Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan negara ini untuk berpegang pada spirit Ketuhanan dalam mengatur kehidupan rakyat, sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila. Dijelaskan LaNyalla, Sila Pertama Pancasila, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, merupakan payung hukum spirit teologis dan kosmologis dalam menjalankan negara. "Oleh karena itu sudah seharusnya kebijakan apapun yang dibuat dan diputuskan, wajib diletakkan dalam kerangka etis dan moral serta spirit agama," ujar LaNyalla saat mengisi Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Wali Barokah, Kota Kediri, Minggu (23/10/2022). Oleh sebab itu, LaNyalla menegaskan jika kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, apalagi merugikan rakyat, jelas telah melanggar kerangka etis dan moral serta spirit agama yang artinya telah melanggar norma hukum tertinggi, Pancasila. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, para pendiri bangsa sudah berpikir jauh ke depan untuk menyiapkan negara ini sebagai negara yang berketuhanan. Agar mampu menjaga marwah rakyat Indonesia yang juga berketuhanan. Namun, bangsa ini sudah durhaka pada para pendiri bangsa. Pemikiran-pemikiran luhur mereka yang tertuang dalam Pancasila ditinggalkan. Bangsa ini tercerabut dari akar bangsanya sehingga menjadi bangsa yang tidak memiliki jati diri dan karakter. "Kita tahu perubahan atas Naskah Asli UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 silam telah mengubah 95 persen isi Pasal-Pasal di dalamnya, sehingga tidak nyambung lagi dengan Pancasila. Bahkan Penjelasan UUD 1945 naskah asli dihapus total. Sehingga Pasal-Pasal dalam Konstitusi baru itu justru menjabarkan Ideologi lain, yaitu Individualisme dan Liberalisme. Tak heran jika belakangan ini Kapitalisme dan Sekulerisme semakin menguat di Indonesia," paparnya. Penghilangan Pancasila sebagai Identitas Konstitusi yang dilakukan secara “malu-malu tapi mau”, atau “malu-malu kucing” inilah, kata LaNyalla, sebagai pangkal dari semua persoalan yang semakin membuat Indonesia karut marut. "Untuk itu kita harus kembali membuka sejarah. Membaca pemikiran luhur para pendiri bangsa. Membaca ulang Pancasila yang hari ini sudah ditinggalkan," ungkapnya. Menurut LaNyalla, bangsa ini harus membaca kembali watak dasar dan DNA asli sistem Demokrasi bangsa ini. Dimana para pendiri bangsa telah sepakat menggunakan Sistem Syuro, yang sebenarnya diadopsi dari sistem yang sudah sangat dikenal dalam ajaran Islam. Yaitu kedaulatan rakyat yang diberikan kepada para hikmat yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan dari seluruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara. Didalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari Partai Politik. Tetapi juga ada Utusan dari seluruh Daerah dan Utusan Golongan-Golongan yang lengkap. "Karena itulah saat ini saya berkampanye untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. Kita harus menjadikan bangsa ini berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila," tukasnya. Hadir Ketua Ponpes Wali Barokah Kota Kediri, Drs. H. Sunarto, M.Si, Ketua DPD LDII Kota Kediri, H. Agung Riyanto, S.Si, Ketua DPD LDII Kab. Kediri, dr. H. Agus Sukisno, Ketua Kadin Kab. Kediri, David Tompo Wahyudi, Segenap guru dan pengurus Ponpes Wali Barokah, jajaran Pengurus DPD LDII Kab. & Kota Kediri dan Santriwan-Santriwati Ponpes Wali Barokah Kota Kediri. Link: (https://jakarta.tribunnews.com/2022/10/23/lanyalla-di-ponpes-wali-barokah-kediri-sila-1-pancasila-adalah-spirit-utama-menjalankan-negara)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan APBN Indonesia selalu minus. Pertama, Indonesia harus menutup defisit APBN dengan utang luar negeri yang berbunga sangat tinggi. “Tahun ini bunga utang saja mencapai Rp400 triliun,” ujar LaNyalla, saat mengisi Kuliah umum Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri, Jawa Timur, Minggu (23/10/2022). Sementara di tahun 2023 nanti, dalam nota Rancangan APBN, pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp700 triliun. “Penyebab utamanya karena perubahan Pasal 33 UUD 1945 akibat Amandemen Konstitusi pada 1999 hingga 2002. Pasal 33 yang terdiri dari 3 ayat berikut penjelasan, diubah menjadi 5 ayat dengan menghapus naskah penjelasannya. Perubahan itu telah mengubah sistem ekonomi Indonesia menjadi sistem ekonomi liberal kapitalistik,” ujarnya. LaNyalla menjelaskan, dari situlah lahir puluhan undang-undang privatisasi dan swastanisasi cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Perekonomian bangsa kemudian dibiarkan tersusun oleh mekanisme pasar bukan atas usaha bersama antara rakyat, perusahaan negara dan swasta. “Negara akhirnya sudah tidak lagi menguasai secara mutlak bumi air dan kekayaan alam. Negara hanya berfungsi sebagai pemberi ijin atas konsesi-konsesi yang diberikan kepada swasta nasional yang sudah berbagi saham dengan swasta asing,” ujarnya. Mazhab perekonomian Indonesia pun berubah, dari mazhab pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat menjadi mazhab pertumbuhan ekonomi yang ekuivalen dengan pendapatan pajak dari rakyat. “Neraca APBN Indonesia menjadikan Pendapatan Negara dari Pajak sebagai sumber pendapatan utama negara. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang berasal dari pengelolaan atau penguasaan negara atas Sumber Daya Alam, justru menjadi sumber pendapatan sampingan,” katanya. Mantan Ketua Kadin Jawa Timur itu mengatakan, negara dengan keunggulan komparatif sumber daya alam seperti Indonesia, seharusnya lebih mengutamakan Pendapatan Negara Bukan Pajak. “Indonesia negara kaya, punya keunggulan komparatif sumber daya alam dan biodiversity hutan serta iklim yang mendukung untuk menjadi lumbung pangan. Apalagi sumber kekayaan laut dan garis pantai Indonesia, yang merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Pendapatan dari pengelolaan itu yang harusnya dimaksimalkan,” papar LaNyalla. Ditambahkan oleh dia, konsep mazhab ekonomi yang mengandalkan pemasukan negara dari Pajak Rakyat atas Pendapatan Domestik Bruto hanya tepat bagi negara seperti Amerika Serikat. “Di sana terdapat ratusan perusahaan raksasa dunia yang dimiliki warga Amerika dan berkantor pusat di Amerika. Sehingga pajak yang mereka kontribusikan juga besar ke dalam neraca APBN mereka sendiri 0,” imbuhnya. Begitu pula industri lainnya, seperti industri film Hollywood yang sampai hari ini mampu mencetak laba miliaran US Dolar dari monetize royalty atas pemutaran film-film produksi mereka di ratusan negara di dunia. Juga industri-industri lainnya, termasuk farmasi dan obat-obatan, industri militer serta industri besar lainnya. Karena itulah, saat ini LaNyalla menawarkan gagasan untuk mengingat kembali pikiran para pendiri bangsa. Tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa yang super majemuk dan kaya akan sumber daya alam ini. Supaya bangsa ini bisa mewujudkan tujuan nasional yaitu memajukan Kesejahteraan Umum. Supaya penduduk Indonesia tidak semakin miskin dan bangsa ini tidak terus menerus menjadi negara berpendapatan rendah. “Kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi,” tuturnya. Hadir dalam Kuliah Umum, Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP PT) PGRI, Juli Sulaksono MM, Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dr Zainal Afandi MPd, Seluruh pejabat struktural di lingkungan UNP Kediri dan para mahasiswa UNP Kediri. Link (https://www.liputan1.com/2022/10/23/isi-kuliah-umum-di-unp-kediri-lanyalla-paparkan-penyebab-apbn-selalu-minus/)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan sejak awal tahun 1980-an, ada gerakan sistematis dari komunitas global untuk membuat negara melepaskan diri dari penguasaan atas sumber daya alam. Gerakan ini menekankan prinsip kebebasan pasar tanpa kehadiran negara. Dan juga membuat negara berkembang terjebak dalam utang luar negeri, karena investasi sarana pendukung agar mekanisme pasar tersebut berjalan sesuai kemauan global. “Ini dapat kita baca dari pengakuan Jhon Perkins dalam bukunya Confession of an Economic Hit Man,” kata LaNyalla saat menyampaikan keynote speech secara virtual di Dies Natalis ke-98 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kamis (20/10/2022). Dalam kegiatan bertema ‘Mengembalikan Kedaulatan Rakyat, Menimbang MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara’, LaNyalla menilai menilai negara seolah dipaksa menyerahkan penguasaan tersebut kepada swasta nasional maupun swasta asing, atau mereka yang menyatu melalui share holder. “Ini semua dilakukan demi pertumbuhan ekonomi yang ekuivalen dengan Tax Ratio. Padahal seharusnya Negara dengan keunggulan komparatif seperti Indonesia, lebih mengutamakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP,” tutur LaNyalla. Namun pada akhirnya, Indonesia sudah terlanjur dilemahkan dalam hal penguasaan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Yang terbaru, negara merancang HGB dan HGU selama 160 tahun untuk siapapun yang berminat memiliki konsesi lahan di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, dalam konteks ketatanegaraan, cita-cita luhur para pendiri bangsa sudah ditinggalkan. Oligarki politik dan oligarki ekonomi meminggirkan semua cita-cita para pendiri bangsa. Bahkan, mereka secara ugal-ugalan mengarahkan perjalanan bangsa ini sesuai dengan yang mereka mau, melalui peraturan perundang-undangan yang mereka sepakati bersama. “Puncaknya terjadi ketika bangsa ini mengubah total Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, sehingga isi dari pasal-pasalnya tidak lagi menjabarkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Tetapi justru menjabarkan ideologi lain, yaitu Liberalisme dan Individualisme,” tuturnya. LaNyalla dengan tegas menyampaikan sistem demokrasi Pancasila sudah diubah total, bahkan ditinggalkan. Naskah Pembukaan Konstitusi pun sudah tidak nyambung lagi dengan isi pasal-pasal yang ada di dalam Batang Tubuh. Perubahan juga menghapus total Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. “Untuk itulah maka penting dan mendesak sekali agar nilai-nilai kejuangan bangsa, khususnya yang termaktub dalam UUD 1945 yang asli, diperkenalkan kembali kepada para pemuda Indonesia, khususnya para mahasiswa fakultas hukum,” ulas LaNyalla. Menurutnya, hanya dengan cara ini generasi penerus dapat memahami pikiran luhur dan melanjutkan perjuangan para pendahulunya untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. Salah satu rancangan para pendiri negara yang sangat mendasar untuk menyelenggarakan Negara Kerakyatan ini adalah suatu sistem pemerintahan negara yang khas dan unik, yang merupakan penyempurnaan dari berbagai sistem pemerintahan negara yang ada di seluruh dunia. “Itulah mengapa saya menawarkan gagasan untuk kita mengingat dan membaca kembali pikiran para pendiri bangsa. Tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa yang super majemuk ini. Bangsa yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam ini,” ulas LaNyalla. Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya ini mengajak kepada segenap anak bangsa untuk menyatukan tekad untuk kembali kepada Pancasila. Kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar. Dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai staats fundamental norm.(*) Sumber : https://www.liputan1.com/2022/10/20/ketua-dpd-ri-ada-gerakan-sistematis-kebiri-kedaulatan-rakyat/

Jakarta - Fenomena kasus penyakit ginjal akut yang menjangkiti anak-anak di Indonesia mendapat perhatian serius Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti. Meski sejumlah obat sudah diungkap, informasi kepada masyarakat harus terbuka dan jelas. "Terutama menyusul ditariknya sejumlah obat sirup pada anak. Ini harus dijelaskan. Sebutkan daftar merk atau nama obatnya. Karena tidak semua masyarakat jeli melihat komposisi kandungan dalam obat. Jangan ada informasi yang masih kabur atau kurang jelas," tukas LaNyalla, Kamis (20/10/2022). Sebagai antisipasi, langkah Kemenkes meminta faskes dan yankes serta apotik menarik obat sirup dari peredaran sudah bagus. "Tapi harus diiringi juga dengan informasi yang jelas, karena sebagian obat-obatan itu pasti masih ada di rumah kita masing-masing," tuturnya. Poinnya adalah komunikasi dan pesan harus jelas. Karena masyarakat adalah objek utama dari kebijakan itu. Sehingga mereka harus tahu produk apa saja yang ditarik. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, pemerintah dan Kemenkes tidak boleh memberikan informasi yang berubah-ubah dan membingungkan. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menginstruksikan kepada masyarakat agar tidak mengonsumsi obat sirup untuk sementara waktu, imbas dari adanya kasus gangguan ginjal akut misterius. Kemenkes juga meminta tenaga kesehatan tidak meresepkan obat sirup kepada pasien, serta apotek agar tidak menjual obat sirup. Instruksi itu tertuang dalam surat edaran Nomor SR.01.05/III/3461/2022 tentang Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) Pada Anak. Adapun kasus gangguan ginjal akut (acute kidney injury atau AKI) misterius ini menyerang anak-anak. Kasus serupa terjadi di Gambia, dengan puluhan anak meninggal dunia usai mengonsumsi obat mengandung zat kimia berbahaya, etilen glikol. Temuan senyawa etilen glikol itu terdapat pada beberapa obat batuk maupun parasetamol sirup. Etilen glikol merupakan salah satu dari tiga senyawa/zat kimia berbahaya yang ditemukan terkait kasus gangguan ginjal akut misterius tersebut. Tiga zat kimia berbahaya yang dimaksud, yaitu etilen glikol/ethylene glycol (EG), dietilen glikol/diethylene glycol (DEG), dan ethylene glycol butyl ether (EGBE). Kemenkes mencatat jumlah penderita gangguan ginjal akut misterius mencapai 206 kasus yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia hingga Selasa (18/10/2022). Sebanyak 99 di antaranya meninggal dunia. Mayoritas pasien yang meninggal adalah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Angka kematian pasien yang dirawat di RSCM mencapai 65 persen. (mpr/ega) Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6360295/ketua-dpd-ri-soroti-kasus-gagal-ginjal-anak-minta-pemerintah-terbuka/amp#

Penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia tidak lama lagi akan segera digelar. Tanggal pelaksanaan pesta demokrasi (pemilu) sudah ditetapkan, yaitu Rabu, 14 Februari 2024. Penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang akan berbeda dengan pemilu sebelum-sebelumnya, dikarenakan pelaksanaannya akan dilakukan secara serentak. Tentu hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu, dimana banyak potensi permasalahan yang harus dimitigasi sejak dini agar dapat diminimalisir. Menyadari akan pentingnya hal tersebut, Senator DKI Jakarta Dailami Firdaus menginisiasi Rapat Koordinasi sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan penyelenggara pemilu di Provinsi DKI Jakarta. Dalam kegiatan yang diadakan di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Jum’at (21/10/22). Dailami Firdaus mengundang penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, KPU Provinsi DKI Jakarta, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Dailami juga mengundang organisasi yang menjadi representasi dari masyarakat, seperti; Barnis, Kopijak, KAHMI UNJ, dan masyarakat umum dari berbagai latar belakang. Dalam Rakor tersebut, Dailami menyampaikan mengenai pentingnya harmonisasi antar penyelenggara pemilu agar pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan baik. Dailami juga mengingatkan peran penting masyarakat utamanya dalam hal partisipasi pemilih. “Pertama saya mengucapkan terimakasih atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian dalam kegiatan siang hari ini. Dalam kegiatan hari ini saya ingin menyampaikan bahwa perlu adanya harmonisasi antar penyelenggara pemilu agar pemilu 2024 mendatang bisa berjalan dengan baik, selain itu saya juga ingin mengetahui sejauh mana implementasi atas pelaksanaan UU No.7 Tahun 2017 mengenai Pemilu dari para penyelenggara pemilu, disini sudah hadir Ketua KPU DKI Jakarta Bapak Sunardi, Anggota Bawaslu Divisi Penyelesaian Sengketa Bapak Mahyudin, hadir juga pada siang hari ini perwakilan dari beberapa organisasi yang menjadi representasi dari masyarakat. Saya ingin mengingatkan bahwa masyarakat ini mempunyai peran yang sangat penting dalam pemilu, utamanya dalam hal pertisipasi pemilih.” Tutur Dailami. Selanjutnya, Dalam diskusi kegiatan tersebut Kepala Bakesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakri juga menyampaikan bahwa Provinsi DKI Jakarta sudah sangat siap berkontribusi dalam pemilu 2024 mendatang. “Kalau saya boleh bilang ya, kami Provinsi DKI Jakarta kalau boleh dibandingkan dengan semua daerah yang ada di Indonesia, kami ini yang paling siap.” Ucap Taufan. Menurutnya hal tersebut dapat dilihat dari infrastruktur, kesiapan penyelenggara pemilu dan peran aktif masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Sunardi. “Secara teknis kami sudah sangat siap, tanggal pemilihan sudah ditetapkan jadi kami sudah sangat siap menyelenggarakan” ucap Sunardi. Dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Mahyudin menyampaikan bahwa Bawaslu sedang menyusun strategi-strategi khusus mengingat pemilu mendatang merupakan pemilu serentak yang pertama. Pihaknya juga terus menjali komunikasi yang intensif dengan penyelenggara maupun peserta pemilu agar kecurangan dan konflik pemilu bisa diminimalisir. Dalam sesi tanya jawab, Masus Subekti yang merupakan Sekretaris Umum KAHMI UNJ menanyakan mengenai masih adanya kemungkinan NIK bisa digunakan untuk memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda pada pemilu 2024 nanti. Menjawab pertanyaan tersebut, Sunardi menyampaikan bahwa KPU sedang mengembangkan sistem barcode pada kertas undangan pemilih, namun hal tersebut masih terkendala karena dibutuhkan dana yang cukup besar. Dalam penutup kegiatan tersebut, Dailami menyampaikan agar kegiatan-kegiatan diskusi dan sosialisasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara masif oleh penyelenggara pemilu sehingga partisipasi pemilih dan kecurangan dapat dihindari. “Terakhir sebagai penutup saya ingin menyampaikan, agar kegiatan-kegiatan seperti siang hari ini bisa terus digalangkan baik oleh penyelenggara pemilu maupun masyarakat, sehingga pemilih nantinya bisa meningkat dan potensi kecurangan dapat dihindari.” Tutup Dailami.(*) Sumber : https://fokusatu.com/senator-dailami-firdaus-mengadakan-rakor-dan-pengawasan-atas-pelaksanaan-uu-no-7-tahun-2017/

Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Sylviana Murni membuka Kejuaraan Nasional Squash 2022 di Gelora Bung Karno, Senayan. Ia berharap cabang olahraga squash ini bisa digemari masyarakat hingga lapisan bawah. "Kami sudah melakukan Squash Go To School dan alhamdulilah nantinya dibeberapa sekolah akan dibangun lapangan squash. Kita memiliki strategi membangun lapangan squash dari yang paling mahal, murah, hingga lapangan sementara. Jadi di daerah-daerah insya Allah bisa dilakukan," ucap Sylviana Murni di GBK Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2022). Menurutnya langkah-langkah tersebut merupakan terobosan sebagai sosialisasi untuk memperkenalkan cabang olahraga (cabor) squash ke masyarakat. Jadi tidak ada lagi stigma bahwa squash khusus olahraga elit. "Untuk itu kita akan menciptakan squash untuk lapisan bawah sehingga semua masyarakat bisa melakukan olahraga ini," harap Sylviana Murni. Ketua Umum PB Persatuan Squash Indonesia ini juga telah melakukan efisiensi di segala bidang terutama menyesuaikan kondisi saat ini. Maka serangkaian kegiatan squash ini telah dijadikan satu. "Pada kondisi pandemi covid-19 kita masih bisa mengirim atlet kita ke South Asian Cup 2022 yang insya Allah akan dilakukan ada November nanti," tuturnya. Ia menambahkan bahwa sebagai salah satu syarat Pra Pon yaitu dimana harus ada 15 pemerintah provinsi. Sylviana Murni mengaku bahwa saat ini Squash Indonesia sudah ada 19 pemerintah provinsi yang bergabung. "Kita akan terus menggalakan cabang olahraga ini. Sehingga dukungan dari pemerintah provinsi bisa bertambah," paparnya. Di kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengapresiasi atas berlangsungnya Kejuaran Nasional Squash 2022 ini. Ia juga mengaku antusias pada cabor ini, karena saat pandemi cabor ini tetap melakukan kejuaraan nasional, bahkan sekarang dalam keadaan landai (Covid-19) tetap konsisten. "Saya kira ini kegiatan wajib bagi seluruh cabor lain supaya pembinaan itu tetap ada baik evaluasi dan penilaian. Kalau dia hanya dibina dan dilatih saja tapi susah untuk bertanding, maka akan susah juga buat kita untuk memantau prestasinya," ujar Zainudin Amali. Menurut Zainudin Amali bahwa kejuaraan nasional merupakan salah satu cara untuk pembinaan di daerah-daerah. Tentunya pemerintah dalam hal ini berterimakasih atas upaya yang dilakukan oleh Squash Indonesia yang melaksanakan kegiatan ini baik dari pelatihan wasit, kejuaraan nasional, rakernas, dan pelatihan pelatih. "Sebenarnya pembinaan itu tidak susah asalkan kreatif. Untuk itu asalkan dalam kegiatan dirangkaikan jadi satu dan sekali jalan maka itu efektif dan efisien," imbuhnya. (dpd/eds) Sumber : Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Sylviana Murni membuka Kejuaraan Nasional Squash 2022 di Gelora Bung Karno, Senayan. Ia berharap cabang olahraga squash ini bisa digemari masyarakat hingga lapisan bawah. "Kami sudah melakukan Squash Go To School dan alhamdulilah nantinya dibeberapa sekolah akan dibangun lapangan squash. Kita memiliki strategi membangun lapangan squash dari yang paling mahal, murah, hingga lapangan sementara. Jadi di daerah-daerah insya Allah bisa dilakukan," ucap Sylviana Murni di GBK Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2022). Menurutnya langkah-langkah tersebut merupakan terobosan sebagai sosialisasi untuk memperkenalkan cabang olahraga (cabor) squash ke masyarakat. Jadi tidak ada lagi stigma bahwa squash khusus olahraga elit. "Untuk itu kita akan menciptakan squash untuk lapisan bawah sehingga semua masyarakat bisa melakukan olahraga ini," harap Sylviana Murni. Ketua Umum PB Persatuan Squash Indonesia ini juga telah melakukan efisiensi di segala bidang terutama menyesuaikan kondisi saat ini. Maka serangkaian kegiatan squash ini telah dijadikan satu. "Pada kondisi pandemi covid-19 kita masih bisa mengirim atlet kita ke South Asian Cup 2022 yang insya Allah akan dilakukan ada November nanti," tuturnya. Ia menambahkan bahwa sebagai salah satu syarat Pra Pon yaitu dimana harus ada 15 pemerintah provinsi. Sylviana Murni mengaku bahwa saat ini Squash Indonesia sudah ada 19 pemerintah provinsi yang bergabung. "Kita akan terus menggalakan cabang olahraga ini. Sehingga dukungan dari pemerintah provinsi bisa bertambah," paparnya. Di kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengapresiasi atas berlangsungnya Kejuaran Nasional Squash 2022 ini. Ia juga mengaku antusias pada cabor ini, karena saat pandemi cabor ini tetap melakukan kejuaraan nasional, bahkan sekarang dalam keadaan landai (Covid-19) tetap konsisten. "Saya kira ini kegiatan wajib bagi seluruh cabor lain supaya pembinaan itu tetap ada baik evaluasi dan penilaian. Kalau dia hanya dibina dan dilatih saja tapi susah untuk bertanding, maka akan susah juga buat kita untuk memantau prestasinya," ujar Zainudin Amali. Menurut Zainudin Amali bahwa kejuaraan nasional merupakan salah satu cara untuk pembinaan di daerah-daerah. Tentunya pemerintah dalam hal ini berterimakasih atas upaya yang dilakukan oleh Squash Indonesia yang melaksanakan kegiatan ini baik dari pelatihan wasit, kejuaraan nasional, rakernas, dan pelatihan pelatih. "Sebenarnya pembinaan itu tidak susah asalkan kreatif. Untuk itu asalkan dalam kegiatan dirangkaikan jadi satu dan sekali jalan maka itu efektif dan efisien," imbuhnya. (dpd/eds) Sumber : Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Sylviana Murni membuka Kejuaraan Nasional Squash 2022 di Gelora Bung Karno, Senayan. Ia berharap cabang olahraga squash ini bisa digemari masyarakat hingga lapisan bawah. "Kami sudah melakukan Squash Go To School dan alhamdulilah nantinya dibeberapa sekolah akan dibangun lapangan squash. Kita memiliki strategi membangun lapangan squash dari yang paling mahal, murah, hingga lapangan sementara. Jadi di daerah-daerah insya Allah bisa dilakukan," ucap Sylviana Murni di GBK Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2022). Menurutnya langkah-langkah tersebut merupakan terobosan sebagai sosialisasi untuk memperkenalkan cabang olahraga (cabor) squash ke masyarakat. Jadi tidak ada lagi stigma bahwa squash khusus olahraga elit. "Untuk itu kita akan menciptakan squash untuk lapisan bawah sehingga semua masyarakat bisa melakukan olahraga ini," harap Sylviana Murni. Ketua Umum PB Persatuan Squash Indonesia ini juga telah melakukan efisiensi di segala bidang terutama menyesuaikan kondisi saat ini. Maka serangkaian kegiatan squash ini telah dijadikan satu. "Pada kondisi pandemi covid-19 kita masih bisa mengirim atlet kita ke South Asian Cup 2022 yang insya Allah akan dilakukan ada November nanti," tuturnya. Ia menambahkan bahwa sebagai salah satu syarat Pra Pon yaitu dimana harus ada 15 pemerintah provinsi. Sylviana Murni mengaku bahwa saat ini Squash Indonesia sudah ada 19 pemerintah provinsi yang bergabung. "Kita akan terus menggalakan cabang olahraga ini. Sehingga dukungan dari pemerintah provinsi bisa bertambah," paparnya. Di kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengapresiasi atas berlangsungnya Kejuaran Nasional Squash 2022 ini. Ia juga mengaku antusias pada cabor ini, karena saat pandemi cabor ini tetap melakukan kejuaraan nasional, bahkan sekarang dalam keadaan landai (Covid-19) tetap konsisten. "Saya kira ini kegiatan wajib bagi seluruh cabor lain supaya pembinaan itu tetap ada baik evaluasi dan penilaian. Kalau dia hanya dibina dan dilatih saja tapi susah untuk bertanding, maka akan susah juga buat kita untuk memantau prestasinya," ujar Zainudin Amali. Menurut Zainudin Amali bahwa kejuaraan nasional merupakan salah satu cara untuk pembinaan di daerah-daerah. Tentunya pemerintah dalam hal ini berterimakasih atas upaya yang dilakukan oleh Squash Indonesia yang melaksanakan kegiatan ini baik dari pelatihan wasit, kejuaraan nasional, rakernas, dan pelatihan pelatih. "Sebenarnya pembinaan itu tidak susah asalkan kreatif. Untuk itu asalkan dalam kegiatan dirangkaikan jadi satu dan sekali jalan maka itu efektif dan efisien," imbuhnya. (dpd/eds) Sumber : https://www.mjnews.id/2022/10/sylviana-murni-buka-kejurnas-squash.html

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dengan tegas meminta agar bangsa ini tidak menjadi host buat investor asing dengan hanya mengeluarkan ijin semata. Menurutnya, pemerintah harus bisa mengelola kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kesejahteraan masyarakat. LaNyalla mengatakan posisi negara sudah tidak lagi menguasai secara mutlak bumi air dan kekayaan alam. “Negara hanya berfungsi layaknya host, hanya sebagai pemberi ijin atas konsesi-konsesi yang diberikan kepada swasta nasional yang sudah berbagi saham dengan swasta asing," kata LaNyalla saat memberikan Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, Rabu (19/10/2022). "Padahal, negara dengan keunggulan komparatif Sumber Daya Alam seperti Indonesia, seharusnya lebih mengutamakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP," tegasnya. Senator asal Jawa Timur itu menilai kondisi sekarang sangat ironi. Karena, sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam di bumi dan di laut, rakyatnya semakin banyak yang miskin dan rentan menjadi miskin. "Atas dasar itulah saya menawarkan gagasan untuk menata ulang arah perjalanan bangsa. Gagasan tersebut telah saya tuliskan di dalam buku Peta Jalan Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat," kata LaNyalla. Dijelaskan LaNyalla, bangsa ini harus mengingat dan membaca kembali pikiran para pendiri bangsa. Tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa yang super majemuk dan bangsa yang kaya akan Sumber Daya Alam. "Kita harus kembali kepada Pancasila agar tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa, tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya dan tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan karakter," ucap dia. Menurut LaNyalla, penghilangan ideologi bangsa dimulai ketika terjadi perubahan Konstitusi selama periode tahun 1999 hingga 2002 yang lalu. "Saya paham situasi saat itu. Dimana bangsa ini memiliki satu common sense untuk melakukan anti-thesa terhadap apa yang berlangsung di era Orde Baru. Sama halnya dengan situasi di era tahun 1966 dan 1967, dimana rakyat saat itu menginginkan anti-thesa terhadap apa yang berlangsung di era Orde Lama," tukas LaNyalla. Namun, praktek yang dilakukan Orde Lama dan Orde Baru adalah penyimpangan dari nilai Sistem Demokrasi Pancasila. "Artinya Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli memang perlu disempurnakan. Karena masih ada ruang terjadinya praktek penyimpangan, yang terbukti terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi bukan diganti total," tuturnya. "Namun apa yang kita lakukan di tahun 1999 hingga 2002 adalah mengganti total UUD 1945 naskah asli menjadi Undang-Undang Dasar baru. Karena isi pasal-pasalnya telah berubah lebih dari 95 persen," imbuh dia. Kondisi itu, lanjut LaNyalla, sangat berbahaya. Jauh sebelum bangsa ini merdeka, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1928, pejuang Pendidikan Ki Hajar Dewantoro sudah mengingatkan, bahwa jika anak didik tidak diajar dengan kebangsaan dan nasionalisme, maka di masa depan, sangat mungkin mereka akan menjadi lawan kita. "Sebab penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dapat dilakukan dengan metode non perang militer. Tetapi dengan memecah belah persatuan, mempengaruhi, menguasai dan mengendalikan pikiran dan hati warga bangsa. Makanya kita menjadi kurang waspada dan gagal untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa," paparnya. Kuliah Umum ini sendiri dihadiri Rektor UHW Perbanas Surabaya, Dr Yudi Sutarso SE, MSi, para Wakil Rektor, Dekan dan para mahasiswa. Sedangkan Ketua DPD RI datang bersama Ketua KADIN Surabaya M Ali Affandi. (*) Sumber : https://jakarta.tribunnews.com/2022/10/20/indonesia-tak-boleh-hanya-jadi-host-untuk-investor-asing-lanyalla-seharusnya-utamakan-pnbp

Jakarta, 19 Oktober 2022—Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menginstruksikan seluruh apotek untuk menyetop sementara penjualan obat bentuk cair atau sirup. Instruksi juga ditujukan untuk seluruh tenaga kesehatan (nakes) agar menghentikan sementara resep obat-obatan dalam bentuk sirup atau cair. Pelarangan yang dikeluarkan hingga batas waktu yang belum ditentukan ini imbas dari kasus gagal ginjal akut misterius yang dilaporkan di Indonesia. “Saya mengapresiasi dan mendukung instruksi yang dikeluarkan Kemenkes ini sebagai bentuk kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia. Instruksi menyetop sementara penjualan dan resep obat bentuk cair atau sirup ini adalah informasi yang sangat penting sehingga harus dipastikan sampai ke seluruh masyarakat, dipahami dan dijalankan. Saya berharap semua pemangku kepentingan terutama Pemerintah Daerah memastikan instruksi ini dijalankan sebaik mungkin di lapangan,” ujar Anggota DPD RI Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (19/10). Senator Jakarta ini mengungkapkan, selain memastikan larangan sementara penjualan dan resep obat bentuk cair atau sirup sampai ke masyarakat, informasi penting lainnya yang harus massif disebarkan kepada masyarakat terutama para orang tua adalah tips perawatan anak sakit yang menderita demam tanpa harus minum obat sirup. Informasi tatalaksana non farmakologis perawatan anak demam seperti mencukupi kebutuhan cairan, kompres air hangat, dan menggunakan pakaian tipis harus semakin intensifkan disebarluaskan kepada publik luas. “Yang juga penting adalah penyebaran informasi secara massif dengan memanfaatkan semua saluran komunikasi terkait apa saja gejala yang harus diwaspadai jika anak memiliki gejala gangguan ginjal misalnya penurunan volume atau frekuensi urine maupun tidak ada urine dan gejala lainnya. Sampaikan juga apa yang harus dilakukan orang tua jika melihat gejala-gejala ini, misalnya segera menuju ke klinik, rumah sakit, ataupun fasilitas kesehatan lain yang terdekat,” tukas Fahira Idris. Agar penanganan kasus gangguan ginjal akut pada anak bisa maksimal, Kemenkes bersama Pemerintah Daerah juga harus segera menyosialisasikan penatalaksanaan pasien oleh rumah sakit tentang tata laksana dan manajemen klinis gangguan ginjal akut atipikal pada anak ke semua fasilitas pelayanan kesehatan. Ini agar semua fasilitas pelayanan kesehatan cepat merujuk pasien tersebut ke rumah sakit yang memiliki dokter spesialis ginjal anak dan fasilitas hemodialisis (cuci darah) anak. “Semua fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia harus memahami situasi ini agar jika ada temuan kasus gangguan ginjal akut terutama pada anak bisa ditangani secara maksimal,” pungkas Fahira Idris.

Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan kunci utama membangkitkan perekonomian nasional adalah kembali kepada sistem ekonomi Pancasila. Menurut LaNyalla, sebelum konstitusi diubah tahun 1999 hingga 2002, konsep sistem ekonomi Pancasila tertuang dalam Pasal 33 naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. "Namun, bangsa ini sudah salah arah. Hanya demi mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang ekuivalen dengan Tax Ratio, mekanisme ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Dibiarkan tersusun dengan sendirinya. Bukan lagi disusun atas usaha bersama," kata LaNyalla dalam keterangannya, Selasa (18/10/2022). Hal itu dia ungkapkan dalam Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Universitas Dokter Soetomo, Surabaya, Jatim. Begitu pula posisi negara yang sudah tidak lagi menguasai secara mutlak bumi air dan kekayaan alam. Menurutnya, negara hanya berfungsi sebagai pemberi ijin atas konsesi-konsesi yang diberikan kepada swasta nasional yang sudah berbagi saham dengan swasta asing. "Padahal, negara dengan keunggulan komparatif Sumber Daya Alam seperti Indonesia, seharusnya lebih mengutamakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP," ujarnya. Ditegaskan LaNyalla, konsep atau Mazhab pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan pemasukan negara dari Pajak Rakyat atas Pendapatan Domestik Bruto di beberapa negara memang sukses diterapkan. Tetapi belum tentu dapat diterapkan untuk negara seperti Indonesia. LaNyalla mencontohkan Amerika Serikat. Puluhan perusahaan raksasa dunia semua berkantor pusat dan dimiliki oleh warga negara Amerika Serikat. Mereka semua tidak memindahkan kantor atau unit usahanya keluar dari Amerika Serikat. Sehingga miliaran US Dolar keuntungan mereka terdistribusi menjadi pemasukan Pajak bagi pemerintah Amerika Serikat. Begitu pula industri lainnya, seperti industri film Hollywood yang sampai hari ini mampu mencetak laba miliaran US Dolar dari monetize royalty atas pemutaran film-film produksi mereka di ratusan negara di dunia. Belum industri-industri lain, termasuk farmasi dan obat-obatan serta senjata. "Bagi Amerika, konsep pajak sebagai sumber pemasukan utama bisa dilakukan. Tetapi bagi negara seperti Indonesia tentu tidak. Dan memang konsep pertumbuhan ekonomi yang dikampanyekan oleh masyarakat Global, berbeda dengan konsep pemerataan ekonomi yang dirancang para pendiri bangsa kita," paparnya. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, konsep dan sistem ekonomi yang dirancang para pendiri bangsa dalam Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Naskah Asli yang sudah dihapus total, harus kembali diterapkan. "Kunci agar Indonesia maju dalam ekonomi adalah negara harus kembali berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak," ungkap dia. Kemudian tiga pilar ekonomi Indonesia yaitu koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik swasta nasional maupun asing melakukan proses usaha bersama secara sinergis. Tentu dengan posisi pembagian yang tegas, antara wilayah public goods dan wilayah commercial goods, serta irisan di antara keduanya. "Makanya saya menawarkan gagasan untuk kita mengingat dan membaca kembali pikiran para pendiri bangsa. Kita harus kembali kepada Pancasila. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum agar kita tidak mengulang praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Karena kita harus selalu belajar dari sejarah," tuturnya. Hadir Rektor Universitas Dr Soetomo, Dr Siti Marwiyah, SH. MH, Para Wakil Rektor, mantan Anggota DPR RI, Dr Achmad Rubaie, SH. MH, Para Dekan dan mahasiswa Unitomo.(https://news.detik.com/berita/d-6356078/ketua-dpd-ri-ungkap-kunci-utama-bangkitkan-perekonomian-indonesia)

Jakarta - Sekretariat Jenderal DPD RI hari ini meraih penghargaan terbaik IV untuk kategori tingkat lembaga negara se-Indonesia pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Award 2022. Pemberian penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan JDIHN Award 2022 kali ini mengusung tema ‘Menyongsong Satu Data Dokumen Hukum Indonesia Melalui JDIHN’. Penghargaan kepada Sekretariat Jenderal DPD RI tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi didampingi oleh Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI Andi Erham, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (18/10/22). “Ini adalah buah karya bagi kesekretariatan DPD RI secara keseluruhan, dan penghargaan ini buah kerja nyata bagaimana kita mengkompilasikan jaringan dokumentasi dan informasi hukum terintegrasi supaya bisa diakses oleh masyarakat,” ucap Sekjen DPD RI Rahman Hadi seusai acara tersebut. Sekjen DPD RI Rahman Hadi menjelaskan bahwa visi dari JDIH DPD RI adalah untuk menjadi unit kerja penyedia layanan informasi produk hukum dan perundang-undangan DPD RI yang lengkap, mudah dan akurat. Dimana di dalamnya akan terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan DPD RI yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah. “Setjen DPD RI akan terus melakukan pembenahan dan melengkapi infrastruktur yang dipersyaratkan serta melengkapi dokumen-dokumen hukum yang harus terintegrasi supaya lengkap dan akurat,” ungkapnya. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyampaikan, JDIHN Award ini merupakan wujud perhatian pemerintah untuk anggota JDIHN. Pengelolaan JDIHN didasarkan pada Peraturan Presiden No 33 tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Berdasarkan inventarisasi jumlah anggota JDIHN 1.650 instansi dimaksudkan meningkatkan koordinasi dan membangun kerjasama efektif antara pusat dan anggota JDIHN dan antara sesama anggota JDIHN di tingkat pusat dan daerah dalam mengelola sistem basis data terintegrasi. “Terus berkolaborasi untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan JDIH, saya mendukung dan mengapresiasi komitmen bersama para pengelola JDIH dapat memacu percepatan Satu Data Dokumen Hukum Indonesia,” pungkas Yasonna.(https://m.merdekanews.co/read/18178/Sekjen-DPD-RI-Raih-JDIHN-Award-Tahun-2022)