Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan agar pemerintah tidak bangga dengan pernyataan IMF yang menilai kondisi ekonomi Indonesia cukup baik dan stabil, di antara negara-negara lain. Justru, LaNyalla meminta pemerintah introspeksi diri. Karena indikator utama pertumbuhan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Sedangkan faktanya masyarakat Indonesia masih banyak yang mengalami kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan pasca serangan wabah Covid-19 dua tahun lalu. "Kalau mau bicara jujur, sektor riil di masyarakat masih mengalami ketidakpastian. Pelaku-pelaku usaha yang baru merintis mengalami kendala yang signifikan, dan beberapa berakhir dengan kebangkrutan. Ini menunjukkan kekhawatiran yang harus dicermati dan dianalisa bagaimana meningkatkan ekonomi yang stabil," ujar LaNyalla, Senin (22/5/2023). Menurut LaNyalla, gelombang PHK masih berjalan. Sebagian masyarakat merintis usaha baru dengan modal kredit. Dan bila usaha tersebut mengalami kegagalan, dampaknya angka NPL perbankan akan naik di akhir tahun nanti. “Ini artinya pertumbuhan ekonomi belum sehat di tataran mikro. Sehingga masih diperlukan upaya-upaya kongkrit dan kebijakan fiskal yang lebih kuat, agar aktivitas ekonomi terus bergerak,” tukasnya. LaNyalla juga menyoroti pertumbuhan yang belum dibarengi dengan pemerataan. Artinya, strategi ke depan pemerintah jangan hanya berpikir tumbuh tetapi juga merata. "Jadi kalau tumbuh saja, tetapi uang itu hanya berputar di lantai bursa melalui aksi IPO dan sejenisnya, maka itu bukan pemerataan. Karena itulah sektor-sektor ekonomi yang lain perlu mendapat perhatian. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang sektor itu-itu saja," ucap dia. Sebelumnya Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyebut Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata pertumbuhan dunia, dan masih terjaga dengan baik di tengah ketidakpastian. Pernyataan itu disampaikan Kristalina dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di sela rangkaian KTT G7 di Hiroshima, Jepang, Sabtu kemarin. (Sumber : https://www.merdekanews.co/read/20767/Soal-Pernyataan-IMF-LaNyalla-Minta-Pemerintah-Introspeksi-Diri )

Polarisasi menjelang pemilihan umum diyakini tidak bisa dihindari dan menjadi sebuah keniscayaan. Menurut Anggota DPD RI, Fahira Idris, polarisasi akan menjadi masalah jika isu utamanya bukan hal-hal yang substantif tetapi sentimen tidak berdasar yang melahirkan kebencian. “Saya mau ingatkan para bakal capres, bahwa mereka punya tanggung jawab memberikan pendidikan politik yang sehat kepada rakyat," kata Fahira seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, Senin (22/3). Senator Jakarta itu melanjutkan, selama polarisasi dikarenakan perbedaan ide dan gagasan serta solusi dalam memandang persoalan dan tantangan bangsa, maka polarisasi tidak akan melahirkan gesekan keras karena semuanya didasarkan argumen dan rasionalitas. Salah satu strategi agar Pilpres 2024 diwarnai adu gagasan dan rekam jejak adalah para bakal capres diharapkan rutin memberikan pandangan dan solusinya terhadap berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi Indonesia secara terbuka kehadapan rakyat. "Jangan sampai panggung Pilpres 2024 dikuasai oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang sukanya menebar kebencian,” pungkas Fahira Idris. (Sumber : https://politik.rmol.id/read/2023/05/22/575108/fahira-idris-harap-capres-adu-gagasan-bukan-tebar-kebencian )

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta menyampaikan penilaian positifnya terhadap sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat Betawi yang telah berjalan dengan baik, termasuk dalam perhelatan Lebaran Betawi tahun 2023 ini. Sylviana Murni menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri acara Perayaan Lebaran Betawi yang diselenggarakan pada 20-21 Mei 2023 di Monumen Nasional (Monas) dengan tema “Betawi Kompak, Jakarta Sukses, Indonesia Maju”. “Sinergi tersebut terus terjaga, kerja sama antara para pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Betawi harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Kehadiran masyarakat Betawi di Jakarta memiliki arti yang penting. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI dan seluruh jajaran yang telah berperan dalam menyelenggarakan Lebaran Betawi tahun ini,” katanya, Minggu (21/5/2023). Menurut Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, dalam setiap pelaksanaan acara, ada dinamika yang selalu terjadi. Menurutnya, hal tersebut adalah hal yang wajar karena menggabungkan berbagai gagasan merupakan tugas yang tidak mudah. Ia juga mengajak semua pihak untuk terus menjaga hubungan dan komunikasi yang baik satu sama lain. “Dinamika itu ya hal biasa, beragam orang akan melihat bagaimana proses disiapkan dan tentu beragam juga orang nanti bagaimana melihatnya, kuncinya yaitu komunikasi dan silaturahmi yang baik harus dilakukan oleh semuanya. Tapi yang pasti, saya pribadi apresiasi setinggi tingginya dan penghormatan luar biasa kepada senior sekaligus mentor kita Pak Gubernur Foke, karena bagaimana pun beliau adalah salah satu arsitek pembangunan Jakarta,” katanya. Sebelumnya, Heru Budi Hartono mengungkapkan, sosok Fauzi Bowo menjadi tokoh yang selalu mendukungnya sejak masih menjabat Wali Kota Jakarta Utara (Jakut) hingga saat ini menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta. Dia juga mengingat momen saat Fauzi Bowo menunjuknya sebagai Kepala Kerja Sama Luar Negeri di Biro Kepala Daerah (KDH). Bahkan, Heru menyebut selalu mengingat pesan yang disampaikan Fauzi Bowo hingga kini. “Ketika itu saya kepala bagian, bapak menyatakan ‘Heru, kamu harus kerja baik, tidak boleh cengeng dan terus berkarya untuk memajukan organisasi pemerintah DKI Jakarta. Hari ini saya berdiri disini sebagai Pj gubernur berkat nasihat bapak dan nasihat-nasihat tokoh Betawi Jakarta,” ucap Heru. Terkait Lebaran Betawi tahun ini, Heru mengatakan bahwa Pemprov DKI ingin menekankan pentingnya kebersamaan warga Betawi. Terlebih, kata Heru, Jakarta akan kehilangan status sebagai ibu kota negara sehingga kekompakan antarwarga dinilai merupakan hal yang penting. “Kita semua selaku warga Jakarta harus kompak, jangan ada lagi perselisihan. Kita harus bekerja sama menguatkan ekonomi lokal, mengembangkan potensi warga kita, melestarikan budaya Betawi sebagai warisan kekayaan Indonesia yang dapat dinikmati seluruh warga masyarakat di dunia,” tutup Heru. (Sumber : https://www.indopos.co.id/megapolitan/2023/05/22/lebaran-betawi-2023-dpd-ri-apresiasi-pemprov-dki/ )

Anggota DPD RI Hj.Fahira Idris SE, MH menghadiri undangan Halal bilhalal warga Kampung Bayam, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu, (20/5/2023) Dalam kesempatan tersebut Fahira Idris menyampaikan semoga warga Kampung Bayam mendapatkan hak-haknya. “Alhamdulillah, ini.kan acara halal bihalal,.kita doakan semoga warga Kampung Bayam mendapatkan hak-haknya,” tuturnya di depan para awak media. Dalam kesempatan tersebut, Fahira Idris juga memberikan piagam penghargaan kepada warga Kampung Bayam yang tidak lelah selama ini berjuang dan bersabar. Komando Wilayah Jakarta Utara Bang Japar, Iko Setiawan yang hadir mendampingi Ketum BJP Fahira Idris menyampaikan, “Kami.mengharap dengan acara halal bihalal ini, terjalin silaturahmi yang lebih erat sehingga bisa saling mendukung dan memotivasi, apalagi dengan adanya permasalahan.yang dihadapi warga Kampung Bayam saat ini, semoga tetap.kuat dan bersabar,” Iko yang juga caleg dari Partai Golkar dapil 3 (Tanjung Priok, Pademangan dan Panjaringan. Ustad Maulana Poso Siregar yang mengantarkan doa sebagai awal acara juga mengharapkan agar tetap bersabar. Ditempat yang sama Robby Alyusuf mengatakan sangat senang diadakannya acara Halal bihalal dikampung bayam ini bisa menjalin silahturahmi dan terima kasih juga kepada rekan rekan media.tanpa adanya media kita tidak ada apa apanya.dan mereka semua bukan siapa siapa bisa menjadi siapa siapa.klu kita saling mendukung diantara pers bisa kerja sama yang baik dan memberikan motivasi yang baik.terutama dikampung bayam ini.harapannya kedepan semua bisa terealisasi ujarnya. Acara diakhiri dengan foto.bareng bersama.warga Kampung Bayam. (https://kalibernews.net/2023/05/21/anggota-dpd-ri-fahira-idris-hadiri-halal-bihalal-dan-memberikan-penghargaan-kepada-warga-kampung-bayam-jakarta-utara/)

Pemilihan calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) periode 2023-2028 akan memasuki tahap fit and proper test di Komisi XI DPR RI. Rencananya, uji kelayakan dan kepatutan akan dilaksanakan pekan ini. Pada tahapan sebelumnya, sebanyak 14 kandidat telah mengikuti tahapan uji kalayakan dan kepatutan di Komite IV DPD RI. Dalam Sidang Paripurna DPD RI pada Jumat (4/4), Wakil Ketua Komite IV, Sukiryanto melaporkan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Anggota BPK dilaksanakan pada tanggal 11-12 April 2023. Dia, uji kepatutan diikuti oleh 13 calon dari 14 calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi. "Dari 14 calon tersebut terdiri dari 12 orang calon anggota BPK RI yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan secara fisik dan 1 orang mengikuti secara virtual serta 1 orang tidak mengikuti karena mengundurkan diri," ujar Sukiryanto dalam keterangan tertulis, MInggu (22/5). DPD RI sebagaimana diberikan kewenangan oleh UUD 1945 Pasal 23F ayat (1) yang mengatur bahwa anggota BPK RI dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD RI dan diresmikan oleh Presiden. Selain UUD 1945, UU 13/2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juga mengatur mengenai pemberian pertimbangan DPD atas pemilihan Calon Anggota BPK. “Berdasarkan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan tersebut, DPD RI melakukan proses penyusunan pertimbangan terhadap 14 orang calon anggota BPK RI,” kata Sukiryanto. Kata Sukiryanto, sesuai dengan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang telah dilaksanakan Komite IV DPD RI, diperoleh lima nama yang mendapat poin teratas berdasarkan penilaian anggota Komite IV DPD RI. Kelimanya, adalah Slamet Eddy Purnomo, saat ini menjabat merupakan Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laode Nusriadi yang sedang menjabat sebagai salah satu Auditor Utama Keuangan Negara di BPK; Tornanda Syaifullah, merupakan pejabat karir di BPK. Berikutnya, Imam Nashirudin yang saat ini tercatat sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, dan Dewi Yustisiana yang merupakan Komisaris Independen PT Semen Baturaja Tbk. (https://politik.rmol.id/read/2023/05/22/574994/rekomendasi-dpd-ri-lima-kandidat-potensial-perebutkan-kursi-pimpinan-bpk)

DPD RI melaksanakan sidang paripurna ke-11 pada masa sidang tahun 2022-2023. Pada sidang ini, DPD RI memiliki beberapa agenda pokok salah satunya pembukaan masa sidang V tahun 2022-2023, dan laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan. “Pada sidang ini, pimpinan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja seluruh anggota DPD RI khususnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah serta pengabdian bagi daerah,” ucap Nono Sampono di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (16/5/2023). Pada pembukaan masa sidang ini, Nono Sampono menyampaikan bahwa sebentar lagi umat muslim akan menjalankan rukun Islam yang ke-5 yaitu ibadah haji bagi yang mampu. Di mana, lanjut Nono, kuota jemaah haji Indonesia tahun ini berjumlah 221.000, maka DPD RI melalui Komite III DPD RI sebagai perwakilan masyarakat dan daerah memiliki kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan ibadah haji agar berlangsung aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. “Pimpinan menugaskan Komite III DPD RI untuk melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap penyelenggaraan ibadah haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Bahkan saat persiapan ataupun saat penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023,” tegas anggota DPD RI asal Provinsi Maluku ini. Selain itu, tutur Nono, DPD RI juga menyayangkan belakangan ini tengah ramai pemberitaan di media terkait fenomena perundungan (bullying) pada proses pendidikan calon dokter spesialis. “Tentunya hal ini amat disayangkan, apalagi dokter merupakan garda terdepan dalam penanganan kesehatan yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum,” ujar Nono. “DPD RI mendukung terkait usulan norma pasal ‘anti-bullying’ dalam RUU Kesehatan. Norma ini diharapkan sebagai solusi terhadap masalah-masalah yang dialami terutama oleh dokter ketika mengambil program pendidikan spesialis,” sambung Nono. Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Berdasarkan hasil reses, anggota DPD RI Provinsi Papua Barat Filep Wamafma merasa miris dengan yang terjadi di Teluk Bintuni, Papua Barat. Di mana salah satu perusahaan migas telah melakukan pembohongan publik, pelanggaran HAM, dan rasisme. “Temuan di lapangan terkait operasional di Bintuni terjadi pelanggaran berat. Pada saat reses saya melakukan kunjungan langsung, faktanya ditemukan bahwa tidak ada tanggungjawab sosial perusahaan. Bahkan telah melakukan pembohongan publik dan pelanggaran HAM, dan rasisme dalam program sosial dan ketenagakerjaan. Alhasil ini merugikan masyarakat Papua Barat dan pembangunan daerah,” tutur Filep. Sementara itu, anggota DPD RI asal Provinsi Bali Arya Wedakarna mengutarakan, pihaknya telah melaksanakan pengawasan UU Pemilu dengan mengadakan pertemuan dengan KPUD dan Bawaslu. “Penyelenggara pemilu mengaku bahwa siap dalam menyukseskan pesta rakyat tahun depan, namun meminta KPPS dan komisioner bisa dipertahankan. Mengingat pemilu sebentar lagi, mereka meminta agar KPPS bisa di perpanjang kontraknya dan jabatan komisioner bisa diprioritaskan karena pemilu sudah semakin dekat,” papar Arya. Di kesempatan yang sama, anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Tengah Yustina Ismiati mengatakan polemik pemberhentian tenaga honorer bisa memberikan dampak negatif pada pelayanan publik. Untuk itu Yustina meminta agar pemerintah memberi perhatian lebih kepada tenaga honorer. “Saya berharap pemerintah justru bisa melakukan pengangkatan bertahap kepada tenaga honorer menjadi P3K atau PNS,” tutup Yustina. (Sumber : https://jakartanews.id/2023/05/17/dpd-ri-gelar-sidang-paripurna-ke-11-tahun-2022-2023/ )

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin mengomentari perdebatan panas antara pemerintah dan calon presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan terkait kebijakan subsidi mobil listrik. Menurut senator Sultan, kebijakan subsidi mobil listrik kepada masyarakat kelas menengah atas jelas tidak tepat dilakukan pemerintah jika bertujuan untuk mengurangi penggunaan mobil konvensional yang berkontribusi pada peningkatan emisi karbon. Subsidi tersebut tidak memiliki pengaruh yang siginifikan dan justru meningkatkan volume kendaraan di setiap kota. “Kami tidak bermaksud membela siapapun, tapi kebijakan ini berpotensi gagal menekan efek gas rumah kaca (GRK) dan hanya merugikan keuangan negara. Kami bahkan telah mengusulkan agar dilakukan skema tukar tambah mobil listrik dengan mobil konvensional sehingga tidak terjadi ledakan jumlah mobil di kota-kota besar”, tegas Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (15/05/2023). Jawaban atas kritik Pak Anies, kata Sultan, lebih merupakan respon politis pemerintah yang tidak menjawab esensi kritik yang disampaikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sebagai negara dengan luasan hutan yang cukup besar, Indonesia tidak perlu memaksakan diri menghamburkan APBN secara tidak efisien demi komitmen pada penurunan emisi karbon. “Sebaiknya pemerintah menggunakan pendekatan lain yang lebih efektif untuk menunjukkan komitmen global penurunan suhu bumi saat ini. Salah satunya dengan menghentikan konversi lahan hutan menjadi lahan perkebunan sawit dan proyek food estate, termasuk untuk area pertambangan”, tegasnya. Selain itu, sambung mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, pemerintah perlu segera menyuntik mati pembangkit listrik tenaga uap secara bertahap. Dan mempercepat proses transisi energi, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan. “Kebijakan Pemerintah pada sektor transportasi dan pengurangan emisi karbon harusnya dilandasi oleh semangat agar kepemilikan kendaraan pribadi dikurangi secara signifikan. Dan secara konsisten dan tegas melakukan uji emisi karbon terhadap semua jenis kendaraan, khususnya di wilayah perkotaan”, urainya. Sehingga Sultan mendorong agar Pemerintah perlu mawas diri dan mempertimbangkan kembali kebijakan yang menggerus APBN dalam jumlah yang cukup besar itu. Tidak semua negara yang menerapkan kebijakan subsidi mobil listrik, sukses menekan penggunaan mobil konvensional bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Mengutip artikel CNBC Indonesia (6/32023), Amerika Serikat menjadi negara yang dinilai gagal dalam menerapkan kebijakan subsidi mobil listrik. Peneliti Harvard University, Ashley Nunes, dalam jurnal berjudul “Re-thinking Procurement Incentives for Electric Vehicles to Achieve Net-zero Emissions” (Nature, 2022). Penelitian itu menyimpulkan kalau kebijakan subsidi listrik untuk menggenjot penjualan EV di Paman Sam justru meningkatkan emisi gas rumah kaca, alih-alih menguranginya. Diketahui, besaran subsidi motor listrik pada 2023 sebesar Rp 1,4 triliun. Lalu pada 2024 naik menjadi Rp 4,2 triliun untuk 600 ribu unit. Sementara total subsidi mobil listrik pada 2023 sebesar Rp 1,6 triliun. Kemudian pada 2024 meningkat menjadi Rp 4,9 triliun. Bus listrik juga akan mendapat subsidi dari pemerintah sebanyak Rp 48 miliar. Lalu pada 2024 naik menjadi Rp 144 miliar. (Sumber : https://www.mjnews.id/2023/05/sebut-subsidi-mobil-listrik-tidak-urgen-sultan-minta-pemerintah-lakukan-ini/ )

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan lembaga yang dipimpinnya tidak memiliki kewenangan maksimal dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Alasannya, dalam sistem bernegara saat ini DPD RI bukanlah pembentuk undang-undang. “Sebagai wakil dari daerah, faktanya dalam konstitusi kita, DPD RI bukan pembentuk undang-undang. Inilah sistem bernegara hasil dari era Reformasi, di mana UUD 1945 naskah asli telah mengalami amendemen sebanyak empat kali pada tahun 1999-2002 yang mengubah lebih dari 95 persen isi pasal-pasalnya,” ujar LaNyalla, saat mengisi Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan bertajuk “Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Indonesia”, di Universitas Trunojoyo Madura, Jumat (12/5/2023). Oleh karenanya, LaNyalla menilai saat ini banyak yang kecewa dengan UU yang ada, apakah itu UU Cipta Kerja, UU Minerba atau UU Ibu Kota Nusantara yang memberikan kemudahan kepada investor untuk menguasai tanah, begitu juga dengan RUU Kesehatan yang diprotes kalangan tenaga medis, maka DPD RI tidak bisa secara maksimal memperjuangkan. Berangkat dari fakta tersebut, Senator asal Jawa Timur itu mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk di dalamnya Civitas Akademika Universitas Trunojoyo Madura, untuk mendorong konsensus nasional kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya diperbaiki dan diperkuat dengan teknik addendum. “Hal ini penting, agar kita kembali kepada arah bernegara yang sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, di mana kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat, melalui wakil-wakil mereka yang duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi di Indonesia,” ujarnya. Menurut LaNyalla, itulah konsepsi sistem bernegara yang tertuang di dalam Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945, di mana terdapat wakil-wakil yang dipilih dan utusan-utusan yang diutus untuk berada di MPR. “Wakil-wakil yang dipilih, adalah peserta Pemilu. Sedangkan wakil-wakil yang diutus adalah mereka yang diusung dan diberi amanat oleh kelompok atau organisasi mereka. Inilah sistem asli bangsa kita, yang diberi nama Demokrasi Pancasila,” jelas LaNyalla. Jika ditinjau dari aspek ekonomi dan kesejahteraan rakyat, lanjutnya, amendemen konstitusi era reformasi tersebut juga membuat negara tidak lagi berdaulat untuk menyusun ekonomi. Saat ini, perekonomian nasional dipaksa disusun oleh mekanisme pasar bebas. Akibatnya, negara tidak lagi berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, karena cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak sudah dikuasai swasta. “Inilah yang menyebabkan Indonesia terasa semakin gagap menghadapi tantangan dunia masa depan. Karena lemahnya kekuatan ekonomi negara dalam menyiapkan ketahanan di sektor-sektor strategis,” tegas LaNyalla. Berangkat dari dua kenyataan tersebut, yakni dari aspek sistem bernegara dan bagaimana negara ini menjalankan roda perekonomian untuk kesejahteraan rakyat, maka LaNyalla menilai tak lagi ada pilihan. Sistem bernegara hari ini yang diakibatkan oleh kecelakaan perubahan konstitusi di era reformasi harus diakhiri dengan cara kembali kepada rumusan asli sistem bernegara dan sistem ekonomi Pancasila. “Kembali kepada UUD 1945 naskah asli adalah peta jalan yang sekarang sedang saya tawarkan kepada bangsa ini. Mari kita perbaiki kelemahan naskah asli konstitusi kita. Tetapi jangan kita mengubah total konstruksi bernegara yang telah dirumuskan para pendiri bangsa,” ajak LaNyalla. (Sumber: https://liputan.co.id/2023/05/lanyalla-dpd-ri-tak-maksimal-karena-bukan-pembentuk-undang-undang/)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin mengaku prihatin dengan berkembangnya isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) dalam diskursus politik nasional jelang pemilu presiden tahun depan. Bersamaan dengan mengerucutnya tiga nama yang dipastikan akan diusung menjadi bakal calon presiden, diskursus politik publik kini cenderung mengalami kemunduran oleh sentimen SARA yang tidak perlu. “Sayangnya masih saja ada pihak yang tidak dewasa dalam membangun argumentasi politik dan cenderung mengagitasi publik dengan isu etnis dan lainnya secara terbuka”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum’at (12/05/2023). Isu SARA, kata Sultan, merupakan ancaman nyata bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Sebagai bangsa yang besar, sangat penting bagi semua pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan literasi politik yang positif dan bermartabat. Kita perlu belajar dari pengalaman demokrasi negara-negara maju yang dalam peradabannya sudah lebih dulu memberikan jaminan dan mengakui kesetaraan dan keadilan politik bagi semua warga negaranya. “Oleh karena itu, kami harap semua elemen bangsa untuk bersedia menolak setiap kampanye gelap yang bernuansa SARA. Terutama bagi generasi muda Indonesia yang menjadi pemilih mayoritas dalam pemilu nanti”, tegas mantan ketua KNPI Bengkulu itu. Senator Sultan sangat menyayangkan sikap dan narasi politik bernada sara dari pihak yang mengklaim sebagai representasi tokoh pemuda Indonesia saat ini. Anak muda Indonesia harus menjadi lokomotif literasi politik etis berbasiskan gagasan dan inovasi bagi masyarakat. “Pada prinsipnya, Kami mengecam keras setiap narasi politik yang mengetengahkan latar belakang suku dan etnis. Tidak boleh ada pihak yang merasa paling berhak dan ingin diperlakukan secara istimewa di negeri ini. Semua kita memiliki hak politik yang sama sebagai warga negara”, tutupnya. (Sumber:https://www.mjnews.id/2023/05/isu-sara-cenderung-berkembang-jelang-pilpres-2024/)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara (RUU PPKAKN) segera disahkan menjadi undang-undang. Hal ini penting dalam kerangka memberikan perlindungan serta pelestarian budaya adat kerajaan Nusantara yang sampai saat ini masih eksis. “Penting bagi kita untuk memperhatikan kerajaan dan kesultanan Nusantara yang faktanya banyak berkontribusi bagi Republik ini,” kata LaNyalla saat bertemu Budayawan Argadjendra Sentot, Sabtu (13/5/2023). Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, eksistensi Kerajaan dan Kesultanan di Nusantara penting untuk diperhatikan oleh negara. Sebab, Kerajaan dan Kesultanan Nusantara memiliki sumbangsih yang besar terhadap kelahiran Republik ini. Oleh karenanya, sudah sepantasnya bangsa ini memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Fakta sesungguhnya, Kerajaan dan Kesultanan Nusantara sebagai entitas di Nusantara, sangat berjasa besar dalam proses lahirnya bangsa,” tutur LaNyalla. Artikel ini telah tayang di DETIKIndonesia.co.id dengan judul : Bertemu Budayawan, LaNyalla Dorong RUU PPBAKN Segera Disahkan Sebagai sebuah bangsa yang besar, Senator asal Jawa Timur itu menyebut Indonesia lahir dari peradaban besar dan unggul, yakni peradaban Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. “Dari merekalah kita mewarisi banyak tradisi dan nilai-nilai luhur. Maka, apa yang telah diwariskan oleh Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, saya kira wajib bagi kita untuk melestarikannya,” tutur LaNyalla. Budayawan Argadjendra Sentot mengapresiasi langkah gerak LaNyalla yang menurutnya memiliki komitmen kuat terhadap tradisi, adat dan budaya bangsa ini. “Beliau ini juga memiliki perhatian yang begitu besar terhadap Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Saya kira saat ini, hanya LaNyalla yang paham dan sadar betul akan peran penting Kerajaan dan Kesultanan Nusantara bagi proses terbentuknya Republik ini,” tegas Sentot. Sentot juga mengucapkan terima kasih karena LaNyalla terus mendorong revitalisasi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara yang saat ini kondisinya bisa dibilang memprihatinkan. “Sudah sepatutnya nilai-nilai mereka direvitalisasi, termasuk bangunan fisik hal lainnya yang selama ini mereka korbankan untuk Republik ini. Kita tak boleh menafikan sejarah tersebut,” tegas Sentot. (Sumber: https://www.detikindonesia.co.id/bertemu-budayawan-lanyalla-dorong-ruu-ppbakn-segera-disahkan/)