Jakarta, 3 Oktober 2025 – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-21 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, DPD RI menyelenggarakan serangkaian kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan partisipasi masyarakat luas. Salah satu kegiatan unggulan adalah Senator Peduli Donor Darah, yang digelar serentak di Kantor Perwakilan DPD RI pada 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dua puluh satu tahun perjalanan DPD RI merupakan perjalanan untuk terus mendekatkan diri kepada rakyat, memperjuangkan aspirasi daerah, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui kegiatan Senator Peduli Donor Darah ini, DPD RI menegaskan bahwa keberadaannya bukan hanya sebagai lembaga perumus dan pengawas kebijakan, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat, mendengarkan, merasakan, dan berbuat sesuatu yang nyata. [image]ANW_5560.JPG[/image] Di Provinsi DKI Jakarta, kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta, dengan melibatkan sekitar 100 peserta. Selain donor darah, rangkaian acara juga menghadirkan layanan Cek Kesehatan Gratis dan pemeriksaan HPV DNA sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, yang pada saat acara Ketua PMI DKI Jakarta turut memberikan sambutan dan dukungan teknis bagi kelancaran kegiatan. Acara dibuka secara resmi oleh Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta, yaitu Hj. Fahira Idris, S.E., M.H., Hj. Happy Djarot, Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H., LL.M., dan H. Achmad Azran, S.E., melalui prosesi simbolis pemukulan rebana secara bersama-sama. Momen tersebut menandai dimulainya rangkaian kegiatan sekaligus mempertegas semangat kebersamaan dan kepedulian sosial DPD RI terhadap masyarakat. [image]ANW_5503.JPG[/image] Hj. Fahira Idris menyampaikan, “Donor darah adalah wujud nyata kepedulian. Kegiatan ini bukan sekadar tindakan medis, melainkan simbol solidaritas, kasih sayang, dan pengorbanan tanpa pamrih. Apa yang kita lakukan hari ini sejatinya adalah memberikan kehidupan bagi orang lain. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang dengan sukarela mendonorkan darahnya.” [image]ANW_5463.JPG[/image] Hj. Happy Djarot menambahkan, “Kegiatan donor darah ini merupakan aksi sosial yang memerlukan partisipasi aktif semua pihak dan menjadi momentum pengingat bagi kita semua bahwa kebutuhan darah sangat tinggi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Saya mendorong kegiatan seperti ini agar rutin dilakukan mengingat kebutuhan secara nasional sangat tinggi.” [image]ANW_5464.JPG[/image] Prof. Dr. H. Dailami Firdaus menegaskan, “DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah ingin senantiasa hadir tidak hanya sebagai jembatan aspirasi rakyat di tingkat kebijakan, tetapi juga sebagai teladan dalam membangun kepedulian sosial. Program donor darah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini membuktikan kehadiran dan kepedulian DPD RI di tengah-tengah masyarakat, apalagi dilaksanakan pada hari Jumat, yang secara Islam memiliki nilai yang baik.” [image]ANW_5465.JPG[/image] H. Achmad Azran menambahkan, “Selain menjadi jembatan aspirasi antara pusat dan daerah, DPD RI juga aktif mengajak anak-anak muda agar merasa memiliki, terlibat, dan menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa. Tanpa partisipasi aktif generasi muda, mustahil Indonesia dapat menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Partisipasi mereka dalam kegiatan sosial seperti donor darah akan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya masyarakat yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.” [image]ANW_5637.JPG[/image] Ia menutup dengan pesan, “Mari kita jadikan momentum ini untuk menanamkan budaya peduli sejak dini. Anak muda yang terbiasa peduli dan menjadikan solidaritas sosial sebagai kebiasaan kelak akan tumbuh menjadi pemimpin yang berintegritas, berempati, dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa. Donor darah adalah salah satu langkah kecil yang bisa melahirkan perubahan besar.” Kegiatan Senator Peduli Donor Darah ini menjadi bukti nyata bahwa DPD RI tidak hanya hadir di ruang sidang, tetapi juga hadir bersama masyarakat, merasakan denyut nadi kehidupan, dan mengambil bagian dalam aksi kemanusiaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tamsil Linrung menegaskan dukungan penuh DPD RI terhadap program pembukaan sawah baru Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. “Swasembada pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. DPD RI mendukung penuh langkah Presiden membuka jutaan hektare sawah baru agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor,” kata Tamsil dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Dukungan ini disampaikan seusai Presiden memaparkan program pembukaan sawah baru seluas 2 juta hektare dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8). Menurut Tamsil, program tersebut sejalan dengan Astacita yang menempatkan swasembada pangan sebagai pilar utama pembangunan. Tamsil menekankan pentingnya pelibatan daerah dalam implementasi program. Tamsil menilai keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ekstensifikasi lahan, tetapi juga kemudahan akses bagi petani. “DPD RI akan mengawal agar petani di daerah mudah mendapatkan pupuk, benih, dan alat pertanian tanpa birokrasi rumit,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah menaikkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Menurutnya, langkah itu akan langsung meningkatkan kesejahteraan petani. “Stabilitas harga gabah yang menguntungkan diyakini akan meningkatkan pendapatan petani,” ujar senator asal Sulawesi Selatan tersebut. Lebih lanjut, Tamsil menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung, mulai dari irigasi, jalan tani, hingga akses logistik agar hasil panen terserap optimal. “Pembukaan sawah baru harus dibarengi pembangunan irigasi dan akses distribusi yang memadai,” jelasnya. Ia juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat untuk mencegah kecurangan, penimbunan, dan permainan harga yang merugikan masyarakat. Menurut Tamsil, langkah pemerintah membuka sawah baru di Papua Selatan, Kalimantan, dan Sumatera menjadi momentum besar menuju kemandirian pangan. Apalagi stok beras nasional kini menembus lebih dari 4 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah. “Cadangan beras nasional yang kini menembus 4 juta ton menjadi capaian historis. Ini bukti bahwa jika petani diberdayakan, negara akan kuat,” ujarnya. Tamsil menutup dengan optimisme bahwa kerja sama antarlembaga dan peran daerah akan menjadi kunci tercapainya target swasembada pangan. “Dengan sinergi pusat dan daerah, swasembada pangan bukan lagi mimpi, tetapi kenyataan yang bisa kita wujudkan bersama,” tuturnya. (Sumber: https://www.antaranews.com/berita/5050585/dpd-ri-kawal-program-sawah-baru-presiden-untuk-wujudkan-astacita)

Wakil Ketua I Komite III DPD RI Dailami Firdaus, mengajak semua pihak untuk melihat kebijakan pembayaran royalti musik secara utuh, bukan sekadar sebagai kewajiban, tetapi sebagai bentuk penghargaan terhadap karya dan jerih payah musisi Indonesia. “Setiap lagu yang kita nikmati di kafe, restoran, hotel, atau tempat hiburan, lahir dari proses kreatif yang panjang. Ada waktu, tenaga, dan perasaan yang dicurahkan pencipta lagu, musisi, dan penyanyi. Wajar jika mereka mendapatkan hak ekonomi dari karya yang digunakan secara publik,” ujar Dailami, dalam keterangan persnya, Selasa (12/8/2025). Meski demikian, ia mengakui bahwa kebijakan ini memunculkan keresahan di kalangan pelaku usaha. Banyak yang merasa belum mendapat informasi jelas mengenai dasar hukum, cara menghitung, atau prosedur membayar royalti. Sebagian khawatir hal ini akan menambah beban, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang masih berjuang untuk pulih. “Inilah yang harus kita sikapi dengan bijak. Hak musisi memang harus dilindungi, tapi kita juga harus memastikan pelaku usaha tidak merasa tertekan. Kuncinya ada di transparansi, sosialisasi yang masif, dan mekanisme yang mudah diikuti,” tuturnya. Saat ini, lanjut Dailami, Komite III DPD RI sedang mengumpulkan data dan masukan melalui inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan UU No 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif. Salah satu langkahnya adalah mengundang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk duduk bersama, membicarakan masalah yang muncul, mencari titik tengah, dan memastikan kebijakan ini adil bagi semua pihak. “Kita ingin solusi yang menguntungkan semua: musisi mendapat haknya, pelaku usaha merasa tenang, dan masyarakat tetap bisa menikmati musik tanpa polemik. Musik itu harus mempersatukan, bukan memecah-belah,” tegas Dailami. Dailami juga mengajak LMKN untuk lebih terbuka dalam penghitungan dan pendistribusian royalti, serta menjalin kerja sama erat dengan pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan komunitas musik. “Musik adalah bahasa universal yang membawa pesan, emosi, dan identitas bangsa. Kalau kita mau musik Indonesia terus hidup dan berkembang, kita harus jaga keseimbangan antara hak pencipta dan keberlangsungan usaha yang menyiarkan karya mereka,” jelasnya. (Sumber: https://sriwijayamedia.com/2025/08/komite-iii-dpd-ri-perlindungan-hak-cipta-musisi-harus-berjalan-tapi-jangan-beratkan-pelaku-usaha/)