Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI (BKSP) Maya Rumantir mengatakan Negara Laos dan Indonesia memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya untuk mempertahankan multilateralisme dan kerja sama bilateral yang terbuka. Hal itu dikatakan Maya dalam rapat kerja dengan Duta Besar Lao People’s Democratic Republic (Laos) untuk Indonesia, Phomma Sidsena, membahas peningkatan hubungan kerja sama bilateral antara Laos dengan Indonesia. “Indonesia dan Laos memiliki pandangan yang sama dalam mempertahankan multilateralisme yang terbuka dan inklusif. Selain itu juga Indonesia pada tahun ini menjadi Ketua ASEAN dengan membawa tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” atau Persoalan ASEAN: Pusat Pertumbuhan,” ujar Maya, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta (12/4/2023). Senada dengan Maya, anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Sukisman Azmy turut mempromosikan keunggulan pariwisata daerahnya. “Potensi Pariwisata NTB semakin naik sejak terpilihnya Mandalika sebagai arena penyelenggaraan Moto GP. Untuk itu kami mengajak para investor dari Laos untuk berinvestasi di sektor pariwisata NTB. Selain unggul karena potensi pariwisatanya, saat ini budidaya ikan air tawar di NTB juga sedang dikembangkan secara pesat,” ungkap Sukisman. Menurutnya, kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Laos termasuk dalam hal pemenuhan bahan baku pupuk, mengingat Laos adalah Negara penghasil potasium yang besar. “Kebutuhan pupuk di Indonesia masih sangat kurang jika dibandingkan dengan luas lahan pertanian di Indonesia seluas 7 juta hektar. Untuk itu MoU kerja sama pemenuhan bahan baku pupuk yang sempat terhenti karena pandemi Covid-19 harus dilanjutkan kembali,” kata Sukisman. Duta Besar Laos untuk Indonesia Phomma Sidsena menjelaskan bahwa Indonesia dan Laos memiliki hubungan yang hangat dan dekat selama kurang lebih 66 tahun terakhir. “Kehormatan bagi saya bisa hadir disini, hubungan diplomatik Indonesia dengan Laos sudah terjalin selama 66 tahun. Saat ini kami sedang melakukan revisi mengenai Joint Community untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara,” ujar Duta Besar Laos. (Sumber : https://liputan.co.id/2023/04/raker-dengan-dubes-laos-bksp-dpd-ri-mempertahankan-multilateralisme-dan-kerja-sama-bilateral/ )

DPD RI melanjutkan fit and proper test yang memfokuskan penilaian pada sinergi DPD dan BPK dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. “Uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota BPK RI periode 2023-2028 mengambil tema Sinergi DPD dan BPK dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” ucap Elviana membuka sesi kedua fit and proper test yang diikuti oleh Slamet Edy Purnomo dan Dewi Yustisiana, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023). Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komite IV asal Provinsi Jawa Tengah Casytha A Kathmandu menanyakan pandangan calon Anggota BPK tentang status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang kerap kali diberikan kepada daerah atau instansi pemerintah. “Bagaimana menurut Bapak/Ibu calon Anggota BPK memandang status WTP yang diberikan kepada daerah, apakah dengan WTP tersebut dapat menjamin bahwa Instansi pemerintah/daerah bersih dari tindak korupsi?,” kata Casytha. Sedangkan Anggota DPD RI asal Maluku Utara Ikbal HI Djabid mempertanyakan hasil audit laporan keuangan dari pemerintah daerah. Setiap temuan-temuan akan diberikan tenggat waktu tindak lanjut selama 60 hari. Namun jika temuan dan rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan atau ditindaklanjuti, maka tindakan apa yang akan dilakukan oleh calon Anggota BPK dalam mengatasi perseolan tersebut. “Jika hasil temuan atau rekomendasi dari BPK tersebut tidak ditindaklanjuti, apa yang akan harus dilakukan? Apa tindaklanjut tersebut akan diserahkan kepada APH (Aparat Penegak Hukum) atau daerah diberikan tenggat waktu untuk menindaklanjutinya?,” ucap Ikbal. Anggota DPD RI asal Papua Barat, Sanusi Rahaningmas berkomentar bahwa penetapan WTP oleh BPK untuk Provinsi Papua Barat tidak berbanding lurus dengan tingkat perekenomiannya yang masih menempati posisi provinsi termiskin kedua setelah Provinsi Papua. “Indikator apa yang digunakan oleh BPK dalam Penetapan WTP untuk Provinsi Papua Barat selama 2 tahun terakhir ini? Menurut saya hal tersebut kurang tepat, karena Papua Barat masih menjadi provinsi termiskin kedua di Indonesia, sementara APBD terkecil dari 13 kab/kota sejumlah 1,2T per tahun dengan total keseluruhan APBD sejumlah 17 T Lebih,” ungkap Sanusi. Calon Anggota BPK Slamet Edy Purnomo memberikan penjelasan terkait WTP. Menurutnya WTP merupakan prinsip akuntasi keuangan yang berbeda dengan prinsip hukum yang harus benar. “Untuk memperkecil ruang tindakan saat pemeriksaan keuangan dapat dilihat fungsi organ didalamnya, mulai dari fungsi pengendalian, kode etik dan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government),” ujar Edy. Menurutnya, penguatan leadership penting, baik di daerah maupun di pusat. Jika ada pelanggaran sistem intern dan tata kelola, maka perlu dikorelasikan dengan WTP. pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat. “Perlu membangun sinergitas antara DPD RI dan BPK RI. Mulai dari perencanaan, tindak lanjut dan pengembalian kerugian negara. Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, BPK RI boleh meminta dokumen apapun ke pihak manapun untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif,” lanjut Edy. Sementara Dewi Yustisiana menjelaskan tentang program kerja yang akan dibangun untuk memperkuat advokasi hubungan antar lembaga, DPD RI dan APH. Menurutnya hubungan antar DPD RI dan BPK RI perlu dikaji, ditinjau dan dikuatkan. “Perlu dibangun sinergitas antara DPD RI dengan BPK RI dalam menindaklanjuti temuan BPK untuk dapat meningkatkan pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU, Khususnya UU No15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan,” jelas Dewi. (Sumber : https://www.mjnews.id/2023/04/fit-and-proper-test-calon-anggota-bpk-ri-fokus-pada-sinergi-pengelolaan-keuangan-negara/ )

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan menolak APBN Indonesia dijadikan jaminan pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Diketahui, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diinisiasi di era Menteri BUMN Rini Soemarno terus menimbulkan masalah. Terbaru, pemerintah China meminta APBN Indonesia menjamin pembayaran utang proyek tersebut. Bahkan bunga utang proyek tersebut ternyata lebih tinggi dari skema di dalam proposal awal yang ditawarkan. Yakni menjadi 3,4 persen dari tawaran awal 2 persen. Biaya pembangunan juga membengkak, dari awalnya US$6,071 miliar menjadi US$7,5 miliar, atau setara Rp112,5 triliun (kurs Rp15.000/US$). "Kita masih ingat lho skema awal yang ditawarkan China di era Menteri Rini Soemarno. Saat itu alasan Indonesia menolak tawaran Jepang, karena China tidak meminta jaminan APBN, utang yang diberikan dengan bunga rendah 2 persen fix 40 tahun, dan pembiayaan murni B2B," kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangan persnya, Jumat, 14 April 2023. Menurut LaNyalla, proyek tersebut memang harus business to business (B2B). Karena BUMN di dalam konsorsium tersebut bertindak sebagai badan usaha, bukan mewakili pemerintah. "Jadi tidak bisa pemerintah China minta jaminan APBN. Harus kita tolak. DPD RI akan memberi catatan kepada DPR RI saat penyusunan RUU APBN 2024. Karena pasti merugikan posisi Indonesia," tegasnya. LaNyalla menduga pemerintah China meminta jaminan APBN karena sudah menghitung bahwa pengelola Kereta Cepat Jakarta Bandung PT KCIC, akan kesulitan membayar utang pokok dan bunganya yang digelontorkan oleh China Development Bank (CDB). "Lagipula proyek ini memang aneh, kereta dengan kecepatan 300km per jam, tapi digunakan di rute yang pendek, Jakarta-Bandung dengan beberapa stasiun pemberhentian. Jadi akan under optimal dari sisi kecepatan," ungkapnya **Masih Negosiasi** Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah RI masih melakukan negosiasi dengan China terkait tingkat suku bunga pinjaman untuk kenaikan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Luhut dalam konferensi pers terkait perkembangan terkini kerja sama Indonesia-Tiongkok di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa tim teknis dari kedua negara telah menyepakati nilai cost overrun proyek sebesar 1,2 miliar dolar AS (sekira Rp18,2 triliun). "Pembicaraan detail dari dua belah pihak sepakat angkanya 1,2 miliar dolar AS. Terkait pinjaman terhadap KAI terkait pinjaman cost overrun, kami sedang finalkan negosiasi tentang suku bunga. Suku bunga sudah turun dari 4 persen, sekarang kita pengen lebih rendah lagi, ya kita lihat lah. Insya Allah akan beres," katanya. Luhut mengungkapkan bahwa pihak China telah menawarkan tingkat suku bunga sebesar 3,4 persen dengan total pinjaman sekitar 560 juta dolar AS. Namun, pemerintah berharap suku bunga pinjaman bisa sekitar 2 persen. Ia juga menargetkan negosiasi terkait total pinjaman, suku bunga hingga tenor bisa difinalkan sekitar pekan depan. "Kemarin dia (China) sudah mau di bawah 4 persen. Tapi kita masih (ingin) lebih rendah lagi, offer-nya (tawarannya) yang pertama sudah 3,4 persen tapi kita mau lebih rendah lagi," ungkapnya. Luhut mengklaim sejatinya suku bunga pinjaman sebesar 3,4 persen sudah sangat murah dibandingkan suku bunga pinjaman di tempat lain yang angkanya bisa mencapai 6 persen. **Mampu Bayar** Ia itu juga mengatakan pemerintah tidak punya kendala dan memiliki kemampuan bayar dengan ketentuan angka tersebut. Senada, Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Septian Hario Seto menjelaskan bunga pinjaman yang ditawarkan China sudah jauh lebih rendah dari bunga yang ditawarkan pemerintah AS atau pun bunga obligasi dolar AS dengan tenor 30 tahun dari pemerintah Indonesia. “Tapi kita masih mau nego lagi,” imbuhnya. Seto menambahkan, pemerintah China ingin penjaminan langsung oleh pemerintah melalui APBN sedangkan pemerintah Indonesia sendiri menginginkan agar penjaminan dilakukan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). "Ini terkait penjaminannya kan selama ini kita mau ada PII ya, mereka mau penjaminan langsung, kita coba negosiasi itu," ujarnya. Seto menjelaskan nantinya pinjaman akan diberikan kepada PT KAI sebagai pimpinan konsorsium Indonesia di KCIC. Uang pinjaman akan diserahkan kepada KCIC yang bertanggungjawab atas proyek KCJB. Dari nominal cost overrun senilai 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp18,2 triliun itu, pemerintah akan menyuntikkan dana Penyertaan Modal Negara atau PMN sebesar Rp3,2 triliun dan sisanya akan ditambal dari utang, termasuk dari China Development Bank (CBD). (Sumber : https://www.viva.co.id/berita/politik/1592645-ketua-dpd-ri-lanyalla-tolak-apbn-jadi-jaminan-kereta-cepat-china?page=3 )

DPD RI melanjutkan fit and proper test yang memfokuskan penilaian pada sinergi DPD dan BPK dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. “Uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota BPK RI periode 2023-2028 mengambil tema Sinergi DPD dan BPK dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” ucap Elviana membuka sesi kedua fit and proper test yang diikuti oleh Slamet Edy Purnomo dan Dewi Yustisiana, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023). Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komite IV asal Provinsi Jawa Tengah Casytha A Kathmandu menanyakan pandangan calon Anggota BPK tentang status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang kerap kali diberikan kepada daerah atau instansi pemerintah. “Bagaimana menurut Bapak/Ibu calon Anggota BPK memandang status WTP yang diberikan kepada daerah, apakah dengan WTP tersebut dapat menjamin bahwa Instansi pemerintah/daerah bersih dari tindak korupsi?,” kata Casytha. Sedangkan Anggota DPD RI asal Maluku Utara Ikbal HI Djabid mempertanyakan hasil audit laporan keuangan dari pemerintah daerah. Setiap temuan-temuan akan diberikan tenggat waktu tindak lanjut selama 60 hari. Namun jika temuan dan rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan atau ditindaklanjuti, maka tindakan apa yang akan dilakukan oleh calon Anggota BPK dalam mengatasi perseolan tersebut. “Jika hasil temuan atau rekomendasi dari BPK tersebut tidak ditindaklanjuti, apa yang akan harus dilakukan? Apa tindaklanjut tersebut akan diserahkan kepada APH (Aparat Penegak Hukum) atau daerah diberikan tenggat waktu untuk menindaklanjutinya?,” ucap Ikbal. Anggota DPD RI asal Papua Barat, Sanusi Rahaningmas berkomentar bahwa penetapan WTP oleh BPK untuk Provinsi Papua Barat tidak berbanding lurus dengan tingkat perekenomiannya yang masih menempati posisi provinsi termiskin kedua setelah Provinsi Papua. “Indikator apa yang digunakan oleh BPK dalam Penetapan WTP untuk Provinsi Papua Barat selama 2 tahun terakhir ini? Menurut saya hal tersebut kurang tepat, karena Papua Barat masih menjadi provinsi termiskin kedua di Indonesia, sementara APBD terkecil dari 13 kab/kota sejumlah 1,2T per tahun dengan total keseluruhan APBD sejumlah 17 T Lebih,” ungkap Sanusi. Calon Anggota BPK Slamet Edy Purnomo memberikan penjelasan terkait WTP. Menurutnya WTP merupakan prinsip akuntasi keuangan yang berbeda dengan prinsip hukum yang harus benar. “Untuk memperkecil ruang tindakan saat pemeriksaan keuangan dapat dilihat fungsi organ didalamnya, mulai dari fungsi pengendalian, kode etik dan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government),” ujar Edy. Menurutnya, penguatan leadership penting, baik di daerah maupun di pusat. Jika ada pelanggaran sistem intern dan tata kelola, maka perlu dikorelasikan dengan WTP. pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat. “Perlu membangun sinergitas antara DPD RI dan BPK RI. Mulai dari perencanaan, tindak lanjut dan pengembalian kerugian negara. Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, BPK RI boleh meminta dokumen apapun ke pihak manapun untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif,” lanjut Edy. Sementara Dewi Yustisiana menjelaskan tentang program kerja yang akan dibangun untuk memperkuat advokasi hubungan antar lembaga, DPD RI dan APH. Menurutnya hubungan antar DPD RI dan BPK RI perlu dikaji, ditinjau dan dikuatkan. “Perlu dibangun sinergitas antara DPD RI dengan BPK RI dalam menindaklanjuti temuan BPK untuk dapat meningkatkan pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU, Khususnya UU No15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan,” jelas Dewi. (Sumber: https://www.mjnews.id/2023/04/fit-and-proper-test-calon-anggota-bpk-ri-fokus-pada-sinergi-pengelolaan-keuangan-negara/)

SURABAYA-Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memutuskan membentuk Satgas untuk mengusut dugaan skandal transaksi mencurigakan sebesar Rp349 Triliun di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Pajak dan Bea Cukai. Namun Satgas bentukan Mahfud tersebut dinilai tidak akan efektif, karena di dalam satgas tersebut melibatkan secara aktif obyek terperiksa, yakni Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Demikian disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Rabu (12/4/2023) di Surabaya. “Bagi saya aneh. Ibarat kita mau lakukan operasi penangkapan aktor-aktor teroris, tetapi di dalam tim itu ada juga orang-orang yang akan menjadi obyek penangkapan, ya bocor semua informasi rencana operasi,” katanya. Dikatakan LaNyalla, seharusnya Satgas ini cukup melibatkan instansi terkait dan aparat penegak hukum, seperti PPATK, BI, Polri, Kejagung dan instansi intelijen yang diperlukan. “Karena obyek terduga dan terperiksanya Kemenkeu, ya di dalamnya tidak boleh ada mereka. Itu sudah fatsun hukum di mana-mana, untuk menghindari conflict of interest dan kerahasiaan operasi,” tuturnya. Masih menurut senator asal Jatim ini, strategi informasi yang bocor membuat kinerja satgas sia-sia dan tidak akan efektif menyentuh akar persoalan. “Padahal satgas ini bekerja dengan fasilitas negara dan anggaran yang bersumber dari APBN di Kemenkopolhukam," katanya. Untuk itu, LaNyalla secara khusus meminta kepada Menko Mahfud MD untuk merevisi rencana anggota tim satgas skandal transaksi keuangan 349T itu. Demi efektifitas dan tujuan untuk mengungkap dan menangkap big fish. Seperti diberitakan Menko Mahfud MD menjelaskan bahwa satgas akan terdiri dari PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Bareskrim Polri, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kemenkopolhukam. (Sumber: https://news.okezone.com/read/2023/04/12/1/2797420/satgas-libatkan-ditjen-pajak-dan-bea-cukai-guna-usut-skandal-rp-349-triliun)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk tidak perlu melibatkan asing dalam pengembangan proyek Food Estate. Hal ini disampaikan Sultan menyusul pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan telah mengundang China untuk bekerjasama dalam pengembangan mega proyek food estate. “Pengembangan Mega projek Food Estate dengan pendekatan teknologi modern adalah sebuah kebutuhan untuk memastikan proyek ini membuahkan hasil yang optimal. Tapi agenda ketahanan pangan nasional ini tak perlu melibatkan asing, karena kita sudah memiliki kampus dengan reputasi riset dan pengembangan industri pertanian yang memadai”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (12/04/2023). Menurut Sultan, kampus pertanian seperti Institut Pertanian Bogor dan beberapa universitas dan politeknik ternama lainnya memiliki kemampuan yang cukup untuk mendukung projek Food Estate. Namun sayangnya, pemerintah belum bersedia melibatkan lulusan kampus pertanian secara masif. “Kita harus mengakui bahwa China memiliki kemajuan yang luar biasa dalam teknologi pertanian. Tapi tidak berarti pemerintah harus mengabaikan keberadaan kampus dan SDM lulusan kampus Pertanian yang ada di dalam negeri”, tegasnya. Teknologi pertanian China, kata mantan aktivis KNPI itu, merupakan projek padat modal yang tidak sesuai dengan visi food estate yang seharusnya dikembangkan dengan pendekatan padat karya. Hal ini tentu untuk meningkatkan serapan tenaga kerja di dalam negeri. Di sisi lain, lanjutnya, melibatkan asing dalam proyek pangan akan mengancam masa depan biodiversitas Indonesia. Jangan sampai biodiversitas endemik langka kita diambil secara legal oleh negara asing. Termasuk ancaman penyebaran patogen atau virus berbahaya dari luar. Laboratorium pangan identik dengan proxy biologi dan kimia negara asing”, terang Senator Sultan. “Oleh karena itu, kami minta Pemerintah tidak perlu buru-buru menjalin kerja sama dengan China dalam proyek food estate. Pemerintah hanya perlu melakukan Introduksi teknologi pertanian dari China, bukan justru membuka peluang konsorsium proyek pangan”, tutupnya. Diketahui, National Development dan Reform Commission (NDRC) serta Kementerian Sains dan Teknologi Cina akan mendukung pengembangan laboratorium dan kawasan herbal center dan food estate. Hal ini terkonfirmasi oleh laporan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pasca melakukan kunjungan kerja ke China, baru-baru ini. (Sumber: https://www.mjnews.id/2023/04/gandeng-cina-kembangkan-laboratorium-food-estate-sultan-kita-sudah-memiliki-ipb/)

Jakarta – Komite II DPD RI meninjau arus mudik jelang Idul Fitri 2023 di tiga tempat berbeda, yaitu Terminal Kampung Rambutan, Stasiun Gambir, dan Pelabuhan Merak. Peninjauan tersebut, kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, dilakukan dalam rangka mengecek kesiapan dan antisipasi lonjakan pemudik yang ingin kembali ke kampung halamannya. “Tujuan kami datang ke sini untuk mengecek situasi terkini, bagaimana kesiapan arus mudik lebaran?. Alhamdulilah, semua sudah berjalan dengan baik, walaupun untuk saat ini belum terlihat ada lonjakan penumpang yang signifikan,” kata Bustami Zainudin, saat mengunjungi Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Rabu (12/4/2023). Senator asal Lampung ini menanyakan kepada penanggungjawab Terminal Kampung Rambutan, perihal apakah ada kenaikan harga tiket bis jelang lebaran. “Sebentar lagi akan memasukin Hari Raya Idul Fitri, apakah ada kenaikan harga tiket bis?,” tanya dia. Bustami juga mengusulkan untuk para pengemudi bis agar dibatasi waktu berkendaranya yaitu paling lama empat jam. Setelah empat jam, pengemudi harus istirahat di rest area. “sopir bis seharusnya berkendara maksimal empat jam, habis itu istirahat. Ini supaya pengemudi tidak terlalu kelelahan dan tentunya demi keselamatan bersama juga,” tuturnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Timur Aji Mirni Mawarni juga menanyakan sejauh ini apa ada cek kesehatan untuk para pengemudi bis. “Untuk pengemudi apakah ada cek kesehatan?,” tanya dia. Menjawab pertanyaan dari para Senator, Kepala Terminal Kampung Rambutan Yulza Ramadhoni menjelaskan bahwa saat ini belum terlihat lonjakan arus mudik 2023. Menurutnya, kemungkinan puncak arus mudik di Terminal Kampung Rambutan terjadi H-3 Idul Fitri. “Untuk saat ini memang belum ada lonjakan pemudik yang signifikan. Kemungkinan H-2 atau H-3 jelang lebaran,” ujarnya. Yulza mengaku berterimakasih atas usulan dari DPD RI bahwa harus ada batas maksimal pengemudi dalam mengendarai bis. Pihaknya akan mengkaji kembali atas usulan tersebut. “Untuk usulan empat jam batas maksimal pengemudi dalam mengendarai bis akan kami kaji kembali. Terima kasih atas usulan itu,” katanya. Ia menambahkan pengecekan kesehatan para pengemudi merupakan prosedur utama yang wajib dilakukan. Selain itu untuk harga tiket bis, biasanya mendekati lebaran akan mengalami kenaikan harga. “Untuk cek kesehatan merupakan hal yang wajib baik itu kesehatan fisik atau bebas dari narkoba. Sementara harga tiket bis kemungkinan ada kenaikan jelang lebaran,” bebernya. Selain Terminal Kampung Rambutan, Komite II DPD RI juga meninjau kesiapan arus mudik lebaran di Stasiun Gambir. Pimpinan Rombongan Komite II DPD RI Bustami Zainudin mengatakan bahwa untuk stasiun ini persiapan sudah cukup bagus baik dari antrian, ruang tunggu, dan peron. “Stasiun Gambir dari segi kesiapan sudah cukup baik. Mulai antrian penukaran tiket, ruang tunggu, dan peron semua sudah cukup baik,” ujarnya. Kepala Stasiun Gambir Hendra Hindarsah mengatakan para calon penumpang kereta untuk saat ini belum terlalu signifikan. Kemungkinan lonjakan arus mudik terjadi H-4 jelang lebaran. “Untuk saat ini memang belum terlalu signifikan calon penumpang kereta. Mungkin H-4 sudah terlihat kepadatan pemudik,” terangnya. Hendra menambahkan bahwa pihaknya sudah mengantipasi lonjakan penumpang di Stasiun Gambir. “Untuk kesiapan lonjakan calon penumpang sudah kami antisipasi,” ujarnya. Tidak hanya Kampung Rambutan dan Stasiun Gambir, Rombongan Komite II DPD RI juga meninjau kesiapan Pelabuhan Merak dalam menghadapi penumpang yang ingin menyeberang ke Pulau Sumatera. (Sumber: https://liputan.co.id/2023/04/cek-kesiapan-arus-mudik-bustami-zainudin-minta-sopir-maksimal-4-jam-bawa-bis/)

Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal DPD RI menyelenggarakan kegiatan pemberian bingkisan kepada pegawai dan santunan anak yatim pegawai di lingkungan Setjen DPD RI. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kebersamaan serta kepedulian terhadap keluarga almarhum dan almarhumah pegawai di lingkungan Setjen DPD RI. Membuka acara tersebut, Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi memberikan apresiasi terhadap kegiatan semacam ini. Penasehat Korpri ini berharap kegiatan dapat memberikan manfaat bagi pegawai Setjen DPD RI dan keluarga. “Saya harap Korpri DPD RI dapat terus berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan bersama dalam sebuah kegiatan kebersamaan seperti kegiatan ini”, ucap Rahman Hadi di Lobi Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa(11/4/23). Pada kesempatan tersebut, Ketua Korpri Sekretariat Jenderal DPD RI Oni Choiruddin juga menyampaikan bahwa bingkisan yang diberikan kepada pegawai sejalan dengan salah satu program Korpri untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya. “Kepedulian Kopri merupakan bentuk nyata untuk senantiasa menjalin hubungan yang harmonis baik dengan PNS maupun PPNPN”, ucap Oni. Lebih lanjut Oni menjelaskan penerima bingkisan lebaran dari Korpri tercatat sebanyak 1560 orang. Korpri juga memberikan santunan kepada yatim piatu yang berasal dari iuran sukarela oleh anggota Korpri periode awal. “Santunan ini diberikan kepada anak almarhum dan almarhumah pegawai Setjen DPD RI, 11 org pegawai yg meninggal yang harus kami sampaikan,” jelas Oni. Selain memberikan bingkisan untuk seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, Korpri juga memberikan tali kasih kepada pegawai yang telah purna bakti. (Sumber: https://haluan.co/korpri-setjen-dpd-ri-beri-bingkisan-pegawai-dan-santunan-anak-yatim/)

JAKARTA -- Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai usulan pemilu sistem hibryd yang disampaikan oleh salah satu Hakim Mahkamah konstitusi patut dipertimbangkan oleh pemerintah dan DPR sebagai pembuat Undang-Undang Pemilu. Hal ini disampaikan Sultan menyusul adanya polemik terkait sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem pemilu proporsional tertutup yang sedang berlangsung di MK saat ini. "Saya kira Partai politik merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam memulihkan demokrasi Indonesia saat ini," ujarnya. Dalam menunjang terwujudnya demokrasi substansial, kata Sultan, partai politik memiliki peran strategis dalam menyediakan kader-kader terbaiknya untuk direkomendasikan kepada rakyat dalam Pemilu. Partai politik harus memiliki proses seleksi dan nominasi yang ketat sesuai ideologi Pancasila dan platform politiknya masing-masing. "Kita patut bersyukur dan mengapresiasi kinerja para Hakim MK yang terus berijtihad menemukan sistem pemilu yang ideal bagi demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Sebagai warga bangsa yang kompeten di bidang hukum ketatanegaraan, para hakim MK tentu berhak mengajukan rekomendasi kepada para pembuat UU pemilu, di samping menjalankan tugasnya sebagai penguji atas UU pemilu yang kita gunakan saat ini," ujar mantan aktivis KNPI itu melalui keterangan resminya, pada Selasa (11/4/2023). Menurutnya, baik sistem pemilu proporsional terbuka maupun proporsional tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Para pembuat UU patut mempertimbangkan rekomendasi MK untuk merujuk pada Pancasila sebagai sistem nilai Bangsa Indonesia. "Jalan menuju demokrasi yang mensejahterakan harus dimulai melalui upaya peningkatan kualitas lembaga politik dalam sistem Perwakilan. Oleh karenanya individu politik yang adalah kader partai politik yang ditempatkan dalam lembaga perwakilan harus dipastikan memiliki kapasitas dan kapabilitas politik kebangsaan yang mumpuni," tegas Sultan. Sehingga, lanjutnya, entitas politik yang bertanggung jawab untuk memastikan kualitas demokrasi dengan sistem Perwakilan ini adalah partai politik itu sendiri. Dan hampir bisa dipastikan bahwa Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak sepenuhnya memiliki kemampuan untuk menilai dan menentukan kualitas calon wakilnya yang akan ditempatkan di lembaga perwakilan. "Demikian juga dengan sistem seleksi calon anggota DPD yang juga merupakan bagian dari MPR. Kami ingin lembaga ini mampu meng upgrade kapasitas internalnya, agar nantinya bisa lebih siap ketika diberikan kewenangan yang signifikan oleh konstitusi," sambungnya. Diketahui, Hakim konstitusi Arief Hidayat berharap ada titik temu polemik pemilu proporsional terbuka vs proporsional tertutup di Pemilu 2024. Sebab, ada tujuan yang lebih besar yang harus dibangun Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Arief Hidayat melontarkan ide pemilu sistem hybrid. "Kalau melihat permohonan ini, saya melihat ada dua dilema yang harus diselesaikan. Dilema pertama adalah dalam persoalan terbuka-tertutup ini ada keterbelahan yang sungguh sangat terbelah dari para pemerhati, Pemohon atau Pihak Terkait. Kemudian dilema yang kedua, masalah waktu. Waktunya sudah berjalan, sudah mendekati injury time pelaksanaan Pemilu 2024. Jadi, dua dilema ini harus bersama-sama kita selesaikan, terutama diselesaikan oleh Hakim melalui putusannya," kata Arief Hidayat dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikutip dari risalah MK, Ahad (9/4/2023). (Sumber: https://news.republika.co.id/berita/rsxzm7423/sultan-sebut-usulan-pemilu-sistem-hibryd-patut-dipertimbangkan-pemerintah-dan-dpr)

Komite II DPD RI menilai masalah pangan di daerah sejauh ini masih menjadi masalah yang belum terpecahkan. Belum lagi, jelang Hari Raya Idul Fitri dikhawatirkan masalah pangan akan berimbas pada langkanya ketersediaan bahan pokok di beberapa daerah. “Berdasarkan laporan Anggota DPD RI di berbagai provinsi bahwa masalah pangan masih saja terjadi. Apalagi sebentar lagi akan masuk Hari Raya Idul Fitri dikhawatirkan bahan pokok juga akan mengalami kelangkaan di pasar,” ucap Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai saat rapat dengan Kementerian Pertanian di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (11/4/2023). Yorrys menambahkan, Komite II DPD RI pada kesempatan ini meminta penjelasan mengenai ketersediaan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. “Kami mengkhawatirkan langkanya bahan pokok, maka kami meminta penjelasan tentang ketersediaan pangan jelang Idul Fitri,” harapnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat, Emma Yohanna mengeluhkan langkanya pupuk bersubsidi di Sumatera Barat. Bahkan, masyarakat meminta subsidi untuk pupuk dihapuskan, sehingga pupuk mudah didapatkan. “Masyarakat sampai minta subsidi untuk dihapuskan saja, yang penting pupuk tidak sulit dicari,” tuturnya. Senada dengan Emma Yohanna, Anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi mengatakan persoalan tidak tersedianya pupuk di kalangan petani merupakan masalah klasik dari dulu. Untuk itu, ia meminta Kementerian Pertanian bisa memperhatikan penyuluh dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada petani. “Masalah pupuk bersubsidi merupakan hal klasik dari dulu. Seharusnya Kementan bisa memperhatikan penyuluh, karena penyuluh bisa mengajarkan dan memberikan pemahaman dalam membuat pupuk kepada petani,” tegas Denty. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Utara Martin Billa menjelaskan Kalimantan Utara merupakan daerah yang dekat perbatasan maka sudah seharusnya pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pertanian. Ia meminta Kementan untuk bisa membantu pendistribusian dan pemasaran beras Krayan asal Kalimantan Utara. “Kementan diharapkan bisa membantu mendistribusikan beras Krayan yang sudah terkenal. Beras ini produksinya banyak namun distribusinya sulit sekali,” tukasnya. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan nilai ekspor pertanian mengalami peningkatan sejak tahun 2019, termasuk tahun 2022 meningkat 6,79 persen dibandingkan dengan tahun 2021. “Nilai ekspor 2022 meningkat 6,79 persen dibandingkan tahun 2021. Data tahun 2021 merupakan angka revisi dan menggunakan cakupan kode HS sesuai Juknis HS 2022,” paparnya. Selain itu, luas panen padi pada tahun 2022 sebesar 10,45 juta hektare naik 0,04 juta dibanding tahun 2021 yang hanya 10,41 juta. Produksi beras pada 2022 sebesar 31,54 juta ton, mengalami peningkatan sebanyak 0,18 juta ton atau 0,59 persen dibandingkan produksi beras di 2021 yang sebesar 31,36 juta ton. “Jadi panen padi pada tahun 2022 merupakan tertinggi dari sebelumnya,” imbuhnya. (Sumber: https://www.mjnews.id/2023/04/komite-ii-dpd-khawatirkan-kelangkaan-pangan-dan-bahan-pokok-jelang-lebaran/)