Jakarta - Komite I DPD RI mengadakan Rapat Kerja bersama Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia pada (24/02).

Dalam Raker tersebut, Wakil Komite I DPD RI Muhdi mengungkapkan masih terdapat sejumlah 6000 lebih guru swasta yang belum masuk kedalam database, akan tetapi mereka telah lulus prioritas 1 (P1).