Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tamsil Linrung menegaskan dukungan penuh DPD RI terhadap program pembukaan sawah baru Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. “Swasembada pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. DPD RI mendukung penuh langkah Presiden membuka jutaan hektare sawah baru agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor,” kata Tamsil dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Dukungan ini disampaikan seusai Presiden memaparkan program pembukaan sawah baru seluas 2 juta hektare dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8). Menurut Tamsil, program tersebut sejalan dengan Astacita yang menempatkan swasembada pangan sebagai pilar utama pembangunan. Tamsil menekankan pentingnya pelibatan daerah dalam implementasi program. Tamsil menilai keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ekstensifikasi lahan, tetapi juga kemudahan akses bagi petani. “DPD RI akan mengawal agar petani di daerah mudah mendapatkan pupuk, benih, dan alat pertanian tanpa birokrasi rumit,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah menaikkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Menurutnya, langkah itu akan langsung meningkatkan kesejahteraan petani. “Stabilitas harga gabah yang menguntungkan diyakini akan meningkatkan pendapatan petani,” ujar senator asal Sulawesi Selatan tersebut. Lebih lanjut, Tamsil menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung, mulai dari irigasi, jalan tani, hingga akses logistik agar hasil panen terserap optimal. “Pembukaan sawah baru harus dibarengi pembangunan irigasi dan akses distribusi yang memadai,” jelasnya. Ia juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat untuk mencegah kecurangan, penimbunan, dan permainan harga yang merugikan masyarakat. Menurut Tamsil, langkah pemerintah membuka sawah baru di Papua Selatan, Kalimantan, dan Sumatera menjadi momentum besar menuju kemandirian pangan. Apalagi stok beras nasional kini menembus lebih dari 4 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah. “Cadangan beras nasional yang kini menembus 4 juta ton menjadi capaian historis. Ini bukti bahwa jika petani diberdayakan, negara akan kuat,” ujarnya. Tamsil menutup dengan optimisme bahwa kerja sama antarlembaga dan peran daerah akan menjadi kunci tercapainya target swasembada pangan. “Dengan sinergi pusat dan daerah, swasembada pangan bukan lagi mimpi, tetapi kenyataan yang bisa kita wujudkan bersama,” tuturnya. (Sumber: https://www.antaranews.com/berita/5050585/dpd-ri-kawal-program-sawah-baru-presiden-untuk-wujudkan-astacita)

Wakil Ketua I Komite III DPD RI Dailami Firdaus, mengajak semua pihak untuk melihat kebijakan pembayaran royalti musik secara utuh, bukan sekadar sebagai kewajiban, tetapi sebagai bentuk penghargaan terhadap karya dan jerih payah musisi Indonesia. “Setiap lagu yang kita nikmati di kafe, restoran, hotel, atau tempat hiburan, lahir dari proses kreatif yang panjang. Ada waktu, tenaga, dan perasaan yang dicurahkan pencipta lagu, musisi, dan penyanyi. Wajar jika mereka mendapatkan hak ekonomi dari karya yang digunakan secara publik,” ujar Dailami, dalam keterangan persnya, Selasa (12/8/2025). Meski demikian, ia mengakui bahwa kebijakan ini memunculkan keresahan di kalangan pelaku usaha. Banyak yang merasa belum mendapat informasi jelas mengenai dasar hukum, cara menghitung, atau prosedur membayar royalti. Sebagian khawatir hal ini akan menambah beban, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang masih berjuang untuk pulih. “Inilah yang harus kita sikapi dengan bijak. Hak musisi memang harus dilindungi, tapi kita juga harus memastikan pelaku usaha tidak merasa tertekan. Kuncinya ada di transparansi, sosialisasi yang masif, dan mekanisme yang mudah diikuti,” tuturnya. Saat ini, lanjut Dailami, Komite III DPD RI sedang mengumpulkan data dan masukan melalui inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan UU No 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif. Salah satu langkahnya adalah mengundang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk duduk bersama, membicarakan masalah yang muncul, mencari titik tengah, dan memastikan kebijakan ini adil bagi semua pihak. “Kita ingin solusi yang menguntungkan semua: musisi mendapat haknya, pelaku usaha merasa tenang, dan masyarakat tetap bisa menikmati musik tanpa polemik. Musik itu harus mempersatukan, bukan memecah-belah,” tegas Dailami. Dailami juga mengajak LMKN untuk lebih terbuka dalam penghitungan dan pendistribusian royalti, serta menjalin kerja sama erat dengan pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan komunitas musik. “Musik adalah bahasa universal yang membawa pesan, emosi, dan identitas bangsa. Kalau kita mau musik Indonesia terus hidup dan berkembang, kita harus jaga keseimbangan antara hak pencipta dan keberlangsungan usaha yang menyiarkan karya mereka,” jelasnya. (Sumber: https://sriwijayamedia.com/2025/08/komite-iii-dpd-ri-perlindungan-hak-cipta-musisi-harus-berjalan-tapi-jangan-beratkan-pelaku-usaha/)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI Sultan B Najamudin menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenkov di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/8/2025). Pertemuan tertutup itu membahas peluang kerja sama strategis di bidang pertanian dan industri pangan, sebagai bagian dari upaya DPD RI mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto. “Potensi pertanian di berbagai daerah Indonesia dinilai memiliki kesamaan dan peluang sinergi dengan keunggulan sektor pertanian Belarus. Ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama yang lebih konkret,” ujar Sultan dalam siaran pers, Rabu (6/8/2025). Sultan menerangkan, beberapa sektor yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut meliputi pertukaran teknologi, mekanisasi pertanian, hingga kemungkinan kerja sama antar pelaku usaha dalam bentuk joint venture. Dari pertemuan itu, Sultan mengetahui bahwa komoditas seperti cokelat, gandum, karet, minyak sawit, dan hasil laut memiliki potensi besar untuk mendorong perdagangan bilateral yang lebih seimbang. “Presiden sudah melakukan tugasnya untuk membuka ruang ekspor Indonesia ke luar negeri, dan daerah harus memanfaatkan momentum ini dengan menggenjot produksi kakao serta mengembangkan industri pengolahan cokelat dalam negeri, termasuk karet,” kata Sultan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenkov mengaku siap mendorong kerja sama di sektor pertanian dengan Indonesia. Bahkan, Belarus berharap volume perdagangan dengan Indonesia bisa terus ditingkatkan. “Kami sepakat untuk mendorong hubungan kerja sama di bidang mekanisasi pertanian di Indonesia. Kami juga ingin meningkatkan volume perdagangan kedua negara dengan mencari komoditas baru yang bisa diekspor dan diimpor agar lebih seimbang,” ujar Maxim. Adapun kunjungan Menlu Belarus ke DPD RI ini berlangsung setelah sebelumnya Presiden Prabowo bertemu Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, di kediaman resminya, Ozyorny, pada 15 Juli 2025. Diberitakan sebelumnya, Prabowo menjadi presiden kedua yang mengunjungi kediaman Presiden Republik Belarus, Aleksandr Lukashenko. “Bapak Presiden, setelah restorasi rumah ini (dulunya rumah militer), sebelum Anda, hanya Presiden Putin yang mengunjungi rumah ini. Dulu kala, bahkan sebelum restorasinya, (Presiden Tiongkok) Xi Jinping berkunjung ke sini bersama keluarganya," kata Lukashenko saat menyambut kedatangan Prabowo. (Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/08/06/06425531/ketua-dpd-ri-bertemu-menlu-belarus-bahas-kerja-sama-pangan.)

Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Jakarta, Achmad Azran, mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang ingin menghubungkan seluruh moda transportasi umum hingga bisa langsung ke Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma. Menurut Achmad Azran, jika rencana ini berjalan, masyarakat yang membutuhkan akses ke bandara akan sangat terbantu. “Rencana yang baik dan akan mempermudah masyarakat. Karena selama ini akses ke bandara hanya melalui bus, kereta bandara, atau taksi. Jika moda transportasi umum lainnya bisa terhubung hingga ke bandara tentu masyarakat akan semakin memiliki banyak pilihan,” ujarnya, Sabtu (2/8/2025), di Jakarta. Hanya saja, senator yang akrab disapa Bang Azran itu juga mengingatkan gubernur untuk membuat kebijakan pendukung. “Sebagai warga, jelas saya berharap kebijakan ini bisa turut membantu mengurangi kemacetan. Karena saya berharap kebijakan ini bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama ke bandara,” katanya. Ia menambahkan, integritas moda transportasi ini juga berpotensi membuat bandara semakin ramai. “Dan ini menurut saya harus diperhatikan juga. Jangan sampai nanti akses sudah mudah tapi faktor keamanan dan kenyamanan penumpang diabaikan. Mudah-mudahan semua hal dikaji dahulu dengan matang sebelum di eksekusi. Tapi menurut saya ini rencana bagus,” ujar putra asli Betawi itu. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan membangun kemudahan orang untuk bisa ke bandara. Supaya semuanya tersambung LRT, MRT, Transjakarta, Transjabodetabek. Ia menambahkan, proyek integrasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas transportasi publik di Jakarta. (Sumber: https://suaraindonews.com/akses-ke-bandara-akan-dipermudah-bang-azran-berharap-kemacetan-bisa-dikurangi/)

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dan para Senator DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dalam rangka penguatan jejaring serta penguatan fungsi peran representasi dengan pemerintah daerah, di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Senin, 4 Agustus 2025. "Maksud kedatangan kami adalah sebagai bentuk kolaborasi kelembagaan, kami sangat mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini, dukungan atas tugas-tugas konstitusional DPD RI, apalagi melalui adanya rencana hibah lahan beserta pembangunan gedung kantor permanen untuk para Senator DKI," ucap GKR Hemas membuka pertemuan, didampingi Senator DKI Jakarta Fahira Idris, Happy Djarot, Dailami Firdaus, Achmad Azran, dan Sekjen DPD RI M Iqbal. Pada forum itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik maksud dan usulan dari DPD RI. Pramono menyebutkan pemerintah provinsi DKI Jakarta siap mendukung kinerja kelembagaan DPD RI terutama para Senator dalam mengawal aspirasi dan sebagai representasi masyarakat DKI Jakarta. Pramono menyebutkan akan mendalami usulan DPD RI ini, dan mencari solusi bagaimana sistemnya bisa melalui pinjam pakai atau disesuaikan aturan perundangan yang berlaku. “intinya kami mendukung kinerja kelembagaan DPD RI supaya lebih representatif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pasti akan memperhatikan usulan ini dan segera mencarikan lokasi yang terbaik, besar kemungkinan di daerah Jakarta Selatan, tapi sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkap Pramono. Senada dengan itu, Senator Jakarta Achmad Azran sangat mengapresiasi dukungan dari Gubernur DKI Pramono Anung. Dukungan yang diberikan dari pemerintah provinsi Jakarta akan membuat kerja-kerja para senator semakin leluasa dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya di DKI Jakarta. "Sebagai Senator Jakarta, kami bersama sangat mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi Jakarta, kami harap dengan adanya kantor yang representatif, kami akan bekerja semakin leluasa dalam menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat DKI Jakarta," ucap Achmad Azran. Pada saat yang sama, Senator Fahira Idris menyebutkan bahwa kondisi kantor senator DKI yang pinjam pakai saat ini, sudah sangat tidak representatif untuk menyerap aspirasi masyarakat karena sangat kecil dan terbatas. “Kebutuhan tempat representatif para senator untuk dapat menyerap aspirasi dari konstituen sangat kami perlukan,” tutur Fahira. Sementara itu, Anggota DPD RI Dailami Firdaus, juga menyebutkan selama 3 periode sejak tahun 2014 menjadi anggota DPD RI, sedikit kesulitan ketika menerima aspirasi dan menerima organisasi-organisasi kemasyarakatan karena belum memiliki kantor perwakilan yang representatif. “Kami berharap dukungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar lebih optimal dalam melayani rakyat ke depannya,” tukas Firdaus. Menutup pertemuan itu, GKR Hemas beserta para Senator Jakarta mengungkap bahwa DKI Jakarta merupakan pusat koordinasi dan simbol kolaborasi. DPD RI meyakini bahwa dukungan tersebut akan menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah. (Sumber: https://rmol.id/politik/read/2025/08/05/675091/gkr-hemas-dan-senator-jakarta-sambangi-kantor-pramono)

Setiap Komite diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada Masa Sidang V, Tahun Sidang 2024-2025 . Pada Sidang Paripurna Ke-15 DPD RI , Kamis, 17 Juli 2025, di Gedung Nusantara I. Sidang paripurna ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin, didampingi oleh Wakil Ketua GKR Hemas, Yorrys Raweyai. Turut Hadir pula pada Sidang Paripurna tersebut para Senator dari Provinsi DKI Jakarta. [image]SIPUR 2025.jpeg[/image] Komite I menyampaikan Penyusunan RUU tentang Perkotaan; Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dan pengawasan atas pelaksaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dan Pengawasan ataws pelaksanaan Undang-undnag nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang ; Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan penataan Daerah. Sementara Komite II menyampaikan Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan rekomdasinya : Percepatan Revisi dan Penyusunan Regulasi Turunan kepada Pemerintah dan DPR untuk segera menyelesaikan revisi UU PKP agar sesuai dengan kondisi aktual masyarakat dan menyelaraskan dengan regulasi sektoral lain seperti UU Pemda dan UU Cipta Kerja. Peraturan pelaksana seperti Perpres dan Permen perlu segera diterbitkan. Dilanjutkan dengan Komite III menyampaikan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta RUU Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, Berkenaan Dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M. [image]SERAH TERIMA.jpeg[/image] Komite IV telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka lanjutan penyusunan usul inisiatif RUU tentang Perubahan atas UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP, antara lain: Uji Sahih RUU yang dilaksanakan di Provinsi Bali pada tanggal 3- 5 Juli 2025, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Universitas Udayana; Finalisasi RUU yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Juli 2025 di Batam Provinsi Kep. Riau; dan Harmonisasi, Pemantapan dan Pembulatan Konsepsi RUU bersama PPUU yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025. Sidang berjalan dengan lancar serta berhasil menemui kesepakatan dalam beberapa RUU disahkan menjadi usulan DPD RI.(AGS)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B. Najamudin , menekankan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang berpihak pada agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini disampaikan Sultan saat menjadi keynote speaker dalam acara Diseminasi Ranperda RTRW terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI bersama sejumlah kepala daerah di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senin (14/7/2025). “Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja telah membawa perubahan paradigma dalam penataan ruang, dengan menekankan kemudahan perizinan berbasis risiko melalui penyederhanaan regulasi,” ujar Sultan. Menurut Sultan, perubahan tersebut berdampak luas terhadap berbagai aspek tata ruang, mulai dari sistem perizinan, koordinasi pusat dan daerah, proses penyusunan RTRW, hingga pengawasan dan keterlibatan masyarakat serta sektor swasta. “Semangat deregulasi dan debirokratisasi yang dibawa UU Cipta Kerja perlu diimbangi dengan pengawasan yang inklusif dan saksama, agar iklim investasi yang dibangun tidak memicu konflik antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat adat,” tambah mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Agenda diseminasi ini bukanlah bentuk intervensi terhadap kewenangan daerah, melainkan penegasan fungsi legislasi DPD RI dalam menjembatani kepentingan nasional dan daerah,” ujarnya tegas. Sultan juga menekankan dukungan DPD RI terhadap percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui berbagai program nasional seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Proyek Strategis Nasional (PSN), ketahanan pangan, dan penyediaan tiga juta rumah di daerah. “Kami berharap agar kewenangan dan partisipasi daerah tidak diabaikan. Perda RTRW harus mencerminkan semangat pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan,” ucapnya. (Sumber: https://nasional.sindonews.com/read/1592563/12/ketua-dpd-perda-tata-ruang-harus-berorientasi-pada-ekonomi-berkelanjutan-1752476869)

Jakarta, 22 Juni 2025 — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-489 Kota Jakarta, Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta menghadiri Rapat Paripurna yang digelar pada Minggu, 22 Juni 2025, pukul 10.00 WIB di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Tiga dari empat Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta yang hadir dalam acara tersebut adalah Hj. Fahira Idris, S.E., M.H., Hj. Happy Djarot, dan Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H., LL.M., M.B.A. Ketiganya tampak duduk berdampingan dengan sejumlah tokoh penting, termasuk para mantan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, seperti Fauzi Bowo, Sutiyoso, dan Djarot Saeful Hidayat. Rapat Paripurna ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT DKI Jakarta yang mengusung semangat menjadikan Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar Jakarta dapat bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia. "Saya berharap ke depan kota Jakarta menjadi Kota Global yang berbudaya, yang mampu bersaing dengan kota-kota dunia lainnya," ujar Pramono Anung yang akrab disapa Mas Pram. Menteri Dalam Negeri, yang diwakili oleh Teguh Setyabudi, turut memberikan sambutan dan menekankan pentingnya pembangunan Jakarta yang tidak hanya bertaraf global, tetapi juga menyejahterakan warganya. Selain pidato dan sambutan dari para pejabat, acara ini juga dimeriahkan dengan pemberian penghargaan kepada para atlet berprestasi serta qori dan qoriah yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Perayaan ini menjadi momentum refleksi dan harapan bersama agar Jakarta terus tumbuh menjadi kota yang maju, inklusif, dan berbudaya di tengah dinamika global yang terus berkembang. (MY/AS)

JAKARTA – Komitmen untuk mengakhiri Tuberkulosis (TBC) di Indonesia semakin menguat. Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, menyerukan langkah konkret berupa penguatan regulasi, pembentukan Satgas TBC terpadu di seluruh daerah, serta pembangunan Rumah Sakit (RS) khusus TBC dan penyakit menular lainnya. “Target Indonesia bebas TBC pada tahun 2030 bukan sekadar slogan. Ini harus menjadi kerja nyata semua pihak, dari pusat hingga daerah,” ujar Dailami di Jakarta, Jumat (20/6/2025). Menurutnya, TBC masih menjadi beban serius bagi sistem kesehatan nasional. Dibutuhkan langkah terstruktur dan kolaboratif agar penanganan TBC tidak bersifat tambal sulam. Ia menekankan pentingnya Satgas TBC yang bekerja seperti halnya Satgas Covid-19 yang terbukti efektif menghadapi pandemi. “Satgas TBC harus hadir di daerah-daerah, aktif melakukan edukasi, deteksi dini, dan pengawasan pengobatan. Kita butuh pendekatan yang sistematis, bukan reaktif,” ujarnya. Selain itu, Dailami mendorong pemerintah untuk membangun RS khusus yang menangani TBC dan penyakit menular lainnya secara terpusat dan profesional di setiap daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemutusan rantai penularan dan memastikan pasien mendapatkan penanganan yang layak, aman, serta tidak terstigma. “Banyak penderita TBC yang terlambat tertangani karena minim fasilitas atau takut diskriminasi. RS khusus akan memberi ruang aman bagi pasien untuk sembuh, sekaligus mencegah penularan lebih luas,” tegas Senator asal Jakarta ini. Ia juga mengingatkan bahwa TBC tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga psikologis dan ekonomi pasien serta keluarganya. Karena itu, intervensi pemerintah harus bersifat menyeluruh: dari layanan kesehatan yang mudah dijangkau, hingga perlindungan sosial bagi pasien. “Upaya eliminasi TBC harus menjadi bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional. Kalau kita serius, kita pasti bisa capai target bebas TBC di tahun 2030,” katanya. Menutup pernyataannya, Dailami mengajak seluruh elemen bangsa mulai pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan organisasi sipil, untuk kemudian bergandeng tangan menghadapi TBC sebagai musuh bersama. “Jangan tunggu sampai kehilangan orang-orang tercinta. Saatnya kita bergerak bersama, demi Indonesia yang sehat dan bebas TBC,” pungkasnya. (Sumber: https://www.cakrawarta.com/menuju-indonesia-bebas-tbc-2030-dailami-usulkan-rs-khusus-dan-satgas-terpadu.html)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Jakarta, Achmad Azran, memberikan dukungan terhadap rencana Presiden Prabowo membangun *Giant Sea Wall* dan menjadikannya sebagai program strategis nasional. Saat *Conference on Infrastructure (IC*I) 2025 di Jakarta, beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo menjelaskan jika *Giant Sea Wall* akan dibangun sepanjang 500 kilometer, membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan tahapan awal pembangunan di Teluk Jakarta. Menurut Achmad Azran, langkah besar ini harus mendapat dukungan. "Saya memberikan apresiasi terhadap rencana menghidupkan kembali *Giant Sea Wall* dan menjadikannya sebagai PSN atau Program Strategis Nasional. Apalagi proyek ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap krisis iklim sekaligus menjaga wilayah pesisir," paparnya, dikutip Jumat (20/6/2025). Sebagai Senator yang mewakili Jakarta, Bang Azran pun mengimbau agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa terlibat aktif dalam program ini. **Sudah Direncanakan Bertahun Tahun** "Buat Jakarta, program ini kan sebenarnya sudah direncanakan bertahun-tahun lalu. Makanya saya berharap Gubernur Pramono serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus terlibat aktif dalam prosesnya. Ini juga bisa menjadi legacy buat pemerintahan saat ini, meski proses pembangunan hingga selesainya akan memakan waktu yang panjang," ujarnya. Putra asli Betawi itu juga menilai proyek Giant Sea Wall akan memberikan dampak yang positif buat warga Jakarta, khususnya yang hidup di pesisir. Untuk itu, Bang Azran mengajak warga untuk mendukung rencana pembangunan Giant Sea Wall. "Dengan proyek ini, akan ada jaminan bagi warga Jakarta untuk tersedianya air baku, untuk sumber air bersih Jakarta. Dan warga Jakarta Utara yang ada di pesisir pun bisa terbebas dari banjir rob," paparnya. **Diinisiasi Fauzi Bowo** Dampak positif lainnya yang bisa dinikmati Jakarta jika Giant Sea Wall dibangun adalah peningkatan kapasitas ketersediaan infrastruktur baru untuk jaringan jalan dan utilitas. "Yang pada akhirnya, bisa juga berdampak pada peningkatan PAD dari bertambahnya lahan bisnis serta pemukiman. Peluang-peluang serta dampak positif seperti ini harus kita tangkap sehingga masyarakat pun bisa merasakan manfaat dari pembangunan tersebut," ujarnya. Bang Azran menjelaskan jika Giant Sea Wall pertama kali diinisiasi oleh Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo, tahun 2012 lalu. "Giant Sea Wall adalah solusi yang dihadirkan Gubernur Fauzi Bowo untuk menjaga Jakarta dari banjir rob. Penyebabnya adalah meningkatnya volume air dari hulu, penurunan muka tanah, dan kenaikan permukaan air laut," terangnya. Menurutnya, Giant Sea Wall menjadi keputusan terbaik yang dibuat pada saat itu."Dan buktinya wacana yang dihadirkan saat itu, masih kompeten hingga kini. Bahkan bisa dijadikan solusi untuk masa depan sebagaimana direncanakan Presiden Prabowo," katanya. (Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/6057551/bang-azran-dpd-ri-dukung-giant-sea-wall-jadi-program-strategis-nasional?page=4)