021 di dunia versi majalah TIME. "Beberapa hari lalu saya menemui Prof. Dr. Uut yang berhasil mengaplikasikan bakteri pada nyamuk wolbachia, dimana temuan ini sangat monumental dan tingkat keamanannya hampir 90 persen dan diakui dunia. Nyamuk wolbachia ini mengintervensi atau mengurangi kasus demam berdarah dengue (DBD). Ini bukti bahwa cendikia perempuan Indonesia juga punya karya nyata untuk dunia," ungkapnya. Sementara itu, KH. Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maafnya karena tidak bisa menghadiri acara pengukuhan secara langsung. Namun demikian, beliau menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dengan MAI dalam menyukseskan program pendidikan kader ulama perempuan. "Di Istiqlal sedang berlangsung pendidikan kader ulama perempuan dimana ini satu-satunya dan pertama di dunia dan mendapat dukungan dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir dimana kami akan bersama-sama menyusun kurikulum pendidikan kader ulama perempuan. Kami berharap nanti MAI bisa bekerjasama dalam menyukseskan program pendidikan kader ulama perempuan ini," katanya. Sylviana Murni, sebagai Ketua Umum MAI periode 2023-2027 dalam sambutannya menyampaikan bahwa MAI merupakan organisasi yang menghimpun para ilmuwan wanita serta mempunyai visi untuk berkontribusi dalam kajian keislaman, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan umat dan bangsa. Perkumpulan yang didirikan oleh para intelektual Muslimah Indonesia sejak tahun 1999 ini telah berkiprah luas dan sebelumnya dipimpin oleh para tokoh muslimah seperti Prof.Dr. Nabilah Lubis, Lc., M.A., Dr. Irid Farida Rachman Agoes, M.A., Ph.D., dan Prof.Dr. Hj. Amany Lubis, Lc., M.A. "Dalam aktivitasnya, organisasi ini aktif melakukan pengkajian dan penelitian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta sosialisasi dan publikasi guna pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapannya bagi kemanfaatannya dalam kehidupan masyarakat," kata Sylviana Murni. Pimpinan Komite I DPD RI ini menjelaskan bahwa MAI secara aktif juga berkomunikasi dengan berbagai elemen bangsa, utamanya para ilmuwan Muslimah Indonesia di dalam maupun di luar negeri, mengembangkan kerja sama dengan kementrian, organisasi, individu maupun lembaga yang memiliki maksud dan tujuan yang ssam. Berperan serta melakukan berbagai kegiatan pendidikan, agama, sosial budaya, ekonomi, komunikasi-dakwah, iptek dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan umat di bidang-bidang tersebut," tandasnya." "Pengurus pusat MAI terdiri dari para alimat yang menguasai dan ahli di berbagai bidang, lulusan dari berbagai universitas di dalam maupun luar negri yang juga merupakan para akademisi yang aktif berkiprah di bidangnya masing-masing," tutup senator dapil DKI Jakarta itu (Sumber: https://www.globalkapuknews.online/2023/11/dikukuhkan-menko-pmk-sylviana-murni.html)
Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni menegaskan, pihaknya menolak dengan tegas usulan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) selama masih terdapat klausul bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur akan ditunjuk oleh Presiden. Menurut mantan Pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini, penunjukan Gubernur oleh Presiden secara langsung maupun melalui usulan DPRD merupakan kemunduran demokrasi dan mencederai hak politik masyarakat Jakarta. “Ini sama saja mengebiri hak politik warga Jakarta untuk dipilih maupun memilih. Sebagai anggota DPD RI yang mewakili masyarakat Jakarta, melalui forum resmi juga akan saya sampaikan menolak usulan RUU DKJ selama masih ada usulan bahwa Gub dan Wagub akan ditunjuk langsung oleh presiden,” ujar Sylviana Murni di Jakarta, Kamis (7/12/2023). Sylviana Murni mengungkapkan, sebagai seorang senator, dirinya sering berinteraksi dengan masyarakat Jakarta dari berbagai latar belakang, sehingga bisa menangkap pesan kekhawatiran bahwa penghapusan Pilkada langsung merupakan jalan baru menuju kekuasaan yang otoriter. “Bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya kepada pemimpinnya, sementara ruang ekspresi politik mereka dihilangkan. Saya pernah merasakan bagaimana iklim pilkada langsung bisa menghadirkan atmosfer kegembiraan masyarakat saat dilibatkan untuk menentukan masa depan kotanya,” tegas Sylvi. Lebih lanjut, tokoh perempuan Betawi yang bergelar Profesor ini pun mengingatkan semua pihak, terutama para wakil rakyat di parlemen untuk tidak membuat gaduh dan memancing gelombang protes dari masyarakat akibat usulan RUU DKJ yang disetujui oleh delapan Fraksi di DPR. “Ditengah suasana Pilpres dan Pileg terus meningkat suhu nya, kita semua bijak lah bagaimana ini akan berpotensi memancing penolakan keras. Kita sama-sama sukseskan dulu Pilpres dan Pileg, jaga kepercayaan rakyat jangan kemudian usulan ini dipaksakan,” sebutnya. Meski demikian, Sylviana Murni juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan dan kedamaian selama proses kampanye berjalan sampai pada waktunya pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. “Mari kita sama-sama jaga Jakarta agar tetap aman, damai, semua bisa beraktivitas seperti biasanya tetapi pun Pemilu bisa berjalan dengan sukses. Bukan hanya tugas pemerintah, aparat atau penyelenggara Pemilu. Tetapi, kondusifitas itu juga tanggung jawab kita semua,” pungkasnya. (Sumber:https://refubliknews.com/2023/12/07/gubernur-ditunjuk-presiden-cederai-demokrasi-sylviana-murni-tolak-usulan-ruu-dkj/)
ASPIRASI
Aspirasi Masyarakan Daerah
Ayo sampaikan aspirasi Anda secara langsung untuk memperjuangkan kepentiangan daerah Anda.
WEBSITE SATELIT DPD RI
