AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
29 November 2022 oleh jakarta
Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma menyayangkan banyak pihak salah mengartikan jabatan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti terkait tertundanya pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan diskusi agar Jokowi mengeluarkan Dekrit.
Menurut Lieus, pernyataan LaNyalla itu telah disalahpahami banyak orang sebagai pernyataan yang seolah-olah beliau menjadi pendukung rezim pemerintahan saat ini. Padahal, kata Lieus, pernyataan LaNyalla di Munas HIPMI itu tidak perlu disalahpahami.
“Sebagai satu-satunya ketua lembaga tinggi negara yang memperjuangkan agar konstitusi negara ini kembali ke UUD 1945 yang asli, beliau pasti sudah memiliki peta jalan untuk mewujudkan gagasannya itu,” ujar Lieus.
“Jadi, seharusnya jangan lihat apa yang dikembangkan dari pernyataan pak LaNyalla itu. Tapi renungi substansinya. Saya justru melihat pernyataan pak LaNyalla yang meminta presiden Jokowi mengeluarkan dekrit agar konstitusi kita kembali ke UUD 1945 yang asli, adalah wujud dari sikapnya sebagai seorang negarawan sejati,” ujar Lieus lagi.
Menurut Lieus Sungkharisma, pemilik LaNyalla itulah yang kemudian mengundang kontroversi dan memunculkan macam-macam tuduhan terhadapnya.
“Ada yang menduga gagasan seperti itu muncul dari LaNyalla karena ia baru saja ditemui Jenderal (Purn) Wiranto selaku Wantimpres. Ada juga yang menyebut LaNyalla sedang mencoba bermain di tikungan becek,” ujar Lieus.
Namun apapun dugaan yang muncul, Lieus yakin bahwa sebagai seorang negarawan LaNyalla tidak akan melakukan blunder dengan pernyataan maupun tindakannya.
“Saya yakin, sebagai negarawan pak LaNyalla pasti sudah memperhitungkan semuanya,” ujar Lieus.
Hanya saja, kata Lieus, memang sangat disayangkan jika pernyataan LaNyalla di Munas HIPMI itu kemudian dipelintir kesana-kemari seakan-akan idealisme pak LaNyalla sudah berobah. Saya percaya LaNyalla masih tetap dengan idealismenya yang lama,” tegas Lieus.
Lieus pun meminta kepada rekan-rekannya sesama lawan untuk tidak menyebutkan isu-isu yang kemudian dilontarkan pihak tertentu.
“Jangan sampai ada suara kawan-kawan yang selama ini posisi terhadap pemerintah terpecah belah karena isu soal ini,” harapnya.
Kaum menentang, kata Lieus, harus tetap solid untuk mengembalikan kedaulatan bangsa dan negara ini ke tangan rakyat.
“Saya setuju dengan pak LaNyalla, salah satu cara konstitusional yang bisa kita gunakan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat itu adalah dengan presiden mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945 yang asli,” jelas Lieus.
