Baru saja dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, namun Heru Budi Hartono sudah banyak mendapat pengarahan dari bebagai pihak. Satu di antaranya dari Anggota DPD RI Sylviana Murni. Sosok calon wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017 itu memberi masukkan agar melanjutkan program kerja Anies Baswedan. Anggota DPD RI Sylviana Murni berharap Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bisa meneruskan program Anies Baswedan yang baik. Anggota DPD RI Sylviana Murni turut menanggapi dilantiknya Heru Budi Hartono menjadi Pejabat Gubernur DKI Jakarta. Menurut wanita yang pernah menjadi calon wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017 itu, Heru bukan orang baru di Jakarta dan sudah memahami persoalan ibukota. "Jadi harapan Bapak Presiden menunjuk Bapak Heru juga memang karena perlu ada percepatan-percepatan," kata Sylviana di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (17/10/2022). "Kalau dengan percepatan itu kita sesuai dengan tagline-nya gubernur lama ya bagaimana kita melakukan kolaborasi, bagaimana kita melakukan akselerasi, dan elevasi," sambungnya. Menurut Sylviana, Heru memiliki pengamanan berkarier di wilayah pemerintahan DKI Jakarta dalam berbagai aspek. "Menurut saya ya pas, karena dia bukan orang baru yang ujug-ujug datang ke Jakarta, bukan. Dia pun sudah di Jakarta, pernah juga menangani masalah berbagai hal, artinya jabatan karirnya juga zig-zag ya," ungkapnya. Sylviana juga menyebut, Heru pernah mengurusi tata ruang wilayah, mengikuti tugas gubernur, menjadi pengelola keuangan APBD hingga didapuk menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Atas dilantiknya Heru menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta dorong agar ia mampu selesaikan masalah banjir dalam kurun waktu 2,5 tahun. Menanggapi hal itu, Sylviana berpesan agar Heru tetap mengikuti master plan yang telah dirancang untuk pembangunan Kota Jakarta dalam jangka panjang. "Menurut saya, itu memang salah satunya. Banjir, macet, pemberdayaan masyarakat itu penting sekali. Tapi saya pesan, begini, kita kan sudah mempunyai masterplan. Siapa pun gubernurnya ikuti masterplan yang ada dengan inovasi, modifikasi, verifikasi, itu penting sekali," ujarnya. Tak hanya itu, Sylviana juga meminta agar Heru dapat menindaklanjuti program-program yang telah dilakukan gubernur sebelumnya dengan kondisi saat ini. "Saya mengira Bapak Heru ini open mind ya, mau mendengar masukan-masukan, bahkan beliau sudah akan mencoba mencari waktu terus pada kesempatan pertama untuk bertemu senior-seniornya," ungkapnya. "Saya kebetulan adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta, saya insyaAllah memberikan masukan dengan teman-teman para senior bagaimana kami bisa memberikan masukan mengenai ini kan ada kita punya master plan, master plan itu perlu apa, perlu apa, untuk disesuaikan dan dimodifikasi lewat dialog saja," tandasnya. (https://manado.tribunnews.com/2022/10/18/ingat-sylvianamurni-dulu-gagal-jadi-wagub-dki-kini-anggota-dpd-ri-beri-masukkan-ke-heru-budi)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian melantik Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk menggantikan Anies Baswedan yang sudah purna tugas pada Minggu (16/10) kemarin. Senator DKI Jakarta, Dailami Firdaus menilai rekam jejak yang dimiliki Heru mampu melanjutkan kepemimpinan sebagai PJ Gubernur dengan tetap mengutamakan keharmonisan di Kota Jakarta. “Selamat menjalankan tugas untuk Pak Heru, dengan rekam jejak yang dimiliki saya berharap beliau mampu melanjutkan kepemimpinan di DKI Jakarta yang sudah baik dengan tetap mengutamakan keharmonisan,” ujar Dailami dalam keterangan tertulis, Senin (17/10/2022). Dengan cara kerja yang religius dan humanis, Dailami meyakini Heru akan mampu menciptakan keharmonisan, sehingga program-program yang akan dijalankan bisa terlaksana dengan baik. “Religius dan humanis, saya rasa dua kata itu jika dijalankan dengan baik akan mampu menumbuhkan keharmonisan, baik di lingkungan kerja pemprov DKI Jakarta maupun di lingkungan masyarakat, kalau semuanya harmonis kan kerjanya juga jadi enak,” kata Dailami. Dailami juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang sudah bekerja dengan sangat baik membangun Jakarta. “Saya juga mengucapkan terimakasih ke Pak Anies Baswedan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat baik membangun Jakarta, terutama dengan mengedepankan nilai kemanusiaan selama memimpin jakarta,” ungkap Dailami. Heru yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara, Kepala Biro KDH dan birokrasi lain di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diyakini mampu melanjutkan roda pemerintahan di DKI Jakarta dengan baik. Nama Heru Budi Hartono dipilih oleh Presiden Joko Widodo setelah mendengar pertimbangan Wakil Presiden Ma’aruf Amin, dan Tim Penilai Akhir (TPA) pada Jum’at (7/10/2022) lalu. Sumber : https://kosadata.com/kiwari/politik/2022/10/17/16669/heru-dilantik-jadi-pj-gubernur-dki-pesan-senator-utamakan-keharmonisan/

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan jika setiap daerah menggunakan produk dan jasa lokal, maka pertumbuhan ekonomi akan bergerak terus dan stabil. Menurut LaNyalla, hal tersebut merupakan upaya antisipasi menghadapi resesi dunia yang diprediksi akan terjadi tahun 2023. "Makanya saya mengajak para kepala daerah untuk menggenjot produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah masing-masing. Dorongan kepala daerah menghidupkan UMKM dengan kebijakan atau regulasi yang tepat merupakan sebuah langkah penting," ucap LaNyalla dalam keterangannya, Minggu (16/10/2022). Menurutnya, jika setiap daerah tidak memiliki kesiapan sejak dini, ekonomi akan kolaps oleh ancaman resesi. Tentu yang paling terdampak adalah masyarakat menengah ke bawah, bukan para pejabat. "Di sinilah perlunya kepala-kepala daerah untuk terus memberdayakan UMKM di daerah masing-masing sehingga masyarakat tetap memiliki aktivitas keekonomian," lanjut dia. LaNyalla juga mengapresiasi beberapa daerah, salah satunya Jawa Tengah yang terus menggenjot realisasi belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemanfaatan produk dalam negeri. Dikatakan Senator asal Jawa Timur itu kualitas produk lokal masih belum optimal, namun ini tentu menjadi pekerjaan rumah Pemda untuk terus meningkatkan kualitas, sehingga pada masanya nanti produk lokal akan bisa bermain di pasar global. "UMKM harus terus didampingi prosesnya, dengan melakukan kurasi supaya kualitas dan kontinuitasnya bisa terjaga. Termasuk keberlanjutannya dalam hal pemasaran," ucap LaNyalla. Ia pun memberi contoh yang dilakukan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur yang membuka Rumah Kurasi di beberapa daerah di Jatim. Sumbetr : https://news.detik.com/berita/d-6351362/lanyalla-ajak-kepala-daerah-genjot-produksi-umkm.

Setjen DPD RI melaksanakan Rapat Kerja dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan/Program Triwulan I-III dan Rencana Triwulan IV Tahun 2022 pada tanggal 9 sd. 11 Oktober 2022, bertempat di JSI Resort Bogor. Raker ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, Deputi Administrasi, Deputi Persidangan, Pimpinan Biro/Pusat, serta Pimpinan seluruh Kantor Daerah. Raker dibuka dan dipandu oleh Sekjen. Masing-masing Deputi bersama Pimpinan Biro/Pusat memberikan paparan terkait pelaksanaan program/kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan dalam tahun 2022. Selain itu, pimpinan Kantor Daerah di 34 provinsi hadir untuk menyampaikan berbagai isu yang dihadapi dan bersama-sama merumuskan solusi terhadap isu-isu tersebut. Raker ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai program/kegiatan yang telah dilaksanakan, memonitor implementasi eksisting, dan merencanakan implementasi mendatang. Melalui perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang baik, Setjen DPD RI berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung tugas dan fungsi lembaga negara DPD RI. (Hairun)

Heru Budi Hartono dipastikan dipilih Presiden Joko WIdodo (Jokowi) sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan yang akan purnatugas 16 Oktober 2022. Tentunya dukungan publik menjadi salah satu hal yang krusial bagi Pj Gubernur DKI Jakarta selama dua tahun nanti memimpin Jakarta. Dukungan publik itu bisa diraih salah satunya dengan melanjutkan berbagai kemajuan yang selama lima tahun ini sudah dirasakan warga dan mampu mengimplementasi paradigma pembangunan Jakarta yang selama lima tahun ini sudah ramah. Anggota DPD RI atau Senator Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, Pj Gubernur diharapkan mampu menyelami paradigma pembangunan yang selama lima tahun ini bersemai dengan sangat baik di Jakarta. Salah satu corak utama pembangunan di Jakarta yang dampaknya begitu dirasakan warga adalah pembangunan yang ramah terhadap mereka yang terpinggirkan dan dipinggirkan oleh dinamika kemajuan sebuah kota besar. “Saya mengucapkan selamat kepada Pak Heru Budi Hartono yang telah dipilih Presiden sebagai Pj Gubernur Jakarta. Semoga amanah. Sebagai senator saya berharap semua kemajuan yang selama lima tahun ini dirasakan warga dapat dilanjutkan. Saat ini, wajah pembangunan di Jakarta sudah semakin ramah. Contoh konkretnya bisa dilihat dari apa yang sekarang terjadi di Kampung Susun Akuarium atau di Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, Jatinegara yang menjadi hunian baru eks warga Jakarta yang dulu digusur. Wajah pembangunan Jakarta juga bisa dilihat dari kampung-kampung kota yang saat ini sedang ditata dan diberdayakan lewat program Community Action Plan,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (10/10). Menurut Fahira, dengan segala pengalaman terutama saat bertugas di Pemprov DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dipastikan memahami persoalan Jakarta. Namun, selama lima tahun terakhir ini terjadi transformasi paradigma pembangunan di Jakarta yang coraknya berbeda dari sebelumnya. Paradigma pembangunan yang lebih ramah, berkeadilan dan menempatkan warga sebagai kreator terbukti mampu mendapat dukungan warga secara luas dan menghasilkan akselerasi serta kemajuan yang langsung dirasakan warga. Misalnya saja, kebijakan subsidi air bersih kepada warga Jakarta dari semula Rp 32.000 per meter kubik menjadi Rp 3.500 per meter kubik adalah bentuk keberpihakan yang nyata. Contoh lainnya, pemerataan hasil pembangunan, mulai dari konektivitas transportasi, air bersih, kesehatan, pangan di Kepulauan Seribu yang kini mulai terealisasi. ”Saya mengajak warga Jakarta mendukung Pak Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur dengan ikut memastikan bahwa beliau melanjutkan paradigma pembangunan yang lebih ramah, berkeadilan dan menempatkan warga sebagai kreator. Sebagai pemangku kepentingan utama di Jakarta, kita sebagai warga berkewajiban saling bahu membahu, gotong royong, dan saling mengisi agar Jakarta tetap berada di dalam lintasan kemajuan menuju kota global dunia,” pungkas Fahira Idris.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mencita-citakan Indonesia masa depan adalah negara yang menjadi Lumbung Pangan Dunia dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif iklim, kesuburan tanah, dan potensi lautnya. Indonesia juga diharapkan menjadi harapan hidup penduduk bumi dengan penyediaan Oksigen melalui Biodiversity Hutan dan menjadi surga pariwisata alam natural di dunia. "Inilah yang sekarang saya kampanyekan, untuk menata ulang Indonesia, agar Negara kembali berdaulat, berdikari dan mandiri. Agar cita-cita itu bisa diwujudkan," kata LaNyalla saat bertemu perwakilan Kadin dalam kunjungan kerjanya di Singapura, Rabu (12/10/2022). Hadir juga dalam kesempatan itu Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, perwakilan atase ekonomi, atase perdagangan & perwakilan BKPM. Menurut LaNyalla, Indonesia sebenarnya negara kaya raya karena memiliki keunggulan Komparatif Sumber Daya Alam dan Biodiversity Hutan serta iklim dan tanah yang subur serta hasil laut yang melimpah. [image]LaNyalla-soal-resesi-ekonomi-dunia.jpg[/image] "Namun sejak tahun 80-an, ada upaya sistematis yang membuat negara harus melepaskan diri dari penguasaan atas Sumber Daya Alam dan cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak," ucap Senator asal Jawa Timur itu. Bahkan, lanjutnya, negara seolah dipaksa untuk menyerahkan penguasaan SDA kepada Swasta Nasional maupun Swasta Asing, atau share holder antara mereka. Sehingga tidak ada lagi pemisahan yang tegas antara public goods dan commercial goods atau kuasi di antara keduanya. "Negara ibaratnya hanya sebagai “host” atau master of ceremony alias “MC” untuk investor yang akan mengeruk Sumber Daya Alam dan lahan hutan di Indonesia." "Hal itu dilakukan hanya demi angka Pertumbuhan Ekonomi yang ekuivalen dengan Tax Ratio. Padahal seharusnya Negara dengan keunggulan Komparatif seperti Indonesia, lebih mengutamakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," paparnya. Menurut LaNyalla, hal itu merupakan kesalahan paradigma. Sehingga banyak sekali “Paradoksal” yang terjadi di Indonesia. Dimana negara yang kaya raya dengan sumber daya alam ini, justru memiliki ratusan juta penduduk miskin dan rentan miskin. Sementara segelintir orang menjadi sangat kaya raya. Puncak dari kesalahan sistem itu terjadi saat Indonesia melakukan Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, dimana telah mengganti isi pasal-pasal Konstitusi Indonesia lebih dari 95 persen. [image]La Nyalla3.jpg[/image] "Akibatnya Indonesia sudah meninggalkan Konsep Bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa." "Kita justru menjabarkan ideologi baru, bukan lagi Pancasila, tetapi Individualisme dan Liberalisme. Karena itu hari ini Indonesia menjadi negara dengan sistem ekonomi Kapitalis Liberal," tuturnya. Oleh karena itu, di berbagai kesempatan, dirinya selalu mengkampanyekan untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat bagi anak cucu. "Arah perjalanan bangsa ini semakin menjauh dari cita-cita yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila." "Agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Agar tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya. Agar kita tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan karakter," ungkap dia. Sumber : https://jakarta.tribunnews.com/2022/10/12/ketua-dpd-ri-bicara-cita-cita-masa-depan-indonesia-saat-bertemu-dubes-kadin-di-singapura.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan dependensi Indonesia pada ketersediaan lapangan pekerjaan di luar negeri merupakan akibat dari salah sistem dan salah urus dalam penyelenggaraan negara. “Masalah besar di negeri kita adalah krisis keadilan. Kalau saja negara kita dijalankan secara adil dan benar, maka tidak perlu warga Indonesia merantau ke negara lain untuk mencari nafkah,” ucap Lanyalla dalam acara tatap muka dengan komunitas diaspora Indonesia di Kedutaan Besar RI di Singapura, Selasa (11/10/2022). Ditegaskannya, jika negara Indonesia dijalankan sesuai konstitusi asli, maka bangsa ini mampu menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Sehingga tidak perlu lagi ada diaspora Indonesia dan juga para pekerja migran di berbagai negara lain. "Fakta hari ini menunjukkan bahwa banyaknya TKI di luar negeri dianggap sebagai keberhasilan, karena ada jargon semu yang menghibur mereka sebagai pahlawan devisa," kata LaNyalla dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari 26 organisasi profesi, termasuk para pengusaha Indonesia, komunitas mahasiswa dan pimpinan KBRI Singapura. “Tapi di balik jargon pelipur lara itu sebetulnya yang terjadi adalah kita belum berdaulat dalam penyediaan lapangan pekerjaan yang layak di negeri sendiri, karena masih tinggi ketergantungan kita pada peluang pekerjaan di negara lain,” tambahnya. Padahal, lanjut LaNyalla, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Ironisnya, kekayaan sumber daya alam itu tidak paralel dengan kesejahteraan rakyat. "Negerinya kaya, rakyatnya banyak yang masih miskin,” kata LaNyalla. Penyebab dari kondisi paradoksal tersebut, menurut LaNyalla, adalah karena salah sistem dan salah urus. Salah sistem, karena dilanggengkannya sistem oligarki politik dan oligarki ekonomi yang terus menyengsarakan rakyat. Tapi para penikmat oligarki terus bersikap defensif dan menghalangi berbagai upaya pencarian keadilan dan upaya perbaikan sistem ketatanegaraan kita. “Salah urus, karena banyak pengambil keputusan tingkat tinggi di bidang politik dan ekonomi di negeri kita ternyata bukanlah putra-putri terbaik bangsa. Karena bukannya merit system yang dipakai melainkan transaksi politik-ekonomi yang dijadikan tradisi,” tegasnya Dikatakan LaNyalla, dua kesalahan itu adalah akibat dari amandemen konstitusi yang bermotivasi kepentingan ekonomi kelompok oligarki, sehingga UUD 1945 sudah lenyap. "Amandemen konstitusi telah mengubah 95 persen konten UUD yang asli. Dan yang kita miliki sekarang adalah UUD yang baru sama sekali, bukan lagi UUD 1945 yang di atasnya NKRI didirikan,” tukas Ketua DPD RI yang sedang melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi warga Indonesia di Singapura. Ia menambahkan bahwa salah sistem dan salah urus itulah juga yang menyuburkan mafia-mafia di bidang hukum, seperti yang terjadi sekarang di negeri ini. Industri hukum merajalela, dimana hukum ditegakkan tajam ke bawah, tumpul ke atas serta tajam ke lawan, tumpul ke kawan. "Karena itu rakyat harus bersuara dan komunitas intelektual, termasuk para mahasiswa, perlu mengeraskan suara agar keadilan ditegakkan. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan dan pemilik abadi negara kita. Rakyat bukanlah obyek garapan, bukan pula kuda tunggangan," ujarnya lagi. Oleh karena itulah, lanjutnya, DPD RI terus berjuang agar rakyat di semua daerah di Indonesia bisa mendapat keadilan. Harapan LaNyalla, para profesional dan mahasiswa Indonesia di Singapura bisa memahami pesan-pesan tersebut dalam gambaran besarnya, dan melihat pesan-pesan itu dengan teleskop keadilan. Sehingga mampu meneropong nasib bangsa kita jauh ke depan. “Sebab kalau generasi muda tidak ikut memperbaiki kondisi bangsa kita sekarang, maka negeri kita di masa depan akan lebih menyedihkan lagi. Jangan-jangan oligarki politik dan ekonomi itu nanti didakwa sebagai biang kerok kehancuran dan ambruknya negara kita,” tandasnya. “Karena itu diaspora Indonesia, termasuk para profesional dan adik-adik mahasiswa, jangan tinggal diam. Perlu memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan-gagasan positif, sesuai pengalaman bekerja dan belajar di sini, untuk memperbaiki salah sistem dan salah urus yang saya uraikan tadi,” imbuh Ketua DPD RI. Usai berpidato, LaNyalla berinteraksi dengan para diaspora tersebut yang mengemukakan berbagai masalah dalam bidang perpajakan, klaim asuransi, serta keamanan pengiriman barang ke Indonesia. Masalah lain yang mengemuka dalam sesi interaksi tersebut adalah tentang dilema status kewarganegaraan bagi keturunan WNI yang menikah dengan warga asing. Selain itu, pungutan liar di Indonesia juga merupakan bagian dari keluhan para pelaku usaha dalam komunitas diaspora di Singapura. (https://jakarta.tribunnews.com/2022/10/12/ketua-dpd-ri-nilai-salah-sistem-dan-salah-urus-jadi-penyebab-indonesia-tergantung-pada-negara-lain.)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengeluarkan 9 rekomendasi atas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada Sidang Paripurna RI ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023. Rekomendasi ini dirilis bertepatan dengan masa akhir tugas Panitia Khusus (Pansus) BLBI DPD RI pada Jumat, 7 Oktober 2022. Salah satu dari poin rekomendasinya yakni ketidakwajaran dalam penjualan Aset BCA dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sebanyak 9 rekomendasi tersebut tertuang dalam ‘Keputusan DPD RI Nomor 18/DPD RI/I/2022-2023 tentang, Rekomendasi atas Hasil Pelaksanaan Tugas Pansus BLBI. Adapun rekomendasi ini diteken Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan tiga Wakil Ketua yakni Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B. Najamudin. Poin pertama rekomendasi tersebut menyatakan Pansus BLBI DPD RI telah menemukan beban APBN pada tahun ini yang berupa pembayaran bunga obligasi rekap BLBI senilai Rp47,78 triliun per September 2022. “Karenanya dalam rekomendasi selanjutnya, Pansus BLBI DPD RI meminta Pemerintah yang dimaksud adalah Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan untuk menampilkan informasi mengenai kode surat berharga negara yang berkaitan dengan BLBI sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melalui siaran pers, Senin (10/10/2022) malam. Kedua, Pansus BLBI DPD RI juga menemukan adanya ketidakwajaran (irregularity) dalam proses penjualan aset BCA dari BPPN kepada pembeli baru. Ketiga, Pansus BLBI DPD RI menemukan adanya ketidakwajaran saat BCA dikelola oleh tim kuasa direksi yang ditunjuk oleh Pemerintah. "Keempat, Pansus BLBI DPD RI menyatakan hasil temuan audit BPK mengenai temuan BLBI belum ada tindak lanjut oleh pemerintah yang diduga adanya indikasi tindak pidana korupsi," kata LaNyalla. Poin Kelima, menyatakan atas kerja Tim Satgas BLBI yang dibentuk oleh pemerintah yang akan berakhir pada akhir tahun 2023, untuk melakukan penagihan terhadap pihak perbankan atas penunggakan kewajibannya. Karena itu, diperlukan peningkatan kewenangan yang diberikan untuk melakukan langkah-langkah yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk dapat menuntaskan pengembalian utang perbankan tersebut. Keenam, Pimpinan DPD RI telah diminta oleh Pansus BLBI untuk membentuk Pansus Baru dalam rangka menindaklanjuti hasil kerja Pansus BLBI DPD RI yang belum tuntas dan berakhir pada tanggal 8 Oktober 2022. "Ketujuh, Pansus baru perlu berkoordinasi dengan peran Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, dan lain-lain untuk menindaklanjuti penuntasan kasus BLBI." Kedelapan, kata LaNyalla, rekomendasi tersebut dibuat Pansus BLBI DPD berdasarkan hasil pembahasan dan penelaahan yang dilakukan oleh Pansus BLBI DPD RI melalui Rapat Pleno, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum dan Focus Group Discussion (FGD) serta Rapat Konsultasi dengan BPK RI yang berlangsung sejak masa kerja Pansus sebagaimana hasil Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun Sidang 2021-2022 tanggal 11 Januari 2022. Terakhir, LaNyalla menegaskan rekomendasi Pansus BLBI DPD RI terhadap Penuntasan Kasus BLBI disusun sebagai bentuk pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPD RI terhadap akuntabilitas keuangan Negara. "Harapannya dengan Rekomendasi DPD RI ini, penuntasan kasus BLBI oleh Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara atas BLBI dapat semakin terlaksana secara akuntabel dan profesional." (https://nasional.sindonews.com/read/909447/12/kasus-blbi-dpd-keluarkan-9-rekomendasi-1665468645)

Anggota DPD RI Sylviana Murni mengapresiasi kinerja Anies Baswedan saat memimpin DKI Jakarta selama periode 2017-2022. "Saya cukup mengagumi beliau, walaupun mantan kompetitor saya pada Pilkada DKI tahun 2017," katanya dihubungi di Jakarta, Senin. Dia menegaskan Anies tidak pernah mengklaim kesuksesan pembangunan DKI Jakarta adalah kerja sendiri, tetapi merupakan hasil kerja tim dan kerja bersama. "Sebagai birokrat 31 tahun di Pemprov DKI Jakarta, saya mengikuti jalannya pemerintahan untuk tujuh orang gubernur," ungkapnya. Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI itu menjelaskan berbagai pihak telah mengagumi kinerja lima tahun kepemimpinan Anies Baswedan. Anies telah berhasil melaksanakan hampir 70 persen dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dia mencontohkan sejumlah program yang diselesaikan di antaranya Jakpreneur, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, pembebasan pajak bumi bangunan (PBB), penataan trotoar, dan transportasi terintegrasi. Apresiasi itu, kata dia, tersebut termasuk raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama empat tahun berturut-turut serta pelaksanaan vaksinasi di Jakarta tertinggi di Indonesia, bahkan saat ini telah mencapai di atas 100 persen. Sylviana menjelaskan dalam program penataan kampung, Anies telah menata tiga kampung kota di DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan "community action Plan". Dia menjelaskan warga terlibat aktif untuk memberikan masukan atas desain hunian. Selain itu, Pemprov DKI melibatkan para ahli hukum dan perumahan untuk membantu merumuskan skema pengelolaan dan pemanfaatan kampung susun yang berfokus pada warga. Ia mengatakan pembangunan tiga kampung kota, yakni Kampung Susun Akuarium, Kampung Susun Eks Bukit Duri, dan Kampung Susun Kunir sebagai wujud komitmen untuk memastikan warga mendapatkan hunian yang layak ketika tempat tinggal mereka harus direlokasi untuk kepentingan publik. Menurut dia, persoalan puas atau tidak puas terhadap kinerja Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta merupakan hal yang lumrah terjadi. Namun berdasarkan hasil jejak pendapat yang pernah dilakukan sejumlah lembaga survei, mayoritas masyarakat DKI Jakarta merasa puas dengan kinerja dan pemenuhan janji politik Anies. Sumber : https://www.antaranews.com/berita/3169729/anggota-dpd-apresiasi-kinerja-anies-baswedan-pimpin-dki-jakarta

Keyakinan membuat kita semakin kuat, hanya keyakinan membuat orang akan percaya akan ada dan tiada, ada dan tiada adalah kata yang bisa abstrak dan bisa juga non abstrak, bisa gaib dan bisa juga bukan gaib, percaya dan bisa juga tidak percaya. Narasi ini membuat orang akan bertanya kenapa bisa lanyalla calon presiden 2024?, emang lanyalla punya partai apa?, emang lanyalla punya elektabilitasnya bagus?, sedangkan pemilihan presiden tinggal satu tahun lagi. Berbagai narasi ditujukan kepada nama tersebut, walaupun nama tersebut hingga kini tak pernah membalas apapun pesan yang membuat kita mendengar juga tentu miris, tapi itulah namanya politik, tak perlu kita “baper”, tak perlu menanggapi secara serius dan tak begitu penting kita mendengar suara apapun, tetapi politik kita tetap menjadikan semua itu adalah bagian dari koreksi, evaluasi dan lebih pada semua itu dinamika realitas politik. Lanyalla, selalu penulis gaungkan Ia adalah Api Nyallakan Indonesia, nama yang apik dan membingkai jutaan kehidupan kebaikan masa depan Indonesia. Doa dan sholat menjadi kekuatan Lanyalla dalam setiap perjalanan, Ia yakin dalam dunia realitas bahwa ia akan jadi presiden, presiden 2024 masih tanda – tanya, presiden 2024 adalah siapa?. Maka siapa saja, demokrasi Indonesia pasti ia ingin mau menjadi Presiden RI 2024. “Si fulan” juga ingin jadi presiden RI, anak yang dari timur Indonesia jauh disana, “si Frend” juga ingin jadi Presdien RI, apalagi nama besar AA Lanyalla Mahmud Mattalitti yang memiliki pengabdian tinggi, komitmen atas NKRI dan masa depan bangsa, masa kita harus ragu dalam setiap keyakinan hidup. Presiden Kedua RI Soeharto juga kita tidak tahu keturunan siapa, tapi akhirnya kita kenang 32 tahun memimpin bangsa ini, Joko Widodo adalah anak siapa juga tak pernah tahu, diam – diam bisa jadi Walikota, Gubernur hingga Presiden RI dua periode dan masih banyak anak negeri yang kita tidak tahu keturunan dari mana, akhirnya jadi Bupati, Walikota, Gubernur, Menteri – menteri dan apapun di negeri ini. Teori politik memberikan kita pilihan – pilihan politik, seni berpolitik dan narasi – narasi politik serta system kita sangat merdeka memberikan kesempatan kepada siapa saja termasuk Lanyalla yang juga berhak dicalonkan untuk Presiden RI 2024. Yakinlah bahwa Lanyalla sosok yang tepat dan menjadi pilihan politik untuk pemimpin pemberani, egaliter, menyatukan dan tahu betul nasib rakyat Indonesia. Gerakan Pengabdian Lanyalla dan Keyakinan Politik Dua unsur politik ini, kalau dilihat dari luar Lanyalla memiliki hal tersebut, dimana selain hadir sebagai pengabdi dengan memimpin lembaga rakyat, lembaga daerah dan Negara menjadikan dia akan pengabdianya. Sebagai Ketua dan Anggota DPD RI adalah satu lahan pengabdian untuk bangsa dan Negara, di tempat inilah ia terus memperjuangkan dan memutuskan sebagai tugas Negara untuk kepentingan banyak orang, rakyat dan Negara. Visi kebaikan bangsa menjadi visi besar lanyalla dalam pengabdianya, ia menjadi hari ini bukan karena ia penjahat, tetapi karena ia kerja dan keras keras, sehingga dia mengangkat dirinya menjadi terbaik, keyakinanyalah membangunkan pribadinya menjadi dermawan dan seorang yang sukses di dunia politik dan bisnisnya. Sosok Lanyalla, ia yakin “jadilah maka jadi”, Ia yakin akan menjadi ketua umum PSSI akhirnya jadi, ia yakin akan menjadi ketua DPD RI yang akhirnya jadi, maka iapun yakin 2024 akan jadilah presiden pemimpin Indonesia. Politik keyakinan adalah satu tradisi dan pemahaman bahwa politik tidak sekedar melihat tradisi rasional, tetapi keyakinan juga membuat setiap individu politik yang akan gagah dan percaya diri untuk membangun dan menggerakan satu perjuangan politik demi memenangkan niat, visi, tujuan ada misi politik untuk kepentingan banyak orang terutama rakyat negara. Lanyalla dan Rasionalitas Berpolitik Realitas politik sangat menjawab kalau Lanyalla for presiden 2024, gebrakan politik menjadi pembicaraan di berbagai tempat, sebagai calon presiden ia hadir bersama dengan rakyat hampir setiap saat dan deklarasi calon presiden dimana-mana. Beberapa lembaga survey juga mengangkat namanya sebagai calon presiden dan wakil presiden potensial 2024, citra politik semakin naik menjadi satu aitem competitor dengan calon – calon lain. Gambar – gambar besar menyebar di seluruh Indonesia, seakan – akan pilpres suda hari ini dan bahkan dukungan di berbagai tempat menjadikan inilah rasionalitas politik kita. Lanyalla siap menjadi calon presiden 2024, tak hanya keyakinan dan pengabdian, tetapi rasionalitas politik nasional sangat menjawab bahwa Lanyalla layak menjadi presiden republic Indonesia 2024. Visi dan cita – cita menjadikan lanyalla kuat dalam membangun Indonesia, lanyalla dari daerah untuk Indonesia yang lebih baik. Sumber : https://www.detikindonesia.co.id/pendidikan/teraju/lanyalla-for-president-cita-cita-pengabdian-keyakinan-dan-rasionalitas/2/