Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengapresiasi langkah PSSI yang mempercayakan kursi kepelatihan Tim Nasional (Timnas) Indonesia kepada pelatih berkebangsaan Belanda Patrick Kluivert. Mantan Ketua KONI Bengkulu itu mengaku sangat antusias dengan kedatangan Kluivert dan optimis performa Timnas Indonesia akan semakin meningkat dan mengukir prestasi gemilang. “Kami percaya ini keputusan yang sangat tepat dan telah melalui kajian yang mendalam oleh PSSI. Kluivert sangat cocok untuk mengarsiteki potensi dan komposisi pemain timnas yang notabene bermain di Liga Belanda,” ujar Sultan, Minggu, (12/1). Menurutnya, skema permainan Timnas Indonesia saat perlu dibentuk secara filosofis melalui tangan dingin pelatih asal Eropa. Yang paling penting kesamaan dalam konteks komunikasi antar pelatih dan pemain. “Timnas membutuhkan pelatih yang lebih memahami potensi pemain dan memiliki kemampuan dalam merekrut pemain. Harapannya beliau juga bisa memberikan perhatian pada potensi pemain lokal di daerah,” harapnya. Lebih lanjut, Sultan juga mengungkapkan terima kasih kepada eks Pelatih Timnas Shin Tae Yong (STY). Kontribusi dan capaian STY bagi timnas patut ditingkatkan.”Agar mimpi Timnas Indonesia bermain di piala dunia dapat terwujud dalam kepelatihan Kluivert”, tutupnya. (Sumber: https://www.suararantau.com/dilatih-patrick-kluivert-ketua-dpd-ri-optimis-mimpi-timnas-indonesia-bermain-di-piala-dunia-dapat-terwujud/)

Seluruh kepala daerah baik gubernur maupun wali kota dan bupati, kami dorong untuk memastikan tenaga non-aparatur sipil negara di instansinya bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap II. Pemerintah kembali memperpanjang pendaftaran hingga 15 Januari 2025 untuk memperluas kesempatan Tenaga Non ASN untuk mendaftar dan mengikuti seleksi tahap 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Tenaga Non-ASN di Instansi Pemerintah Daerah, Rabu (08/01/2025). Rakor ini dilaksanakan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, serta diikuti oleh seluruh kepala daerah beserta jajarannya. Berdasarkan data BKN, kurang lebih 1,7 juta non-ASN yang harus dilakukan penataan. Kurang lebih 1,3 juta non-ASN yang diproyeksikan akan terserap menjadi PPPK dari hasil seleksi tahap I. Namun masih ada pekerjaan rumah untuk memastikan sisa sekitar 400 ribu tenaga non-ASN mendaftar dan mengikuti seleksi PPPK Tahap II. “Saya harapkan kepada seluruh kepala daerah untuk memetakan dan mengonfirmasi data 443.712 tenaga non-ASN sebagai dasar untuk pendaftaran dan seleksi tenaga Non-ASN pada seleksi tahap II,” ujar HB. Dalam proses penyelesaian penataan tenaga non-ASN, Kementerian PANRB telah mengeluarkan dua kebijakan penting. Pertama, Keputusan Menteri PANRB No.634/2024, yang subtansinya mengatur tentang kriteria pelamar seleksi PPPK bagi non-ASN yang terdata pada database BKN, jenis jabatan yang akan dilamar, serta penyesuaian usulan kebutuhan PPPK. Kebijakan kedua, yakni Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024. “Substansi surat itu mengimbau agar pejabat pembina kepegawaian menganggarkan gaji bagi tenaga non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga pengangkatan. Surat itu juga berisi apabila jumlah tenaga non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, sehingga anggaran PPPK Paruh Waktu tersebut tetap disediakan. pemerintah pusat sudah membuka kesempatan secara luas bagi tenaga non-ASN agar bisa ikut seleksi PPPK tahun 2024. Langkah penataan ini pun sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dengan Komite 1 DPD RI. (Sumber: https://lensanusantara.id/uncategorized/3178/hasil-rapat-kerja-antara-dpd-ri-kemenpan-rb-dan-bkn-segera-di-tl-pengangkatan-non-asn-menjadi-p3k/)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat melalui Zakat infaq dan sedekah (ZIS). Menurutnya, selama ini sudah banyak masyarakat kelas menengah atas yang sudah memiliki tradisi memberikan bantuan makanan kepada anak sekolah. Kami percaya Masyarakat juga ingin bergotong royong untuk terlibat langsung dalam pembiayaan program MBG pemerintah. "Bagi kami dalam Program MBG terkandung misi kemanusiaan yang universal. Bagi sebagian besar anak-anak Indonesia di daerah, program MBG menjadi kebutuhan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (11/01). Mantan aktivis KNPI itu mengatakan, di sisi lain pihaknya menyadari pemerintah tentu masih membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih dalam mensukseskan program ini. Sehingga kami merasa partisipasi dan dukungan pembiayaan dari masyarakat adalah cara yang perlu disiapkan oleh pemerintah. "Sebagai bangsa yang terkenal dermawan, dukungan pembiayaan terhadap kebudayaan pokok masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah. Tinggal bagaimana pemerintah mampu menyiapkan skema pengumpulan dana hibah, Zakat infaq dan sedekah tersebut dengan manajemen yang akuntabel dan transparan", tegasnya. Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mendorong agar pemerintah perlu memanfaatkan potensi zakat yang besar melalui lembaga-lembaga ZIS khususnya Badan Zakat Nasional (BAZNAS). Dana ZIS bisa memenuhi separuh dari kebutuhan anggaran program MBG. "Pemerintah perlu menyiapkan skema pembiayaan yang partisipatif agar program ini dapat berjalan baik dan maksimal dengan semangat gotong royong. Kami percaya masyarakat juga organisasi kemasyarakatan khususnya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU akan menyambut baik dan mendukung penuh inovasi pembiayaan yang kami usulkan ini", tutupnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan anggaran Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun yang tersedia saat ini hanya mencukupi hingga Juni 2025. Bahkan, dana tersebut belum mampu mencakup seluruh anak sekolah di Indonesia. (Sumber: https://m.merdekanews.co/read/34646/Dorong-Partisipasi-Pembiayaan-MBG-Sultan-Minta-Pemerintah-Manfaatkan-Potensi-Dana-Zakat#google_vignette)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir. Program ini menjadi inisiatif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, terutama pelajar dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program tersebut bertujuan mengurangi ketimpangan akses pangan dengan memberikan makanan bergizi yang merata kepada seluruh kelompok sasaran. MBG diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang yang optimal, mengurangi risiko kekurangan gizi, serta meningkatkan prestasi belajar dan produktivitas masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Fahira Idris mengatakan, dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, program MBG dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing. Terkait pelaksanaan MBG, Fahira memaparkan tujuh rekomendasi agar MBG berjalan optimal. Pertama, penyusunan petunjuk teknis yang jelas dan komprehensif. Petunjuk teknis yang jelas dan terperinci sangat penting dalam menghindari ketidaksesuaian implementasi di berbagai daerah,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (7/1/2025). Oleh karena itu, petunjuk teknis idealnya mencakup, antara lain standar gizi yang sesuai dengan kebutuhan usia penerima manfaat, prosedur distribusi, dan penyimpanan makanan agar tetap higienis dan mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala. Kedua, variasi menu yang disajikan harus memperhatikan selera dan kebiasaan makan lokal agar dapat dinikmati semua penerima manfaat. “Penting juga mengolah bahan makanan menjadi bentuk yang lebih menarik, seperti nugget tempe atau perkedel sayur,” jelasnya. Ketiga, berkolaborasi dengan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan komunitas lokal dalam penyediaan bahan pangan atau rekomendasi ketiga adalah agar dapat mendukung perekonomian lokal. Fahira mengatakan, program itu juga dapat bekerja sama dengan komunitas, seperti petani dan peternak lokal, untuk menyediakan bahan makanan segar dan berkualitas. “Kolaborasi ini juga dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab komunitas terhadap keberhasilan program,” katanya yang juga aktivis perlindungan anak itu. Keempat, memanfaatkan program MBG sebagai bagian dari literasi fungsional di sekolah. “Selain mengintegrasikan edukasi gizi dalam kurikulum, penting juga melibatkan siswa dalam proses perencanaan menu,” jelasnya. Sumber: : https://nasional.kompas.com/read/2025/01/07/20381391/program-makan-bergizi-gratis-dimulai-fahira-idris-rekomendasikan-7-hal-ini.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris menekankan bahwa judi online (judol) harus diberantas secara masif pada 2025. Hal tersebut disebabkan karena dampak negatif judol yang tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga aspek moral dan sosial masyarakat. “Dengan segala ancaman yang ditimbulkannya, judol tidak hanya menjadi masalah individu tetapi juga ancaman kolektif yang merusak sendi kehidupan bangsa,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (30/12/2024). Fahira menambahkan bahwa judol juga akan memicu berbagai tindak kriminal, mulai dari penggelapan dana, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan pembunuhan terhadap anggota keluarga. “Judol harus dipandang bukan hanya sebagai masalah hukum tetapi juga ancaman kolektif yang merusak stabilitas bangsa. Oleh karena itu, harus benar-benar menjadi prioritas negara demi menyelamatkan bangsa ini,”imbuhnya. Dalam perspektif keamanan nasional, lanjut dia, judol termasuk dalam kategori ancaman nonmiliter yang kegiatannya sulit terlihat, tetapi memiliki daya kerusakan yang besar. “Aktivitas judol ini melibatkan jaringan lintas negara, yang mempersulit upaya penindakan hukum. Dengan sifatnya yang anonim dan tersebar, judol menyusup ke ruang pribadi masyarakat, merusak stabilitas sosial dan menjadi tantangan besar bagi upaya menjaga keutuhan bangsa,” lanjutnya. Selain itu, Fahira juga menekankan bahwa pemerintah harus memperkuat pengawasan penggunaan teknologi melalui pengembangan kecerdasan buatan dan sistem deteksi otomatis supaya pelacakan aktivitas ilegal judol dapat berjalan cepat dan akurat. “Pemerintah juga dapat menciptakan platform pelaporan yang mudah diakses masyarakat untuk mendukung partisipasi aktif dalam pemberantasan judol,” tegasnya Fahira berharap, judol dapat segera diberantas melalui beberapa upaya, yakni kerja sama lintas sektor, pendekatan berbasis teknologi, keterlibatan masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas. "Mari kita jadikan 2025 sebagai tahun ketika judol tidak lagi menjadi ancaman. Masa depan Indonesia adalah tanggung jawab bersama, dan hanya melalui komitmen tinggi dan tanpa kompromi serta kolaborasi, ancaman judi dapat kita dihilangkan sepenuhnya,” ujarnya. (Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2024/12/30/10295261/fahira-idris-ingin-judi-online-diberantas-secara-masif-pada-2025.)

Komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah gizi, melalui Program Makan Bergizi Gratis sudah mulai berlangsung sejak 6 Januari 2025. Program ini diharapkan mampu melahirkan generasi unggul untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045. Merespon hal ini, Gusti Kanjeng Ratu Hemas (GKR Hemas) Wakil Ketua DPD RI mengapresiasi dan mendukung kinerja pemerintah. Beliau mengajak pemerintah juga melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya perempuan dan disabilitas. “Kita perlu bersama-sama membangun bangsa ini. Program Makan Bergizi Gratis perlu kita dukung pelaksanaanya. Program ini harus lahir dari akar rumput. Maka, pemerintah perlu mengajak UMKM khususnya perempuan dan disabilitas untuk berkolaborasi,” tegas GKR Hemas, Rabu (7/1/2024). Hal ini disampaikan beliau dalam kegiatan Kunjungan Kerja Ke Daerah Pemilihan (7/1/2025), di Ruang Serbaguna, Kantor DPD RI DIY forum ini dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Ir. Nurkyatsiwi, M.MA. Kabid Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM DIY Wisnu Hermawan, S.P., M.T. Gusti Kanjeng Ratu Bendara, Kepala Badan Promosi Pariwisata DIY, serta Pelaku UMKM disabilitas yang tergabung dalam Difabike dan Anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) DIY. GKR Hemas melakukan inventarisasi materi terkait Pemberdayaan UMKM Disabilitas dan Wanita Pengusaha untuk Pembangunan Ekonomi Daerah dengan melakukan pertemuan bersama pemerintah daerah. “Gerakan harus kita mulai dari masyarakat, misalnya melibatkan Ibu PKK yang didorong untuk bisa menghasilkan makanan sehat. Dari mulai tingkat desa, kalurahan dan kabupaten. Mari kita sama-sama bekerja untuk pemerintahan yang baru dan bersama-sama membangun bangsa,” kata GKR Hemas. Ia menekankan bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di daerah DIY. Selain sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal, UMKM juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. “Sebagai wakil daerah, saya memberikan dukungan terhadap perkembangan UMKM di DIY, khususnya UMKM yang melibatkan penyandang disabilitas dan UMKM perempuan,” jelas GKR Hemas, Senator dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Menyampaikan aspirasi, Triyono dari Difabike menjelaskan bahwa di Yogyakarta sudah banyak program pemerintah khususnya bagi teman-teman disabilitas. Namun menjadi PR bersama tentang keberlangsungan dari program tersebut. Dalam hal ini, Difabike sudah berdiri sejak 2014 dan memberikan berbagai layanan bagi konsumen dalam hal jasa transportasi. Mengenai kolaborasi, IWAPI juga sangat siap untuk diajak kolaborasi. Mereka juga berharap dan sampaikan kepada Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang dalam hal ini juga sebagai Dewan Pembina IWAPI untuk terus mengawal kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi yang lebih inklusif. (Sumber: https://www.suarainvestor.com/gkr-hemas-minta-pemerintah-gandeng-umkm-disabilitas-dan-perempuan-dalam-program-makan-bergizi-gratis/)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Sultan B Najamuddin menilai produk perkebunan kelapa sawit Indonesia berpeluang menjadi soft power Indonesia dalam peta geopolitik global. Wakil Gubernur Bengkulu itu menilai, produk perkebunan sawit bisa membantu program swasembada pangan dan energi pemerintah saat ini. "Kami sangat optimistis posisi Indonesia semakin diperhitungkan dalam peta geopolitik global setelah melihat perjalanan diplomatik Presiden Prabowo selama dua bulan pertama pemerintahannya," ucapnya melalui siaran pers, Kamis (8/1/2025). Dia juga menilai sawit bisa menaikkan posisi tawar Indonesia karena Prabowo dinilai memiliki kepemimpinan dan kemampuan diplomasi yang mumpuni. Oleh karenanya, kami sangat mendukung program swasembada pangan dan energi pemerintah. Dalam situasi geopolitik yang serba tidak pasti, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi dan pangan adalah modal utama stabilitas perekonomian sebuah negara," tuturnya. Menurutnya, pemerintah perlu mendapatkan dukungan sosial dan politik dalam membangun ketahanan nasional, khususnya di sektor energi dari perkebunan kelapa sawit. Program kelapa sawit relevan dengan energi baru terbarukan Sultan mengatakan, program pengembangan kelapa sawit sangat relevan dan sesuai dengan semangat penggunaan energi baru terbarukan. Sebab, saat ini semua negara membutuhkan produk olahan kelapa sawit sebagai bahan pangan dan energi. "Kita beruntung menjadi negara dengan produksi sawit terbesar di dunia. Artinya, semua negara mengakui Indonesia menjadi market leader dan price maker produk olahan kelapa sawit di dunia", terangnya. Pasar CPO global, kata Sultan, sangat bergantung dengan kebijakan sawit Indonesia. Sehingga sangat beralasan jika pemerintah ingin melakukan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit ke semua wilayah yang memiliki lahan yang cukup luas. "Meskipun setiap pilihan kebijakan tentunya memiliki konsekuensi dan resiko tertentu. Kami percaya pemerintah sudah memiliki hitungan dan kajian yang mendalam terhadap risiko atas setiap program yang dianggap penting dan strategis bagi ketahanan nasional", imbuhnya. Sebelumnya beberapa anggota senator mempertanyakan pernyataan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni yang mewacanakan akan membuka 20 juta hektar lahan sawit baru. Meski demikian, senator memberi masukan agar Menteri Kehutanan menghitung ulang rencana pembukaan lahan sawit agar kelestarian hutan tetap bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Meski demikian, senator memberi masukan agar Menteri Kehutanan menghitung ulang rencana pembukaan lahan sawit agar kelestarian hutan tetap bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. (Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/01/08/20431651/ketua-dpd-ri-sebut-produk-sawit-bisa-jadi-soft-power-bagi-indonesia-di.)

Menteri Perdagangan Budi Santoso (kiri) didampingi Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi (kanan) menyapa sejumlah anggota DPD usai rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Rapat tersebut membahas pengawasan atas pelaksanaan UU No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/Spt. (Sumber: https://www.antarafoto.com/id/view/2398141/raker-komite-iv-dpd-dengan-menteri-perdagangan)

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna Ke-9 masa sidang II tahun sidang 2024-2025. Dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai tersebut diputuskan beberapa hal salah satunya agar pemerintah segera menaikan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). “Komite I DPD RI mendesak percepatan proses peningkatan kesejahteraan ASN melalui peningkatan tunjangan kinerja secara bertahap menjadi 100%,” kata Ketua Komite I Andi Sofyan Hasdam. Senator asal Kalimantan Timur itu menjelaskan, peningkatan kesejahteraan ASN menjadi prioritas Komite I DPD RI. Upaya tersebut terus dijalankan dengan mendorong Kementerian PANRB RI untuk mengangkat seluruh pegawai non ASN yang bekerja di instansi pemerintah sebagai ASN pada tahun 2024. Sementara itu dalam laporan lainnya, Komite II DPD RI mengajak agar Pemerintah dan DPR RI untuk bersama-sama dengan DPD RI segera membahas revisi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Komite II DPD RI juga melakukan advokasi, terkait Permasalahan Kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Pangan dan Energi (food estate) di Kabupaten Merauke. “DPD RI akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah yang terlibat untuk mempertimbangkan budaya masyarakat adat Papua yang memperoleh penghidupan dari hutan adat. DPD RI juga terus berupaya menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan food estate tersebut,” tutur Wakil Ketua Komite II Angelius Wake Kako di Gedung Nusantara V, Jakarta, Rabu (11/12/2024). Selanjutnya Komite III DPD RI melaporkan Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, khususnya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024. Dalam pengawasan tersebut, Komite III DPD RI menemukan berbagai permasalahan yang meliputi keterlambatan konstruksi dan arena yang kurang respresentatif, akomodasi dan konsumsi atlet yang kurang layak serta dugaan penyelewengan anggaran PON 2024. “Komite III DPD RI mendesak pemerintah dan daerah agar melakukan evaluasi dan audit menyeluruh atas pelaksanaan PON XXI, serta memastikan agar pihak penegak hukum dari Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusut tuntas adanya dugaan penyelewengan anggaran,” ujar Wakil Ketua Komite II DPD RI, Erni Daryanti. Di sisi lain, Ketua Komite IV DPD RI asal Provinsi Jawa Timur, AA. Ahmad Nawardi meminta pemerintah mengkaji ulang regulasi izin ritel modern yang masuk ke daerah hingga tingkat kecamatan yang berpotensi mematikan pedagang kecil dan UMKM di daerah. Komite IV DPD RI juga mendorong pemerintah untuk menurunkan tarif impor bahan baku, meningkatkan pengawasan impor, menekan tingginya harga impor bahan baku industri, dan penguatan satgas impor ilegal untuk meminimalisir impor ilegal serta mendorong pemerintah agar memprioritaskan produksi dalam negeri sebelum melakukan kebijakan impor. “Komite IV DPD RI meminta pemerintah mengamankan pasar dalam negeri, memperluas pasar ekspor, serta meningkatkan UMKM yang mampu melakukan ekspor dan cepat beradaptasi dengan pasar global,”tutup Nawardi. (Sumber: https://koran-jakarta.com/sidang-paripurna-dpd-ri-putuskan-agar-pemerintah-naikkan-tukin-asn-menjadi-100)

Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 terkait perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melakukan pengawasan terhadap undang-undang tersebut, Komite II DPD RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) Republik Indonesia, Rabu, (11/12/2024) di Jakarta. Komite II DPD RI melaksanakan rapat kerja, yang dipimpin oleh Ketua Komite II DPD RI Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., S.H., M.Si., bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif terkait rencana program Kementerian PKP pada tahun 2025 guna menyelaraskan rencana kerja Komite II DPD RI terkait perumahan dan kawasan permukiman pada tahun 2025. Rapat kerja ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah serta jajaran pejabat Kementerian PKP. Adapun rapat kerja ini dilakukan untuk menyelaraskan rencana kerja Komite II DPD RI pada tahun 2025 terkait upaya mewujudkan perumahan yang layak, terjangkau, dan tanggap bencana untuk masyarakat menengah kebawah, masyarakat miskin, dan masyarakat yang terdampak bencana alam. Dari 17 program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, Kementerian PKP mendukung Program Prioritas ke-13, yaitu “menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan”. Selain itu, dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden RI, Kementerian PKP mendukung PHTC ke-7, yaitu “melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan”. “Tugas pemerintah dalam hal ini bagaimana membuat Pembangunan rumah menjadi mudah dan murah terutama buat rakyat kecil. Sebuah kebijakan itu harus pro rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo. Pemerintah tentu bertindak dalam membuat suatu kebijakan yang prinsipnya sesuai aturan dan juga bermanfaat bagi negara, bagi rakyat. Intinya bagaimana mempermudah, mempercepat, dan mempermurah” tegas Menteri PKP. Dalam mewujudkan program prioritas dan PHTC tersebut, Presiden RI telah mencanangkan program Tiga Juta Rumah, yaitu membangun hunian sebanyak tiga juta unit per tahun yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat miskin yang belum memiliki hunian yang memadai. Kementerian PKP juga memfokuskan pada pembangunan rumah khusus (rusus) untuk penanganan relokasi korban bencana alam di daerah yang terdampak bencana alam, salah satunya adalah relokasi korban bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mendukung program tersebut, Kementerian PKP telah melakukan sejumlah upaya, diantaranya adalah mendorong kolaborasi antar stakeholder perumahan, program rumah gratis dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta, pemanfaatan lahan idle, dan kerja sama luar negeri. Upaya yang dilakukan Kementerian PKP dalam mendukung realisasi program Tiga Juta Rumah tentunya tidak mudah. Kementerian PKP harus memikirkan cara dan terobosan agar upaya yang dilakukan tersebut tidak terhambat oleh anggaran yang terbatas. Misalnya, dalam memeroleh lahan “gratis” atau murah untuk pembangunan tiga juta rumah tersebut, Kementerian PKP mencari cara untuk memanfaatkan lahan yang disita dari koruptor agar lahan tersebut tidak idle. “Lahan gratis atau murah itu bisa dicapai dari mana? Dari satu kasus saja ada 1.000 hektar di Banten. Yaitu lahan dari mana? Dari koruptor. Jadi, saya punya tema ‘Lahan Koruptor Buat Rakyat’”, ujar Menteri PKP. “Apakah itu mudah? Tidak. Dari situ mesti masuk ke Dirjen KRK. Dari situ mesti masuk lagi ke Bank Tanah”, lanjut Menteri PKP. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat birokrasi yang panjang untuk memeroleh lahan idle milik koruptor. Kementerian PKP akan terus berupaya untuk dapat mengambil alih lahan idle milik koruptor tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung realisasi program Tiga Juta Rumah. Upaya dan terobosan yang telah diberikan oleh Kementerian PKP menunjukkan bahwa rumah merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. “Hikmah di balik ketika penugasan terkait perumahan ini, yang saya coba refleksikan, rumah itu tempat orang meluapkan seluruh keadaan hidupnya dalam rumah tangga. Pernahkah kita membayangkan kalau orang ini tidak punya rumah itu seperti apa? Susah senang hidup mereka itu akan mereka luapkan dimana? Hanya rumah tempat mereka berlindung, tempat mereka bisa membangun cerita, membangun mimpi-mimpi, dan juga masa depan keluarga tentunya”, ujar Wakil Ketua I Komite II DPD RI Angelius Wake Kako. Komite II DPD RI berkomitmen untuk menjadi katalis dalam perealisasian program Tiga Juta Rumah yang diampu oleh Kementerian PKP, khususnya realisasi pembangunan rumah di daerah. “Kami mohon diberikan gambaran beberapa program yang diserahkan oleh Kementerian, termasuk kerja sama luar negeri, nanti komposisi di daerah, dari tiga juta rumah yang dibangun, mungkin kami bisa bagian dalam menyalurkannya sehingga DPD RI yang punya moto ‘Dari Daerah untuk Indonesia’ juga punya peran, walaupun bukan kami pelaksananya (tapi kementerian), tapi di daerah itu bisa berkoordinasi (antara DPD RI dan Kementerian PKP)”, kata Ketua Komite II DPD RI Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., S.H., M.Si. kepada Menteri PKP beserta jajaran pejabat Kementerian PKP. Komite II DPD RI sangat mengapresiasi komitmen dan rencana kerja Kementerian PKP dan mengapresiasi terobosan Menteri PKP yang dihasilkan dalam dua bulan pertama masa jabatannya. Berdasarkan hasil rapat kerja yang dilakukan, dihasilkan sejumlah kesepakatan antara Komite II DPD RI dan Kementerian PKP. Komite II DPD RI dan Kementerian PKP menyepakati untuk mendukung rencana kerja Kementerian PKP pada 2025 di daerah; menyepakati agar Komite II DPD RI difasilitasi untuk mendukung program kerja Kementerian PKP pada tahun 2025 di daerah dengan melibatkan Anggota Komite II DPD RI dari Dapil bersangkutan; menyepakati mengenai keikutsertaan Komite II DPD RI dalam melakukan identifikasi pendataan kebutuhan rumah di Indonesia; menyepakati saling tukar menukar data, informasi, maupun kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi; dan menyepakati apabila terdapat aspirasi masyarakat terkait dengan program Kementerian PKP yang belum disampaikan pada rapat kerja hari ini, Anggota Komite II DPD RI dapat menyampaikan kepada Menteri PKP dan/atau Eselon I terkait melalui Pimpinan Komite II DPD RI. Rapat kerja Komite II DPD RI ini juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI Bidang Kesejahteraan Rakyat Yorrys Raweyai, Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tamsil Linrung, Wakil Ketua I Komite II DPD RI Angelius Wake Kako, dan 21 orang Anggota Komite II DPD RI, yaitu Azhari Cage (Aceh), Muslim Yatim (Sumatera Barat), Ivanda Awalina (Jambi), Eva Susanti (Sumatera Selatan), Elisa Ermasari (Bengkulu), Bustami Zainudin (Lampung), Darmansyah Husein (Kep. Babel), Ria Saptarika (Kep. Riau), Happy Djarot (Daerah Khusus Jakarta), Abdul Kholik (Jawa Tengah), Hilmy Muhammad (D.I. Yogyakarta), Mirah Midadan (Nusa Tenggara Barat), Syarif Melvin (Kalimantan Barat), Yulianus Henock (Kalimantan Timur), Febriyanthi Hongkiriwang (Sulawesi Tengah), Rahmijati Jahja (Gorontalo), R. Graal (Maluku Utara), Abdullah Manaray (Papua Barat), Sularso (Papua Selatan), Matias Heluka (Papua Pegunungan), dan Agustinus R. Kambuaya (Papua Barat Daya). (Sumber: https://www.suarainvestor.com/komite-ii-dpd-minta-penyediaan-rumah-layak-harus-terjangkau/)