Jakarta - Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) berkewajiban untuk menjaga pemilihan umum (pemilu) agar tetap aman dan kondusif. Pesan ini disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Sylviana Murni melepas peserta “Jalan Sehat Nusantara” di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/3). Jalan sehat diadakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (Ikal Lemhannas) sebagai ajang silaturahmi sekaligus momentum untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. "Kita sebagai jebolan Lemhannas berkewajiban untuk menjaga demokrasi bangsa, sehingga tidak ada lagi perpecahan atau terkotak-kotak," kata Sylviana Murni. Ketua IKAL Lemhannas DKI Jakarta ini juga menambahkan bahwa pihaknya terus berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Pemprov DKI Jakarta. Dia berharap dengan adanya kolaborasi ini, Pemprov DKI Jakarta bisa mendapatkan pemikiran kebangsaan yang positif. "Kita juga telah berkolaborasi dengan Pemprov DKI. Sehingga para alumni Lemhanas bisa terus memberikan pemikiran yang positif kepada Pemprov DKI Jakarta," tegasnya. Sementara itu, Ketua Umum IKAL Lemhannas Agum Gumelar menambahkan, IKAL adalah jebolan dari Lemhannas yang merupakan lembaga yang prestige dengan pemikir handal. Ia juga menaruh harapan bahwa pemikiran handal ini bisa menjadi sumbangsih kepada bangsa dan negara jelang pemilu 2024 nanti. "Untuk para IKAL harus terus memberikan pemikiran yang handal kepada bangsa," imbuhnya. (Sumber: https://politik.rmol.id/read/2023/03/12/566628/sylviana-murni-ajak-alumni-lemhannas-jaga-demokrasi-bangsa)

JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono bertemu Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali membahas situasi keamanan laut di Gedung Utama Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat(10/3/2023) lalu. Nono Sampono mengatakan, sinergitas pengamanan laut sangat penting dalam upaya peningkatan keamanan laut. Hal ini dikarenakan pengamanan laut tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah, melainkan harus melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam menjaga keamanan perairan. Dalam kesempatan tersebut, Nono Sampono menyampaikan pentingnya perubahan penatalaksanaan sistem keamanan laut melalui revisi terbatas UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Mantan Kabasarnas ini juga menjelaskan, saat ini Indonesia dihadapkan oleh ancaman kamla mulai dari aspek tradisional sampai dengan aspek pertahanan. Namun faktanya pengelolaannya khususnya dibidang kamla masih belum efektif khususnya dalam hal sinergitas dan kewenangan pada Bakamla yang dalam menjalankan tugasnya begitu besar. Penatalaksanaan sistem keamanan laut yang terkoordinasi dan terpadu sebenarnya telah dinginkan sejak tahun 1972 melalui SKB 5 Menteri yg diperbaharui Tahun 1985. Tetapi baru diatur melalui UU nomor 32 Tahun 2014 yang diinisiasi oleh DPD RI, karena bermunculan beberapa UU sektoral yang berakibat terjadi tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut. “Terbentuknya Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 adalah inisiasi dari DPD RI, oleh karenanya perlu adanya penyempurnaan dalam Undang tersebut sebagai penguatan Bakamla dalam menjalankan tugasnya sebagai Indonesia Coast Guard, “jelas Nono Sampono dalam siaran pers, Ahad (12/3/2023). Oleh karena itu penyempurnaan terhadap UU nomor 32 tahun 2014 diharapkan akan menjawab permasalahan tata laksana sistem keamanan laut selama 50 tahun ini. Menanggapi hal tersebut, KSAL menyampaikan bahwa TNI AL akan selalu siap untuk bersinergi dan mendukung segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. KSAL juga menambahkan, peningkatan sinergitas dan kombinasi patroli bersama dengan unsur-unsur maritim lain sangat diperlukan langkah komprehensif. Penyelenggaraan keamanan di laut dibutuhkan peran dan interoperabilitas dari setiap stakeholder kemaritiman. "Hal ini perlu program berkelanjutan yang harus dijalankan antar institusi. TNI AL akan selalu siap untuk bersinergi dan mendukung segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah," ucapnya Dalam pertemuan itu, turut hadir juga Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia, staf Ahli DPD Laksda TNI (Purn) Dedi Setiadi, Pangkoarmada RI Laksdya TNI Heru Kusmanto, S.E., M.M., M.Tr.Opsla, Asintel Kasal Brigjen TNI (Mar) Suaf Yanu Hardani, dan Asops Kasal Laksda TNI Denih Hendrata. (Sumber: https://news.republika.co.id/berita/rrdyfl423/bahas-peningkatan-keamanan-laut-nono-sampono-temui-ksal)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai sistem bernegara yang berdasarkan Pancasila sangat luar biasa. Karena menjamin kedaulatan rakyat dan menjamin kesejahteraan rakyat. Sayangnya sistem tersebut telah bubar seiring dengan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 lalu. Hal itu disampaikan LaNyalla saat menjadi Keynote Speech Seminar Nasional Wawasan Kebangsaan BEM Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hasyim Asy’ary, Jombang, Sabtu (11/3/2023). “Amandemen UUD 45 tahun 1999 sampai 2002 adalah kecelakaan Konstitusi yang harus segera diakhiri dengan cara kembali kepada rumusan asli sistem bernegara dan sistem ekonomi Pancasila,” kata LaNyalla yang saat ini sedang melaksanakan reses di Jawa Timur tersebut. Menurut LaNyalla, konsepsi atau sistem bernegara Pancasila menempatkan para hikmat yang mewakili rakyat, baik dari unsur partai maupun non partai, termasuk utusan daerah dan utusan golongan berada di Lembaga Tertinggi Negara. Sehingga menjadi sistem yang berkecukupan. Kemudian Presiden berada di bawahnya atau disebut sebagai Mandataris MPR, alias petugas rakyat. “Pada tanggal 18 Agustus 1945, para pendiri bangsa yang mayoritas adalah tokoh-tokoh agama dan ulama telah bersepakat, bahwa sistem politik yang paling cocok bagi Indonesia adalah sistem Demokrasi Pancasila. Yang merupakan sistem Syuro, dengan Lembaga Tertinggi Negara, yaitu MPR, sebagai wadah penjelmaan seluruh elemen rakyat,” tukasnya lagi. Begitu pula dengan sistem Ekonomi Pancasila, yang pada hakikatnya adalah negara harus berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Semua terjadi karena hasil dari empat tahap perubahan UUD 45 telah mengubah 95 persen isi dari pasal-pasal UUD naskah asli yang dirumuskan para pendiri bangsa. Pasal-pasal dalam UUD hasil perubahan justru mencerminkan ideologi lain, yaitu Ideologi Liberalisme dan Individualisme. Sehingga ekonomi Indonesia perlahan tapi pasti menjadi Kapitalistik. “Oleh karena itu mari kita kembali ke UUD 45 naskah asli. Kemudian kita adendum untuk perbaiki kelemahannya, agar kita tidak mengulang orde lama dan orde baru. Tetapi jangan kita mengubah total Konstruksi bernegara yang telah dirumuskan para pendiri bangsa,” paparnya. Hadir dalam kesempatan itu Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Muhadjir Effendy, Rektor Universitas Hasyim Asy’ary, Prof. Haris Supratno, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Toni Harmanto, Presidium Nasional BEM PTNU, Wahyu Al Fajri dan Segenap Civitas Akademika Universitas Hasyim Asy’ary. (Sumber: https://www.mjnews.id/2023/03/ketua-dpd-ri-hanya-pancasila-sistem-bernegara-yang-jamin-kedaulatan-rakyat/)

JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin meminta pemerintah untuk segera memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait adanya isu skandal di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini. "Kami ingin isu ini tidak menjadi liar dan mempengaruhi penerimaan pajak dan mengganggu jalannya pemerintahan," kata senator asal Bengkulu itu melalui keterangan tertulis, Jumat (10/3). Menurut Sultan, melalui penjelasan dan klarifikasi tersebut diharapkan publik bisa memahami duduk persoalan yang ada di Kemenkeu. Lebih lanjut mantan aktivis KNPI itu meminta agar Kemenkeu terus berkoodinasi dengan lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). "Kami ingin segera dilakukan proses investigasi dan penyelidikan secara terbuka, cermat, dan cepat," tegas Sultan. Diketahui, penerimaan pajak sudah berada pada capaian yang bagus pada tahun lalu. Sementara itu, target penerimaan perpajakan dalam APBN 2023 mencapai Rp 2.021,2 triliun. "Namun tindakan petugas pajak yang cenderung koruptif sangat mempengaruhi keputusan dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya," ujar Sultan mengingatkan. Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya segera menyerahkan data 134 pegawai pajak yang memiliki saham ke Kemenkeu. Dia menyampaikan penyerahan data tersebut paling cepat pada hari ini, Jumat (10/3). (Sumber: https://www.jpnn.com/news/prihatin-isu-skandal-menguncang-ditjen-pajak-sultan-dpd-dorong-kemenkeu-lakukan-ini)

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin menyesalkan sikap Menteri Keuangan yang menganggap dirinya tidak mengetahui jika terdapat lebih dari 200 laporan PPATK yang terkonfirmasi secara resmi ke Kementerian Keuangan. Adanya dugaan transaksi gelap yang terakumulasi hingga Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak 2009 tersebut, membuktikan bahwa kementerian keuangan tidak menghargai mekanisme pengawasan eksternal sekaligus enggan melaksanakan sistem pengawasan internal. Mengingat skandal keuangan ini sudah berjalan sejak lama secara sistematis dan terstruktur, Kami mendorong agar dugaan mega skandal yang terkait dengan 460 pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Kemenkeu ini harus segera ditindaklanjuti dengan proses investigasi dan penyelidikan oleh tim independen secara transparan. “DPD RI secara kelembagaan melalui komite IV akan memanggil Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban atas kelalaiannya dalam melakukan pengawasan terhadap para pegawai di lingkungan kementerian keuangan dan ketidakpedulian terhadap temuan dan laporan PPATK terkait transaksi gelap di internal kementerian keuangan selama ini,” kata Sultan, Sabtu (11/03/2023). Skandal keuangan yang notabene bersumber pada Dirjen Pajak dan Bea Cukai kementerian keuangan tersebut tentunya signifikan mempengaruhi capaian penerimaan negara dari pajak. Dan secara langsung sangat melukai perasaan publik yang telah diberlakukan dengan aturan pajak yang ketat dan selalu patuh dalam membayar pajak selama ini. “Dalam rangka menjaga reputasi Kementerian Keuangan khususnya Dirjen Pajak, kami mendorong lembaga penegakan hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung RI bersama PPATK untuk menelusuri jejak aliran dana tersebut,” pungkas Sultan. (Sumber: https://www.mjnews.id/2023/03/skandal-keuangan-dirjen-pajak-dan-bea-cukai-terakumulasi-hingga-rp-300-triliun-sultan-dorong-penegak-hukum-telusuri/)

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin menyesalkan sikap Menteri Keuangan yang menganggap dirinya tidak mengetahui jika terdapat lebih dari 200 laporan PPATK yang terkonfirmasi secara resmi ke Kementerian Keuangan. Adanya dugaan transaksi gelap yang terakumulasi hingga Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak 2009 tersebut, membuktikan bahwa kementerian keuangan tidak menghargai mekanisme pengawasan eksternal sekaligus enggan melaksanakan sistem pengawasan internal. Mengingat skandal keuangan ini sudah berjalan sejak lama secara sistematis dan terstruktur, Kami mendorong agar dugaan mega skandal yang terkait dengan 460 pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Kemenkeu ini harus segera ditindaklanjuti dengan proses investigasi dan penyelidikan oleh tim independen secara transparan. “DPD RI secara kelembagaan melalui komite IV akan memanggil Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban atas kelalaiannya dalam melakukan pengawasan terhadap para pegawai di lingkungan kementerian keuangan dan ketidakpedulian terhadap temuan dan laporan PPATK terkait transaksi gelap di internal kementerian keuangan selama ini,” kata Sultan, Sabtu (11/03/2023). Skandal keuangan yang notabene bersumber pada Dirjen Pajak dan Bea Cukai kementerian keuangan tersebut tentunya signifikan mempengaruhi capaian penerimaan negara dari pajak. Dan secara langsung sangat melukai perasaan publik yang telah diberlakukan dengan aturan pajak yang ketat dan selalu patuh dalam membayar pajak selama ini. “Dalam rangka menjaga reputasi Kementerian Keuangan khususnya Dirjen Pajak, kami mendorong lembaga penegakan hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung RI bersama PPATK untuk menelusuri jejak aliran dana tersebut,” pungkas Sultan. (https://www.mjnews.id/2023/03/skandal-keuangan-dirjen-pajak-dan-bea-cukai-terakumulasi-hingga-rp-300-triliun-sultan-dorong-penegak-hukum-telusuri/)

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta agar proses pendistribusian bantuan sosial pangan Ramadhan tahun ini melibatkan pemerintah di tingkat desa dan kelurahan. Hal ini disampaikan Sultan dengan tujuan mendorong distribusi Bansos pangan kepada masyarakat penerima secara tepat sasaran dan tepat waktu. “Yang paling penting adalah Pemerintah mesti serius menuntaskan persoalan data bansos. Karena secara faktual data penerima bansos terus berubah dan bergerak dinamis. Orang yang tahun lalu miskin, belum tentu tahun ini masih miskin, dan sebaliknya”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (08/03/2023). Oleh karena itu, kata mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, verifikasi dan pengkinian data kelompok masyarakat miskin harus terus-menerus dilakukan secara berkala. Dalam hal ini, Saya kira pemerintah desa dan kelurahan memiliki data yang lebih mutakhir dan sangat bisa diandalkan dalam proses pendistribusian bantuan sosial pangan. “Kami mengapresiasi upaya pemerintah dalam mendorong tingkat konsumsi masyarakat melalui bansos pangan pokok menjelang Ramadhan. Namun kita semua mengetahui bahwa selama ini program bansos pemerintah pusat sangat rentan disalahgunakan di daerah”, tegas Sultan. Lebih lanjut, senator Sultan berharap agar pendistribusian Bansos yang direncanakan akan melibatkan Bulog tidak justru meningkatkan potensi salah sasaran penerima. Sehingga penting bagi Bulog untuk berkolaborasi dengan pemerintah desa dan kelurahan se Indonesia. Menjelang Ramadhan dan Lebaran 2023, Pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) berupa komoditas pangan seperti beras, telur, dan ayam. Bansos akan disalurkan selama tiga bulan, yakni pada Maret, April, dan Mei 2023. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, kementerian dan lembaga (K/L) terkait saat ini masih menggodok data penerima Bansos pangan. “Pelaksanaannya masih kami diskusikan karena kalo dari rapat, keliatannya langsung dari Bulog (Badan Urusan Logistik) langsung didistribusikan, tidak melalui Kemensos (Kementerian Sosial). Namun, daftar penerima yang punya data memang Kemensos. Jadi ini masih kami diskusikan seperti apa,” tutup Isa Rachmatarwata usai mengikuti media briefing di Kantor Kemenkeu, Selasa (7/3/2023). (Sumber : https://suaraindonews.com/pemutakhiran-data-penerima-dan-distribusi-bansos-pangan-dpd-ri-minta-desa-kelurahan-dilibatkan/ )

Hujan yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia membuat bencana banjir terjadi di mana-mana. Selain menerjang pemukiman, banjir juga merusak tanaman petani. Seperti yang terjadi di Kecamatan Yosowilangun dan Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Banjir imbas luapan Sungai Gogosan itu merendam seluas 120 hektare lahan persawahan. "Tentu hal ini harus diantisipasi oleh pemerintah agar membangun sinergi lintas stakeholder untuk mengantisipasi dan mencari solusi atas bencana banjir yang terjadi," ujar Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti, di sela reses di Jawa Timur, Rabu (8/3/2023). Sebagaimana diketahui, luapan Sungai Gogosan merendam areal lahan pertanian yang rata-rata menanam hortikuktura berupa cabai, tomat, dan sejumlah tanaman lainnya. Banjir juga menyapu lahan pertanian di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Situbondo yang merusak tamanan semangka dan melon. Akibatnya, petani merugi hingga ratusan juta rupiah. Selain petani yang mengalami kerugian, bencana itu juga berdampak pada harga dan pasokan di pasaran. Masyarakat mengeluhkan harga yang melonjak tinggi. "Tentu hal ini berdampak pada perekonomian warga, terutama dalam hal jual beli di pasaran. Saya kira banjir ini memiliki dampak yang luas dan sistemik. Maka perlu diantisipasi dan dicarikan solusi dengan serius," kata LaNyalla. Apalagi, kata Senator asal Jawa Timur itu, banjir yang menyebabkan gagal panen bukan kali ini saja terjadi. Hal ini justru hampir menjadi masalah menahun dan belum ada solusi yang jitu. "Gagal panen disebabkan banjir buka kali ini saja terjadi tetapi juga menjadi masalah klise yang berulang saat hujan deras datang. Tentu tak boleh terus menerus terjadi tanpa ada perhatian serius dari pemerintah," kata dia. Oleh karenanya, LaNyalla mendorong pemerintah bersinergi untuk mencari jalan keluar antara stakeholder yang saling terlibat di dalam penyelesaian banjir yang mengakibatkan sejumlah lahan pertanian rusak. "Sebab jika tidak ada penyelesaian dan kasus seperti ini berulang maka kita terperosok ke dalam lubang yang sama," imbuhnya. (Sumber : https://news.republika.co.id/berita/rr6y63463/lanyalla-minta-pemerintah-cari-solusi-banjir-rendam-persawahan-yang-rugikan-petani )

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan dukungannya kepada BUMD PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) menjadi Pusat Pengolahan Limbah B3 terbesar dan terbaik di Jawa Timur. Dukungan tersebut disampaikan langsung LaNyalla saat mengunjungi PT Pratama Jatim Lestari yang berada di Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (7/3). Kehadiran Senator asal Jawa Timur itu disambut Haries Purwoko, yang menjabat Direktur Utama PT. PJL sejak Juni 2020, serta puluhan karyawan. Dijelaskan Haries, PT PJL adalah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2019 menyediakan layanan pengumpulan, daur ulang, pengolahan dan pembuangan untuk limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya. Haries juga menjelaskan mengenai One Package Service yang dimiliki PT PJL. “One Package Service merupakan unique selling kami, di antaranya meliputi kerja sama dengan jasa pengangkutan (transporter), jasa pengumpul, jasa pengolahan dan jasa pemanfaat limbah,” urainya. Menurutnya, misi PT PJL antara lain menciptakan area pemanfaatan yang luas dan sesuai untuk pengelolaan limbah, menambah fasilitas pengolahan dengan kualitas terbaik, memberdayakan SDM masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan publik. “Kemudian mengumpulkan setiap ahli di bidangnya untuk mengoperasikan PPSLB3 Dawar Blandong,” ujarnya. “Hingga saat ini terdapat banyak customer kami yang telah bekerjasama dalam pengelolaan limbah industri. Hubungan pihak customer dengan PT Pratama Jatim Lestari dalam pengelolaan limbah B3 mengarah kepada konsep 3R (Reuse, Recycle & Recovery), serta sesuai dengan sistem cradle to grave,” jelasnya. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan mendukung PT PJL menjadi pusat pengolahan limbah B3. “Jangan pernah anggap sepele masalah limbah. Dampak yang dapat ditimbulkan sangat luar biasa. Bisa merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, saya mendukung PT PJL menjadi pusat pengolahan limbah B3 terbesar dan terbaik di Jawa Timur,” katanya. LaNyalla yang sedang melaksanakan tugas reses di Jawa Timur itu menegaskan bahwa Jatim adalah provinsi besar di Indonesia. “Dengan status tersebut, saya rasa Jawa Timur memang membutuhkan pusat pengolahan sampah berbahaya agar lingkungan dapat terus terjaga,” katanya. Lebih lanjut LaNyalla mengatakan, seperti diketahui, semakin hari, krisis lingkungan di bumi semakin mengkhawatirkan. Dilansir dari situs resmi United Nations Environment Programme (UNEP), yang merupakan organisasi PBB di bidang lingkungan hidup, disebutkan bahwa sekitar 7 miliar dari 9,2 miliar ton plastik yang dihasilkan dari tahun 1950-2017 telah menjadi limbah plastik. UNEP juga mengatakan bahwa setiap menit setara dengan satu truk sampah plastik dibuang ke laut kita. Selain itu, limbah organik juga tak kalah mengkhawatirkannya dengan limbah plastik. Data dari UNEP melaporkan bahwa 931 juta ton atau sekitar 17% dari makanan yang tersedia pada tahun 2019 terbuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah, pengecer, restoran, dan sebagainya. "Limbah yang terkumpul di tempat pembuangan sampah dapat disortir untuk dilakukan pemilahan terhadap barang-barang yang dapat didaur ulang. Itulah prinsip pengolahan limbah yang baik bagi lingkungan. Dengan melakukan pengolahan limbah yang baik, kita telah membantu menjaga dan merawat bumi ini agar bisa terus dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Untuk anak cucu rakyat Indonesia tercinta," pungkasnya. (Sumber: https://www.tvonenews.com/berita/105767-ketua-dpd-ri-dukung-bumd-pjl-jadi-pusat-pengolahan-limbah-b3?page=1)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung BUMD PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) menjadi Pusat Pengolahan Limbah B3 terbesar dan terbaik di Jawa Timur. disampaikan langsung LaNyalla saat mengunjungi PT Pratama Jatim Lestari yang berada di Mojokerto, Jawa Timur, Selasa, 7 Maret 2023. Kehadiran Senator asal Jawa Timur itu disambut Haries Purwoko, yang menjabat Direktur Utama PT. PJL sejak Juni 2020, serta puluhan karyawan. Haries menjelaskan, PT PJL adalah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2019, menyediakan layanan pengumpulan, daur ulang, pengolahan dan pembuangan untuk limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya. Ia juga menjelaskan mengenai One Package Service yang dimiliki PT PJL. “One Package Service merupakan unique selling kami, diantaranya meliputi kerja sama dengan jasa pengangkutan (transporter), jasa pengumpul, jasa pengolahan dan jasa pemanfaat limbah,” kata dia. Menurutnya, misi PT PJL antara lain menciptakan area pemanfaatan yang luas dan sesuai untuk pengelolaan limbah, menambah fasilitas pengolahan dengan kualitas terbaik, dan memberdayakan SDM masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan publik. “Kemudian mengumpulkan setiap ahli di bidangnya untuk mengoperasikan PPSLB3 Dawar Blandong,” ujarnya. Hingga saat ini, Haries melanjutkan, ada banyak customer yang telah bekerja sama dalam pengelolaan limbah industri. Hubungan pihak customer dengan PT Pratama Jatim Lestari dalam pengelolaan limbah B3 pun mengarah kepada konsep 3R (Reuse, Recycle & Recovery), serta sesuai dengan sistem cradle to grave. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan dukungannya untuk PT PJL menjadi pusat pengolahan limbah B3. Ia menegaskan untuk jangan pernah menganggap sepele masalah limbah. Sebab, dampaknya yang ditimbulkan sangat luar biasa, yakni bisa merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat secara luas. "Karena itu, saya mendukung PT PJL menjadi pusat pengolahan limbah B3 terbesar dan terbaik di Jawa Timur,” kata dia. LaNyalla yang sedang melaksanakan tugas reses di Jawa Timur itu mengatakan, Jatim adalah provinsi besar di Indonesia. “Dengan status tersebut, saya rasa Jawa Timur memang membutuhkan pusat pengolahan sampah berbahaya agar lingkungan dapat terus terjaga,” ujarnya. Berdasarkan situs resmi United Nations Environment Programme (UNEP), yang merupakan organisasi PBB di bidang lingkungan hidup, menyebut bahwa sekitar 7 miliar dari 9,2 miliar ton plastik yang dihasilkan dari tahun 1950-2017 telah menjadi limbah plastik. UNEP juga menyatakan setiap menit setara dengan satu truk sampah plastik dibuang ke laut. Selain itu, limbah organik juga tak kalah mengkhawatirkannya dengan limbah plastik. Data dari UNEP melaporkan bahwa 931 juta ton atau sekitar 17 persen dari makanan yang tersedia pada tahun 2019 terbuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah, pengecer, restoran, dan sebagainya. "Limbah yang terkumpul di tempat pembuangan sampah dapat disortir untuk dilakukan pemilahan terhadap barang-barang yang dapat didaur ulang. Itulah prinsip pengolahan limbah yang baik bagi lingkungan," ujarnya. Dengan melakukan pengolahan limbah yang baik, ia melanjutkan, telah membantu menjaga dan merawat bumi ini agar bisa terus dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. "Untuk anak cucu rakyat Indonesia tercinta". (Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1699817/ketua-dpd-ri-dukung-pjl-jadi-pusat-pengolahan-limbah-b3)