Surabaya – Banyak yang menanyakan sejauh mana perkembangan usulan 5 Proposal Kenegaraan DPD RI tentang penguatan sistem bernegara. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan bahwa usulan tersebut telah dilengkapi dengan Naskah Akademik dan terus diresonansikan kepada seluruh stakeholder bangsa. “Kemudian seluruh stakeholder bangsa tersebut bersama DPD RI yang akan mendesak MPR agar menggelar Sidang MPR dengan agenda tunggal; mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa yang disempurnakan dan diperkuat melalui Amendemen dengan teknik addendum,” kata LaNyalla, di Surabaya, Sabtu (30/9/2023). Dijelaskan LaNyalla, lahirnya 5 proposal bukan serta merta. Namun atas dasar aspirasi yang diterima DPD RI dari banyak komponen bangsa, mulai dari organisasi sosial kemasyarakatan, raja dan sultan nusantara, para tokoh dan pegiat Konstitusi, akademisi dan aktivis, serta purnawirawan TNI Polri. “Sebagai Ketua DPD RI, saya sudah berkeliling ke 34 Provinsi dan lebih dari 300 Kabupaten Kota di Indonesia. Persoalan yang dihadapi, sama. Yaitu; Ketidakadilan dan kemiskinan,” ucapnya. Akar persoalan hal itu terjadi, menurut LaNyalla, karena Konstitusi hasil Perubahan di tahun 1999 hingga 2002 meninggalkan hal yang fundamental. “Yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 itu bukan amendemen dengan teknik addendum, tetapi penggantian Konstitusi, karena sistem bernegara Indonesia berubah menjadi sistem baru. Sehingga akibatnya, kita meninggalkan Pancasila sebagai Falsafah Dasar Negara, sebagai norma hukum tertinggi dan identitas Konstitusi. Sementara di sisi lain, kita mengakui eksistensi Pancasila. Ini ironis dan paradoks,” tegasnya. Berpegang pada hasil penelaahan itu DPD RI bersepakat untuk menawarkan gagasan perbaikan Indonesia dengan cara kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. “Makanya kita harus kembali kepada Pancasila, sebab bangsa ini nyatanya masih bersepakat bahwa Pancasila adalah Falsafah Dasar bangsa dan negara ini. Wujud dari kembali kepada Pancasila itu tentu dengan mengembalikan Konstitusi Negara ini kepada rumusan para pendiri bangsa,” imbuh dia. Namun, menurut Senator asal Jawa Timur itu, DPD RI juga menyadari ada kelemahan di dalam sistem tersebut. Bahwa UUD 1945 (18 Agustus 1945) dibuat dalam situasi yang mendesak dan revolusioner, sehingga harus disempurnakan. “Oleh karena itu, yang kami tawarkan adalah kita kembali ke UUD 1945 tersebut, untuk kemudian kita lakukan amendemen dengan teknik yang benar, yaitu teknik addendum. Sehingga tidak mengubah sistem bernegara. Seperti yang dilakukan negara-negara yang melakukan amendemen konstitusinya. Seperti Amerika Serikat sudah 27 kali melakukan amendemen dengan teknik addendum. Juga India sudah 104 kali melakukan amendemen dengan teknik addendum,” ungkap LaNyalla. (Sumber: https://liputan.co.id/2023/09/soal-5-proposal-kenegaraan-dpd-ri-lanyalla-dpd-ri-dan-stakeholder-bangsa-akan-desak-mpr/)

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak Pemerintah agar mengembalikan Marwah otonomi Daerah untuk optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD). Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, KH. Amang Syafruddin, Lc., dalam Sidang Paripurna ke – 3 Masa Sidang I Tahun 2023-2024, Jumat 29 September 2023, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Lebih jauh beberapa point penting yang menjadi rekomendasi Komite IV DPD RI adalah DPD RI mendesak Pemerintah agar mengembalikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sebagaimana amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18. Selain itu DPD RI meminta pemindahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk menegaskan kembali marwah otonomi daerah pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga mampu mengoptimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD). Ketua Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa DPD RI mendesak agar alokasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) sesuai dengan porsi kewenangan dan tanggungjawab daerah, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. “DPD RI mendesak Pemerintah agar mengedepankan rasionalitas bagi daerah penghasil karena kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) belum menunjukkan keberpihakan Pemerintah Pusat terhadap daerah sebagaimana tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yaitu untuk menurunkan ketimpangan vertikal dan horizontal,” ucap Ketua Komite IV DPD RI, KH. Amang Syafruddin, Lc. Terkait DBH, Ketua Komite IV menyampaikan bahwa pertama, Pemerintah agar menggunakan DBH bidang kehutanan untuk masyarakat sekitar hutan dan juga mendorong penggunaan DBH bidang kehutanan untuk melakukan upaya-upaya pemulihan atas kerusakan hutan; kedua, Pemerintah membuat regulasi atas pembagian DBH sumber daya kelautan seperti pembagian sumber daya alam lainnya, ketiga Mendesak Pemerintah Pusat untuk segera melunasi DBH terhutang kepada Pemerintah Daerah, serta mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan dampak eksternalitas negatif pengelolaan SDA. Sementara itu terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) DPD RI mendesak pemerintah untuk menerbitkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana terkait DAK sebelum tahun anggaran berjalan serta membuat formula pembagian DAK yang baku dan mudah dilaksanakan oleh daerah. “DPD RI meminta agar Pemerintah melakukan penyesuaian atas alokasi DAK berdasarkan kebutuhan daerah untuk mencapai target pelayanan yang signifikan, terutama untuk sektor Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti air minum, saluran buangan limbah, penanganan sampah, jalan lokal, dan lain sebagainya,” ucap Ketua Komite IV DPD RI. Terkait Dana Desa DPD RI meminta agar Pemerintah menaikkan alokasi anggaran Dana Desa dan menghilangkan segala bentuk mandatory penggunaan Dana Desa agar desa memiliki ruang fiskal lebih luas dalam melaksanakan program pembangunannya sesuai dengan kebutuhan sejalan dengan semangat otonomi desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa. “DPD RI meminta agar arah desentralisasi fiskal tidak hanya difokuskan pada kualitas belanja (quality of spending), tetapi juga memobilisasi penerimaan (revenue mobilization) melalui perencanaan yang berkualitas (quality planning) agar kapasitas fiskal daerah meningkat,” ucap Ketua Komite IV DPD RI. DPD RI mengusulkan agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran yang berkualitas antar kementerian terkait (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian lainnya). Mengingat bahwa sektor perpanjakan mendominasi penerimaan negara (lebih 80%), DPD RI menyarankan agar dapat dipertimbangkan untuk membentuk badan tersendiri sebagai pengelola penerimaan negara. Rekomendasi DPD RI atas Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan adalah DPD RI meminta agar pemerintah melakukan evaluasi atas penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan serta memastikan bahwa anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan dapat meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD), mengingat bahwa berdasarkan PMK Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, KFD di Provinsi Penerima Dana Otsus dan Dana Keistimewaan masih tergolong rendah. Hanya Provinsi Papua Barat yang memiliki rasio KFD sangat tinggi, lima Provinsi Papua lainnya memiliki rasio KFD sedang, sementara KFD Provinsi Aceh masih dalam kategori Sangat Rendah dan KFD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarya (D.I.Y) dalam kategori rendah. Selain itu, Dana Otsus dan Dana Keistimewaan juga perlu dievaluasi agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. “DPD RI mendesak Pemerintah agar alokasi persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) yang lebih tinggi diberikan kepada daerah penghasil, dengan tetap memperhatikan persentase seluruh daerah secara proporsional,” tegas Ketua Komite IV DPD RI. Terakhir DPD RI mendesak Pemerintah agar SILPA Daerah yang berasal dari alokasi DAK yang tidak terealisasi pada tahun sebelumnya, dapat digunakan untuk menutup defisit pembiayaan APBD tahun berjalan. Pada Sidang Paripurna itu juga disampaikan bahwa DPD RI mendesak Pemerintah agar Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diterbitkan lebih awal agar Pemerintah Daerah dapat menyusun perencanaan program pembangunan lebih baik. (Sumber: https://www.askara.co/read/2023/09/30/39630/dpd-ri-desak-pemerintah-kembalikan-marwah-otonomi-daerah-untuk-optimalisasi-tkd?preview=1)

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai skema pembiayaan lembaga keuangan syari'ah seperti Bank Syari'ah Indonesia (BSI) lebih relevan dan ramah dengan realitas sosiologis masyarakat khususnya pelaku UMKM di Indonesia. "Kami mengapresiasi capaian kinerja manajemen Bank Syari'ah Indonesia (BSI) yang mampu menjadi solusi dan berkontribusi optimal dalam proses pemulihan bisnis UMKM ekonomi pasca pandemi. BSI memiliki pendekatan pembiayaan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (28/09). BSI diketahui melanjutkan tren pertumbuhan dobel digit. Laba BSI konsisten di atas 30-40 persen. Dari sisi intermediasi, BSI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp221,9 triliun pada semester I/2023, tumbuh 16 persen yoy. Aset BSI pun naik 13,08 persen yoy menjadi Rp313,61 triliun pada semester I/2023. Menurutnya, skema pembiayaan BSI sukses membentuk sebuah ekosistem Industri yang terpadu bagi pelaku UMKM. Hal ini tidak terlepas dari paradigma pembiayaan yang menjadi nilai utama dari aktivitas bisnis BSI. "Skema pembiayaan memungkinkan BSI terlibat pada setiap aktivitas bisnis UMKM. Mulai dari permodalan, pendampingan usaha dan literasi keuangan hingga pemasaran produk dan jasa", jelas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Inovasi pembiayaan BSI yang berbasis pada nilai-nilai Islam, lanjutnya, menjadikan BSI mampu berperan lebih dari sekedar Bank bagi masyarakat. Kita ingin BSI terus tumbuh membentuk market share keuangan syari'ah yang kuat dan luas acara nasional dan global. Lebih lanjut, Sultan memuji kualitas pembiayaan KUR BSI yang diprioritaskan pada sektor produksi meliputi sektor pertanian, peternakan dan perikanan, sektor jasa dan industri pengolahan telah mencapai 61,9% hingga September 2023. "Pembiayaan di sektor riil khususnya pertanian menjadi kebutuhan di tengah ancaman krisis pangan saat ini. Harapannya BSI dan lembaga keuangan lainnya mampu meningkatkan kinerja pembiayaan di sektor riil secara konsisten", terangnya. Meski demikian, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu meminta pemerintah dan otoritas moneter dan keuangan seperti BI dan OJK untuk mengevaluasi bunga pinjaman KUR saat ini. Khususnya Suku bunga KUR dengan plafon 10-500 juta yang mencapai 6 persen. "Kami usulkan agar bunga KUR yang saat ini 6 persen pertahun diturunkan menjadi 5 persen saja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penyaluran KUR semua lembaga keuangan yang hingga saat ini rata-rata baru mencapai 50-an persen", tutup Sultan. (Sumber: https://www.askara.co/read/2023/09/28/39581/puji-kinerja-bsi-sultan-minta-bunga-kur-diturunkan-?preview=1)

Jakarta – mediacyberbhayangkara.com – Bulan Rabiul Awal bagi umat Islam menjadi salah satu momen yang memiliki kedudukan istimewa. Di Bulan ini, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Setiap umat Islam di belahan Nusantara menyambut kedatangan bulan ini dengan beragam acara peringatan maulid, salah satunya seperti dilaksanakan oleh Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni. Pada peringatan maulid Nabi kali ini, Sylviana Murni mengundang berbagai elemen masyarakat mulai dari pejabat, alim ulama, tokoh masyarakat, jamaah majelis taklim, anak-anak yatim, organisasi masyarakat dan sejumlah elemen masyarakat lainnya untuk datang ke rumahnya di Duren Sawit, Jakarta Timur guna mengikuti berbagai kegiatan keagamaan dan sosial diantaranya dzikir, tausiah dan santunan. Kegiatan maulid Nabi ini diisi dengan tausiah oleh Ustadzah Hj. Shofwatunnida Suryani Thaher dan Ustadz Deden Herdiansyah. Acara pun dimeriahkan dengan penampilan hadroh dari jamaah majelis taklim. Hadir juga pada kesempatan maulid Nabi kali ini antara lain Rais Syuriyah NU DKI Jakarta, KH. Muhyidin Ishaq, Bendahara IKAL DKI Jakarta, Agus Suparman dan sejumlah tokoh masyarakat Jakarta lainnya. “Ketika zaman jahiliyah, Islam datang membawa pesan akhlak. diantaranya, untuk mengangkat derajat kaum hawa, Baginda nabi bersabda bahwa surga di bawah telapak kaki ibu, betapa Islam datang adalah untuk memuliakan kaum hawa,” kata KH. Muhyidin Ishaq dalam sambutannya, Rabu 27/9/2023 “Kedua soal tauhid, baginda rasul mempertaruhkan nyawa untuk menyebarkan dakwah tauhid ditengah tradisi bangsanya yang menyembah berhala. Tetapi demikian, baginda rasul menyebarkan Islam dengan mengedepankan akhlak. dan itu pun diikuti oleh walisongo yang berdakwah dengan mengedepankan akhlak di Nusantara,” lanjutnya. Ustadz Deden dalam tausiahnya menyampaikan, akhlak dan cinta harus terus dijaga kepada lima hal ini. Pertama, kepada Allah SWT dengan cara terus berdzikir dan beribadah. Kedua, kepada Rasulullah SAW dengan cara bersholawat. “Ketiga, kepada orang tua dengan cara mendoakan dan berbakti saat mereka masih hidup atau sudah meninggal. Ke empat, kepada para guru doakan agar diberi keberkahan dalam kehidupan mereka. Terakhir, kepada seluruh mahluk Allah SWT yang muslim maupun non muslim,” kata ustadz Deden. Ustadzah Hj. Shofwatunnida Suryani menyampaikan bahwa figur yang diperingati setiap bulan Rabiul Awal adalah bukan sembarang orang. Menurutnya, sosok Nabi Muhammad merupakan insan paling mulia diantara semua manusia dimuka bumi. “Baginda Muhammad adalah manusia yang sudah mulia, bahkan sebelum dirinya lahir. Nabi Adam menyebut nama Muhammad dalam doanya padahal orangnya belum ada. Saat itu Nabi Adam melihat nama Muhammad bersanding dengan nama Allah pada tiang arsy, sehingga Nabi Adam yakin bahwa Muhammad adalah nama mulia disisi Allah,” ungkapnya. Sementara itu, saat ditemui usai kegiatan, Sylviana Murni menyampaikan bahwa agenda ini merupakan refleksi atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW diantaranya menguatkan prinsip habluminallah dengan ibadah dan mencari ilmu, habluminannas dengan berbagi kasih kepada sesama serta membangun komunikasi dan bagaimana menjadi seorang pemimpin. “Momentum maulid tahun ini semoga bisa menjadikan kita sebagai salah satu hamba yang komitmen dan konsisten mengikuti ajaran baginda Nabi, termasuk dalam hal kepemimpinan. Saya secara pribadi sudah mewakafkan diri saya untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat Jakarta,” ungkap wakil rakyat daerah pemilihan DKI Jakarta ini. Sebagai mantan birokrat yang pernah bertugas di Pemprov DKI selama 32 tahun, Sylviana Murni selalu menjaga relasi dan hubungan baik dengan unsur pemerintah. Dalam kegiatan ini, Sylviana Murni pun mengajak semua koleganya di pemerintahan untuk terus meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. “Kita tentu harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sehingga ketentraman, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bisa diwujudkan, sebagaimana dicontohkan oleh kepemimpinan baginda Nabi. Pesan nya itu,” katanya. Pimpinan Komite I DPD RI ini pun mengajak semua masyarakat Jakarta agar tetap teduh dan tidak mudah terprovokasi, terlebih memasuki tahun politik halnya saat ini. menurut Sylviana Murni, konsep mendasar dalam hubungan komunikasi masyarakat yang diajarkan oleh Nabi adalah tabayyun klarifikasi “Di era arus komunikasi publik yang sangat kencang ini, ruang komunikasi masyarakat sangat terbuka bebas, sehingga kita melihat banyak sekali berseliweran berita hoaks, fitnah dan hal hal negatif lainnya. Nabi sudah mengajarkan bagaimana cara menjaga komunikasi diantara kita semua supaya tidak terjebak ke dalam konflik. Yaitu dengan konsep tabayyun,” jelasnya. Usai memberi santunan kepada anak yatim, tokoh perempuan asal Betawi ini berpesan agar para penerus bangsa bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, Muhammad SAW bukan hanya pendakwah, melainkan juga pemimpin yang disegani oleh dunia. “Saya doakan semoga ananda sekalian bisa meniru dan mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW yang saat ini kita tahu beliau bukan hanya penyebar ajaran Islam, tapi juga sosok pemimpin yang berhasil mempengaruhi dunia, beliau masuk sebagai tokoh pertama yang berpengaruh di dunia,” tandasnya. (Sumber: https://mediacyberbhayangkara.com/ratusan-orang-hadiri-maulid-nabi-di-kediaman-sylviana-murni-gelar-majelis-ilmu-hingga-santunan/)

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meyakini pemilu di Lampung bisa berjalan lamcar, transparan, jujur dan adil, serta sesuai dengan tahapan dan regulasi hingga hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. "Dari hasil pertemuan di Aula KPU Provinsi Lampung, kami yakin pemilu di Lampung berjalan transparan tanpa rekayasa sesuai aturan," kata Wakil Ketua Komite I DPD RI 2019-2024 Sylviana Murni, setelah bertemu dengan KPU, Bawaslu, tokoh masyarakat, akademisi, dan Pemerintah Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Senin. Menurutnya, penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu Lampung mampu meyakinkan bahwa pemilu akan dilaksanakan secara damai, transparan dan aturan-aturannya pun diterapkan. "Termasuk tidak mungkin terjadinya masalah, bagaimana merekayasa angka-angka," kata dia. Namun begitu, ia mengingatkan agar KPU RI menyiapkan kebijakan khusus mengenai penggunaan identitas kependudukan digital (IKD) pada Pemilu 2024. "KPU diharapkan benar-benar mampu menerapkan sistem digitalisasi di era digital saat ini. Dan saya akan kawal ini dan meminta kebijakan KPU apakah ada kebijakan baru ataukah ada kebijakan lainnya. Kami akan kawal," kata dia. Sementara itu Ketua KPU Lampung Erwan Busatami mengungkapkan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan di provinsi ini berjumlah 6.539.128. "Jumlah DPT itu tersebar di 27.309 TPS yang tersebar di 15 kabupaten dan kota, dan setiap TPS terdiri 300 mata pilih. Tetapi memang ada juga yang kurang dari 300 mata pilih karena situasi geografis," kata dia. Dia juga mengatakan bahwa saat ini KPU sedang melakukan pendataan pemilih pindahan yang dalam kondisi tertentu harus memilih di TPS tujuan. "Jadi untuk pendataan pemilih pindahan ini, hingga H-7 pencoblosan KPU akan terus mendatanya," kata dia. Ia jmengatakan KPU Lampung telah mengklasifikasikan pemilih, dimana untuk pemilih disabilitas di provinsi tercatat 35.332, lalu rentang usia milenial 25-39 tahun berjumlah 2.940.127. "Jika diklasifikasikan dengan generasi Z dengan pemilih milenial pemilih di Lampung itu hampir 50 persen atau 49,98 persen berusia 17-39 tahun," kata dia. (Sumber : https://lampung.antaranews.com/berita/699528/dpd-ri-yakin-pemilu-di-lampung-berjalan-lancar-dan-transparan )

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo mewaspadai dampak deindustrialisasi sektor tekstil (sandang) dan pangan sebagai kebutuhan primer masyarakat. Menurut Sultan, pemerintah terkesan belum fokus pada kedua isu penting yang menyebabkan banyak industri pangan dan tekstil nasional saat ini gulung tikar. Indikasinya jelas terkonfirmasi pada data penutupan ribuan penggilingan padi kecil dan puluhan industri tekstil beberapa tahun terakhir. Mengutip Badan Pangan Nasional, sebelumnya jumlah penggilingan di Indonesia sebanyak 180.000, sementara saat ini tinggal 169.000. Artinya berkurang ada sekitar 11.000 penggilingan yang tutup. Di saat yang sama, Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API mengklaim utilitas pabrik kini rata-rata hanya sekitar 50 persen. Hal ini diakibatkan oleh membanjirnya produk tekstil impor di pasar lokal. "Dampak langsungnya adalah terjadi kelangkaan dan kenaikan harga beras di pasaran secara meluas. Di industri tekstil terjadi gelombang PHK dalam skala besar", ujar mantan aktivis KNPI itu melalui keterangan resminya pada Senin (25/09). Lebih lanjut, Sultan menerangkan bahwa terdapat beberapa penyebab utama kenaikan harga pangan saat ini. Yang pertama tentu produktivitas pangan global yang anjlok akibat El Nino gagal diantisipasi oleh pemerintah. Di sisi lain anggaran subsidi di sektor pertanian justru dipangkas. Lembaga pemeringkat internasional Fitch Solutions yang memperkirakan kekurangan global beras di tahun 2022/2023 mencapai 8,7 juta ton. "Sehingga produktivitas tanaman pangan nasional mengalami penurunan secara signifikan. Sementara beberapa negara pengekspor beras justru menahan eksportasi ke negara lain", tegasnya. Di sektor industri tekstil dan garmen, kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, pemerintah kecolongan dalam mengontrol aktivitas pasar digital yang mengalir masukan produk tekstil China yang murah ke dalam negeri. Secara digital industri tekstil kita pasti kalah bersaing dengan industri negara lain yang sudah jauh lebih efisien dan inovatif. Pabrik konveksi lokal sebenarnya sudah terpukul sejak tahun lalu akibat masuknya barang impor borongan. Kondisinya semakin parah dengan adanya Tiktok Shop belakangan ini. "Kami harap pemerintah segera memberikan perhatian dan jika dibutuhkan pemerintah harus menyiapkan tim khusus untuk mengkaji fenomena deindustrialisasi kebutuhan sandang dan pangan ini. Bangsa Indonesia yang besar ini tidak boleh hanya dijadikan pasar bagi industri negara lain", sambungnya. Deindustrialisasi sektor Sandang dan pangan, lanjut Sultan, akan menghambat proses Indonesia mencapai target empat besar negara dengan ekonomi terbesar dunia pada 2045 nanti. Sehingga dibutuhkan political Will melalui politik anggaran yang kuat. "Demikian juga dengan target-target sosial ekonomi Nasional lainnya yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, seperti angka kemiskinan, pengangguran dan stating", tutupnya. (Sumber : https://www.askara.co/read/2023/09/25/39508/sultan-ingatkan-pemerintah-waspadai-dampak-deindustrialisasi-sektor-sandang-dan-pangan-nasional?preview=1 )

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Badan pangan Nasional (Bapanas) mengembangkan Supplay Chain Management komoditas pangan secara nasional. Usulan ini disampaikan Sultan menyusul adanya kesenjangan harga komoditas pangan strategis antar wilayah dan daerah. "Realitas geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki dampak yang serius pada Supplay Chain barang dan jasa khususnya komoditas pangan. Indikasinya adalah pada perbedaan atau bahkan kesenjangan harga komoditas pangan antara wilayah yang satu dengan lainnya akibat kesenjangan supplai and demand", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (23/09/2023). Menurut mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, Kondisi geografis yang demikian rumit juga menyebabkan biaya logistik meningkat. Yang pada akhirnya akan menimbulkan kesenjangan harga antar wilayah. "Oleh karena itu Kami mendorong Pemerintah melalui Bapanas perlu menyiasati persoalan ekonomi ini secara menyeluruh. Salah satunya dengan mengembang sistem informasi dan pemantauan distribusi dan harga pangan di setiap wilayah", sambungnya. Sistem informasi pangan ini atau Supplay Chain Management ini, kata Sultan, akan menjadi rujukan bagi pelaku usaha dan pemerintah dalam mengatur distribusi, kesiapan logistik dan menyiapkan stok hingga penetapan harga pangan strategis di suatu wilayah. "Penggunaan sistem data dan informasi distribusi pangan sangat penting dalam mendukung ketersediaan dan keterjangkauan harga di setiap daerah. Kami percaya Digitalisasi logistik pangan nasional mampu mengurai persoalan Supplay Chain bahan pangan selama ini", tutupnya. (Sumber : https://rri.co.id/jakarta/daerah/370736/bapanas-supplay-chain-management-komoditas-pangan-nasional )

Sepekan ini media massa marak memberitakan sepinya Pasar Tanah Abang sebagai pusat perkulakan terbesar di ibukota. Hal itu menjadi sorotan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Mengingat sebaran barang Tanah Abang ke seluruh daerah di tanah air. “Pemerintah harus segera melakukan mitigasi dan punya informasi akurat berbasis data. Sepinya ini karena terjadi perubahan pola belanja masyarakat, atau penurunan daya beli masyarakat. Ini penting untuk menentukan kebijakan berikutnya,” tukas Senator asal Jawa Timur itu. Mantan Ketua KADIN Jatim itu tidak yakin bila perubahan pola belanja dari direct ke online berpengaruh sebesar itu. Sebab, sebagian pedagang di situ mengaku sudah menempuh pola itu, dengan menawarkan dagangannya melalui online, bahkan live shop. Tapi tetap tidak ada pembeli. “Saya juga kurang yakin bila penjualan online dari negara lain menjadi sebab utama, seperti barang dari China yang direct to end customer. Sebab sejak tengah semester sampai saat ini China mengalami kelesuan ekonomi dengan penurunan nilai ekspor dan impornya,” urainya. LaNyalla menduga penurunan daya beli masyarakat menengah ke bawah sebagai pemicu utama. Apalagi kelesuan ekspor-impor China pasti berpengaruh ke 122 negara mitra, termasuk Indonesia. “Ini harus menjadi fokus mitigasi berbasis data yang akurat. Sebab, banyak variable pembuat penurunan daya beli masyarakat,” imbuhnya. Faktor penyumbang penurunan daya beli masyarakat, tambahnya, bisa karena penambahan pengangguran, inflasi harga, kemiskinan baru, dari kalangan rentan miskin menjadi miskin. Sehingga pada akhirnya, sesuai teori basic need, masyarakat menunda belanja, selain untuk makan. “Yang sering terlambat dideteksi oleh pemerintah adalah lahirnya kelompok miskin baru. Karena sebelumnya mereka tidak terdata sebagai penduduk miskin yang jumlahnya 26 juta itu. Tetapi mereka rentan miskin. Sekali ter-PHK, atau sakit, langsung jatuh miskin. Apalagi mereka yang tidak punya tabungan dan rumah masih sewa,” tuturnya. Faktor lain tentu ketimpangan, gini rasio dan angka IPM. Inilah pentingnya negara memiliki sistem ekonomi yang berpihak secara berkeadilan. Dengan agenda utama kemakmuran. “Tapi filosofinya harus diingat, kemakmuran tidak akan pernah ada, tanpa keadilan. Wujudkan dulu keadilan sosial,” pungkas tokoh yang getol memperjuangkan Konstitusi Indonesia kembali ke Pancasila itu. (Sumber: https://www.askara.co/read/2023/09/18/39324/tanah-abang-sepi-lanyalla:-segera-mitigasi-perubahan-pola-belanja-atau-penurunan-daya-beli?preview=1)

Komite I DPD RI membahas isu strategis tentang pemblokiran situs judi, pinjaman, dan asusila dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Lantaran situs-situs tersebut membawa dampak negatif bagi masyarakat terutama anak-anak. “Situs ini sangat berdampak di daerah apalagi saat ini anak-anak tak lepas dari gadget. Maka ini ancaman bagi NKRI. Pinjaman online (pinjol) juga banyak berdampak buruk seperti maraknya kejahatan, bahkan ada yang memutuskan sampai mengakhiri hidup. Tutup semua situs porno, dan blokir semua VPN,” ucap Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa, 19 September 2023. Fachrul Razi menjelaskan pemerintah sejak 2018 hingga Juli 2023, telah melakukan pemblokiran sebanyak 846.047 situs judi online. Sedangkan dari April sampai Juni 2023, pemerintah telah menemukan 352 platform pinjaman online ilegal serta 77 konten di Facebook dan Instagram yang menawarkan pinjaman online secara illegal, sedangkan untuk asusila, tidak terhitung jumlah situs yang sudah di blokir oleh pemerintah, sampai dengan tahun 2019 sejumlah 900.000 situs telah diblokir “Walaupun berbagai upaya dan kebijakan telah dijalankan oleh pemerintah, akan tetapi kita melihat bahwa keberadaan situs judi online, pinjaman online, dan asusila masih marak dan bahkan bermunculan. Oleh karena itu, kebijakan pemblokiran yang dilaksanakan pemerintah perlu untuk ditinjau kembali khususnya efektifitas dan efisiensinya bagi masyarakat,” kata Fachrul Razi. Sementara itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni mengatakan bahwa beredar rumor penutupan situs judi online hanya sebagai pengalihan isu. Menurutnya kasus BTS di Kemenkominfo sangat luar biasa, jangan sampai rumor ini sesuai dengan fakta. “Beredar kabar bahwa penutupan situs judi online sebagai pengalihan isu kasus BTS. Kita tahu BTS ini juga kasus yang luar biasa, namun semoga saja isu ini tidak benar,” tuturnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara Muhammad Nuh menjelaskan Kemenkominfo juga harus memberantas penipuan dalam bentuk apk. Bagaimana pun masih banyak orang-orang yang masih belum paham modus penipuan seperti ini. “Modus apk ini juga sangat berbahaya. Kemenkominfo juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat atas modus baru,” terangnya Anggota DPD RI asal Provinsi DI Yogyakarta Hilmy Muhammad juga menyoroti aplikasi VPN di tengah masyarakat. Meski pemerintah telah memberantas situs asusila, namun bila VPN ini dibiarkan maka masyarakat masih bisa mengaksesnya. “Aplikasi VPN ini juga penting, kalau perlu Kemenkominfo juga berantas VPN ini. Sama saja bohong, bila situs-situs asusila diberantas namun VPN ini dibiarkan,” tegasnya. Menkominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penanganan konten negatif dari tahun 2018 hingga 17 September 2023. Penanganan tersebut diantaranya yaitu konten online negatif di situs dan media sosial sebesar 3,7 juta, judi online 969.308 konten, situs pornografi 1,2 juta, dan sisipan laman judi di situs pemerintahan sebesar 9.607 temuan. “Dalam melakukan pemblokiran konten pornografi ini, Kemenkominfo mengacu sesuai PP No. 71 Tahun 2019 yang kemudian dituangkan secara detail dalam Peraturan Menkominfo No. 5 Tahun 2020 Tentang PSE Lingkup Privat. Dalam aturan tersebut, Kemenkominfo memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses secara langsung pada konten perjudian dan pornografi,” kata Budi Arie. (Sumber: https://www.antvklik.com/berita/599445-rapat-dengan-menkominfo-komite-i-dpd-ri-minta-situs-judi-dan-asusila-diberantas-habis?page=1)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi sikap Panglima TNI, Laksamana Yugo Margono yang berani meminta maaf usai memerintahkan prajuritnya memiting warga Rempang yang dianggap menghalangi investasi di wilayah tersebut. Ketua DPD RI menilai sikap bijak Panglima TNI yang meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya tersebut menunjukkan jiwa ksatria sebagai petinggi di tubuh TNI. "Saya kira kita patut mengapresiasi Panglima TNI yang meminta maaf kepada rakyat, khususnya kepada warga Rempang atas pernyataannya tersebut," kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Selasa (19/9/2023). Selain patut diapresiasi, sikap Panglima TNI juga patut untuk dicontoh pejabat lainnya. Sebab, tak sedikit pejabat yang mengeluarkan pernyataan yang membuat keruh suasana, namun enggan meminta maaf atas pernyataan tersebut. Alih-alih mengakui kesalahan, para pejabat tersebut justru berkelit yang pada akhirnya malah semakin memperluas ketegangan. "Dalam hal ini, Panglima TNI berjiwa besar menyatakan kekeliruan atas pernyataannya itu. Saya kira langkah ini sangat positif dan patut ditiru pejabat lainnya. Menurut saya, hal ini harus dijadikan kebiasaan. Ketika pejabat melakukan kesalahan, minta maaf secara terbuka kepada rakyat sebagaimana dilakukan Panglima TNI," tutur Senator asal Jawa Timur itu. Dengan meminta maaf, LaNyalla tak menilai harkat, martabat dan derajat seorang pejabat jatuh di mata rakyat. Sebaliknya, rakyat akan menilai bahwa pejabat tersebut bertanggungjawab atas tindakan dan ucapannya. "Meminta maaf secara terbuka kepada rakyat belum menjadi kebiasaan pejabat kita di Indonesia. Preseden Panglima TNI ini menjadi pintu masuk dan arah positif agar ke depan permintaan maaf itu harus menjadi kebiasaan di Republik ini," ucap LaNyalla. Sebelumnya, video ucapan Panglima TNI soal perintah memiting pendemo terkait Rempang diunggah sejumlah akun di media sosial (medsos). Laksamana Yudo mengatakan hal itu saat menyampaikan instruksi kepada komandan satuan bawahan terkait penanganan demo masa di wilayah Rempang. Atas pernyataannya yang menimbulkan kontroversi itu, Panglima TNI meminta maaf soal ucapan piting pendemo di wilayah Rempang, Kepulauan Riau (Kepri). Dia meminta maaf karena ucapannya membuat masyarakat salah menafsirkan kata 'piting' yang dia maksud. "Tentunya pada kali ini saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf atas pernyataan kemarin yang mungkin masyarakat menilai salah dipiting," ujar Panglima TNI Yudo kepada wartawan di Dermaga Batu Ampar, Batam, Selasa (19/9/2023). Yudo menjelaskan, penggunaan kalimat itu biasa digunakannya dalam konteks bukan kekerasan. Dia pun merasa tindakan tersebut lebih aman karena TNI tidak memiliki alat. (Sumber: https://www.tvonenews.com/berita/153679-ketua-dpd-ri-apresiasi-sikap-panglima-tni-minta-maaf-soal-piting-warga-rempang?page=1)