JAKARTA, Komite I DPD RI meminta KPU RI untuk dapat antisipasi potensi kerawanan dan kecurangan di Pemilu Serentak 2024. Komite I DPD RI juga meminta KPU RI dapat memastikan adanya jaminan bagi setiap pemilih untuk memberikan hak pilihnya dengan jujur dan adil (jurdil) dengan mengoptimalkan teknologi informasi. “Selain itu, penyelenggara Pemilu juga perlu menyikapi terkait pelaksanaan pemilu yang beririsan antara pemilu eksekutif (presiden dan wakil presiden) dan Pemilu legislatif yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024,” ucap Wakil Ketua Komite I DPD RI Pangeran Abdurachman Bahasyim pada Rapat Kerja dengan KPU dan Bawaslu di Ruang Rapat Sriwijaya DPD RI, Selasa (8/11/2022). Bahasyim juga meminta agar penyelenggara Pemilu lebih memperhatikan terkait pendataan pemilih. Apalagi, lanjut Bahasyim, KPU akan memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan verifikasi faktual bagi peserta Pemilu. Menurut Bahasyim, tidak adanya langkah antisipasi yang baik dari KPU, dikhawatirkan dapat merugikan para peserta Pemilu, salah satunya bakal calon anggota DPD RI. “Adanya pendataan pemilih dengan menggunakan metode Krejcie dan Morgan serta systematic sampling yang menggantikan metode sensus dalam penghitungan jumlah sampel dukungan bakal calon anggota DPD RI, dikhawatirkan dapat merugikan calon anggota DPD RI, sehingga kami harap KPU dapat mengantisipasi permasalahan pendataan dan pemutakhiran data pemilih tersebut,” imbuh Bahasyim. Pada kesempatan yang sama, Senator asal Provinsi Jambi M Syukur meminta agar penyelenggara Pemilu dapat lebih transparan dan membuka data perhitungan suara pada pemilu tahun 2024 nanti. Syukur menyarankan agar perhitungan suara dapat menggunakan sistem yang lebih baik dengan perhitungan suara secara online agar lebih cepat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. “Perhitungan suara pemilu 2024 nanti sebaiknya dilakukan secara online yang dapat diakses oleh semua orang dalam waktu yang cepat dan tidak membutuhkan waktu sampai satu minggu,” kata Syukur. Sementara itu, Senator asal Nusa Tenggara Timur Abraham Liyanto mengingatkan agar penyelenggara Pemilu dapat mencegah jatuhnya korban seperti dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Dirinya pun mengusulkan agar memperpendek waktu pencoblosan untuk menghemat waktu. “Pada Pemilu 2019 lalu, telah jatuhnya banyak korban dari penyelenggara Pemilu. Untuk itu sebaiknya waktu pencoblosan diperpendek sampai pukul 11 siang, agar perhitungan suara dapat lebih cepat dilakukan,” harap Liyanto. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menjelaskan, berdasarkan data agregat jumlah penduduk Indonesia sampai dengan semester I tahun 2022, sebesar 275.361.267 jiwa. KPU sendiri juga akan melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan menggunakan data pemilih pada tahun 2019. Menurut Hasyim, kedua data kependudukan tersebut serta data penduduk pemilih Pemilu telah disiapkan pemerintah, dan KPU sendiri juga telah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Hasyim mengatakan, hasil rekapitulasi data pemilih sampai Oktober 2022, data pemilih yang ada sebanyak 189.269.090 orang. Angka tersebut mengalami penurunan karena makin tertibnya administrasi kependudukan. “Mohon dukungan dari Anggota DPD RI untuk dapat memastikan para konstituen di daerah masing-masing masuk ke dalam daftar pemilih. Kami harap agar tidak ada warga negara yang tidak masuk dalam daftar pemilih,” pintanya. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja turut menyampaikan persiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang telah dilakukan oleh Bawaslu. Bagja menyampaikan, sampai dengan saat ini, Bawaslu telah melakukan berbagai strategi dalam penguatan sistem pengawasan pelaksanaan Pemilu. Bawaslu juga telah membuka pelaporan pengaduan terkait menyebaran berita hoax dan black campaign yang kerap terjadi di media sosial. “Kami telah melakukan pembahasan dengan Kemenkominfo terkait permasalahan penyebaran hoax di media sosial yang kerap terjadi menjelang Pemilu. Kami berharap, setelah adanya kesepakatan dengan berbagai platform media sosial yang ada di Indonesia, dapat meminimalisir terjadinya polarisasi di tahun 2024 nanti,” tutur Bagja. Di akhir acara, Komite I DPD RI sepakat dengan KPU RI dan Bawaslu RI untuk menjaga netralitas penyelenggara Pemilu sampai ke tingkat Daerah khususnya dalam hal rekrutmen dan memberikan sanksi yang tegas bagi penyelenggara yang terbukti tidak netral. (Daniel) (https://jakartanews.id/2022/11/09/komite-i-dpd-ri-minta-kpu-antisipasi-potensi-kerawanan-dan-kecurangan-pemilu-serentak-2024/)

JAKARTA, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencabut izin edar 69 obat sirop milik tiga perusahaan farmasi lantaran menggunakan bahan baku pelarut Propilen Glikol yang membuat produk jadi mengandung cemaran etilen glikol (EG) yang melebihi ambang batas aman. Terkait hal tersebut, Ketus DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti kinerja BPOM, terlebih dalam kasus obat yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke dapilnya di Jawa Timur. "Keputusan ini menimbulkan tanya. Sebab, seluruh obat yang ditarik itu memiliki izin edar dari BPOM. Termasuk, obat yang diduga mengandung Etilena Glikol (EG) dan Dietilena Glikol (DEG)," kata dia dalam keterangannya, Selasa (8/11/2022). Menurut dia, BPOM tak boleh lepas tangan, lantaran diawal merekalah yang mengizinkan obat sirop ini bisa beredar. "Makanya menjadi sebuah ironi jika BPOM kemudian menarik obat-obatan sirop yang awalnya telah mereka beri izin edar. Artinya, BPOM tidak bisa lepas tangan terhadap kondisi yang terjadi saat ini," ungkap LaNyalla. Dirinya juga meminta BPOM tak hanya memeriksa obat sirop saja, apa ada obat lain yang juga mengakibatkan gagal ginjal akut ini. Selain itu, LaNyalla juga meminta BPOM tak saling lempar ke Kementerian Perdagangan soal impor bahan baku EG dan DEG, karena regulasi yang tidak diatur BPOM untuk masuk dalam kategori bahan baku obat. “Justru seharusnya masuk dalam kategori bahan baku obat. Sehingga seharusnya masuk kategori lartas (larangan terbatas)," kata Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu. 69 Obat Sirop yang Izin Edarnya Dicabut BPOM Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencabut izin edar 69 obat sirop milik tiga perusahaan farmasi. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical Industries, dan PT Afi Farma. Adapun pencabutan izin edar ini karena BPOM menemukan ketiga perusahaan tersebut menggunakan bahan baku pelarut Propilen Glikol yang membuat produk jadi mengandung cemaran etilen glikol (EG) yang melebihi ambang batas aman. "Hasil investigasi dan intensifikasi pengawasan BPOM melalui inspeksi, perluasan sampling, pengujian sampel produk sirop obat dan bahan tambahan yang digunakan, serta pemeriksaan lebih lanjut terhadap sarana produksi, disimpulkan bahwa ketiga industri farmasi tersebut telah melakukan pelanggaran di bidang produksi sirop obat,” tulis BPOM dalam rilis resminya, dikutip Selasa (8/10/2022). (https://www.liputan6.com/news/read/5119794/ketua-dpd-soroti-kinerja-bpom-soal-puluhan-obat-sirop-yang-punya-izin-edar-ditarik)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyambut baik rencana pemerintah memberikan subsidi untuk pakan ternak. Hanya saja, LaNyalla mengingatkan pemerintah untuk menjamin akses bagi peternak kecil dan mandiri. "Rencana pemerintah memberikan subsidi pakan ternak cukup positif. Apalagi tujuannya untuk melakukan stabilisasi harga daging dan telur. Tapi, subsidi itu harus benar-benar tepat sasaran," kata LaNyalla, Kamis (3/11/2022). Menurutnya, peternak skala kecil dan mandiri harus mendapatkan manfaat dari program ini. "Karena merekalah sebenarnya objek dari subsidi. Oleh sebab itu, kebijakan subsidi pakan ternak harus dipastikan tidak meleset dan sampai ke mereka yang membutuhkan," kata dia. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, selama ini yang diuntungkan pasar adalah peternak korporasi. "Dengan modal yang besar serta akses pasar yang kuat, peternak korporasi jelas lebih diuntungkan dalam kondisi harga yang tidak stabil. Di sisi lain, peternak skala kecil dan mandiri terancam gulung tikar alias bangkrut," ujarnya. LaNyalla juga berharap subsidi dapat berkontribusi maksimal terhadap stabilitas harga produksi. "Jangan sampai subsidi hanya dapat dinikmati oleh pemodal besar sedangkan peternak kecil hanya menonton dan angin surga semata. Kan kasian," ujarnya. Sumber : https://www.liputan6.com/news/read/5115806/lanyalla-minta-pemerintah-permudah-akses-subsidi-pakan-ke-peternak-kecil-dan-mandiri

Jakarta, 7 November 2022 — Anggota DPD RI atau Senator DKI Jakarta menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) khususnya kepada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok atas konsistensinya membantu nelayan dalam memperoleh status laiklaut untuk kapal tradisional dan kapal penangkap ikan tradisional dengan tonase kotor (gross tonnage atau GT) di bawah 7 melalui penerbitan dan pembagian Pas Kecil secara gratis. “Yang harus kita apresiasi bersama adalah pengajuan sertifikat Pas Kecil bagi nelayan kecil yang memiliki kapal berukuran di bawah 7 GT dilakukan langsung pemerintah pusat dan untuk membuat Pas Kecil, nelayan tak perlu mengeluarkan biaya alias gratis. Pas Kecil ini sangat penting dimiliki oleh kapal-kapal berukuran kurang dari GT 7. Selain untuk menunjang keselamatan pelayaran, berguna juga untuk mendata dan memverifikasi ulang kapal-kapal yang ada di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Fahira Idris di sela-sela Pembukaan Gerai Nasional Pas Kecil dan Penyerahan E-Pas Kecil kepada nelayan/pemilik kapal berukuran dibawah 7 GT di Taman Adhi Karya Pelabuhan Kalibaru, Jakarta Utara. Dalam acara yang digelar oleh Kantor Kesyahbandaran Utama (KSU) Tanjung Priok ini hadir juga Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim dan Kepala Kantor KSU Tanjung Priok Andi Hartono. [image]fahira1b.jpeg[/image] Menurut Fahira Idris, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pemeriksaan untuk keselamatan kapal terkait sertifikasi kapal harus dilaksanakan untuk memastikan tetap memenuhi aspek kelaiklautan kapal. Setiap kapal yang terdaftar di Indonesia dan berlayar di laut wajib memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal, termasuk bagi kapal dibawah GT 7. Amanat UU Pelayaran ini, lanjut Fahira, diimplementasikan dengan sangat baik oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub dengan membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pengecekan kapal, yaitu Tim Pelayanan Operasional Kelaiklautan Kapal dengan cepat dan terintegrasi di mana tugas utamanya adalah membantu masyarakat kecil untuk memperoleh status laiklaut untuk kapal yang mereka miliki, yaitu kapal tradisional dan kapal penangkap ikan tradisional yang berada di bawah GT 7. [image]fahira1c.jpeg[/image] “Selain gratis, penerbitan Pas Kecil ini sangatlah mudah, dan juga cepat. Dengan mengajukan Pas Kecil, maka kapal nelayan kecil punya sertifikat yang berlaku seumur hidup. Saya sangat mengapresiasi pelayanan prima yang dipersembahkan oleh gerai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terutama yang berada di Provinsi DKI Jakarta ini,” pungkas Fahira Idris. (Tim Media DPD)

Jakarta – Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menyayangkan tingginya kasus gagal ginjal akut yang menelan korban jiwa di kelompok anak-anak. Adanya kasus gagal ginjal akut tersebut menunjukkan sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia masih lemah. Seharusnya kata Mahyudin, kewenangan pengawasan yang berada di Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat mencegah munculnya kasus tersebut. “Tentu kita menyayangkan terjadinya hal ini, Kementerian Kesehatan serta BPOM sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat, mutu, serta pengujian obat dan makanan. Selain itu, keduanya juga memiliki kewenangan untuk melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan, gagal dalam mengantisipasi potensi terjadinya fenomena gagal ginjal akut pada anak,” kata Mahyudin, dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-5, Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (2/11/2022). Adanya kasus tersebut, lanjut Mahyudin, tidak hanya berdampak pada hilangnya nyawa anak-anak Indonesia, tetapi juga berdampak pada sektor farmasi karena adanya zat etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirup anak. “Kasus tersebut juga berdampak pada ekonomi industri farmasi, dimana terdapat kerugian sejumlah industri farmasi lantaran pelarangan sementara distribusi obat oleh Kementerian Kesehatan,” imbuhnya. Meski begitu, kata Mahyudin, DPD RI mengapresiasi langkah pemerintah dalam penanganan kasus gagal ginjal akut. Salah satunya terkait pelarangan konsumsi dan distribusi obat yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol di masyarakat. DPD RI juga mengapresiasi pemerintah yang menggratiskan biaya pengobatan penyakit gagal ginjal akut yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat. DPD RI juga mengapresiasi langkah keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh BPOM RI yang telah menyampaikan informasi kepada publik perihal hasil penelusuran data registrasi obat dan hasil uji laboratorium atas kandungan dalam obat-obatan di masyarakat. “Walau demikian, kami meminta pemerintah untuk tetap mengawal dan melakukan pengawasan melekat terhadap peredaran obat serta mengambil langkah hukum terhadap produsen obat yang membahayakan kesehatan masyarakat,” ujarnya. Untuk menindaklanjuti kasus tersebut, lanjut Senator asal Kalimantan Timur itu, Pimpinan DPD RI meminta Komite III DPD RI untuk segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan BPOM RI terkait langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanganan kasus gagal ginjal akut ini. “Khususnya terkait upaya investigasi faktor risiko penyebab kasus gagal ginjal akut, baik dari sumber obat-obatan dan potensi lainnya,” kata Mahyudin. Selain masalah kasus gagal ginjal akut, DPD RI juga mengawal komitmen pemerintah yang akan menjadikan 600.000 guru honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 nanti. DPD RI berharap pemerintah segera menyiapkan seluruh kebutuhan teknis dalam rangka perekrutan PPPK dari guru honorer tersebut. Sehingga tak ada penyimpangan yang terjadi dalam proses seleksi PPPK itu. “Dengan demikian kami harapkan guru honorer yang telah menjadi PPPK dapat berkontribusi terhadap dunia pendidikan Indonesia untuk menghasilkan generasi unggul,” ucap Mahyudi https://liputan.co.id/2022/11/dpd-ri-kawal-penanganan-kasus-gagal-ginjal-akut-dan-perekrutan-pppk/

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan B Najamudin, khawatir akan kinerja para menteri, yang nanti ikut dalam Pilpres 2024 jika tidak mundur. Kritikan itu disampaikannya, sebagai respon dari putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, yang membolehkan menteri kabinet ikut pilpres atas seizin Presiden. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, menteri yang ingin maju sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) tidak perlu mundur dari jabatannya. "Kita tentu menghormati pilihan politik semua warga negara untuk ikut terlibat dalam kontestasi elektoral sebagai calon presiden atau mencalonkan diri pada jabatan politik lainnya. Namun ketika yang bersangkutan masih aktif memangku jabatan politik tertentu akan sangat elok sebaiknya yang bersangkutan terlebih dahulu menanggalkan jabatan tersebut", jelas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, Selasa 2 November 2022. Menurut dia, mestinya ada kepekaan moral dari pejabat sebagai tanggungjawab politik yang harus dijadikan nilai. Terutama dalam membangun budaya demokrasi di tengah-tengah masyarakat yang Pancasilais. Menurutnya, kepekaan politik seperti ini tidak perlu membutuhkan aturan tertulis. "Mengizinkan menteri kabinet untuk ikut terlibat aktif dalam proses politik adalah kesalahan serius di tengah ancaman resesi ekonomi global saat ini. Karena hal ini akan berkonsekuensi langsung pada penurunan kinerja menteri tersebut," tegasnya. Menurutnya, keputusan memberikan izin Menteri Kabinet ikut dalam pilpres sangat kontradiktif dengan keinginan Presiden. Dimana dalam berbagai kesempatan, Presiden ingin para menteri bekerja secara maksimal, punya sense of crisis yang tinggi. Dia juga khawatir, sangat rawan terjadi penyalahgunaan jabatan dan kewenangannya sebagai menteri dalam kegiatan politik. "Kami menghormati keputusan MK yang telah menguji dan kemudian menafsirkan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu tersebut. Tapi akan sangat bijaksana jika kita semua sebagai pejabat publik memiliki nilai politik yang sesuai nilai-nilai kebangsaan", tutupnya. (https://www.viva.co.id/berita/politik/1539557-sultan-najamudin-khawatir-kinerja-menteri-terganggu-kalau-maju-pilpres-tanpa-mundur?page=2)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) membahas berbagai persoalan kebangsaan yang ditinjau dari berbagai sudut pandang saat silaturahmi di Ruang Delegasi Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan itu, Rabu (2/11/2022). Turut dibahas juga persoalan-persoalan yang terjadi di daerah sebagaimana tugas dan fungsi DPD RI. Masalah daerah ini menjadi pembahasan yang sangat serius. LaNyalla mengatakan, peran, fungsi dan tugas Wantimpres yang sangat penting berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. "Wantimpres ini bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Kami terbuka ingin memberikan masukan, bertukar pikiran dan membahas masalah kebangsaan dan persoalan strategis nasional," katanya. Senator asal Jawa Timur itu menilai, perbaikan bangsa ini perlu dilakukan bersama untuk mewujudkan cita-cita nasional yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. "Sehingga, apa yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional ini bisa kita capai, sesuai dengan apa yang diinginkan para pendiri bangsa," tutur LaNyalla. LaNyalla melanjutkan, DPD merupakan mitra strategis pemerintah. DPD RI juga bukan berasal dari kalangan partai politik. LaNyalla mengatakan aspirasi yang disalurkannya adalah murni suara hati rakyat dan daerah. "Kami ini adalah jembatan daerah dan pusat. Maka, perlu sekiranya ke depan dilakukan pertemuan seperti ini secara berkala agar kita dapat mencarikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi rakyat dan daerah," harap LaNyalla. Minta Masukan DPD Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menjabarkan sudah sejak lama pihaknya mencanangkan untuk berkunjung ke DPD RI. Tujuannya adalah untuk meminta masukan agar dapat dirumuskan dalam sebuah kebijakan yang akan disampaikan kepada Presiden. "Kami harus lebih banyak bertemu, berbincang, melihat situasi dan perkembangan, untuk selanjutnya kami analisis dan memberi masukan dalam tataran kebijakan kepada Presiden," ujarnya. Wiranto mengaku telah banyak meminta masukan dari berbagai institusi. Belum lama ini, Wantimpres melakukan pertemuan dengan para pembantu Presiden. Wantimpres juga bertemu dengan Ketua MPR RI. "Sekarang kami berkunjung ke DPD RI untuk meminta masukan dan berbincang masalah nasional yang kita hadapi bersama. Kami yakin banyak sekali referensi perkembangan di pusat dan daerah yang dimiliki DPD RI," tutur Wiranto. Selain Wiranto, jajaran Wantimpres yang hadir dalam silaturahmi adalah Putri Wisnuwardani dan Sidarto Danusubroto beserta jajaran. Sementara Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua DPD RI, Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Bachtiar Najamudin. Turut mendampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Andiara Aprilia Hikmat (Banten), Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, Togar M Nero dan Brigjen Pol Amostian, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Persidangan, Sefti Ramsiaty.(https://www.liputan6.com/news/read/5114542/bertemu-wantimpres-ketua-dpd-ri-bahas-berbagai-persoalan-bangsa)

Siaran Pers No. 492/HM/KOMINFO/11/2022 Selasa, 1 November 2022 Tentang Hadiri HUT ke-18 DPD RI, Menkominfo Harap Jadi Katalisator Aspirasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merupakan lembaga yang lahir setelah reformasi di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengharapkan kiprah lembaga tinggi negara yang didirikan tanggal 1 Oktober 2004 itu makin kuat menjadi katalisator aspirasi daerah untuk kemajuan bangsa. “Selamat ulang tahun ke-18 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. DPD RI, satu lembaga negara anak kandung Reformasi Indonesia yang telah 18 tahun melaksanakan tugas dan karyanya bagi kemajuan negeri kita di era reformasi,” tuturnya saat menghadiri Pameran Filateli dan Penandatanganan Sampul Hari Pertama dalam rangkaian Peringatan HUT ke-18 DPD RI di Gedung Nusantara III, Komplek MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (01/11/2022). Menkominfo mengungkap sejarah pelantikan Ketua DPD RI Ir. Ginandjar Kartasasmita pada 1 Oktober 2004. Menurutnya, sejak itu peran dan fungsi DPD RI bagi kemajuan negeri mulai dituliskan. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengharapkan agar Pimpinan dan Anggota DPD RI, senantiasa mengawal aspirasi daerah di seluruh Indonesia. “DPD RI senantiasa menjadi jembatan dan katalisator perjuangan aspirasi rakyat secara khusus aspirasi daerah masing-masing kita secara nasional. Guna memastikan bahwa kebijakan dan program-program negara, baik yang dilaksanakan oleh Presiden dalam hal ini bersama kabinetnya maupun lembaga negara lainnya, termasuk lembaga Kuasi negara melaksanakan fungsi dan tugasnya demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat hingga ke seluruh pelosok tanah air,” ungkapnya. Menurut Menkominfo, peran dan tanggung jawab menjembatani kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi juga telah dijalankan lembaga yang dipimpinnya untuk mengatasi kesenjangan digital nasional. “Supaya semuanya mendapat manfaat yang sama untuk memastikan inklusivitas ruang digital nasional kita. Tugas yang penuh tantangan karena melaksanakan pembangunan infrastruktur digital hulu di wilayah yang selama ini tidak dilaksanakan oleh penyelenggara infrastruktur telekomunikasi, termasuk operator seluler dan penyelenggara jaringan-jaringan backbone fiber optik lainnya,” ujarnya. Menteri Johnny menjelaskan tantangan yang dihadapi selama pembangunan infrastruktur TIK, antara lain tantangan adminsitratif, geografis, kultural hingga teknis di lapangan. Menurutnya, tidak sedikit insan telekomunikasi menjadi korban bahkan mengorbankan nyawa dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur TIK secara merata di Indonesia. "Menyeberangi dan mendaki gunung, selat, laut hingga tantangan Kamtibmas. Untuk memastikan semua mengambil bagian di dalamnya. Juga untuk menerjemahkan secara konkret kesepakatan bersama di tingkat internasional melalui International Telecommunication Union yakni inklusivitas digital to bridge the digital divide,” tandasnya. Dalam pembukaan pameran Filateli, hadir Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Wakil Ketua I DPD RI Nono Santono, Wakil Ketua II DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, dan Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Filateli Indonesia Fadli Zon. Sementara itu, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaan Pos dan Informatika Ismail. Biro Humas Kementerian Kominfo e-mail: humas@mail.kominfo.go.id Telp/Faks : 021-3504024 Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo website: www.kominfo.go.id Sumber : https://www.kominfo.go.id/content/detail/45349/siaran-pers-no-492hmkominfo112022-tentang-hadiri-hut-ke-18-dpd-ri-menkominfo-harap-jadi-katalisator-aspirasi-daerah/0/siaran_pers

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika Pancasila adalah jawaban atas persoalan bangsa yang sangat majemuk. Hal itu disampaikan LaNyalla saat membuka acara Pameran Filateli, Uang Kuno, Keris, Karya Disabilitas dan Bazzar UMKM dalam rangkaian HUT ke-18 DPD RI, di depan Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022). "Pada momentum HUT DPD RI ini, perkenankan kami mengajak seluruh rakyat sebangsa dan setanah air untuk meneguhkan kembali kesepakatan luhur yang telah diukir oleh para pendiri bangsa. Yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," kata dia. Menurutnya, Pancasila dalam pandangan DPD RI merupakan konsensus bangsa yang digali dan disepakati oleh para pendiri bangsa yang memiliki nasionalisme tinggi dan pandangan kebangsaan yang visioner. Karena itulah Pancasila merupakan jawaban atas persoalan bangsa yang sangat majemuk ini. "Makanya, kita juga mengharapkan bahwa seluruh anggota DPD RI secara konsisten turut mengawal Pancasila melalui nilai-nilai dan spirit dari 5 sila Pancasila. Karena hanya dengan implementasi Pancasila kita dapat memperkuat persatuan kita dalam keberagaman dan kerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," paparnya. Berkaitan dengan peringatan HUT ke-18 DPD RI, LaNyalla menekankan pentingnya melakukan evaluasi atas hasil kerja yang telah dilaksanakan selama ini. Hal itu sebagai dasar dalam menentukan langkah demi kemajuan lembaga DPD RI ke depan. "Karena DPD lahir untuk mengakomodasi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan daerah di tingkat pusat," paparnya. DPD RI sebagai representasi daerah, lanjut LaNyalla, menyadari bahwa banyak aspirasi masyarakat yang masih perlu diperjuangkan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan daerah. "Oleh sebab itu untuk memperjuangkan terpenuhinya harapan masyarakat di berbagai daerah diperlukan lembaga perwakilan daerah yang semakin kuat pula. Makanya penguatan peran DPD RI yang diatur dalam undang-undang dasar sangat penting untuk didukung dengan mewujudkan sistem yang lebih efektif," tukasnya. Menurut LaNyalla, dirinya meyakini Indonesia akan disebut makmur dan sejahtera apabila daerah-daerah telah maju adil dan sejahtera. "Untuk mewujudkan hal tersebut maka fokus pembangunan kita harus lebih banyak diarahkan pada kepentingan daerah. Sejalan dengan semangat dan semboyan DPD RI, Dari Daerah untuk Indonesia," ujarnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate yang hadir dalam acara itu, turut mengucapkan selamat ulang tahun ke-18 DPD RI sebagai salah satu lembaga negara anak kandung reformasi. "DPD RI telah 18 tahun melaksanakan tugas dan karyanya bagi kemajuan negeri kita dari era reformasi sampai saat ini. Pada 1 Oktober 2004 yang lalu untuk pertama kalinya saya menyaksikan penetapan Ketua DPD RI. Sejak saat itu ditorehkan sejarah peran dan fungsi DPD RI bagi kemajuan negeri kita di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang-undang pasal dan perundang-undangan yang berlaku di Republik ini," ujar dia. Menkominfo berharap di usia yang ke-18 DPD RI senantiasa menjadi jembatan dan katalisator perjuangan aspirasi rakyat, secara khusus aspirasi daerah, secara nasional guna memastikan bahwa kebijakan dan program program negara baik yang dilaksanakan oleh pemerintah Presiden dalam hal ini bersama kabinetnya maupun lembaga-lembaga negara lain. "Dalam hal ini tentu saja mendukung peran kita semua dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ke seluruh pelosok tanah air," ujar dia. Selain Menkominfo Johnny G Plate, hadir juga Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamuddin, Ketua Umum Pengurus Perkumpulan Filatelis Indonesia yang juga anggota DPR RI Fadli Zon, Dirjen SPPDI Kominfo Ismail dan Dirut PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi. Dalam acara itu Ketua DPD RI, Menkominfo dan tamu undangan lainnya juga menandatangani Sampul Peringatan HUT ke-18 DPD RI. Penerbitan sampul peringatan oleh Kementerian Kominfo dan PT Pos Indonesia merupakan tanda sejarah perjalanan DPD RI yang sudah berjalan selama 18 tahun. Sumber : https://www.liputan6.com/news/read/5070114/buka-pameran-hut-dpd-ri-lanyalla-pancasila-jawaban-persoalan-bangsa

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi membuka diskusi penguatan RUU Pemerintahan Digital dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Diskusi ini diharapkan bisa mendapatkan informasi lebih ketika pembahasan tripartit di DPR RI. “RUU Pemerintahan Digital adalah RUU Inisiatif DPD RI yang sudah masuk dalam longlist Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024. Namun kita berterimakasih atas catatan yang diberikan BRIN terkait RUU Pemerintahan Digital,” ucap Rahman Hadi di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (31/10/2022). Rahman Hadi berharap ke depan DPD RI dan BRIN bisa melakukan kerjasama untuk mengkaji lebih dalam RUU Pemerintahan Digital saat pembahsan secara tripartit. Selain itu kerjasama tersebut juga diharapkan dapat menunjang pembahasan RUU lainnya yang akan dibentuk DPD RI. “Kami tidak ada lagi fungsional peneliti, maka kami berharap kerjasama ini bisa berjalan lebih lanjut untuk kolaborasi dalam pembahasan RUU lainnya,” tuturnya. Sementara itu, Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI Sefti Ramsiaty menjelaskan RUU Pemerintah Digital sudah diputuskan melalui sidang paripurna DPD RI pada Juli lalu. Namun apabila ada masukan dari BRIN bisa dijadikan bahan masukan ke depannya. “Minimal kita pahami masukan dari BRIN ketika sudah ada pembahasan tripartit,” paparnya. Di kesempatan yang sama, Kepala Biro Persidangan Setjen DPD RI Oni Choirudin juga berharap ke depan BRIN bisa ikut terlibat dari awal terkait substansi RUU lainnya. Alhasil, produk-produk DPD RI bisa akan lebih kuat sehingga akan memberikan perubahan kepada daerah. “Jadi jika BRIN bisa terlibat dari awal substansi RUU maka akan lebih baik," ujarnya. Kepala Pusat Perancangan dan Kebijakan Hukum Andi Erham menambahkan bahwa pihaknya saat pra naskah akademik sangat membutuhkan masukan dari pakar-pakar. Ke depan, ia berharap pakar-pakar dari BRIN bisa memberikan masukan dan saran kepada DPD RI. “Terkadang dinamika pra naskah akademik ini, kita harus cepat mengambil keputusan maka condong ke universitas dengan data-data yang ada. Untuk itu saya berharap DPD RI bisa bekerjasama lebih awal dengan BRIN,” imbuhnya. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Mego Pinandito mengatakan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan forum riset dan komunikasi dengan beberapa kementerian, dan masih terbuka bagi DPD RI yang mendukung program pengembangan daerah. “Kita juga mampu membuat riset baik itu sumber daya manusia atau sumber daya alam sehingga percepatan pembangunan dari satu daerah ke daerah lainnya bisa dilakukan pemetaan,” tukasnya. Mego juga menambahkan bahwa pihaknya juga telah mereview RUU Pemerintahan Digital. Menurutnya ada sepuluh catatan RUU Pemerintahan Digital salah satunya yaitu aspek kewenangan, kelembagaan, dan sumber daya manusia. “Kami telah memberikan sepuluh catatan terhadap RUU Pemerintahan Digital. Kami berharap hasil riset ini tidak hanya berhenti dipublikasi saja tapi bisa sampai ke masyarakat,” harapnya. Link:(https://www.mjnews.id/2022/10/setjen-dpd-ri-terima-masukan-brin.html)