Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dipastikan akan meningkat berkali lipat dibanding saat ini, jika Indonesia menerapkan kembali Pasal 33 UUD 1945 naskah asli. Demikian dikatakan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di depan pejabat KBRI Thailand dan perwakilan warga Indonesia di Bangkok, Selasa (29/11/2022) malam.  "Karena dalam sistem ekonomi Pancasila yang dijabarkan di Konstitusi asli Indonesia, negara berkuasa penuh atas bumi air dan sumber daya alam serta cabang produksi penting bagi hajat hidup orang banyak, sehingga swasta tidak bisa menguasai total sektor public goods," terang LaNyalla.  Saat ini, imbuhnya, negara hanya menjadi pemberi ijin atas konsesi tambang dan lahan yang dikelola total oleh swasta nasional atau asing, dimana negara hanya mendapat royalti dan pemasukan dari pajak ekspor. Sehingga wajar jika APBN minus, sehingga harus ditutup dengan utang yang berbunga tinggi.  "Jadi saya katakan, sebenarnya negara ini kaya raya. Tetapi karena kita meninggalkan sistem Pancasila, dan mengikuti konsep ekonomi global, dan itu kita sahkan sejak perubahan UUD pada tahun 2002, maka negara semakin kehilangan daulat ekonominya. Inilah penyumbang ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang dirasakan masyarakat," urainya. Senator asal Jawa Timur itu juga menyoal sistem demokrasi Indonesia yang meninggalkan sistem Pancasila dengan menghapus lembaga penjelmaan rakyat sebagai lembaga tertinggi negara, dengan melakukan copy paste sistem demokrasi liberal barat. Sehingga bangsa yang majemuk dengan pendapatan per kapita yang kecil ini semakin terbelah dan terpolarisasi.  "Padahal sistem demokrasi Pancasila itu adalah sistem terbaik, karena lembaga tertinggi MPR, bukan saja sebagai lembaga perwakilan rakyat, tetapi juga penjelmaan rakyat. Karena tidak hanya diisi Partai Politik. Tetapi juga ada unsur dari daerah dan utusan dari golongan-golongan. Sehingga menjadi demokrasi yang berkecukupan. Ini kita tinggalkan sejak tahun 2002. Akibatnya apa yang kita rasakan sekarang," paparnya.  Ditambahkan LaNyalla, dirinya sengaja mengajak semua elemen bangsa, termasuk Presiden untuk berpikir dalam kerangka negarawan, untuk mengambil langkah guna mengembalikan sistem asli Indonesia dengan cara kembali menerapkan UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian kekurangannya kita sempurnakan dengan teknik adendum. "Memang ada kekurangan, misalnya masa jabatan presiden, di UUD 45 yang asli tidak tegas diatur. Untuk itu kita sempurnakan dengan teknik adendum, dengan mempertegas maksimal dua kali masa jabatan 5 tahun. Adendum atas kelemahan harus dilakukan, agar tidak ada potensi penyimpangan praktek seperti terjadi di orde lama maupun Orde Baru," jelas LaNyalla.  **Didampingi Anggota DPD** Dalam acara jamuan di KBRI Thailand, LaNyalla didampingi sejumlah anggota DPD RI, di antaranya Ria Mayang Sari, Adilla Aziz, Aji Mirni Mawarni, Djafar Alkatiri, Hilmy Muhammad, Muhammad J. Wartabone, Fachrul Razi, Bustami Zainuddin, Bambang Santoso, M. Sanusi Rahaningmas dan Andi M. Ihsan serta staf khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.  Sementara dari KBRI Thailand hadir Duta Besar LBBP RI Rachmat Budiman dan Wakil Kepala Perwakilan RI Sukmo Yuwono. Juga Koordinator Fungsi Politik Marvin Anwar Arpan, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya Nur Rokhmah Hidayah, Koordinator Fungsi Ekonomi Ahmad Rama Aji Nasution, Koordinator Unit Komunikasi Denny Widodo, Atase Riset Dedi Cahyadi Irianto, Kepala Sekolah Indonesia Bangkok Susianto, Pelaksana Fungsi Politik Rike Wijayanti Octaviana, Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler Fifi Afianita Firdaus, serta sejumlah staf. Sumber : https://www.liputan6.com/news/read/5140455/dijamu-kbri-thailand-lanyalla-jelaskan-mengapa-harus-kembali-ke-sistem-asli-indonesia

Hari kedua kunjungan kerja di Thailand, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beserta delegasi mengunjungi kantor Otoritas Olahraga Thailand di kawasan Ramkhamhaeng Rd, Bangkok, Thailand, Selasa (29/11/2022). Secara khusus, LaNyalla yang juga Ketua Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) itu bertemu dengan jajaran pengurus Federasi Muaythai Internasional (IFMA) yang berkantor pusat di Bangkok, Thailand. LaNyalla disambut langsung Ketua Kehormatan IFMA, Sakchye Tapsuwan, Direktur Pengembangan dan Promosi KONI Thailand, Theerawat Sinlapa-Archa, Ketua Komisi Atlit IFMA, Janice Lyn dan Direktur Hubungan Internasional IFMA, Nareerat Vissutvarin serta Sekretaris Jenderal IFMA, Stephan Fox yang bergabung melalui zoom. Dalam pertemuan itu, LaNyalla yang didampingi sejumlah anggota DPD RI, yang beberapa di antaranya juga pengurus Muaythai Indonesia, mendapat beberapa masukan untuk pengembangan prestasi Muaythai di Indonesia. Di antaranya dengan memasukkan cabang olahraga Muaythai sebagai salah satu pilihan ekstra kurikuler di sekolah dan perguruan tinggi. Serta memasyarakatkan Muaythai sebagai bagian dari fasilitas gym di Indonesia. “Kalau di Thailand, Muaythai memang bagian dari tradisi sejarah kami yang panjang. Tetapi di negara lain, Muaythai dikembangkan melalui beberapa tools. Salah satunya yang sekarang menjadi bagian dari gaya hidup adalah aktivitas di gym,” ujar Ketua Komisi Atlit IFMA, Janice Lyn. [image]La Nyalla thailand2.jpg[/image] Hari kedua kunjungan kerja di Thailand, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beserta delegasi mengunjungi kantor Otoritas Olahraga Thailand di kawasan Ramkhamhaeng Rd, Bangkok, Thailand, Selasa (29/11/2022). Perempuan yang juga anggota Eksekutif Komite IFMA tersebut juga menyarankan agar Muaythai menjadi salah satu alternatif program untuk mengurangi angka kenakalan dan kriminalitas remaja, Caranya dengan melalui perekrutan mereka di sasana-sasana Muaythai untuk diberi pelatihan secara gratis. “Di Thailand kami bekerjasama dengan televisi untuk membuat acara reality show untuk menampilkan mereka yang berhasil mengubah nasib, dari kantong-kantong kemiskinan, hingga berhasil menjadi atlit yang berpenghasilan,” kata dia. Dengan begitu, Lyn berharap Muaythai menjadi bagian dari poverty program (pengentasan kemiskinan, red) yang dikerjasamakan dengan program instansi lain yang terkait. Ketua Kehormatan IFMA, Sakchye Tapsuwan juga membuka kesempatan kepada Indonesia apabila membutuhkan dukungan teknik, untuk mengembangkan kurikulum pelatih atau wasit. Senada dengan Tapsuwan, Sekjend IFMA Stephan Fox juga menyiapkan waktu kapanpun untuk Indonesia agar atlit-atlit Muaythai Indonesia mampu mencetak prestasi di tingkat Internasional. “Saya juga berharap Pencak Silat juga bisa masuk ke dalam keluarga besar Martial Art dunia yang diakui oleh IOC (Komite Olimpiade Internasional), termasuk Muaythai. Saya siap membantu untuk assessment. Karena sekarang baru lima cabang yang masuk. Sisanya masih ada 10 cabang yang waiting list,” imbuh pria kelahiran Jerman itu. Beberapa anggota yang juga pengurus PB Muaythai Indonesia terlihat cukup intens berdialog dengan Sekjend dan jajaran pengurus IFMA. Di antaranya Ketua Harian PBMI yang juga Senator Aceh Fachrul Razi. Usai pertemuan, LaNyalla dan rombongan meninjau langsung ke lokasi Pusat Pelatihan Tim Nasional Muaythai Thailand, yang berada satu komplek dengan Kantor Otoritas Olahraga Thailand. Turut mendampingi LaNyalla, anggota DPD RI, Fachrul Razi (ketua harian PBMI), Bustami Zainudin (wakil ketua umum PBMI) Andi M. Ihsan (wakil bendahara umum PBMI), Hilmy Muhammad, Bambang Santoso, M. Sanusi Rahaningmas dan Muhammad J. Wartabone. Tampak hadir pula Ketua Muaythai Jawa Timur Baso Juherman. Selasa (29/11) malam, Ketua DPD RI dan delegasi dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan warga Indonesia serta diaspora di Thailand dalam pertemuan dan jamuan makan malam di KBRI Thailand.  Sumber : https://jakarta.tribunnews.com/2022/11/29/datangi-markas-ifma-di-thailand-lanyalla-dapat-saran-untuk-kemajuan-muaythai-di-indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI, Rahman Hadi menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2022 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (29/11/2022). Upacara peringatan yang mengambil tema "KORPRI Melayani, Bekontribusi, dan Berinovasi untuk Negeri" tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Inspektur Upacara. Rahman Hadi sendiri berharap agar HUT ke-51 KORPRI tersebut dapat menjadi momentum bagi seluruh jajaran dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI untuk meningkatkan kualitas dukungan keahlian dan administratif bagi Anggota DPD RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil daerah. "Selamat ulang tahun ke-51 bagi KORPRI yang tadi upacaranya dilaksanakan secara terpusat di Istora Senayan. Ini harus menjadi momentum kita untuk terus mendukung Setjen DPD RI sebagai supporting system bagi DPD RI dengan memberikan dukungan administrasi dan keahlian ke setiap anggota DPD RI," imbuhnya. Dalam rangka memperingati Hari KORPRI tersebut, Sekjen DPD RI Rahman Hadi juga memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada PNS di Setjen DPD RI. Tercatat, terdapat 9 orang PNS yang memperoleh penghargaan atas dedikasi 30 tahun, 9 orang atas dedikasi 20 tahun, dan 5 orang yang telah mendedikasikan dirinya kepada negara selama 10 tahun. Dirinya berharap, penghargaan tersebut dapat memberikan dorongan motivasi bagi PNS di lingkungan Setjen DPD RI dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme, serta mengembangkan kompetensi yang dimiliki dengan tetap menjunjung tinggi integritas sebagai ASN. "Ini merupakan penghargaan terhadap negara, sehingga Presiden memberikan penghargaan atas jasa dan pengabdian dan segala pengorbanan selama bekerja. Waktu 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk pengabdian. Kami mengucapkan selamat atas dedikasi, loyalitas, dan kontribusi kepada Sekretariat Jenderal DPD RI," ucap Rahman yang didampingi oleh Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI Sefti Ramsiaty dan Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir di Gedung DPD RI, Selasa (29/11/2022). Selain itu, Rahman Hadi juga memberikan penghargaan purna bakti kepada PNS yang memasuki usia pensiun. Terdapat 9 orang PNS Setjen DPD RI yang telah masuk dalam usia pensiun periode bulan November 2021 sampai dengan November 2022. Dirinya pun mengucapkan terima kasih atas dedikasi selama puluhan tahun bekerja di Setjen DPD RI. "Atas nama Setjen DPD RI, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada sembilan aparatur sipil negara yang telah mendedikasikan diri selama puluhan tahun. Dan Pak Susilo masuk dalam pengabdian tertinggi, yaitu 36 tahun 8 bulan," imbuh Rahman Hadi. Dalam acara tersebut, Rahman Hadi juga berpesan agar seluruh jajaran dan staf Setjen DPD RI tidak terpengaruh terhadap isu pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang juga membuat kantor DPD RI pindah ke Penajam Paser Utara tahun 2024. Dirinya berharap agar isu tersebut tidak berpengaruh terhadap semangat dan dedikasi seluruh staf Setjen DPD RI dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPD RI. "Di tahun 2024 kita akan pindah ke IKN. Hal ini membuat beberapa orang pesimistis, sehingga terkadang ingin berpindah instansi. Setiap perubahan dan program pemerintah pasti akan memberikan kontribusi dan manfaat. Jangan sampai isu yang berkembang membuat kita sulit untuk berkinerja dan melakukan pengabdian sebagai ASN," pesannya. Sumber : https://www.mjnews.id/2022/11/hut-ke-57-korpri-sekjen-dpd-ri-jadikan.html

DPD RI mendorong penguatan otonomi daerah yang saat ini dijalankan setengah hati. Meski sudah berjalan dua dekade, namun dalam prakteknya mengalami dinamika yang pasang surut. “Dinamika yang paling terasa saat ini, secara terang-terangan tidak mencerminkan adanya dukungan penguatan otonomi daerah,” ujar anggota DPD RI Fahira Idris, dalam lokakarya bertajuk Memperkuat Otonomi Daerah Melalui Kewenangan DPD, di Tangerang, Selasa (29/11/2022). Bahkan, lanjut Fahira, undang undang produk dari DPR RI dan pemerintah terkesan semakin mengurangi porsi kewenangan daerah. Sebut saja, UU Cipta Kerja, dan UU Minerba. “Dalam UU Ciptakerja misalnya, beberapa kewenangan pemda dinegasikan karena telah diambil alih oleh pusat,” kata Fahira. Termasuk tarif restribusi pajak yang sebelumnya hak daerah, kini diambil alih pusat. Dalam hal administrasi pemerintahan umpamanya, posisi pemda sebagai badan atau pejabat yang menjalankan kewenangan delegatif presiden. Padahal sesuai prinsip otonomi daerah, pemda itu harusnya penyelenggara pemerintahan di daerah otonom. “Jadi otonomi daerah betul-betul mengalami penyusutan setelah adanya Undang Undang Omnibus Law, Cipta Kerja,” kata dia. Selain itu, di dalam urusan perizinan dasar, daerah tidak memiliki kewenangan pengendalian tata ruang. Dengan demikian, kewenangan daerah terjadi penyempitan dalam hal tata ruang dan perizinan sektoral. “Khususnya perdagangan dan perindustrian,” kata dia. Sementara itu, anggota DPD RI M Syukur mengaku pernah menanyakan kepada pemerintah terkait eksistensi otonomi daerah. Saat itu, pemerintah menjawab otonomi daerah masih berjalan. “Yang jelas kita DPD ini, kalau otonomi daerah ini dihapus misalkan, ya sebenarnya DPD ini juga hilang,” kata dia. Sumber : https://www.pilar.id/dijalankan-setengah-hati-dpd-ri-dorong-penguatan-otonomi-daerah/

Komite II DPD RI menggelar rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI membahas isu nasional jelang perayaan hari Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dimana berdasarkan hasil reses anggota DPD RI di daerah, terdapat fluktuasi harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar. “Kami mencatat terdapat fluktuasi harga kebutuhan pokok yang memukul perekonomian UMKM, yang hanya mengandalkan penghasilan harian,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh, saat membuka rapat kerja dengan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (29/11/2022). Anggota DPD RI asal Aceh ini menambahkan bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan pokok, keuntungan UMKM menjadi tidak teridentifikasi. Bahkan pelaku UMKM juga mengaku kebingungan untuk menentukan harga jual. “Agar barang jualan tetap laku, tak jarang mereka memilih tidak menaikkan harga dan memilih untuk mengurangi keuntungannya,” bebernya. Abdullah Puteh juga menjelaskan Komite II DPD RI juga memberikan catatan kondisi harga bahan kebutuhan pokok menjelang akhir tahun 2022. Prediksi dari banyak kalangan dan pantauan dari perdagangan di pasar menyebutkan harga bahan pokok serta pangan pada Nataru 2023, dapat dipastikan akan naik terutama jenis pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Jadi untuk komoditas cabai, beras, bawang, daging ayam, telur, daging sapi, gula, dan minyak goreng. Hal ini dapat terlihat dengan peningkatan yang signifikan pada harga telur, jika pada beberapa waktu yang lalu masyarakat masih bisa membeli telur dengan harga Rp21.000,-/kg, pada hari Senin (28/11/22) harga telur telah naik menjadi Rp29.650,-/kg,” kata Abdullah Puteh. Selain itu minyak goreng sejak awal tahun 2022 juga mengalami kenaikan harga yang sangat melonjak, bahkan ketika itu stok minyak sampai hilang di pasaran. “Sampai saat ini pun harga minyak goreng belum kembali sesuai harga semula. Demikian dengan harga kebutuhan pokok lainnya yang sudah mulai merambat naik menjelang Nataru,” terangnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Achmad Sukisman Azmy mengatakan sebelum Nataru, harga beras di NTB sudah mengalami lonjakan. Untuk itu ia meminta pemerintah agar membantu petani terutama subsidi pupuk yang saat ini mengalami kelangkaan sehingga harga beras semakin melambung. “Kami saat ini mengalami kesulitan pupuk, apalagi sudah mau masuk musim tanam. Kami khawatir hal ini bisa menciptakan lonjakan harga beras,” terangnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Christiandy Sanjaya berharap pemerintah bisa menaruh perhatian kepada daerah perbatasan dengan negara tetangga. Ia mencontohkan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang berdekatan dengan Malaysia. “Jika ada perbedaan harga seperti gula, maka akan terjadi penyelundupan. Maka kami berharap Kemendag bisa memperhatikan daerah pedalaman dan perbatasan,” paparnya. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan sebagian besar harga barang kebutuhan pokok per 22 November 2022 berada dalam kondisi yang stabil. Bahkan dalam tren penurunan yang signifikan jika dibandingkan bulan lalu dan minggu lalu. “Pada 22 November lalu kondisi stabil, kecuali bawang merah yang memerlukan perhatian khusus,” imbuhnya. Selain bawang merah, sambung Jerry, komoditas lain yang membutuhkan perhatian yaitu cabai yang mengalami kenaikan harga rata-rata 5 persen. Kondisi ini ditengarai karena kondisi stok yang hanya 8,09 persen di atas pasokan normal. “Jika melihat catatan historis jelang Nataru, komoditas bahan pokok yang cenderung naik yaitu cabai, bawang merah, dan produk peternakan seperti telur serta daging ayam,” ujarnya. Sumber : https://www.amanmakmur.com/2022/11/29/jelang-nataru-komite-ii-dpd-ri-minta-kemendag-jaga-stabilitas-bahan-pokok/

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud MattalittI menyoroti kemajuan pertanian Thailand, hingga berhasil mendapat julukan the kitchen of the world atau dapur dunia. Hal itu pula yang jadi pembahasan LaNyalla saat mengadakan pertemuan dengan Ketua Senat Kerajaan Thailand Prof. Pornpetch Wichitcholchai di ruang pertemuan Gedung Senat Kerajaan Thailand, di kawasan Dusit, Bangkok, Thailand, Senin (28/11/2022). LaNyalla hadir ke Bangkok ditemani sejumlah anggota DPD RI, yakni, Ria Mayang Sari, Adilla Aziz, Aji Mirni Mawarni, Djafar Alkatiri, Hilmy Muhammad, M. J. Wartabone, Habib Ali Alwi, Fachrul Razi, Bustami Zainuddin, Bambang Santoso, Muhammad Nuh, M. Sanusi dan Andi M. Ihsan. Sementara dari jajaran Senat Kerajaan Thailand, turut mendampingi Ketua Senat Thailand, hadir Wakil Ketua Komite Luar Negeri Prof. Kanchanarat Siwiroj, Pikulkeaw Krairiksh (Juru Bicara Komite Luar Negeri), Prof. Kanchanaratt Leevirojana (Wakil III Juru Bicara Komite Luar Negeri), Jenderal Teeradej Meepien (Kepala Penasehat Komite Luar Negeri), Wilaicuk Arinthamapong (Wakil Sekretaris Komite Anti Korupsi dan Good Governance) serta Napaporn Jaisujja (Sekjen Senat Thailand). Dimana dalam pertemuan itu, LaNyalla yang didampingi Duta Besar RI untuk Thailand Rachmat Budiman, dan sejumlah anggota DPD RI menanyakan kebijakan apa saja yang dilakukan negeri Gajah Putih itu untuk percepatan kemajuan pertanian dan perkebunan mereka. “Terutama bagaimana Thailand menjaga lahan pertanian untuk tidak mengalami alih fungsi lahan untuk kebutuhan perumahan atau kawasan industri?,” tanya LaNyalla yang diterima di ruang pertemuan Gedung Senat Kerajaan Thailand, Senin (28/11/2022) di kawasan Dusit, Bangkok, Thailand. Ditanya demikian, Ketua Senat Thailand mengungkapkan, sektor pertanian Thailand adalah sektor prioritas yang langsung ditetapkan oleh Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn. Sehingga pemerintah dan semua aparatur negara bekerja serius untuk sektor ini. “Raja sudah memutuskan agar sektor pertanian harus menjadi unggulan, sekaligus kehidupan petani Thailand harus makmur. Sehingga menjadi sufficiency ekonomi. Karena isu food security di dunia ini menjadi perhatian kami,” ungkap Pornpetch. Sementara itu, Juru Bicara Komite Luar Negeri Pikulkeaw Krairiksh menjelaskan, karena menjadi prioritas raja, maka sektor pertanian menjadi unggulan yang didukung semua pihak di Thailand. Karenanya, persoalan alih fungsi lahan sangat hati-hati dilakukan. Terutama terhadap lahan produktif dan berpotensi untuk subur. “Kami juga terus mengembangkan pertanian organik dan terobosan untuk menciptakan bibit-bibit yang tahan iklim. Menurut saya Indonesia juga sangat hebat dalam pertanian, karena banyak juga menciptakan terobosan penemuan bibit (benih) baru yang tahan iklim,” tambah Krairiksh. Dalam pertemuan itu sejumlah anggota DPD juga mendiskusikan banyak hal, mulai dari pariwisata, perlindungan tenaga kerja Indonesia di Thailand, hingga isu HAM terkait muslim suku Rohingya di Myanmar yang menjadi perhatian bersama kedua negara. Anggota DPD RI asal Bali, Bambang Santoso juga sempat menanyakan ihkwal legalisasi opium dan mariyuna di Thailand, terkait dampak positif dan negatifnya. Wakil III Juru Bicara Komite Luar Negeri, Prof. Kanchanaratt Leevirojana menegaskan bahwa kebijakan tersebut juga merupakan arahan dari Raja Thailand, dengan memperhatikan tujuan dasarnya, yaitu melakukan konversi ke tanaman yang bernilai ekonomis. Di akhir pertemuan, LaNyalla menitip pesan kepada Ketua Senat Thailand, agar mempromosikan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata religi bagi umat Budha, khususnya kepada generasi muda Thailand, agar datang ke Indonesia. (https://jakarta.tribunnews.com/2022/11/28/kunjungi-thailand-dpd-ri-pertanyakan-rahasia-kemajuan-pertanian-negeri-gajah-putih)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengharapkan semua warga Indonesia dibekali pengetahuan tentang penyelamatan diri saat menghadapi bencana. Diketahui, Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. "Pengetahuan tentang penyelamatan diri kebencanaan penting sekali dimiliki masyarakat. Dan harus terus diajarkan secara massif sampai ke pelosok desa,” kata LaNyalla di sela kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ke Jawa Timur, Kamis 24 November 2022. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, meski telah berulang kali mengalami bencana gempa, faktanya masyarakat belum memahami langkah penyelamatan diri. "Mitigasi bencana gempa menjadi tugas penting BMKG dan harus diikuti, sebab faktanya korban rata-rata tertimpa reruntuhan bangunan yang terkena gempa. Imbasnya fatal," ujar LaNyalla. Untuk itu LaNyalla menyarankan agar rutin dilakukan simulasi penyelamatan kebencanaan untuk menekan potensi tingginya jatuhnya korban. "Ingatan masyarakat harus terus menerus dirawat tentang tanggap bencana ini. Langkah-langkah penyelamatan harus terus disimulasikan, khususnya di daerah rawan bencana," saran LaNyalla. Diketahui, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto meng-update kembali total korban akibat bencana gempa yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat pada Kamis, 24 November 2022 kemarin. Suharyanto mengatakan, korban meninggal dunia akibat gempa Cianjur berjumlah 272 orang. Sementara itu, tercatat ada 165 jenazah dari total 272 orang yang berhasil teridentifikasi. Kemudian, terdapat 39 orang yang dinyatakan hilang. “Jumlah korban sejumlah 272 jenazah. Dari situ yang sudah dapat diidentifikasi by name dan by address-nya ada 165 orang. Sementara yang masih kita cari terus identifikasinya masih ada 107 jenazah," kata Suharyanto dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 24 November 2022. Suharyanto mengatakan satu jenazah yang teridentifikasi itu atas nama Ibu Nining yang berusia 64 tahun. "Karena hari ini ditemukan satu jenazah atas nama Ibu Nining umur 64 tahun," kata Suharyanto. (https://www.viva.co.id/berita/nasional/1547848-ketua-dpd-pengetahuan-penyelamatan-diri-dari-bencana-wajib-diketahui-warga?page=2)

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma menyayangkan banyak pihak salah mengartikan jabatan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti terkait tertundanya pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan diskusi agar Jokowi mengeluarkan Dekrit. Menurut Lieus, pernyataan LaNyalla itu telah disalahpahami banyak orang sebagai pernyataan yang seolah-olah beliau menjadi pendukung rezim pemerintahan saat ini. Padahal, kata Lieus, pernyataan LaNyalla di Munas HIPMI itu tidak perlu disalahpahami. “Sebagai satu-satunya ketua lembaga tinggi negara yang memperjuangkan agar konstitusi negara ini kembali ke UUD 1945 yang asli, beliau pasti sudah memiliki peta jalan untuk mewujudkan gagasannya itu,” ujar Lieus. “Jadi, seharusnya jangan lihat apa yang dikembangkan dari pernyataan pak LaNyalla itu. Tapi renungi substansinya. Saya justru melihat pernyataan pak LaNyalla yang meminta presiden Jokowi mengeluarkan dekrit agar konstitusi kita kembali ke UUD 1945 yang asli, adalah wujud dari sikapnya sebagai seorang negarawan sejati,” ujar Lieus lagi. Menurut Lieus Sungkharisma, pemilik LaNyalla itulah yang kemudian mengundang kontroversi dan memunculkan macam-macam tuduhan terhadapnya. “Ada yang menduga gagasan seperti itu muncul dari LaNyalla karena ia baru saja ditemui Jenderal (Purn) Wiranto selaku Wantimpres. Ada juga yang menyebut LaNyalla sedang mencoba bermain di tikungan becek,” ujar Lieus. Namun apapun dugaan yang muncul, Lieus yakin bahwa sebagai seorang negarawan LaNyalla tidak akan melakukan blunder dengan pernyataan maupun tindakannya. “Saya yakin, sebagai negarawan pak LaNyalla pasti sudah memperhitungkan semuanya,” ujar Lieus. Hanya saja, kata Lieus, memang sangat disayangkan jika pernyataan LaNyalla di Munas HIPMI itu kemudian dipelintir kesana-kemari seakan-akan idealisme pak LaNyalla sudah berobah. Saya percaya LaNyalla masih tetap dengan idealismenya yang lama,” tegas Lieus. Lieus pun meminta kepada rekan-rekannya sesama lawan untuk tidak menyebutkan isu-isu yang kemudian dilontarkan pihak tertentu. “Jangan sampai ada suara kawan-kawan yang selama ini posisi terhadap pemerintah terpecah belah karena isu soal ini,” harapnya. Kaum menentang, kata Lieus, harus tetap solid untuk mengembalikan kedaulatan bangsa dan negara ini ke tangan rakyat. “Saya setuju dengan pak LaNyalla, salah satu cara konstitusional yang bisa kita gunakan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat itu adalah dengan presiden mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945 yang asli,” jelas Lieus. (https://politik.rmol.id/read/2022/11/23/554912/lieus-dukung-gagasan-lanyalla-soal-kembali-ke-uud-1945-asli)

Jakarta, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) meraih Juara 1 pada Penghargaan Reksa Bandha 2022 dengan Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka Hari Kekayaan Negara, yang berlangsung di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/22). Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi pada kesempatan tersebut mengungkapkan apresiasi atas penghargaan yang diterima dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI. Menurutnya pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) dan kerja-kerja Sekretariat Jenderal DPD RI mendapatkan apresiasi sangat baik sehingga mendapatkan Anugerah Reksa Bandha 2022. "Kita bersyukur dapat apresiasi Juara 1 pada Kategori Tata Kelola Berkelanjutan. Ini menandakan kerja-kerja kita dalam rangka menata aset, mengelola, memanfaatkan dan pengadministrasian kita dinilai sangat baik, tertib sesuai aturan, sehingga segala aset BMN di DPD RI wajib kita jaga," ucap Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Kepala Biro Umum Setjen DPD RI Empi Muslion. Penghargaan Anugerah Reksa Bandha tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, sebagai apresiasi pengelolaan kekayaan negara oleh Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat/Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Berbagai kategori pengelolaan BMN antara lain utilisasi BMN, kualitas pelaporan BMN, sertifikasi BMN, peningkatan tata kelola berkelanjutan, serta penghargaan khusus terkait pengamanan aset eks BLBI dan penyelesaian perkara terkait BMN. Pada penganugerahan tersebut, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anugerah ini inisiatif dari DJKN untuk mengapresiasi stakeholder dalam memanfaatkan, menertibkan dan menggunakan aset BMN secara baik. Ia mengharapkan BMN yang diadakan dan dibangun dengan uang negara harus didaftarkan, dipelihara, dijaga dan dikelola secara baik. "Aset negara adalah aset BMN yang diadakan dari uang negara, digunakan untuk K/L dan dimanfaatkan, sehinggap perlu dikelola, dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai mandat konstitusi, anugerah ini sebagai bentuk apresiasi," ungkap Sri Mulyani. Pada saat yang sama, Dirjen DJKN Rionald Silaban melaporkan bahwa Anugerah Reksa Bandha 2022 memiliki makna sebagai anugerah pengelolaan kekayaan negara, yang diketahui sebelumnya namanya adalah Anugerah BMN Award serta Lelang Award pada tahun-tahun sebelumnya. Penghargaan ini diberikan sebagai pelecut semangat terhadap K/L selaku pengguna barang untuk menjaga dan mengelola kekayaan negara. "Sebagai laporan Nilai BMN Indonesia pada tahun 2021 sebesar 6.659 triliun rupiah atau sebesar 58,06% yang tercatat di dalam neraca. DJKN melakukan penguatan proses bisnis dalam melakukan pencatatan aset negara melalui inovasi dan melakukan sinergi dengan pengelola aset negara,” pungkasnya. (https://m.merdekanews.co/read/18601/Setjen-DPD-RI-Raih-Penghargaan-Reksa-Bandha-2022)

JAKARTA, Komitie II DPD RI melakukan pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) secara tripartit. Komite II DPD RI memandang RUU ini memiliki signifikansi yang sangat krusial jika melihat dinamika persoalan lingkungan hidup saat ini. “Kami menyakini landasan filosofis atas penyusunan RUU ini sangat mendasar, karena sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya berperan sangat penting untuk kehidupan bangsa maupun dunia,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat rapat dengan Komisi IV DPR RI dan Pemerintah di Nusantara II Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (22/11/2022). Yorrys mengatakan DPD RI juga mendukung penyusunan RUU ini dengan melihat fakta yang banyak terjadi saat ini. Dimana, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dihadapkan pada kerusakan, kelangkaan, dan kepunahan. “Untuk itu diperlukan upaya konservasi sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan,” harapnya. Selain itu, DPD RI berpandangan dan berpendapat bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perlu diatur secara sistematis dan terpadu sehingga terlaksana secara optimal. Artinya RUU ini dapat menjamin kepastian hukum, dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati. “Namun demikian, DPD RI berpendapat bahwa struktur dan anatomi batang tubuh di dalam RUU KSDAHE ini tidak disusun dengan sistematika yang runtut dan jelas, untuk dapat menyampaikan konsep konservasi sumber daya alam hayati secara baik,” kata senator asal Papua ini. Yorrys menambahkan DPD RI juga berpendapat bahwa di dalam RUU ini terdapat inkonsistensi perumusan redaksional pasal maupun inkonsistensi konsep dasar. Beberapa inkonsistensi ini nampak pada penggunaan istilah “konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya” yang ada pada batang tubuh RUU, dengan penggunaan istilah “konservasi keanekaragaman hayati” pada penjelasan umum RUU. “Inkonsistensi pada ketentuan mengenai asas (DIM 51-52) yang berbeda dengan apa yang tertulis di dalam naskah akademik,” bebernya. Ia juga mengutarakan secara khusus terdapat beberapa catatan atas naskah RUU KSDAHE. DPD RI menegaskan konsistensi konsep dan kategorisasi kawasan konservasi menjadi catatan khusus yang utama, terutama untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas tentang Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) beserta konsep yang melekat di dalamnya. “Semestinya dalam kategorisasi kawasan konservasi tersebut disesuaikan konteks manajemen pengelolaannya menurut fungsi dan tujuannya,” tutur Yorrys. (https://www.mjnews.id/2022/11/komite-ii-dpd-beri-pandangan-ruu-ksdahe.html)