JAKARTA - DPD RI mengapresiasi performa pemerintah dalam menyukseskan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di tengah multikrisis global. Hal ini dinilai sebagai momentum pemulihan ekonomi berkelanjutan. "Secara umum kita bangga dengan kerja keras pemerintah Indonesia pada even multilateral yang menentukan masa depan dunia ini. Keberhasilan Presidensi G20 kali ini harus kita hargai sebagai momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan," kata Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin dalam keterangannya, Kamis (17/11/2022). Menurut mantan ketua HIPMI Bengkulu ini, G20 Bali mampu mempertemukan perbedaan kepentingan dan meningkatkan kualitas hubungan bilateral beberapa negara anggota yang sempat meruncing. Hal ini secara langsung memberikan dampak yang positif pada bursa saham global hari ini. "Indonesia sebagai tuan rumah, tentu sedikit banyak mendapatkan keistimewaan dan insentif ekonomi yang lebih. Terutama dalam upaya pembiayaan iklim, kepariwisataan dan beberapa sektor lainnya," ungkap Sultan. Meskipun tidak dihadiri langsung oleh beberapa kepala negara seperti Rusia, kata Sultan, G20 Bali mampu memberikan titik terang bagi solusi perdamaian dan stabilitas geopolitik melalui sebuah konsensus yang disebut Leader's Declaration. "Kami sangat menghargai sikap tegas Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyerukan agar dihentikannya perang yang terjadi di Ukraina," kata dia. "Seruan bernada desakan itu penting untuk disampaikan, karena dampak daripada perang yang luar biasa terhadap kemanusiaan khususnya pada krisis pangan, energi, juga pada sektor keuangan global. Dan begitulah seharusnya Indonesia menunjukkan sikapnya yang tegas dalam mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial,", tutupnya. Diapresiasi Seluruh Kepala Negara Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut bahwa seluruh kepala negara maupun pemimpin lembaga internasional yang hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali menyampaikan apresiasi kepada Indonesia. Menurut dia, semua acara berjalan dengan lancar dan kondusif. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Syukuran Panitia Nasional Pelaksanaan G20 Tahun 2022, yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis (17/11/2022). "Rapi di jalan, rapi di hotel, rapi di meeting pertemuan, di summit-nya, rapi di acara makan malamnya, rapi di acara hutan mangrove dan seluruh kepala negara menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia," ungkap Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis (17/11/2022). Dia pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah ikut serta menyukseskan pelaksanaan KTT G20 di Bali. Mulai dari aparat TNI-Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), pemerintah daerah, kementerian/lembang, hingga kru hotel. "Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan apresiasi yang luar biasa atas kerja keras Bapak, Ibu semuanya. TNI, Polri, BIN, pemerintah daerah, semua kementerian, semua lembaga, pendukung acara, semua kru hotel yang saya melihat manajemen integrasinya, organisasinya di lapangan sangat rapi," katanya. Selain itu, kata Jokowi, cuaca selama KTT G20 berlangsung sangat baik. Hal tersebut merupakan hasil kerja sama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan sejumlah lembaga untuk melaksanakan teknologi modifikasi cuaca (TMC) selama KTT G20. "Cuaca juga baik, sangat mendukung, saat acara tidak hujan, habis acara hujan. BMKG, terima kasih," jelas Jokowi. https://www.liputan6.com/news/read/5128242/dpd-ri-apresiasi-performa-dan-hasil-penyelenggaraan-g20-indonesia

JAKARTA, BAP DPD RI menemukan beban anggaran sharing antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dengan pola dan mekanisme yang bervariasi di beberapa daerah yang cukup memberatkan Pemda setempat. BAP DPD RI menilai kemampuan keuangan pemerintah pusat terbatas untuk mencapai target JKN sebesar 100%. Hal ini berdampak pada pola dan mekanisme sharing pemerintah daerah untuk membayarkan porsi iuran masyarakat. “BAP fokus terhadap permasalahan JKN untuk mencari solusi sharing premi di pemerintah daerah agar tidak menjadi beban berat. Karena saat ini kisaran 45-55% menjadi kewajiban (Pemda) dan membebani APBD mereka,” ujar Ketua BAP Ajiep Padindang didampingi Wakil Ketua BAP DPD RI Mirati Dewaningsih, Arniza Nilawati beserta anggota BAP DPD RI, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (16/11/2022). Pada kesempatan itu, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, yang juga mantan Pansel Dewan Pengawas BPJS Hasbullah Thabrany mengemukakan latar belakang desain JKN saat ini karena untuk disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan dasar kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Menurutnya, pelayanan kesehatan dokter, rumah sakit, klinik, saat ini memegang kendali besar dan pasien memiliki posisi yang sangat lemah. Hal ini menyebabkan mekanisme pasar tidak berjalan karena konsumen tidak punya daya tawar. “Tugas Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, salah satunya kesehatan. Saat ini belanja kesehatan Indonesia masih kecil dibanding negara asia lainnya. Sumbernya dari pajak dan pungutan wajib, harus dicari sumber pembiayaan lainnya yang meringankan masyarakat,” jelas Hasbullah. Sementara itu, Ketua Dewas RS Harapan Jayakarta yang juga Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Hermawan Saputra menambahkan, berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa. Hal tersebut memunculkan anggaran biaya yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan dasar di sektor kesehatan “Problema kesehatan masyarakat dalam BPJS yang ditemui saat ini antaranya masalah tarif, standarisasi kualitas verifikator, masalah administrasi klaim BPJS dengan digitalisasi. Misal, masih ditemukan harus ada yang dicetak dan tanda tangan basah. Seharusnya sudah serba digital untuk memenuhi kecepatan dan ketepatan pelayanan kesehatan,” kata Hermawan. Hermawan menambahkan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan terlalu fokus pada peranan penanganan orang-orang yang sakit saja. Seharusnya Kemenkes dapat lebih fokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penciptaan sistem kesehatan nasional yang ideal. “Pasal 7 UU No. 24/2011 tentang BPJS menyebutkan bahwa badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kemudian dalam RUU Kesehatan Omnibuslaw, ada wacana jika BPJS Kesehatan nantinya akan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri kesehatan,” imbuhnya. “Hal ini terkait permasalahan dari mulai data kepersertaan BPJS yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan pola dan mekanisme sharing pembiayaan premi yang dibebankan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” pungkas Ajiep Padindang. https://www.mjnews.id/2022/11/bap-dpd-ri-dalami-pelaksanaan-bpjs.html

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan pandangan pendiri Tesla, Elon Musk, yang menyatakan masa depan Indonesia cerah karena bonus demografi dan SDA yang melimpah, adalah hal yang sangat positif. Hanya saja, LaNyalla mengingatkan bonus demografi dan sumber daya alam melimpah tersebut tidaklah cukup untuk mengangkat bangsa ini. Menurutnya, ada variabel lain yang juga penting. “Yang lebih penting adalah arah kebijakan negara. Harus mengutamakan national interest di atas segala-galanya. Sehingga negara harus kembali berkuasa penuh atas bumi air dan cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,” kata LaNyalla, saat menghadiri KTT G20 di Bali, Rabu (16/11/2022). Dikatakan LaNyalla, globalisasi yang ditunggangi kepentingan neoliberalisasi memaksa negara hanya bertindak sebagai “host” untuk kepentingan asing, terbukti membuat negara lemah dan terjebak dalam utang. “Karena itu, saya sering sampaikan pengelolaan kekayaan mineral Indonesia, seharusnya kita kembalikan kepada sistem yang didisain para pendiri bangsa, melalui penerapan secara murni Pasal 33 dan Penjelasan UUD 45 naskah asli,” tukasnya. Begitu pula dengan tujuan negara, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak bisa dimaknai hanya dengan mencerdaskan otak saja. “Tetapi harus mencerdaskan kehidupan. Itu namanya membangun human capital,” imbuhnya. Ditambahkan LaNyalla, jika arah kebijakan negara tepat dan kecerdasan kehidupan bangsa tercapai, maka apa yang dikatakan Elon Musk itu niscaya benar-benar terwujud Sebelumnya, saat B20 Summit, pendiri Tesla Elon Musk membuat prediksi dengan mengatakan Indonesia memiliki masa depan cerah. Indonesia memiliki bonus demografi yang besar serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah. https://jakarta.tribunnews.com/2022/11/16/elon-musk-sebut-masa-depan-indonesia-cerah-lanyalla-harus-didukung-arah-kebijakan-negara

JAKARTA, DPD RI hadir untuk menjembatani aspirasi dan kepentingan daerah apabila terdapat kendala dalam proses pembentukan peraturan daerah. BULD DPD RI memposisikan diri untuk memberikan penguatan kepada daerah dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah. “Jadi dalam hal ini daerah tidak perlu alergi dengan DPD RI, dengan wewenang dan tugasnya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan peraturan daerah (Perda),” kata Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, S.Sos, M.Si dalam acara Dialog Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI bertemakan "Kewenangan Pemerintahan Daerah di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pasca UU Cipta Kerja, serta Implikasinya terhadap Pembentukan Perda". Acara dialog berlangsung di Aula Kantor Gubernur Bengkulu, pada Jumat (11/11/2022) yang dibuka Gubernur Bengkulu diwakili Sekretaris Daerah Drs. H. Hamka Sabri, M.Si. Dalam sambutannya, Gubernur Bengkulu memberikan apresiasi atas kehadiran BULD DPD RI, seraya berharap harmonisasi legislasi pusat dan daerah berjalan dengan baik dan cepat untuk pencapaian kesejahteraan daerah dan masyarakat Bengkulu. Sementara itu, Ketua BULD DPD RI Ir. Stefanus BAN Liow, MAP mengatakan hasil dialog akan dikaji dan didalami lebih lanjut sebagai pengayaan materi terhadap output pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda terkait izin di sektor pertambangan, kehutanan dan lingkungan hidup. Wakil Ketua I BULD DPD RI dari Dapil Bengkulu Akhmad Kanedy, SH,MH menjelaskan bahwa hadir memberikan materi yakni dari Kementeri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, serta Kementerian ESDM RI. Hadir Pimpinan dan Anggota BULD DPD RI, Perangkat Daerah, Bapemperda DPRD Bengkuku, Akademisi, LSM, Perusahaan. https://www.mjnews.id/2022/11/posisi-buld-dpd-ri-untuk-penguatan.html

JAKARTA, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap Indonesia serius membahas ketahanan pangan dengan paradigma kedaulatan dalam negeri. Hal ini untuk menjawab ancaman global terkait krisis pangan dunia, di mana menjadi salah satu yang dibahas di dalam KTT G20 sebagaimana juga telah disampaikan oleh Sekjen PBB, Antnio Guterres. Menurut LaNyalla berbasis kedaulatan dalam negeri artinya Indonesia mampu membangun ketahanan pangan tanpa ketergantungan dengan bahan yang masih mengandalan impor. "Termasuk bahan baku pupuk kimia dan obat-obatan serta vaksin ternak," kata dia dalam keterangannya, Selasa (15/11/2022). Menurut LaNyalla, negara-negara G20 sudah menerapkan bioteknologi agrikultur. Termasuk AS, Brazil, Tiongkok dan India. Tetapi Indonesia masih mendiskusikan. Padahal kita memiliki Lembaga Riset dan Penelitian untuk itu. "Bioteknologi terbukti sebagai jawaban atas perubahan iklim, krisis air, sekaligus pengurangan pestisida dan emisi karbon dunia. Itu jika orientasi bioteknologi dibaurkan dengan program lingkungan hidup dan energi hijau," jelas dia. Karena itu LaNyalla berharap, Sesi Ketahanan Pangan G20 juga mendengar aspirasi dari para pegiat lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi dan lainnya. Yang sudah menyuarakan beberapa kritik dan masukan mereka. "Kritik mereka membangun. Termasuk kritik terhadap program Food Estate Singkong di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang kini videonya viral. Selain dianggap gagal, juga berdampak alih fungsi hutan cukup luas," kata Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu. Banyak Ancaman ke Depan Padahal, lanjut LaNyalla, pemerintah sendiri sudah mengatakan, melalui Menkeu, bahwa ada ancaman yang lebih dahsyat dari pandemi Covid-19, yaitu perubahan iklim, karena pemanasan global yang juga disumbang deforestasi hutan. LaNyalla juga memberi masukan bahwa Indonesia masa depan, dengan keunggulan komparatif sumber daya alam serta jumlah penduduk usia produktif, seharusnya mampu menjadi lumbung pangan dunia dan penghasil oksigen melalui biodiversitas hutan. Diketahui, Ketua DPD RI menghadiri KTT G20 didampingi Anggota DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Kabag Sekretariat Ketua DPD RI Azmaryadhy. https://www.liputan6.com/news/read/5125632/lanyalla-harap-krisis-pangan-dibahas-serius-di-ktt-g20-bisa-dengarkan-pegiat-lingkungan

KRISIS pangan dunia merupakan salah satu ancaman global yang serius saat ini. Peringatan soal itu bahkan sudah disampaikan Badan Pangan Dunia (FAO). Karena itu, dalam pembahasan G-20 Sesi Ketahanan Pangan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap Indonesia serius membahas ketahanan pangan dengan paradigma kedaulatan dalam negeri. "Artinya Indonesia mampu membangun ketahanan pangan tanpa ketergantungan dengan bahan yang kita tidak berdaulat. Alias yang masih harus kita impor. Termasuk bahan baku pupuk kimia dan obat-obatan serta vaksin ternak," tandas LaNyalla di Bali, Senin (15/11). Untuk itu, lanjut dia, industri penunjangnya harus dibangun di sini, dengan bahan baku yang ada di dalam negeri pula. Dikatakan LaNyalla, negara-negara G20 sudah menerapkan bioteknologi agrikultur. Termasuk AS, Brasil, Tiongkok, dan India. Namun, Indonesia masih mendiskusikan. Padahal, kita memiliki lembaga riset dan penelitian untuk itu. "Bioteknologi terbukti sebagai jawaban atas perubahan iklim, krisis air, sekaligus pengurangan pestisida dan emisi karbon dunia. Itu jika orientasi bioteknologi dibaurkan dengan program lingkungan hidup dan energi hijau," imbuhnya. Oleh sebab itu, ia pun berharap, Sesi Ketahanan Pangan pada KTT G-20 juga mendengar aspirasi dari para pegiat lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi, dan lainnya, yang sudah menyuarakan beberapa kritik dan masukan mereka. "Kritik mereka membangun. Termasuk kritik terhadap program Food Estate Singkong di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang kini videonya viral. Selain dianggap gagal, juga berdampak alih fungsi hutan cukup luas," ujar Ketua Dewan Penasihat Kadin Jawa Timur itu. Padahal, lanjut LaNyalla, pemerintah sendiri sudah mengatakan, melalui Menteri Keuangan, bahwa ada ancaman yang lebih dahsyat dari pandemi covid, yaitu perubahan iklim, karena pemanasan global yang juga disumbang deforestasi hutan. LaNyalla juga memberi masukan bahwa Indonesia masa depan, dengan keunggulan komparatif sumber daya alam serta jumlah penduduk usia produktif, seharusnya mampu menjadi lumbung pangan dunia dan penghasil oksigen melalui biodiversitas hutan. Ketua DPD RI menghadiri KTT G20 didampingi Anggota DPD asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD Brigjen Pol Amostian, Staf Ahli Ketua DPD Baso Juherman, dan Kabag Sekretariat Ketua DPD Azmaryadhy. (https://mediaindonesia.com/ekonomi/537403/ketua-dpd-sesi-ketahanan-pangan-g-20-sebaiknya-bahas-kedaulatan?utm_source=lampost&utm_medium=lampostfeed&utm_campaign=lampostpartnership)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak para orang tua untuk memperbarui informasi seputar obat sirup. Pasalnya penggunaan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang menyebabkan pasien anak gagal ginjal, membuat izin edar sejumlah obat sirup ditarik. "Maraknya kasus penyakit gagal ginjal pada anak-anak, harus menjadi perhatian semua pihak. Terutama para orang tua yang memiliki anak yang masih kecil," kata LaNyalla di Semarang, Jawa Tenga, Minggu (13/11/2022). Menurut LaNyalla, orang tua harus memperhatikan kesehatan dan kekebalan tubuh anak-anak terutama untuk menghadapi musim pancaroba. "Musim pancaroba kerap memicu munculnya berbagai penyakit. Seperti masa peralihan pada bulan September-Oktober yang ditandai dengan perubahan cuaca ekstrim dari musim panas ke musim hujan secara tiba-tiba," menurut LaNyalla. Dijelaskannya, hal ini memicu kondisi tubuh anak-anak turun kekebalannya dan mudah terserang penyakit. "Di musim inilah anak-anak rawan terserang diare, demam karena flu dan pilek serta penyakit lainnya. Orang tua harus mewaspadai kondisi ini," katanya. Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan agar anak-anak yang terserang demam, batuk atau pilek tidak diberikan obat-obatan yang telah ditarik dari peredaran. Apalagi yang telah diketahui mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) di atas ambang batas aman. "Di musim inilah anak-anak rawan terserang diare, demam karena flu dan pilek serta penyakit lainnya. Orang tua harus mewaspadai kondisi ini," katanya. Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan agar anak-anak yang terserang demam, batuk atau pilek tidak diberikan obat-obatan yang telah ditarik dari peredaran. Apalagi yang telah diketahui mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) di atas ambang batas aman. "Untuk itu, orang tua harus selalu update informasi terkait dengan jenis-jenis obat yang izin edarnya telah dicabut. Dan jika menemukan obat yang izin edarnya telah dicabut tapi masih beredar, orang tua bisa melaporkannya untuk kebaikan bersama," ujarnya. Berdasarkan rilis pers yang dikeluarkan BPOM pada 20 Oktober 2022, dan berdasarkan acuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai standar baku nasional untuk jaminan mutu semua obat yang beredar, ada 29 jenis obat sirup yang sudah tidak memiliki izin edar. (https://www.liputan6.com/news/read/5124288/hadapi-musim-pancaroba-ketua-dpd-ri-ajak-orang-tua-update-info-obat-sirup-yang-ditarik)

Kita dikagetkan dengan kabar penemuan mayat satu keluarga di dalam rumahnya.Kamis (10/11/2022) Peristiwa tersebut diketahui setelah ketua RT setempat mencium bau tak sedap yang berasal dari sebuah rumah. RT tersebut kemudian melapor kepada polisi. Polisi yang mendatangi rumah tersebut mendapati pintu pagar dan rumah dalam keadaan terkunci. Polisi kemudian membobol pintu tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah berhasil masuk, polisi mendapati adanya 4 mayat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Hasil autopsi empat mayat sekeluarga di Perum Citra 1 Kalideres, Jakarta Barat (Jakbar), diduga tewas karena kelaparan. Pasalnya, pada lambung keempat korban tidak ada makanan, mereka diduga tidak mendapat asupan makanan dan minuman cukup lama. Hal tersebut tentu sangat mengagetkan semua pihak kalau benar hasil autopsi menunjukan sekeluarga tersebut meninggal karena kelaparan, mengingat hal tersebut terjadi di DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Senator DKI Jakarta, Prpf. Dailami Firdaus atau biasa disapa Bang Dailami sangat miris atas kejadian tersebut. “Saya Sangat miris dengan kejadian itu dan jelas kita sudah kehilangan identitas dalam bermasyarakat yaitu kepekaan sosial, minimnya bersosialisasi, gotong royong, dan saling membantu sesama masyarakat jelas sudah hampir tidak bisa kita jumpai lagi. Kejadian ini harus menjadi evaluasi bersama tanpa harus saling menyalahkan. Dailami juga meminta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan lagi kondisi sosial ekonomi dari masyarakat DKI Jakarta serta aparatur dibawah bisa lebih guyub lagi untuk menjadikan masyarakat kembali memiliki rasa empati, simpati, kebersamaan dan gotong royong. Mari kita sama sama evaluasi diri dan memperbaiki bagaimana cara kita bermasyarakat, jangan mengedepankan ego dan tidak mau kenal atau tahu kondisi tetangga ataupun orang sekitar kita. Tutup Bang Dailami. Sumber : https://fokusatu.com/prof-h-dailami-firdaus-penemuan-mayat-sekeluarga-di-kalideres-minta-agar-pemda-lebih-perhatikan-ekonomi-masyarakat-dan-lebih-guyub/

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak para orang tua untuk memperbarui informasi seputar obat sirup. Pasalnya penggunaan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang menyebabkan pasien anak gagal ginjal, membuat izin edar sejumlah obat sirup ditarik. "Maraknya kasus penyakit gagal ginjal pada anak-anak, harus menjadi perhatian semua pihak. Terutama para orang tua yang memiliki anak yang masih kecil," kata LaNyalla di Semarang, Jawa Tenga, Minggu (13/11/2022) Menurut LaNyalla, orang tua harus memperhatikan kesehatan dan kekebalan tubuh anak-anak terutama untuk menghadapi musim pancaroba. "Musim pancaroba kerap memicu munculnya berbagai penyakit. Seperti masa peralihan pada bulan September-Oktober yang ditandai dengan perubahan cuaca ekstrim dari musim panas ke musim hujan secara tiba-tiba," menurut LaNyalla. Dijelaskannya, hal ini memicu kondisi tubuh anak-anak turun kekebalannya dan mudah terserang penyakit. "Di musim inilah anak-anak rawan terserang diare, demam karena flu dan pilek serta penyakit lainnya. Orang tua harus mewaspadai kondisi ini," katanya. Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan agar anak-anak yang terserang demam, batuk atau pilek tidak diberikan obat-obatan yang telah ditarik dari peredaran. [image]obat_sirop dilarang.jpg[/image] Apalagi yang telah diketahui mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) di atas ambang batas aman. "Untuk itu, orang tua harus selalu update informasi terkait dengan jenis-jenis obat yang izin edarnya telah dicabut. Dan jika menemukan obat yang izin edarnya telah dicabut tapi masih beredar, orang tua bisa melaporkannya untuk kebaikan bersama," ujarnya. Berdasarkan rilis pers yang dikeluarkan BPOM pada 20 Oktober 2022, dan berdasarkan acuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai standar baku nasional untuk jaminan mutu semua obat yang beredar, ada 29 jenis obat sirup yang sudah tidak memiliki izin edar. Sumber : https://www.liputan6.com/news/read/5124288/hadapi-musim-pancaroba-ketua-dpd-ri-ajak-orang-tua-update-info-obat-sirup-yang-ditarik

Jakarta – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI terima aduan dari Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Abdi Negara Indonesia (FKANI) terkait permohonan pengaktifan kembali sebagai PNS. Sebelumnya, BAP telah menerima surat pengaduan dari Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Abdi Negara Indonesia (FKANI) terkait penyalahgunaan wewenang oleh Gubernur/Walikota/Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). “Rapat dengan Dewan Pimpinan Pusat FKANI untuk memperoleh informasi dan data yang komprehensif yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan langkah dan upaya selanjutnya sesuai dengan fungsi dan tugas BAP DPD RI,” kata Ketua BAP DPD RI Ajiep Padindang saat membuka RDP, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (9/11/22). Perwakilan DPP FKANI Muhammad Irpan menyampaikan terkait dugaan diperlakukan sewenang-wenang dan diskriminatif oleh Gubernur/Bupati/Walikota di 15 Provinsi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah terhadap 116 orang yang telah diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menginginkan agar bisa diangkat kembali menjadi PNS kepada BAP DPD RI. “Bahwa kebijakan pemberhentian berlaku tidak merata secara nasional, masih ada kepala daerah tidak melakukan sanksi kepada pegawai. Selain itu, 3 tahun ke belakang kami sudah ke PTUN, banding, kasasi, kami perwakilan dari 34 provinsi datang ke DPD menjadi jalan terakhir kami mencari keadilan,” tukas Irpan. Fungsi BAP yakni menampung dan menindaklanjuti atas pengaduan masyarakat terkait dengan korupsi dan maladministrasi yang masalahnya berkaitan dengan kepentingan daerah yang lintas Komite. BAP DPD RI akan melihat sisi apakah masalah yang dialami para PNS tersebut sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Wakil Ketua BAP Mirati Dewaningsih menyatakan terkait kasus-kasus pemberhentian ASN yang terkait kasus korupsi dan administrasi yang ada di setiap daerah dan banyak menjadi perdebatan. “Jika memang masih bisa diaktifkan kembali, apakah sudah mengajukan prosedur pengajuan kembali menjadi PNS ke BKN sesuai dengan peraturan yang ada,” ungkapnya. Sementara itu, Wakil Ketua BAP Arbiza Nilawati mengungkap untuk menggali permasalahan ini BAP butuh dukungan data, perlu cepat untuk dapat diklasifikasikan menjadi bahan kami sebelum memanggil pihak terkait. “Data dukung itu penting, kami akan mendalami lebih lanjut dan merumuskan tindaklanjut berikutnya,” ucapnya. Pada saat yang sama, Wakil Ketua BAP Bambang Sutrisno menambahkan bahwa BAP bisa langsung memanggil pihak-pihak terkait yang terlibat untuk duduk bersama dan bisa menghasilkan solusi. “BAP bekerja mencari solusi terbaik, tujuannya untuk kebaikan, harapan saya langsung kita panggil pihak terkait dan yang bersengketa agar segera ada titik temu,” pungkas Bambang. Pengadu dari Papua Barat Markus IEK menambahkan akibat SKB tersebut membuat Kepala daerah takut kena sanksi dan melakukan tindakan pemberhentian kepada ASN. “Kami minta SKB 3 menteri ini dianulir, karena melanggar UU dan merampas hak asasi, kami harap BAP dapat mengakomodasi dan memberikan jalan keluar bagi kami untuk mendapatkan keadilan,” harapnya. (mas) Sumber : https://www.suararakyatnews.co/baca/berita-73995/bap-dpd-ri-terima-aduan-forum-komunikasi-abdi-negara-indonesia.php