DPD RI mendorong penguatan otonomi daerah yang saat ini dijalankan setengah hati. Meski sudah berjalan dua dekade, namun dalam prakteknya mengalami dinamika yang pasang surut. “Dinamika yang paling terasa saat ini, secara terang-terangan tidak mencerminkan adanya dukungan penguatan otonomi daerah,” ujar anggota DPD RI Fahira Idris, dalam lokakarya bertajuk Memperkuat Otonomi Daerah Melalui Kewenangan DPD, di Tangerang, Selasa (29/11/2022). Bahkan, lanjut Fahira, undang undang produk dari DPR RI dan pemerintah terkesan semakin mengurangi porsi kewenangan daerah. Sebut saja, UU Cipta Kerja, dan UU Minerba. “Dalam UU Ciptakerja misalnya, beberapa kewenangan pemda dinegasikan karena telah diambil alih oleh pusat,” kata Fahira. Termasuk tarif restribusi pajak yang sebelumnya hak daerah, kini diambil alih pusat. Dalam hal administrasi pemerintahan umpamanya, posisi pemda sebagai badan atau pejabat yang menjalankan kewenangan delegatif presiden. Padahal sesuai prinsip otonomi daerah, pemda itu harusnya penyelenggara pemerintahan di daerah otonom. “Jadi otonomi daerah betul-betul mengalami penyusutan setelah adanya Undang Undang Omnibus Law, Cipta Kerja,” kata dia. Selain itu, di dalam urusan perizinan dasar, daerah tidak memiliki kewenangan pengendalian tata ruang. Dengan demikian, kewenangan daerah terjadi penyempitan dalam hal tata ruang dan perizinan sektoral. “Khususnya perdagangan dan perindustrian,” kata dia. Sementara itu, anggota DPD RI M Syukur mengaku pernah menanyakan kepada pemerintah terkait eksistensi otonomi daerah. Saat itu, pemerintah menjawab otonomi daerah masih berjalan. “Yang jelas kita DPD ini, kalau otonomi daerah ini dihapus misalkan, ya sebenarnya DPD ini juga hilang,” kata dia. Sumber : https://www.pilar.id/dijalankan-setengah-hati-dpd-ri-dorong-penguatan-otonomi-daerah/

Komite II DPD RI menggelar rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI membahas isu nasional jelang perayaan hari Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dimana berdasarkan hasil reses anggota DPD RI di daerah, terdapat fluktuasi harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar. “Kami mencatat terdapat fluktuasi harga kebutuhan pokok yang memukul perekonomian UMKM, yang hanya mengandalkan penghasilan harian,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh, saat membuka rapat kerja dengan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (29/11/2022). Anggota DPD RI asal Aceh ini menambahkan bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan pokok, keuntungan UMKM menjadi tidak teridentifikasi. Bahkan pelaku UMKM juga mengaku kebingungan untuk menentukan harga jual. “Agar barang jualan tetap laku, tak jarang mereka memilih tidak menaikkan harga dan memilih untuk mengurangi keuntungannya,” bebernya. Abdullah Puteh juga menjelaskan Komite II DPD RI juga memberikan catatan kondisi harga bahan kebutuhan pokok menjelang akhir tahun 2022. Prediksi dari banyak kalangan dan pantauan dari perdagangan di pasar menyebutkan harga bahan pokok serta pangan pada Nataru 2023, dapat dipastikan akan naik terutama jenis pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Jadi untuk komoditas cabai, beras, bawang, daging ayam, telur, daging sapi, gula, dan minyak goreng. Hal ini dapat terlihat dengan peningkatan yang signifikan pada harga telur, jika pada beberapa waktu yang lalu masyarakat masih bisa membeli telur dengan harga Rp21.000,-/kg, pada hari Senin (28/11/22) harga telur telah naik menjadi Rp29.650,-/kg,” kata Abdullah Puteh. Selain itu minyak goreng sejak awal tahun 2022 juga mengalami kenaikan harga yang sangat melonjak, bahkan ketika itu stok minyak sampai hilang di pasaran. “Sampai saat ini pun harga minyak goreng belum kembali sesuai harga semula. Demikian dengan harga kebutuhan pokok lainnya yang sudah mulai merambat naik menjelang Nataru,” terangnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Achmad Sukisman Azmy mengatakan sebelum Nataru, harga beras di NTB sudah mengalami lonjakan. Untuk itu ia meminta pemerintah agar membantu petani terutama subsidi pupuk yang saat ini mengalami kelangkaan sehingga harga beras semakin melambung. “Kami saat ini mengalami kesulitan pupuk, apalagi sudah mau masuk musim tanam. Kami khawatir hal ini bisa menciptakan lonjakan harga beras,” terangnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Christiandy Sanjaya berharap pemerintah bisa menaruh perhatian kepada daerah perbatasan dengan negara tetangga. Ia mencontohkan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang berdekatan dengan Malaysia. “Jika ada perbedaan harga seperti gula, maka akan terjadi penyelundupan. Maka kami berharap Kemendag bisa memperhatikan daerah pedalaman dan perbatasan,” paparnya. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan sebagian besar harga barang kebutuhan pokok per 22 November 2022 berada dalam kondisi yang stabil. Bahkan dalam tren penurunan yang signifikan jika dibandingkan bulan lalu dan minggu lalu. “Pada 22 November lalu kondisi stabil, kecuali bawang merah yang memerlukan perhatian khusus,” imbuhnya. Selain bawang merah, sambung Jerry, komoditas lain yang membutuhkan perhatian yaitu cabai yang mengalami kenaikan harga rata-rata 5 persen. Kondisi ini ditengarai karena kondisi stok yang hanya 8,09 persen di atas pasokan normal. “Jika melihat catatan historis jelang Nataru, komoditas bahan pokok yang cenderung naik yaitu cabai, bawang merah, dan produk peternakan seperti telur serta daging ayam,” ujarnya. Sumber : https://www.amanmakmur.com/2022/11/29/jelang-nataru-komite-ii-dpd-ri-minta-kemendag-jaga-stabilitas-bahan-pokok/

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud MattalittI menyoroti kemajuan pertanian Thailand, hingga berhasil mendapat julukan the kitchen of the world atau dapur dunia. Hal itu pula yang jadi pembahasan LaNyalla saat mengadakan pertemuan dengan Ketua Senat Kerajaan Thailand Prof. Pornpetch Wichitcholchai di ruang pertemuan Gedung Senat Kerajaan Thailand, di kawasan Dusit, Bangkok, Thailand, Senin (28/11/2022). LaNyalla hadir ke Bangkok ditemani sejumlah anggota DPD RI, yakni, Ria Mayang Sari, Adilla Aziz, Aji Mirni Mawarni, Djafar Alkatiri, Hilmy Muhammad, M. J. Wartabone, Habib Ali Alwi, Fachrul Razi, Bustami Zainuddin, Bambang Santoso, Muhammad Nuh, M. Sanusi dan Andi M. Ihsan. Sementara dari jajaran Senat Kerajaan Thailand, turut mendampingi Ketua Senat Thailand, hadir Wakil Ketua Komite Luar Negeri Prof. Kanchanarat Siwiroj, Pikulkeaw Krairiksh (Juru Bicara Komite Luar Negeri), Prof. Kanchanaratt Leevirojana (Wakil III Juru Bicara Komite Luar Negeri), Jenderal Teeradej Meepien (Kepala Penasehat Komite Luar Negeri), Wilaicuk Arinthamapong (Wakil Sekretaris Komite Anti Korupsi dan Good Governance) serta Napaporn Jaisujja (Sekjen Senat Thailand). Dimana dalam pertemuan itu, LaNyalla yang didampingi Duta Besar RI untuk Thailand Rachmat Budiman, dan sejumlah anggota DPD RI menanyakan kebijakan apa saja yang dilakukan negeri Gajah Putih itu untuk percepatan kemajuan pertanian dan perkebunan mereka. “Terutama bagaimana Thailand menjaga lahan pertanian untuk tidak mengalami alih fungsi lahan untuk kebutuhan perumahan atau kawasan industri?,” tanya LaNyalla yang diterima di ruang pertemuan Gedung Senat Kerajaan Thailand, Senin (28/11/2022) di kawasan Dusit, Bangkok, Thailand. Ditanya demikian, Ketua Senat Thailand mengungkapkan, sektor pertanian Thailand adalah sektor prioritas yang langsung ditetapkan oleh Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn. Sehingga pemerintah dan semua aparatur negara bekerja serius untuk sektor ini. “Raja sudah memutuskan agar sektor pertanian harus menjadi unggulan, sekaligus kehidupan petani Thailand harus makmur. Sehingga menjadi sufficiency ekonomi. Karena isu food security di dunia ini menjadi perhatian kami,” ungkap Pornpetch. Sementara itu, Juru Bicara Komite Luar Negeri Pikulkeaw Krairiksh menjelaskan, karena menjadi prioritas raja, maka sektor pertanian menjadi unggulan yang didukung semua pihak di Thailand. Karenanya, persoalan alih fungsi lahan sangat hati-hati dilakukan. Terutama terhadap lahan produktif dan berpotensi untuk subur. “Kami juga terus mengembangkan pertanian organik dan terobosan untuk menciptakan bibit-bibit yang tahan iklim. Menurut saya Indonesia juga sangat hebat dalam pertanian, karena banyak juga menciptakan terobosan penemuan bibit (benih) baru yang tahan iklim,” tambah Krairiksh. Dalam pertemuan itu sejumlah anggota DPD juga mendiskusikan banyak hal, mulai dari pariwisata, perlindungan tenaga kerja Indonesia di Thailand, hingga isu HAM terkait muslim suku Rohingya di Myanmar yang menjadi perhatian bersama kedua negara. Anggota DPD RI asal Bali, Bambang Santoso juga sempat menanyakan ihkwal legalisasi opium dan mariyuna di Thailand, terkait dampak positif dan negatifnya. Wakil III Juru Bicara Komite Luar Negeri, Prof. Kanchanaratt Leevirojana menegaskan bahwa kebijakan tersebut juga merupakan arahan dari Raja Thailand, dengan memperhatikan tujuan dasarnya, yaitu melakukan konversi ke tanaman yang bernilai ekonomis. Di akhir pertemuan, LaNyalla menitip pesan kepada Ketua Senat Thailand, agar mempromosikan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata religi bagi umat Budha, khususnya kepada generasi muda Thailand, agar datang ke Indonesia. (https://jakarta.tribunnews.com/2022/11/28/kunjungi-thailand-dpd-ri-pertanyakan-rahasia-kemajuan-pertanian-negeri-gajah-putih)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengharapkan semua warga Indonesia dibekali pengetahuan tentang penyelamatan diri saat menghadapi bencana. Diketahui, Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. "Pengetahuan tentang penyelamatan diri kebencanaan penting sekali dimiliki masyarakat. Dan harus terus diajarkan secara massif sampai ke pelosok desa,” kata LaNyalla di sela kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ke Jawa Timur, Kamis 24 November 2022. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, meski telah berulang kali mengalami bencana gempa, faktanya masyarakat belum memahami langkah penyelamatan diri. "Mitigasi bencana gempa menjadi tugas penting BMKG dan harus diikuti, sebab faktanya korban rata-rata tertimpa reruntuhan bangunan yang terkena gempa. Imbasnya fatal," ujar LaNyalla. Untuk itu LaNyalla menyarankan agar rutin dilakukan simulasi penyelamatan kebencanaan untuk menekan potensi tingginya jatuhnya korban. "Ingatan masyarakat harus terus menerus dirawat tentang tanggap bencana ini. Langkah-langkah penyelamatan harus terus disimulasikan, khususnya di daerah rawan bencana," saran LaNyalla. Diketahui, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto meng-update kembali total korban akibat bencana gempa yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat pada Kamis, 24 November 2022 kemarin. Suharyanto mengatakan, korban meninggal dunia akibat gempa Cianjur berjumlah 272 orang. Sementara itu, tercatat ada 165 jenazah dari total 272 orang yang berhasil teridentifikasi. Kemudian, terdapat 39 orang yang dinyatakan hilang. “Jumlah korban sejumlah 272 jenazah. Dari situ yang sudah dapat diidentifikasi by name dan by address-nya ada 165 orang. Sementara yang masih kita cari terus identifikasinya masih ada 107 jenazah," kata Suharyanto dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 24 November 2022. Suharyanto mengatakan satu jenazah yang teridentifikasi itu atas nama Ibu Nining yang berusia 64 tahun. "Karena hari ini ditemukan satu jenazah atas nama Ibu Nining umur 64 tahun," kata Suharyanto. (https://www.viva.co.id/berita/nasional/1547848-ketua-dpd-pengetahuan-penyelamatan-diri-dari-bencana-wajib-diketahui-warga?page=2)

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma menyayangkan banyak pihak salah mengartikan jabatan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti terkait tertundanya pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan diskusi agar Jokowi mengeluarkan Dekrit. Menurut Lieus, pernyataan LaNyalla itu telah disalahpahami banyak orang sebagai pernyataan yang seolah-olah beliau menjadi pendukung rezim pemerintahan saat ini. Padahal, kata Lieus, pernyataan LaNyalla di Munas HIPMI itu tidak perlu disalahpahami. “Sebagai satu-satunya ketua lembaga tinggi negara yang memperjuangkan agar konstitusi negara ini kembali ke UUD 1945 yang asli, beliau pasti sudah memiliki peta jalan untuk mewujudkan gagasannya itu,” ujar Lieus. “Jadi, seharusnya jangan lihat apa yang dikembangkan dari pernyataan pak LaNyalla itu. Tapi renungi substansinya. Saya justru melihat pernyataan pak LaNyalla yang meminta presiden Jokowi mengeluarkan dekrit agar konstitusi kita kembali ke UUD 1945 yang asli, adalah wujud dari sikapnya sebagai seorang negarawan sejati,” ujar Lieus lagi. Menurut Lieus Sungkharisma, pemilik LaNyalla itulah yang kemudian mengundang kontroversi dan memunculkan macam-macam tuduhan terhadapnya. “Ada yang menduga gagasan seperti itu muncul dari LaNyalla karena ia baru saja ditemui Jenderal (Purn) Wiranto selaku Wantimpres. Ada juga yang menyebut LaNyalla sedang mencoba bermain di tikungan becek,” ujar Lieus. Namun apapun dugaan yang muncul, Lieus yakin bahwa sebagai seorang negarawan LaNyalla tidak akan melakukan blunder dengan pernyataan maupun tindakannya. “Saya yakin, sebagai negarawan pak LaNyalla pasti sudah memperhitungkan semuanya,” ujar Lieus. Hanya saja, kata Lieus, memang sangat disayangkan jika pernyataan LaNyalla di Munas HIPMI itu kemudian dipelintir kesana-kemari seakan-akan idealisme pak LaNyalla sudah berobah. Saya percaya LaNyalla masih tetap dengan idealismenya yang lama,” tegas Lieus. Lieus pun meminta kepada rekan-rekannya sesama lawan untuk tidak menyebutkan isu-isu yang kemudian dilontarkan pihak tertentu. “Jangan sampai ada suara kawan-kawan yang selama ini posisi terhadap pemerintah terpecah belah karena isu soal ini,” harapnya. Kaum menentang, kata Lieus, harus tetap solid untuk mengembalikan kedaulatan bangsa dan negara ini ke tangan rakyat. “Saya setuju dengan pak LaNyalla, salah satu cara konstitusional yang bisa kita gunakan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat itu adalah dengan presiden mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945 yang asli,” jelas Lieus. (https://politik.rmol.id/read/2022/11/23/554912/lieus-dukung-gagasan-lanyalla-soal-kembali-ke-uud-1945-asli)

Jakarta, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) meraih Juara 1 pada Penghargaan Reksa Bandha 2022 dengan Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka Hari Kekayaan Negara, yang berlangsung di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/22). Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi pada kesempatan tersebut mengungkapkan apresiasi atas penghargaan yang diterima dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI. Menurutnya pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) dan kerja-kerja Sekretariat Jenderal DPD RI mendapatkan apresiasi sangat baik sehingga mendapatkan Anugerah Reksa Bandha 2022. "Kita bersyukur dapat apresiasi Juara 1 pada Kategori Tata Kelola Berkelanjutan. Ini menandakan kerja-kerja kita dalam rangka menata aset, mengelola, memanfaatkan dan pengadministrasian kita dinilai sangat baik, tertib sesuai aturan, sehingga segala aset BMN di DPD RI wajib kita jaga," ucap Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Kepala Biro Umum Setjen DPD RI Empi Muslion. Penghargaan Anugerah Reksa Bandha tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, sebagai apresiasi pengelolaan kekayaan negara oleh Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat/Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Berbagai kategori pengelolaan BMN antara lain utilisasi BMN, kualitas pelaporan BMN, sertifikasi BMN, peningkatan tata kelola berkelanjutan, serta penghargaan khusus terkait pengamanan aset eks BLBI dan penyelesaian perkara terkait BMN. Pada penganugerahan tersebut, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anugerah ini inisiatif dari DJKN untuk mengapresiasi stakeholder dalam memanfaatkan, menertibkan dan menggunakan aset BMN secara baik. Ia mengharapkan BMN yang diadakan dan dibangun dengan uang negara harus didaftarkan, dipelihara, dijaga dan dikelola secara baik. "Aset negara adalah aset BMN yang diadakan dari uang negara, digunakan untuk K/L dan dimanfaatkan, sehinggap perlu dikelola, dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai mandat konstitusi, anugerah ini sebagai bentuk apresiasi," ungkap Sri Mulyani. Pada saat yang sama, Dirjen DJKN Rionald Silaban melaporkan bahwa Anugerah Reksa Bandha 2022 memiliki makna sebagai anugerah pengelolaan kekayaan negara, yang diketahui sebelumnya namanya adalah Anugerah BMN Award serta Lelang Award pada tahun-tahun sebelumnya. Penghargaan ini diberikan sebagai pelecut semangat terhadap K/L selaku pengguna barang untuk menjaga dan mengelola kekayaan negara. "Sebagai laporan Nilai BMN Indonesia pada tahun 2021 sebesar 6.659 triliun rupiah atau sebesar 58,06% yang tercatat di dalam neraca. DJKN melakukan penguatan proses bisnis dalam melakukan pencatatan aset negara melalui inovasi dan melakukan sinergi dengan pengelola aset negara,” pungkasnya. (https://m.merdekanews.co/read/18601/Setjen-DPD-RI-Raih-Penghargaan-Reksa-Bandha-2022)

JAKARTA, Komitie II DPD RI melakukan pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) secara tripartit. Komite II DPD RI memandang RUU ini memiliki signifikansi yang sangat krusial jika melihat dinamika persoalan lingkungan hidup saat ini. “Kami menyakini landasan filosofis atas penyusunan RUU ini sangat mendasar, karena sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya berperan sangat penting untuk kehidupan bangsa maupun dunia,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat rapat dengan Komisi IV DPR RI dan Pemerintah di Nusantara II Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (22/11/2022). Yorrys mengatakan DPD RI juga mendukung penyusunan RUU ini dengan melihat fakta yang banyak terjadi saat ini. Dimana, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dihadapkan pada kerusakan, kelangkaan, dan kepunahan. “Untuk itu diperlukan upaya konservasi sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan,” harapnya. Selain itu, DPD RI berpandangan dan berpendapat bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perlu diatur secara sistematis dan terpadu sehingga terlaksana secara optimal. Artinya RUU ini dapat menjamin kepastian hukum, dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati. “Namun demikian, DPD RI berpendapat bahwa struktur dan anatomi batang tubuh di dalam RUU KSDAHE ini tidak disusun dengan sistematika yang runtut dan jelas, untuk dapat menyampaikan konsep konservasi sumber daya alam hayati secara baik,” kata senator asal Papua ini. Yorrys menambahkan DPD RI juga berpendapat bahwa di dalam RUU ini terdapat inkonsistensi perumusan redaksional pasal maupun inkonsistensi konsep dasar. Beberapa inkonsistensi ini nampak pada penggunaan istilah “konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya” yang ada pada batang tubuh RUU, dengan penggunaan istilah “konservasi keanekaragaman hayati” pada penjelasan umum RUU. “Inkonsistensi pada ketentuan mengenai asas (DIM 51-52) yang berbeda dengan apa yang tertulis di dalam naskah akademik,” bebernya. Ia juga mengutarakan secara khusus terdapat beberapa catatan atas naskah RUU KSDAHE. DPD RI menegaskan konsistensi konsep dan kategorisasi kawasan konservasi menjadi catatan khusus yang utama, terutama untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas tentang Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) beserta konsep yang melekat di dalamnya. “Semestinya dalam kategorisasi kawasan konservasi tersebut disesuaikan konteks manajemen pengelolaannya menurut fungsi dan tujuannya,” tutur Yorrys. (https://www.mjnews.id/2022/11/komite-ii-dpd-beri-pandangan-ruu-ksdahe.html)

JAKARTA, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog dan kementerian pertanian bersinergi melalukan perluasan jangkauan program Mitra Kerja Pengadaan beras di tingkat petani. Hal ini disampaikan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu untuk merespon pernyataan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyarankan pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri atau impor dengan pertimbangan saat ini hanya 651 ribu ton atau separuh dari target sebanyak 1,2 juta ton. Sementara di saat yang sama, Kementerian Pertanian memastikan produksi beras nasional dalam kondisi aman hingga akhir tahun. Dengan peluang tambahan stok pada produksi periode Oktober-Desember 2022, Kementan memperkirakan mencapai 5 sampai 6 juta ton beras. "Baik kementerian pertanian maupun Bulog memiliki tanggungjawab yang sama dalam penyediaan pangan. Kita tidak ingin ego sektoral antara keduanya justru merugikan petani dan masyarakat sebagai konsumen," kata Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (22/11/2022). Menurut dia, kenaikan harga beras di tingkat petani yang memberatkan Bulog sedikit banyak disebabkan oleh kebijakan pemangkasan subsidi pupuk Kementan melalui Permentan nomor 10 tahun 2022. Tapi harus diakui juga bahwa sejauh ini Bulog belum efektif melaksanakan program mitra kerja pengadaan di daerah penghasil utama beras. "Oleh karena itu kami mendorong agar kedua institusi ini bersinergi dengan stakeholder lainnya seperti pemerintah daerah untuk menyatukan data juga persepsi dalam agenda penyediaan pangan bagi masyarakat. Jangan sampai Bulog justru mengimpor beras karena tak tertarik dengan harga beras di tingkat petani dinilai terlalu mahal," jelas Sulatan. Beri Insentif Lebih lanjut, Sultan mengusulkan agar Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal bagi para petani secara proporsional untuk menekan biaya produksi petani. Biaya produksi petani kita masih jauh lebih tinggi dari petani Vietnam dan Thailand, sedangkan produktivitas kita juga masih kalah. "Sementara gejolak geopolitik dan ancaman perubahan iklim terus mendorong dunia ke tepi jurang krisis pangan dan energi. Pemerintah harus fokus pada upaya penyediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemerataan distribusi pangan ke seluruh tanah air," tutupnya. (https://www.liputan6.com/news/read/5132450/dpd-minta-bulog-dan-kementan-bersinergi-soal-stok-beras)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjelaskan ada tiga jurus klasik dalam menghadapi resesi yang dilakukan setiap negara, jika berbicara tentang Indonesia di tengah tekanan resesi dan perubahan landskap politik dan keamanan global. "Yang pertama adalah menentukan dengan cermat apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Harus ada garis demarkasi yang tegas, antara kebutuhan dan keinginan. Bahkan keinginan harus ditunda dengan memprioritaskan kebutuhan," ujar LaNyalla dalam Forum Bisnis Sesi I, Munas HIPMI XVII di Hotel Alila, Solo, Senin (21/11/2022). Jurus kedua, lanjut LaNyalla, mengutamakan kepentingan nasional atau national interest sebagai prioritas kebijakan. Caranya adalah dengan memperkuat keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki ini pendukung. Sebab menurutnya kepentingan nasional suatu negara, terutama dalam konteks ekonomi adalah di atas segala-galanya. Itulah mengapa dalam norma hukum internasional, kedaulatan negara, termasuk dalam konteks ekonomi, dapat dijalankan secara bebas sesuai kepentingan negara tersebut, selama tidak melanggar kedaulatan negara lain. "Meskipun negara-negara barat yang mengusung ide globalisasi melalui kebebasan pasar, faktanya juga melakukan embargo dan proteksi atas komoditas tertentu. Itu artinya national interest di atas segalanya," ucap Mantan Ketua KADIN Jawa Timur tersebut. Langkah ketiga hadapi resesi yaitu dengan mengubah paradigma sistem ekonomi dengan kembali ke konsepsi dasar Sistem Ekonomi Pancasila. Dimana pada hakikatnya, negara berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. "Ekonomi Indonesia harus dijalankan dengan oleh tiga pilar utama, koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik swasta nasional maupun asing dengan pembagian tegas, antara wilayah public goods, yang mutlak harus dikuasai negara, dan wilayah commercial goods untuk swasta, serta irisan di antara keduanya yang menggabungkan kerja bersama," paparnya. Ketiga elemen itu, lanjutnya, melakukan proses usaha bersama yang sering disebut sebagai Public, Private, People dan Partnership. Rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, termasuk sumber daya di daerahnya. Sehingga keterlibatan rakyat itu mutlak dan wajib jika kita membaca konsep ekonomi usaha bersama yang dirumuskan para pendiri Indonesia. "Konsep inilah yang tertuang dalam Pasal 33 naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya. Sebelum dilakukan Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam," tuturnya. Namun setelah Amandemen, dengan penambahan ayat di Pasal 33, membuat sistem ekonomi Indonesia berubah menjadi sistem ekonomi liberal kapitalistik. Mekanisme ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar sehingga semakin memperkaya orang per orang pemilik modal, termasuk modal asing. "Negara hanya menjadi “host” untuk menawarkan kepada siapapun investor yang akan membangun di Indonesia. Negara hanya menjadi pemberi Ijin Konsesi tambang dan Ijin penggunaan lahan. Intinya kekayaan alam Indonesia semakin dikuras oleh Oligarki Ekonomi, yang berkolaborasi dengan Asing," tukas dia. Hal-hal itulah, menurut LaNyalla, yang membuat APBN Indonesia selalu minus dan harus ditutup dengan utang luar negeri yang bunganya sangat tinggi. "Saat APBN minus, kewajiban negara dalam memberi subsidi bisa dicabut dengan alasan beban APBN yang tidak mampu lagi membiayai," katanya. Karena itulah dirinya selalu berbicara tentang Peta Jalan untuk kembali menjadi bangsa yang berdaulat, berdikari dan mandiri. Dengan cara membaca dan menerapkan kembali rumusan yang digagas para pendiri bangsa Indonesia. "Saya berharap, HIPMI, yang dihuni kader-kader pengusaha Bumiputera untuk membaca kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa kita," tuturnya. Selain LaNyalla, narasumber dalam forum bertema “Indonesia di Tengah Tekanan Resesi dan Perubahan Landskap Politik dan Keamanan Global” itu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Selain LaNyalla, narasumber dalam forum bertema “Indonesia di Tengah Tekanan Resesi dan Perubahan Landskap Politik dan Keamanan Global” itu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Kabaintelkam Komjen Ahmad Dofiri dan Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Hadir juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum KADIN Arsjad Rasyid. (https://www.mnctrijaya.com/news/detail/55829/lanyalla-jelaskan-3-jurus-hadapi-resesi-dalam-forum-bisnis-munas)

Anggota DPD RI dari daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta Fahira Idris mengajak relawan calon presiden (capres) Anies Baswedan untuk fokus mensosialisasikan gagasan dan rekam jejak capres Anies. Ketimbang membalas berbagai serangan dari kelompok yang berseberangan. Fahira menilai, setelah menjadi bakal calon presiden dari Partai Nasdem serangan terhadap Anies semakin intensif bahkan dapat dikatakan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terutama di media sosial. Untuk itu, Fahira mengajak relawan Anies Baswedan untuk tidak terpancing dan terpengaruh. Para relawan diajak fokus mengampanyekan gagasan dan rekam jejak Anies Baswedan terutama keberhasilan memimpin DKI Jakarta. Ia mengklaim keberpihakan capres Anies kepada rakyat yang terpinggirkan jelas, termasuk soal keberanian Anies mendobrak hal-hal maksiat tidak perlu diragukan. “Mensosialisasikan Pak Anies itu sangat mudah. Rekam jejaknya mengagumkan. Gagasan-gagasannya solutif. Saya belum menemukan ada pemimpin yang membangun kembali permukiman warga yang sudah digusur demi menghadirkan keadilan sosial,” kata Fahira, Jumat (18/11/2022). Dan apa yang ia sampaikan itu, terang Fahira, ada buktinya. “Masyarakat bisa melihat apa yang terjadi di Jakarta dan dilakukan Bapak Anies Baswedan. Saran saya relawan fokus sosialisasikan gagasan dan rekam jejak beliau,” ujar Fahira yang anak politisi senior Partai Golkar dan mantan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Fahmi Idris. Dalam satu dekade ke depan situasi global diprediksi akan semakin tidak menentu. Polarisasi ekonomi dan politik dipastikan semakin tajam yang dampaknya akan menjadi penghambat negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengatasi persoalan ekonomi, kemiskinan, kesehatan, sosial bahkan ancaman krisis iklim. Dengan kapasitas dan jejak rekam Anies Baswedan terutama selama memimpin Jakarta dan berbagai prestasinya di forum dan ajang internasional, maka Fahira yakin sosok Anies Baswedan dinilai mampu melakukan lompatan besar bagi Indonesia menghadapi berbagai tantangan global. Selain itu, kemampuan Anies Baswedan mengoptimalkan kewenangannya sebagai gubernur untuk melakukan lompatan bagi kemajuan di Jakarta. Dan itu, menurut dia, sudah menjadi rekam jejak yang mumpuni untuk memimpin Indonesia. “Relawan dengan semua kemampuan dan potensinya bersama-sama meluruskan berbagai serangan tidak berdasar kepada Pak Anies yang saat ini bertebaran terutama di media sosial,” sebut Fahira dilansir SarabaNews.com, November 18, 2022 dari Republika, 18/11/2022). (https://semarak.co/anggota-dpd-ri-fahira-ajak-relawan-anies-fokus-sosialisasikan-gagasan-dan-rekam-jejak-capres-anies-baswedan/3/)