JAKARTA-Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat dari lima provinsi berbeda terkait persoalan lahan. Pengaduan tersebut terdiri dari Warga Dusun Pungkukan Desa Celukan Bawang Kabupaten Buleleng dari Provinsi Bali, Masyarakat Banyuasin I Bergerak dari Provinsi Sumatera Selatan, Masyarakat Adat Suku Mou Kelim dari Provinsi Papua, Dewan Pengurus Pusat Genpeti dari Kabupaten Sukabumi dari Provinsi Jawa Barat, dan Tim Penyelesaian alih fungsi kawasan hutan produksi reg 40 Gedung Wani dari Provinsi Lampung.