Siaran Pers No. 492/HM/KOMINFO/11/2022 Selasa, 1 November 2022 Tentang Hadiri HUT ke-18 DPD RI, Menkominfo Harap Jadi Katalisator Aspirasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merupakan lembaga yang lahir setelah reformasi di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengharapkan kiprah lembaga tinggi negara yang didirikan tanggal 1 Oktober 2004 itu makin kuat menjadi katalisator aspirasi daerah untuk kemajuan bangsa. “Selamat ulang tahun ke-18 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. DPD RI, satu lembaga negara anak kandung Reformasi Indonesia yang telah 18 tahun melaksanakan tugas dan karyanya bagi kemajuan negeri kita di era reformasi,” tuturnya saat menghadiri Pameran Filateli dan Penandatanganan Sampul Hari Pertama dalam rangkaian Peringatan HUT ke-18 DPD RI di Gedung Nusantara III, Komplek MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (01/11/2022). Menkominfo mengungkap sejarah pelantikan Ketua DPD RI Ir. Ginandjar Kartasasmita pada 1 Oktober 2004. Menurutnya, sejak itu peran dan fungsi DPD RI bagi kemajuan negeri mulai dituliskan. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengharapkan agar Pimpinan dan Anggota DPD RI, senantiasa mengawal aspirasi daerah di seluruh Indonesia. “DPD RI senantiasa menjadi jembatan dan katalisator perjuangan aspirasi rakyat secara khusus aspirasi daerah masing-masing kita secara nasional. Guna memastikan bahwa kebijakan dan program-program negara, baik yang dilaksanakan oleh Presiden dalam hal ini bersama kabinetnya maupun lembaga negara lainnya, termasuk lembaga Kuasi negara melaksanakan fungsi dan tugasnya demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat hingga ke seluruh pelosok tanah air,” ungkapnya. Menurut Menkominfo, peran dan tanggung jawab menjembatani kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi juga telah dijalankan lembaga yang dipimpinnya untuk mengatasi kesenjangan digital nasional. “Supaya semuanya mendapat manfaat yang sama untuk memastikan inklusivitas ruang digital nasional kita. Tugas yang penuh tantangan karena melaksanakan pembangunan infrastruktur digital hulu di wilayah yang selama ini tidak dilaksanakan oleh penyelenggara infrastruktur telekomunikasi, termasuk operator seluler dan penyelenggara jaringan-jaringan backbone fiber optik lainnya,” ujarnya. Menteri Johnny menjelaskan tantangan yang dihadapi selama pembangunan infrastruktur TIK, antara lain tantangan adminsitratif, geografis, kultural hingga teknis di lapangan. Menurutnya, tidak sedikit insan telekomunikasi menjadi korban bahkan mengorbankan nyawa dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur TIK secara merata di Indonesia. "Menyeberangi dan mendaki gunung, selat, laut hingga tantangan Kamtibmas. Untuk memastikan semua mengambil bagian di dalamnya. Juga untuk menerjemahkan secara konkret kesepakatan bersama di tingkat internasional melalui International Telecommunication Union yakni inklusivitas digital to bridge the digital divide,” tandasnya. Dalam pembukaan pameran Filateli, hadir Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Wakil Ketua I DPD RI Nono Santono, Wakil Ketua II DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, dan Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Filateli Indonesia Fadli Zon. Sementara itu, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaan Pos dan Informatika Ismail. Biro Humas Kementerian Kominfo e-mail: humas@mail.kominfo.go.id Telp/Faks : 021-3504024 Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo website: www.kominfo.go.id Sumber : https://www.kominfo.go.id/content/detail/45349/siaran-pers-no-492hmkominfo112022-tentang-hadiri-hut-ke-18-dpd-ri-menkominfo-harap-jadi-katalisator-aspirasi-daerah/0/siaran_pers

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika Pancasila adalah jawaban atas persoalan bangsa yang sangat majemuk. Hal itu disampaikan LaNyalla saat membuka acara Pameran Filateli, Uang Kuno, Keris, Karya Disabilitas dan Bazzar UMKM dalam rangkaian HUT ke-18 DPD RI, di depan Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022). "Pada momentum HUT DPD RI ini, perkenankan kami mengajak seluruh rakyat sebangsa dan setanah air untuk meneguhkan kembali kesepakatan luhur yang telah diukir oleh para pendiri bangsa. Yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," kata dia. Menurutnya, Pancasila dalam pandangan DPD RI merupakan konsensus bangsa yang digali dan disepakati oleh para pendiri bangsa yang memiliki nasionalisme tinggi dan pandangan kebangsaan yang visioner. Karena itulah Pancasila merupakan jawaban atas persoalan bangsa yang sangat majemuk ini. "Makanya, kita juga mengharapkan bahwa seluruh anggota DPD RI secara konsisten turut mengawal Pancasila melalui nilai-nilai dan spirit dari 5 sila Pancasila. Karena hanya dengan implementasi Pancasila kita dapat memperkuat persatuan kita dalam keberagaman dan kerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," paparnya. Berkaitan dengan peringatan HUT ke-18 DPD RI, LaNyalla menekankan pentingnya melakukan evaluasi atas hasil kerja yang telah dilaksanakan selama ini. Hal itu sebagai dasar dalam menentukan langkah demi kemajuan lembaga DPD RI ke depan. "Karena DPD lahir untuk mengakomodasi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan daerah di tingkat pusat," paparnya. DPD RI sebagai representasi daerah, lanjut LaNyalla, menyadari bahwa banyak aspirasi masyarakat yang masih perlu diperjuangkan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan daerah. "Oleh sebab itu untuk memperjuangkan terpenuhinya harapan masyarakat di berbagai daerah diperlukan lembaga perwakilan daerah yang semakin kuat pula. Makanya penguatan peran DPD RI yang diatur dalam undang-undang dasar sangat penting untuk didukung dengan mewujudkan sistem yang lebih efektif," tukasnya. Menurut LaNyalla, dirinya meyakini Indonesia akan disebut makmur dan sejahtera apabila daerah-daerah telah maju adil dan sejahtera. "Untuk mewujudkan hal tersebut maka fokus pembangunan kita harus lebih banyak diarahkan pada kepentingan daerah. Sejalan dengan semangat dan semboyan DPD RI, Dari Daerah untuk Indonesia," ujarnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate yang hadir dalam acara itu, turut mengucapkan selamat ulang tahun ke-18 DPD RI sebagai salah satu lembaga negara anak kandung reformasi. "DPD RI telah 18 tahun melaksanakan tugas dan karyanya bagi kemajuan negeri kita dari era reformasi sampai saat ini. Pada 1 Oktober 2004 yang lalu untuk pertama kalinya saya menyaksikan penetapan Ketua DPD RI. Sejak saat itu ditorehkan sejarah peran dan fungsi DPD RI bagi kemajuan negeri kita di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang-undang pasal dan perundang-undangan yang berlaku di Republik ini," ujar dia. Menkominfo berharap di usia yang ke-18 DPD RI senantiasa menjadi jembatan dan katalisator perjuangan aspirasi rakyat, secara khusus aspirasi daerah, secara nasional guna memastikan bahwa kebijakan dan program program negara baik yang dilaksanakan oleh pemerintah Presiden dalam hal ini bersama kabinetnya maupun lembaga-lembaga negara lain. "Dalam hal ini tentu saja mendukung peran kita semua dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ke seluruh pelosok tanah air," ujar dia. Selain Menkominfo Johnny G Plate, hadir juga Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamuddin, Ketua Umum Pengurus Perkumpulan Filatelis Indonesia yang juga anggota DPR RI Fadli Zon, Dirjen SPPDI Kominfo Ismail dan Dirut PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi. Dalam acara itu Ketua DPD RI, Menkominfo dan tamu undangan lainnya juga menandatangani Sampul Peringatan HUT ke-18 DPD RI. Penerbitan sampul peringatan oleh Kementerian Kominfo dan PT Pos Indonesia merupakan tanda sejarah perjalanan DPD RI yang sudah berjalan selama 18 tahun. Sumber : https://www.liputan6.com/news/read/5070114/buka-pameran-hut-dpd-ri-lanyalla-pancasila-jawaban-persoalan-bangsa

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi membuka diskusi penguatan RUU Pemerintahan Digital dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Diskusi ini diharapkan bisa mendapatkan informasi lebih ketika pembahasan tripartit di DPR RI. “RUU Pemerintahan Digital adalah RUU Inisiatif DPD RI yang sudah masuk dalam longlist Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024. Namun kita berterimakasih atas catatan yang diberikan BRIN terkait RUU Pemerintahan Digital,” ucap Rahman Hadi di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (31/10/2022). Rahman Hadi berharap ke depan DPD RI dan BRIN bisa melakukan kerjasama untuk mengkaji lebih dalam RUU Pemerintahan Digital saat pembahsan secara tripartit. Selain itu kerjasama tersebut juga diharapkan dapat menunjang pembahasan RUU lainnya yang akan dibentuk DPD RI. “Kami tidak ada lagi fungsional peneliti, maka kami berharap kerjasama ini bisa berjalan lebih lanjut untuk kolaborasi dalam pembahasan RUU lainnya,” tuturnya. Sementara itu, Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI Sefti Ramsiaty menjelaskan RUU Pemerintah Digital sudah diputuskan melalui sidang paripurna DPD RI pada Juli lalu. Namun apabila ada masukan dari BRIN bisa dijadikan bahan masukan ke depannya. “Minimal kita pahami masukan dari BRIN ketika sudah ada pembahasan tripartit,” paparnya. Di kesempatan yang sama, Kepala Biro Persidangan Setjen DPD RI Oni Choirudin juga berharap ke depan BRIN bisa ikut terlibat dari awal terkait substansi RUU lainnya. Alhasil, produk-produk DPD RI bisa akan lebih kuat sehingga akan memberikan perubahan kepada daerah. “Jadi jika BRIN bisa terlibat dari awal substansi RUU maka akan lebih baik," ujarnya. Kepala Pusat Perancangan dan Kebijakan Hukum Andi Erham menambahkan bahwa pihaknya saat pra naskah akademik sangat membutuhkan masukan dari pakar-pakar. Ke depan, ia berharap pakar-pakar dari BRIN bisa memberikan masukan dan saran kepada DPD RI. “Terkadang dinamika pra naskah akademik ini, kita harus cepat mengambil keputusan maka condong ke universitas dengan data-data yang ada. Untuk itu saya berharap DPD RI bisa bekerjasama lebih awal dengan BRIN,” imbuhnya. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Mego Pinandito mengatakan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan forum riset dan komunikasi dengan beberapa kementerian, dan masih terbuka bagi DPD RI yang mendukung program pengembangan daerah. “Kita juga mampu membuat riset baik itu sumber daya manusia atau sumber daya alam sehingga percepatan pembangunan dari satu daerah ke daerah lainnya bisa dilakukan pemetaan,” tukasnya. Mego juga menambahkan bahwa pihaknya juga telah mereview RUU Pemerintahan Digital. Menurutnya ada sepuluh catatan RUU Pemerintahan Digital salah satunya yaitu aspek kewenangan, kelembagaan, dan sumber daya manusia. “Kami telah memberikan sepuluh catatan terhadap RUU Pemerintahan Digital. Kami berharap hasil riset ini tidak hanya berhenti dipublikasi saja tapi bisa sampai ke masyarakat,” harapnya. Link:(https://www.mjnews.id/2022/10/setjen-dpd-ri-terima-masukan-brin.html)

JAKARTA – Gelombang PHK di sejumlah industri manufaktur, terutama tekstil, harus disikapi dengan sangat cermat oleh pemerintah. Apalagi ledakan bonus demografi, berupa meningkatnya jumlah penduduk usia produktif sudah di depan mata. Demikian ditegaskan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Senin (31/10/2022) di Jakarta. Dikatakan LaNyalla, sudah seharusnya pemerintah menentukan skala prioritas. Jangan mengejar yang ingin, tetapi lakukan yang dibutuhkan. “Kalau keinginan pasti banyak. Termasuk mempercepat IKN, itu kan keinginan. Tetapi persoalan ketersediaan lapangan kerja usia produktif di semua wilayah ini harus jadi skala prioritas, di tengah badai PHK dimana-mana,” tukasnya. Menurut LaNyalla, bonus demografi sebesar 114 juta jiwa usia produktif harus dikelola. Termasuk kualitas SDM-nya dengan memastikan mereka dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. “Setelah itu salurannya kemana, itu juga harus dipikirkan,” imbuhnya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, angka yang sangat besar ini merupakan anugerah dan kekuatan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, jumlah ini akan menjadi ancaman dan akan memberi dampak pada kompleksitas masalah sosial. “Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan adalah kualitas SDM, sehingga angkatan kerja mampu menangkap peluang, menempatkan diri dan juga mampu menjadi SDM yang terampil pada bidang-bidang yang sedang potensial berkembang,” tutur LaNyalla. Ketua Dewan Penasehat Kadin Jawa Timur itu menegaskan, jika tidak ada perimbangan dengan lapangan kerja yang cukup, maka sama dengan kita sedang menggali kuburan sendiri. “Karena pasti akan timbul persoalan yang lebih besar di kemudian hari,” pungkas LaNyalla. Sebagaimana diketahui, pemerintah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut diambil untuk memanfaatkan momentum bonus demografi yang saat ini terjadi di Indonesia yang memiliki 70 persen penduduk berusia produktif dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang. Namun di tengah pencanangan program tersebut, resesi dan inflasi ekonomi memaksa tingginya angka pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor. (DI/red) Link: (https://www.detikindonesia.co.id/berita/di-tengah-badai-phk-jumlah-penduduk-produktif-meningkat-ketua-dpd-ri-minta-pemerintah-tetapkan-prioritas/3/)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku sangat mendukung pernyataan presiden Joko Widodo yang meminta agar partai politik tidak sembrono dalam mengusulkan bakal calon presiden pada pemilu mendatang. Menurut Sultan, sikap politik partai politik selama ini terkesan sudah melampaui konstitusi yang memberikan keistimewaan sistem presidensial. “Kami mengusulkan keberadaan parpol perlu diatur secara mendasar melalui konstitusi UUD 1945,” kata Sultan dalam keterangan resminya pada Kamis (27/10). Apabila kita cek pasal-pasal dalam konstitusi, menurut Sultan, UUD NRI Tahun 1945, partai politik tak dibahas khusus, melainkan dalam pasal-pasal terpencar.“Kata ‘partai politik’ hanya ada empat saja,” ungkap Senator muda asal Bengkulu itu. Sultan mengatakan hal ini menunjukkan konstitusi tak mengatur masalah-masalah penting partai, kecuali diatur secara leluasa para politikus yang notabene elite partai di parlemen dan pemerintahan sebagai pembuat perundang-undangan. Menurut Sultan, dasar hukum partai politik memang lebih merujuk pada perundang-undangan. “Sebagai lembaga demokrasi, tidak seharusnya parpol hanya dikuasai oleh elit tertentu dengan manajemen layaknya korporasi yang tidak demokratis. Oleh karena itu, parpol harus didefinisikan secara tegas dan jelas oleh konstitusi sebagai instrumen politik milik publik,” ujar Sultan. Lebih lanjut, mantan aktivis KNPI dan HIPMI ini meminta presiden Jokowi untuk bersedia melakukan pembaharuan sistem dan institusi politik di Indonesia sebelum mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden. "Saya kira Presiden bersedia untuk mewariskan institusi politik yang sehat bagi sistem politik Indonesia sebagai legacy demokrasinya,” kata Sultan. Menurut Sultan, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab politik untuk mengevaluasi keberadaan lembaga parpol saat ini. “Hal ini mengingat pentingnya keberadaan Parpol sebagai lembaga dan instrumen demokrasi yang menentukan calon pemimpin dan arah kebijakan perjalanan bangsa ini ke depan,” ujar Sultan.(fri/jpnn) Sumber : https://www.jpnn.com/news/dukung-pernyataan-jokowi-sultan-sikap-parpol-terkesan-melampaui-konstitusi

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengupas habis masalah ketahanan pangan dari sisi maritim saat mengisi Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Tata Negara Indonesia, di Universitas Hang Tuah Surabaya. Di kampus yang didirikan oleh TNI Angkatan Laut itu, LaNyalla menyampaikan jika ketahanan dan kedaulatan pangan adalah isu penting, selain energi dan pemanasan global serta lingkungan. "Karena, pangan bisa menjadi pemicu perang dan ketegangan kawasan di masa mendatang," kata LaNyalla dalam keterangannya, Kamis (27/10/2022). Apalagi, krisis pangan dunia diperkirakan terjadi menjelang tahun 2030. Saat itu Indonesia juga menuju ledakan jumlah penduduk usia produktif, yang mencapai 70 persen populasi dari total penduduk di Indonesia. Badan Pangan Dunia (FAO) juga meramalkan akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebanyak 60 persen di tahun 2030, agar penduduk dunia tidak terpuruk dalam kemiskinan dan kelaparan. Di sisi lain, negara-negara di dunia mulai menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan global. Dengan melakukan re-posisi dan mempertajam keunggulan yang dimiliki sebagai andalan masa depan mereka. "Menurut saya masa depan Indonesia seharusnya adalah maritim. Karena Indonesia adalah negara maritim," ulas dia. Namun, Senator asal Jawa Timur itu menilai Indonesia sebagai negara maritim membangun ketahanan pangan dengan paradigma yang tidak tepat. "Indonesia sebagai negara maritim seharusnya lebih banyak mengkonsumsi ikan. Bukan daging sapi. Karena populasi sapi yang lambat pasti tidak terkejar, bila ratusan juta penduduk ini terpola mengkonsumsi daging. Akibatnya kita harus selalu impor daging, sebab peternakan di dalam negeri tidak mencukupi," ujar dia. Celakanya, begitu terjadi wabah penyakit hewan ternak, negara ini masih harus melakukan impor vaksin. Sebab industri dasar farmasi Indonesia masih lemah. "Itu artinya kita tidak mengamankan apa yang kita kembangbiakkan untuk kita makan dari ketergantungan komponen vital yang masih harus diimpor," lanjut Mantan Ketua Kadin Jawa Timur itu. Paradigma keliru yang kedua, bangsa ini mengejar tingkat produksi beras nasional dengan menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Bagi LaNyalla kebijakan sebuah bumerang. Selain merusak lingkungan, juga ada komponen utama yang harus diimpor. "Untuk memproduksi pupuk kimia dan pestisida, sebagian komponennya kita masih impor. Dan fakta sampai hari ini, Indonesia masih menjadi importir pupuk kimia," paparnya. Lebih dari itu, LaNyalla menambahkan dampak pestisida dan pupuk kimia memperburuk kualitas tanah dan pencemaran laut. Pada akhirnya berdampak terhadap sektor perikanan. Karena ikan makin menjauh, dan itu menyusahkan nelayan skala kecil. "Dampak multi dimensi ini dalam jangka panjang membuat kita tergantung kepada impor beberapa komoditas pangan. Inilah yang menguntungkan para pemburu rente dari impor," ucapnya. Ketiga, negara-negara di dunia sudah menerapkan bioteknologi agrikultural sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan. Tetapi Indonesia masih memperdebatkan, apakah aman untuk dikonsumsi. Padahal Indonesia memiliki Lembaga Riset dan Penelitian untuk itu. "Secara teori, bioteknologi juga bisa menjadi jawaban atas perubahan iklim global, krisis air, sekaligus pengurangan pestisida dan emisi karbon dunia. Itu jika orientasi bioteknologi dibaurkan dengan program lingkungan hidup dan energi hijau," katanya. LaNyalla menambahkan di dunia ini masing-masing negara memiliki keunggulan berbeda. Dicontohkannya Amerika memastikan keunggulan kompetitif karena mereka punya ratusan perusahaan raksasa dunia dan berkantor pusat di sana. Sehingga milyaran US Dolar keuntungan mereka terdistribusi menjadi pemasukan pajak bagi negara. Korea Selatan melaunching posisi masa depannya sebagai negara industri senjata dan alat berat di Asia. Arab Saudi punya Saudi Vision 2030, dengan membangun kota baru di Kota Neom, sebagai magnet pariwisata dunia. Karena mereka mulai menyadari minyak mereka akan habis dan menjadi energi yang bukan primadona lagi. Indonesia, kata LaNyalla, memiliki keunggulan komparatif yaitu iklim tropis, tanah subur, laut yang luas, garis pantai terpanjang kedua di dunia, hutan dengan biodiversity lengkap, sumber daya alam dan mineral di dalam bumi, serta alam yang sangat indah. "Keunggulan itulah yang harus dioptimalkan untuk menghadapi masa depan. Indonesia bisa menjadi harapan hidup penduduk bumi. Sebab sangat bisa menjadi lumbung pangan dunia, sekaligus penyedia oksigen bagi penduduk bumi," ulasnya. Tetapi faktanya, justru paradoksal yang terjadi pada bangsa ini. Jutaan rakyat Indonesia sangat miskin dan jutaan lagi rentan menjadi miskin. Sedangkan Oligarki Ekonomi semakin membesar dan menguasai apa saja. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. "Mereka juga masuk ke politik dan memaksa kekuasaan berpihak kepada mereka melalui puluhan Undang-Undang dan peraturan yang melanggengkan kepentingan mereka," tuturnya. Demi masa depan Indonesia yang lebih baik, LaNyalla mengajak semua elemen bangsa untuk kembali kepada rumusan yang digagas para pendiri bangsa. Yakni tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa yang super majemuk dan bangsa yang luas dan kaya akan sumber daya alam ini. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor I UHT, Prof Dr Dian Mulawarmanti, drg, MS, PBO, Wakil Rektor II Dr Ir Siswo HS, MMT, IPU, Wakil Rektor III Dr Sulistiyanto, SE, MM, MSc, PSC, para Dekan dan seluruh Kaprodi, serta civitas akademika Universitas Hang Tuah. Ketua DPD RI didampingi Ketua Kadin Surabaya M Ali Affandi, Ketua KONI Jatim Muhammad Nabil dan Ketua Umum Pengprov Muaythai Jatim yang juga Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman. Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6373547/di-universitas-hang-tuah-lanyalla-bahas-ketahanan-pangan-dari-sisi-maritim.

Sederet jabatan pernah melekat pada Jimly Asshiddiqie. Dimulai, saat pemerintahan Presiden sebagai Staf Ahli Menteri Pendidikan (1993-1998), kemudian diangkat menjadi Asisten Wakil Presiden RI B.J. Habibie, dipercaya menjadi Penasihat Ahli Menteri Perindustrian dan perdagangan (2001-2003), Tim Ahli PAH I BP-MPR (2001-2002) dan Penasihat Ahli Setjen MPR-RI dalam rangka Perubahan UUD 1945 (2002-2003). Ketika Habibie menjabat Presiden, J B.J. Habibie membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani pada tahun 1998. Jimly dipercaya menjadi Ketua Kelompok Reformasi Hukum. Ketua MK dua (2) perioden (2003-2006, dan 2006-2008), Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2010, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (2012 -2017). Kini, ia sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2019 – 2024. Walaupun setumpuk jabatan pernah diembannya, dan kini menjadi senator, jiwanya tetap sebagai seorang dosen dan guru besar di FH UI tak bisa dipisahkan darinya. Suami dari Tutty Amalia boleh disebut pejuang demokrasi yang menegakan hukum dalam bingkai kemajemukan Indonesia. Maka, ayah dari Robby Ferliansyah, Sheera Maulidya, Afida Nurul Fazria, Mieska Alia Farhana, dan Rafi Fakhrurrazy, yang kini berusia 66 tahun lebih ini, sangat tepat menerima Nawaciata Award tahun 2022, dalam kategori Pejuang Demokrasi. (Tim Media DPD)

Indonesia saat ini dinilai berada dalam situasi darurat peradaban hukum . Persoalan demi persoalan terus terjadi dari hulu hingga hilir sektor hukum, sehingga masuk dalam kondisi darurat. Hal ini menjadi garis besar pandangan pakar serta praktisi hukum dalam Seminar Nasional berjudul Darurat Peradaban Hukum, Sejauh Mana Kewenangan Presiden Terhadap Lembaga Yudikatif, yang digelar Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) dan Peradi, di Kampus UNKRIS, Rabu (19/10/2022). Salah satu narasumber yang hadir dalam seminar ini adalah Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga menjadi Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta. Jimly Asshiddiqie mengatakan, peradaban hukum di Indonesia berada dalam keadaan genting. Hampir semua lini, dari hulu hingga hilir, mengalami masalah berat dalam fungsi negara hukum. Misalnya persoalan yang mencuat di kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Menurut Jimly, dibutuhkan ide-ide dari praktisi dan akademisi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. "Diperlukan langkah-langkah untuk perbaikan dengan menghimpun ide-ide cemerlang dari para pakar dari dunia perguruan tinggi dan juga dari praktisi. Harus ditemukan solusi atas permasalahan ini," kata Jimly. Sumber: https://nasional.sindonews.com/read/916961/13/presiden-diminta-turun-tangan-benahi-sektor-hukum-di-indonesia-1666167035)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan pesantren adalah institusi yang paling konkret dalam memberikan sumbangsih bagi perjalanan bangsa. Sumbangsih itu telah dilakukan sebelum kemerdekaan, hingga mempertahankan kemerdekaan. "Dulu, di era sebelum kemerdekaan, pondok pesantren adalah prototype dari masyarakat madani. Sebab, selain pondok pesantren hidup mandiri, juga menjadi solusi bagi masyarakat di sekitarnya," ujar LaNyalla, saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Gedung Serbaguna STAI Al-Utsmani di Jambesari, Bondowoso, Senin (24/10/2022). LaNyalla yang hadir bersama Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. Drs. H. Abdul Muis Tabrani MM, juga memberikan wawasan tentang kebangsaan. Hadir dalam kesempatan itu Pimpinan STAI Al Utsmani, Dr Ubaidilah Afif SPdi, MPdi, perwakilan Yayasan dan Majelis Keluarga Pondok Pesantren Salafiyah Al-Utsmani, jajaran dosen, santri, mahasiswa dan tamu undangan. LaNyalla menjelaskan, pada masa lalu, pondok pesantren tidak hidup dari dana atau santunan Belanda. Tetapi hidup mandiri dari cocok tanam dengan semangat gotong royong santri dan masyarakat sekitar. "Pondok pesantren menjadi solusi, misalnya jika ada yang sakit, minta doa ke kiai. Ada yang tidak punya beras, datang ke pondok pesantren. Ada yang punya masalah, minta nasehat kiai, dan seterusnya," papar dia. Peran ulama dan kiai-kiai pengasuh pondok pesantren saat itu juga tidak bisa dihapus dari sejarah kemerdekaan Indonesia. "Kita mengetahui bahwa tanggal 22 Oktober 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Santri, sangat bersejarah dalam konteks kemerdekaan." "Pada hari itu, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratus Syeikh Kiai Hasyim Asyari mengeluarkan Resolusi Jihad di Surabaya. Yang kemudian diikuti dengan lahirnya Peristiwa 10 November 1945, yang juga kita peringati sebagai Hari Pahlawan," ujar LaNyalla. Kemudian peran para ulama dan kiai se-Nusantara dalam memberikan pendapat dan masukan kepada Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Salah satu anggotanya adalah Kiai Wahid Hasyim, yang merupakan putera dari Kiai Hasyim Asyari. "Peran lain yang juga besar adalah sikap legowo para ulama dan kiai, yang demi keberagaman, setuju mengganti dan menghapus anak kalimat ‘Piagam Jakarta’ yang menjadi pembukaan UUD 1945, diganti dengan kalimat; ‘Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa'," ucapnya. Hingga hari ini pun, jika dibedah dari analisa Ideologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya, menurut LaNyalla, sumbangsih pondok pesantren masih sangat nyata. "Dari sisi ideologi jelas negara ini berdasar atas ketuhanan. Hal ini menjadi domain utama Pondok Pesantren sebagai penjaga akhlak dan adab serta moral generasi bangsa," paparnya. Dari sisi ekonomi, tambahnya, selain sebagai institusi mandiri, pondok pesantren saat ini sudah memasuki ruang ekonomi melalui koperasi dan usaha-usaha di beberapa sektor. Bahkan beberapa pesantren telah mencatat sukses mengembangkan sektor usaha, meski masih perlu diperluas skala bisnisnya. Sementara itu, dari sisi sosial, pondok pesantren sebagai penjaga nilai-nilai kearifan lokal telah teruji. Di tengah gencarnya arus globalisasi, pondok pesantren berperan sebagai penyeimbang, sekaligus penjaga moral anak bangsa. "Dari sisi budaya, pondok pesantren masih menjadi garda terdepan lembaga pendidikan di Indonesia," paparnya. Menurut LaNyalla, semua itu peran yang besar dan fundamental. Belum lagi nilai-nilai adab dan budi pekerti yang diajarkan di pondok pesantren akan menjadi bekal bagi para alumni Santri dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Dengan berbagai peran ponpes dan ulama itu, LaNyalla berharap kalangan ulama dan santri memahami pemikiran-pemikiran Ulama terdahulu sehingga dapat ikut berupaya menata ulang Indonesia untuk lebih baik.(*) Sumber : https://jakarta.tribunnews.com/2022/10/24/peran-pesantren-paling-konkret-bagi-perjalanan-bangsa-ketua-dpd-ri-lanyalla-ponpes-jadi-solusi

Tersangka pelaku penusukan anak di Cimahi, Jawa Barat pantas dijerat pasal berlapis dengan terancam hukuman maksimal berupa pidana mati atau hukuman minimal penjara selama 20 tahun. Kebiadaban pelaku yang merenggut nyawa seorang anak dengan cara yang begitu kejam harus diganjar hukuman seberat mungkin. “Saya mengapresiasi jajaran Polres Cimahi karena berhasil menangkap pelaku. Saya juga mendukung agar tersangka dijerat atau dikenakan pasal berlapis yaitu KUHP tentang pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang juga mengatur pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Saya juga berharap, dugaan pelaku yang melakukan kejahatan dalam pengaruh miras diusut tuntas. Ini kejahatan luar biasa dan diluar nalar sehat kita sebagai manusia,” ujar Fahira Idris di Jakarta, Selasa 25 Oktober 2022.. Fahira mengungkapkan, peristiwa ini menguatkan fakta bahwa efek minuman keras begitu dahsyat memicu tindakan biadab dan di luar akal sehat manusia. Sudah banyak fakta dan penelitian yang tidak bisa dibantah kalau miras memang biang kejahatan. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah, dan tentunya masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan karena masih mudahnya orang menjual, mengedarkan dan mengonsumsi miras secara tidak bertanggung jawab dan menyalahi aturan. “Bahayanya miras karena mempunyai efek ganda. Bukan hanya merusak badan dan jiwa peminumnya, tetapi juga berbahaya bagi orang lain. Banyak kejahatan di luar akal sehat kita terjadi akibat pelaku berada di bawah pengaruh miras. Persoalan miras ini harus jadi perhatian kita semua terutama Pemerintah. Jangan ada lagi jatuh korban akibat orang-orang dalam pengaruh miras berkeliaran di jalanan,” tukas Senator Jakarta ini. Menurut Fahira, selain fokus menuntaskan kasus pembunuhan ini terutama penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangkanya kepada kejaksaan agar kasus ini segera disidangkan, semua pemangku kepentingan baik penegak hukum maupun Pemerintah Daerah diharapkan memberikan pendampingan kepada keluarga korban. *** Sumber : https://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2745323223/fahira-penusuk-anak-di-cimahi-pantas-diancam-hukuman-mati