Jakarta - Ribuan guru Taman Kanak-Kanak (TK) yang tergabung dalam Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) berkumpul di kawasan Monas, Jakarta. Kehadiran mereka untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-73 IGTKI. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PP IGTKI Nur Sriyati menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang hadir dan membuka acara. Nur menyebut saat ini terdapat 92 persen guru TK yang berstatus non-PNS dari jumlah 261.735 guru TK di seluruh Indonesia. Nur mengungkapkan jika honor yang mereka terima jauh dari upah minimum di suatu daerah. "Rata-rata diberikan honor Rp500 ribu per bulan. Mohon hal ini diperhatikan dengan baik, kesejahteraan kami diperjuangkan," tutur Nur, Minggu (4/6/2023). Nantinya, Nur berharap jika ada pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kiranya agar guru TK mendapat prioritas. "Selain itu agar kuota untuk guru TK ditambah agar kami bisa diangkat menjadi PPPK," harap Nur. Nur berharap pemerintah memberikan prioritas kepada guru TK untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak melalui status mereka yang juga ditingkatkan. "Setelah diangkat menjadi PPPK, mohon kiranya agar dikembalikan kepada yayasannya agar tetap bisa membangun daerah," tutut Nur. Hal senada diungkapkan oleh Ketua Umum PB PGRI Profesor Unifah Rosyidin. Unifah berharap LaNyalla sebagai pemimpin lembaga tinggi negara dapat mendorong suatu kebijakan agar kesejahteraan dan status pekerjaan para guru TK dapat ditingkatkan. "Tolong diperhatikan nasib para guru TK Pak LaNyalla. Kami percaya Pak LaNyalla dapat merasakan suasana kebatinan kami dan dapat memperjuangkan aspirasi para guru TK," papar Unifah. Menjawab hal itu, LaNyalla mengatakan sudah mengetahui, mendengar dan melihat langsung kondisi guru TK di berbagai daerah. "Saya sudah berkeliling Indonesia. Saya sudah mengunjungi 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Saya menangkap aspirasi dari stakeholder di berbagai daerah, salah satunya dari kalangan guru," kata LaNyalla. **Kesejahteraan Guru** Soal kesejahteraan, LaNyalla menyebut guru yang mengemban tugas mulia namun diberikan honor yang jauh dari kelayakan. "Terkait kesejahteraan para guru, khususnya yang bekerja di lembaga pendidikan swasta atau non-negeri, honor atau gaji yang diterima para guru swasta sangat bergantung kepada kemampuan sekolah dan kesepakatan guru dengan kepala sekolah di lembaga tersebut," jelas LaNyalla. Sehingga, Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, besaran honor para guru sangat bervariatif. Di mana secara umum, masih sangat banyak yang berada di bawah angka kebutuhan hidup minimum. "Di daerah pemilihan saya di Jawa Timur, masih saya temukan fakta di lapangan guru yang mendapat honor sangat jauh di bawah standar kebutuhan hidup selama satu bulan. Masih jauh di bawah UMR para buruh pabrik," kata LaNyalla. **Kewajiban Pemerintah Perhatikan Guru** Padahal, LaNyalla mengimbuhkan, buruh pabrik menghadapi mesin dengan output barang alias benda mati. Sedangkan guru harus mendidik manusia dengan output produknya adalah moral dan akhlak atau budi pekerti para penerus tongkat estafet bangsa dan negara ini. "Ini tentu menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih kepada para guru, terutama Kemenko PMK, Kemendikbud dan Kementerian Keuangan. Harus ada skema dan program konkret pembangunan kesejahteraan tenaga pendidik di semua tingkatan, terutama para tenaga pendidik honorer," tegas LaNyalla. LaNyalla sendiri menegaskan bahwa DPD RI amat konsen terhadap persoalan guru, utamanya guru honorer. "Kami di DPD RI, melalui Komite III akan berusaha untuk senantiasa berpihak kepada kepentingan para guru dalam mewujudkan suksesnya pendidikan dalam kualitas dan kuantitas di Indonesia. Termasuk, apa yang sudah kami kerjakan dengan membentuk Pansus Guru Hononer di tahun 2022 yang lalu," jelas LaNyalla. (Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/5306479/ribuan-guru-tk-se-indonesia-gantungkan-harapan-kepada-ketua-dpd-ri)

DEPOK - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Prof. Dailami Firdaus mendorong Majelis Adat Betawi sebagai representatif Masyarakat Inti Jakarta untuk masuk kedalam Pasal di RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diungkapkan bang Dai, panggilan akrab Prof Dailami Firdaus yang juga Putra dari Almarhumah Prof. Dr. Hj. Tuty Alawiyah AS dan Cucu dari ulama Kharismatik Betawi Alm. KH. Abdullah Syafi'i, saat Uji Publik UU Inisiatif DPD RI di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (29/5/2023). Menurut bang Dai, klausul tentang terakomodirnya Masyarakat Adat Betawi adalah sesuai dengan amanah dalam UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat 2. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang," tegasnya. Bang Dai mengatakan, setelah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan, maka ke depan kepentingan Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta harus juga menjadi prioritas. "Banyak hal yang akan menjadi konsen kaum Betawi di Jakarta, mulai dari sistem pemerintahan, pembagian keuangan daerah, sampai pada bagaimana Majelis Adat Betawi menyatu sebagai satu kesatuan pemerintahan di Jakarta," kata bang Dai. ebih lanjut dikatakan, Revisi UU Daerah Khusus Jakarta ini menyangkut nasib masyarakat Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta kedepan, dan juga masyarakat Jakarta pada umumnya. Oleh karena itu, Revisi UU ini harus mengusung semangat disentralisasi asimentris untuk memaksimalkan potensi (Poleksosbud) Politik, Sosial, Budaya dan Ekonomi untuk menghadapi berbagai masalah Jakarta kedepan dan melindungi kearifan lokal. "Maka dari itu perlu dilakukan penyempurnaan lebih lanjut lagi dalam draft RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucapnya. Ada tiga poin krusial bagi bagi bang Dai didalam RUU ini. Pertama, soal keberadaan Majelis Adat Betawi yang merupakan representatif masyarakat Inti Jakarta yang harus dilibatkan dalam segala perumusan kebijakan di Jakarta kedepan. Kedua, sistem pemerintahan pemilihan tetap harus dilakukan dengan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan melibatkan Majelis Adat Betawi. "Ketiga, mengenai keuangan daerah maka selain Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini diterima oleh DKI Jakarta dari Pemerintah Pusat perlu juga adanya dana alokasi khusus dalam rangka di peruntukan mempercepat pembangunan di Jakarta terutama untuk akses konektifitas di Wilayah Kepulauan Jakarta (Kepulauan Seribu)," tambah bang Dai. enada dengan bang Dai, Tim Ahli RUU ini yaitu Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA mengatakan Pasal 41 ayat 4 UU IKN no.3 tahun 2022, mengatur tentang Jakarta harus menjadi daerah khusus pasca tidak lagi menjadi ibu kota terutama soal Dana Alokasi Kekhususan. "Dalam rangka mendukung kemampuan fiskal, Jakarta dapat menerima DAU minimal sebesar jumlah belanja pegawai berupa gaji pokok dan tunjangan," ungkap Prof Djo Hasil dari kegiatan uji sahih ini tim ahli akan melakukan penyempurnaan soal masukan-masukan yang disampaikan. Sehingga target terkait UU No. 29 Tahun 2007 seharusnya dilakukan perubahan paling lambat dua tahun sejak UU IKN No. 3 Tahun 2022 ditetapkan. Artinya pada bulan Februari 2024 perubahan UU No. 29 Tahun 2007 telah rampung. "Kami bersama tim akan melakukan penyempurnaan terhadap RUU ini, sehingga mampu mengakomodir masukan-masukan yang disampaikan didalam forum ini," ujar Prof Djo. Hadir dalam kegiatan uji sahih ini Dr. H. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, S.E., M.M. (WAKIL KETUA KOMITE I) Senator Kalimantan Selatan, Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, SH., LL.M Senator DKI Jakarta, dan Muhammad Nuh, M.S.P Senator Sumatera Utara. Kemudian ada Jialyka Maharani, S.I.Kom Senator Sumatera Selatan, H. Ahmad Kanedi, SH., M.H Senator Bengkulu, Drs. Ahmad Bastian SY Senator Lampung, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A Senator Daerah Istimewa Yogyakarta, H. Abdurrahman Abubakar Bahmid, Lc Senator Gorontalo, Hj. Andi Nirwana S, S.P., M.M Senator Sulawesi Tenggara, Dr. Abdul Rachman Thaha, S.H., M.H Senator Selawesi Tengah, Fernando Sinaga, S.Th Senator Kalimantan Utara, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Tim Ahli RUU Jakarta, Pemda DKI, Pemda Banten dan Pemkot Bekasi. (Sumber: https://wartakota.tribunnews.com/2023/05/30/dailami-firdaus-dorong-majelis-adat-betawi-masuk-ke-dalam-pasal-ruu-pemprov-dki-jakarta)

Depok – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan uji sahih RUU tentang Perubahan UU nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan UU ini dilakukan seiring dengan pengesahan UU nomor 3 tahun 2022 tentang IKN yang menyatakan Jakarta tidak lagi menyandang sebagai Ibukota NKRI. Uji sahih itu diselenggarakan di Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Depok, Jawa Barat pada Senin (29/5/2023). Anggota Komite I DPD RI yang turut hadir, Fernando Sinaga menyatakan Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibukota NKRI harus didorong menjadi kota pusat bisnis yang punya Penghasilan Asli Daerah atau PAD tinggi. “Seperti New York yang sebelumnya juga pernah menjadi Ibukota negara Amerika Serikat, Jakarta harus menjadi kota bisnis dengan PAD yang terus meningkat tanpa membebani warganya”, tegas Fernando yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini. Menanggapi hal tersebut, Dekan FEB UI Teguh Dartanto mengatakan pembahasan RUU ini harus lebih tajam sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Jakarta memang seharusnya ada kekhususan, karena Jakarta tidak bisa disamakan dengan daerah – daerah lain. Jika mau fokus dibidang bisnis, maka perlu kekhususan sehingga bisa seperti New York”, ungkap Dekan FEB UI. Fernando Sinaga menambahkan, sampai hari ini pertumbuhan ekonomi di Jakarta sudah sangat bagus, yaitu 25 persen untuk Pulau Jawa dan 17 persen untuk Indonesia. Dengan demikian, sudah saatnya RUU Perubahan UU DKI Jakarta ini tajam dan fokus pada realisasi Jakarta sebagai kota pusat bisnis. (Sumber: https://www.desapedia.id/parlemen/anggota-komite-i-dpd-ri-berharap-jakarta-jadi-kota-bisnis-dengan-pad-terus-meningkat-tanpa-bebani-warga/)

Bandung - Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, inisiatif DPD RI (Komite I DPD RI) diharapkan mampu memperkuat asas desentralisasi asimetris. Walaupun nantinya Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, akan tetapi Jakarta sebagai episentrum dan barometer nasional tidak dapat terbantahkan. Oleh karena itu RUU nanti diharapkan mampu menjawab tantangan mengenai kekhususan yang akan dilabelkan ke Jakarta nantinya. Terungkap dalam kegiatan Uji Shahih RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya yang diselenggarakan oleh Komite I DPD RI di Kampus Pascasarjana FISIP Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat (29/05). Dalam kegiatan Uji Shahih tersebut, Komite I mengundang sejumlah Narasumber, civitas akdemika program pascasarjana dan doktoral FISIP UNPAD, Pemda Jawa Barat, dan sejumlah stakeholders terkait lainnya. Hadir Wakil Ketua Komite I dan sekaligus pimpinan rombongan, Ir. H. Darmansyah Husein (Bangka Belitung) yang didampingi oleh Senator Oni Suwarman (Jawa Barat), dan H. Nanang Sulaiman, S.E (Kaltim). Dengan narasumber Mudiyati Rahmatunnisa M.A., Ph.D PhD (Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UNPAD) dan Sugiantoro MIP, Ph.D (KK Perencanaan dan Peracangan Kota Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB) sebagai pembedah serta M. Solikhin, S.H.,M.H dan Nurcholis, S.E., MSE sebagai Tim Naskah Akademik RUU. Dalam sambutannya, Senator Ir. H. Darmansyah Husein menekankan akan pentingnya Uji Shahih RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya ini bagi DPD RI, beliau sangat mengharapkan para peseta Uji Shahih dapat berkontribusi dalam Uji Shahih RUU ini. Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan RUU ini sedangkan Komite I merupakan mitra dalam pembahasan bersama (tripartit) dengan Pemerintah (Kemendagri), DPR RI (Komisi II), dan DPD RI (Komite I). Keberadaan Undang-Undang DKI Jakarta (UU 29/2007) perlu dilakukan perubahan mengingat telah diterbitkannya undang-undang tentang Ibu Kota Negara yang menyatakan bahwa Ibukota Negara tidak lagi berada di Jakarta. Senator Darmansyah melanjutkan bahwa tujuan pemindahan Ibukota adalah untuk mengurangi beban Jakarta. Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibukota perlu untuk ditentukan arah dan tujuannya. Pasal 41 ayat 1 s.d ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bahwa Ibu Kota Negara tetap di Jakarta sampai dengan terbangunnya Ibukota negara di Kalimantan Timur. Oleh karena itu Perubahan UU DKI perlu rampung di tahun 2024. Ada pemikiran bahwa kalau tidak menjadi ibukota maka tetap menjadi provinsi dan ada pemikiran untuk memberikan kekhususan Jakarta dalam kerangka Otonomi Daerah. Komite I berusaha untuk memberikan beberapa penyempurnaan sebagai bagian upaya pembangunan dan masa depan Jakarta nantinya. Beberapa masukan dari Narasumber Mudiyati Rahmatunnisa M.A., Ph.D (FISIP UNPAD) antara lain: Judul RUU; Kedudukan provinsi; Jakarta sebagai Kota Global; Batas wilayah dipertegas; Kewenangan khusus sebagai Kota Global, bidang keuangan, kelembagaan dan kepegawaian; Penyelenggaraan wilayah; Dana kekhususan; Pengaturan pemilihan Gubernur wakil gubernur yang diangkat oleh gubernur; tim percepatan pembangunan; Kawasan Metropolitan Jabodetabek; dan kerjasama dengan daerah lain, badan usaha, dan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri. Sementara Sugiantoro MIP, Ph.D dari ITB memberikan masukan antara lain: mengenai kedudukan dan fungsi Jakarta untuk menyejahterakan warga kota: pemerataan kesejahteraan. Untuk Kewenangan disarankan selaras dengan nasional, namun Jakarta seharusnya menempatkan diri pada standar yang lebih baik dari nasional, termasuk dalam urusan pelayanan publik dan infrastruktur, contoh untuk penyediaan perumahan dan publik land banking, berhak mengatur pihak swasta/investor yang lebih spesifik dari nasional. Pasal 8, tambahkan soal penguasaan lahan, untuk public land banking dan Pengendalian penguasaan lahan skala besar oleh coorporate dan individu (dalam rangka prinsip-prinsip keadilan sosial). Kewenangan khusus keuangan harus diperjelas. Pasal 23, beberapa bagian yang terlalu detail dan teknis. Inovasi pemanfaatan TPZ (Teknik Pengaturan Zonasi) untuk kontribusi penyediaan fasos-fasus/PSU. Kewenangan untuk memberi jaminan setiap orang dapat tinggal di Jakarta, integrasi sistem manajemen informasi dan Big Data. Pasal-pasal kewenangan perlu dibahas lagi, karena ini adalah KUNCI untuk mengatasi persoalan pasca status IKN. Dialog yang berlangsung dalam suasa hangat dan obyektif ini ini berakhir pada pukul 12.30 dengan suatu pernyataan penutup dari Senator Darmansyah yang menyatakan terima kasih dari berbagai masukan yang disampaikan dalam Uji Shahih RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya ini semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semua dalam memajukan Bangsa dan Negara kita. (Sumber: https://www.suararakyatnews.co/baca/berita-75963/ruu-provinsi-daerah-khusus-jakarta-raya-memperkuat-desentralisasi-asimetris-29-mei-2023.php)

Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong agar hubungan bilateral Indonesia-Jepang hendaknya tak hanya difokuskan pada kerja sama antara perusahaan-perusahaan besar saja, tetapi juga melibatkan pelaku ekonomi kelas menengah, kecil dan mikro (UMKM). LaNyalla menilai sering terperangkap dalam alam pikiran masa lalu tentang trickle-down effect, bahwa yang dilibatkan harus konglomerasi dan perusahaan-perusahaan besar. "Tujuannya agar setelah mereka kuat, mereka akan membantu masyarakat golongan bawah. Itu mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan,” tegas LaNyalla saat bertemu jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, dalam rangkaian kunjungan kerja delegasi Senator untuk menyerap aspirasi komunitas diaspora, Kamis (25/5/2023). Fakta yang terjadi, semakin kuat dan kaya, mereka semakin melupakan masyarakat di bagian bawah piramida ekonomi, sehingga disparitas ekonomi dan sosial semakin melebar. Hal ini diperparah dengan semakin kuatnya cengkraman oligarki ekonomi yang dipelihara oleh oligarki politik. “Oleh karena itu, yang perlu diberdayakan dan mendapat keberpihakan negara adalah pelaku ekonomi golongan bawah yaitu UMKM, yang jumlahnya lebih dari 60 juta unit usaha, tersebar di lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia,” imbuhnya. LaNyalla juga menekankan bahwa DPD RI mengadvokasi Demokrasi Ekonomi yang inklusif agar terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, LaNyalla mengingatkan kepada KBRI Jepang dan juga KBRI di semua negara sahabat perlu menjadikan hal ini sebagai salah satu prioritas diplomasi, agar investasi asing yang masuk ke Indonesia juga melibatkan proyek-proyek yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat golongan bawah, termasuk pelaku-pelaku UMKM di daerah-daerah. "Dalam rangka melayani rantai pasok produk-produk Indonesia ke Jepang dan sekitarnya, UMKM Indonesia perlu dilibatkan dalam pusat distribusi produk Indonesia di Jepang. KBRI juga bisa mendorong investasi Jepang untuk meningkatkan kualitas produk UMKM Indonesia," jelas LaNyalla. Ketua DPD RI juga menerangkan bahwa kombinasi dari permintaan global yang mulai meningkat, disrupsi rantai pasok, melonjaknya harga pangan dan energi, serta kondisi geopolitik global, mendorong kenaikan inflasi global dan pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara. Namun demikian, di tengah ketidakpastian global tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mencatatkan kinerja yang impresif. Kolaborasi dengan Negara Lain Dijelaskannya, dalam rangka memperkuat dan membangun perekonomian, setiap negara perlu melakukan kolaborasi dengan negara lainnya, karena suatu negara tidak mungkin dapat berdiri hanya dengan mengandalkan sumber daya yang dimilikinya. "Oleh karena itu, maka kerja sama bilateral dan multilateral harus menjadi solusi yang saling menguntungkan. Jepang adalah negara maju, sehingga Indonesia terdorong untuk melakukan berbagai kerja sama dengannya untuk memenuhi kepentingan dalam negeri," kata LaNyalla. Menurut LaNyalla, kesepakatan yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Jepang adalah kerja sama di bidang ekonomi yang dalam kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang disepakati pada 20 Agustus 2007. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, pada tanggal 20 Mei 2023 lalu, Presiden Joko Widodo telah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Hiroshima, di mana Presiden menyampaikan beberapa hal terkait peningkatan kerja sama IJEPA yang diharapkan dapat dimulai pada bulan September 2023. "Termasuk di dalamnya penghapusan tarif produk tuna kaleng, peningkatan capacity building dan perluasan bidang kerja bagi pekerja migran Indonesia, terutama di bidang pariwisata. Presiden Joko Widodo juga telah memberikan keleluasaan dan fleksibilitas perluasan akses buah tropis Indonesia seperti mangga dan apel," ujar LaNyalla dalam pidatonya. Terkait investasi, LaNyalla melanjutkan, Presiden juga mengatakan bahwa diperlukan percepatan terkait penyelesaian proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Indonesia. Presiden juga telah mengusulkan agar dilakukan penunjukan langsung kontraktor Jepang. Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara, LaNyalla menyebut bahwa ia menyambut baik penandatanganan lima nota kesepahaman dengan JICA, JBIC, JCODE, JIBH dan UR. Dan terkait transisi energi, menurut LaNyalla Presiden mendorong percepatan realisasi komitmen Jepang sebesar USD500 juta untuk teknologi rendah karbon dan percepatan penghentian PLTU, serta implementasi kesepakatan bisnis oleh PLN, Pupuk Indonesia dan Pertamina dengan mitra Jepang sebagai upaya mencapai net zero emission. (Sumber: https://www.liputan6.com/surabaya/read/5299075/ketua-dpd-dorong-kerja-sama-bilateral-indonesia-jepang-libatkan-umkm-kurangi-kesenjangan-ekonomi)

Pemerintah dan pelaku usaha diminta untuk memperbaharui rumus penetapan harga tandan buah segar (TBS) sawit saat ini. Sebab, permintaan dan nilai ekonomis cangkang sawit Indonesia di Jepang juga sedang tinggi. Begitu kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin yang tahu bahwa agenda transisi energi Jepang membutuhkan suplai sumber energi biomassa utama, seperti cangkang sawit dari Indonesia. "Artinya, cangkang Sawit bisa diklasifikasi sebagai produk olahan sawit yang bernilai ekonomi tinggi. Sehingga penting untuk diperhatikan sebagai variabel utama dalam proses penentuan harga TBS sawit oleh pemerintah dan pelaku usaha pengolahan kelapa sawit,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (28/5). Salah satu peluang investasi di sektor industri pengolahan cangkang sawit, kata Sultan, adalah produksi pellet (high-energy density biomass) yang potensial meningkatkan nilai kalori cangkang sawit menjadi setara dengan batubara antrasit (6.100- 6.400 kcal per kg). Di Indonesia, potensi produksi cangkang sawit mencapai 11 juta ton per tahun, tetapi masih diekspor sekitar 3,5 juta ton per tahun dalam bentuk komoditas setengah jadi. "Namun, penetapan harga TBS selama ini belum memasukkan cangkang sawit sebagai salah satu faktor yang bernilai ekonomi. Harga TBS ditentukan dengan rumus (harga minyak x rendemen minyak) + (harga kernel x rendemen kernel) x faktor pajak,” jelas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. ntuk iyu, dia mendorong kementerian terkait untuk memberikan perhatian khusus pada produk cangkang sawit yang selama ini teridentifikasi sebagai limbah industri pengolahan sawit. Sehingga petani sawit bisa mendapatkan sedikit tambahan nilai TBS sawit yang mengalami koreksi saat ini. "Saat ini harga TBS sawit di hampir semua daerah mengalami penurunan yang signifikan akibat penurunan ekspor CPO. Di saat yang sama, Eropa yang merupakan pasar potensial produk perkebunan, khususnya sawit Indonesia kini sedang menutup pintu bagi produk sawit Indonesia,” tutupnya. (Sumber: https://politik.rmol.id/read/2023/05/28/575800/cangkang-bisa-jadi-sumber-biomassa-harga-tbs-sawit-perlu-diperbaharui)

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan sebuah lembaga negara yang anggotanya berasal dari Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi. Adapun tugas dan fungsi DPD dibentuk adalah untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengembalian keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Memiliki tugas dan fungsi DPD utama tersebut, maka diharapkan DPD dapat memenuhi keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan terutama untuk kepentingan daerah. Untuk membahas lebih jauh seputar tugas dan fungsi DPD di Indonesia, berikut Liputan6.com, Kamis (19/9/2019) telah merangkum dari berbagai sumber membahas hal terkait. Sebelum membahas lebih jauh tentang tugas dan fungsi DPD, mari mengenal tentang apa itu DPD. Pengertian DPD adalah suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dari perwakilan setiap provinsi. DPD merupakan suaru lembaga negara yang sudah diakui menurut konstitusional menjadi wakil aspirasi dan juga kepentingan daerah terutama dalam pengambilan keputusan politik di tingkat nasional. Tujuan dibentuknya DPD adalah sebagai penampung aspirasi daerah agar mempunyai wadah dalam menyuarakan kepentingannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Spesifiknya, DPD merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang dalam cangkupannya sistem kenegaraan Indonesia untuk menjadi wakil aspirasi masyarakat dalam mengambil keputusan. DPD merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di bidang legislatif. Anggota DPD merupakan perwakilan dari tiap provinsi yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Tugas dan fungsi DPD telah diatur dalam UUD 1945. Struktur keanggotaan DPD dipilih melalui sistem pemilihan umum secara langusng oleh masyarakat. Anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di Indonesia. Masa jabatan keanggotaan DPD adalah selama lima tahun hingga dilakukan pemilihan umum legislatif berikutnya. DPD memiliki tugas dan fungsi DPD tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, yang terbagi dalam tiga fungsi utama. Mengacu pada ketentuan pasal 22D UUD 1945 dan tata tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif, DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Berikut penjelasan masing-masing fungsi DPD: Tugas dan fungsi DPD pertama adalah legislasi, yaitu mengajukan dan membahas rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bidang-bidang terkait yang menjadi wewenang DPD adalah otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Tugas dan wewenang DPD terkait dengan fungsinya di bidang legislasi antara lain adalah, sebagai berikut: - Mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) kepada DPR, - Ikut membahas Rancangan Undang-undang (RUU) bersama DPR. Tugas dan Fungsi DPD Lainnya Fungi Pertimbangan Tugas dan fungsi DPD selanjutnya adalah pertimbangan, yaitu memberikan pertimbangan usulan tertentu kepada lembaga DPR. Pertimbangan yang diberikan bisa berupa terhadap RUU atau pertimbangan terhadap pemilihan anggota BPK. Tugas dan wewenang DPD terkait dengan fungsinya di bidang pertimbangan antara lain adalah, sebagai berikut: - Memberikan pertimbangan pada DPR terkait RUU, - Memberikan pertimbangan pada DPR terkait pemilihan anggota BPK. Fungsi Pengawasan Tugas dan fungsi DPD terakhir adalah pengawasan, yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Nantinya, hasil pengawasan akan diserahkan pada DPR sebagai bahan untuk ditindaklanjuti. DPD juga menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK. Adapun bidang pengawasan pelaksanaan undang-undang yang diawasi meliputi otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pada sektor pajak, pendidikan, dan agama. Tugas dan wewenang DPD terkait dengan fungsinya ini di bidang pengawasan antara lain adalah, sebagai berikut: - Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti, - Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa anggota DPD mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: Hak-hak Anggota DPD: - Menyampaikan usul dan pendapat - Memilih dan dipilih - Membela diri - Imunitas - Protokoler dan - Keuangan dan administratif. (Sumber: https://www.liputan6.com/hot/read/5299692/mengenal-tugas-dan-fungsi-dpd-bantu-penuhi-rasa-keadilan-masyarakat-daerah)

Dalam rangka pengawasan persiapan ibadah haji tahun 2023 M/1444 H, Komite III DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) guna membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai manfaat dana haji di tengah kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditetapkan pemerintah. Wakil Ketua Komite III DPD RI, Evi Apita Maya mengatakan BPKH perlu mencermati kebijakan kenaikan BPIH dan Bipih serta dampaknya yang memberatkan bagi calon jemaah haji. “Kenaikan Bipih, dari awalnya Rp. 39.886.009 pada tahun 2022 menjadi Rp. 49.812.700,26 pada tahun 2023. Hal ini tentunya memberatkan bagi calon jemaah haji yang akan melunasi Bipih”, kata Evi Apita Maya saat membuka rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sriwijaya Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Selasa (23/5/2023). Untuk itu kami perlu mencermati upaya BPKH dalam meningkatkan nilai manfaat sebagai badan yang berwenang mengelola dana haji,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Evi Apita Maya.Senada dengan Wakil Ketua Komite III DPD RI Evi, Senator asal Bengkulu Eni Khairani menilai, seharusnya kenaikan Bipih dilakukan secara bertahap dan rasional. [image]komite3 haji2.jpg[/image] “Kenyataannya saat ini kenaikan Bipih membuat masyarakat kesulitan melunasi sisa biaya haji. Masyarakat berharap nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH dapat menekan kenaikan Bipih yang signifikan seperti saat ini,” tutur Eni. Fadlul Imansyah selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH menjelaskan, kenaikan Bipih disesuaikan dengan biaya masyair (biaya prosesi ibadah haji) dari Kerajaan Saudi Arabia (KSA). “Biaya masyair dari sebelumnya sebesar SAR 1.531,85 menjadi SAR 5.636. Biaya masyair termasuk di dalamnya peningkatan PPN di Saudi Arabia sebesar 15% .Selain itu kenaikan juga disebabkan oleh meningkatnya biaya komponen operasional haji dan pengaruh kenaikan nilai tukar kurs,” ungkap Fadlul. Fadlul menambahkan selama ini nilai manfaat dana haji digunakan sebagai subsidi karena BPIH yang sesungguhnya lebih tinggi dari Bipih yang dibayarkan jemaah. Apabila nilai manfaat digunakan untuk mencover kenaikan biaya haji terus- menerus hal ini akan mengganggu sustainabilitas keuangan haji. [image]komite3haji3.jpg[/image] “Dampaknya apabila Bipih tidak dinaikkan, maka 5,2 juta jemaah haji yang masih waiting list justru tidak kebagian subsidi dari nilai manfaat tersebut. Untuk itu BPKH terus berupaya meningkatkan nilai manfaat haji dengan cara investasi di sektor perbankan syariah, sektor lembaga keuangan syariah non perbankan dan multi sektor lainnya,” lanjut Fadlul. Menanggapi hal tersebut, Habib Ali Alwi menegaskan Komite III DPD RI akan mendorong pemerintah untuk melakukan penempatan dana sebagai modal di BPKH dan mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan nilai manfaat dana haji melalui berbagai instrument. “Upaya peningkatan nilai manfaat tersebut untuk menghindari resiko terhadap dana haji jemaah. Kami juga meminta agar kenaikan Bipih dikemudian hari dilakukan secara bertahap, tidak signifikan dan disosialisasikan ke jemaah,” ucap senator asal Provinsi Banten tersebut. (Sumber : https://redaksisatu.id/komite-iii-dpd-ri-minta-kenaikan-biaya-haji/

etua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wapres ke-VI RI Try Soetrisno mengingatkan semua elemen bangsa terkait diktum pemulihan hak yang terdapat dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2023. Sebab salah satu rekomendasi dari Komnas HAM yang harus diselesaikan adalah peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965. Sementara menurut LaNyalla dan Try Soetrisno, pelaku dan pengikut PKI secara jelas akan mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme. Hal itu muncul dalam Silaturahmi Kebangsaan yang diselenggarakan DPD RI bertema "Menakar Konsekuensi Kenegaraan Indonesia terhadap Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat, di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023). Acara tersebut menghadirkan 3 narasumber, yakni Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Mantan KSAD Agustadi Sasongko dan Guru Besar UGM Profesor Kaelan. "Di dalam Diktum Pertama huruf (a) tertulis; memulihkan hak korban atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara adil dan bijaksana. Ini penting untuk kita gali, tentang seberapa luas makna kata memulihkan hak korban? Karena salah satu yang diperjuangkan PKI saat itu, adalah menawarkan ideologi komunisme di Indonesia. Apakah itu juga termasuk dalam hak yang harus dipulihkan?" tanya LaNyalla. Sedangkan, lanjut Senator asal Jawa Timur itu, sebagai bangsa telah bersepakat, Pancasila adalah satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara ini. "Bahkan, saya pribadi menilai bahwa kita masih harus memperjuangkan agar Pancasila dapat kembali menjadi norma hukum tertinggi di dalam Konstitusi kita, yang telah kita tinggalkan akibat Perubahan Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002 silam," paparnya. Dalam kesempatan itu, LaNyalla mengajak untuk memperjuangkan Pancasila agar kembali kokoh sebagai grondslag dan staatsfundamental norm bangsa dan negara ini. "Saya menawarkan gagasan untuk lahirnya Konsensus Nasional bangsa ini, yang melibatkan seluruh elemen bangsa, baik sipil maupun militer untuk kita sepakati bahwa bangsa ini harus kembali ke Pancasila, dengan mengembalikan konstruksi sistem bernegara yang dirancang para pendiri bangsa," ujar dia. Selaras dengan pernyataan Ketua DPD RI, Try Soetrisno menyampaikan yang menjadi polemik terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2023 adalah adanya predikat korban yang disematkan kepada pelaku dan pengikut PKI. Sedangkan sejarah mencatat, PKI telah melakukan upaya kudeta bersenjata dan berdarah. "Hak apa yang akan dipulihkan? Apakah hak untuk memperjuangkan Ideologi Komunisme lagi? Atau hak untuk mendirikan kembali Partai Komunis Indonesia? Bukankah hak anak cucu mereka sudah sama di mata hukum dan pemerintah? Bahkan sudah ada anak cucu PKI yang menjadi pejabat dan anggota DPR. Lalu apa lagi yang dipulihkan?" ujar dia. Menurut Try Soetrisno, timbulnya berbagai polemik kebangsaan saat ini karena tidak adanya ruang bagi rakyat untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa ini. Saat ini kedaulatan mutlak di tangan partai politik dan Presiden. "Kewajiban kita semua, yang masih memiliki kesadaran dan wawasan kebangsaan untuk mengembalikan Indonesia kepada sistem yang menjamin Pancasila bisa terlaksana, yang menjamin kedaulatan rakyat dalam ikut menentukan Haluan Negara dan sistem yang menjamin adanya Penjelmaan Rakyat di Lembaga Tertinggi Negara," paparnya. (Sumber : https://www.liputan6.com/news/read/5295915/ketua-dpd-ri-dan-mantan-wapres-try-soetrisno-ingatkan-soal-cakupan-pemulihan-hak-pki )

Senator DPD RI, DR Abdul Kholik menyatakan, menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) DKI Jakarta apabila terdapat ketentuan yang berpotensi 'mengusir' warganya sendiri. Sebab, beberapa waktu lalu pemerintah sudah memberi sinyal akan menghapus Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga DKI Jakarta yang tinggal di luar wilayahnya (Botabek). "Sekarang ini Komite I DPD RI sedang menyusun RUU tentang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai konsekuensi dari adanya UU Ibu Kota Negara (IKN), yang memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur,'' kata DR Abdul Kholik, anggota DPD RI asal Jawa Tengah, (Rabu 24/5/2023). Menurut Abdul Kholik, dalam UU IKN disebutkan bahwa paling lambat dua tahun setelah berlakunya undang-undang ini maka Jakarta harus diubah statusnya, yang tidak lagi menjadi ibu kota negara. Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar DKI Jakarta diubah saja statusnya menjadi wilayah dengan otonomi khusus bidang keuangan dan ekonomi. "Maka nantinya lembaga ekonomi dan keuangan, seperti Bank Indonesia dan pasar modal tidak perlu dipindahkan dari wilayah DKI Jakarta," ujarnya. ''Satu hal yang penting lagi lainnya dari undang-undang baru dari DKI ke depan adalah yang menyangkut afirmasi bagi warga DKI Jakarta, khususnya warga Betawi. Mereka harus tetap diberi akses pemberdayaan ekonomi dan tidak boleh dicabut statusnya dari warga DKI Jakarta meskipun telah berdomisili di luar Jakarta (Bodetabek) tersebut. Sikap kami ini sebagai respons atas rencana pemerintah yang akan menghapus NIK warga DKI, yang itu akan berimbas menghilangkan hak-hak yang mereka terima selama ini, seperti hak layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga transportasi yang selama ini mereka terima,'' kata Kholik menegaskan. Jadi, lanjut Kholik, bila itu sampai terjadi, posisi warga DKI sangat dirugikan. Padahal, selama ini bangsa Indonesia telah berutang kepada warga DKI, yang telah memberikan kesempatan kepada seluruh warga Indonesia untuk tinggal di wilayahnya meskipun mereka harus tersisih. ''Alhasil soal kependudukan yang melindungi hak warga DKI ini harus menjadi bagian dari kekhususan pada UU DKI ke depan,'' kata Abdul Kholik. (Sumber : https://news.republika.co.id/berita/rv51a3385/senator-dpd-tolak-ruu-dki-jika-usir-warganya-sendiri )