Harga BBM Naik, Dailami: Pemerintah Tidak Punya Empati

Jakarta - Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 pada Sabtu (3/9) lalu.

Menyikapi kebijakan ini, Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DKI Jakarta, Dailami Firdaus menilai, keputusan tersebut sangat tidak tepat di tengah keterpurukan ekonomi rakyat akibat pandemi COVID-19.

"Pemerintah ini seperti tidak punya empati. Kebijakan ini jelas menambah beban rakyat karena kenaikan harga BBM akan memicu dampak berantai naiknya harga berbagai kebutuhan," ujarnya, melalui keterangan tertulis, Kamis (8/9).

Dailami menjelaskan, meski sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 150 ribu sebanyak empat kali dan dibagikan dalam dua tahap masih tetap banyak beban yang ditanggung rakyat.

"Data calon penerima BLT saya kira juga masih carut-marut. Saya khawatir penyaluran BLT ini tidak tepat sasaran, sehingga bukan meringankan beban perekonomian masyarakat tapi malah mempersulit," terangnya.

Ia menambahkan, terlepas apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa kenaikan harga BBM tersebut merupakan langkah terakhir yang bisa diambil oleh pemerintah atas membengkaknya APBN akibat subsidi BBM, masyarakat akan menilai bahwa pemerintah tidak memiliki empati terhadap perekonomian mereka.

"Tentu naiknya harga BBM ini akan menimbulkan efek domino yang akan mengakibatkan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat, seperti harga pangan, moda transportasi, kebutuhan lainnya dan mendorong terjadinya inflasi," tandasnya. (https://www.neraca.co.id/article/168219/harga-bbm-naik-dailami-pemerintah-tidak-punya-empati)