Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono bersama Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein, dan Senator Provinsi Aceh Abdullah Puteh, FIlep Wamafma, Adilla Azis dan Bambang Santoso hadir sebagai pemantau internasional dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Rusia di Moskow, Rusia. Dalam relis yang diterima Senin (18/3/2024) di Jakarta, disebutkan DPD RI berkesempatan memberikan pandangan pada Preliminary Result dalam Pemilu Presiden Rusia yang dibacakan Senator Darmansyah Husein pada tanggal 15-17 Maret 2024. Nono Sampono dan delegasi DPD RI berkesempatan menyaksikan secara langsung proses pemilihan presiden Rusia di beberapa TPS, yaitu TPS 2576 di Krylatskie, TPS 2616 di Partizanskaya dan TPS 2654 di Mozhayskoe Shosse. Nono menilai, kehadiran rombongan DPD RI ke Rusia, menunjukkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Federasi Rusia bukan hanya relasi bisnis antar dua negara, melainkan persahabatan erat antar negara yang telah dijalin selama 74 tahun. “Hubungan diplomatik Indonesia dan Federasi Rusia telah terjalin sejak tahun 1950. Jadi kurang lebih sudah 74 tahun. Hubungan antara Federasi Rusia dan Indonesia didasari tradisi rasa persahabatan, kesetaraan saling menghargai di berbagai bidang,” ungkap Nono. Selain itu, Nono juga menambahkan, kehadiran para International Observer merupakan upaya yang baik dalam menjaga integritas, inklusivitas dan transparansi dalam proses demokrasi. Nono Sampono pun menyoroti penggunaan teknologi yang diadopsi oleh Pemerintah Federasi Rusia dalam penggunaan hak suaranya. Nono berharap Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi teknologi canggih dalam proses Pemilihan Umum di Indonesia sehingga hasil yang dicapai diharapkan akan jauh lebih akurat dan lebih kredibel. “Penggunaan teknologi canggih ini, menambah antusiasme para panitia penyelenggara. Sehingga diharapkan angka partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi semakin besar, sehingga legitimasi pemimpin yang terpilih kelak akan semakin kuat,” pungkas Nono. Delegasi DPD RI juga berkesempatan mengunjungi Pusat Komando Pemenangan salah satu calon presiden, yaitu Leonid Slutskiy, dari Partai Demokrat Liberal Rusia dan mendapatkan sambutan hangat dari para pejabat dan sekretariat partai. Tak lupa, Nono Sampono mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua Central Commission Election, Ella Aleksandrovna Pamvilofa, beserta jajarannya, atas keberhasilannya menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Federasi Rusia yang berlangsung tertib, aman dan lancar. (Sumber : https://www.waspada.id/nusantara/dpd-ri-hadir-sebagai-pemantau-internasional-pemilu-presiden-rusia-tahun-2024/ )

Ketimpangan dan ketidakadilan dalam hal penguasaan tanah merupakan akar konflik agraria dan sebagai persoalan yang sangat akut, dimana telah dicatatkan bahwa 68% tanah yang berada di wilayah Indonesia dikuasai oleh satu persen sekelompok pengusaha dan korporasi besar. Sebanyak 16 juta keluarga petani menggantungkan hidupnya hanya pada tanah dengan rata-rata luasan di bawah setengah hektar. Untuk itu, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI sangat concern terhadap isu Hak Asasi Manusia dalam eskalasi nasional khususnya dalam permasalahan konflik agraria, demikian dikatakan Wakil Ketua BAP DPD RI Evi Apita Maya di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). "Sebanyak 16 juta keluarga petani menggantungkan hidupnya hanya pada tanah dengan rata-rata luasan di bawah setengah hektar. Kami sangat concern terhadap persoalan ini, khususnya yang terkait dengan konflik agraria. Terkait banyaknya laporan resmi masyarakat atas permasalahan sengketa lahan di beberapa daerah, hari ini BAP DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan masyarakat," tutur Evi saat memimpin rapat tersebut. Dalam RDPU tersebut, BAP DPD RI mendengarkan paparan dan persoalan yang tengah dialami oleh perwakilan Pusat Serikat Tani dan Nelayan (PP STN) Kabupaten Muaro Jambi, para pemohon Kasasi PTPN IX dari Provinsi Jawa Tengah, perwakilan masyarakat Desa Kabalukin Kabupaten Kepulauan Aru dan perwakilan masyarakat terkait pelanggaran Peraturah Daerah (Perda) di Provinsi Kalimantan Timur. "Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terukur terkait isu permasalahan tersebut, kami meminta agar perwakilan masyarakat yang telah hadir dapat memberi pemaparan secara lebih komprehensif," sambung Evi yang merupakan Senator asal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagas Ardhianto Saputra, sebagai Ketua dari PP STN menjelaskan permasalahan yang bergulir berupa sengketa lahan antara PP STN dengan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (PT. RKK). Padahal menurutnya PT. RKK masih memakai lahan tanpa ada legal standing yang jelas. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 105 PK/TUN/2014 telah membatalkan 682 hektar Hak Guna Usaha (HGU) milik PT RKK. Namun sejak 2014 sampai sekarang PT. RKK masih menggunakan lahan tersebut untuk budidaya dan permanen. Hal ini memicu bentrokan antar kelompok tani masyarakat dan kelompok tani Mitra PT. RKK," ucap Bagas. Terkait penjelasan dari para perwakilan masyarakat, Abdul Hakim mengatakan seyogyanya DPD RI harus mampu menyelesaikan persoalan ini dengan cara-cara yang tidak reguler, mengingat sengketa ini telah bergulir bertahun-tahun sehingga terkesan negara tidak hadir dan tidak mampu membantu penyelesaian. caranya seperti dengan mengundang pihak terkait hadir dan menunggu klarifikasi. "Saya minta BAP DPD RI dapat segera membuat surat tertulis kepada pihak terkait," imbuh Senator asal Provinsi Lampung itu. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Angelius Wake Kako mempertanyakan peran pemerintahan daerah sehingga masalah sengketa lahan ini dapat menjadi berlarut-larut dan tidak terselesaikan. "Sebaiknya pemerintahan daerah baik Bupati maupun DPRD setempat dapat membantu menyelesaikan sebelum masalah ini dibawa ke tingkat pusat," tutur Senator yang akrab disapa Angelo itu. Pada kesempatan itu Ketua BAP DPD RI Tamsil Linrung menyatakan perlunya informasi terkait keterlibatan dan respon pemerintah daerah. Dirinya berjanji akan merekomendasikan masalah sengketa lahan ini kepada masing-masing Anggota DPD RI sesuai Daerah Pemilihan (Dapil). "Kami memang selalu berusaha mengambil peran agar permasalahan ini dapat terselesaikan segera. Langkah selanjutnya yang akan kami tempuh adalah berkoordinasi dengan teman-teman Anggota DPD RI sesuai dapil agar dapat menjembatani komunikasi dengan pemerintah daerah dan khususnya dengan kantor Badan Pertanahan Nasional di daerah masing-masing. Kami juga akan melakukan telaah dengan tim ahli untuk selanjutnya memanggil pihak-pihak terkait untuk segera memberikan klarifikasi," tutup Tamsil. (Sumber : https://www.askara.co/read/2024/03/13/44001/bap-dpd-ri-:-ketimpangan-dan-ketidakadilan-akar-konflik-agraria?preview=1 )

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti buka puasa bersama dengan Senator baru yang terpilih pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu. Hadir di antaranya Alfiansyah Komeng Bustami (Jabar), Aanya Rina Casmayanti (Jabar), Agita Nurfianti (Jabar), Cerint Iralloza Tasya (Sumbar), Imral Adenansi (Sumbar), M Rifki Farabi (NTB), Mirah Midadan (NTB), Laode Umar Bonte (Sultra) dan Achmad Azran (DKI Jakarta). Pada kesempatan itu, Senator terpilih asal Jawa Barat, Alfiansyah Komeng Bustami langsung menghangatkan suasana. "Di Amerika kan ada juga tuh Senator. Kita juga kan Senator. Nah, sama atau beda tuh Senator di Amerika dengan kita di Indonesia?" tanya Komeng kepada Ketua DPD RI. Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua DPD RI menegaskan ada perbedaan mendasar antara Senator di Amerika dengan Indonesia. Amerika menganut strong bicameral. Sehingga Senator di AS sangat power full. Termasuk fungsi pemakzulan Presiden AS ada di tangan Senat. Sedangkan Indonesia ini tidak jelas. Sehingga peran dan fungsi DPD di Indonesia sangat terbatas. Karena hanya mengusulkan RUU, tetapi penentu akhirnya DPR dan Presiden. “Sehingga RUU yang kita usulkan maupun yang kita dorong, kalau DPR dan Presiden belum membahas, ya gak jadi-jadi. Seperti RUU Daerah Kepulauan dan RUU Masyarakat Adat. Itu sudah kita dorong dari dulu. Tetapi belum juga disepakati oleh DPR dan Presiden,” tandasnya. LaNyalla juga menjelaskan, bahwa DPD RI punya fungsi pengawasan pelaksanaan UU, tetapi hasil pengawasannya disampaikan ke DPR RI. “Karena itu saya sering melakukan terobosan, dengan mengupayakan mempertemukan stakeholder daerah dengan pengambil kebijakan, kementerian, agar persoalan atau temuan di lapangan cepat selesai. Bahkan saya juga melaporkan langsung ke Presiden. Supaya Presiden mengetahui langsung,” tandasnya. Oleh karena itu, LaNyalla menggagas agar Indonesia kembali ke sistem Asli Indonesia, dengan kembali ke UUD 1945 Asli, sebelum Amandemen 1999-2002. Tetapi kemudian kita Amandemen dengan addendum, untuk memperkuat dan menyempurnakan. Sehingga praktik penyimpangan di era Orde Lama dan Orde Baru tidak terulang. “Setelah kembali, kita Amandemen, dengan mengakomodasi semangat reformasi dan tren perubahan global yang terjadi. Yaitu, membuka ruang di kamar DPR yang tidak hanya diisi dari peserta pemilu dari unsur Partai Politik saja, tetapi juga anggota DPR dari peserta pemilu perseorangan. Sehingga benar-benar terjadi check and balances dalam penyusunan UU,” imbuhnya. Dengan begitu kedaulatan rakyat kembali dilaksanakan oleh lembaga tertinggi, yaitu MPR, yang di dalamnya ada utusan-utusan juga, yaitu utusan daerah dan utusan golongan. Bukan seperti UUD hasil Amandemen, kedaulatan dilaksanakan oleh Partai Politik dan Presiden terpilih. “Sekarang kan faktanya pelaksana kedaulatan kan Partai Politik dan Presiden terpilih. Karena di dalam Konstitusi disebutkan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD. Bukan dilaksanakan oleh MPR. Sehingga sudah tidak ada penjabaran Sila ke-4 dari Pancasila di dalam Konstitusi kita. Ya begini hasilnya. Orang merisaukan kualitas demokrasi Indonesia. Ya karena pilihan kita menghilangkan Pancasila,” tandas LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Aceh Fachrul Razi, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy. (Sumber : https://www.tvonenews.com/berita/194988-ketua-dpd-ri-buka-bersama-senator-terpilih-komeng-tanya-beda-sistem-indonesia-dan-amerika )

Panitia Kerja atau Panja DPR bersama pemerintah kembali menggodok Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) hari ini. Anggota DPD RI Sylviana Murni mengusulkan gubernur atau wakil gubernur DKJ memiliki unsur Betawi. Hal itu disampaikan Sylviana atau akrab disapa Mpok Sylvi dalam rapat Panja membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ di ruang rapat Badan Legislasi DPR, Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3/2024). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas. "Ada satu solusi bagaimana kalau kita tetap mengkolaborasikan demokratis tapi di satu sisi kita perjuangkan masyarakat Betawi yang punya Jakarta. Caranya bagaimana? Ya saya melihat Papua ada OAP (orang asli Papua). Bahkan ada mudah-mudahan saya nggak salah, ada 14 anggota DPR wajib OAP," kata Sylvia dalam rapat. Ia mengatakan pasangan calon yang ditunjuk oleh partai ada baiknya memiliki unsur Betawi. Dia ingin masyarakat Betawi diberi kesempatan untuk menjadi kepala daerah. "Nah kalau misalnya memang ditunjuk tapi semua partai yang menunjuk pasangan-pasangan yang untuk berjuang ke Pilkada ini ada kewajiban semacam kuota perempuan 20 persen. Tapi ini wajib wagubnya-kah, gubernurnya-kah, itu harus dari unsur Betawi," ujar Sylvi. Ia lantas menyertakan kriteria apa saja yang termasuk orang Betawi. Salah satunya mereka yang aktif berkontribusi untuk Jakarta. "Pertama orang Betawi itu adalah orang yang bapak dan ibunya asli Betawi. Kedua ibunya saja atau bapaknya saja yang orang Betawi. Ketiga mereka yang berkontribusi dan berprestasi yang sudah lama tinggal di Betawi dan memperjuangkan masyarakat Betawi," kata Sylvi. "Kemudian ada beberapa lagi ada pemberian penghargaan kepada masyarakat Betawi, misalnya Pak Ketua bukan orang Betawi tapi kalau berkontribusi banyak kepada orang Betawi, why not?" imbuh mantan cawagub DKI Jakarta itu. (Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7243630/mpok-sylvi-dpd-usul-gubernur-atau-wagub-dkj-ada-unsur-betawinya.)

Pemerintah bersama DPR dan DPD RI saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Adapun salah satu isu utama dalam RUU tersebut terkait pembentukan kawasan aglomerasi untuk menyinkronkan pembangunan di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dengan daerah sekitar. Salah satu Program Kawasan Aglomerasi dalam RUU DKJ adalah sektor transportasi. Menyoroti hal ini, Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyebut transportasi publik menjadi salah satu sektor yang penting diintegrasikan di semua wilayah aglomerasi. Oleh sebab itu, transportasi publik akan menjadi salah satu bahasan penting terkait program Kawasan Aglomerasi dalam RUU DKJ. Menurutnya, kemacetan di Jakarta dan sekitarnya harus segera dicarikan solusi karena sudah menumpuk kerugian ekonomi yang besar. "Oleh karena itu, saya berharap RUU DKJ ini mampu mempercepat hadirnya transportasi publik yang setara dan terintegrasi antara Jakarta dan daerah sekitarnya. Sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, pada 2029, sebanyak 60 persen pergerakan warga di Jabodetabek sudah harus menggunakan angkutan umum perkotaan. Target ini harus bisa tercapai jika ingin Jakarta dan sekitarnya menjadi kota berkelas dunia," ujar Fahira dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3/2024). Fahira menambahkan, kawasan Jabodetabek dengan populasi lebih dari 30 juta jiwa saat ini sebenarnya sudah menjelma menjadi wilayah aglomerasi terbesar di dunia. Ketergantungan antarwilayah Jabodetabek yang tinggi menjadikan pergerakan orang di kawasan aglomerasi ini sangat besar. Saat ini, diperkirakan jumlah pergerakan di Jabodetabek mencapai 88,2 juta trip/hari. Jika dirinci, pergerakan ini terdiri dari pergerakan di dalam Jakarta sebesar 21,2 juta trip/hari, commuter 6,4 juta trip/hari dan pergerakan di dalam suburban 60,6 juta trip/hari. Lebih lanjut, Fahira menjelaskan tingginya mobilitas ini menjadi persoalan serius. Sebab, dari jumlah tersebut, kurang dari 30 persen yang menggunakan transportasi umum atau lebih dari 70 persen memilih menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Hal ini berdampak terhadap kemacetan di Jakarta dan wilayah sekitarnya semakin tinggi. Selain itu, kondisi ini juga menyebabkan kerugian ekonomi dan pencemaran udara sehingga menurunkan kualitas dan produktivitas warga Jabodetabek. "Kita harus pastikan RUU DKJ ini menjadi daya dorong yang efektif untuk membuat sebanyak mungkin mobilitas di kawasan aglomerasi menggunakan transportasi publik. Oleh karenanya, sistem transportasi publik setidaknya di Bodetabek bisa setara seperti yang saat ini sudah ada di Jakarta. Sehingga ke depan Jakarta bisa memainkan perannya sebagai kota global. Sementara kota sekitarnya bisa berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan keuangan, serta kegiatan bisnis nasional, regional, dan global," pungkas Fahira. Sebagai informasi, kawasan aglomerasi merupakan kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional. Kawasan ini dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi sekalipun berbeda dari sisi administrasi sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global. Salah satu sektor yang penting diintegrasikan adalah transportasi publik terpadu di semua wilayah aglomerasi tersebut. Dalam RUU DKJ, Kawasan Aglomerasi mencakup minimal wilayah Provinsi DKJ, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. (Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7242504/fahira-idris-harap-ruu-dkj-percepat-integrasi-transportasi-publik )

Permasalahan lonjakan harga beras serta harga pangan yang terjadi setiap menjelang Ramadan menunjukkan pemerintah tidak serius mengatasi permasalahan pangan Bangsa Indonesia yang dirumuskan melalui kebijakan strategis. Dalam Dialog Kenegaraan DPD RI di Gedung DPD RI (6/3/2024), diketahui siklus permasalahan pangan, seperti lonjakan harga dan kelangkaan bahan pokok, serta penurunan produktivitas pertanian, selalu terjadi tiap tahun dan pemerintah tidak memiliki kebijakan mengatasi permasalahan tersebut. “Daya terawang pemerintah untuk melihat perubahan ke depan semakin tidak tajam, karena peristiwanya berulang dan telah menjadi siklus. Kalau ada kesalahan ditimpakan ke El Nino. Ke depan pemerintah harus lebih fokus melihat situasi ini, terutama bahan pokok. Kalau kebutuhan bahan pokok mesti dan harus diantisipasi,” ujar Anggota DPD RI dari Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara. (Sumber : https://www.beritasatu.com/network/sumselupdate/125844/harga-beras-meroket-pemerintah-dinilai-tidak-serius-tangani-bahan-pangan )

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa dirinya siap hadir dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu DPD RI. "Tentu siaplah!" kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu. Walaupun demikian, Bagja menjelaskan kehadiran dirinya akan bergantung pada jadwal rekapitulasi Pemilu 2024. "Tergantung juga. Kalau ada rekap gimana? Nanti ditanya DPD, kita mengawasi rekap yang sedang berjenjang ini atau menghadiri DPD? Hayo, emang bisa dibelah-belah? Kalau bisa dibelah-belah, oke lah," ujarnya. Adapun Bagja menyebut saat ini pihaknya sedang mengawasi proses rekapitulasi berjenjang, sehingga bila lebih mementingkan hadir dalam rapat Pansus DPD, maka dikhawatirkan tidak dapat memberikan pernyataan dengan baik. "Kami lagi memantau teman-teman yang sekarang lagi merekap di tingkat provinsi, dan masih ada yang di tingkat kabupaten/kota. Ada juga yang masih di tingkat kecamatan, ada satu, dua yang bermasalah. Padahal, seharusnya sudah selesai," tuturnya. Sementara itu, dia mengatakan tidak bisa berkomentar banyak terhadap pembentukan pansus tersebut. "Kami berhubungan-nya dengan Komisi II, dengan DPR RI, dan juga dengan DPD RI, iya. Akan tetapi, dalam beberapa case (kasus) itu kan kami hanya bisa menjelaskan. Kami tidak pada titik mencampuri urusan, hak, dan kewenangan teman-teman lembaga lain," ucapnya. Sebelumnya, DPD RI membentuk Pansus Kecurangan Pemilu untuk mengungkapkan banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024. Hal itu disepakati oleh para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, yang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Komite I yang membidangi soal Pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam Pemilu 2024, tetapi ada usulan untuk pembentukan Pansus. Apakah dapat disetujui? (setuju)," kata Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/3). (Sumber : https://www.antaranews.com/berita/3997482/bawaslu-siap-hadir-dalam-rapat-pansus-kecurangan-pemilu-dpd-ri )

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin mengaku sepakat dengan pernyataan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bahwa "demokrasi mahal". Sultan pun menilai Indonesia tidak perlu ragu kembali ke sistem pemilu terdahulu, yakni presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Senator asal Bengkulu itu menyebut Indonesia "tidak perlu ragu" ke sistem demokrasi yang menetapkan rakyat tidak memilih langsung presiden. Menurutnya, demokrasi langsung saat ini jauh dari karakter Pancasila. "Sebagai bangsa, Indonesia harus percaya diri dan mempertahankan nilai-nilai dalam praktik kenegaraan yang digariskan oleh Pancasila dan UUD 1945," kata Sultan dalam keterangan resminya sebagaimana dikutip akun Facebook DPD RI, Rabu (6/3/2024). "Harus kita akui bahwa proses demokrasi yang liberal seperti sekarang ini sangat jauh dari karakter demokrasi Pancasila," imbuh Sultan. Presiden Indonesia sendiri dipilih oleh MPR sejak 1967 hingga 2001. Soeharto menjadi presiden pertama yang dipilih melalui MPR, waktu itu MPRS, pada Maret 1967. Soeharto lalu berkuasa hingga Mei 1998, atau 31 tahun kemudian. Soeharto kemudian lengser dan menyerahkan jabatannya ke BJ Habibie. Pada Oktober 1999, MPR memilih Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai presiden. Gus Dur dilengserkan melalui sidang istimewa MPR pada 2001 dan digantikan Megawati Soekarnoputri. Rakyat Indonesia mulai berhak memilih langsung presiden dan wakil presiden sejak Pemilu 2004. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Prabowo sendiri menyatakan bahwa demokrasi mahal ketika menjadi pembicara kunci dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3). Eks Danjen Kopassus itu menilai masih banyak hal yang bisa dibenahi dari demokrasi Indonesia. "Let me testify that democracy is really very very tiring, democracy is very very messy, democracy is very very costly, and we are still not satisfied with our democracy, there is a lot of room for improvement. (Izinkan saya memberi testimoni bahwa demokrasi benar-benar sangat melelahkan, demokrasi sangat sangat berantakan, demokrasi sangat sangat mahal, dan kita masih belum puas dengan demokrasi kita, masih banyak yang bisa dibenahi)," kata Prabowo. (Sumber : https://www.kompas.tv/nasional/490968/setuju-pernyataan-prabowo-bahwa-demokrasi-mahal-wakil-ketua-dpd-ingin-presiden-kembali-dipilih-mpr )

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin mengaku sepakat dengan pernyataan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bahwa "demokrasi mahal". Sultan pun menilai Indonesia tidak perlu ragu kembali ke sistem pemilu terdahulu, yakni presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Senator asal Bengkulu itu menyebut Indonesia "tidak perlu ragu" ke sistem demokrasi yang menetapkan rakyat tidak memilih langsung presiden. Menurutnya, demokrasi langsung saat ini jauh dari karakter Pancasila. "Sebagai bangsa, Indonesia harus percaya diri dan mempertahankan nilai-nilai dalam praktik kenegaraan yang digariskan oleh Pancasila dan UUD 1945," kata Sultan dalam keterangan resminya sebagaimana dikutip akun Facebook DPD RI, Rabu (6/3/2024). "Harus kita akui bahwa proses demokrasi yang liberal seperti sekarang ini sangat jauh dari karakter demokrasi Pancasila," imbuh Sultan. Presiden Indonesia sendiri dipilih oleh MPR sejak 1967 hingga 2001. Soeharto menjadi presiden pertama yang dipilih melalui MPR, waktu itu MPRS, pada Maret 1967. Soeharto lalu berkuasa hingga Mei 1998, atau 31 tahun kemudian. Soeharto kemudian lengser dan menyerahkan jabatannya ke BJ Habibie. Pada Oktober 1999, MPR memilih Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai presiden. Gus Dur dilengserkan melalui sidang istimewa MPR pada 2001 dan digantikan Megawati Soekarnoputri. Rakyat Indonesia mulai berhak memilih langsung presiden dan wakil presiden sejak Pemilu 2004. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Prabowo sendiri menyatakan bahwa demokrasi mahal ketika menjadi pembicara kunci dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3). Eks Danjen Kopassus itu menilai masih banyak hal yang bisa dibenahi dari demokrasi Indonesia. "Let me testify that democracy is really very very tiring, democracy is very very messy, democracy is very very costly, and we are still not satisfied with our democracy, there is a lot of room for improvement. (Izinkan saya memberi testimoni bahwa demokrasi benar-benar sangat melelahkan, demokrasi sangat sangat berantakan, demokrasi sangat sangat mahal, dan kita masih belum puas dengan demokrasi kita, masih banyak yang bisa dibenahi)," kata Prabowo. (Sumber : https://www.kompas.tv/nasional/490968/setuju-pernyataan-prabowo-bahwa-demokrasi-mahal-wakil-ketua-dpd-ingin-presiden-kembali-dipilih-mpr )

Wadah komunitas penggemar sepeda motor di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI, DPD Bikers Community, menggelar kegiatan Silaturahmi Dan Bakti Sosial di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 70 anggota ini menempuh perjalanan touring dari Kantor Setjen DPD RI di Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI menuju Provinsi Lampung tanggal 22-24 Februari 2024. Ketika menyampaikan sambutan dalam acara pelepasan peserta touring DPD Bikers Community di Halaman Parkir Setjen DPD RI (22/4), Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi mengatakan bahwa keberadaan DPD Bikers Community tidak hanya sekedar wadah bagi pejabat dan staf Setjen DPD RI yang menggemari sepeda motor, tetapi juga bertujuan untuk berkontribusi ke masyarakat melalui berbagai kegiatan-kegiatan sosial. "DPD Bikers Community ini adalah sebuah komunitas dari teman-teman di Setjen DPD RI untuk melakukan kegiatan ekstra dalam rangka membangun soliditas, kebersamaan, kemudian kerja sama dalam bentuk menggunakan kendaraan di jalan raya. Komunitas ini juga bertujuan untuk membentuk perilaku _safety riding_ dan juga berkontribusi ke masyarakat-masyarakat melalui berbagai kegiatan yang dilakukan," ucap Rahman Hadi yang juga menjadi Pembina Utama DPD Bikers Community. Selain melepas peserta touring tersebut, Rahman Hadi juga mengukuhkan Deputi Persidangan Setjen DPD RI Oni Choiruddin sebagai Pembina DPD Bikers Community. Oni Choiruddin menjabat sebagai pembina menggantikan Sefti Ramsiaty yang telah purna tugas sebagai Deputi Persidangan Setjen DPD RI. Ketua DPD Bikers Community Ilham Akbar mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu bentuk perayaan DPD Bikers Community yang telah berusia 7 tahun pada tanggal 10 Februari yang lalu. Acara ini juga bertujuan agar sinergitas antar pejabat dan antar staf Setjen DPD RI dapat terus terjaga, baik dalam acara formal maupun informal. Adanya sinergitas tersebut diperlukan dalam membangun sistem kerja yang kuat dalam melaksanakan berbagai pekerjaan di lingkungan Setjen DPD RI. "Touring ini sekaligus mengikatkan tali persaudaraan kita antar sesama keluarga besar Setjen DPD RI. Saya yakin jika kegiatan ini terus kita lakukan dengan konsisten, sinergitas dalam membangun iklim kerja yang produktif dapat terwujudkan di lingkungan Setjen DPD RI," katanya. Dalam kegiatan touring kali ini Ilham juga merangkul beberapa pejabat di lingkungan Setjen DPD RI, seperti Deputi Persidangan Oni Choiruddin yang baru saja dikukuhkan sebagai Pembina DPD Bikers Community, Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Mahyu Darma, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Hartawan, serta Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Sanherif Hutagaol ini juga dilakukan kegiatan untuk mensosialisasikan DPD RI ke masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pertemuan dengan General Manager (GM) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Captain Suharto di Pelabuhan Merak, dalam rangka menindaklanjuti pertemuan sebelumnya yg dilakukan oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Media Setjen DPD RI Heru Firdan. "Meski acara ini berupa kegiatan touring, kami juga menyisipkan kegiatan pertemuan dengan PT ASDP terkait upaya sosialisasi dan edukasi ke masyarakat mengenai DPD RI. Diharapkan dengan adanya pertemuan dengan PT ASDP ini, kerja sama pemasangan papan digital atau digital signage DPD RI di Pelabuhan Merak dan Bakauheni serta di kapal penyeberangan milik PT ASDP, dapat membuat masyarakat semakin mengenal DPD RI dan mengetahui kinerja DPD RI sebagai wakil daerah," jelas Mahyu Darma. Sebagai informasi, selain touring dan kegiatan sosialisasi mengenai DPD RI, DPD Bikers Community juga telah menyiapkan agenda kegiatan bakti sosial berupa penyerahan buku ke SMP Lazuardi di Haura, pemberian santunan kepada beberapa anak yatim dan pemberian bantuan berupa Karpet Sajadah, Qur'an beserta lekar dan sejumlah uang kepada Pondok Pesantren Roudhotul Hijaiyah Aminah Salamah Pimpinan Ustadz Abdul Hanan di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Lampung. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya sekedar menjadikan DPD Bikers Community sebagai wadah komunitas penggemar sepeda motor di lingkungan Setjen DPD RI saja, tetapi keberadaannya juga memiliki peran dan manfaat bagi masyarakat. (Sumber : https://www.askara.co/read/2024/02/25/43401/komunitas-bikers-setjen-dpd-ri-touring-dan-baksos-ke-lampung?preview=1 )