Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional penting secara administratif, namun jauh lebih krusial kecepatan penanganan, koordinasi efektif, dan pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak bencana. “Respons cepat dan nyata di lapangan jauh lebih menentukan daripada keputusan status resmi,” kata Sultan usai memimpin Sidang Paripurna DPD RI, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (10/12/2025). Menurutnya, presiden tentu memiliki pertimbangan tersendiri terkait status bencana nasional. Namun bagi dirinya status itu bisa menyusul. Yang paling mendesak adalah memastikan korban mendapatkan bantuan cepat, tanggap darurat berjalan optimal, dan pemulihan pasca-bencana, mulai dipersiapkan sejak hari pertama. Dia menekankan bahwa kehadiran negara yang nyata di lapangan menjadi ukuran utama efektivitas pemerintah. Termasuk koordinasi antar-lembaga pusat dan daerah yang harus digerakkan maksimal agar proses evakuasi, distribusi logistik, dan layanan darurat berjalan tanpa hambatan. Sultan menilai kerja cepat dan fokus di lapangan merupakan bukti nyata kepemimpinan negara yang solutif dan empatik. “Pemulihan pasca-bencana tidak bisa dipandang sebagai tahap kedua. Trauma healing, hunian sementara, dan pembangunan kembali harus berjalan paralel dengan tanggap darurat agar masyarakat bisa segera pulih,” tegasnya. Dirinya juga ikut menanggapi berita mengenai Kementerian Sosial yang menghimbau agar influencer yang menggalang sumbangan publik harus melalui Kemensos. Menurutnya, maksud dari Kemensos tersebut baik untuk menjaga akuntabilitas. Namun dirinya juga mengingatkan agar prosedur yang diterapkan tidak boleh memperlambat bantuan. “Yang utama adalah percepatan. Aturan harus memfasilitasi, bukan menghambat. Bantuan masyarakat dan komunitas non-pemerintah adalah kekuatan bangsa yang harus tetap diberi ruang,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa opini publik yang beredar mengenai partisipasi masyarakat, termasuk gerakan membeli lahan hutan, menunjukkan kepedulian publik terhadap lingkungan dan mitigasi bencana. “Fenomena ini menjadi sinyal bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan lingkungan dan mitigasi risiko bencana,”serunya. Dirinya mengatakan dalam Sidang Paripurna tadi DPD RI sejumlah agenda strategis lain, termasuk konsentrasi nasional menghadapi potensi bencana, penguatan langkah jangka pendek dan panjang pasca-bencana, serta percepatan Prolegnas terkait RUU Kepulauan, RUU Masyarakat Adat, dan regulasi pengelolaan ekosistem dalam menghadapi perubahan iklim. “Setiap nyawa WNI berharga. Negara harus hadir cepat, fokus, dan tuntas, mulai dari penyelamatan hingga pemulihan. Itulah bukti nyata kepemimpinan yang solutif dan berpihak kepada masyarakat,” tutup senator asal Bengkulu tersebut. (Sumber: https://www.parlementaria.com/2025/12/10/sultan-kecepatan-penanganan-bencana-jauh-lebih-penting-ketimbang-status/)

Indonesia belum membuka pintu bantuan asing untuk membantu penanganan bencana Sumatera. KETUA Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bachtiar Najamuddin mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang belum menerima bantuan asing untuk mengatasi banjir dan tanah longsor di Sumatera. Sultan menilai pemerintah masih mampu mengandalkan sumber dan kekuatan nasional untuk menghadapi bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Di samping kemampuan itu, Sultan juga menyebut keputusan pemerintah juga bertujuan untuk menjaga harga diri bangsa Indonesia. “Saya masih bersepakat dengan Pak Presiden bahwa sepanjang negara ini masih mampu untuk mengelola bencana ini, untuk me-recovery ini dengan cepat, harga diri bangsa kita juga tinggi,” kata dia saat ditemui di Kompleks DPR/MPR/DPD di Jakarta, pada Rabu, 10 Desember 2025. Politikus Partai Gerindra itu meyakini pemerintah pusat pasti memiliki pertimbangan khusus saat menolak bantuan negara asing. Sehingga meskipun Indonesia membutuhkan uluran bantuan, tapi akses itu bisa tetap ditutup atas dasar pertimbangan tersebut. Menurut Sultan, pertimbangan pemerintah cukup untuk menjadi legitimasi keputusan ini. Termasuk keputusan pemerintah tak kunjung menetapkan status bencana nasional terhadap banjir dan tanah longsor yang menewaskan hampir seribu orang di tiga provinsi. Sebagai anggota DPD yang memiliki fungsi pengawasan dan representasi masyarakat, Sultan menuturkan bahwa pada akhirnya keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo. “Kita tunggu apakah nanti memang donasi asing akan dibuka, apakah status ini juga akan ditingkatkan,” kata dia. Sultan mengaku, pembukaan akses bagi donasi asing itu tidak penting. Dia mengklaim yang terpenting adalah kecepatan pemulihan, termasuk layanan untuk mengatasi trauma terhadap ibu dan anak yang menjadi korban. Selain itu, aspek yang ia pandang esensial adalah perkiraan kerugian dari bencana ini sehingga dapat diatasi dengan cepat. Pemerintah pusat sebelumnya menyatakan belum membuka ruang bagi negara lain untuk menyalurkan bantuan penanganan bencana Sumatera. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih sanggup mengatasi seluruh masalah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. "Kami merasa bahwa pemerintah, semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kami hadapi," kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025. Menurut Prasetyo, banyak negara yang memberi perhatian kepada bencana ini. Ada juga negara lain yang ingin memberi bantuan. Namun, politikus Gerindra ini mengatakan pemerintah masih sanggup mengatasi berbagai masalah. Pemerintah memiliki stok pangan dan BBM yang cukup. "Termasuk harus menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal ya," kata Prasetyo. "Kami usahakan dilakukan dropping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang dihadapi di lapangan." Prasetyo mengklaim alokasi dana siap pakai dalam APBN cukup untuk mendanai penanganan bencana. Alokasi dana tersebut tersedia sebesar Rp 500 miliar tahun ini. (Sumber: https://www.tempo.co/politik/soal-ri-belum-terima-bantuan-asing-ketua-dpd-harga-diri-bangsa-tinggi-2097744)

Jakarta, 3 Oktober 2025 – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-21 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, DPD RI menyelenggarakan serangkaian kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan partisipasi masyarakat luas. Salah satu kegiatan unggulan adalah Senator Peduli Donor Darah, yang digelar serentak di Kantor Perwakilan DPD RI pada 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dua puluh satu tahun perjalanan DPD RI merupakan perjalanan untuk terus mendekatkan diri kepada rakyat, memperjuangkan aspirasi daerah, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui kegiatan Senator Peduli Donor Darah ini, DPD RI menegaskan bahwa keberadaannya bukan hanya sebagai lembaga perumus dan pengawas kebijakan, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat, mendengarkan, merasakan, dan berbuat sesuatu yang nyata. [image]ANW_5560.JPG[/image] Di Provinsi DKI Jakarta, kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta, dengan melibatkan sekitar 100 peserta. Selain donor darah, rangkaian acara juga menghadirkan layanan Cek Kesehatan Gratis dan pemeriksaan HPV DNA sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, yang pada saat acara Ketua PMI DKI Jakarta turut memberikan sambutan dan dukungan teknis bagi kelancaran kegiatan. Acara dibuka secara resmi oleh Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta, yaitu Hj. Fahira Idris, S.E., M.H., Hj. Happy Djarot, Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H., LL.M., dan H. Achmad Azran, S.E., melalui prosesi simbolis pemukulan rebana secara bersama-sama. Momen tersebut menandai dimulainya rangkaian kegiatan sekaligus mempertegas semangat kebersamaan dan kepedulian sosial DPD RI terhadap masyarakat. [image]ANW_5503.JPG[/image] Hj. Fahira Idris menyampaikan, “Donor darah adalah wujud nyata kepedulian. Kegiatan ini bukan sekadar tindakan medis, melainkan simbol solidaritas, kasih sayang, dan pengorbanan tanpa pamrih. Apa yang kita lakukan hari ini sejatinya adalah memberikan kehidupan bagi orang lain. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang dengan sukarela mendonorkan darahnya.” [image]ANW_5463.JPG[/image] Hj. Happy Djarot menambahkan, “Kegiatan donor darah ini merupakan aksi sosial yang memerlukan partisipasi aktif semua pihak dan menjadi momentum pengingat bagi kita semua bahwa kebutuhan darah sangat tinggi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Saya mendorong kegiatan seperti ini agar rutin dilakukan mengingat kebutuhan secara nasional sangat tinggi.” [image]ANW_5464.JPG[/image] Prof. Dr. H. Dailami Firdaus menegaskan, “DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah ingin senantiasa hadir tidak hanya sebagai jembatan aspirasi rakyat di tingkat kebijakan, tetapi juga sebagai teladan dalam membangun kepedulian sosial. Program donor darah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini membuktikan kehadiran dan kepedulian DPD RI di tengah-tengah masyarakat, apalagi dilaksanakan pada hari Jumat, yang secara Islam memiliki nilai yang baik.” [image]ANW_5465.JPG[/image] H. Achmad Azran menambahkan, “Selain menjadi jembatan aspirasi antara pusat dan daerah, DPD RI juga aktif mengajak anak-anak muda agar merasa memiliki, terlibat, dan menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa. Tanpa partisipasi aktif generasi muda, mustahil Indonesia dapat menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Partisipasi mereka dalam kegiatan sosial seperti donor darah akan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya masyarakat yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.” [image]ANW_5637.JPG[/image] Ia menutup dengan pesan, “Mari kita jadikan momentum ini untuk menanamkan budaya peduli sejak dini. Anak muda yang terbiasa peduli dan menjadikan solidaritas sosial sebagai kebiasaan kelak akan tumbuh menjadi pemimpin yang berintegritas, berempati, dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa. Donor darah adalah salah satu langkah kecil yang bisa melahirkan perubahan besar.” Kegiatan Senator Peduli Donor Darah ini menjadi bukti nyata bahwa DPD RI tidak hanya hadir di ruang sidang, tetapi juga hadir bersama masyarakat, merasakan denyut nadi kehidupan, dan mengambil bagian dalam aksi kemanusiaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tamsil Linrung menegaskan dukungan penuh DPD RI terhadap program pembukaan sawah baru Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. “Swasembada pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. DPD RI mendukung penuh langkah Presiden membuka jutaan hektare sawah baru agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor,” kata Tamsil dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Dukungan ini disampaikan seusai Presiden memaparkan program pembukaan sawah baru seluas 2 juta hektare dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8). Menurut Tamsil, program tersebut sejalan dengan Astacita yang menempatkan swasembada pangan sebagai pilar utama pembangunan. Tamsil menekankan pentingnya pelibatan daerah dalam implementasi program. Tamsil menilai keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ekstensifikasi lahan, tetapi juga kemudahan akses bagi petani. “DPD RI akan mengawal agar petani di daerah mudah mendapatkan pupuk, benih, dan alat pertanian tanpa birokrasi rumit,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah menaikkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Menurutnya, langkah itu akan langsung meningkatkan kesejahteraan petani. “Stabilitas harga gabah yang menguntungkan diyakini akan meningkatkan pendapatan petani,” ujar senator asal Sulawesi Selatan tersebut. Lebih lanjut, Tamsil menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung, mulai dari irigasi, jalan tani, hingga akses logistik agar hasil panen terserap optimal. “Pembukaan sawah baru harus dibarengi pembangunan irigasi dan akses distribusi yang memadai,” jelasnya. Ia juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat untuk mencegah kecurangan, penimbunan, dan permainan harga yang merugikan masyarakat. Menurut Tamsil, langkah pemerintah membuka sawah baru di Papua Selatan, Kalimantan, dan Sumatera menjadi momentum besar menuju kemandirian pangan. Apalagi stok beras nasional kini menembus lebih dari 4 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah. “Cadangan beras nasional yang kini menembus 4 juta ton menjadi capaian historis. Ini bukti bahwa jika petani diberdayakan, negara akan kuat,” ujarnya. Tamsil menutup dengan optimisme bahwa kerja sama antarlembaga dan peran daerah akan menjadi kunci tercapainya target swasembada pangan. “Dengan sinergi pusat dan daerah, swasembada pangan bukan lagi mimpi, tetapi kenyataan yang bisa kita wujudkan bersama,” tuturnya. (Sumber: https://www.antaranews.com/berita/5050585/dpd-ri-kawal-program-sawah-baru-presiden-untuk-wujudkan-astacita)

Wakil Ketua I Komite III DPD RI Dailami Firdaus, mengajak semua pihak untuk melihat kebijakan pembayaran royalti musik secara utuh, bukan sekadar sebagai kewajiban, tetapi sebagai bentuk penghargaan terhadap karya dan jerih payah musisi Indonesia. “Setiap lagu yang kita nikmati di kafe, restoran, hotel, atau tempat hiburan, lahir dari proses kreatif yang panjang. Ada waktu, tenaga, dan perasaan yang dicurahkan pencipta lagu, musisi, dan penyanyi. Wajar jika mereka mendapatkan hak ekonomi dari karya yang digunakan secara publik,” ujar Dailami, dalam keterangan persnya, Selasa (12/8/2025). Meski demikian, ia mengakui bahwa kebijakan ini memunculkan keresahan di kalangan pelaku usaha. Banyak yang merasa belum mendapat informasi jelas mengenai dasar hukum, cara menghitung, atau prosedur membayar royalti. Sebagian khawatir hal ini akan menambah beban, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang masih berjuang untuk pulih. “Inilah yang harus kita sikapi dengan bijak. Hak musisi memang harus dilindungi, tapi kita juga harus memastikan pelaku usaha tidak merasa tertekan. Kuncinya ada di transparansi, sosialisasi yang masif, dan mekanisme yang mudah diikuti,” tuturnya. Saat ini, lanjut Dailami, Komite III DPD RI sedang mengumpulkan data dan masukan melalui inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan UU No 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif. Salah satu langkahnya adalah mengundang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk duduk bersama, membicarakan masalah yang muncul, mencari titik tengah, dan memastikan kebijakan ini adil bagi semua pihak. “Kita ingin solusi yang menguntungkan semua: musisi mendapat haknya, pelaku usaha merasa tenang, dan masyarakat tetap bisa menikmati musik tanpa polemik. Musik itu harus mempersatukan, bukan memecah-belah,” tegas Dailami. Dailami juga mengajak LMKN untuk lebih terbuka dalam penghitungan dan pendistribusian royalti, serta menjalin kerja sama erat dengan pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan komunitas musik. “Musik adalah bahasa universal yang membawa pesan, emosi, dan identitas bangsa. Kalau kita mau musik Indonesia terus hidup dan berkembang, kita harus jaga keseimbangan antara hak pencipta dan keberlangsungan usaha yang menyiarkan karya mereka,” jelasnya. (Sumber: https://sriwijayamedia.com/2025/08/komite-iii-dpd-ri-perlindungan-hak-cipta-musisi-harus-berjalan-tapi-jangan-beratkan-pelaku-usaha/)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI Sultan B Najamudin menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenkov di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/8/2025). Pertemuan tertutup itu membahas peluang kerja sama strategis di bidang pertanian dan industri pangan, sebagai bagian dari upaya DPD RI mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto. “Potensi pertanian di berbagai daerah Indonesia dinilai memiliki kesamaan dan peluang sinergi dengan keunggulan sektor pertanian Belarus. Ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama yang lebih konkret,” ujar Sultan dalam siaran pers, Rabu (6/8/2025). Sultan menerangkan, beberapa sektor yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut meliputi pertukaran teknologi, mekanisasi pertanian, hingga kemungkinan kerja sama antar pelaku usaha dalam bentuk joint venture. Dari pertemuan itu, Sultan mengetahui bahwa komoditas seperti cokelat, gandum, karet, minyak sawit, dan hasil laut memiliki potensi besar untuk mendorong perdagangan bilateral yang lebih seimbang. “Presiden sudah melakukan tugasnya untuk membuka ruang ekspor Indonesia ke luar negeri, dan daerah harus memanfaatkan momentum ini dengan menggenjot produksi kakao serta mengembangkan industri pengolahan cokelat dalam negeri, termasuk karet,” kata Sultan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenkov mengaku siap mendorong kerja sama di sektor pertanian dengan Indonesia. Bahkan, Belarus berharap volume perdagangan dengan Indonesia bisa terus ditingkatkan. “Kami sepakat untuk mendorong hubungan kerja sama di bidang mekanisasi pertanian di Indonesia. Kami juga ingin meningkatkan volume perdagangan kedua negara dengan mencari komoditas baru yang bisa diekspor dan diimpor agar lebih seimbang,” ujar Maxim. Adapun kunjungan Menlu Belarus ke DPD RI ini berlangsung setelah sebelumnya Presiden Prabowo bertemu Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, di kediaman resminya, Ozyorny, pada 15 Juli 2025. Diberitakan sebelumnya, Prabowo menjadi presiden kedua yang mengunjungi kediaman Presiden Republik Belarus, Aleksandr Lukashenko. “Bapak Presiden, setelah restorasi rumah ini (dulunya rumah militer), sebelum Anda, hanya Presiden Putin yang mengunjungi rumah ini. Dulu kala, bahkan sebelum restorasinya, (Presiden Tiongkok) Xi Jinping berkunjung ke sini bersama keluarganya," kata Lukashenko saat menyambut kedatangan Prabowo. (Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/08/06/06425531/ketua-dpd-ri-bertemu-menlu-belarus-bahas-kerja-sama-pangan.)

Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Jakarta, Achmad Azran, mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang ingin menghubungkan seluruh moda transportasi umum hingga bisa langsung ke Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma. Menurut Achmad Azran, jika rencana ini berjalan, masyarakat yang membutuhkan akses ke bandara akan sangat terbantu. “Rencana yang baik dan akan mempermudah masyarakat. Karena selama ini akses ke bandara hanya melalui bus, kereta bandara, atau taksi. Jika moda transportasi umum lainnya bisa terhubung hingga ke bandara tentu masyarakat akan semakin memiliki banyak pilihan,” ujarnya, Sabtu (2/8/2025), di Jakarta. Hanya saja, senator yang akrab disapa Bang Azran itu juga mengingatkan gubernur untuk membuat kebijakan pendukung. “Sebagai warga, jelas saya berharap kebijakan ini bisa turut membantu mengurangi kemacetan. Karena saya berharap kebijakan ini bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama ke bandara,” katanya. Ia menambahkan, integritas moda transportasi ini juga berpotensi membuat bandara semakin ramai. “Dan ini menurut saya harus diperhatikan juga. Jangan sampai nanti akses sudah mudah tapi faktor keamanan dan kenyamanan penumpang diabaikan. Mudah-mudahan semua hal dikaji dahulu dengan matang sebelum di eksekusi. Tapi menurut saya ini rencana bagus,” ujar putra asli Betawi itu. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan membangun kemudahan orang untuk bisa ke bandara. Supaya semuanya tersambung LRT, MRT, Transjakarta, Transjabodetabek. Ia menambahkan, proyek integrasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas transportasi publik di Jakarta. (Sumber: https://suaraindonews.com/akses-ke-bandara-akan-dipermudah-bang-azran-berharap-kemacetan-bisa-dikurangi/)

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dan para Senator DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dalam rangka penguatan jejaring serta penguatan fungsi peran representasi dengan pemerintah daerah, di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Senin, 4 Agustus 2025. "Maksud kedatangan kami adalah sebagai bentuk kolaborasi kelembagaan, kami sangat mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini, dukungan atas tugas-tugas konstitusional DPD RI, apalagi melalui adanya rencana hibah lahan beserta pembangunan gedung kantor permanen untuk para Senator DKI," ucap GKR Hemas membuka pertemuan, didampingi Senator DKI Jakarta Fahira Idris, Happy Djarot, Dailami Firdaus, Achmad Azran, dan Sekjen DPD RI M Iqbal. Pada forum itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik maksud dan usulan dari DPD RI. Pramono menyebutkan pemerintah provinsi DKI Jakarta siap mendukung kinerja kelembagaan DPD RI terutama para Senator dalam mengawal aspirasi dan sebagai representasi masyarakat DKI Jakarta. Pramono menyebutkan akan mendalami usulan DPD RI ini, dan mencari solusi bagaimana sistemnya bisa melalui pinjam pakai atau disesuaikan aturan perundangan yang berlaku. “intinya kami mendukung kinerja kelembagaan DPD RI supaya lebih representatif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pasti akan memperhatikan usulan ini dan segera mencarikan lokasi yang terbaik, besar kemungkinan di daerah Jakarta Selatan, tapi sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkap Pramono. Senada dengan itu, Senator Jakarta Achmad Azran sangat mengapresiasi dukungan dari Gubernur DKI Pramono Anung. Dukungan yang diberikan dari pemerintah provinsi Jakarta akan membuat kerja-kerja para senator semakin leluasa dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya di DKI Jakarta. "Sebagai Senator Jakarta, kami bersama sangat mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi Jakarta, kami harap dengan adanya kantor yang representatif, kami akan bekerja semakin leluasa dalam menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat DKI Jakarta," ucap Achmad Azran. Pada saat yang sama, Senator Fahira Idris menyebutkan bahwa kondisi kantor senator DKI yang pinjam pakai saat ini, sudah sangat tidak representatif untuk menyerap aspirasi masyarakat karena sangat kecil dan terbatas. “Kebutuhan tempat representatif para senator untuk dapat menyerap aspirasi dari konstituen sangat kami perlukan,” tutur Fahira. Sementara itu, Anggota DPD RI Dailami Firdaus, juga menyebutkan selama 3 periode sejak tahun 2014 menjadi anggota DPD RI, sedikit kesulitan ketika menerima aspirasi dan menerima organisasi-organisasi kemasyarakatan karena belum memiliki kantor perwakilan yang representatif. “Kami berharap dukungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar lebih optimal dalam melayani rakyat ke depannya,” tukas Firdaus. Menutup pertemuan itu, GKR Hemas beserta para Senator Jakarta mengungkap bahwa DKI Jakarta merupakan pusat koordinasi dan simbol kolaborasi. DPD RI meyakini bahwa dukungan tersebut akan menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah. (Sumber: https://rmol.id/politik/read/2025/08/05/675091/gkr-hemas-dan-senator-jakarta-sambangi-kantor-pramono)

Setiap Komite diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada Masa Sidang V, Tahun Sidang 2024-2025 . Pada Sidang Paripurna Ke-15 DPD RI , Kamis, 17 Juli 2025, di Gedung Nusantara I. Sidang paripurna ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin, didampingi oleh Wakil Ketua GKR Hemas, Yorrys Raweyai. Turut Hadir pula pada Sidang Paripurna tersebut para Senator dari Provinsi DKI Jakarta. [image]SIPUR 2025.jpeg[/image] Komite I menyampaikan Penyusunan RUU tentang Perkotaan; Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dan pengawasan atas pelaksaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dan Pengawasan ataws pelaksanaan Undang-undnag nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang ; Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan penataan Daerah. Sementara Komite II menyampaikan Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan rekomdasinya : Percepatan Revisi dan Penyusunan Regulasi Turunan kepada Pemerintah dan DPR untuk segera menyelesaikan revisi UU PKP agar sesuai dengan kondisi aktual masyarakat dan menyelaraskan dengan regulasi sektoral lain seperti UU Pemda dan UU Cipta Kerja. Peraturan pelaksana seperti Perpres dan Permen perlu segera diterbitkan. Dilanjutkan dengan Komite III menyampaikan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta RUU Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, Berkenaan Dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M. [image]SERAH TERIMA.jpeg[/image] Komite IV telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka lanjutan penyusunan usul inisiatif RUU tentang Perubahan atas UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP, antara lain: Uji Sahih RUU yang dilaksanakan di Provinsi Bali pada tanggal 3- 5 Juli 2025, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Universitas Udayana; Finalisasi RUU yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Juli 2025 di Batam Provinsi Kep. Riau; dan Harmonisasi, Pemantapan dan Pembulatan Konsepsi RUU bersama PPUU yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025. Sidang berjalan dengan lancar serta berhasil menemui kesepakatan dalam beberapa RUU disahkan menjadi usulan DPD RI.(AGS)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B. Najamudin , menekankan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang berpihak pada agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini disampaikan Sultan saat menjadi keynote speaker dalam acara Diseminasi Ranperda RTRW terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI bersama sejumlah kepala daerah di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senin (14/7/2025). “Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja telah membawa perubahan paradigma dalam penataan ruang, dengan menekankan kemudahan perizinan berbasis risiko melalui penyederhanaan regulasi,” ujar Sultan. Menurut Sultan, perubahan tersebut berdampak luas terhadap berbagai aspek tata ruang, mulai dari sistem perizinan, koordinasi pusat dan daerah, proses penyusunan RTRW, hingga pengawasan dan keterlibatan masyarakat serta sektor swasta. “Semangat deregulasi dan debirokratisasi yang dibawa UU Cipta Kerja perlu diimbangi dengan pengawasan yang inklusif dan saksama, agar iklim investasi yang dibangun tidak memicu konflik antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat adat,” tambah mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Agenda diseminasi ini bukanlah bentuk intervensi terhadap kewenangan daerah, melainkan penegasan fungsi legislasi DPD RI dalam menjembatani kepentingan nasional dan daerah,” ujarnya tegas. Sultan juga menekankan dukungan DPD RI terhadap percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui berbagai program nasional seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Proyek Strategis Nasional (PSN), ketahanan pangan, dan penyediaan tiga juta rumah di daerah. “Kami berharap agar kewenangan dan partisipasi daerah tidak diabaikan. Perda RTRW harus mencerminkan semangat pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan,” ucapnya. (Sumber: https://nasional.sindonews.com/read/1592563/12/ketua-dpd-perda-tata-ruang-harus-berorientasi-pada-ekonomi-berkelanjutan-1752476869)