Banyak paradoksal atau keganjilan di negeri ini. Namun, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan rakyat tidak bisa berbuat-apa-apa. Menurut LaNyalla, kedaulatan rakyat sudah dipindahkan kepada kedaulatan Partai Politik dan Presiden. "Akibat perubahan konstitusi yang dilakukan tahun 1999 hingga 2002 silam, partai politik, DPR RI serta pemerintah memiliki peran yang sangat kuat untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini. Kedaulatan rakyat sudah dipindahkan kepada partai politik dan Presiden," papar LaNyalla, saat memberikan Orasi Kebangsaan secara virtual di Pondok Pesantren Al Rosyid, Bojonegoro, Senin (20/2/2023). Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, sejak era reformasi tahun 1998 banyak paradoksal atau keganjilan di Indonesia. Menurutnya, paradoksal itu seolah mengantarkan kepada suatu kesimpulan, bahwa perubahan fundamental yang dilakukan bangsa ini pada saat reformasi tahun 1998 yang lalu, yang diikuti dengan Perubahan Isi Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, telah menjadikan Indonesia menjadi negara yang liberal dengan ekonomi yang semakin kapitalistik. "Perubahan itu juga telah mengantarkan Indonesia secara perlahan tapi pasti meninggalkan Pancasila. Karena isi dari Pasal-Pasal UUD 1945 yang diubah pada tahun 1999 hingga 2002 itu mencapai lebih dari 95 persen," tukas dia. Dijelaskan LaNyalla, berdasarkan hasil penelitian akademik yang dilakukan Profesor Kaelan dari Pusat Studi Pancasila UGM, isi dari pasal-pasal baru tersebut tidak lagi menjabarkan nilai-nilai Pancasila. Tetapi justru menjabarkan ideologi asing, yaitu ideologi Individualisme dan Liberalisme. "Akibatnya, negara tidak lagi berdaulat untuk menyusun ekonomi. Karena ekonomi dipaksa disusun oleh mekanisme pasar bebas. Negara tidak lagi berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, karena cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak sudah dikuasai swasta. Pun jumlah hutang pemerintah melesat jauh meningkat sejak awal tahun 2000 hingga hari ini," tutur dia. Hal itu merupakan dampak dari meninggalkan Rumusan Bernegara yang disusun para pendiri bangsa di dalam Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa, lanjut LaNyalla, sudah merumuskan satu sistem yang paling ideal untuk Indonesia. Sistem tersendiri yang cocok untuk bangsa yang super majemuk. Dengan penduduk yang tersebar di pulau-pulau yang terpisah oleh lautan. Dengan lebih dari 500 suku yang tersebar di negara ini. Yaitu sistem Demokrasi Pancasila. "Karena hanya sistem Demokrasi Pancasila yang memiliki Lembaga Tertinggi yang mampu menampung semua elemen bangsa sebagai bagian dari Penjelmaan Rakyat," tegasnya. Harapannya, ikhtiar untuk kembali kepada Pancasila secara murni dapat diwujudkan. Apalagi jika seluruh rakyat Indonesia, terutama pondok-pondok pesantren dan Ulama Nahdlatul Ulama berada dalam satu barisan. Insya Allah, Indonesia akan kembali kepada jati dirinya. "Karena kita harus ingat, salah satu tokoh dan ulama yang memiliki peran penting dalam lahirnya Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji As’ad Syamsul Arifin pernah mengatakan, Seandainya Pancasila dirusak, maka NU harus bertanggungjawab! Umat Islam wajib membela Pancasila! Karena ini sudah menjadi kesepakatan atau konsensus para ulama!” papar dia. (Sumber : https://www.tvonenews.com/berita/102005-lanyalla-rakyat-tak-bisa-berbuat-apa-apa-melihat-paradoksal-bangsa )

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap petani dan industri perkebunan karet di daerah dengan melakukan revitalisasi dan hilirisasi. "Petani karet perlu diberikan insentif fiskal dan jaminan harga yang proporsional, terutama untuk memenuhi kebutuhan karet alam dalam negeri,” ucap Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat. Sultan mengatakan bahwa industri perkebunan karet alam Indonesia sedang berada dalam situasi yang tidak menggembirakan. Ia mengatakan sebanyak 14 pengusaha ban dilaporkan hengkang dari Medan karena sudah tidak lagi mempunyai bahan baku untuk memproduksi ban. Padahal, ucap Sultan, ban hasil produksi Medan memiliki kualitas standar mutu tinggi bertaraf Internasional. “Data Dirjen Perkebunan 2017-2021 menunjukkan produksi karet kita menyusut hingga minus 9 persen,” tuturnya. Menurut Sultan, penurunan produktivitas karet disebabkan para petani semakin tidak minat menanam karet alam lagi. Ia khawatir masalah ini akan mempersulit para pengusaha ban memperoleh bahan baku. Kesulitan tersebut dikarenakan 80 persen produsen karet alam didominasi oleh para petani kecil, paparnya. "Kami mendapati keluhan petani terhadap anjloknya harga karet terjadi masif di daerah penghasil utama karet. Diproyeksikan harga karet akan menurun hingga ke 1,23 dolar AS per kilogram pada tahun 2023 seiring adanya ancaman resesi yang membuat penurunan permintaan terhadap karet alam,” ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Oleh karena itu, Sultan mendorong pemerintah melihat hal ini sebagai kesempatan untuk melakukan hilirisasi dan inovasi karet alam, termasuk revitalisasi industri perkebunan karet. “Dengan demikian harga karet alam dalam negeri bisa kembali naik sesuai harapan para petani. Pemerintah juga harus mampu mengendalikan peredaran karet sintesis dalam industri otomotif dalam negeri. Jangan hanya memberikan insentif fiskal dan kebijakan kepada industri nikel dan kendaraan listrik saja,” ucap Sultan. (Sumber : https://www.antaranews.com/berita/3400677/wakil-ketua-dpd-ri-dorong-pemerintah-revitalisasi-karet-alam )

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendukung kebijakan memperpanjang moratorium perizinan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) oleh kementerian koperasi dan UKM. "Pada prinsipnya kami sangat berharap pemerintah meningkatkan pengawasan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua Koperasi Simpan Pinjam di tengah meningkatnya kasus penyalahgunaan legitimasi dan penyimpangan keuangan pada beberapa KSP saat ini. Jika dibutuhkan moratorium tersebut bisa diberlakukan dalam waktu yang lebih panjang, hingga 2024," ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (18/02). Menurutnya, peran koperasi sangat vital dalam upaya memperkuat struktur ekonomi Nasional. Koperasi adalah Soko guru ekonomi nasional. Namun, selama ini KSP cenderung disalahgunakan hanya sebagai lembaga keuangan non bank yang efektif mendulang dana masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh perhatian dan pengawasan pemerintah yang lemah. "Tapi Kita bersyukur OJK telah diberikan kewenangan lebih untuk mengawasi aktivitas usaha KSP. Saya kira peran pengawasan OJK ini sangat tepat, apalagi perizinan usaha KSP semakin dipermudah oleh UU omnibus law Cipta kerja," tegas Sultan. Meski demikian, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu meminta Pemerintah untuk memperbanyak jenis koperasi produksi sebagai Hub bagi UMKM. Koperasi produksi harus diperbanyak dan kemudian didampingi secara intensif oleh pemerintah di semua tingkatan. "Keberadaan koperasi produksi sangat penting dalam menjaga fundamental ekonomi nasional. Sehingga dibutuhkan insentif fiskal dan dukungan kebijakan agar terbentuk jaringan bisnis atau link and match antara koperasi produksi dengan UMK yang terintegrasi dan kolaboratif," ujarnya. Lebih lanjut, Sultan menerangkan bahwa Koperasi Produsen memberikan pelayanan dan solusi bagi anggota, agar kegiatan anggota dalam pengadaan input atau sarana produksi, proses produksi hingga pemasaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan pendapatan para anggota dalam rangka mencapai kesejahteraannya. (Sumber : https://www.viva.co.id/siaran-pers/1576138-dukung-moratorium-ksp-sultan-minta-kemenkop-ukm-perbanyak-dan-dampingi-koperasi-produksi )

Setiap daerah dituntut untuk meningkatkan perekonomiannya. Untuk itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap para kepala daerah mampu menggali setiap potensi ekonomi yang ada di daerah masing-masing. Tidak hanya digali, LaNyalla meminta potensi yang ada bisa dijadikan sebagai unggulan dan prioritas untuk mendongkrak pendapatan daerah. "Setiap daerah harus membuat skala prioritas dan target sasaran sektor ekonomi yang paling potensial menjadi pendapatan asli daerah atau PAD," kata LaNyalla, Sabtu (18/2/2023). Senator asal Jawa Timur itu menyontohkan Bali. Provinsi yang berada di Indonesia bagian tengah itu menargetkan 4,5 juta kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2023 sebagai langkah untuk mendongkrak perekonomian hingga mencapai angka 4,5 persen dari minus 0,9 persen akibat pandemi Covid-19. "Apa yang dilakukan Provinsi Bali merupakan upaya konkret sebagai bagian dari upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi berbasis skala prioritas," kata LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mendorong setiap daerah untuk menggenjot perekonomian daerah dan menekan angka kontraksi yang terjadi beberapa waktu saat masa pandemi "Para kepala daerah yang memahami potensi-potensi strategis yang dapat menumbuhkan ekonomi dan menggerakkan aktivitas ekonomi, terutama menekan angka pengangguran yang diprediksi masih terus bertambah," ujarnya. Dikatakan LaNyalla, sesungguhnya banyak daerah yang memiliki potensi ekonomi berdasarkan kearifan lokal yang bisa dijadikan ujung tombak pergerakan roda ekonomi masyarakat. Hanya saja, hal tersebut belum secara maksimal digali. Imbasnya, pemda hanya mengandalkan dana dari pusat untuk pembangunan wilayah. "Kalau ini bisa digali, saya yakin tak hanya PAD yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia ini sangat kaya akan potensi ekonomi. Dan, kepala daerah harus kreatif menggalinya," ujar LaNyalla. (Sumber : https://www.tvonenews.com/berita/101612-kepala-daerah-harus-mampu-gali-potensi-ekonomi-lokal?page=2 )

DPD RI gelar sidang paripurna ke-8 masa sidang III tahun 2022-2023. Agenda sidang paripurna kali ini adalah pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu (PAW), laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, pengambilan keputusan DPD RI, dan pidato penutupan pada akhir masa sidang III tahun sidang 2022-2023. Saat memimpin jalannya sidang, Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, menghimbau bahwa mendekati bulan Ramadhan harga-harga bahan pokok akan melonjak naik secara signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tentunya hal ini akan memberatkan beban masyarakat. “Kenaikan harga dan kelangkaan pasokan bahan pokok yang hampir rutin terjadi setiap menjelang bulan Ramadhan, perlu dipantau dan dikendalikan. Kejadian yang terus berulang menunjukan tata kelola pangan di Indonesia masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu,” ucap Mahyudin di Nusantara IV Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (17/2). Pimpinan DPD RI, sambungnya, meminta kepada Komite II DPD RI untuk dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BULOG dan instansi terkait. Ia juga meminta seluruh Anggota DPD RI untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga bahan pokok. “Kami berharap melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan instansi terkait, stabilitas harga kebutuhan pokok tersebut dapat tewujud khususnya menjelang Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini,” tutur Mahyudin. Di sisi lain, DPD RI mengecam dan mengutuk keras atas tindakan pembakaran Al-Quran oleh politisi sayap kanan Swedia. Tindakan keji ini jelas melukai hati umat Islam di seluruh dunia, untuk itu DPD RI mendorong otoritas Swedia agar mengambil tindakan tegas atas aksi nyata Islamofobia ini. “Aksi rasis dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan, jangan karena alasan kebebasan berekspresi, tindakan menghina dan melecehkan agama dibiarkan,” kata senator asal Kalimantan Timur ini. Pada laporan alat kelengkapan, Wakil Ketua Komite I DPD RI Darmansyah Hussein mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun pandangan DPD RI terhadap delapan RUU Provinsi. Pada masa sidang III Tahun Sidang 2022-2023, Komite I DPD RI telah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. “Komite I dalam sidang hari ini meminta pengesahan atas pandangan terhadap RUU sebagaimana dimaksud menjadi Keputusan DPD RI,” tuturnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin menjelaskan pada masa sidang ini pihaknya telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Rekomendasi Pengawasan ini adalah DPD RI mendesak optimasi dan harmonisasi penyelenggaraan perkebunan secara menyeluruh dan integral dalam semua komponen baik dalam pengelolaan sumber daya alamnya, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, hingga pada aspek pemasaran. “Kami mohon kepada sidang dewan yang terhormat ini dapat mengesahkan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan,” harapnya. Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim menyampaikan bahwa Komite III DPD RI telah menyelesaikan dua hasil pengawasan atas pelaksanaan UU. Pertama hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dan yang kedua hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. “Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan produk Komite III dimaksud. Maka pada sidang ini, kami meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPD RI untuk dapat memutuskan dan mengesahkan dua produk kami,” ujarnya. Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengatakan, pada masa sidang ini pihaknya telah melaksanakan tugas konstitusional. Pelaksanaan fungsi legislasi tersebut yaitu penyusunan dan pengesahan naskah akademik dan RUU perubahan atas UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. “Rangkaian kegiatan selanjutnya terkait dengan penyempurnaan penyusunan naskah akademik dan draf RUU perubahan UU Penjaminan ini akan dilakukan pada masa sidang mendatang,” tegasnya. (Sumber : https://www.tribunnews.com/dpd-ri/2023/02/17/dpd-ri-minta-pemerintah-jaga-pasokan-dan-harga-pangan-jelang-ramadhan.)

Puluhan Kader Dasawisma dilingkungan RW 02 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, menyampaikan harapan agar anggota DPD DKI Jakarta, Hj.Fahira Idris dapat membantu memperjuangkan adanya kenaikan uang operasional (op) kader dasawisma. “Kami berharap Bunda Fahira bisa memperjuangkan adanya kenaikan op kader Dasawisma, karena dengan pekerjaan yang kami laksanakan cukup banyak ini mudah-mudahan op kader dasawisma bisa naik,”ujar salah seorang kader dasawisma RW 03 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, kepada anggota DPD DKI Jakarta, Hj.Fahira Idris, saat bersilaturahmi sekaligus memberikan piagam penghargaan kepada kader dasawisma, RT dan RW dilingkungan RW 03, Kamis (16/02/2023). Berkaitan dengan permintaan tersebut, Hj.Fahira Idris, seusai kegiatan menjelaskan, saya kemarin sudah sampaikan ke Pak Pj Gubernur DKI, Pak Heru, sebaiknya di pertimbangkan naiknya uang operasional bagi kader-kader ini kalau bisa naik. “Saya kemarin juga dari Jakarta Timur termasuk disini, dimana para kader berharap adanya kenaikan op dasawisma karena mereka bekerja juga sangat luar biasa, dan saya berdoa semoga dana op bisa naik dengan APBD yang cukup mudah-mudahan bisa naik,”tambah Hj.Fahira Idris.(https://gentademokrasi.co.id/sampaikan-ke-hj-fahira-idris-kader-dasawisma-berharap-adanya-kenaikan-uang-operasional/)

Anggota DPD RI Hj.Fahira Idris memberikan piagam penghargaan kepada para Ketua RW, RT dan Kader Dasawisma di lingkungan RW 03, Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, bertempat di Balai Warga RW 03 Kelurahan Tugu Selatan, Kamis (16/02/2023) sore. “Saya merasa bangga bisa bertemu dengan warga bersama perangkat wilayah RW 03. Kemarin, saya bertemu dengan Bapak Wali Kota Jakarta Utara dimana beliau mengungkapan bahwa RW ini adalah RW percontohan baik. Disamping itu, saya juga mendengar dari temen-temen Saya, bahwa kader-kader di sinicdi saat masa pandemi Covid-19 tidak pernah berhenti bergerak untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga. Atas dasar itu, saya langsung ke sini secara khusus untuk memberikan penghargaan bagi para kader, RT dan RW di wilayah ini atas kerja keras mereka yang sangat luar biasa,”ujar Hj. Fahira Idris, saat di temui di Balai Warga RW 03, Kelurahan Tugu Selatan. Dikesempatan itu, Ketua RW 03, Kelurahan Tugu Selatan, Sutarto, mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang di berikan kepada pengurus wilayah dan kader Dasawisma di RW 03. “Dengan adanya penghargaan ini tentu menjadi penyemangat bagi kami dan kader dasawisma untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,”ungkapnya. (https://gentademokrasi.co.id/berikan-pelayanan-terbaik-bagi-warga-hj-fahira-idris-berikan-piagam-penghargaan-bagi-rw-03-tugu-selatan/)

Anggota DPD RI, Fahira Idris mengatakan, dari 16 Februari 2023 hingga medio Februari 2023, harga beras di berbagai daerah di Indonesia masih mengalami kenaikan. Dia juga sebutkan, hal ini harus ada solusi agar harga beras tidak merangkak naik, mengingat saat ini tingkat pendapatan masyarakat yang tetap, tetapi jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk konsumsi menjadi lebih besar dibanding biasanya. Bahkan, hal ini menurutnya bisa berpotensi memicu inflasi. Maka salah satu solusinya, kata Fahira, kepala daerah menggendang Bulog di wilayahnya masing-masing untuk menggelar operasi pasar. “Harga beras harus segera kembali stabil, karena jika terus naik bisa memicu inflasi. Oleh karena itu, kepala daerah tentunya menggandeng Bulog untuk rutin menggelar operasi pasar di berbagai titik atau lokasi hingga harganya stabil. Artinya, Pemerintah harus juga memastikan ketersediaan pasokan beras ke berbagai daerah, sehingga risiko kenaikan harga dapat dikendalikan,” ujar Anggota DPD RI Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (16/2/2023). Fahira Idris mengungkapkan, sebagai komoditas pangan yang dikonsumsi tiap hari, kenaikan harga beras berdampak luas ke berbagai sektor. Ini karena, di negeri seperti Indonesia, beras merupakan salah satu instrumen penting bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan sebagai sebagai instrumen penting pengendalian inflasi. Selain pasti berdampak terhadap stabilitas keuangan keluarga, ia katakan, juga kenaikan harga beras juga berpengaruh besar terhadap pedagang atau pelaku UMKM yang menjadikan beras sebagai bahan baku utama produknya. Di samping itu, dia sebutkan, biaya produksi pedagang atau pelaku UMKM pasti meningkat dibanding biasanya dan terpaksa harus menaikkan harga dagangannya, atau jika tidak menaikkan harga, maka porsinya dikurangi. “Kenaikan harga beras bukan hanya berdampak terhadap daya beli rumah tangga, tetapi juga memukul usaha para pedagang atau pelaku UMKM terutama kuliner. Karena beras kebutuhan pokok utama atau dapat dikatakan wajib maka harganya harus stabil, terlebih menjelang bulan Ramadan seperti sekarang ini. Jika harga beras mengalami kenaikan maka, kesejahteraan masyarakat pasti terganggu. Oleh karena itu, selain melalui operasi pasar, Pemerintah juga harus mengoptimalkan cadangan beras Bulog,” pungkas Senator Jakarta ini. (Sumber: https://www.tvonenews.com/berita/101281-kenaikan-harga-beras-bisa-picu-inflasi-kepala-daerah-diminta-gelar-operasi-pasar)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menolak penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemeritnah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal ini disampaikan Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Dedi Iskandar Batubara saat Baleg DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023). “DPD Berpandangan, atas nama kepentingan masyarakat daerah dan pemerintah daerah serta memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional di dalam UUD 1945, maka DPD berpendapat bahwa Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebaiknya tidak perlu untuk disetujui menjadi undang-undang,” kata Dedi Iskandar. Ia mengatakan bahwa pendapatnya ini berdasarkan pembahasan yang diikuti serta mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah dan pemerintah daerah. Ditambahkannya bahwa semangat pemerintah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional harus didukung oleh komponen bangsa. Terlebih kondisi perkembangan global yang fluktuatif serta ancaman multi sektor pasca-pandemi Covid-19. Selanjutnya, DPD menilai aspek meangingfull participation yang telah dilakukan hanya pada hal sektoral saja. “Padahal pihak paling banyak akibat keijakan Cipta Kerja ini adalah masyarakat daerah dan pemerintah daerah,” kata dia. Meskipun di sisi lain, upaya yang dilakukan untuk melakukan partisipasi publik itu perlu untuk mengisi kekosongan hukum dan mendesak. DPD RI, kata Dedi, telah mengamati perjalanan UU No. 11 Tahun 2022 hingga akhirnya terbit Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Atas hal tersebut, Dedi menyebut bahwa pemerintah masih perlu mengkaji ulang pengaturan 4 bidang materi muatan, yakni ketenagakerjaan, sertifikasi halal, perpajakan dan dan pengelolaan sumber daya alam. “Pemerintah hendaknya mengkaji kembali pengaturannya agar paket kebijakan tidak hanya menguntungkan pelaku usaha menengah keatas,” tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemeritnah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, maka RUU tersebut selanjutnya akan dibahas pada tingkat dua dalam rapat paripurna, dan akan disahkan menjadi Undang-Undang. Adapun penyetujuan RUU tersebut dilakukan saat Baleg DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023). “Apakah hasil pembahsan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat 2,” tanya Wakil Ketua Baleg DPR Muhammad Nurdin sebagai pimpinan rapat. “Setuju,” jawab Anggota DPR dan elemen pemerintah yang hadir. Dalam rapat tersebut, terdapat 7 fraksi DPR RI yang menyetujui RUU ini. Kemudian ada 2 fraksi di DPR yang menolak RUU tersebut, di antaranya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/15/selain-demokrat-dan-pks-dpd-ri-tolak-penetapan-perppu-cipta-kerja-jadi-undang-undang)

Jakarta - Maraknya bencana di sejumlah daerah, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap masyarakat dibekali kemampuan menangani kebencanaan. "Sudah saatnya dibekali pengetahuan dasar penanganan kebencanaan. Masyarakat kita di sejumlah daerah seringkali berhadapan langsung dengan bencana," ujar LaNyalla, Selasa (14/2/2023). Menurut Senator asal Jawa Timur itu, kemampuan penanganan bencana penting untuk dibekali kepada masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang deteksi dini dan mengetahui langkah evaluasi diri dalam menghadapi bahaya bencana. "Masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang jenis-jenis kebencanaan, mengenali bahaya dan langkah penanganannya. Saya kira hal harus menjadi program pelatihan kepada masyarakat di daerah rawan bencana dengan melibatkan berbagai lembaga dan instansi terkait," ujar LaNyalla. LaNyalla mengatakan, anjuran BNPB bahwa masyarakat bisa membuat jalur evakuasi di rumah dan membuat atau menggunakan alat deteksi dini gempa bumi untuk menghindari bencana, menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus dikuasai masyarakat di daerah rawan bencana. "Saya menilai anjuran BNPB itu merupakan hal positif dan perlu disosialisasikan agar masyarakat mampu secepatnya menghindari bencana," harap LaNyalla. Sebelumnya, Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan alat-alat rumah tangga sebagai sistem peringatan dini gempa bumi sederhana, namun tepat guna. Peringatan dini gempa bumi dapat dibuat dengan memanfaatkan barang-barang yang mudah dijumpai di rumah. Misalnya, dengan menyusun kaleng secara bertingkat. Sehingga dapat menjadi alarm jika terjadi gempa bumi. Kaleng-kaleng bekas diisi batu dan disusun secara bertingkat. Maka, ketika gempa susulan terjadi kaleng-kaleng ini akan jatuh. (Sumber: https://m.merdekanews.co/read/19484/LaNyalla-Tekankan-Pentingnya-Masyarakat-Dibekali-Kemampuan-Dasar-Kebencanaan)