Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memanfaatkan pertemuan dengan Ketua Parlemen Singapura Tan Chuan-Jin untuk mendorong proses ratifikasi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura. "Khususnya Perjanjian Kerja Sama Pertahanan, Flight Information Region, dan Perjanjian Ekstradisi," ucap LaNyalla dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Dalam pertemuan di Lantai VIII Gedung Nusantara III, kompleks MPR/DPR/DPD RI, LaNyalla menjabarkan perjanjian yang diresmikan di Bintan, Kepulauan Riau pada tanggal 25 Januari 2022 oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Presiden Joko Widodo. "Perjanjian tersebut belum dapat direalisasikan karena belum diratifikasi," ujarnya. Menurut anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan Jawa Timur itu, tertundanya proses ratifikasi perjanjian-perjanjian itu karena dibuat menjadi satu paket sehingga ratifikasinya juga harus dilakukan secara bersamaan. Seandainya ratifikasi bisa dipisahkan, menurut LaNyalla, prosesnya akan berjalan secara bertahap. Pada tahap pertama, perjanjian ekstradisi bisa diratifikasi terlebih dahulu, kemudian ratifikasi perjanjian kerja sama pertahanan karena pembahasannya di parlemen sedikit lebih kompleks. Soal perjanjian kerja sama pertahanan, LaNyalla menilai latihan bersama Angkatan Laut Singapura dengan negara-negara lain di dalam perairan Indonesia sebanyak empat kali dalam setahun menjadi salah satu permasalahan utama. "Singapura dan Indonesia melihatnya sebagai bentuk kedewasaan dalam bertetangga, sementara parlemen dan berbagai komponen masyarakat Indonesia melihat hal ini sebagai urusan kedaulatan yang tak bisa ditawar-tawar. Ada dasar hukumnya di konstitusi dan berbagai undang-undang terkait," tutur LaNyalla. Oleh karena itu, LaNyalla menilai ratifikasi perjanjian-perjanjian itu sebaiknya dipisah, jangan dipaketkan. Hal ini agar bisa secepatnya melangkah ke depan secara bersama-sama tanpa ada hambatan. Saat ini, menurut LaNyalla, Indonesia dan Singapura seperti disandera oleh kesepakatan untuk memaketkan ratifikasi perjanjian-perjanjian itu ke dalam satu paket. "Di situ masalahnya meskipun yang saya tahu sudah ada banyak penyesuaian antara narasi perjanjian yang ditandatangani di Bali pada tahun 2007 dan yang ditandatangani di Bintan pada tanggal 25 Januari 2022," kata LaNyalla. LaNyalla juga menyambut baik Kerja Sama Strategis Tiga Jembatan yang telah ditegaskan dalam pertemuan para menteri kedua negara pada tanggal 12 Maret 2021, yaitu kerja sama pembangunan Jembatan Digital, Jembatan Travel Bubble, dan Jembatan Batam-Bintan. "Pembangunan jembatan Bintan-Batam yang melibatkan kepentingan Singapura akan memperlancar arus barang, jasa, dan manusia, termasuk wisatawan ke dan dari Singapura sehingga dapat meningkatkan dan memperluas interaksi perekonomian kedua negara bertetangga, bahkan makin memperbesar peluang interaksi bisnis di kawasan Sijori," ujar LaNyalla. LaNyalla juga mengapresiasi peningkatan FDI Singapura ke Indonesia sebesar 34 persen sejak 2020 mencapai hampir 10 miliar dolar AS ketika COVID-19 sedang melanda kawasan ini. "Hal ini peningkatan terbesar investasi Singapura ke Indonesia dalam 8 tahun terakhir," tutur LaNyalla. LaNyalla berharap agar kerja sama ekonomi Indonesia dan Singapura terus diperluas mencakup kerja sama dengan semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. "Semua ini akan terjadi bila hubungan pelaku usaha dan institusi-institusi negara kita makin akrab," ucap LaNyalla. Ketua Parlemen Singapura Tan Chuan-Jin mengatakan bahwa perjanjian bilateral yang telah terjalin antara Singapura dan Indonesia merupakan kesepakatan yang telah terjalin antara kedua negara. "Yang pasti, kami berkomitmen untuk terus menjalin hubungan yang sangat baik dengan Indonesia. Kami melihat ini sebagai langkah penting ke depan untuk memajukan hubungan kedua negara. Dalam banyak hal, ini melambangkan komitmen kedua negara melangkah ke depan sebagai sahabat," ucap Tan Chuan-Jin. Sumber : https://m.antaranews.com/berita/3160021/ketu

Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik IndonesiaErlinawati mengajak kaum muda untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari guna meningkatkan rasa nasionalisme demi keutuhan NKRI terutama di daerah perbatasan. “Di tengah perkembangan teknologi saat ini sangat penting bagi kaum muda mengamalkan Pancasila, karena sebagai benteng dalam mempertahankan keutuhan NKRI dengan ideologi Pancasila,” kata Erlinawati, dihubungi ANTARA dari Putussibau, Kapuas Hulu, Sabtu. Dia mengatakan, Kalimantan Barat memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, sehingga kaum muda memiliki nilai strategis dalam memperkuat rasa persatuan dan kesatuan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Menurut anggota DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Barat itu, nilai-nilai luhur Pancasila juga perlu ditanamkan sedini mungkin khususnya di kalangan pelajar dan perlu peranan semua pihak, baik itu guru di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Menurut dia lagi, Pancasila sendiri hakikatnya merupakan suatu jalan pikiran dan dasar falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sendiri merupakan kepribadian bangsa Indonesia sejak dahulu yang terus berkembang hingga saat ini. “Sehingga makna dari kesaktian Pancasila adalah Pancasila sebagai Dasar Negara dan tidak boleh diubah oleh siapapun,” katanya menegaskan. Dalam berbagai kesempatan juga dia mengaku telah mensosialisasikan empat pilar kebangsaan ke semua kalangan khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Karena itu, dia mengajak semua pihak turut serta berperan menanamkan wawasan kebangsaan dengan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. “Jangan biarkan sekelompok orang tertentu merusak rasa persatuan dan kesatuan bangsa, Pancasila tidak boleh digantikan oleh apapun sebagai ideologi bangsa Indonesia,” kataErlinawati. Sumber: https://warta-online.com/anggota-dpd-ri-ajak-kaum-muda-perbatasan-amalkan-pancasila/

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Komite II DPD RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) di Gedung Utama Kementerian PUPR, Kamis, (29/9/2022). Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komite II DPD Abdullah Puteh untuk membahas program kerja Kementerian PUPR tahun 2023 serta pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di daerah. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerangkan bahwa pada TA 2023, Kementerian PUPR mengelola pagu anggaran sebesar Rp125,22 Triliun untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman serta perumahan. “Termasuk untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional, terutama bendungan untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur dasar IKN,” ujar Menteri Basuki. Pada bidang Sumber Daya Air diprioritaskan untuk pembangunan 23 bendungan, pembangunan irigasi seluas 6.900 hektar, rehabilitasi dan peningkatan irigasi 98.700 hektar, pembangunan pengendali banjir sepanjang 62,75 km, serta pembangunan pengaman pantai sepanjang 25 km. Kemudian, di bidang Bina Marga dialokasikan anggaran sebesar Rp 49,31 Triliun untuk pembangunan jalan sepanjang 489,1 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 10,3 km dan peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.340,3 km. Dilakukan pula pembangunan dan peningkatan SPAM dengan kapasitas 2.206 liter/ detik, SPAM berbasis masyarakat sebanyak 276.000 SR di 332 desa melalui kegiatan PAMSIMAS, lalu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 16.600 KK, serta Sanitasi berbasis masyarakat dengan layanan 93.720 KK di bidang Cipta Karya. Adapun di bidang Perumahan, dilaksanakan kegiatan prioritas Pembangunan Rusun sebanyak 3.535 unit, Pembangunan Rusus sebanyak 26.260 unit, Pembangunan PSU sebanyak 27.825 unit, dan Bantuan Rumah Swadaya sebanyak 145.000 unit. Di samping itu, pada TA 2023 akan dialokasikan pula anggaran sebesar Rp14,98 Triliun untuk kegiatan program Padat Karya Tunai. “Untuk pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) di tahun 2023 akan dilanjutkan dan ditargetkan dapat menyerap 743.000 orang pekerja sebagai penerima manfaat,” jelas Menteri Basuki. Hal tersebut sejalan dengan usulan Komite II DPD RI terkait dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di daerah melalui program Padat Karya Tunai (PKT) P3TGAI, BSPS serta Kotaku. “Kami berterimakasih dan sangat mengapresiasi program Padat Karya Tunai (PKT) yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Dan harapan kami, semoga program ini dapat terus dilanjutkan serta ke depan akan ada dukungan untuk keterlibatan DPD dalam kegiatan infrastruktur,” tutup Abdullah Puteh. Hadir pula dalam kesempatan tersebut mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, dan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar. Sumber; https://pu.go.id/kanal-gallery/1514

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah fokus menjaga stabilitas ekonomi karena utang pemerintah semakin membengkak. Hingga akhir Juli 2022, utang pemerintah diketahui mencapai Rp7.163 triliun. Belum lagi pemerintah harus membayar bunga utang sebesar Rp400 triliun tahun ini. Terlebih, dalam nota rancangan APBN tahun 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan jika pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp700 triliun. Oleh karena itu, LaNyalla menilai pemerintah perlu membuat treatment khusus untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. "Ini angka yang sangat besar, dan fakta sumber dari Pajak tidak mampu mengcover. Apalagi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang angkanya segitu-gitu aja, sehingga utang baru menjadi jalan keluar terus menerus,” kata LaNyalla, Selasa (4/10/2022). Ditegaskannya, saat ini dunia dihadapkan pada badai resesi sekaligus ancaman krisis pangan dan energi. Kondisi ini memberi pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karenanya, pemerintah perlu untuk fokus menjaga kondisi perekonomian nasional agar terus stabil. Senator asal Jawa Timur itu juga menegaskan, sektor industri nasional kita belum mampu bergerak secara signifikan. Apalagi iklim investasi kian menurun. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mencatat pada akhir Agustus 2022, utang pemerintah mencapai Rp7.236,61 triliun. Secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut naik Rp73 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada akhir Juli 2022 yang senilai Rp7.163 triliun. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,30 persen. Angka tersebut meningkat dibanding rasio utang pada akhir Juli 2022 yang sebesar 37,91 % . Secara rinci, utang pemerintah didominasi instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 88,79 % . Hingga akhir Agustus 2022, penerbitan SBN yang tercatat sebesar Rp 6.425,55 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas). Kemenkeu juga memaparkan, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 11,21 % dari utang pinjaman pemerintah hingga akhir Agustus 2022 yang sebesar Rp811,05 triliun. Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp15,92 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 795,13 triliun. Sumber : https://jakarta.tribunnews.com/2022/10/04/ketua-dpd-ri-minta-presiden-fokus-jaga-stabilitas-ekonomi-karena-utang-pemerintah-makin-membengkak?page=3.

JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong investigasi Tragedi Kanjuruhan, segera dilakukan. "Saya mendukung agar dilakukan investigasi secepatnya atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Kita berharap prahara persepakbolaan tidak terus-menerus terjadi," tutur LaNyalla, Senin (3/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu juga mengingatkan penyelenggara untuk tidak hanya memikirkan keuntungan materi. "Segi keamanan dan kenyamanan menonton harus diperhatikan, agar menghasilkan suporter yang berkualitas," tutur LaNyalla. Tokoh berdarah Bugis yang besar di Surabaya itu menilai, evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan kompetisi atau liga sudah seharusnya dilakukan. Sebab, terlalu mahal nyawa melayang hanya karena sepak bola. Di sisi lain, LaNyalla juga menyoroti penanganan yang dilakukan aparat keamanan terhadap suporter yang tidak manusiawi. Apapun alasannya, LaNyalla menilai kekerasan harus dihindarkan. Pelakunya juga harus ditindak. "Saya meminta dilakukan kajian yang menyeluruh dengan melibatkan elemen, unsur-unsur dan komponen-komponen terkait, agar menghasilkan perspektif yang holistik, agar ke depan, kualitas liga lebih baik," tutur LaNyalla. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera melakukan investigasi mendalam atas tragedi di Stadion Kanjuruhan tersebut. Presiden Jokowi ingin segera dilakukan pembenahan dan pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa ratusan jiwa dan kerusakan fasilitas akibat tragedi tersebut. "Segera investigasi dan benahi apa yang terjadi, tentu harus ada yang bertanggung jawab. Maka kita akan tegakkan aturan FIFA ataupun PSSI dan aturan hukum di negara ini," tuturnya. (https://nasional.okezone.com/read/2022/10/03/337/2679870/ketua-dpd-ri-dukung-percepatan-investigasi-tragedi-kanjuruhan?page=1)

Jakarta, 3 Oktober 2022 — Apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bukan sekedar tragedi sepak bola, tetapi tragedi kemanusiaan yang menyesakkan dada. Sebuah tragedi bangsa yang harus diusut secara proporsional agar menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk saat ini dan ke depan. Selain fokus kepada proses identifikasi korban meninggal agar keluarga bisa segera melakukan proses pemakaman, Pemerintah harus memastikan semua korban luka mendapatkan pelayanan prima baik psikis maupun psikologis, dan fokus membentuk tim independen untuk mengusut tuntas tragedi ini secara proporsional. Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, korban-korban tragedi Stadion Kanjuruhan bukan sekedar angka-angka, tetapi dibalik itu ada kehidupan yang terenggut, orang tua yang kehilangan, anak yang jadi yatim, dan cita-cita atau masa depan yang terkubur. Oleh karena itu, jika semua pihak-pihak ingin peristiwa ini tidak terulang dan mengambil pengalaman berharga dari kejadian ini, kasus ini harus diusut secara proporsional dan transparan sehingga siapapun yang bersalah atas peristiwa ini harus memikul tanggung jawab baik secara perdata dan atau bahkan pidana. “Ini peristiwa yang kelam bagi bangsa ini. Duka mendalam untuk semua korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saat ini, fokus harus diarahkan kepada identifikasi korban agar keluarga bisa segera melakukan proses pemakaman. Para korban luka harus mendapat perawatan prima atau pelayanan kesehatan terbaik agar fisik maupun psikologisnya berangsur pulih. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah segera bentuk tim investigasi independen yang berasal dari berbagai unsur baik penegak hukum, kementerian/lembaga terkait, civil society, pemangku kepentingan kompetisi, perwakilan suporter dan unsur-unsur terkait lainnya. Tim investigasi independen ini penting agar peristiwa ini bisa diusut secara komprehensif, proporsional dan transparan,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (3/10). Menurut Fahira, pasca tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, masing-masing pihak punya pendapat dan opini tersendiri tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas peristiwa ini. Situasi harus segera diredakan agar tidak membuat tensi semakin tinggi. Kehadiran tim investigasi independen atau tim pencari fakta independen yang diisi oleh orang-orang yang kredibel akan menurunkan tensi, silang pendapat dan opini yang terjadi saat ini. “Saya berharap, Pemerintah mempunyai inisiatif membentuk tim investigasi independen untuk memastikan rasa keadilan hadir terutama bagi para korban dan keluarganya. Peristiwa ini wajib menjadi pelajaran bersama dan pengalaman berharga. Oleh karena itu harus diusut seadil-adilnya dengan mengedepankan prinsip transparansi,” pungkas Senator Jakarta ini. (Tim Media DPD RI)

Pemerintah harus fokus pada upaya penghapusan semua mata anggaran yang sama sekali tidak berkontribusi pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Salah satunya, pos pembayaran subsidi bunga obligasi Rekapitatalisasi eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Langkah ini penting demi menyelamatkan keuangan negara atau APBN ditengah kondisi ekonomi saat ini sangat sulit,” ujar Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Minggu (2/10). “Sejak 20 tahun terakhir, saya turun ke jalan meriakan agar pemerintah menghapus pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI ini. Ini anggaran yang tidak produktif dan membebani APBN kita,” tegasnya. tidak digubris. Padahal, pembayaran bunga obligasi ini membuat APBN tidak sehat. “Saya tegaskan lagi, ini peringatan bagi anggaran kita. Kalau uang rakyat ini terus dipakai untuk hal-hal yang tidak penting maka APBN kita jebol dan ini menjadi ancaman bagi masa depan anak cucu bangsa ini,” terangnya. Hardjuno mengaku tidak iklas jika uang pajak rakyat terus dibiarkan membayar beban subsidi bunga obligasi rekap sampai 2043. Kebijakan ini jelas sangat tidak adil dan melukai rasa keadilan rakyat. Apalagi, angkanya bernilai total Rp 4.000 triliun. “Karena itu, alangkah baiknya, dana yang sangat besar itu dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini jauh lebih bermanfaat ketimbang dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak penting,” imbuhnya. Lebih lanjut, Hardjuno menegaskan dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, efisiensi anggaran adalah salah satu cara yang harus dilakukan pemerintah. Termasuk menghapus alokasi pembayaran bunga obligasi rekap yang selama ini digelontorkan pemerintah dalam APBN. Hardjuno menyakini, pembayaran bunga obligasi rekap ini akan terus menjadi beban APBN ke depan. Khususnya jika pemerintah tidak mengambil kebijakan menghapus pembayaran bunga obligasi rekap BLBI. Situasi ini menjadi ancaman serius bagi APBN dimasa yang akan datang. “Saya ingatkan pemerintah agar peduli dengan kondisi APBN kita saat ini. Bahwa ada mata anggaran yang nilainya besar sekali tapi pura-pura tidak tahu semua. Ya, anggaran subsidi pembayaran bunga obligasi rekap yang setahun masih ada Rp 50-an triliun itu, itu yang perlu dipersoalkan,” kata Hardjuno. Dalam situasi dunia yang sedang sulit, tidak bisa lagi negara menutup mata pada kerugian rakyat atas pembayaran bunga obligasi rekap BLBI. Selama 20 tahun terakhir jika dirata-rata Rp 60 triliun dibayarkan untuk bunga rekap, sudah ada Rp 1200 triliun yang terbuang sia-sia. Bahkan menguntungkan para konglomerat yang kemudian menguasai ekonomi hajat hidup orang banyak. “Saya gemas kalau nanti isunya soal efisiensi rapat lagi. Dilarang rapat di hotel lagi, sudah basi isu itu,” tandasnya. Sumber : https://www.jawapos.com/nasional/politik/02/10/2022/pansus-blbi-dpd-ri-hapus-pembayaran-bunga-obligasi-rekap-blbi/

Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri akan memanggil Menpora dan PSSI setelah terjadi kericuhan di Stadion Kanjuruhan, usai laga Arema FC Versus Persebaya, Sabtu (1/10/2022) malam WIB. Menarik Untuk Anda "Pertama, saya turut berduka sedalam-dalamnya atas tragedi sepak bola di Malang. Kejadian ini sangat memukul sepak bola Indonesia," kata Hasan Basri melalui siaran persnya, Minggu (2/10/2022) pagi. "Insya Allah dalam waktu dekat ini, kita akan menjadwalkan untuk bertemu dan mengadakan evaluasi, serta menghentikan sementara liga ini, sampai dengan kasus ini clear and clean,” lanjut Hasan Basri. Menurutnya, tragedi Sabtu malam itu menjadi duka bagi bangsa ini. Karena itu, Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri meminta agar PSSI sebagai otoritas yang bertanggungkawab dalam ajang sepak bola di Tanah Air melakukan evaluasi secara total. "Hentikan! Hentikan dengan menyiapkan semuanya secara baik dan terencana. Hentikan kebodohan kita. Tidak ada pertandingan sepakbola yang sebanding dengan sebuah nyawa," tuturnya. Hasan Basri meminta kepada Kepolisian RI untuk mengusut kemungkinan adanya kesalahan prosedur dalam penanganan chaos yang terjadi di lapangan. "Ini persoalan serius yang harus diusut. Apakah banyaknya jumlah korban jiwa ini akibat kelalaian petugas di lapangan dalam penanganan chaos atau karena sebab lain," tuturnya. “Kita meminta juga kepada aparat keamanan untuk tegas dalam hal ini dan mengusut tuntas, termasuk pelanggaran pertandingan di stadion tersebut harus sesuai dengan ketentuan FIFA,” tandas Hasan Basri. “Jadi jangan hanya club yang dihukum, tapi juga suporter yang anarkis untuk dilarang menonton di stadion manapun seluruh Indonesia, sesuai dengan perbuatan mereka, mulai larangan 1 tahun bahkan seumur hidup, dan bagi yang terlibat langsung agar aparat keamanan melakukan penegakan hukum,” tegas Senator asal Kalimantan Utara. Ketua Komite III DPD RI memberikan pesan kepada seluruh suporter Indonesia, untuk tetap tertib apa pun hasil pertandingan. "Sebuah pertandingan, ada yang menang ada kalah, tidak harus selalu menang, harus menerima kekalahan dewasa menerima kekalahan kita sampaikan kepada suporter,” ujar Hasan Basri. Konten Promosi Lebih jauh, menanggapi penggunaan gas air mata untuk membubarkan massa dalam insiden tersebut Hasan Basri akan meminta penjelasan dan mendalami kenapa harus menggunakan hal tersebut. Menurutnya, pembubaran suporter menggunakan gas air mata tidak diperbolehkan dalam aturan FIFA. Itu tercantum dalam FIFA stadium safety and security regulation. “Kalau kita lihat, dalam Pasal 19, poin b aturan Viva disebutkan tidak diperbolehkan menggunakan senjata api atau gas pengendali masa,” kata Hasan Basri. "Kalau benar aturan FIFA tidak boleh ada gas air mata, aneh kalau pihak keamanan tidak paham standar aturan yang ada maka ini harus diusut tuntas. Jangan sampai ke depan kasus serupa terjadi lagi," katanya. Diketahui, kericuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, usai duel Arema Malang dengan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Ribuan suporter tuan rumah ngamuk dan masuk ke lapangan usai tim kesayangan mereka dibantai tim tamu dengan skor 2-3. Aparat gabungan Polri dan TNI kemudian menghalau penonton agar keluar lapangan. Dalam proses penanganam kericuhan tersebut, petugas juga menyemprotkan gas air mata. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta menyebut korban yang meninggal di rumah sakit mayoritas nyawanya tak tertolong karena sudah dalam kondisi memburuk setelah kerusuhan yang terjadi. Mereka mayoritas mengalami sesak napas dan terjadi penumpukan massa sehingga terinjak-injak. Sumber : https://www.mjnews.id/2022/10/kerusuhan-di-stadion-kanjuruhan-ketua.html

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, berujung tewasnya ratusan suporter akibat berdesak-desakan saat keluar stadion. Kondisi itu terjadi setelah polisi menembakkan gas air mata untuk menyudahi kerusuhan. Sejauh ini 129 orang dinyatawan tewas akibat kejadian ini. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyesalkan pola penanganan terhadap suporter yang turun ke stadion oleh polisi dengan menghajar dan menembaki gas air mata, sehingga terimbas kepada penonton yang ada di tribun. “Larangan penggunaan gas air mata itu telah diatur FIFA dan tertuang pada Bab III tentang Stewards, pasal 19 soal Steward di pinggir lapangan. Jelas ditulis; Dilarang membawa atau menggunakan senjata api atau gas pengendali massa," tukas LaNyalla. Mantan Ketua Umum PSSI itu juga menilai hal itu membuktikan lemahnya koordinasi. Padahal sebelum pertandingan, pasti ada rakor pengamanan antara Panpel dengan Kepolisian. “Entah apa alasan yang membuat polisi menembakkan gas air mata ke tribun, sehingga membuat kepanikan massal,” tandas LaNyalla yang sedang kunjungan kerja di Jawa Timur, Minggu (2/10/2022). Mantan Ketua Badan Timnas PSSI mengatakan, strategi evakuasi yang utama adalah mengamankan pemain, dan itu sudah dilakukan. "Selanjutnya tinggal mencegah penonton melakukan perusakan atau saling serang antara dua kubu. Sambil semua pintu keluar dan jalur evakuasi dibuka untuk pengosongan stadion," katanya. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, pengosongan tribun dengan menembakkan gas air mata, jelas menyalahi aturan FIFA. LaNyalla menyebut peristiwa ini menjadi catatan kelam sepakbola nasional. LaNyalla yang turut berdukacita atas peristiwa tersebut, meminta semua stakeholder sepakbola nasional melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. "Kerusuhan sepakbola memang pernah terjadi. Tapi kejadian di Kanjuruhan ini sangat luar biasa, karena jumlah korban sangat besar. Sebuah catatan kelam bagi persepakbolaan nasional, bahkan dunia. Saya prihatin dan menyesalkan kenapa hal itu harus terjadi," ujarnya. Sumber : https://nasional.okezone.com/read/2022/10/02/337/2679093/tragedi-kanjuruhan-lanyalla-minta-semua-pihak-evaluasi-pengamanan-sesuai-regulasi-fifa

Jakarta, InfoPublik - Indonesia membuka peluang investasi di berbagai bidang. Salah satunya pengembangan kerja sama dengan Arab Saudi yang sekaligus diharapkan dapat mempererat hubungan kedua negara. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Sekjen DPD) Rahman Hadi dalam pembukaan Gathering Forum Bisnis Indonesia-Arab Saudi di Jakarta, Kamis (29/9/2022). Rahman Hadi memaparkan bahwa dengan hubungan erat di berbagai aspek, kedua negara telah secara aktif mempromosikan pembangunan yang lestari dan setara. "Bila saya menggambarkan hubungan kedua negara ini dengan satu kata, persaudaraan adalah kata yang terbayang dalam benak saya. Visi Saudi 2030 telah berubah dari ekonomi yang berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi yang produktif dan beragam," ujarnya. Senada dengan itu, Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir menyampaikan latar belakang pertemuan hari ini adalah dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, DPD RI juga perlu mendorong perkembangan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah yang dapat dicapai melalui investasi. Selain itu, ada keinginan kuat dari pebisnis dari Kawasan Timur Tengah untuk melakukan investasi di Indonesia. "Hal ini terungkap dalam kunjungan 17 Mei lalu, sehingga pertemuan hari ini adalah tindak lanjut dari pertemuan tersebut," ujar Lalu Niqman. Lebih lanjut Lalu menambahkan, layaknya sebuah forum diskusi dan komunikasi, pertemuan hari ini di harapkan dapat mempermudah para investor Timur Tengah untuk menemukan peluang bisnis di Indonesia. "Oleh karena itu, kami mengharapkan kesediaan pemerintah untuk dapat memberikan paparan, penjelasan atau informasi terkait potensi bisnis yang ada di Indonesia termasuk terkait dengan kebijakan pemerintah di sektor investasi, " tambahnya. Sementara itu Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi menjelaskan pemerintah membuka diri untuk peluang investasi dan perdagangan bagi Arab Saudi. Hal ini karena pemerintah telah sepakat untuk menghadapi tantangan krisis dengan gerakan tiga kali ekspor atau yang disebut Geratieks, yang diharapkan mempercepat laju ekspor komoditas pertanian menuju ekosistem pertanian yang modern. "Kementerian Pertanian memiliki Direktorat Jenderal Peternakan, Prasarana Pertanian, Perkebunan, Holtikultura dan Tanaman Pangan. Sehingga kesempatan terbuka lebar dan memungkinkan semua ekspor impor terutama dalam bidang pangan," jelasnya. (https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/670902/dpd-ri-jembatani-peluang-usaha-indonesi-arab-saudi)