AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
15 Januari 2025 oleh jakarta
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin berharap empat rancangan undang-undang atau RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025 dapat mengukir sejarah.
Ia karenanya meminta seluruh anggota DPD RI bekerja lebih optimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah.
"Ini tugas kita bersama untuk mengawal RUU ini. Kita berharap jika ada produk legislasi DPD RI bisa menjadi sejarah bagi kita," kata Sultan saat pembukaan masa sidang III Tahun Sidang 2024-2025 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (14/01/2025).
Adapun keempat RUU tersebut adalah RUU tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah; RUU tentang Perubahan Iklim; RUU tentang Masyarakat Hukum Adat; dan RUU tentang Daerah Kepulauan.
Sultan menambahkan DPD RI harus bersinergi dan berkolaborasi, serta bekerja lebih cepat secara efektif dan efisien dalam menindaklanjuti penyusunan empat RUU tersebut.
"Kita berharap pada periode ini ada output dari RUU inisiatif DPD RI yang berhasil menjadi undang-undang," harapnya.
Sultan juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah dimulai pada tanggal 6 Januari 2025. Program ini sangat penting untuk mempersiapkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia menghadapi Indonesia Emas tahun 2045.
“DPD RI mengajak turut berpartisipasi melakukan semua pihak untuk mengawasi program ini agar berjalan sesuai harapan. DPD RI melalui Komite III akan mengawasi kesiapan di daerah dalam pelaksanaan program MBG maupun menemukan potensi-potensi penyelewengan dari permasalahan di kemudian hari,” kata senator asal Bengkulu ini.
Sementara, Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Utara Stefanus BAN Liow menilai program MBG di Provinsi Sulawesi Utara belum semuanya merasakan.
Ia menghimbau pusat dan daerah dapat bersinergi dalam menyukseskan program ini.
“Di Sulut belum sepenuhnya merata program MBG. Maka ini perlu campur tangan dan sinergitas pusat dan daerah,” pungkasnya.
Senada dengan Stefanus, Anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Timur Lia Istifhama menilai program MBG di Jatim mengalami beberapa kendala salah satunya anggaran dan belum menyentuh ke pondok pesantren.
Ia juga berharap program ini juga bisa menggandeng UMKM sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Program ini memang masih belum merata terutama di pondok pesantren. Maka ini perlu juga menjadi perhatian pemerintah,” harapnya.
Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Utara Hasby Yusuf mengaku mendukung adanya program MBG. Namun ia menilai bahwa makan bergizi perlu memperhatikan aspek kehalalannya dan kemerataan di setiap sekolah.
“MBG sangat penting tapi yang perlu diperhatikan adalah aspek kehalalannya. Karena selama ini belum ada lebel halalnya,” lontarnya.
