Hujan yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia membuat bencana banjir terjadi di mana-mana. Selain menerjang pemukiman, banjir juga merusak tanaman petani. Seperti yang terjadi di Kecamatan Yosowilangun dan Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Banjir imbas luapan Sungai Gogosan itu merendam seluas 120 hektare lahan persawahan. "Tentu hal ini harus diantisipasi oleh pemerintah agar membangun sinergi lintas stakeholder untuk mengantisipasi dan mencari solusi atas bencana banjir yang terjadi," ujar Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti, di sela reses di Jawa Timur, Rabu (8/3/2023). Sebagaimana diketahui, luapan Sungai Gogosan merendam areal lahan pertanian yang rata-rata menanam hortikuktura berupa cabai, tomat, dan sejumlah tanaman lainnya. Banjir juga menyapu lahan pertanian di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Situbondo yang merusak tamanan semangka dan melon. Akibatnya, petani merugi hingga ratusan juta rupiah. Selain petani yang mengalami kerugian, bencana itu juga berdampak pada harga dan pasokan di pasaran. Masyarakat mengeluhkan harga yang melonjak tinggi. "Tentu hal ini berdampak pada perekonomian warga, terutama dalam hal jual beli di pasaran. Saya kira banjir ini memiliki dampak yang luas dan sistemik. Maka perlu diantisipasi dan dicarikan solusi dengan serius," kata LaNyalla. Apalagi, kata Senator asal Jawa Timur itu, banjir yang menyebabkan gagal panen bukan kali ini saja terjadi. Hal ini justru hampir menjadi masalah menahun dan belum ada solusi yang jitu. "Gagal panen disebabkan banjir buka kali ini saja terjadi tetapi juga menjadi masalah klise yang berulang saat hujan deras datang. Tentu tak boleh terus menerus terjadi tanpa ada perhatian serius dari pemerintah," kata dia. Oleh karenanya, LaNyalla mendorong pemerintah bersinergi untuk mencari jalan keluar antara stakeholder yang saling terlibat di dalam penyelesaian banjir yang mengakibatkan sejumlah lahan pertanian rusak. "Sebab jika tidak ada penyelesaian dan kasus seperti ini berulang maka kita terperosok ke dalam lubang yang sama," imbuhnya. (Sumber : https://news.republika.co.id/berita/rr6y63463/lanyalla-minta-pemerintah-cari-solusi-banjir-rendam-persawahan-yang-rugikan-petani )

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan dukungannya kepada BUMD PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) menjadi Pusat Pengolahan Limbah B3 terbesar dan terbaik di Jawa Timur. Dukungan tersebut disampaikan langsung LaNyalla saat mengunjungi PT Pratama Jatim Lestari yang berada di Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (7/3). Kehadiran Senator asal Jawa Timur itu disambut Haries Purwoko, yang menjabat Direktur Utama PT. PJL sejak Juni 2020, serta puluhan karyawan. Dijelaskan Haries, PT PJL adalah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2019 menyediakan layanan pengumpulan, daur ulang, pengolahan dan pembuangan untuk limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya. Haries juga menjelaskan mengenai One Package Service yang dimiliki PT PJL. “One Package Service merupakan unique selling kami, di antaranya meliputi kerja sama dengan jasa pengangkutan (transporter), jasa pengumpul, jasa pengolahan dan jasa pemanfaat limbah,” urainya. Menurutnya, misi PT PJL antara lain menciptakan area pemanfaatan yang luas dan sesuai untuk pengelolaan limbah, menambah fasilitas pengolahan dengan kualitas terbaik, memberdayakan SDM masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan publik. “Kemudian mengumpulkan setiap ahli di bidangnya untuk mengoperasikan PPSLB3 Dawar Blandong,” ujarnya. “Hingga saat ini terdapat banyak customer kami yang telah bekerjasama dalam pengelolaan limbah industri. Hubungan pihak customer dengan PT Pratama Jatim Lestari dalam pengelolaan limbah B3 mengarah kepada konsep 3R (Reuse, Recycle & Recovery), serta sesuai dengan sistem cradle to grave,” jelasnya. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan mendukung PT PJL menjadi pusat pengolahan limbah B3. “Jangan pernah anggap sepele masalah limbah. Dampak yang dapat ditimbulkan sangat luar biasa. Bisa merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, saya mendukung PT PJL menjadi pusat pengolahan limbah B3 terbesar dan terbaik di Jawa Timur,” katanya. LaNyalla yang sedang melaksanakan tugas reses di Jawa Timur itu menegaskan bahwa Jatim adalah provinsi besar di Indonesia. “Dengan status tersebut, saya rasa Jawa Timur memang membutuhkan pusat pengolahan sampah berbahaya agar lingkungan dapat terus terjaga,” katanya. Lebih lanjut LaNyalla mengatakan, seperti diketahui, semakin hari, krisis lingkungan di bumi semakin mengkhawatirkan. Dilansir dari situs resmi United Nations Environment Programme (UNEP), yang merupakan organisasi PBB di bidang lingkungan hidup, disebutkan bahwa sekitar 7 miliar dari 9,2 miliar ton plastik yang dihasilkan dari tahun 1950-2017 telah menjadi limbah plastik. UNEP juga mengatakan bahwa setiap menit setara dengan satu truk sampah plastik dibuang ke laut kita. Selain itu, limbah organik juga tak kalah mengkhawatirkannya dengan limbah plastik. Data dari UNEP melaporkan bahwa 931 juta ton atau sekitar 17% dari makanan yang tersedia pada tahun 2019 terbuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah, pengecer, restoran, dan sebagainya. "Limbah yang terkumpul di tempat pembuangan sampah dapat disortir untuk dilakukan pemilahan terhadap barang-barang yang dapat didaur ulang. Itulah prinsip pengolahan limbah yang baik bagi lingkungan. Dengan melakukan pengolahan limbah yang baik, kita telah membantu menjaga dan merawat bumi ini agar bisa terus dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Untuk anak cucu rakyat Indonesia tercinta," pungkasnya. (Sumber: https://www.tvonenews.com/berita/105767-ketua-dpd-ri-dukung-bumd-pjl-jadi-pusat-pengolahan-limbah-b3?page=1)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung BUMD PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) menjadi Pusat Pengolahan Limbah B3 terbesar dan terbaik di Jawa Timur. disampaikan langsung LaNyalla saat mengunjungi PT Pratama Jatim Lestari yang berada di Mojokerto, Jawa Timur, Selasa, 7 Maret 2023. Kehadiran Senator asal Jawa Timur itu disambut Haries Purwoko, yang menjabat Direktur Utama PT. PJL sejak Juni 2020, serta puluhan karyawan. Haries menjelaskan, PT PJL adalah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2019, menyediakan layanan pengumpulan, daur ulang, pengolahan dan pembuangan untuk limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya. Ia juga menjelaskan mengenai One Package Service yang dimiliki PT PJL. “One Package Service merupakan unique selling kami, diantaranya meliputi kerja sama dengan jasa pengangkutan (transporter), jasa pengumpul, jasa pengolahan dan jasa pemanfaat limbah,” kata dia. Menurutnya, misi PT PJL antara lain menciptakan area pemanfaatan yang luas dan sesuai untuk pengelolaan limbah, menambah fasilitas pengolahan dengan kualitas terbaik, dan memberdayakan SDM masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan publik. “Kemudian mengumpulkan setiap ahli di bidangnya untuk mengoperasikan PPSLB3 Dawar Blandong,” ujarnya. Hingga saat ini, Haries melanjutkan, ada banyak customer yang telah bekerja sama dalam pengelolaan limbah industri. Hubungan pihak customer dengan PT Pratama Jatim Lestari dalam pengelolaan limbah B3 pun mengarah kepada konsep 3R (Reuse, Recycle & Recovery), serta sesuai dengan sistem cradle to grave. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan dukungannya untuk PT PJL menjadi pusat pengolahan limbah B3. Ia menegaskan untuk jangan pernah menganggap sepele masalah limbah. Sebab, dampaknya yang ditimbulkan sangat luar biasa, yakni bisa merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat secara luas. "Karena itu, saya mendukung PT PJL menjadi pusat pengolahan limbah B3 terbesar dan terbaik di Jawa Timur,” kata dia. LaNyalla yang sedang melaksanakan tugas reses di Jawa Timur itu mengatakan, Jatim adalah provinsi besar di Indonesia. “Dengan status tersebut, saya rasa Jawa Timur memang membutuhkan pusat pengolahan sampah berbahaya agar lingkungan dapat terus terjaga,” ujarnya. Berdasarkan situs resmi United Nations Environment Programme (UNEP), yang merupakan organisasi PBB di bidang lingkungan hidup, menyebut bahwa sekitar 7 miliar dari 9,2 miliar ton plastik yang dihasilkan dari tahun 1950-2017 telah menjadi limbah plastik. UNEP juga menyatakan setiap menit setara dengan satu truk sampah plastik dibuang ke laut. Selain itu, limbah organik juga tak kalah mengkhawatirkannya dengan limbah plastik. Data dari UNEP melaporkan bahwa 931 juta ton atau sekitar 17 persen dari makanan yang tersedia pada tahun 2019 terbuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah, pengecer, restoran, dan sebagainya. "Limbah yang terkumpul di tempat pembuangan sampah dapat disortir untuk dilakukan pemilahan terhadap barang-barang yang dapat didaur ulang. Itulah prinsip pengolahan limbah yang baik bagi lingkungan," ujarnya. Dengan melakukan pengolahan limbah yang baik, ia melanjutkan, telah membantu menjaga dan merawat bumi ini agar bisa terus dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. "Untuk anak cucu rakyat Indonesia tercinta". (Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1699817/ketua-dpd-ri-dukung-pjl-jadi-pusat-pengolahan-limbah-b3)

Pamekasan - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Mattalitti saat ini fokus terhadap isu pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak. LaNyalla bahkan mengecam tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun karena dapat berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak di kemudian hari. "Kekerasan terhadap anak berdampak pada trauma psikologis dalam jangka waktu tertentu. Lebih jauh lagi akan mempengaruhi penurunan kualitas generasi penerus," kata LaNyalla di sela reses di Pamekasan, Madura, Senin (6/3). LaNyalla mengaku prihatin, belakangan ini jumlah kasus kekerasan atau penganiayaan anak terus menerus meningkat. Bahkan belum lama ini, ada tindakan kekerasan yang menimpa remaja inisial R (17) yang berstatus Anak Berhadapan Hukum (ABH) karena diduga disiksa seorang petugas jaga di Shelter Gayungan Surabaya atau Rumah Aman Anak, Jawa Timur. Menurutnya kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan. "Harus ada upaya yang signifikan untuk menghentikan atau setidaknya menurunkan kasus," ujarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, LaNyalla pun mendorong pihak terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), untuk memberikan pembinaan kepada institusi maupun lembaga pengelola rumah anak, yayasan, rumah singgah atau sejenisnya. Tujuannya untuk memahami langkah taktis dalam menjaga anak-anak dari tindakan kekerasan. "Perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang terstruktur dan sistematis. Anak-anak, apalagi yang sedang bermasalah hukum atau anak yatim piatu butuh perlindungan. Jadi harus terjamin keamanan dan keselamatannya dimanapun dia berada," ujar senator asal Jawa Timur itu. Dia juga mendorong pihak kepolisian untuk bertindak tegas bagi pengelola maupun pengurus yang melakukan kekerasan. Tindakan tersebut tidak bisa ditolerir agar di kemudian hari kejadian serupa tak terulang. Hukuman dari pihak kepolisian ditegakkan, kata LaNyalla agar ada efek jera bagi pelaku kekerasan anak. (Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/5225561/kasus-kekerasan-anak-terjadi-lagi-lanyalla-minta-pihak-terkait-lakukan-perlindungan-secara-serius)

Pamekasan – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menindak lanjuti Sarasehan Nasional Ekosistem Pertembakauan dengan mengunjungi pelaku industri hasil tembakau Haji Solehudin di Pamekasan Madura, Senin (6/3/2023). LaNyalla yang juga sedang melakukan kunjungan reses di Jawa Timur, mengatakan siap menindaklanjuti permasalahan seputar wacana Revisi PP No. 109 Tahun 2012. LaNyalla sendiri membedah permasalahan ini dari tiga perspektif untuk menemukan jalan keluar terbaik dan saling menguntungkan untuk semua. “Yang pertama adalah dari perspektif Kesehatan. Isu dan kampanye pembatasan atau bahkan kampanye stop merokok adalah isu global. Mau tidak mau masalah ini akan menyasar seluruh dunia, termasuk Indonesia,” katanya. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, bagi Indonesia tembakau adalah komoditas perkebunan yang melibatkan banyak stakeholder. “Tentu tentu pilihannya hanya satu yaitu mempercepat studi dan riset untuk pengembangan secara masif hasil olahan tembakau selain rokok. Sebab, sampai hari ini saya belum melihat keseriusan Pemerintah secara nasional dengan melibatkan semua stakeholder, termasuk lembaga Riset seperti BRIN, dalam mempercepat produksi massal hasil olahan tembakau non-rokok. Baik itu untuk kepentingan pangan, farmasi, pestisida maupun industri lainnya,” katanya. Untuk itu, ia berharap Kadin dapat mendorong terwujudnya upaya yang terukur dan cepat untuk mengejar produksi massal hasil olahan tembakau non-rokok. Perspektif kedua yang disampaikan adalah cara pandang dan pilihan data serta angka masih berbeda antara Pemerintah dan masyarakat tembakau. Sehingga terjadi perbedaan perspektif antara Pemerintah dengan para pemangku kepentingan pertembakauan dalam penyajian data dan angka. “Data ini hal penting. Karena cara pandang terhadap data dan angka yang tidak sama, mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan dalam menentukan sikap. Terutama bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan,” katanya. Data yang disajikan Masyarakat Pertembakauan menyatakan bahwa telah terjadi penurunan prevalensi merokok anak usia 18 tahun ke bawah, secara signifikan dari 9,65 persen pada tahun 2018 menjadi 3,69 persen pada tahun 2021. Sementara pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, justru merilis data peningkatan jumlah penjualan rokok. Disebutkan jika penjualan rokok meningkat 7,2 persen dari 276,2 miliar batang di tahun 2020 menjadi 296,2 miliar batang di tahun 2021, seperti dilansir CNBC Indonesia. Pemerintah juga menggunakan data yang dilansir GATS, yang menyatakan bahwa 3 dari 4 orang mulai merokok pada usia kurang dari 20 tahun. Kementerian Keuangan juga melansir data biaya perawatan untuk penyakit akibat merokok juga sangat besar yaitu Rp 596.6 Triliun di tahun 2017, dimana jumlah tersebut 4 kali lipat lebih tinggi dari pada penerimaan cukai hasil tembakau di tahun yang sama yang mencapai angka Rp 147.7 Triliun. “Semua pihak harus akan berbicara dalam konteks yang apple to apple. Karena tidak mungkin data dari pemangku pertembakauan yang menyatakan jumlah anak perokok menurun, dijawab dengan jumlah penjualan rokok yang meningkat secara nasional. Tentu tidak apple to apple,” ujarnya. Yang ketiga yaitu paradoksal mengenai fakta bahwa impor tembakau memiliki kecenderungan terus meningkat dari tahun ke tahun. Merujuk data dari Badan Pusat Statistik, impor tembakau Indonesia melonjak dalam tiga tahun terakhir dari 110 ribu ton pada tahun 2019, menjadi hampir 117 ribu ton pada tahun 2021. Terbanyak kita impor dari China. Disusul Brazil, India, Turki dan Zimbabwe serta beberapa negara lainnya. “Importasi daun tembakau ini tentu semakin membuat petani tembakau Indonesia terpuruk. Karena posisi tawar mereka terhadap Pabrik Rokok dan Gudang Tembakau semakin melemah. Seharusnya pemerintah memberlakukan kewajiban serap produk petani tembakau Indonesia. Terhadap hal ini, KADIN juga harus mengambil peran agar terjadi pengetatan izin impor daun tembakau,” katanya. (Sumber: https://www.mnctrijaya.com/news/detail/58096/lanyalla-kunjungi-pelaku-industri-tembakau-dan-bahas-revisi-pp-no)

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk tidak berbisnis dalam urusan pangan dan segera menuntaskan polemik terkait pasokan dan harga beras saat ini. Permintaan bernada kritik itu disampaikan Sultan menyusul adanya pernyataan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengungkapkan data perkiraan produksi beras tahun ini. Menurut Maino, merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Bapanas, diperkirakan Indonesia akan mengalami defisit beras selama sembilan bulan. "Saya kira pernyataan tersebut sangat spekulatif dan berpotensi memberikan dampak serius pada psikologis pasar. Juga ada aroma bisnis di dalam pernyataan yang tidak beralasan itu," ujar Sultan melalui keterangan resminya Ahad (5/3/2023). Menurutnya, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemenuhan bahan pangan bagi masyarakat, pejabat Bapanas tidak perlu memperkeruh suasana pasar pangan. Karena dikhawatirkan pelaku pasar akan semakin liar memberlakukan harga jual beras di pasaran, sementara gabah petani dihargai murah di tengah panen Raya. "Pada akhirnya pasar dan petani akan berkesimpulan bahwa Bapanas akan kembali melakukan impor beras dalam sembilan bulan ke depan. Bapanas sebaiknya fokus mengatur manajemen dan tata kelola pangan pokok yang saat ini mayoritas dikuasai oleh pasar," tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Sehingga, kata Sultan, terjadi keseimbangan dan keadilan harga pangan baik di tingkat petani (on farm) maupun bagi pengguna akhir atau konsumen. Oleh karena itu, Bapanas harus mampu mengontrol setiap mata rantai pasokan pangan pokok agar lebih efisien dan efektif mendistribusikan produk pangan hingga ke pelosok negeri. "Bapanas melalui Bulog tidak boleh kalah dengan pelaku pasar dalam menyerap hasil panen petani. Tidak apa-apa jika harus rugi sedikit, asalkan gudang Bulog terisi penuh beras yang dibeli dari Petani pada saat panen Raya," ungkapnya. Pernyataan kekurangan pasokan beras selama sembilan bulan agak berlebihan. Sembilan bulan sama dengan 2-3 kali musim tanam. Sehingga Koordinasi lintas kementerian dan lembaga teknis khusunya kemerdekaan pertanian harus ditingkatkan. "Bapanas tidak boleh keenakan membeli bahan pangan dari negara lain, karena harganya jauh lebih murah dan menguntungkan. Pernyataan Bapanas akan dianggap sebagai sinyal impor yang justru melemahkan semangat petani untuk menanam di musim berikutnya," ujarnya. (Sumber : https://news.republika.co.id/berita/rr158p423/soal-polemik-pasokan-dan-harga-beras-sultan-minta-bapanas-tak-berbisnis )

Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Jawa Timur mengeluhkan tidak adanya standar biaya perizinan pameran. Hal itu terungkap saat jajaran pengurus Asperapi bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang sedang melakukan agenda reses di Jawa Timur, Sabtu (4/3/2023). Kepada LaNyalla, Ketua Asperapi Jawa Timur Yusuf Karim Ungsi berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menerbitkan standar harga perizinan untuk menggelar pameran. "Semua unsur pentahelix terkait harus kolaborasi, Kemenparekraf sebagai leading sectornya menentukan standar biaya. Itu karena selama ini belum ada standar harga yang ditetapkan. Jadi, masing-masing daerah berbeda. Oleh karenanya, kami berharap ada standar yang pasti mengenai biaya perizinan pameran ini. Bukan dikeluarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Yusuf kepada LaNyalla di Kantor Kadin Jatim. Yusuf berharap LaNyalla dapat memperjuangkan aspirasi lembaganya. Sebab, selama ini biaya perizinan pameran tak memiliki basis yang jelas standar pembiayaannya. "Biaya perizinan itu tak jelas standar itemnya apa. Artinya rujukannya kemana. Sehingga, biaya perizinan pameran di satu kota dan kota lainnya di Jawa Timur ini bisa berbeda-beda," kata Yusuf. Apalagi, selama ini setiap kali berurusan dengan biaya perizinan seringkali dihadapkan pada orang perorangan. Tentu saja standar biaya perizinannya akan berbeda-beda. "Maka harus ada batasan-batasan yang jelas dengan standar yang juga jelas. Jadi jelas kami harus berurusan dengan siapa, bukan orang perorangan saja," tutur Yusuf. Menurut Yusuf perbaikan saat ini adalah momentum tepat kebangkitan pariwisata di Indonesia. "Ini adalah momentum kebangkitan pariwisata nasional secara menyeluruh. Tak hanya soal pameran, tapi juga Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) dan juga konser-konser musik. Harus ada standar biaya yang jelas," katanya. Menanggapi hal tersebut, LaNyalla sependapat jika harus ada batasan dan standar yang jelas dalam hal biaya perizinan pameran. “Tentu agar ada kepastian bagi penyelenggara terkait biaya yang harus dikeluarkan oleh mereka. Jangan mempersulit dan memberatkan industri. Pameran itu melibatkan banyak rakyat. Sektor pariwisata juga terangkat jika pameran berjalan dan banyak. Keterisian Hotel juga baik. Jadi saya akan dorong ini," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengaku Asperapi sejauh ini berkontribusi terhadap laju perputaran perekonomian di daerah. Oleh karenanya, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dihadapi Asperapi. Kata LaNyalla, kontribusi positif ini jangan dihambat oleh tangan-tangan jahat. Karena dari pameran adalah suatu sarana yang efektif untuk tujuan promosi baik itu produk tertentu, sosialisasi program perusahaan, serta informasi tentang keunggulan suatu produk kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan penetrasi pasar. "Jadi goalnya pergerakan ekonomi rakyat. Saya dulu juga berkarier di dunia pameran, jadi sudahlah, sekarang yang baik-baik saja kalau urusan rakyat itu. Pameran itu untuk menggerakkan ekonomi rakyat Indonesia yang kita cintai ini," pungkasnya. (Sumber: https://www.tvonenews.com/berita/104992-bertemu-ketua-dpd-ri-asperapi-minta-kemenparekraf-buat-standar-biaya-perizinan-pameran?page=2 )

Jakarta - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI menggelar Innovation Festival 2023 yang dibuka oleh Plh. Sekretaris Jenderal DPD RI, Lalu Niqman Zahir. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk merayakan inovasi yang telah dicapai, sekaligus memperkuat komitmen dalam mendorong inovasi di masa depan. "Sebagai bagian dari lembaga legislatif, kami sadar bahwa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia sangatlah kompleks. Untuk itu memerlukan solusi inovatif dari berbagai pihak," ungkap Niqman dalam keterangan tertulis, Kamis (2/3/2023). Niqman mengungkapkan Innovation Festival Setjen DPD RI tahun 2023 ini merupakan wadah yang tepat bagi unit kerja untuk berkolaborasi. Nantinya, dalam kegiatan ini bisa dilakukan sharing ide dan pengalaman dalam menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. "Dalam acara ini, kita akan berdiskusi, berbagi pengetahuan, dan menunjukkan karya-karya inovatif yang telah dihasilkan," imbuhnya. Ia menjelaskan Setjen DPD RI sebelumnya juga telah menyelenggarakan pencanangan transformasi digital pada Tahun 2021. Ada berbagai inovasi digital yang terus digalakkan semenjak pencanangan transformasi tersebut. "Kami percaya inovasi adalah kunci untuk mencapai kemajuan. Inovasi memungkinkan kita untuk menciptakan hal-hal baru, memperbaiki yang sudah ada, dan mengatasi tantangan yang kita hadapi," tegasnya. Pihaknya menyadari Setjen DPD RI sebagai supporting system bertanggung jawab untuk mendorong inovasi di seluruh aspek kegiatan. Baik itu mengenai cara pengelolaan administrasi dan data hingga cara melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat. "Kita perlu terus mencari cara-cara baru dan lebih efektif untuk meningkatkan kinerja kita," kata Lalu Niqman Zahir. Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian Setjen DPD RI Fitriani mengatakan Innovation Festival Setjen DPD RI Tahun 2023 diselenggarakan selama dua hari pada tanggal 2-3 Maret 2023. Festival ini diselenggarakan secara hybrid dan diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di pusat maupun seluruh kantor DPD RI di provinsi. "Kegiatan ini merupakan pameran layanan unggulan dari unit-unit eselon II Setjen DPD RI, dan merupakan kegiatan yang pertama kali diselenggarakan dengan format pameran seperti ini," ungkap Fitriani. Adapun penyelenggaraan Innovation Festival ini bertujuan memperkenalkan hasil kinerja dan layanan dari masing-masing unit eselon II kepada seluruh pegawai Setjen DPD RI dan stakeholders. Sekaligus menjadi ajang peningkatan budaya kerja dalam rangka memacu semangat seluruh unit eselon II untuk saling berbaur dan berkolaborasi. "Kegiatan Innovation Festival 2023 terdiri dari beberapa rangkaian acara, seperti talkshow dan diskusi. Selain itu ada juga acara pameran inovasi atau layanan unggulan yang diikuti oleh 11 unit eselon II Setjen DPD RI," pungkasnya. (Sumber: https://news.detik.com/berita/d-6597315/festival-inovasi-setjen-dpd-pamerkan-layanan-unggulan-ke-stakeholder)

Jakarta - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong agar revisi undang-undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) turut memperluas definisi ASN dengan mengakomodasi kepentingan tenaga honorer. Permintaan ini disampaikan Sultan sebagai bentuk apresiasi dan tanggung jawab negara terhadap kinerja dan pengabdian para tenaga honorer dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. UU ASN nomor 5 tahun 2014 hanya mendefinisikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Kami mendorong agar RUU perubahan UU ASN untuk segera disahkan, namun upaya Penghapusan honorer kami nilai belum tepat bagi negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia. Karena Keberadaan honorer signifikan mempengaruhi situasi sosial dan ekonomi nasional," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (28/02). Menurutnya, posisi honorer penting untuk dilihat sebagai suatu fase rekrutmen dan batu loncatan untuk mencapai posisi ASN. Sehingga kita perlu mempertimbangkan agar definisi ASN diperluas dengan menambahkan tenaga honorer sebagai bagian dari ASN. "Mereka para honorer memiliki beban kerja yang sama dengan ASN dan PPPK dalam melayani masyarakat selama ini. Tidak salah jika honorer juga ditetapkan sebagai bagian dari ASN layaknya PPPK," tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Lebih lanjut Sultan menerangkan bahwa pihaknya sangat memahami jika sistem kepegawaian yang tepat untuk diberlakukan pada instansi adalah sistem kepegawaian tunggal. Di mana mereka yang melakukan pekerjaan yang sifatnya sama harus memiliki status dan sistem kepegawaian yang sama. "Sudah tepat jika RUU perubahan mengatur dan mengakomodasi kepentingan tenaga honorer. Tapi tidak baik jika masih terdapat pasal yang melarang pemerintah melakukan rekruitmen tenaga honorer pasca ditetapkan RUU perubahan tersebut," terang Senator Sultan. Pada pasal 135 A ayat 2 RUU perubahan UU ASN menyebutkan jika setelah UU ini mulai diberlakukan, pemerintah dilarang atau tidak dibenarkan melakukan pengadaan tenaga kontrak dan honorer dan pegawai tidak tetap non ASN. Yang paling penting dan menjadi hal prinsip pada RUU perubahan UU ASN, kata Sultan, adalah bagaimana mewujudkan asas keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan bagi semua ASN. Perbedaan status dan sistem kepegawaian tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial jika insentif keuangan sebagai wujud apresiasi negara terhadap semua pelayan masyarakat baik ASN, PPPK dan honorer tidak dibedakan secara kontras. "Masalah yang kami tangkap dari curahan hati para honorer di daerah selama ini adalah pada perbedaan perlakuan dan hak atas insentif keuangan pada pegawai yang memiliki kewajiban bekerja yang sama pada instansi pemerintah. Maka bagi kami hanya satu hal penting untuk diperjuangkan dari RUU perubahan tersebut adalah mengurangi kesenjangan hak keuangan dan insentif kesejahteraan lainnya kepada semua abdi negara non-ASN terutama bagi para honorer," tutupnya. (https://www.tvonenews.com/berita/103881-minta-honorer-dipertahankan-sultan-definisi-asn-perlu-diperluas)

Jakarta - Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan penelitian empirik dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang no.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Mesranian selaku Kepala Biro Persidangan II DPD RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa kKegiatan penjaminan merupakan kegiatan perlindungan atau proteksi atas risiko kerugian finansial yang mungkin terjadi. “Dengan penjaminan kredit, maka lembaga keuangan merasa aman dengan risiko kredit yang diberikan, sementara UMKM sebagai debitur dapat diberdayakan dalam mengembangkan potensi bisnis karena posisi perusahaannya menjadi lebih bankable,” tambahnya. Dalam sambutannya pula, Prof. Mohamad Irhas Effendi, Rektor UPN Veteran Yogyakarta, dalam sambutannya menyoroti tantangan penyusunan RUU di Indonesia. "Ada dua tantangan penyusunan RUU di Indonesia. Pertama adalah sinkronisasi. Kedua adalah harmonisasi” tuturnya. Beliau berharap agar penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang no.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Prof. Zaenal Arifin Husein, tim ahli RUU Penjaminan, Emil Dardak, menjelaskan latar belakang adanya perubahan atas Undang-Undang no. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. “Masalah pokoknya ada beberapa. Pertama adalah norma. Kedua adalah problem penguatan komitmen negara. Kemudian, problem jaminan arah pengembangan UMKM melalui Lembaga Penjaminan. Kemudian, problem teknologi dan pemanfaatan jaringan IT dalam pemasaran produk,” katanya mengenai masalah utama UMKM melalui lembaga penjaminan. Sebab, Prof. Zaenal menambahkan, lembaga penjaminan mengalami berbagai kendala, misalnya kendala pengaturan, keterbatasan aspek permodalan, mitigasi risiko, dan infrastruktur UMKM. Tim ahli RUU Penjaminan lainnya, Dr. Rusli Simanjuntak, menjelaskan tentang ruang lingkup perubahan RUU Penjaminan. Salah satunya ialah pada pasal 18 agar dapat berubah menjadi “Otoritas Jasa Keuangan harus mememberitahu pemohon mengenai lengkap tidaknya permohonan izin usaha yang diajukan selambat-lambatnya dalam 15 (lima belas) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima permohonan izin usaha”. “Alasannya, selama ini OJK bisa tidak memberikan jawaban atas permohonan izin usaha dari para pelaku,” jelasnya. Dr. Ardito Bhinadi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta, menyampaikan masukannya dalam penelitian empirik ini. Menurutnya, terkait siapa yang diuntungkan dengan adanya lembaga penjaminan kredit, “Sebenarnya semua diuntungkan, baik UMKMK maupun lembaga keuangan” terangnya. Oleh karena itu, beliau mengusulkan agar penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada anggotanya. Dr. Murti Lestari, dosen Fakultas Bisnis UKDW, menyampaikan sejumlah isu yang terkait dengan penjaminan. Diantaranya ialah permasalahan lembaga penjaminan dan karakter UMKM. Dengan beragam masalah dan karakteristik tersebut, menurutnya, “Potensi lembaga penjaminan perlu pembagian sesuai skala usaha. Misalnya, lembaga penjaminan untuk usaha mikro di bawah pemerintah daerah. Usaha kecil dilayani lembaga penjaminan swasta. Usaha menengah dilayani lembaga penjaminan skala nasional dan BUMN. Namun, hal ini tidak perlu diatur secara rigid agar konsumen maupun pelaku usaha dibebaskan sesuai mekanisme pasar”. Selain itu, “Jamkrindo perlu memperluas area layanan, sehingga masyarakat menjadi lebih paham, selanjutnya akan menciptakan permintaan” usulnya. Bambang Sri Wahono, advokat, menyampaikan makalahnya tentang dampak hukum penjaminan. Bambang menuturkan, “Fakta yang diperoleh hingga saat ini memberikan sudut pandang lain bahwa pada kenyatannya banyak pula pihak UMKM yang lebih memilih untuk mencari alternatif jaminan kepada keluarga atau sanak saudara yang memiliki tanah untuk dijadikan jaminan kredit kepada pihak Bank dengan pertimbangan bahwa pihak UMKM tidak perlu membayar imbalan jasa kepada yang meminjamkan jaminan”. Oleh karena itu, beliau menyimpulkan bahwa diperlukannya perjanjian yang mengikat para pihak (UMKM, Bank, dan Lembaga Penjamin). Penelitian Empirik dalam rangka penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang no. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan ini menjadi salah satu rujukan dalam memperkaya materi muatan Naskah Akademik. Seluruh masukan empirik telah dicatat dan akan menjadi pembahasan serta bahan pendalaman pada revisi UU Penjaminan yang dibahas oleh Komite IV DPD RI. (https://www.tvonenews.com/berita/103920-komite-iv-dpd-ri-menerima-masukan-empirik-terkait-rencana-perubahan-atas-uu-nomor-1-tahun-2016-tentang-penjamin)