Jakarta, MINA – Senator DKI Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, SH, LLM, MBA mengatakan frasa “Majelis Kaum Betawi” harus ada dalam revisi RUU Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Jakarta, yang pembahasannya kini tengah berlangsung. Hal tersebut disampaikan Bang Dai –sapaan akrab- cucu ulama kharismatis Betawi KH Abdullah Safi’i ini, pada Focus Group Discussion (FGD) di hotel Borobudur Jakarta, Selasa (1/8). FGD diinisiasi oleh Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri. Diselenggarakan dalam rangka pembahasan konsep RUU Pemerintahan Khusus Jakarta. Menghadirkan pembicara I Made Suwandi Ph.D, DR Halilul Khairi dan Abdul Malik Sadat Idris. Dibuka oleh Dirjen Otda Akmal Malik. Sedangkan sebagai penanggap tampak hadir tokoh-tokoh terkemuka Betawi, diantaranya Eddie Marzuki Nalapraya, Bien Benyamin, Silviana Murni (anggotad DPD RI), Mardani Ali Sera (anggota DPR RI), Marullah Matalih (Deputi Gubernur DKI Bidang Kebudayaan), Bekky Mardani (Ketua LKB), para ulama dan pimpinan-pimpinan ormas Betawi. Lebih jauh Prof Dailami mengatakan, frasa Majelis Kaum Betawi sangat penting artinya bagi masyarakat Betawi yang merupakan masyarakat inti Jakarta. “Saya meminta dukungan pemerintah yang kini tengah mempersiapkan konsep RUU-nya dan DPR yang akan mengesahkannya kelak, agar mengakomodir frasa Majelis Kaum Betawi di dalam undang-undang itu,” pintanya. Menurut Prof Dailami, saat ini ada dua draf RUU Revisi Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yakni yang disiapkan oleh Pemerintah dan yang disiapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. “Saya ingin menyampaikan perkembangan terbaru di DPD RI. Alhamdulillah pada tanggal 14 Juli 2023 dalam sidang paripurna yang ke 12 tahun 2022/2023, DPD RI telah mengesahkan draf susulan RUU tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Dalam draf tersebut terdapat usulan frasa tentang Majelis Kaum Betawi,” kata Prof. Dailami. Makanya Prof Dailami minta agar draf yang dibuat oleh DPD RI bisa ‘match’ dengan draf yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Otda Kemendagri. Menjawab keinginan tersebut Dirjen Otda Akmal Malik mengatakan, pihaknya akan mendiskusikan terus hingga dicapai kesepakatan. Menurut Akmal, FGD ini adalah yang kedelapan kalinya diselenggarakan pihaknya. “Ini kan baru draf, kita akan terus gali dan diskusikan terus dengan pihak-pihak terkait dan para ahlinya agar UU ini bisa mendekati kesempurnaan, dan bisa diterima oleh semua pihak,” tuturnya, kepada wartawan, usai diskusi. Akmal optimistis RUU akan rampung sebelum Februari 2024, dan dibawa ke DPR untuk disahkan menjadi UU. Berbagai usulan dari tokoh Betawi mencuat dalam FGD yang cukup alot ini. Intinya adalah agar keberadaan kaum Betawi yang merupakan masyarakat inti Jakarta, tidak terpinggirkan. Misalnya yang disampaikan oleh Siviana Murni agar nama UU-nya diubah menjadi UU Jakarta Metropolitan karena ke depan Jakarta diharapkan menjadi kota Global (Global City). Ada juga yang mengusulkan agar perwakilan masyarakat Betawi di DPR tidak dipilih tapi ditunjuk, seperti kekhususna yang diberikan kepada kaum adat daerah istimewa lainnya di tanah air. (Sumber: https://minanews.net/senator-dki-aspirasi-majelis-kaum-betawi-harus-diakomodir-masuk-dalam-revisi-uu)

Jakarta, 3 Agustus 2023 - Senator DKI Jakarta, Dailami Firdaus bersama dengan Kementerian Sosial memberikan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial kepada masyarakat di Pulau Pramuka. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Sosial bersama Dailami Firdaus dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) memberikan total bantuan senilai hampir 500 juta. Adapun bantuan yang diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sosial, alat disabilitas; berupa kursi roda, alat bantu jalan, alat bantu pendengaran, stroler anak, dan bantuan kewirausahaan. Dalam kegiatan tersebut, Dailami Dirdaus menyampaikan terimakasih kepada KND dan Sentra Handayani atas kolaborasi yang efektif sehingga penyaluran Bantuan Atensi di wilayah Kepulauan Seribu cepat terealisasikan. “Saya mengucapkan terimakasih kepada Komisi Nasional Disabilitas (KND), Kemensos yang dalam hal ini melalui Sentra Handayani, karena sudah merealisasikan bantuan pada masyarakat di kepulauan seribu pada pagi hari ini” ucap Dailami Firdaus. Lebih lanjut Dailami Firdaus menyampaikan agar kegiatan seperti ini bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat yang terbantu bisa lebih luas lagi. Selanjutnya, Kepala Sentra Handayani Sigit Wicaksono dalam sambutannya menyampaikan bahwa sejauh ini nilai bantuan yang diberikan di wilayah kepulauan seribu merupakan yang terbesar. Selain itu, Sigit juga menginginkan agar ke depan sinergi seperti ini bisa terus ditingkatkan. “Perlu saya sampaikan, bahwa sejauh ini bantuan yang diberikan kepada masyarakat di wilayah kepulauan seribu ini yang paling besar. Saya juga berharap agar sinergi seperti ini bisa terus ditingkatkan sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan” tuturnya. Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Dante Ratnalia juga mengucapkan terimakasih atas kolaborasi dan atensi dari Sentra Handayani serta Prof. Dailami Firdaus sehingga kegiatan hari ini bisa terealisasikan. “Saya mengucapkan terimakasih atas atensi dari Sentra Handayani dan Prof. Dailami Firdaus sehingga kegiatan hari ini bisa terselenggara dengan baik” ucapnya. Bantuan yang diberikan tersebar ke 8 pulau di wilayah Kepulauan seribu. Yaitu : Pulau Panggang, Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang, Pulau Pari, Pulau Tidung, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, dan Pulau Harapan. (TIM) Beli tas dikampung seruni Metik belimbing sama kelapa muda Sahabat disabilitas bukan untuk di kasihani Tapi di bimbing sesuai potensi yang ada

Jakarta - Penyerahan bantuan untuk korban kebakaran Jl.empang kapuk muara dibawa langsung oleh staf ahli DPD RI Prof Dr Hj Syilviana Murni SH Msi yaitu Yusri M.SH yang juga selaku ketua Tim pemenangan. Penyerahan bantuan berupa beras/mie instan/air mineral/masker 300 pcs/tembler ( termos ) untuk dibagikan kepada warga yang rumahnya terkena kebakaran di jl.Empang Kapuk Muara Rt.01 RW.03 Penjaringan Jakarta Utara.Senin (31/7/2023). Pada kesempatan tersebut Yusri M, S.H. didampingi ketua Korwil jakarta utara-jakarta-barat jakarta-timur mengatakan kepada awak media mudah mudahan bantuan ini bisa meringankan beban warga yang terdampak dari musibah kebakaran tersebut Menurut sumber dari BPBD DKI merilis dampak dari musibah kebakaran tersebut berupa bangunan 200 Unit jumlah KK 200 Jumlah jiwa 1.000 Korban jiwa nihil Korban luka nihil Penyerahan bantuan langsung di berikan di pos utama BPDB DKI dan diterima langsung oleh Ketua RW.03 Poniman selaku koordinator penerimaan dan penyaluran bantuan untuk korban bencana kebakaran di Jl.Empang kapuk muara penjaringan Jakarta Utara. (Sumber: https://detiksuararakyat.id/prof-dr-hj-syilviana-murni-sh-msi-anggota-dpd-ri-dapil-dki-jakarta-berikan-bantuan-kepada-korban-kebakaran-di-jl-empang-kapuk-muara/)

JAKARTA - Ketua BKSP DPD RI Sylviana Murni mendorong peningkatan hubungan kerja sama bilateral dengan Parlemen Prancis. Hal tersebut bertujuan untuk pertukaran pandangan mengenai sistem bikameral di Prancis. “Indonesia dan Prancis memiliki kesamaan lembaga yang mewakili daerah yaitu DPD RI dan Senat Prancis. Meski memiliki kesamaan dalam memperjuangkan aspirasi daerah, faktanya peran DPD RI tidak seperti Senat Prancis. Maka perlu adanya kerja sama dengan Parlemen Prancis sehingga bisa terciptanya check and balances," ucap Ketua BKSP DPD RI Sylviana Murni di Kediaman Duta Besar Prancis di Indonesia, Jakarta, Rabu (2/8). Pada pertemuan ini, Silviana Murni didampingi oleh Anggota DPD RI asal Provinsi Gorontalo Fadel Muhammad, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Abraham Liyanto, dan Anggota DPD RI asal Provinsi Bangka Belitung Darmansyah Husein. Sylviana juga menambahkan lahirnya DPD RI pasca amandemen ketiga UUD 1945 ini tergolong usia yang masih muda. Maka BKSP DPD RI ingin mengetahui lebih jauh kedudukan dan kewenangan Senat Prancis dalam menyusun sebuah Udang-Undang (UU). “DPD RI tergolong muda maka kami ingin mengetahui sejauh mana Senat Prancis memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah seperti anggaran, program pembangunan, dan otonomi daerah,” kata Sylviana Murni. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Gorontalo Fadel Muhammad mengatakan sistem parlemen Indonesia dan Prancis juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama menganut bikameral. Bedanya DPD RI sangat minim kewenangannya ketimbang Senat Prancis. "Sistem di sana lebih bagus dan sudah lama, maka check and balances berjalan semestinya. Untuk itu kami ingin melakukan kerja sama jangka panjang, bagaimana penguatan DPD RI," imbuhnya. Duta Besar Perancis Untuk Indonesia Fabian Fenone menilai peran DPD RI sangat penting mengingat luasnya wilayah di Indonesia. Menurutnya, besarnya wilayah otomatis persoalan yang muncul akan beragam. "Tentunya dengan wilayah yang luas maka banyak persoalan yang muncul maka akan terjadi kurangnya pemerataan pembangunan. Walaupun wilayah Prancis lebih kecil, namun negaranya juga memiliki permasalahan yaitu keberagaman," jelasnya. Fabian Fenone menambahkan bahwa dalam UU Prancis telah menyebutkan Senat Prancis mewakili pemerintah dan daerah-daerah. Sedangkan Senat Prancis dan DPR bersama-sama membuat UU, mengesahkan, dan melakukan pengawasan. “Untuk pembuatan dan mengesahkan UU harus bersama Senat Prancis dan DPR. Jika tidak menemukan titik temu, maka akan dilakukan kajian ulang,” imbuhnya. (Sumber: https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/1349681292/bksp-dpd-ri-dorong-peningkatan-kerja-sama-dengan-parlemen-prancis#google_vignette)

Pesta Rakyat Jakarta “Hajatan Betawi 4” akan kembali digelar pada Sabtu-Minggu (16-17) September 2023. Kepastian penyenggaraan kegiatan tersebut disampaikan oleh penanggungjawab kegiatan, Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta, Prof. Dr. H. Dailami Firdaus SH, LLM, MBA. Bang Dai, sapaan popular Prof Dailami, mengatakan bahwa belajar dari penyelenggaraan Hajatan Betawi yang pertama hingga ketiga, maka penyelenggaraan yang keempat ini akan lebih meriah mengingat antusiasme pengunjung selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun ini kita mencetak 30.000 undangan di hari pertama, dan 30.000 undangan lagi untuk hari kedua. Kita juga menyiapkan doorprize yang cukup banyak bagi pengunjung. Dalam Hajatan Betawi 4 akan digelar 30-an atraksi seni, pertunjukkan dan lomba, diantaranya lomba pantun, silat tradisi, palang pintu, stand-up comedy, dan yang terbaru adalah lomba mewarnai wajah Bang Dai. Juara-juara pada katagori lomba ini akan mendapat hadiah yang sangat menarik. Acara lain yang juga tak kalah menariknya adalah Lomba Abang None Tingkat SMA/Sederajat dan lomba film pendek Betawi. Pada penyelenggaraan Hajatan Betawi yang pertama hingga ketiga lomba ini sangat disukai pengunjung. Pada Hajatan Betawi keempat ini seluruh kegiatan dipusatkan di Kampus 2 Universitas Islam As-Syafi’iyah, Jatiwaringin, Pondok Gede. Acara berlangsung mulai jam 09.00-20.00 WIB. Setiap hari ada pertunjukkan komedi oleh para pelawak terkemuka tanah air, seperti Derry Sudarisman, Jarwo Kwat, Denny Chandra, Didin Pinasti dan Rudi Sipit. (MY)

Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) membekukan 16 ribu produk impor dari katalog elektronik (e-katalog) pengadaan barang dan jasa pemerintah mendapat apresiasi dari ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurut LaNyalla, langkah tersebut sejalan dengan penguatan dan penyerapan produk lokal. Apalagi produk impor yang dibekukan tersebut ternyata terdapat produk serupa yang diproduksi di Indonesia. “Ini upaya konkret yang harus didukung,” tukasnya, Sabtu (29/7/2023). Dikatakan LaNyalla, dirinya sudah sering meminta kepada Kepala Dearah untuk melakukan fasilitasi kepada pengusaha lokal di daerah untuk dapat mendaftarkan produknya masuk ke e-catalog. Sehingga produk-produk tersebut terserap di belanja pemda setempat. “Ini yang saya sebut pentingnya memadukan politik anggaran dan politik kebijakan. Sehingga dana APDB di suatu daerah, benar-benar berputar dan terserap di daerah itu sendiri. Tidak outflow ke daerah lain. Apalagi ke luar negeri,” ungkap LaNyalla di sela reses di Jawa Timur. Karena dana APBD, lanjutnya, terutama yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat, sejatinya harus menjadi pengungkit (stimulus) ekonomi di daerah. Bukan terbang lagi keluar dari daerah itu untuk belanja pemda. Diungkap LaNyalla, masih banyak produsen lokal, terutama pengusaha skala kecil di daerah, yang belum mampu menembus e-catalog. Selain memang banyak persyaratan yang harus dipenuhi, juga belum terdampingi. “Saya minta hal ini menjadi perhatian serius para kepala daerah. Termasuk menjadi perhatian KADIN di daerah. Untuk melakukan pendampingan, agar semakin banyak produk dalam negeri di dalam e-catalog. Lebih bagus lagi jika produsen tersebut benar-benar lokal dengan modal dalam negeri. Bukan PMA,” tukasnya. Seperti diberitakan, LKPP membekukan 16 ribu produk impor di e-katalog, paling banyak berupa alat kesehatan (alkes). Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo menyebut pembekuan dilakukan demi mendorong pembelian barang dan jasa buatan Indonesia. (Sumber : https://rri.co.id/jakarta/daerah/301262/ketua-dpd-ri-apresiasi-lkpp-bekukan-16-ribu-e-katalog-barang-impor )

**Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti** MINGGU lalu, mata dunia tertuju kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. Karena dia menyampaikan peringatan serius kepada negara-negara di dunia. Tentang ancaman negara gagal. Dalam laporannya yang berjudul; A World of Debt (Dunia Utang), Guterres memberi peringatan serius terkait utang publik global di tahun 2022, yang mencetak rekor 92 triliun US Dolar. Angka tertinggi sepanjang masa. Sekjend kelahiran Portugal itu mengatakan, sebanyak 52 negara, hampir 40 persennya adalah negara berkembang, berada dalam masalah utang yang serius. Katanya seperti dirilis di website resmi United Nation, Rabu, 12 Juli 2023. Yang menjadi perhatian dia, adalah tingginya angka pembayaran bunga utang (belum termasuk pokok utang), yang melebihi beberapa belanja publik pemerintah di sektor yang seharusnya menjadi mandatory. Sektor mandatory menurut Guterres yang terpenting ada dua; Kesehatan dan Pendidikan. Beberapa negara memang tercatat membayar bunga utang lebih tinggi ketimbang belanja sektor mandatory. Terutama negara-negara di Benua Afrika. Menurut dia, jika ini diteruskan, potensi untuk menjadi negara gagal terbuka lebar. Bagaimana dengan Indonesia? Dalam APBN kita, bunga utang yang dibayar pemerintah di tahun 2022 sebesar Rp 386,3 triliun. Sementara anggaran Kesehatan di tahun 2022 sebesar Rp 176,7 triliun. Sedangkan belanja di sektor Pendidikan mencapai Rp 472,6 triliun. Di sisi lain, potensi angka utang Indonesia masih akan membesar. Pertama karena defisit neraca APBN. Kedua, karena pagu rasio utang dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sesuai Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, masih terbuka untuk nambah utang. Rasio utang Indoneaia tahun 2023 masih di angka 38,15 persen dari PDB. Sedangkan pagu di dalam UU 17/2023 tersebut dipatok 60 persen dari PDB. Artinya masih berpotensi untuk nambah utang berkali-kali lipat. Dan jika betul nambah terus, maka belanja bayar bunga utang niscaya akan melampaui belanja sektor Pendidikan. Bahkan bisa saja melampaui belanja gabungan antara Pendidikan dan Kesehatan. Artinya, Indonesia juga berpotensi menjadi negara gagal. Dan kita tidak perlu defense, atau malu-malu mendiskusikan soal ini. Pemerintah tidak perlu nyolot dan mengelak dengan membandingkan dengan rasio utang Jepang yang mencapai 260 persen dari PDB. Karena kita harus utuh menjelaskan informasi tersebut. Karena Jepang ternyata juga kreditur besar ke beberapa negara. Bahkan Jepang memegang surat utang Amerika Serikat sebesar 1,3 triliun USD atau sekitar 18.500 triliun rupiah. Sementara utang Jepang didominasi utang dalam negeri, dalam satuan mata uang Yen. Bukan USD. Amerika Serkat sendiri juga utangnya tinggi. Mencapai rasio 137 persen dari PDB. Tetapi lagi-lagi, AS juga kreditur besar ke sejumlah negara. Apalagi AS ditopang oleh jaminan pemasukan pajak dari puluhan the biggest company in the world, yang berkantor pusat di AS. Jadi ojok dibandingke. Nah, daripada sibuk membuat perbandingan yang tidak apple to apple, lebih baik kita merefleksi diri. Muhasabah. Untuk mencari resep jitu agar Indonesia tidak menjadi negara gagal. Karena negara ini milik rakyat. Pemerintah boleh shutdown. Tapi negara tidak boleh. **Pentingnya Sistem** Mari kita menilik buku tentang Negara Gagal yang ditulis ekonom asal Turki-Amerika, Daron Acemoglu dari Institut Teknologi Massachusetts dan ilmuwan politik James A. Robinson dari Universitas Harvard. Buku ini pertama kali dicetak tahun 2012 silam. Mereka mengatakan kemajuan atau kemunduran suatu negara, ditentukan oleh desain institusi politik dan ekonominya. Suatu negara dapat terus berjalan dan mencapai titik kemakmuran, bila dikelola dengan cara yang tepat. Ini artinya sistem. Bukan tergantung orang (pemimpin). Bahkan mereka mengatakan, meskipun negara kaya sumber daya alam, dan ditopang iklim yang mendukung, (seperti Indonesia), bisa saja menjadi negara gagal. Apabila tidak dijalankan dengan sistem yang tepat. Kedua akademisi itu memisahkan institusi politik dan ekonomi ke dalam dua bentuk. Yaitu; institusi politik ekonomi inklusif, dan institusi politik ekonomi ekstraktif. Intinya, institusi politik ekonomi inklusif ini memiliki kebijakan yang tidak hanya memberi keuntungan kepada kaum elit. Tapi juga memberi kemakmuran kepada rakyat mayoritas. Secara politik, rakyat juga bisa berpartisipasi aktif. Punya saluran konstitusional. Sehingga bisa mengontrol tindakan penguasa. Sebaliknya, institusi politik ekonomi ekstraktif merupakan wujud kekuasaan dimana sumber daya ekstraktif hanya dikuasai oleh segelintir orang (oligarki), yang didukung oleh kekuatan politik dan kekuasaan. Situasi ini akan memicu kesenjangan ekonomi yang lebar. Nah, bagaimana wajah Indonesia? Jika ditelaah dengan pisau analisis yang dipaparkan kedua penulis buku negara gagal itu. Sistem politik Indonesia saat ini, sejak era Reformasi, menempatkan Partai Politik dan Presiden terpilih menjadi pemegang kedaulatan rakyat. Partai politik juga penentu calon presiden yang disuguhkan kepada rakyat untuk dipilih. Dan partai politik juga melalui DPR sebagai pembentuk Undang-Undang yang mengikat 270 juta rakyat Indonesia melalui paksaan hukum (law enforcement). Di sisi lain, faktanya; 1 persen penduduk Indonesia menguasai setengah kekayaan nasional. Karena angka GINI rasio kita terhadap kekayaan nasional mencapai angka sebesar 0,381. Sedangkan GINI rasio terkait penguasaan tanah di Indonesia, yang mencapai angka 0,58, artinya 1 persen penduduk menguasai 58 persen sumber daya agraria, tanah dan ruang. Sementara 40 persen penduduk Indonesia masuk dalam kerentanan atau kemiskinan berdasarkan angka patokan Bank Dunia. Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan sosial mungkin tidak kita rasakan di dalam ruangan rapat pembuat kebijakan di Jakarta. Tetapi di jalanan, di kampung dan gang sempit, di daerah-daerah, di desa-desa, juga di pulau-pulau kecil di luar Jawa; Sangat terasa dan tampak nyata. Jadi marilah kita membangun kesadaran kolektif. Republik ini harus menjadi milik semua. Bukan milik segelintir orang atau kelompok tertentu. Hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal. Karena politik liberal yang transaksional, dan semata-mata berorientasi kekuasaan itu telah menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan jiwa, rasa, etika, dan kehormatan. Pilpres Langsung yang kita adopsi copy paste begitu saja telah melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa. Karena batu uji yang kita jalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa difabrikasi melalui media. Belum lagi elektabilitas yang diframing melalui lembaga survei. Lalu diresonansi buzzer di medsos dengan narasi-narasi saling hujat atau takliq buta puja-puji. Maka, semakin mahal biaya make up-nya, semakin glowing di mata rakyat, yang disodori realita yang dibentuk. Oleh karena itu, marilah kita kembali ke sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa. Sistem bernegara yang tidak meninggalkan Pancasila. Khususnya sila keempat dan ketiga. Sistem bernegara yang belum pernah secara benar dan tepat diterapkan, baik di era Orde Lama maupun Orde Baru. Niscaya kita akan terhindar dari negara gagal. Karena kedaulatan harus benar-benar dijelmakan oleh seluruh elemen bangsa di Lembaga Tertinggi Negara. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Karena kita harus membangun demokrasi. Bukan membangun dominasi. Berabad-abad bangsa Nusantara ini memiliki tradisi musyawarah dan perwakilan. Bahkan partai politik dan ormas dalam memilih ketuanya juga melalui perwakilan. Tetapi mengapa giliran memilih presiden harus dilakukan secara langsung? Dan penentu akhir siapa yang menang adalah Komisi Pemilihan Umum yang mengumumkan angka-angka suara dari 820.161 TPS.* **AA LaNyalla Mahmud Mattalitt**i, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (Sumber : https://jakarta.suaramerdeka.com/opini/1349619549/resep-anti-negara-gagal )

Wakil Ketua DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengapresiasi langkah pemerintah mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit secara proporsional kepada daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2023. “Peraturan pemerintah terkait DBH sawit cukup menjawab aspirasi para kepala daerah penghasil sawit selama ini. PP tersebut sangat proposal dan tegas menuntut kinerja optimal pemerintah daerah,” kata Sultan melalui keterangan, Kamis (27/7/2023). Alokasi DBH sawit, lanjut Sultan, sangat dibutuhkan daerah dalam mengurangi kesenjangan fiskal. Terutama untuk membangun dan merawat sarana dan infrastruktur dasar yang terkait langsung dengan industri perkebunan kelapa sawit. “Dengan ruang fiskal yang lebih luas diharapkan daerah penghasil sawit mampu meningkatkan produktivitas sawit berikut produk turunannya secara berkelanjutan. Hanya saja para kepala daerah perlu menjaga kinerja dan performa realisasi anggaran DBH secara tepat guna dan akuntabel,” tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Meski demikian, Sultan meminta agar pemerintah tidak perlu terlibat dalam proses realisasi anggaran DBH sawit di daerah. Pemerintah daerah harus diberikan kebebasan secara otonom untuk mengalokasikan DBH sawit yang diperoleh dari transfer pusat. “Saya kira Pemerintah Daerah lebih memahami kebutuhan dan prioritas pembangunan di daerahnya. Kontrol penggunaan anggaran DBH melalui proses pembahasan bersama kementerian, justru akan menghambat realisasi DBH di daerah,” sambungnya. Sehingga, lanjutnya, Sultan meminta Pemerintah untuk tidak mengatur penggunaan anggaran DBH sawit yang dialokasikan kepada daerah. Biarkan pemerintah daerah menentukan sendiri ke mana DBH sawit tersebut dialokasikan. Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani aturan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Yang akan jadi landasan aturan untuk pencairan DBH sawit ke daerah. DBH dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit, dan produk turunannya. (SUmber : https://liputan.co.id/2023/07/apresiasi-skema-alokasi-dbh-sultan-penggunaannya-tak-perlu-libatkan-pemerintah-pusat/ )

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI, DPR RI dan MPR RI menggelar rapat koordinasi Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Dan Pidato Presiden RI RAPBN 2024 pada 16 Agustus 2023, di Jakarta, Jumat (28/07/2023). Rapat ini dihadiri Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Paspampres, serta Pejabat Eselon 2 dan 3 di lingkungan Sekretariat MPR/DPR/DPD RI, serta Kordinatoriat Wartawan Parlemen bertujuan mematangkan kordinasi antar lembaga merancang persiapan peliputan media pada tiga kegiatan yang akan digelar 16 Agustus 2023. Dalam rapat tersebut, Kepala Biro Protokol Humas dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma berharap agar segala kebutuhan terkait penyelenggaraan peliputan media pada ketiga agenda tersebut dapat terlaksana dengan baik melalui koordinasi yang matang antara lembaga terkait, utamanya mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis non teknis dalam peliputan media dalam rangka menyukseskan agenda tersebut. Melalui rapat kali ini bersama Kepala Biro Pemberitaan DPR, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi MPR dan dihadiri Sekretariat Presiden, Wakil Presiden dan Paspampres kita saling bersinergi berkolaborasi mensukseskan gelaran Sidang Tahunan MPR RI, Sidabg bersama DPR RI-DPD RI dan Pidato Presiden RI RAPBN 2024 pada 16 Agustus 2023, karena ini kerja bersama," ujar Mahyu saat menghadiri rapat tersebut didampingi Kepala Bagian Pemberitaan dan Media Taufik Jatmiko. Sebagai informasi rapat ini membahas tehbis peliputan media, zonasi peliputan dan tehnis penyiaran mendukung terlaksananya agenda tersebut. Setelah dilakukan di masa pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat ditahun 2021 dan 2022, pada Sidang Tahunan 16 Agustus 2023 rencananya akan dilaksanakan secara normal dan menunggu rapat selanjutnya dengan menghadirkan dokter kepresidenan. (Sumber : https://www.beritasatu.com/network/sumselupdate/4203/kabiro-humas-dan-media-sesjen-dpd-ri-kita-bersinergi-sukseskan-sidang-tahunan-mpr )

Jakarta - Banyaknya kenyataan yang berbeda dengan informasi yang disampaikan sejumlah menteri kabinet, membuat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti perlu mengingatkan. Karena rakyat dan bangsa ini seperti terkena PHP alias harapan palsu. Salah satu contoh adalah program JETP (Just Energy Transition Partnership) yang dibanggakan sebagai hasil gemilang pertemuan G20 di Bali. Ternyata faktanya makin redup dan berbeda kenyataan dengan informasi yang disampaikan saat itu. "Saat itu dikatakan Indonesia berhasil memperoleh pembiayaan 20 miliar US Dolar. Untuk percepatan program transisi energi hijau. Disampaikan ketika itu, 10 miliar USD bantuan hibah, dan 10 miliar USD sisanya pinjaman lunak. Kita sudah senang saat mendengar itu," ujar LaNyalla, Jumat (21/7/2023). Tetapi faktanya, lanjut LaNyalla, 20 miliar USD itu ternyata semua pinjaman. Yang 10 USD pinjaman keras dengan bunga komersial dari sindikasi perbankan dunia. Sedangkan 10 USD sisanya pinjaman lunak dari negara G7 plus. Itu pun tetap dengan bunga. Meskipun lebih rendah dari bunga komersial dan dengan tenor yang lebih panjang. "Yang murni bantuan hibah hanya 160 juta USD, atau hanya 0,8 persen dari total pinjaman 20 miliar USD. Itu pun peruntukannya untuk studi kelayakan investasi. Sehingga bank-bank dan negara pemberi pinjaman yakin, bahwa pinjamannya akan terbayar," urai LaNyalla. Karena itu, LaNyalla meminta para menteri lebih memperhatikan akurasi materi yang disampaikan ke publik. Jangan memberi harapan palsu ke rakyat dan bangsa ini. Selain karena rakyat di bawah masih sangat susah hidupnya. Ia juga meminta pemerintah serius memikirkan hambatan logistik yang memberi sumbangan lemahnya ranking Logistic Performance Index Indonesia. Termasuk buruknya angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Sehingga Indonesia menjadi negara yang tidak kompetitif dari segi cost investment. "Jangan terus menerus menebar madu di hidung, atau ibarat memberi angin surga. Tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Ini penting menjadi perhatian bagi para menteri, agar Presiden Jokowi juga mendapat informasi yang valid," pungkas LaNyalla. (Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/4107337/ketua-dpd-ri-minta-para-menteri-lebih-informatif-jangan-timbulkan-php-ke-rakyat)