AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
21 April 2025 oleh jakarta
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sepakat memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien secara menyeluruh.
"Kami ingin menyampaikan apresiasi atas dukungan Komite I DPD RI dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan selama ini, semoga ke depan kerja-kerja terkait RB dan manajemen ASN dapat terus dioptimalisasi dengan kolaborasi berbagai pihak," ungkap Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangan tertulis, Jumat (18/4/2025).
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komite I DPD RI, di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Pada rapat kerja bersama Komite I DPD RI, Rini menyampaikan progres reformasi birokrasi Indonesia yang terus menunjukan tren positif selama satu dekade terakhir.
Menurut Rini, peningkatan nilai reformasi birokrasi telah berhasil mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar 121,9 Triliun.
Dalam hal investasi, reformasi birokrasi juga berhasil meningkatkan investasi melalui reformasi birokrasi tematik. Total realisasi investasi sepanjang Januari hingga Desember 2024 mencapai lebih dari 1,7 kuadriliun, berdasarkan data dari BKPM tahun 2025.
Reformasi birokrasi juga memiliki peran yang signifikan dalam penurunan angka kemiskinan nasional. Sebanyak 87 persen kabupaten/kota yang menerapkan RB Tematik dengan nilai signifikan, rata-rata angka kemiskinan jauh lebih rendah, yaitu hanya 5,16 persen, bahkan melampaui target nasional.
Lebih lanjut disampaikan, pelaksanaan reformasi ke depan akan diprioritaskan pada beberapa Program Nasional sehingga pelaksanaanya bersifat tematik yaitu, reformasi birokrasi pada tema penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya dan hilirisasi, dan percepatan prioritas aktual presiden. Beberapa hal tersebut ditopang oleh pelaksanaan reformasi birokrasi pada tema transformasi digital pemerintah.
"Pelaksanaan reformasi birokrasi didukung dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). SAKP akan memastikan adanya keselarasan dan keterpaduan kinerja antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta tercapainya sasaran pembangunan nasional sesuai dengan target yang disertai dengan efektivitas dan efisiensi anggaran," ujarnya.
Menurut Rini, peningkatan nilai reformasi birokrasi telah berhasil mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar 121,9 Triliun.
Dalam hal investasi, reformasi birokrasi juga berhasil meningkatkan investasi melalui reformasi birokrasi tematik. Total realisasi investasi sepanjang Januari hingga Desember 2024 mencapai lebih dari 1,7 kuadriliun, berdasarkan data dari BKPM tahun 2025.
Reformasi birokrasi juga memiliki peran yang signifikan dalam penurunan angka kemiskinan nasional. Sebanyak 87 persen kabupaten/kota yang menerapkan RB Tematik dengan nilai signifikan, rata-rata angka kemiskinan jauh lebih rendah, yaitu hanya 5,16 persen, bahkan melampaui target nasional.
Lebih lanjut disampaikan, pelaksanaan reformasi ke depan akan diprioritaskan pada beberapa Program Nasional sehingga pelaksanaanya bersifat tematik yaitu, reformasi birokrasi pada tema penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya dan hilirisasi, dan percepatan prioritas aktual presiden. Beberapa hal tersebut ditopang oleh pelaksanaan reformasi birokrasi pada tema transformasi digital pemerintah.
"Pelaksanaan reformasi birokrasi didukung dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). SAKP akan memastikan adanya keselarasan dan keterpaduan kinerja antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta tercapainya sasaran pembangunan nasional sesuai dengan target yang disertai dengan efektivitas dan efisiensi anggaran," ujarnya.
