Berita DPD di Media

Beranda

ยป

Berita DPD di Media

Komunitas Bikers Setjen DPD RI Touring dan Baksos Ke Lampung

2024-03-01 03:43:00Z oleh jakarta

Wadah komunitas penggemar sepeda motor di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI, DPD Bikers Community, menggelar kegiatan Silaturahmi Dan Bakti Sosial di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 70 anggota ini menempuh perjalanan touring dari Kantor Setjen DPD RI di Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI menuju Provinsi Lampung tanggal 22-24 Februari 2024. Ketika menyampaikan sambutan dalam acara pelepasan peserta touring DPD Bikers Community di Halaman Parkir Setjen DPD RI (22/4), Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi mengatakan bahwa keberadaan DPD Bikers Community tidak hanya sekedar wadah bagi pejabat dan staf Setjen DPD RI yang menggemari sepeda motor, tetapi juga bertujuan untuk berkontribusi ke masyarakat melalui berbagai kegiatan-kegiatan sosial. "DPD Bikers Community ini adalah sebuah komunitas dari teman-teman di Setjen DPD RI untuk melakukan kegiatan ekstra dalam rangka membangun soliditas, kebersamaan, kemudian kerja sama dalam bentuk menggunakan kendaraan di jalan raya. Komunitas ini juga bertujuan untuk membentuk perilaku _safety riding_ dan juga berkontribusi ke masyarakat-masyarakat melalui berbagai kegiatan yang dilakukan," ucap Rahman Hadi yang juga menjadi Pembina Utama DPD Bikers Community. Selain melepas peserta touring tersebut, Rahman Hadi juga mengukuhkan Deputi Persidangan Setjen DPD RI Oni Choiruddin sebagai Pembina DPD Bikers Community. Oni Choiruddin menjabat sebagai pembina menggantikan Sefti Ramsiaty yang telah purna tugas sebagai Deputi Persidangan Setjen DPD RI. Ketua DPD Bikers Community Ilham Akbar mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu bentuk perayaan DPD Bikers Community yang telah berusia 7 tahun pada tanggal 10 Februari yang lalu. Acara ini juga bertujuan agar sinergitas antar pejabat dan antar staf Setjen DPD RI dapat terus terjaga, baik dalam acara formal maupun informal. Adanya sinergitas tersebut diperlukan dalam membangun sistem kerja yang kuat dalam melaksanakan berbagai pekerjaan di lingkungan Setjen DPD RI. "Touring ini sekaligus mengikatkan tali persaudaraan kita antar sesama keluarga besar Setjen DPD RI. Saya yakin jika kegiatan ini terus kita lakukan dengan konsisten, sinergitas dalam membangun iklim kerja yang produktif dapat terwujudkan di lingkungan Setjen DPD RI," katanya. Dalam kegiatan touring kali ini Ilham juga merangkul beberapa pejabat di lingkungan Setjen DPD RI, seperti Deputi Persidangan Oni Choiruddin yang baru saja dikukuhkan sebagai Pembina DPD Bikers Community, Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Mahyu Darma, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Hartawan, serta Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Sanherif Hutagaol ini juga dilakukan kegiatan untuk mensosialisasikan DPD RI ke masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pertemuan dengan General Manager (GM) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Captain Suharto di Pelabuhan Merak, dalam rangka menindaklanjuti pertemuan sebelumnya yg dilakukan oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Media Setjen DPD RI Heru Firdan. "Meski acara ini berupa kegiatan touring, kami juga menyisipkan kegiatan pertemuan dengan PT ASDP terkait upaya sosialisasi dan edukasi ke masyarakat mengenai DPD RI. Diharapkan dengan adanya pertemuan dengan PT ASDP ini, kerja sama pemasangan papan digital atau digital signage DPD RI di Pelabuhan Merak dan Bakauheni serta di kapal penyeberangan milik PT ASDP, dapat membuat masyarakat semakin mengenal DPD RI dan mengetahui kinerja DPD RI sebagai wakil daerah," jelas Mahyu Darma. Sebagai informasi, selain touring dan kegiatan sosialisasi mengenai DPD RI, DPD Bikers Community juga telah menyiapkan agenda kegiatan bakti sosial berupa penyerahan buku ke SMP Lazuardi di Haura, pemberian santunan kepada beberapa anak yatim dan pemberian bantuan berupa Karpet Sajadah, Qur'an beserta lekar dan sejumlah uang kepada Pondok Pesantren Roudhotul Hijaiyah Aminah Salamah Pimpinan Ustadz Abdul Hanan di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Lampung. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya sekedar menjadikan DPD Bikers Community sebagai wadah komunitas penggemar sepeda motor di lingkungan Setjen DPD RI saja, tetapi keberadaannya juga memiliki peran dan manfaat bagi masyarakat. (Sumber : https://www.askara.co/read/2024/02/25/43401/komunitas-bikers-setjen-dpd-ri-touring-dan-baksos-ke-lampung?preview=1 )

Beras Mahal, Sultan Apresiasi Presiden Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi

2024-03-01 03:41:00Z oleh jakarta

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah presiden Joko Widodo menaikan anggaran subsidi pupuk tahun 2024. Menurutnya, kebijakan presiden Jokowi tersebut akan sangat mempengaruhi peningkatan produktivitas padi dan harga beras secara nasional. “Persoalan pasokan pupuk subsidi masih menjadi kendala serius masyarakat petani padi selama ini. Akibatnya terjadi peningkatan biaya produksi padi di banyak daerah”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (28/2/2024). Akibat biaya produksi padi yang meningkat, kata Sultan, menjadi salah satu faktor yang mendorong petani untuk tidak melakukan proses produksi. Hal ini tentu mengganggu produktivitas beras di dalam negeri. “Petani kita sangat tergantung pada pupuk subsidi. Subsidi pupuk sangat membantu petani dalam melakukan produksi beras dan menjaga ketahanan pangan nasional”, tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Oleh karena itu, kata Sultan, pemerintah perlu terus mengendalikan peningkatan harga beras di pasaran saat ini dengan pendekatan yang sistematis. Tentunya dengan meningkatkan kapasitas produksi beras lokal secara merata di setiap daerah. “Peningkatan kuota pupuk subsidi dan ketersediaan irigasi akan menjadi awal yang baik bagi harapan swasembada beras nasional. Dan pada akhirnya nilai tukar petani akan meningkat dan menjadi semakin sejahtera”, tutupnya. Presiden Joko Widodo, diketahui telah memutuskan untuk menambah pupuk subsidi hingga 9,55 juta ton. Keputusan itu dibuat dalam sidang kabinet paripurna hari ini, Senin (26/2/2024). Jumlah kuantum pupuk subsidi dari sebelumnya 4,7 juta ton, tahun 2024 dinaikkan menjadi 9,55 juta ton. (Sumber : https://suaraindonews.com/beras-mahal-sultan-apresiasi-presiden-jokowi-tambah-alokasi-pupuk-subsidi/ )

Kapolri Buka Rekrutmen Penyandang Disabilitas, Fahira Idris: Terobosan Besar dan Tonggak Sejarah

2024-03-01 03:37:00Z oleh jakarta

Anggota DPD RI Fahira Idris memberikan pujian dan apresiasi telah diimplementasikannya kebijakan penyandang disabilitas boleh mengikuti seleksi masuk Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Kebijakan ini bukan hanya sebuah terobosan besar tetapi juga akan menjadi tonggak sejarah penting perjalanan Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. “Saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan seluruh jajarannya yang telah mengimplementasikan kebijakan penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi masuk Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri untuk penerimaan anggota Polri mulai tahun 2024 ini. Kebijakan ini adalah sebuah terobosan besar dan tonggak sejarah serta akan dicatat dengan tinta emas dalam perjalanan Polri,” ujar Fahira Idris di Jakarta (27/2). Menurut Fahira, Polri secara nyata telah mengimplementasikan pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Kebijakan ini juga merupakan aksi nyata untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. “Kebijakan Polri ini membuka jalan kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya. Kebijakan ini juga merupakan penumbuhan iklim dan pengembangan potensi penyandang disabilitas sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu yang tangguh dan mandiri,” pungkas Fahira Idris. Sebagai informasi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuat kebijakan inklusif dengan membuka rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) untuk penyandang disabilitas. Kebijakan ini mulai dieksekusi untuk penerimaan anggota Polri mulai tahun 2024. Penerimaan anggota polisi dari kelompok disabilitas ini menjadi yang pertama di Asia. (Sumber : https://teropongnews.com/2024/02/kapolri-buka-rekrutmen-penyandang-disabilitas-fahira-idris-terobosan-besar-dan-tonggak-sejarah/ )

Bongkar Kasus Perdagangan Bayi, Fahira Idris Apresiasi Polri

2024-03-01 03:34:00Z oleh jakarta

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Polri terutama Polda Metro Jaya khususnya jajaran Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Tambora, yang telah mengungkap dan membongkar dugaan kasus perdagangan bayi dan menangkap tiga orang pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Respon cepat mengungkap kasus TPPO ini adalah bentuk implementasi nyata dari layanan penegakkan hukum oleh Polri yang semakin baik mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan sampai putusan pengadilan yang berpihak kepada korban. “Sebagai warga negara, saya sampaikan apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada Polri terutama Polda Metro Jaya khususnya jajaran Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Tambora yang telah mengungkap kasus ini dan menangkap pelaku. Perdagangan bayi adalah TPPO yang harus kita lawan dan cegah bersama. Memang, berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak atau bayi adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban TPPO. Saat ini, pelaku perdagangan manusia menggunakan berbagai cara untuk melancarkan aksinya. Oleh karena itu, masyarakat jangan ragu melapor kepada kepolisian jika melihat atau mendengar ada indikasi TPPO,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya (24/2). Menurut aktivis perlindungan anak ini, TPPO merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Selain itu, TPPO khususnya perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum terutama kepolisian sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak baik itu kementerian terkait, pemerintah daerah, masyarakat, termasuk keluarga untuk mencegah dan menangani TPPO. “TPPO baik modus maupun motifnya sangat kompleks. Oleh karena itu, dalam mencegahnya perlu dukungan semua pemangku kepentingan terutama masyarakat luas dan tentunya keluarga. Pencegahan dan pemberantasan TPPO menjadi agenda penting kita bersama karena merupakan ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujar Fahira Idris yang juga aktivis perempuan ini. (Sumber : https://teropongnews.com/2024/02/bongkar-kasus-perdagangan-bayi-fahira-idris-apresiasi-polri/ )

DPD RI Gandeng Universitas Udayana Lakukan Penelitian Empirik Penyusunan RUU PLP2B

2024-02-20 07:54:00Z oleh jakarta

Guna memperkaya muatan substansi dalam penyusunan draf naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RUU PLP2B), DPD RI menggandeng Universitas Udayana (UNUD) untuk melaksanakan penelitian empirik pada hari Selasa (6/2). Kegiatan ini merupakan bentuk penyerapan masukan secara akademik dan teknokratik. Komite II sebagai alat kelengkapan DPD RI yang membidangi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pada Tahun 2024 ini menyepakati untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). “Undang-Undang ini termasuk salah satu Undang-Undang yang tercantum di dalam Daftar Prolegnas longlist berada pada urutan nomor 241”, ujar Sugihanto Rahim, Kasubag Rapat Komite II DPD RI sekaligus Ketua Tim Perwakilan Sekretariat Komite II DPD RI ke Universitas Udayana dalam sambutannya. (Sumber : https://www.detikindonesia.co.id/dpd-ri-gandeng-universitas-udayana-lakukan-penelitian-empirik-penyusunan-ruu-plp2b/ )

Bahas RUU Pengelolaan Aset Daerah, Komite IV DPD Serap Masukan Akademisi

2024-02-20 07:52:00Z oleh jakarta

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan studi empirik dalam rangka penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (16/2) lalu. Kepala Bagian Sekretariat Komite IV DPD RI, Samekto Ambinonuso menyampaikan bahwa Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pemerintah daerah di dalam mengelola aset. “Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Aset Daerah, Komite IV DPD RI melaksanakan studi empirik ini untuk menerima masukan dari akademisi, salah satunya dari Universitas Mataram ini,” jelas Samekto Ambinonuso dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin ( 20/2). Rektor Universitas Mataram Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo dalam sambutannya menyampaikan bahwa sekilas tentang Aset Daerah lebih luas dari Barang Milik Daerah, karena Aset Daerah juga termasuk kekayaan daerah yang secara potensial bisa dimanfaatkan oleh daerah. “Persoalan Aset Daerah perlu dikaji lebih jauh karena di daerah banyak persoalan-persoalan hukum yang muncul karena salah dalam pemanfaatan Aset Daerah ini,” ucap Rektor Universitas Mataram tersebut. RUU Pengelolaan Aset Daerah memang sangat dibutuhkan mengingatnya banyak permasalahan dalam pengelolaan aset di daerah. “Semoga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah ini betul-betul bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” tutup Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo. Tenaga Ahli RUU Tentang Pengelolaan Aset Daerah Komite IV DPD RI Dr. Maret Priyanta menyampaikan bahwa RUU yang sedang disusun ini menjadi landasan hukum baru bagi pengelolaan Aset Daerah. “Yang pada akhirnya memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat,” ucap Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu. Skema yang dibangun dalam RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah adalah aset sebagai kekayaan negara, sebagai kekayaan yang dimiliki yang secara konteks regulasi sudah banyak diatur, namun pada tataran prinsip masih perlu pengaturan hal-hal lain terkait dengan Pengelolaan Aset Daerah ini. Drs. Samsul Rizal, MM., Kepala BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan tentang aset daerah ini Pemerintah Daerah berharap agar pemanfaatan Aset Daerah ini sejalan dengan aturan yang ada, oleh sebab itu diperlukan aturan yang bisa diaplikasikan dengan baik pada tataran bawah, “Kita berharap agar regulasi yang dibuat ini tidak hanya mengatur pemanfaatan aset daerah oleh pemerintah akan tetapi juga mengatur bagaimana pemanfaatan aset daerah oleh masyarakat yang selama ini menjadi persoalan,” Drs. Samsul Rizal, MM. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram, Prof. Dr. H. M. Galang Asmara bahwa asset merupakan hal yang penting dalam mewujudkan tujuan negara selain sumber daya manusia dan dana. “Aset daerah ini semestinya dicatat untuk kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, oleh sebab itu perlu pengaturan terkait dengan Aset Daerah ini,” ucap dia. Lebih jauh Prof. Dr. H. M. Galang Asmara menyampaikan bahwa hakikat pentingnya pengaturan tentang aset daerah adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang status Aset Daerah. Selain itu juga untuk menjamin terpeliharanya asset dengan baik, memungkinkan pemberdayaan atau pemanfaatan asset untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian adanya pedoman yang jelas dalam pengelolaan aset secara tertib, adil dan terarah. “Saat ini peraturan tentang Aset Daerah terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum ada undang-undang khusus tersendiri yang mengatur tentang aset daerah,” ucap Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram tersebut. Pengaturan aset di dalam undang-undang masih bersifat terintegratif di dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, menyampaikan bahwa di daerah memang banyak persoalan-persoalan terkait dengan pemanfaatan Aset Daerah oleh sebab itu sudah seharusnya ada regulasi yang mengatur pengelolaan Aset Daerah ini. “Bumi air dan kekayaan alam itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk rakyat Indonesia, oleh sebab itu saya tidak sepakat dengan terminologi kepemilikan negara terhadap aset tersebut, karena semuanya seharusnya adalah untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia dan negara adalah pengelolanya,” ucap Dr. Lalu Wira Pria Suhartana. Masalah-masalah persoalan aset daerah ini diantaranya adalah terdapat aset-aset daerah yang tidak jelas status hukumnya, aset dikuasai pihak lain dengan HPL namun tidak dimanfaatkan selama jangka waktu penguasaan, tumpang tindih status tanah aset daerah, tanah diklaim sebagai milik dari dua pemerintah daerah, kurang optimalnya pemanfaatan barang milik daerah, dan mekanisme penghapusan aset masih tidak sesuai dengan ketentuan. Secara umum narasumber dalam Studi Empirik Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ini sepakat dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Aset Daerah untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Indonesia. (Sumber : https://rmol.id/politik/read/2024/02/19/610070/bahas-ruu-pengelolaan-aset-daerah-komite-iv-dpd-serap-masukan-akademisi )

Fahira Idris Sebut Imlek Jadi Berkah Bagi Pedagang Bandeng di Rawa Belong

2024-02-12 05:16:00Z oleh jakarta

Ketua Umum Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) sekaligus anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan momen Imlek menjadi berkah bagi pedagang ikan bandeng jumbo di Rawa Belong Jakarta. Pasalnya, ikan bandeng dijadikan masakan pindang yang kerap disajikan saat Imlek. "Bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi musiman, berjualan ikan bandeng ini adalah tradisi penuh harmoni karena merupakan akulturasi dua budaya antara budaya Betawi dengan budaya Tionghoa sudah berlangsung cukup lama. Salah satunya dalam bidang kuliner," kata Fahira dalam keterangan tertulis, Kamis (8/2/2024). Dia menjelaskan masyarakat Betawi di sekitar Kebon Jeruk, Rawa Belong dan Palmerah menjelang Imlek juga mencari atau membeli ikan bandeng yang besar-besar untuk dimasak pindang. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat berada di Rawa Belong, Jakarta, hari ini. Ketua Umum Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) sekaligus anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan momen Imlek menjadi berkah bagi pedagang ikan bandeng jumbo di Rawa Belong Jakarta. Pasalnya, ikan bandeng dijadikan masakan pindang yang kerap disajikan saat Imlek. "Bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi musiman, berjualan ikan bandeng ini adalah tradisi penuh harmoni karena merupakan akulturasi dua budaya antara budaya Betawi dengan budaya Tionghoa sudah berlangsung cukup lama. Salah satunya dalam bidang kuliner," kata Fahira dalam keterangan tertulis, Kamis (8/2/2024). Dia menjelaskan masyarakat Betawi di sekitar Kebon Jeruk, Rawa Belong dan Palmerah menjelang Imlek juga mencari atau membeli ikan bandeng yang besar-besar untuk dimasak pindang. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat berada di Rawa Belong, Jakarta, hari ini. (Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-7184124/fahira-idris-sebut-imlek-jadi-berkah-bagi-pedagang-bandeng-di-rawa-belong. )

Marak Kavling Ilegal, Asosiasi Real Estate Minta Solusi Ketua DPD RI

2024-02-12 05:11:00Z oleh jakarta

Sejumlah pengembang perumahan yang tergabung Forum Lintas Asosiasi Real Estate Jawa Timur meminta solusi atas persoalan yang mereka alami ke Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Juru Bicara Forum Lintas Asosiasi Real Estate yang juga Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur, Soesilo Efendy menerangkan, dalam lima tahun terakhir pengembang perumahan di Jawa Timur dihadapkan pada persoalan maraknya kavling liar atau ilegal. Di Kota Surabaya misalnya, Soesilo menyebut hampir di setiap kecamatan terdapat kavling liar. Tentu saja hal itu tak hanya merugikan pengembang real estate saja, tetapi juga konsumen. "Saya kira pada titik inilah pentingnya mengedukasi pengembang real estate tentang cara membangun rumah yang baik dan benar dari semua aspek. Dalam hal kavling liar, kami sudah mengadu ke sana ke mari, tetapi tak ada perubahan. Kami berharap dengan menyampaikan hal ini kepada Pak LaNyalla, aspirasi kami dapat ditindaklanjuti," harap Soesilo. [image]marak2.jpeg[/image] Soesilo menjelaskan, keberadaan kavling liar tentu saja berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional dari sisi real estate. Ia menyontohkan, jika secara resmi real estate menawarkan Rp500 juta untuk satu unit perumahan, maka pengembang di kavling liar bisa banting harga jauh di bawah rata-rata harga normal. Mereka, kata Soesilo, bisa saja menawarkan satu unit rumah diharga Rp100 juta. "Anggota REI di Jawa Timur data tahun 2023 sebanyak 570 anggota. Tentu keberadaan kavling liar ini berpengaruh terhadap kami dan juga 185 turunan dari industri ini seperti perusahaan baja, cat dan lain sebagainya," terang Soesilo. Ia berharap Ketua DPD RI dapat memberikan jalan keluar atas permasalahan yang sejak lima tahun belakangan dihadapi pengusaha real estate. "Dalam pertemuan dengan Ketua DPD RI responnya sangat baik. Kami diminta menyertakan data untuk segera ditindaklanjuti," ujar Soesilo. [image]marak3.jpeg[/image] Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI menegaskan jika keberadaan kavling liar tak bisa dibiarkan. Sebab, kata LaNyalla, kavling liat memiliki tiga ekses negatif. Pertama bagi pengembang itu sendiri. Kedua, tentu saja berdampak serius bagi pemasukan daerah. Ketiga, bagi konsumen itu sendiri, di mana di beberapa tempat terjadi kerugian yang dialami konsumen karena perizinan yang tak kunjung keluar hingga berbagai masalah lainnya. "Tentu ini menjadi perhatian serius kita bersama. Saya sebagai Ketua DPD RI memiliki komitmen penuh terhadap hal ini. Kavling liar tak boleh dibiarkan. Kami segera tindaklanjuti," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menilai, sejauh ini real estate berkontribusi besar terhadap perekonomian, baik di daerah maupun di pusat. Dari data yang dimilikinya, LaNyalla memaparkan jika sektor real estate pada tahun 2023 tumbuh sebesar 2,69 persen. Sedangkan sumbangannya pada pertumbuhan ekonomi Jatim di tahun 2023 mencapai 0,05 persen. Sementara sumbangannya terhadap PDRB Jatim mencapai Rp46,496 triliun dari total PDRB Jatim sebesar Rp2.953,546 triliun, naik dibanding tahun lalu sebesar Rp44,748 triliun dari total PDRB Jatim Rp2.731,358 triliun. Sementara pada tahun 2022, kontribusi sektor real estate terhadap ekonomi Jawa Timur sebesar 1,65 persen. Ada enam daerah yang merupakan daerah prioritas pengembangan properti di Jatim, yaitu Kota Batu, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan dan Kediri. Adapun jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor real estate per Februari 2022 mencapai 450.519 orang atau 0,332 persen persen dari seluruh tenaga kerja di Jatim. (Sumber : https://www.rri.co.id/bisnis/550257/marak-kavling-ilegal-asosiasi-real-estate-minta-solusi-ketua-dpd-ri )

Fahira Idris: Pemilu Bukan Akhir Perjalanan Bangsa Indonesia

2024-02-12 05:08:00Z oleh jakarta

Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Fahira Idris, menyoroti pentingnya pemilu sebagai instrumen bagi kemajuan negara Indonesia. Dalam suasana kampanye yang semakin memanas menjelang hari pencoblosan, Fahira mengajak semua elemen masyarakat, terutama para pemimpin, untuk mengingat bahwa pemilu hanyalah salah satu alat dalam proses demokrasi. "Pemilu harus dilihat sebagai alat untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan konstitusi," ungkapnya dalam keterangan pers pada Jumat (9/2/2024). Fahira menjelaskan, tujuan pemilu sejatinya adalah untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang tertera dalam pembukaan konstitusi, seperti melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mendorong pendidikan yang berkualitas. Ia menegaskan, pemilu juga berperan sebagai sarana untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah dan wakil rakyat yang dipilih secara demokratis. “Hal ini penting untuk mencegah konsolidasi kekuasaan pada kelompok-kelompok kecil yang dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi,” lanjutnya. Fahira menambahkan, euforia pemilu harus dipandang sebagai pondasi bagi sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik. Setiap warga negara harus diberikan hak yang sama dalam proses politik, termasuk hak untuk memilih dan diwakili. "Pemilu adalah momen berkala bagi rakyat sebagai pemegang saham terbesar republik ini untuk memberikan legitimasi pada pemerintah dan parlemen yang terpilih," ujarnya. Fahira menekankan bahwa pemilu bukanlah akhir dari tanggung jawab warga negara. Setelah pemimpin dan wakil rakyat terpilih, masyarakat harus tetap mengawal mereka untuk memastikan kekuasaan yang mereka gunakan untuk kepentingan umum. (Sumber : https://www.pantau.com/pantau-pemilu-2024/196524/fahira-idris-pemilu-bukan-akhir-perjalanan-bangsa-indonesia )

Sylviana Murni: Komite I DPD RI Bakal Awasi Pelaksanaan Pemilu 2024

2024-02-05 02:41:00Z oleh jakarta

Sebagai lembaga negara yang mewakili daerah, DPD RI berkepentingan untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024. Untuk itu, DPD RI bakal melakukan pengawasan atas pelaksanaannya secara sungguh-sungguh. Saat ini, Komite I DPD RI sedang lakukan pendalaman materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing Anggota Komite I. “Hasil pengawasan ini ditargetkan dapat disahkan pada masa sidang mendatang dengan harapan pelaksanaan pemilu dan berjalan secara jurdil,” jelas Sylviana Murni, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Dapil DKI Jakarta di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (2/2/2024). Selanjutnya, Sylviana juga menyampaikan materi reses yang akan dilakukan Komite I pada Masa Sidang IV mendatang di antaranya akan melakukan pendalaman materi pengawasan atas pelaksanaan pemilu serentak khususnya terkait kampanye, pemungutan suara, posko pengaduan dugaan pelanggaran pemilu di kantor DPD Provinsi seluruh Indonesia, dan sampai pada perhitungan suara. (Sumber: https://amanmakmur.com/2024/02/03/sylviana-murni-komite-i-dpd-ri-bakal-awasi-pelaksanaan-pemilu-2024/ )