Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah untuk meningkatkan daya tampung Crude palm oil (CPO) dalam rangka mengantisipasi penurunan produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit pada musim kemarau panjang tahun ini. "Saat ini Kami mendapatkan banyak keluhan dari para petani kelapa sawit terkait anjloknya harga TBS di tengah ancaman El Nino. Di saat yang sama Pemerintah juga menerapkan kebijakan pemangkasan volume ekspor CPO," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (2/5/2023). Menurutnya, meningkatkan porsi DMO CPO sangat penting dalam mengantisipasi penurunan produksi TBS pada musim kemarau panjang tahun ini. Karena cekaman kemarau ekstrem atau El Nino diperkirakan akan mengurangi produktivitas TBS sawit hingga 60 persen. "Sehingga Pemerintah harus memastikan stok dan cadangan CPO untuk kebutuhan minyak goreng konsumsi dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk menekan peluang terjadinya gejolak harga minyak goreng secara tajam dalam beberapa bulan ke depan," ujarnya. Oleh karena itu, kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, pihaknya mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas daya tampung CPO yang saat ini hanya mampu menampung sekitar 5 juta ton CPO hingga mencapai kapasitas 10 juta ton. Di samping itu, pemerintah dan industri perlu juga melakukan diversifikasi produk turunan CPO sesuai kebutuhan industri dan masyarakat. Mengutip publikasi Katadata.co.id, Dibandingkan perdagangan awal tahun, harga CPO di Pasar Spot Rotterdam hari ini turun 0,24% (year to date/ytd). Demikian pula dibandingkan periode yang sama, secara tahunan harga CPO telah turun 37,73% (year on year/yoy). Sementara itu di dalam negeri, harga TBS Petani Swadaya (mandiri), di beberapa Provinsi sawit seperti Sulawesi Selatan, Banten, Kaltara, Sulbar, Sultra, Papua dan beberapa provinsi lainnya, harga TBS sawit Petani Swadaya di PKS sudah anjlok diharga Rp 1.650-Rp1.800/kg, bila dibandingkan awal April lalu yang masih bertengger di harga Rp2.200-Rp2.350/kg. Jika tidak disiasati secara efektif, lanjut Senator Sultan, hal ini tentu sangat menggangu Nilai Tukar Petani kelapa sawit di daerah secara signifikan. Diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali mengeluarkan kebijakan pemangkasan rasio volume ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi 1:4 mulai berlaku sejak 1 Mei 2023. Sebelumnya, pemerintah sudah memangkas rasio kuota hak ekspor CPO dari 1:8 menjadi 1:6 per 1 Januari 2023. (Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/1086061/77/dukung-porsi-dmo-ditambah-sultan-minta-pemerintah-tingkatkan-stok-dan-daya-tampung-cpo-1682996726 )

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti katakan hubungan ekonomi antara Australia dan Indonesia akan lebih kuat dan berdampak bagi rakyat kedua negara apabila melibatkan pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan skema kerja sama dan kemitraan strategis. Hal itu diutarakan LaNyalla dalam pertemuan dengan Menteri Industri dan Perdagangan New South Wales, Australia, Anoulack Chanthivong di Sydney, Selasa (2/5/2023). Pada September tahun 2015 lalu, Menteri Perdagangan Australia Andrew Robb berkunjung ke Jakarta dengan membawa serta 350 pengusaha besar untuk bermitra dengan Indonesia. Tapi mereka berurusan dengan perusahaan- perusahaan besar, sehingga tak melibatkan lebih dari 60 juta unit usaha kecil dan mikro yang tersebar di berbagai daerah kabupaten/kota di Indonesia. “Saat ini yang kami butuhkan adalah memberdayakan usaha-usaha kecil dan mikro di berbagai kabupaten/kota, agar bisa tercipta banyak lapangan pekerjaan dan jurang kesenjangan bisa dipersempit. Ini merupakan bagian dari upaya menciptakan demokrasi ekonomi yang kami advokasi di DPD RI,” kata LaNyalla. “Semoga pemerintah Australia dapat mendorong kebijakan ekonomi ke arah itu untuk ikut menciptakan demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat di daerah-daerah Indonesia, yang juga akan menguntungkan bagi investor dan pebisnis Australia,” imbuhnya. LaNyalla menambahkan Indonesia yang semakin sejahtera dan stabil secara sosial-ekonomi akan bermanfaat bagi stabilitas Australia. Begitu sebaliknya kalau terganggu stabilitas sosial-ekonominya bisa membuat Australia terdampak juga. Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Anoulack Chanthivong katakan, ia sepakat dengan LaNyalla. Bahwa kerjasama ekonomi bilateral harus bersifat inklusif, guna memanfaatkan semua potensi yang bisa dikembangkan, karena Australia dan Indonesia harus tumbuh secara bersama-sama sebagai dua negara tetangga yang saling mendukung, saling melengkapi, dan saling membutuhkan. LaNyalla menimpali bahwa potensi ekonomi di berbagai daerah di Indonesia perlu dikembangkan sebagai bagian dari upaya untuk menghadirkan demokrasi ekonomi yang kini diadvokasi oleh DPD RI. Menteri Anoulack yang mewakili Premier NSW Chris Minns dalam menerima kunjungan delegasi DPD RI itu menjelaskan bahwa pemerintahnya akan tetap mempertahankan hubungan baik dengan Indonesia sebagai sahabat dan tetangga terbesar Australia. “Bukan saja karena penduduk Indonesia sudah berjumlah 280 juta tetapi lebih dari itu karena peran Indonesia sangat penting bagi stabilitas kawasan ASEAN dan Pasifik Selatan,” ucapnya. LaNyalla katakan, negara bertetangga tak harus terpengaruh oleh adagium demikian, sebab Indonesia dan Australia dapat membentuk suatu kelompok kepentingan bersama, hidup berdampingan secara damai, harmonis, dan saling mendukung. Untuk itulah, kata LaNyalla, maka Australia seharusnya tidak membiarkan manuver-manuver politik yang bertujuan mengganggu kedaulatan dan integritas teritorial NKRI. Termasuk yang bertujuan memisahkan Tanah Papua dari Indonesia. LaNyalla juga mengingatkan kepada pemerintah Australia bahwa masa depan hubungan bilateral kedua negara berada di tangan generasi muda. Tapi, sementara lebih dari 14.000 mahasiswa Indonesia sedang menuntut ilmu di Australia sambil mempelajari budaya negeri ini, ternyata terlalu sedikit generasi muda Australia yang mempelajari budaya Indonesia. “Ketimpangan ini perlu dikoreksi agar di masa depan, para pemimpin di kedua negara ini bisa saling memahami budaya masing-masing sehingga dapat mencegah terjadinya guncangan dan ketegangan dalam hubungan kedua negara,” kata LaNyalla. Untuk itu Ketua DPD RI mendorong pemerintah Australia untuk memperbanyak komunikasi dan interaksi lintas budaya dengan Indonesia. Tidak hanya melalui jalur pendidikan, tetapi juga melalui kegiatan kesenian, olahraga dan lainnya. Dalam kunjungan ke Kementerian Industri dan Perdagangan di Sydney itu, Ketua DPD RI didampingi Konsul Jenderal RI untuk New South Wales, Vedi Kurnia Buana, Senator Bustami Zainudin (Lampung), Senator Andi Muhammad Ihsan (Sulawesi Selatan), tokoh Diaspora Indonesia di Australia Ikhsan Zakir, serta Kepala Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI Sanherif Hutagaol. (Sumber : https://www.mjnews.id/2023/05/ketua-dpd-ri-dorong-pemerintah-australia-libatkan-umkm-dalam-kerja-sama-bilateral/ )

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan menjaga ketentraman sosial dari isu intoleransi dan radikalisme menjelang tahun pemilu 2024. Menurutnya, isu radikalisme dan intoleransi yang berkembang saat ini lebih merupakan isu politik yang harus disikapi secara cerdas dan waspada oleh masyarakat. Isu intoleransi dan radikalisme hanya dimainkan sebagai senjata untuk menyerang lawan politik oleh kekuatan politik tertentu. "Isu intoleransi dan radikalisme merupakan pola agitasi yang terus mengalami peningkatan menjelang tahun politik. Sehingga Masyarakat perlu diingatkan bahwa periode politik yang rentan menimbulkan konflik sosial ini dengan ketenangan dan kewaspadaan dari berbagai isu", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (27/04/2023). Meski demikian, mantan aktivis KNPI itu meyakini bahwa masyarakat Indonesia sudah cukup paham dengan fenomena politik seperti ini. Tapi kewaspadaan terhadap isu politik yang tidak sehat ini harus selalu diingatkan. "Setiap Kelompok Masyarakat maupun organisasi masyarakat memiliki tanggungjawab untuk memastikan kehidupan sosial politik bangsa terawat selama periode kontestasi pemilu. Terutama Pemerintah daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah", tegas Sultan. Sultan kemudian mengutip hasil kajian Setara Institute yang mencatat terjadi kenaikan kasus intoleransi di Indonesia selama awal tahun 2023. Setara menduga eskalasi ini berkaitan dengan persiapan tahun politik, yaitu Pemilihan Umum 2024. Setara Institute mencatat rentetan kasus intoleransi dan diskriminasi tersebut terjadi terutama setelah Presiden menyampaikan arahan agar Pemda dan Forkompimda menjamin hak beragama dan beribadah seluruh warga negara sesuai jaminan UUD NRI Tahun 1945 pada kegiatan Rakornas Pemda dan Forkopimda, 17 Januari lalu. Namun menurut Setara, kenyataannya Pemda dan Forkopimda membangkang dan mengabaikan arahan Presiden. (https://daerah.sindonews.com/read/1082259/97/sebut-ada-upaya-politisasi-isu-intoleransi-menjelang-pemilu-sultan-minta-pemda-dan-masyarakat-waspada-1682561087)

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 21/2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara. Perpres tersebut ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik di instansi pusat ataupun instansi daerah. Menanggapi hal tersebut wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berharap kebijakan efisiensi jam kerja ASN yang baru ini tidak lantas mengganggu kualitas pelayanan publik para ASN. "Pada prinsipnya kami sangat mendukung kebijakan efisiensi jam kerja ASN yang diambil Pemerintah ini. Para ASN perlu diberikan kesempatan yang cukup untuk mengembangkan diri di luar jam kerja resmi," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (26/4/2023). Meski demikian, katanya, efisiensi hari kerja ASN ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kinerja khususnya dalam proses pelayanan publik. Ia berharap keinginan debirokratisasi ini harus diikuti dengan semangat pemerintah merit sistem yang efektif dan signifikan. "Kami ingin kualifikasi dan kompetensi kinerja ASN terus ditingkatkan bersamaan dengan pemberian kelonggaran hari dan jam kerja ASN. Terutama dalam penguasaan teknologi informasi dan digitalisasi," tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Lebih lanjut senator Sultan menegaskan agar pemerintah bisa memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional. ASN harus kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN. "Merit sistem ASN adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik," tutupnya. (https://news.okezone.com/read/2023/04/26/1/2803866/sultan-minta-kualitas-pelayanan-publik-ditingkatkan-pasca-penetapan-efisiensi-hari-kerja-asn)

Pilpres 2024 diharapkan ada lebih dari dua pasangan calon presiden (Capres) yang bertarung. Tujuannya agar iklim demokrasi lebih berkualitas dan meredakan ketegangan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fahira Idris menilai dengan lebih banyak alternatif pilihan, maka akan menurunkan tensi polarisasi. "Publik menyadari bahwa bangsa sebesar Indonesia pasti memiliki banyak calon pemimpin yang berintegritas dan rekam jejak baik," kata Fahira seperti dikutip redaksi melalui akun Instagram miliknya, Rabu (26/4). Senator DKI Jakarta itu melanjutkan, upaya menghadirkan lebih banyak Capres dengan menghapus ambang batas sudah kandas di Mahkamah Konstitusi (MK). Fahira pun berharap partai politik atau gabungan partai politik yang hingga saat ini belum resmi mengusung capres, segera mengumumkan capres pilihannya. "Bahkan jika Pilpres 2024 ini bisa menghadirkan empat pasang capres maka akan lebih baik lagi," pungkas Fahira. (https://www.rmoldkijakarta.id/cegah-polarisasi-senator-jakarta-ingin-pilpres-2024-lebih-dua-pasangan)

Serbuan pendatang baru ke ibu kota DKKI Jakarta usai mudik Lebaran Idulfitri, bukanlah hal baru alias menjadi tradisi setiap tahunnya. Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Sylviana Murni menilai hal itu wajar, lantaran Jakarta merupakan kota yang selalu jadi harapan pendatang, terutama dari sektor ekonomi. "Sudah dari dulu memang begitu, tapi patut kita syukuri juga bahwa Jakarta memberikan sumbangsih. Artinya, Jakarta menjadi harapan pertumbuhan ekonomi bagi semuanya," kata Sylviana dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Rabu (26/4). Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini pun menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta melalui dinas terkait untuk terus melakukan monitoring terhadap kedatangan kembali pemudik, terutama yang membawa orang baru ke Jakarta. "Ini memang bisa dibilang sudah tradisi, tapi Pemprov DKI melalui dinas terkait juga terus melakukan pengawasan kepada pemudik asal daerah yang kembali ke Jakarta, terlebih yang membawa anggota keluarga baru atau saudara dan lain lain agar terdata secara baik," katanya. Sylviana yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta periode 2003-2005 ini menyarankan kepada masyarakat daerah yang akan merantau ke Jakarta untuk terlebih dahulu membekali diri dengan keterampilan untuk menjadi modal bekerja di Jakarta. "Ini penting karena seperti kita tahu bahwa jumlah penduduk Jakarta dari tahun ke tahun terus bertambah, wilayah ini semakin padat," tuturnya. Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta memprediksi bakal terjadi penambahan warga pendatang baru di ibu kota pasca Lebaran 2023. Total, diperkirakan jumlah pendatang baru menyentuh angka 40 ribu orang. (https://nusantara.rmol.id/read/2023/04/27/571998/sudah-tradisi-lebaran-senator-dki-anggap-wajar-jakarta-diserbu-pendatang-baru)

Senator DKI Jakarta Prof Syilviana Murni SH Msi Mengunjungi keempat Pulau diantaranya Pulau Pramuka Pulau Panggang Pulau Kelapa dan Pulau Tidung.(17/04/ 2023) Dalam Kunjungan Kerjanya Senator DKI Jakarta dan juga beliau sebagai Anggota DPD RI Dapil Pemilihan DKI Jakarta Serta kepulauan seribu Mpok Sylvi yang biasa orang kenal dan orang panggil dikalangan masyarakat DKI Jakarta Menanyakan dalam sesi tanya jawab apakah kesulitan kesulitan yang selama ini Masyarakat alami selama ini hidup di dalam pulau yg jauh dari hiruk pikuknya kota Jakarta walaupun mereka tinggal di dalam bagian dari Administrasi Jakarta Utara. Dalam Kesempatan Tanya Jawab tersebut Dari Beberapa Perwakilan Ibu Ibu Dari Dawis Jumantik PKK Toga Tomas Karang Taruna LMK dan FKDM menginginkan warga Kepulauan Seribu selalu diperhatikan dan di jamah dari pemerintah Daerah DKI juga Pemerintah Pusat dari segi Kesejahteraan dan Kemakmuran serta Transportasi Lautnya. Dalam suasana pertemuan kunjungan di empat Kepulauan Seribu tersebut Senator DKI Jakarta dan juga Anggota DPD RI Dapil Pemilihan DKI Jakarta serta Kepulauan Seribu tersebut akan membawa aspirasi masyarakat ke Walikota Jakarta Utara Gubernur DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat Untuk Merespon hasil kunjungan Prof Dr Hj Sylviana Murni SH Msi tersebut dengan Masyarakat Kepulauan Seribu. Dalam Kesempatan Tersebut Senator DKI Jakarta Dan Juga Anggota DPD RI Dapil Pemilihan DKI Jakarta serta Kepulauan Seribu Prof DR Hj Syilviana Murni SH Msi Memberikan Bantuan Paket Sembako Dan Piagam Penghargaan Kepada Para Tokoh Masyarakat Atas Dedikasi Dan Perjuangan Mereka Sebagai Menyambung Suara Masyarakat Ke Dewan tentang Kepedulian Terhadap Warga Kepulauan Seribu. (Sumber : https://mitratnipolri.com/2023/04/17/senator-dki-jakarta-prof-dr-hj-sylviana-murni-sh-msi-mengunjungi-warga-di-empat-pulau-kabupaten-kepulauan-seribu-jakarta-utara/ )

JAKARTA - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengapresiasi dan menyambut baik wacana pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir yang akan mendorong penerapan Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 0 persen kepada pelaku UMKM. "Kami sangat mengapresiasi wacana keuangan yang luar biasa ini. Kami percaya terobosan penting ini akan menjadi kabar baik bagi perkembangan nilai bisnis pelaku usaha mikro kecil di daerah, khususnya pelaku usaha di sektor pangan, baik petani, peternak dan nelayan", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum'at (14/4/2023). Penerapan skema pinjaman modal usaha dengan Bunga 0 persen, kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, merupakan kebijakan syarat nilai yang bersifat universal dan relevan untuk diterapkan di Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam. Banyak Masyarakat kita yang cukup sensitif dengan pendekatan Bunga Kredit dari lembaga keuangan. "Dan memang seharusnya kebijakan KUR yang bersumber dari APBN tidak perlu memberlakukan Bunga utang. Saya kira Perbankan yang ditugaskan untuk menyalurkan KUR tidak akan mengalami kerugian dengan kebijakan ini", terangnya. Menurutnya, Akses terhadap modal usaha yang rendah merupakan persoalan klasik yang signifikan menghambat pertumbuhan bisnis pelaku UMKM Indonesia. Dan menjadi tepat ketika kebijakan ini hadir saat indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar sudah hampir mencapai 50 persen saat ini. Di sisi lain, Porsi kredit kepada UMKM kini masih di kisaran 20 persen saja. Dan menurut laporan Bank Indonesia (BI), rasio penyaluran kredit kepada UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) sudah mencapai 7,15 persen pada kuartal 2022. "Tinggal pemerintah dan perbankan terkait perlu menyusun skema pengawasan dan pendampingan usaha kepada kreditur KUR dengan pendekatan digital. Untuk menjamin itu, kebijakan ini juga harus lebih memperhatikan kualitas SDM kreditur dan jenis usaha serta model bisnisnya", ucapnya. Lebih lanjut Sultan mengungkapkan bahwa jika kebijakan penyaluran KUR ini tepat sasaran dan tepat pengelolaan keuangannya, akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kita ingin pelaku usaha kembali bergairah memulai aktivitas bisnisnya dengan bantuan modal usaha tanpa bunga dan agunan ini. "Kami juga berharap agar kebijakan ini akan menumbuhkan lebih banyak pengusaha muda baru di Indonesia. Kami percaya KUR tanpa bunga ini akan menstimulasi kreativitas dan inovasi Anak muda kita dalam skala yang besar", tuturnya. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong adanya potongan bunga hingga 0 persen untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Indonesia (BI) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dengan adanya alokasi bunga 0 persen akan membuat cost structure bagi UMKM turun dari 24 persen hingga 7 sampai 8 persen. Selain itu, Erick juga telah berbicara dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp40 triliun dari hasil rights issue dapat didorong. (Sumber: https://ekbis.sindonews.com/read/1072715/77/sultan-apresiasi-wacana-erick-thohir-terapkan-bunga-kur-0-persen-bagi-umkm-1681448645)

DPD RI menggelar sidang paripurna DPD RI ke-10 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 dengan agenda laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, pengambilan keputusan DPD RI, dan pidato penutupan akhir masa sidang. Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono bersama Wakil Ketua DPD RI Mahyudin memimpin sidang di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (14/4/2023). “Menyikapi libur dan cuti bersama lebaran 2023, DPD RI meminta pemerintah mempersiapkan dan mengantisipasi segala kemungkinan dalam menghadapi arus mudik lebaran, melalui kolaborasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam meningkatkan pelayanan moda transportasi kepada masyarakat,” ucap Wakil Ketua Nono Sampono. Pada sidang paripurna ini, ada dua alat kelengkapan yang melakukan pengambilan keputusan yaitu Komite III DPD RI dan Komite IV DPD RI. Komite III DPD RI telah menyelesaikan penyusunan pandangan pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Selain itu, Komite III DPD RI juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. “DPR harus menimbang ulang kembali RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak dengan memperhatikan dan mencermati seluruh pandangan dan pendapat dari DPD RI,” ujar Wakil Ketua Komite III Evi Apita Maya pada sidang paripurna tersebut. Pada kesempatan ini, Komite IV DPD RI melaporkan pada paripurna hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan pertimbangan DPD RI dalam pemilihan Calon Anggota BPK RI masa jabatan 2023-2028. “Komite IV akan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan UU No.28 tahun 2022 Tentang APBN Tahun 2023 pada masa reses ini serta melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK,” ucap Wakil Ketua Komite IV Sukiryanto. Pada paripurna tersebut, Wakil Ketua Komite I Filep Wamafma melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas penyusunan RUU Tentang Perubahan UU No.29 tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pengawasan atas pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, serta Pengawasan persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. “Komite I DPD RI akan melakukan pendalaman kembali terhadap Pangawasan Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” lanjut Filep. Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin menyampaikan pada sidang hasil pelaksanaan tugas Komite II DPD RI. Komite II telah melaksanakan rapat tripartit dengan Komisi VII dan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU Tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan. Sedangkan di bidang pengawasan telah pelaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, dan melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertanian. “Jelang lebaran 2023, Komite II telah meninjau kesiapan pelaksanaan arus mudik lebaran dengan melakukan sidak di tiga titik pemberangkatan penumpang yakni di Terminal Kampung Rambutan, Stasiun Kereta Gambir dan Pelabuhan Penyeberangan Merak,” ucap Bustami Zainudin. Pada masa sidang IV ini, PPUU mengefektifkan waktu dengan melaksanakan inventarisasi materi prolegnas dan penyusunan RUU tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam. Selain itu, tiga RUU inisiatif DPD yang menjadi Prolegnas Prioritas Tahun 2023 yakni RUU tentang Daerah Kepulauan, RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan RUU Bahasa Daerah. “Sehubungan dengan hal tersebut, PPUU berpandangan Pimpinan DPD dapat segera melakukan pertemuan dengan Pimpinan DPR agar pembahasan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2023 yang menjadi inisiatif DPD bisa segera dibahas,” ujar Ketua PPUU Dedi Iskandar Batubara. Menutup sidang paripurna, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono berpesan agar seluruh Anggota DPD RI selama melaksanakan kegiatan di daerah dapat menangkap isu prioritas pada kebutuhan masyarakat yang memberi dampak sosial, ekonomi, politik dan budaya. “Pelaksanan kegiatan di daerah pemilihan diharapkan dapat maksimal, agar hasilnya dapat disusun sebagai dasar strategi kerja kelembagaan dalam memperjuangkan kepentingan daerah di ranah legislasi,” pungkas Nono sampono. (Sumber: https://www.mjnews.id/2023/04/alat-kelengkapan-dpd-ri-laporkan-hasil-pelaksanaan-tugas-pada-sidang-paripurna-ke-10/)

Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan lingkup kerja Komite. Senin, 10 April 2023, Sukiryanto selaku Pimpinan Komite IV DPD RI, yang juga senator Provinsi Kalimantan Barat dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 61 persen, menyerap tenaga kerja sebanyak 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja secara nasional, dan mewakili 99 persen dari total kegiatan bisnis atau sebanyak 64 juta UMKM. amun, UMKM setidaknya memiliki tiga tantangan. Pertama adalah keterbatasan akses terhadap layanan keuangan. Kedua ialah minimnya kualitas manusia yang terampil. Ketiga adalah belum optimalnya penggunaan teknologi yang mutakhir. Terkait tantangan pertama, beliau menyatakan, “Secara nominal, 18 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal dan sekitar 46 juta UMKM masih membutuhkan tambahan pembiayaan untuk modal kerja dan investasinya”. ucap Sukiryanto. “Kemudian, menurut data Kemenkop UKM tahun 2022, 95 persen pelaku UMKM berpendidikan lulusan SD hingga SMA, Sedangkan itu, pelaku UMKM yang lulusan Diploma 1 atau lebih hanya sebesar 5 persen”, lanjutnya. Terakhir, “Apabila dilihat dari metode pemasaran UMKM, secara presentase, sebanyak 60 persen metode pemasaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM masih mengandalkan pasar, sementara yang menggunakan metode pemasaran digital (e-commerce) baru sebesar 16 persen, selebihnya melalui perantara dan pemasaran lainnya” ujar Pimpinan Komite IV Sukiryanto. Oleh karena itu, menurutnya, teknologi merupakan salah satu faktor penting untuk membuat UMKM naik kelas. Senator Provinsi Maluku, Novita Annakota, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, menyampaikan sejumlah persoalan terkait UMKM yang menjadi fokus perhatian DPD RI. Seperti minimnya UMKM yang menjalin kemitraan strategis dengan usaha besar, rendahnya partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintahan dan BUMN. Rendahnya tingkat kepemilikan izin usaha sehingga masih banyak usaha yang bergerak di sektor informal, serta belum optimalnya layanan pendampingan dan konsultasi usaha”. Rapat kunjungan kerja ini ditutup oleh Sukiryanto selaku Pimpinan Komite IV dengan menyampaikan apresiasinya atas diskusi yang berlangsung. Ia menekankan bahwa hasil kunjungan kerja mengenai UMKM akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja bersama instansi terkait di tingkat pusat dan pertimbangan kepada DPR RI untuk perbaikan kebijakan UMKM sehingga mampu mendukung penguatan UMKM setelah masa pandemi. Sukandar, selaku Tokoh Pengrajin Kulit di Sukaregang, menyampaikan bahwa di sentra UKM Kulit Garut, memiliki potensi yang besar karena terdapat penjual mentah, kimia dan mesin produksi yang juga disewakan. Beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan alasan Sentra UKM Kulit Garut mampu bertahan sejauh ini. Sentra UKM Kulit Garut memproduksi berbagai jenis kulit diantaranya adalah kulit sapi, kulit kambing, dan kulit domba. Kulit tersebut diproduksi untuk menjadi bahan pembuatan sepatu, jaket maupun tas. Beliau menyatakan bahwa terdapat berbagai jenis pengrajin yang ada di Sentra UKM Kulit Garut, mulai dari perajin dompet, ikat pinggang, dan tas. Selain itu, terdapat Toko yang juga berada di lokasi Sentra UKM Garut untuk menjual hasil produksi yang dihasilkan oleh pengrajin tersebut. Ia menyatakan hal ini termasuk dalam kategori cluster, karena sangat lengkap dan hal ini yang membuat Sentra UKM Kulit Garut mampu bertahan dari Tahun 1920 sampai saat ini. Tidak hanya itu, Sentra UKM Kulit Garut juga menghadapi Tantangan. Di antaranya adalah penurunan produksi barang yang disebabkan oleh kondisi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana diterapkannya sistem perdagangan bebas di Indonesia. Barang dari China yang datang kesini dengan harga murah merupakan tantangan cukup besar bagi Sentra UKM Garut. Selain itu, Pandemi Covid-19 yang tidak dapat dihindari juga berimbas terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Namun, Sentra UKM Kulit Garut tetap mampu bertahan dan menghadapi berbagai tantangan yang ada. Di sini, dapat dilihat dari sudah berdiri Koperasi Cinta Karna Bela, yang mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder. Di antaranya adalah Dinas Koperasi Kabupaten Garut, dan dengan memakai Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini menyebabkan tidak menutup kemungkinan bahwa Sentra UKM Kulit Garut akan dijadikan Pilot Project untuk semua Koperasi. Sukandar, berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu Anggota Komite IV DPD RI dan besar harapannya untuk dapat turut mendorong keberlangsungan Sentra UKM Kulit Garut dan berdirinya Koperasi Cinta Karna Bela. (Sumber: https://redaksisatu.id/komite-iv-dpd-ri-kunker-tentang-umkm/)