JAKARTA—Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut Indonesia darurat judi online. Pernyataan ini sangat beralasan mengingat judi online, dengan berbagai nama dan ragamnya, telah menelan banyak korban dari berbagai golongan masyarakat bahkan anak-anak muda juga menjadi korban kejahatan ini. Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, saat ini upaya pemberantasan judi online harus menjadi prioritas utama pemerintah dan aparat penegak hukum. Sudah banyak cerita sedih dan tragis yang menimpa banyak orang kecanduan judi online yang bisanya juga terjerat oleh pinjaman online untuk memuaskan keinginan mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, segala daya dan upaya serta strategi harus ditempuh agar judi online bisa diberantas total. “Efek kecanduan main judi online membuat orang yang memainkannya menjadi pribadi yang problematik. Segala cara termasuk berani meminjam uang yang besar terutama dari pinjol mereka lakukan, karena yakin mereka akan menang dan mendapatkan puluhan lipat keuntungan. Saat mereka kalah atau nyaris menang, semakin semangat mereka meneruskan permainan. Makanya, sebelum kecanduan judi online ini menjadi 'wabah', harus segera dicegah,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (25/8). Menurut Fahira Idris, selain pemblokiran, pemantauan dan pelacakan situs judi online serta penegakkan hukum yang tegas, menghentikan aliran dana ke situs judi online juga menjadi strategi yang efektif memberantas judi online. Fokus kepada penghentian aliran dana ini tentunya memerlukan penyelidikan yang ekstensif atau menjangkau secara luas termasuk analisis setiap laporan transaksi keuangan mencurigakan. Penyelidikan yang ekstensif ini juga harus dikuatkan dengan upaya lain. Salah satunya mengidentifikasi dan membongkar jika ada jaringan orang atau kelompok asing yang diduga terlibat dalam pencucian uang hasil dari kegiatan kejahatan terorganisir termasuk perjudian online di luar Indonesia. Selain itu, yang juga penting adalah, besarnya demand pemain judi online di masyarakat harus dapat ditekan atau diturunkan secara signifikan. Ini karena, besarnya demand ini inilah yang menjadikan judi online marak, terus tumbuh bak jamur di musim hujan dan begitu lihai berubah bentuk apabila operasi mereka terdeteksi oleh penegak hukum. “Saya mengapresiasi tindakan tegas Polri memberantas judi online termasuk kepada pihak-pihak yang mempromosikan judi online. Pemberantasan judi online ini menjadi sebuah pekerjaan besar dan kompleks tetapi negara harus bisa memberantasnya,” pungkas Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta ini. (Sumber: https://fajar.co.id/2023/08/25/indonesia-darurat-judi-online-senator-dpd-ri-sarankan-strategi-paling-efektif-untuk-pemberantasan/)

utusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan kampus mengundang para calon presiden dalam debat adu gagasan, disambut antusias berbagai perguruan tinggi. Saat ini beberapa kampus, melalui organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) maupun kampus secara kelembagaan, sudah berencana mengundang tiga bakal capres yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Namun demikian, menurut anggota DPD RI Fahira Idris, kampus yang akan menggelar debat capres harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mulai dari penentuan tema maupun metode debat. “Tinggal bagaimana pihak kampus merumuskan tema-tema debat yang relevan baik untuk masyarakat luas, misalnya soal lapangan pekerjaan, pangan, dan stabilitas harga, kemiskinan, eksploitasi SDA dan isu lingkungan hidup, dan pemberantasan korupsi," ucap Fahira, lewat keterangan resminya, Kamis (24/8). "Atau isu-isu spesifik misalnya soal pendidikan, riset dan inovasi, hingga isu ancaman geopolitik global,” sambung Senator Jakarta ini. Fahira meyakini, kampus sebagai tempat pembelajaran, lahirnya inovasi, dan berbagai pemikiran kritis, akan memaksa para capres merumuskan gagasan substantif, solutif, dan ilmiah dalam setiap debat yang diikutinya. (Sumber: https://rmol.id/amp/2023/08/24/586224/senator-jakarta-minta-kampus-rumuskan-tema-debat-capres-yang-relevan-dengan-masyarakat)

PONTIANAK - Ketua Umum (Ketum) DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Burhanudin Abdullah, menerima penghargaan dari Anggota DPD-RI periode 2019-2024 Dapil Provinsi DKI Jakarta yakni Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H, M.Si. Penghargaan tersebut disampaikan pada kegiatan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) LAKI ke XVI di Jakarta pada 22-24 Agustus 2023. Penghargaan ini sekaligus sebagai bentuk apresiasi kepada lembaga ini yang berani menonjol ke depan dengan tidak slogan anti korupsinya. Kepada sejumlah wartawan, Sylviana Murni menyebutkan bahwa apresiasi tinggi disampaikannya kepada Ketua Umum LAKI atas komitmennya, selaku penggiat anti korupsi dan punya semangat tinggi membantu pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. “Jujur, sudah layak apresiasi kita sampaikan kepada pengurus LAKI. Entah itu, Ketumnya, Sekjend, Dewan Penasehat LAKI atas komitmen luar biasanya," katanya, Rabu(23/8) di Jakarta. Menurut mantan Walikota Jakarta Pusat (2008-2010) ini, para penggiat anti korupsi seperti LAKI sangat unik. Sebab di saat orang takut menyatakan dirinya anti korupsi, tetapi LAKI justru berani terdepan menyatakan anti korupsi dan berkomitmen melawan korupsi. Gebrakan LAKI melawan korupsi, harusnya jadi contoh dan teladan bagi semuanya dalam melawan korupsi. “Kami berharap apa yang dilakukan LAKI bisa menularkan dan menebar ke orang lain, terutama kalangan keluarga. Sebab keluarga adalah barisan masyarakat terkecil. Kalau ini bisa dilakukan. Insha Allah, Indonesia bebas korupsi bakalan terwujud," ucap dia. Penghargaan selain diberikan kepada Ketum DPP LAKI, juga kepada Sekjen LAKI, Dr. Meta Indah Budhianti, SH, MH dan Dewan Penasihat DPP LAKI HM Ali Anafiah, SH, M.Si. Ketua Umum LAKI Burhanudin Abdullah, SH, mengucapkan terima kasih kepada Senator RI atas penghargaannya hari ini (kemarin). Penghargaan ii bagi LAKI adalah beban moral dan kepercayaan yang harus dipertanggungjawaban ke publik. Penghargaan ini juga menjadi anugerah dan kepercayaan wakil rakyat kepada LAKI. "Jujur apa yang saya lakukan, tidak pernah berharap penghargaan dari mana pun. Kami hanya bekerja dan berkomitmen melawan korupsi. Semoga penghargaan ini jadi penyemangat pengurus LAKI se-Indonesia melawan korupsi," pungkas dia. **Artis Indonesia Gabung LAKI** Sementara agenda Rakernas LAKI ke XVI di Jakarta pada 22-24 Agustus 2023 diwarnai dengan bergabungnya dua artis beken Indonesia yakni, Sandy Tumiwa dengan artis cantik, Vista Putri. Beberapa organisasi sayap LAKI juga ikut didirikan. "Selain artis Sandy Tumiwa dan Vista Putri nantinya banyak artis-artis lain, yang secara lisan menyatakan bergabung dalam organisasi Ikatan Cendikiawan Anti Korupsi (ICAK). Beberapa mantan pejabat setingkat Kementerian juga menyatakan kesediaan," katanya. Rakernas LAKI tahun 2023 ini diikuti 34 DPD tingkat Provinsi de ngan 300 DPC Kabupaten/Kota bersama 50 Koordinator kecamatan atau Desa/Lurah se-Indonesia. LAKI sendiri sudah berkontribusi sebagai mitra pemerintah, kepolisian, kejagung dan KPK. “Selama 16 tahun kami menjadi mitra pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kontribusi kita di sini, seperti melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi, sosialisasi UU anti Korupsi, dan pelaporan-pelaporan terkait kasus-kasus tindak pidana korupsi," jelas Burhanudin. Burhanudin menambahkan beberapa agenda yang dikupas dalam Rakernas diantaranya membahas dan melakukan evaluasi organisasi internal, evaluasi kinerja pemerintah, dan membahas mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. “Sering muncul pertanyaan mengapa Korupsi di Indonesia sulit diatasi, karena ada UU yang memang harus di revisi. Maka kita berharap nanti ada point UU mengenai Tindak Pidana Korupsi di revisi agar dapat memberi efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi. Selain itu revisi masalah tempat tahanan terpidana korupsi," pungkasnya seraya menambahkan 10 organisasi sayap LAKI mulai dari LBH PTKI, LBH Pertanahan, Relawan LAKI, LAKI Lawyer Club, Tani Nelayan dan Buruh Anti Korupsi, Garda Peduli Pemulung Anti Korupsi, Ikatan Cendikiawan Anti Korupsi, Perempuan Anti Korupsi, Mahasiswa Gempur Korupsi dan Leader Anti Korupsi Muda Indonesia ikut dikukuhkan. (Sumber: https://pontianakpost.jawapos.com/politik/1462802797/senator-ri-sylviana-laki-contoh-nyata-aksi-lawan-korupsi)

Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) mengeluarkan laporan kinerja Tahun Sidang 2022-2023 dengan format e-book yang interaktif, sehingga masyarakat dapat lebih optimal dalam mengakses informasi kegiatan BAP DPD RI. Laporan kinerja tersebut disajikan dengan tampilan menarik, ringkas dan komprehensif untuk mengikuti tuntutan masyarakat di era digital. “Penyajian yang diminati oleh publik sekarang ini adalah bentuk digital, laporan ini juga membantu mendukung penyebaran kinerja DPD RI secara umum yang masih sering ditanyakan masyarakat dan khususnya kinerja BAP DPD RI,” ungkap Ajiep Padindang, Ketua BAP DPD RI periode 2022-2023. Publikasi laporan kinerja yang disusun ini merupakan wujud dari keterbukaan informasi publik DPD RI kepada masyarakat. “Laporan kinerja sebagai wujud fungsi representasi dan bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas serta transparansi BAP DPD RI ke masyarakat. Karena itu sangat penting untuk dipublikasikan ke masyarakat melalui berbagai platform media DPD RI, agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya,” ujar Mesranian, Plt. Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI. Selain itu, masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI melalui survey kepuasan Masyarakat yang bisa diakses di laporan kinerja BAP DPD RI. Di tahun sidang 2022-2023, BAP DPD RI telah menghasilkan 4 (empat) keputusan DPD RI yaitu: 1. Keputusan DPD RI Nomor 17/DPDRI/I/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Penindaklanjutan IHPS II Tahun 2021 BPK RI terkait Indikasi Kerugian Negara/Daerah; 2. Keputusan DPD RI Nomor 36/DPDRI/III/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Penindaklanjutan IHPS I Tahun 2022 BPK RI terkait Indikasi Kerugian Negara/Daerah; 3. Keputusan DPD RI Nomor 37/DPDRI/III/2022-2023 tentang Rekomendasi DPD RI Atas Pengelolaan BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah; 4. Keputusan DPD RI Nomor 62/DPDRI/V/2022-2023 tentang Rekomendasi DPD RI terkait Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Masyarakat dapat langsung mengaksesnya secara lengkap melalui website dpd.go.id atau scan QR code di foto yang dilampirkan. (Sumber: https://metrotalenta.online/bap-dpd-ri-kinerja-untuk-masyarakat/)

Sebagai rasa syukur dan kegembiraan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2023, Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaannya yang ke-78 dengan tema “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”. Berbagai macam kegiatan dilaksanakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya adalah perlombaan 17 Agustus. Begitu pula dengan Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta turut menggelar bermacam perlombaan. Kali ini lomba 17 Agustus yang diselenggarakan antara lain lomba makan kerupuk, lomba memindahkan pilus dengan sumpit, lomba makan biskuit, lomba memasukan sumpit ke botol, lomba tebak gambar, lomba tebak gerak, dan cerdas cermat pengetahuan umum. Perlombaan diikuti oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta. Seluruh pegawai tampak antuasias mengikuti berbagai macam lomba disela-sela kesibukan aktivitas kerja. Tawa dan canda menghiasi setiap aksi selama perlombaan berlangsung. Momen lomba 17 Agustus memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk berinteraksi dalam suasana yang santai dan penuh semangat kekeluargaan. Berbagai jenis lomba ini juga bertujuan untuk memupuk semangat gotong royong, solidaritas, persatuan, kebersamaan, dan patriotisme bangsa Indonesia. (Agus)

Senator asal DKI Jakarta, Sylviana Murni, tidak sependapat dengan koleganya, Jimly Asshiddiqie, soal DPD RI dibubarkan dan dimasukkan ke dalam DPR sebagai perwakilan daerah. Dalihnya, DPD RI memiliki peran sentral dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah. "Sepanjang pengalaman saya berkhidmat di DPD RI, banyak hal yang kemudian turut serta melakukan percepatan bagi kemajuan daerah," katanya dalam keterangannya, Minggu (20/8). "Dari peningkatan kualitas masyarakat hingga infrastruktur daerah." Sylvi melanjutkan, peningkatan pembangunan daerah melalui otonomi menjadi agenda utama dari pemerintah pascareformasi 1998. Menurutnya, segala potensi dari semua sektor yang ada di daerah perlu terus digenjot melalui pengawalan kebijakan oleh senator. "Rasanya tidak ada sekat antara anggota DPD RI dengan semua elemen masyarakat. Sehingga, segala macam aspirasi masyarakat bisa tersampaikan secara leluasa tanpa ada pemilahan ini konstituen siapa, dapil mana, dan ini menjadi kewajiban siapa," tuturnya. Eks Wali Kota Jakarta Pusat itu pun menyayangkan usul Jimly soal pembubaran DPD RI. Alasannya, bakal melemahkan kedudukan lembaga perwakilan utusan daerah tersebut. Padahal, sambungnya, para senator harus memperjuangkan agar DPD RI memiliki kekuatan yang setara dengan DPR. Dicontohkannya dengan Prancis. "Sistem bikameral [di Prancis] itu berjalan dengan baik. Senator punya otoritas sama dengan DPR sehingga tidak hanya berlaku sebagai pengawas RUU, tapi punya peran juga untuk menetapkan undang-undang," ucap Sylvi. Sebelumnya, Jimly mengusulkan DPD RI dibubarkan dan dimasukkan ke dalam DPR sebagai perwakilan daerah. Alasannya, penguatan fungsi DPD selalu terhambat DPR. (Sumber: https://www.alinea.id/nasional/sylvi-tolak-usul-pembubaran-dpd-percepat-kemajuan-daerah-b2hVN9NUJ)

Jakarta – Terkait adanya usulan peleburan DPD RI menjadi bagian dari DPR RI, Sylviana Murni, Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta, menilai hal itu malah akan semakin melemahkan kedudukan DPD RI. Menurut mantan Walikota Jakarta Pusat ini, yang harus diperjuangkan anggota DPD RI adalah menjadikan lembaga ini berkekuatan setara dengan DPR RI. “Contoh di Perancis, sistem bikameral itu berjalan dengan baik. Senator punya otoritas sama dengan DPR, sehingga tidak hanya berlaku sebagai pengawas RUU, tapi punya peran juga untuk menetapkan undang-undang. Bahkan dari sisi kajian kebijakan dan penentuan anggaran pun dilakukan secara bersama-sama,” ungkapnya kepada Suaraindonews.com, di Jakarta, Minggu (20/8/2023). Dalam sistem ketatanegaraan kita, ujarnya, keberadaan DPD ini untuk mendukung kemajuan daerah secara universal. Tidak ada lagi daerah maju sendiri karena punya sumber daya dan kekuatan politik yang mumpuni, sementara di sisi lain ada daerah tertinggal dengan sumber daya yang minim dan akses politik yang lemah. Maka peran DPD RI akan menjawab kegelisahan masyarakat daerah itu,” lanjutnya. Ketua DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) DKI Jakarta ini, pun menegaskan, saat ini pihaknya terus berjuang keras dalam rangka penguatan DPD RI guna mendapatkan hak otoritas dan imunitas yang sama dengan DPR RI. Meskipun, lanjutnya, hal itu tidak mudah karena usia DPD RI yang masih belia. “Tetapi bukan hal yang tidak mungkin asal setiap anggota punya tekad dan komitmen yang sama untuk menempatkan lembaga ini sebagai rumah yang perlu diperkokoh lagi. Anggota DPD harus steril dari agenda politik partisan, tujuannya harus sama yakni mengakses dan mengakselerasi pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah,” tandasnya. Sebelumnya, dalam Sidang Tahunan MPR, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong pemerintah untuk memperkuat kelembagaan dan fungsi MPR RI dan DPD RI yang hanya dapat terwujud melalui amendemen konstitusi UUD 1945. “Tugas, peran dan fungsi DPD RI ini alangkah baiknya diatur oleh Undang-Undang tersendiri. Karena jika kinerja DPD RI misalnya, harus mengacu pada UU MD3 maka keadaanya akan tetap seperti ini. Sekali lagi, amandemen UU jika memang perlu dilakukan, maka lakukan itu untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan karena pesan politik segelintir orang,” pungkasnya. Sylviana Murni menambahkan, Anggota DPD RI memiliki otoritas dan imunitas yang tidak mudah diintervensi oleh kelompok manapun. Pasalnya, anggota DPD RI dipilih langsung oleh rakyat tanpa melalui skema partai politik. “Sepanjang pengalaman saya berkhidmat di DPD RI, banyak hal yang kemudian turut serta melakukan percepatan bagi kemajuan daerah. Dari peningkatan kualitas masyarakat hingga infrastruktur daerah,” kata Sylviana, yang juga mengemban tugas sebagai Ketua BKSP DPD RI. Pasca reformasi pada tahun 1998 silam peningkatan daerah melalui otonomi menjadi agenda utama dari pemerintah. Segala potensi dari semua sektor yang ada di daerah, katanya, perlu terus digenjot melalui pengawasan kebijakan oleh Anggota DPD RI sebagai salah satu pihak yang berwenang. “Rasanya tidak ada sekat antara Anggota DPD RI dengan semua elemen masyarakat, sehingga segala macam aapirasi masyarakat bisa tersampaikan secara leluasa tanpa ada pemilahan ini konstituen siapa, dapil mana dan ini menjadi kewajiban siapa. Karena DPD RI memang hadir untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sebagaimana mestinya,” tutup Sylviana Murni. (Sumber: https://suaraindonews.com/sylviana-murni-harus-diperjuangkan-anggota-dpd-ri-lembaga-dpd-ri-berkekuatan-setara-dengan-dpr-ri/)

Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, Sylviana Murni menegaskan, keberadaan lembaga tinggi negara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan mendorong percepatan pembangunan di daerah sebagaimana tugasnya mengawal kemajuan masyarakat berdasarkan prinsip teritorial. Menurut Sylvi, sapaan akrab Sylviana Murni, anggota DPD RI memiliki otoritas dan imunitas yang tidak mudah diintervensi oleh kelompok manapun. Pasalnya, anggota DPD RI dipilih langsung oleh rakyat tanpa melalui jalur partai politik. "Sepanjang pengalaman saya berkhidmat di DPD RI, banyak hal yang kemudian turut serta melakukan percepatan bagi kemajuan daerah. Dari peningkatan kualitas masyarakat hingga infrastruktur daerah," ujar Sylvi di Jakarta, Minggu (20/8/2023). Pasca reformasi pada tahun 1998 silam, peningkatan daerah melalui otonomi menjadi agenda utama dari pemerintah. Segala potensi dari semua sektor yang ada di daerah, kata Sylvi, perlu terus digenjot melalui pengawalan kebijakan oleh anggota DPD RI sebagai salah satu pihak yang berwenang. "Rasanya tidak ada sekat antara anggota DPD RI dengan semua elemen masyarakat, sehingga segala macam aspirasi masyarakat bisa tersampaikan secara leluasa tanpa ada pemilahan ini konstituen siapa, dapil mana dan ini menjadi kewajiban siapa. Karena DPD RI memang hadir untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sebagaimana mestinya," katanya. Terkait adanya usulan peleburan DPD RI menjadi bagian dari DPR RI, Sylvi menilai hal itu malah akan semakin melemahkan kedudukan DPD RI. Menurut mantan Walikota Jakarta Pusat ini, yang harus diperjuangkan anggota DPD RI adalah menjadikan lembaga ini berkekuatan setara dengan DPR RI. "Contoh di Perancis, sistem bikameral itu berjalan dengan baik. Senator punya otoritas sama dengan DPR, sehingga tidak hanya berlaku sebagai pengawas RUU, tapi punya peran juga untuk menetapkan undang-undang. Bahkan dari sisi kajian kebijakan dan penentuan anggaran pun dilakukan secara bersama-sama," ungkapnya. "Dalam sistem ketatanegaraan kita, keberadaan DPD ini untuk mendukung kemajuan daerah secara universal. Tidak ada lagi daerah maju sendiri karena punya sumber daya dan kekuatan politik yang mumpuni, sementara di sisi lain ada daerah tertinggal dengan sumber daya yang minim dan akses politik yang lemah. Maka peran DPD RI akan menjawab kegelisahan masyarakat daerah itu," lanjutnya. Ketua DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) DKI Jakarta ini pun menegaskan, saat ini pihaknya terus berjuang keras dalam rangka penguatan DPD RI guna mendapatkan hak otoritas dan imunitas yang sama dengan DPR RI. Meskipun, lanjutnya, hal itu tidak mudah. "Tetapi bukan hal yang tidak mungkin asal setiap anggota punya tekad dan komitmen yang sama untuk menempatkan lembaga ini sebagai rumah yang perlu diperkokoh lagi. Anggota DPD harus steril dari agenda politik partisan, tujuannya harus sama yakni mengakses dan mengakselerasi pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah," tandasnya. Sebelumnya, dalam Sidang Tahunan MPR, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong pemerintah untuk memperkuat kelembagaan dan fungsi MPR RI dan DPD RI yang hanya dapat terwujud melalui amendemen konstitusi UUD 1945. "Tugas, peran dan fungsi DPD RI ini alangkah baiknya diatur oleh Undang-Undang tersendiri. Karena jika kinerja DPD RI misalnya, harus mengacu pada UU MD3 maka keadaanya akan tetap seperti ini. Sekali lagi, amandemen UU jika memang perlu dilakukan, maka lakukan itu untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan karena pesan politik segelintir orang," pungkasnya. (Sumber : https://kosadata.com/read/sylviana-murni-dpd-ri-punya-peran-penting-dorong-percepatan-pembangunan-daerah )

Penguatan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus menjadi salah satu agenda utama para anggotanya yang juga sering disebut senator. Penguatan DPD RI bukan sekadar persoalan penambahan kewenangan legislasi, pengawasan dan anggaran saja, tetapi lebih kepada penguatan fungsi lembaga ini sebagai perwakilan territorial agar manfaatnya lebih besar lagi dirasakan oleh masyarakat di daerah. Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, kedudukan DPD sebagai perwakilan territorial dalam struktur parlemen di Indonesia menjadi hal yang sangat fundamental. Ini karena, sejak 1999, Indonesia menganut prinsip pemerintahan daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam bingkai negara kesatuan. Otonomi daerah dipilih, karena keberlanjutan sebuah negara kesatuan seperti Indonesia akan bisa bertahan jika kepentingan daerah yang majemuk dapat diakomodasi oleh Pemerintah Pusat melalui kebijakan legislasi atau peraturan perundang-undangan terutama soal pembagian kewenangan, pengelolaan sumber-sumber ekonomi termasuk kebijakan pembangunan nasional yang mengedepankan kepentingan dan potensi daerah. “Dengan kewenangan yang ada saat ini saja, berbagai elemen di daerah sudah merasakan manfaat DPD RI. Kami bersyukur, tiap turun ke masyarakat baik di dapil masing-masing maupun ke berbagai daerah, rakyat begitu leluasa menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPD. Ini karena kami punya komitmen kuat untuk memperjuangkannya,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (18/8). Itulah kenapa, lanjut Fahira Idris, penguatan DPD terus menjadi salah satu agenda utama. Tujuannya untuk lebih memaksimalkan potensi daerah, baik itu terkait otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran dan belanja negara, hingga soal pajak, pendidikan, dan agama. Jika semua bidang ini bisa dimaksimalkan, maka daerah akan lebih cepat sejahtera dan cita-cita Indonesia menjadi negara maju bisa lebih cepat terwujud. Menurut Fahira Idris, saat ini dan ke depan, sistem ketatanegaraan Indonesia perlu diperkuat dengan bagunan sistem bikameral kuat (strong bicameralism) untuk mewujudkan cita-cita negara dalam bidang otonomi daerah dan negara kesatuan. Dalam strong bicameralism, peran DPD adalah sebagai salah satu penopang utama sehingga salah satu konsekuensinya adalah pembentukan undang-undang harus melibatkan DPR, DPD dan Presiden agar melahirkan undang-undang yang harmonis dan berkualitas serta mengedepankan kepentingan daerah. “Jika ingin bangsa ini terus melaju, kita harus mampu memaksimalkan institusi demokrasi seperti DPD, baik dalam posisinya sebagai bridging atau jembatan maupun sebagai perwakilan daerah. Terlebih, sejauh ini pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah belum terformat. Artinya, DPD sangatlah diperlukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang begitu kompleks ini,” pungkas Senator Jakarta ini. (Sumber : https://kastara.id/18/08/2023/manfaat-dpd-ri-dirasakan-berbagai-elemen-di-daerah/ )

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendukung dan menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang mewacanakan kenaikan gaji dan uang pensiunan para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, harapan pemerintah untuk meningkatkan kinerja PNS dengan meningkatkan insentif fiskal sangat beralasan di tengah tuntutan merit sistem birokrasi saat ini. ASN didorong untuk meningkatkan kapasitas dan etos pengabdiannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membantu agenda strategis pemerintah. "Kondisi dan Pertumbuhan ekonomi kita yang stabil saat ini cukup memungkinkan bagi pemerintah untuk meningkatkan insentif fiskal bagi PNS. Hal ini akan berdampak positif bagi kinerja konsumsi dalam menopang pertumbuhan ekonomi di masa depan," ujar Sultan melalui keterangan resminya, Kamis (17/8). Meski demikian, mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu meminta pemerintah untuk segera memberikan kejelasan terkait masa depan para pegawai pemerintah yang berstatus sebagai tenaga honorer. Para honorer juga merupakan pembantu pemerintah yang harus diperhatikan secara serius. Diketahui, Pemerintah akan menghapus pegawai honorer pada November 2023 dan sebagai gantinya pemerintah akan menetapkan status honorer sebagai PPPK Paruh Waktu atau istilahnya 'PNS part time'. "Kami sangat mengapresiasi kebijakan menaikan gaji PNS sebagai kado HUT RI ke-78, tapi hadiah kemerdekaan ini harus juga bisa dirasakan oleh semua elemen bangsa, terutama para pembantu pemerintah, sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk memperbaiki gaji ASN secara akomodatif," sambungnya. Lebih lanjut, Sultan juga berharap agar Pemerintah kembali meningkatkan subsidi di sektor pertanian. Terutama subsidi pupuk dan bibit unggul bagi para pelaku usaha tani di daerah. "Para petani di daerah masih mengeluhkan penetapan subsidi pupuk yang sangat terbatas saat ini. Kebijakan tersebut cukup membebani biaya produksi petani", tegasnya. Presiden Jokowi mengumumkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI dan Polri naik 8 persen. Uang pensiun PNS akan dinaikkan 12 persen. Jokowi menyatakan gaji PNS dan pensiun naik bertujuan untuk meningkatkan kinerja para aparat pemerintah. "Ini diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional," kata Jokowi dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, (16/8/2023). (Sumber: https://politik.rmol.id/read/2023/08/18/585473/gaji-asn-naik-wakil-ketua-dpd-apresiasi-pemerintahan-jokowi)