Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, mengatakan ada kekhawatiran isu krisis ekonomi tidak dijadikan alasan untuk menunda Pemilu 2024. Pelaksanaan Pemilu 2024 adalah perintah konstitusi yang harus dilaksanakan pemerintah. Diungkapkannya, beberapa waktu terakhir pemerintah, baik disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani maupun Menko Maritim Luhut Panjaitan, tentang Indonesia yang harus bersiap menghadapi krisis ekonomi yang bisa membahayakan ekonomi Indonesia pada 2023. Menurut Tamsil, peringatan ini merupakan signal yang harus diwaspadai. Tapi sebagai politisi pernyataan peringatan ini tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi. Sinyal pemerintah ini juga mempunyai makna ganda. “Pemerintah bisa saja sedang menyiapkan skenario yang selama ini kita anggap, bahwa skenario-skenario sebelumnya tidak mendapat respon positif masyarakat maupun politisi,” kata Tamsil, Ahad (9/10/2022). Dijelaskannya, sebelumnya ada wacana yang mendorong amendemen UUD 1945 terkait GBHN. Isu ini tidak berjalan karena kekhawatiran ada penumpang gelap untuk mengubah pembatasan masa kekuasaan dua periode. “Kita membaca ada keinginan untuk mengubah (masa jabatan) lebih dari dua periode,” kata Tamsil. Setelah wacana perpanjangan masa jabatan 3 periode, lanjut Tamsil, muncul lagi wacana penambahan masa jabatan 2 atau 3 tahun. Tapi isu inipun kembali kandas. Dengan kegagalan dua wacana tersebut, Tamsil khawatir ada wacana baru yang dimunculkan. Wacana itu adalah keadaan ekonomi yang akan mengalami turbulensi. “Jangan-jangan nanti didorong tentang perlunya (perpanjangan) masa jabatan presiden terkait isu ekonomi ini,” kata mantan politikus PKS ini. Dijelaskannya, bisa saja nanti dimunculkan wacana bahwa pemilu membutuhkan biaya ratusan triliun rupiah. “Lalu akan dihadapkan pada pilihan apakah pemilu perlu dilaksanakan (dalam kondisi krisis ekonomi) atau tidak dilaksanakan. Dana pemilu dibagikan ke masyarakat dalam bentuk misalnya bantuan langsung tunai,” papar Tamsil. Bagi Tamsil, jika memang menghadapi kondisi ancaman krisis ekonomi atau resesi, maka pilihannya bukan menunda pemilu. Tapi sebaiknya pemerintah menghentikan pembangunan-pembangunan yang tidak mendesak. Seperti pembangunan ibu kota negara baru, airport atau pelabuhan, menghentikan dulu pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. “Karens itu bukan sesuatu yang sangat mendesak,” kata Tamsil. Tamsil mengingatkan, pemilu merupakan agenda bangsa yang sangat penting. Pemilu merupakan amanah UUD 1945. Pemerintah harus menyelenggarakan pemilu setelah masa jabatannya selesai. “(Pemilu) sangat penting karena inilah demokrasi yang mencerminkan ke kita bahwa pergantian kepemimpinan, yang diharapkan dengan kebijakan-kebijakan yang baru ini memungkinan lahirnya kondisi yang lebih kondusif,” papar anggota DPD dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan ini. Sumber : https://www.republika.co.id/berita/rjgwwt318/tamsil-linrung-ingatkan-jangan-wacanakan-penundaan-pemilu-karena-krisis-ekonomi

Berdasarkan press release resmi yang diterima FNKJ pada 07 Oktober 2022 dari Pansus Jiwasraya DPD RI, Lembaga Senator Indonesia itu memberikan kesimpulan dan rekomendasinya kepada Pimpinan DPD RI. Penyampaian rekomendasi itu dilakukan dalam sidang paripurna DPD-RI yang digelar pada Jumat, 07 Oktober 2022 di Gedung DPD RI Senayan. Adapun kesimpulan yang dimaksudkan, diantanya persoalan kepailitan dan gagal bayar yang terjadi pada beberapa perusahaan asuransi yang diindikasikan hanya sebagai alasan bagi perusahaan untuk tidak membayarkan klaim pada nasabahnya. Dengan demikian perusahaan tidak dapat dituntut atau digugat secara hukum atas kepailitannya. Hal tersebut dikhawatirkan akan terjadi pada PT. Asuransi Jiwasraya. Terdapat pelanggaran atas prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya dalam berinvestasi sehingga menyebabkan PT. Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar. Akibatnya, tanggung jawab gagal bayar itu perlu diambil alih oleh Pemerintah, yakni Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan RI. Permasalahan Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara sebesar Rp. 16,81 triliun berdasarkan audit BPK masih belum terselesaikan dengan baik hingga saat ini. Ditambah lagi dengan PMN sebesar Rp. 20 triliun yang belum jelas seberapa jauh PMN ini telah menyelesaikan klaim polis para nasabah. Penyelesaian permasalahan Asuransi Jiwasraya yang ditawarkan oleh Kementerian BUMN melalui program restrukturisasi polis telah menyebabkan kerugian bagi nasabah, baik bagi nasabah yang setuju restrukturisasi maupun yang tidak setuju restrukturisasi. Bagi nasabah yang tidak setuju untuk mengikuti program restrukturisasi polis, status polis akan berubah menjadi utang-piutang dengan underlying aset non-clean & non-clear. Hal itu sangat tidak adil bagi nasabah yang tetap bertahan pada PT. Asuransi Jiwasraya karena ketidakjelasan mengenai sampai kapan piutangnya akan dibayar. Pemerintah telah lalai karena tidak segera membentuk Lembaga Penjamin Polis sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian sehingga nasabah asuransi Jiwasraya tidak mendapatkan jaminan dan perlindungan ketika permasalahan gagal bayar polis terjadi. Selain itu, terdapat kelemahan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap asuransi Jiwasraya, baik pengawasan atas produk maupun investasinya. Pengalihan polis dari Jiwasraya ke IFG Life melalui restrukturisasi menunjukkan bahwa Pemerintah, dalam hal ini BUMN, hanya memikirkan kepentingan institusi tanpa memikirkan kepentingan rakyat, yakni nasabah asuransi Jiwasraya. Pemilihan produk pada asuransi Jiwasraya oleh para nasabah didasarkan pada kepercayaan masyarakat bahwa PT. Asuransi Jiwasraya adalah milik Pemerintah (BUMN), sehingga memberi keyakinan bahwa uangnya tidak akan hilang. Permasalahan yang sedang terjadi pada PT. Asuransi Jiwasraya tidak dapat dipungkiri akan berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi. Dampak selanjutnya akibat permasalahan ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah (BUMN). Pembentukan IFG Life sebagai bagian dari PT. BPUI yang mengelola PMN sebesar Rp. 20 triliun dan pengalihan aset PT. Asuransi Jiwasraya sebesar Rp. 12,5 triliun ke PT. IFG Life tidak menyelesaikan masalah. Nasabah yang setuju restrukturisasi polis dan dialihkan ke IFG Life berdasarkan catatan Kementerian BUMN adalah sebanyak 99,6%, sebagaimana yang disampaikan Menteri BUMN melalui surat, tetapi tidak didukung data yang lengkap dan masih simpang-siur. Regulasi UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum mengatur mengenai beberapa usaha penunjang perasuransian, yaitu (1) usaha pialang asuransi; (2) usaha pialang reasuransi; (3) usaha penilaian kerugian asuransi; (4) usaha konsultan aktuaria; dan (5) usaha agen asuransi. Keberadaan usaha penunjang perasuransian tersebut sangat penting untuk menjamin kepastian hukum usaha perasuransian. Selain itu, belum ada pengaturan mengenai Dewan Perasuransian sebagai lembaga independen pemantau pelaksanaan usaha perasuransian di Indonesia. Berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Penyelesaian kerugian negara dan penyelesaian permasalahan hukum nasabah melalui pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap masih terkendala eksekusi terhadap aset yang dimiliki para terpidana. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tetang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak efektif dalam memulihkan kerugian negara sehingga diperlukan adanya RUU mengenai perampasan aset bagi terpidana selain hukuman penjara dan denda. Pensiunan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) telah kehilangan hak pensiun dan pegawai PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Mereka juga menghadapi dampak atas kasus Asuransi Jiwasraya, salah satunya kehilangan pekerjaannya. Untuk itu Pansus Jiwasraya DPD RI menyimpulkan rekomendasi, yang selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan DPD RI terkait permasalahan yang dihadapi Nasabah Polis perusahaan asuransi legennis Negara, PT. Asuransi Jiwasraya. Adapun rekomendasi dimaksud sebagai berikut: 1. Pansus Jiwasraya DPD RI merekomendasikan Kementerian BUMN agar tetap mengaktifkan PT. Asuransi Jiwasraya hingga pembayaran hak-hak nasabah dapat terselesaikan seluruhnya. 2. Pansus Jiwasraya DPD RI merekomendasikan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, terutama PT. IFG Life agar segera menyelesaikan seluruh klaim atas polis nasabah asuransi Jiwasraya yang telah mengikuti restrukturisasi tanpa ada pengurangan manfaat dan tanpa dicicil. 3. Pansus Jiwasraya DPD RI merekomendasikan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, terutama PT. Asuransi Jiwasraya agar segera menyelesaikan utang atas polis nasabah asuransi Jiwasraya yang tidak mengikuti restrukturisasi sesuai dengan nilai piutang yang dimiliki oleh nasabah. 4. Pansus Jiwasraya DPD RI merekomendasikan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk menempatkan unsur pemerintah di dalam jajaran dewan komisaris dan dewan direksi pada IFG Life agar dapat melakukan pengawasan atas aset negara yang ada di IFG Life karena IFG Life adalah anak usaha baru yang di bentuk PT. BPUI / IFG yang telah direbranding sebelumnya sebagai anaknya BUMN. 5. Pansus Jiwasraya DPD RI merekomendasikan Kementerian BUMN agar membuka kepada publik tentang data nasabah yang ikut restrukturisasi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 6. Pansus Jiwasraya DPD RI merekomendasikan Kementerian BUMN, terutama PT. IFG Life agar tidak melakukan pengurangan nilai manfaat atas polis hingga sebesar 40% dan tidak melakukan pembayaran secara diangsur karena dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim. 7. Pansus Jiwasraya DPD RI merekomendasikan pemerintah untuk mencari jalan keluar penyelesaian permasalahan pensiunan dan pegawai PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai dampak permasalahan Jiwasraya. 8. Pansus Jiwasraya DPD RI merekomendasikan Kementerian BUMN untuk mengevaluasi BUMN perasuransian, khususnya PT. IFG Grup, PT. Asuransi Jiwasraya, dan PT. IFG Life yang tidak kooperatif pada Pansus DPD RI yang dinilai tidak transparan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 9. Pansus Jiwasraya DPD RI merekomendasikan BPK RI agar melakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan restrukturisasi polis asuransi Jiwasraya yang telah menggunakan APBN tahun 2021 sebesar Rp. 20 triliun melalui PMN. 10. Pansus Jiwasraya DPD RI merekomendasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperketat pengawasan di sektor perasuransian, khususnya pengawasan terhadap jenis produk dan investasi pada asuransi. 11. Pansus Jiwasraya DPD RI merekomendasikan DPR dan Pemerintah untuk segera membentuk UU tentang Lembaga Penjamin Polis (LPP) sebagaimana amanat UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian guna melindungi nasabah asuransi. 12. Pansus Jiwasraya DPD RI merekomendasikan pemerintah dan DPR RI untuk segera melakukan revisi terhadap UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Disamping itu juga, Pansus Jiwasraya DPD RI meminta kepada Pimpinan DPD RI: (1) Meminta kepada Presiden RI mengevaluasi Kementerian BUMN dalam penanganan masalah Jiwasraya termasuk dalam kaitan pembahasan dengan Pansus Jiwasraya DPD RI. (2) Meminta Menteri BUMN dan Menteri Keuangan untuk mengganti Komisaris dan Direksi PT. BPUI, PT. Asuransi Jiwasraya dan PT. IFG Life yang secara bersama-sama tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pansus Jiwasraya DPD RI. Kami berharap kepada Pemerintah RI, dan khususnya meminta kepada Bapak Presiden Jokowi untuk turun langsung ke lapangan meng-cross-check benar-tidaknya laporan bawahannya selama ini. Dan juga menghentikan Praktek Churning Twissting polis nasabah Jiwasraya yang kami sebut sebagai bentuk restrukturisasi bodong sebagai kedok dalam penyelamatan polis Negara. Untuk mencegah terjadinya kerugian rakyat yang lebih besar, khususnya terhadap seluruh nasabah polis Jiwasraya, direkomendasikan pula agar permasalahan hukum yang terjadi pasca implementasi restrukturisasi Jiwasraya tersebut dapat dicarikan solusi lain yang tidak merugikan rakyat dan citra BUMN perasuransian itu sendiri di masa depan. Sesungguhnya telah terjadi skenario pengkianatan Rencana Penyehatan Keuangan Jiwasraya (RPKJ) yang ujungnya hanya menghentikan usaha asuransi Jiwasraya. Praktek Churning Twissting dilakukan secara tidak sah itu telah memotong serta menghilangkan hak-hak seluruh nasabah polis Asuransi Legendaris Negara. Sumber : https://nusantaranews.co/dpd-ri-berikan-respon-atas-penghianatan-terhadap-asuransi-legendaris-negara-dan-jutaan-nasabahnya/

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono apresiasi komitmen peningkatan kerjasama antara Indonesia – Rusia ketika menerima kunjungan Ketua Komite Ilmu Pengetahuan, Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Federasi Rusia Lilia Salavatovna Gumerova. Pada forum pertemuan tersebut, Nono Sampono menyampaikan pada delegasi Rusia pentingnya hubungan kemitraan antara Indonesia dan Rusia yang telah terjalin selama ini. Ia menyoroti perlunya peningkatan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya hingga pertahanan keamanan. “Di bidang ekonomi kerjasama ekonomi sudah meningkat dari 1 miliar dolar ke 3 miliar dolar dan saya mendengar pemerintah Indonesia dan Rusia akan meningkatkan lagi sampai 5 miliar dolar AS, ini sangat penting bagi peningkatan ekonomi daerah,” ucap Wakil Ketua Nono Sampono didampingi Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, Wakil Ketua Komite I Filep Wamafma, Wakil Ketua BKSP Emma Yohanna dan Maya Rumantir, di Ruang Kerja Wakil Ketua I DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (6/10/22). “Saya sudah empat kali bertemu dengan Pak Nono dan sudah seperti sahabat, mengenai kerjasama, saya meyakini kemitraan strategis akan meningkat, kedua presiden kita sudah bertemu dan membahas peningkatan kerjasama ekonomi hingga 5 miliar dolar,” tukasnya. Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menambahkan, bahwa tidak cukup hanya berbicara makro atau secara mikro dan turunannya sampai kepada kepentingan daerah. Tapi peningkatan di sektor pendidikan dan budaya juga diharapkan ada peningkatan. “Rusia hampir sama dengan Indonesia memiliki beragam suku dan budaya, saya harap ada peningkatan yang signifikan pada sektor budaya dengan visi misi kebudayaan dan beasiswa pada sektor pendidikan,” tambahnya. Senada dengan itu, Senator asal Papua Barat Filep Wamafma mengungkapkan bahwa Rusia menjadi rujukan dan tujuan bagi mahasiswa asal Papua dalam melanjutkan studi ke luar negeri dan berharap jalur beasiswa dapat ditingkatkan. “Banyak anak-anak kami yang melanjutkan studi ke Rusia karena mempertimbangkan kualitas studi yang baik serta biaya yang terjangkau, tetapi alangkah lebih baik jika jalur program beasiswa dari pemerintah Rusia dapat ditingkatkan lagi,” kata Filep. Tidak memungkiri hal itu, Lilia Salavatovna Gumerova menyatakan bahwa menurut data saat ini ada sekitar 260 orang mahasiswa asal Papua tapi sebagian besar masih biaya sendiri. Ke depan dia berjanji akan membicarakan kepada pemerintah Rusia untuk meningkatkan porsi jalur beasiswa pendidikan untuk Indonesia. “Selain itu, untuk lebih mempererat kerjasama antar parlemen, kami menantikan kunjungan kelompok kerjasama dari DPD untuk berkunjung ke Rusia dan membahas penguatan hubungan hingga ke level regional dan membahas peluang-peluang investasi di daerah,” pungkasnya. Sumber : https://www.mjnews.id/2022/10/wakil-ketua-dpd-ri-nono-sampono.html

Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan atau dikenal dengan sebutan Pusbiola (6/10) bersinergi dan membangun komunikasi dengan Bagian Kearsipan, Perpustakaan, Penerbitan, Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi, Sekjen Dewan Perwakilan Daerah RI. Tim dari Sekjen DPD RI terdiri 12 orang dipimpin oleh Ibu Nurzanah, S.Sos., M.AP. Kepala Bagian Kearsipan, Perpustakaan dan Penerbitan didampingi oleh Tim terdiri dari Bidang Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, Bidang Diseminasi Arsiparis Masyarakat dan Daerah. Pusat Kajian Daerah dan Anggaran dan Bagian Pengelolaan Sistem Informasi. Tim Sekjen DPD disertai dengan surat tugas Nomor: HM.05/758/DPDRI/IX/2022. Tim Pusbiola yang menerima kunjungan dari Sekjen DPD dipimpin langsung oleh Suharyanto selaku Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan didampingi oleh Ratna, Triani, Rina, Adhitya dan Fachri. Kunjungan kali ini membahas tentang penerapan Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Layanan Angka Standar Buku Internasional atau dikenal dengan Layanan ISBN. Dalam diskusi dibahas beberapa hal diantara persyaratan pendaftaran ISBN, penerbitan, dan penataan akun ISBN di DPD RI. Dalam pertemuan ini, Suharyanto juga memaparkan tentang Inovasi yang sedang dikembangkan di Pusbiola yaitu KINOS Membangun Peradaban Bangsa. Dengan adanya Inovasi ini maka akan terbangun repositori penerbitan di Indonesia dan dapat digunakan sebagai market place penerbitan di Indonesia . Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Sekretariat DPD RI yang telah berkunjung ke Perpustakaan Nasional RI. Pusbiola akan selalu terus membangun sinergi dan komunikasi dengan tim Sekretariat DPD diantaranya melalui Bimbingan Teknis Layanan ISBN. Sumber : https://www.kompasiana.com/mallawa/633e672efdf1c540f20851d2/kinos-pusbiola-bersama-tim-penerbitan-dewan-perwakilan-daerah-ri-membangun-sinergitas

Ketua Badan Kerja Sama parlemen (BKSP) DPD RI Sylviana Murni mendampingi Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Federasi Rusia Valentina I. Matvienko beserta rombongan Delegasi Rusia berziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata. Menurut Sylviana Murni, meskipun di tengah kesibukannya pada acara the 8th G20 Parliamentary Speakers Summit, Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Federasi Rusia Valentina I. Matvienko menyempatkan diri melakukan ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Kalibata dan hal itu sudah menjadi agenda dan rutinitasnya ketika berkunjung ke negara lainnya. “Kami sangat mengapresiasi delegasi Parlemen dari Rusia mau menyempatkan diri berziarah ke makam pahlawan kita, dan menurut beliau itu sudah menjadi tradisi dan rutininas beliau ketika mengunjungi berbagai negara lain, kita tahu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya,” ucap Sylviana Murni, di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, Kamis (6/10/22). Senator yang kerap disapa Mpok Sylvi itu mengungkapkan kedatangan delegasi Rusia dalam rangka menghadiri kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) pada Rabu-Jumat, 5-7 Oktober 2022 di Jakarta. “Kita BKSP DPD RI akan terus melakukan pertemuan bilateral salah satunya dengan Rusia, di sini kita akan ada tukar informasi, sinergisitas antara BKSP DPD dan BKSAP DPR kerjasama dan ke depan bisa membawa investor ke Indonesia,” ungkapnya. Pada kesempatan itu, Sylviana Murni menambahkan bahwa BKSP DPD RI sudah menjalin hubungan yang sangat baik dengan Parlemen Rusia, dan saling melakukan kunjungan beberapa kali. “Menurut saya BKSAP DPR dan BKSP DPD satu suara dan bersinergi ketika kita menjadi representasi perwakilan parlemen dengan parlemen di luar negeri, dan hubungan kita dengan BKSAP DPR sangat baik. Ke depan akan kita lanjutkan hal baik ini dan turut menyukseskan gelaran 8th G20 Parliamentary Speakers Summit ini,” pungkasnya. Sumber : https://m.merdekanews.co/read/18031/BKSP-DPD-RI-Bersama-Ketua-Dewan-Federasi-Majelis-Federal-Federasi-Rusia-Ziarah-ke-Taman-Makam-Pahlawan-Nasional-Kalibata

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai pemerintah belum memiliki langkah antisipatif menghadapi ancaman resesi ekonomi dunia yang diprediksi terjadi tahun depan. "Saya belum melihat strategi dan langkah-langkah konkret pemerintah dalam menghadapi ancaman krisis atau resesi dunia yang semakin nyata," tutur LaNyalla pada Kamis (6/10/2022). Menurut dia, salah satu indikasi ancaman resesi global adalah kenaikan suku bunga acuan yang ditetapkan bank sentral di seluruh dunia. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, krisis sovereign debt atau hutang negara, khususnya di negara-negara berkembang saat ini semakin meninggi. Gejolak harga-harga komoditi pangan dan energi juga semakin tidak terkendali. Gandum yang menjadi komoditas utama food crisis semakin sulit untuk didapat. Padahal, ancaman bahaya kelaparan karena risiko pangan diprediksi akan terus meningkat pesat di Benua Afrika bagian Timur dan Benua Afrika bagian Barat. "Saya melihat kegelisahan di tingkat akar rumput. Sebab, kelangkaan pangan di pasar-pasar tradisional hingga saat ini terus berlangsung," tutur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Survei terbaru Bloomberg memperlihatkan Indonesia masuk negara Asia yang berpotensi mengalami resesi ekonomi. Dari daftar 15 negara Asia yang berpotensi mengalami resesi ekonomi dunia, Indonesia berada di peringkat 14. Resesi adalah situasi yang terjadi ketika produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi suatu negara negatif selama dua kuartal berturut-turut. Indonesia pernah mengalaminya pada tahun 2020 silam dan risiko ini tidak boleh disepelekan karena dampaknya akan sangat nyata menimpa masyarakat. Jika suatu negara mengalami resesi, maka dampaknya ke masyarakat adalah sulitnya memperoleh barang-barang dari sisi keterjangkauan harga karena harga barang melambung tinggi. Dampak selanjutnya, adalah banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kenaikan harga bahan baku pada tingkat produsen. Di sisi lain, permintaan atau konsumsi dari masyarakat akan menurun, sehingga terjadi penurunan omzet. Hal ini mengakibatkan perusahaan akan menekan biaya produksi dengan cara menekan biaya upah tenaga kerja dan menghentikan sementara serapan tenaga kerja. Sumber : https://jakarta.tribunnews.com/2022/10/06/ketua-dpd-ri-nilai-pemerintah-gagap-siapkan-jurus-antisipasi-resesi-ekonomi-dunia-tahun-depan

Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) lalukan kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung KPU, Selasa (4/10/2022). Kunjungan itu dilakukan untuk mendapatkan penjelasan terkait proses Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota (DPD). Hasyim menyampaikan bahwa beberapa strategi terkait proses pencalonan DPD seperti penggunaan formulir daftar dukungan dengan format yang sama pada Pemilu 2019. Apakah memenuhi syarat sebelum melakukan pendaftaran hingga penggunaan Kartu Keluarga (KK) sebagai alternatif KTP-el. Hasyim menyebutkan, terkait pemanfaatan sistem informasi pencalonan DPD yang akan menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). “Jadi bukan Sipol, tapi Silon untuk pencalonan DPD,” ujar Hasyim dalam keterangannya, Selasa (4/10/2022). Sebelumnya, anggota KPU Betty Epsilon Idroos menyampaikan, adanya proses tanggapan masyarakat terkait syarat dukungan yang akan disampaikan calon individu. "Dan juga disampaikan pengungkit faktual dengan metode sampling," ucap Betty. Fokus Urus Jakarta Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mau berkomentar siapa calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024-2029 yang pas untuk mendampingi dirinya di Pemilu tahun depan. Anies mengaku, di sisa masa jabatannya sebagai orang orang nomor satu di Jakarta ingin fokus dengan urusan dan masalah yang ada di Jakarta. "Sesudah itu baru berbicara fase berikutnya," kata Anies di lantai 6 gedung Kompas Rabu (5/10/2022). Anies mengapresiasi partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang sudah mengusung namanya sebagai calon orang nomor satu di Indonesia di pesta demokrasi 2024 mendatang. Anies juga tidak mau berkomentar keriteria Cawapres yang bagus untuk mendampinginya di Pilpres 2024 karena belum saatnya berbicara. "Sejak Senin sampai sekarang belum memikirkan dan belum membahas, nanti saja waktu masih panjang," tuturnya. Mantan Menteri Pendidikan dan Budaya itu menambahkan, ketika tugasya di Jakarta telah berakhir pada Minggu (16/10/2022) ia akan berbicara soal Pilpres termasuk sosok Cawapresnya. "Mudah-mudahan yang lain begitu juga pandangannya nanti," tegas Anies. Sumber : https://wartakota.tribunnews.com/2022/10/05/dpd-ri-bersama-kpu-membahas-isu-strategis-pencalonan-perseorangan-di-pemili-2024?page=1

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyambut kedatangan Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Rusia Valentina I Matvienko di Bandara Soekarno-Hatta, Banten (05/10/2022). Penyambutan yang dilakukan Sultan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan upaya DPD RI dalam menjaga hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Rusia, terutama antara DPD RI dengan Dewan Federasi Majelis Federal Rusia. "Kenapa kita dari pimpinan langsung menjemput Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Rusia, karena kita ingin menjaga hubungan baik dengan Rusia. Apalagi Ibu Valentina merupakan tokoh yang berpengaruh di Rusia," ucap Sultan. DPD RI, lanjut Sultan, akan terus berupaya menjalin peningkatan kerja sama bilateral dengan Rusia, terutama terkait investasi di daerah. Dirinya optimis, peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Rusia dapat terbangun melalui DPD RI karena antar kedua negara telah memiliki hubungan baik yang sudah sangat lama. "Kita punya beberapa agenda. Kita memanfaatkan waktu yang sangat singkat untuk menunjukkan bahwa agenda strategis harus selalu dijaga dan dibangun dengan Rusia. Karena hubungan kita sudah sangat lama, yang dibangun oleh presiden pertama kita," jelas Sultan yang juga Senator dari Bengkulu ini. Menurut Sultan, terkait pembangunan ekonomi di Indonesia, Rusia harus mampu dijadikan sebagai mitra strategis. Karena negara-negara besar saat ini memiliki pengaruh terhadap kondisi politik dan ekonomi global, salah satunya adalah negara Rusia. Hal tersebut dinilai akan berdampak positif terhadap upaya pengembangan ekonomi di Indonesia. "Saat ini politik global hari ini termasuk ekonomi global, sangat dipengaruhi negara besar, salah satunya Rusia. Oleh karena itu, Rusia harus dapat menjadi mitra strategis untuk kepentingan ekonomi kita," jelasnya. Sumber : https://m.merdekanews.co/read/18022/Jaga-Hubungan-Baik-Dengan-Rusia-Sultan-B-Najamudin-Sambut-Kedatangan-Ketua-Dewan-Federasi-Majelis-Federal-Rusia

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin menyambut baik deklarasi Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem) yang sejak dini mengumumkan bakal Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan. "Sebagai lembaga yang berperan dalam regenerasi kepemimpinan bangsa, kami mengapresiasi preferensi Partai Nasdem dalam mencapreskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Setidaknya hal ini dapat memenuhi kebutuhan literasi figur politik bagi masyarakat dalam menguji dan menilai integritas, kapasitas serta kapabilitas calon pemimpinnya sejak awal", ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (05/10/2022). Dalam sistem politik multi partai, kata Sultan, Kita membutuhkan partai politik dengan kepercayaan diri dan keberanian politik seperti yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Ini tentu sangat baik dan merupakan angin segar bagi masa depan demokrasi Indonesia. "Negara Demokrasi dengan sistem presidensial seperti Indonesia sangat membutuhkan proses rekruitmen dan seleksi kepemimpinan politik Nasional yang ketat. Sehingga rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara tidak justru diberikan pilihan yang tidak memenuhi syarat kepemimpinan Nasional dan terbatas oleh partai politik", tegas Sultan. Lebih lanjut mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini meminta agar dalam proses nominasi calon pemimpin nasional yang penuh dengan dinamika politik ini tidak justru menimbulkan perpecahan sosial politik di tengah masyarakat. Partai politik harus mampu menjadi pionir bagi terwujudnya proses politik yang damai dan menggembirakan bagi masyarakat. "Partai politik memiliki tugas konstitusional yang luhur dan besar dalam proses nominasi calon pemimpin bangsa. Kami percaya semua partai politik memiliki kandidat bakal capres yang sama baik kualitasnya, sehingga sangat tidak elok jika dalam proses nominasi politik capres ini, terjadi dinamika politik yang tidak kondusif bagi situasi sosial dan ekonomi nasional", tutupnya. Sumber: https://www.mjnews.id/2022/10/sambut-baik-pencapresan-anies-sultan.html

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan pertemuan dengan delegasi Dewan Majelis Federal Rusia untuk membahas berbagai agenda, termasuk kunjungan Presiden Vladimir Putin ke KTT G20 di Bali pada November mendatang. Pertemuan dilakukan di Tugu Kunstkring Paleis Resto, Menteng, Jakarta pada Rabu (5/10) pukul 20.00 WIB. Rombongan delegasi Rusia dipimpin oleh Ketua Dewan Majelis Federal Valentina Matvienko, yang diyakini sebagai orang terpenting nomor 2 di negara tersebut. Matvienko didampingi Senator Vladimir Dzhabarov selaku Wakil Ketua Komite Urusan Luar Negeri, Kepala Staf Dewan Federasi Gennady Golov, dan para pejabat lain dari Dewan Federasi, Duma Negara, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar Rusia di Jakarta. Kunjungan mereka disambut langsung oleh Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua DPD Periode 2017-2019 Oesman Sapta Odang atau OSO, serta sejumlah senator lainnya. Termasuk Ketua Komite I DPD Andiara Aprilia Hikmat, Ketua Komite III DPD Hasan Basri, Ketua Komite IV DPD Elviana, dan Ketua BKSP DPD Sylviana Murni. Usai pertemuan, Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan, kunjungan delegasi senator Rusia ke instansinya sangat berarti untuk kemajuan Indonesia. Kunjungan ini tidak lepas dari sejarah kedekatan dua negara. Lebih lanjut, ia menyebut, pertemuan tersebut membahas berbagai isu, mulai dari ketahanan pangan, energi, situasi politik internasional, misi perdamaian, hingga rencana kedatangan Presiden Rusia Vladmir Putin ke Indonesia. "Apa kebijakan atau rahasia Parlemen Rusia, hingga punya ketahanan pangan dan energi, yang begitu baik. Bahkan, mereka siap di embargo oleh negara lain. Menurut kami, itu poin yang berharga (untuk Indonesia)," kata Senator dari Provinsi Bengkulu itu. Dalam pertemuan itu, sambung dia, pihak Rusia juga mengundang DPD RI untuk berkunjung guna melanjutkan perbincangan. "Banyak sekali kerjasama lintas sektor yang di tawarkan Rusia," ujar Sultan. Terkait dengan rencana kedatangan Putin di KTT G20, Sultan mengatakan, pihak Rusia belum bisa memastikannya. Namun mereka mengatakan, Putin memberi perhatian besar terhadap Indinesia. Sumber : https://politik.rmol.id/read/2022/10/06/549877/bertemu-senator-rusia-dpd-ri-bahas-ketahanan-pangan-hingga-kunjungan-putin