Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan lembaga yang dipimpinnya tidak memiliki kewenangan maksimal dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Alasannya, dalam sistem bernegara saat ini DPD RI bukanlah pembentuk undang-undang. “Sebagai wakil dari daerah, faktanya dalam konstitusi kita, DPD RI bukan pembentuk undang-undang. Inilah sistem bernegara hasil dari era Reformasi, di mana UUD 1945 naskah asli telah mengalami amendemen sebanyak empat kali pada tahun 1999-2002 yang mengubah lebih dari 95 persen isi pasal-pasalnya,” ujar LaNyalla, saat mengisi Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan bertajuk “Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Indonesia”, di Universitas Trunojoyo Madura, Jumat (12/5/2023). Oleh karenanya, LaNyalla menilai saat ini banyak yang kecewa dengan UU yang ada, apakah itu UU Cipta Kerja, UU Minerba atau UU Ibu Kota Nusantara yang memberikan kemudahan kepada investor untuk menguasai tanah, begitu juga dengan RUU Kesehatan yang diprotes kalangan tenaga medis, maka DPD RI tidak bisa secara maksimal memperjuangkan. Berangkat dari fakta tersebut, Senator asal Jawa Timur itu mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk di dalamnya Civitas Akademika Universitas Trunojoyo Madura, untuk mendorong konsensus nasional kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya diperbaiki dan diperkuat dengan teknik addendum. “Hal ini penting, agar kita kembali kepada arah bernegara yang sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, di mana kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat, melalui wakil-wakil mereka yang duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi di Indonesia,” ujarnya. Menurut LaNyalla, itulah konsepsi sistem bernegara yang tertuang di dalam Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945, di mana terdapat wakil-wakil yang dipilih dan utusan-utusan yang diutus untuk berada di MPR. “Wakil-wakil yang dipilih, adalah peserta Pemilu. Sedangkan wakil-wakil yang diutus adalah mereka yang diusung dan diberi amanat oleh kelompok atau organisasi mereka. Inilah sistem asli bangsa kita, yang diberi nama Demokrasi Pancasila,” jelas LaNyalla. Jika ditinjau dari aspek ekonomi dan kesejahteraan rakyat, lanjutnya, amendemen konstitusi era reformasi tersebut juga membuat negara tidak lagi berdaulat untuk menyusun ekonomi. Saat ini, perekonomian nasional dipaksa disusun oleh mekanisme pasar bebas. Akibatnya, negara tidak lagi berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, karena cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak sudah dikuasai swasta. “Inilah yang menyebabkan Indonesia terasa semakin gagap menghadapi tantangan dunia masa depan. Karena lemahnya kekuatan ekonomi negara dalam menyiapkan ketahanan di sektor-sektor strategis,” tegas LaNyalla. Berangkat dari dua kenyataan tersebut, yakni dari aspek sistem bernegara dan bagaimana negara ini menjalankan roda perekonomian untuk kesejahteraan rakyat, maka LaNyalla menilai tak lagi ada pilihan. Sistem bernegara hari ini yang diakibatkan oleh kecelakaan perubahan konstitusi di era reformasi harus diakhiri dengan cara kembali kepada rumusan asli sistem bernegara dan sistem ekonomi Pancasila. “Kembali kepada UUD 1945 naskah asli adalah peta jalan yang sekarang sedang saya tawarkan kepada bangsa ini. Mari kita perbaiki kelemahan naskah asli konstitusi kita. Tetapi jangan kita mengubah total konstruksi bernegara yang telah dirumuskan para pendiri bangsa,” ajak LaNyalla. (Sumber: https://liputan.co.id/2023/05/lanyalla-dpd-ri-tak-maksimal-karena-bukan-pembentuk-undang-undang/)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin mengaku prihatin dengan berkembangnya isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) dalam diskursus politik nasional jelang pemilu presiden tahun depan. Bersamaan dengan mengerucutnya tiga nama yang dipastikan akan diusung menjadi bakal calon presiden, diskursus politik publik kini cenderung mengalami kemunduran oleh sentimen SARA yang tidak perlu. “Sayangnya masih saja ada pihak yang tidak dewasa dalam membangun argumentasi politik dan cenderung mengagitasi publik dengan isu etnis dan lainnya secara terbuka”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum’at (12/05/2023). Isu SARA, kata Sultan, merupakan ancaman nyata bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Sebagai bangsa yang besar, sangat penting bagi semua pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan literasi politik yang positif dan bermartabat. Kita perlu belajar dari pengalaman demokrasi negara-negara maju yang dalam peradabannya sudah lebih dulu memberikan jaminan dan mengakui kesetaraan dan keadilan politik bagi semua warga negaranya. “Oleh karena itu, kami harap semua elemen bangsa untuk bersedia menolak setiap kampanye gelap yang bernuansa SARA. Terutama bagi generasi muda Indonesia yang menjadi pemilih mayoritas dalam pemilu nanti”, tegas mantan ketua KNPI Bengkulu itu. Senator Sultan sangat menyayangkan sikap dan narasi politik bernada sara dari pihak yang mengklaim sebagai representasi tokoh pemuda Indonesia saat ini. Anak muda Indonesia harus menjadi lokomotif literasi politik etis berbasiskan gagasan dan inovasi bagi masyarakat. “Pada prinsipnya, Kami mengecam keras setiap narasi politik yang mengetengahkan latar belakang suku dan etnis. Tidak boleh ada pihak yang merasa paling berhak dan ingin diperlakukan secara istimewa di negeri ini. Semua kita memiliki hak politik yang sama sebagai warga negara”, tutupnya. (Sumber:https://www.mjnews.id/2023/05/isu-sara-cenderung-berkembang-jelang-pilpres-2024/)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara (RUU PPKAKN) segera disahkan menjadi undang-undang. Hal ini penting dalam kerangka memberikan perlindungan serta pelestarian budaya adat kerajaan Nusantara yang sampai saat ini masih eksis. “Penting bagi kita untuk memperhatikan kerajaan dan kesultanan Nusantara yang faktanya banyak berkontribusi bagi Republik ini,” kata LaNyalla saat bertemu Budayawan Argadjendra Sentot, Sabtu (13/5/2023). Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, eksistensi Kerajaan dan Kesultanan di Nusantara penting untuk diperhatikan oleh negara. Sebab, Kerajaan dan Kesultanan Nusantara memiliki sumbangsih yang besar terhadap kelahiran Republik ini. Oleh karenanya, sudah sepantasnya bangsa ini memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Fakta sesungguhnya, Kerajaan dan Kesultanan Nusantara sebagai entitas di Nusantara, sangat berjasa besar dalam proses lahirnya bangsa,” tutur LaNyalla. Artikel ini telah tayang di DETIKIndonesia.co.id dengan judul : Bertemu Budayawan, LaNyalla Dorong RUU PPBAKN Segera Disahkan Sebagai sebuah bangsa yang besar, Senator asal Jawa Timur itu menyebut Indonesia lahir dari peradaban besar dan unggul, yakni peradaban Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. “Dari merekalah kita mewarisi banyak tradisi dan nilai-nilai luhur. Maka, apa yang telah diwariskan oleh Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, saya kira wajib bagi kita untuk melestarikannya,” tutur LaNyalla. Budayawan Argadjendra Sentot mengapresiasi langkah gerak LaNyalla yang menurutnya memiliki komitmen kuat terhadap tradisi, adat dan budaya bangsa ini. “Beliau ini juga memiliki perhatian yang begitu besar terhadap Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Saya kira saat ini, hanya LaNyalla yang paham dan sadar betul akan peran penting Kerajaan dan Kesultanan Nusantara bagi proses terbentuknya Republik ini,” tegas Sentot. Sentot juga mengucapkan terima kasih karena LaNyalla terus mendorong revitalisasi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara yang saat ini kondisinya bisa dibilang memprihatinkan. “Sudah sepatutnya nilai-nilai mereka direvitalisasi, termasuk bangunan fisik hal lainnya yang selama ini mereka korbankan untuk Republik ini. Kita tak boleh menafikan sejarah tersebut,” tegas Sentot. (Sumber: https://www.detikindonesia.co.id/bertemu-budayawan-lanyalla-dorong-ruu-ppbakn-segera-disahkan/)

Jakarta – Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin meminta Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia untuk mempertahankan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tengah upaya penyesuaian suku bunga akibat perubahan pada sistem keuangan global. Hal ini disampaikan Sultan menyusul pernyataan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar yang mengatakan, sudah tidak ada lagi era dana mudah dan murah. Pasalnya, kondisi sistem keuangan global sudah berubah secara drastis dan menyebabkan suku bunga acuan meningkat dengan cepat. “Penyesuaian kebijakan moneter secara drastis akibat inflasi pasca pandemi Covid19 telah mendorong lembaga keuangan ikut menaikan tingkat suku bunga secara global. Namun pemerintah dan otoritas keuangan diharapkan bisa tetap memberikan perlakuan khusus dengan menetapkan suku bunga murah bagi masyarakat dan pelaku UMKM pengguna pinjaman KUR,” ujar Sultan, melalui rilisnya, Selasa (9/5/2023). kses keuangan yang mudah dan murah, kata Sultan, sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil di daerah. Performa ekonomi nasional yang rentan dipengaruhi oleh gejolak ekonomi global dan inflasi, perlu didukung oleh kebijakan moneter dan fiskal yang seimbang. “Sehingga Pemerintah perlu mempertahankan tingkat suku bunga KUR yang ada saat ini, meskipun status darurat pandemi telah dicabut. Akses keuangan yang mudah dan murah merupakan insentif penting dalam menjaga momentum pertumbuhan dan mengantisipasi gejolak ekonomi global,” tegas Sultan. Diketahui, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan Pinjaman KUR 2023 dengan plafon di bawah Rp10 juta dikenakan bunga pinjaman hanya 3% per tahun. Sementara itu untuk plafon pinjaman mulai Rp10 juta hingga maksimal Rp500 juta dikenakan bunga pinjaman sebesar 6% setahun. (Sumber: https://liputan.co.id/2023/05/ojk-era-dana-murah-dan-mudah-sudah-berakhir-sultan-harap-tidak-berpengaruh-pada-bunga-kur/)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Pemerintah untuk memperbaiki kualitas infrastruktur pendidikan khususnya ruang kelas sekolah yang rentan menimbulkan kecelakaan di daerah saat ini. Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Sultan, ruang kelas yang mengalami peningkatan kerusakan tertinggi berada di jenjang SD. Tercatat ada 60,60% ruang kelas SD dalam kondisi rusak ringan atau sedang pada tahun ajaran 2021/2022. Angka tersebut lebih tinggi 3,47% poin dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 57,13%. Dan dipastikan akan terus mengalami peningkatan jika tidak segera ditangani secara serius. “Untuk menunjang terwujudnya proses pendidikan dan pembangunan kualitas generasi muda, kita membutuhkan sarana dan infrastruktur pendidikan yang layak dan ramah anak. Pada momentum hari pendidikan Nasional kali ini, kami ingin pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera mendata dan melakukan uji kelayakan terhadap fisik bangunan sekolah di setiap daerah”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (04/05). Menurutnya, saat ini kondisi fisik bangunan sekolah khususnya sekolah dasar di daerah banyak yang mengalami penurunan kualitas. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi peserta didik jika sewaktu-waktu terjadi bencana gempa bumi dan lainnya. “Oleh karena itu, Posisi geografis Indonesia yang rawan terjadi bencana alam harus menjadi pertimbangan utama dalam merencanakannya struktur fisik bangunan sekolah. Dan hampir semua sekolah SD kita merupakan sekolah dengan usia yang mendekati atau bahkan melampaui usia standar fisik bangunan untuk dipugar”, tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Lebih lanjut, senator Sultan mendorong Pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur pendidikan. Selama ini anggaran pendidikan hanya fokus dialokasikan untuk beasiswa LPDP, anggaran untuk dana abadi, penelitian, kebudayaan, perguruan tinggi dan juga untuk pesantren. SD Negeri di Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang ambruk menjadi bukti kerentanan fisik bangunan sekolah. Ambruknya atap disebabkan hujan deras serta angin kencang yang beberapa hari terakhir melanda wilayah Kabupaten Indramayu pada Selasa (28/2/2023) lalu. (Sumber : https://sultanbnajamudin.com/sultan-minta-pemerintah-perbaiki-kualitas-infrastruktur-pendidikan-dasar-di-daerah/ )

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi pihak-pihak yang telah melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi selama Lebaran 1444 H ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu merupakan langkah awal mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. “Saya apresiasi pihak-pihak yang mampu hindari praktik gratifikasi, baik sebagai pemberi maupun penerima. Karena bisa menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, juga risiko pidana,” tukas LaNyalla, Kamis (4/5/2023). Meski demikian LaNyalla mengingatkan, tidak menutup kemungkinan masih banyak pihak yang tak lapor gratifikasi yang diterima. Untuk itu dia meminta KPK bertindak lebih pro aktif. LaNyalla juga mendorong keberanian masyarakat untuk tidak segan memberikan laporan gratifikasi atau perilaku korupsi lainnya. Tindakan itu sebagai upaya menciptakan good governance, mengikis kebiasaan perilaku korupsi yang kini merajalela dan menjadi gaya hidup sebagian pejabat. “KPK harus aktif dan sudah seharusnya tanggapi setiap laporan agar menumbuhkan efek jera,” kata LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur. “Selain itu juga menghargai antusiasme masyarakat yang rela mengawasi jalannya proses penegakan hukum,” imbuh dia. Ditambahkan LaNyalla, bahwa pelapor kasus-kasus korupsi rentan mendapat tekanan serta intimidasi. Bahkan dapat membahayakan nyawa pelapor itu sendiri. “Maka KPK harus lebih menunjukkan kesungguhan terutama mengungkap kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara,” paparnya. Diketahui laporan gratifikasi selama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang diterima KPK mencapai 373 laporan barang atau objek gratifikasi dengan nilai taksir mencapai Rp240.712.804. (Sumber : https://www.liputan1.com/2023/05/04/ketua-dpd-ri-apresiasi-pihak-pihak-yang-laporkan-gratifikasi-idul-fitri/ )

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Sylviana Murni bersama sang suami, Gde Sardjana dan sejumlah relawan, diantaranya kalangan Jawara mendatangi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta dengan berjalan kaki disertai iringan ondel-ondel. Kedatangan tokoh perempuan Jakarta ini untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI pada pemilu tahun 2024 mendatang setelah persyaratan dukungan yang diserahkan dengan mengikuti mekanisme KPU dinyatakan sudah memenuhi syarat (MS). [image]sylviana2.jpg[/image] "Ondel-ondel ini kan ikon yang dimiliki Jakarta dimana semua budaya, seni dan sebagainya yang ada di Jakarta itu gaungnya harus lebih meng-internasional salah satunya melalui ikhtiar dan perjuangan saya di DPD RI. Tugas dan fungsi saya di parlemen ini tentu sejalan juga dengan Jakarta yang hari ini sedang bermetamorfosis menjadi kota Global," ujar Sylviana Murni di Jakarta, Rabu (3/5/2023). Sylviana Murni menegaskan akan terus memperjuangkan visinya untuk mewujudkan DPD RI menjadi lembaga perwakilan yang akuntabel dan optimal. Dia pun komitmen serta konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah Jakarta dalam rangka menuju Indonesia yang lebih maju. "Saya yakin misi saya tercapai dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat DKI Jakarta dan memperjuangkan kepentingan daerah untuk membangun jakarta sehat, beradab, adil dan sejahtera serta memperjuangkan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan," katanya. "Kemudian juga untuk membangun lingkungan dengan lima etos kerja yang saya istilahkan sebagai PARIS, yaitu; Profesional, Amanah, Responsif, Inovatif dan Sinergi," lanjutnya. Lebih lanjut, Ketua Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) DPD RI ini menegaskan, selama menjadi anggota DPD RI di periode 2019-2024 ini, setiap hari dirinya selalu berkeliling dari satu daerah ke daerah lain di Jakarta dan Indonesia dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. "Dengan amanah jabatan saya sebagai Ketua BKSP DPD RI saat ini, adalah tugas dan fungsi saya merajut komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor bahkan lintas negara untuk kemajuan Indonesia, terkhususnya Jakarta," tegasnya. Diketahui, Sylviana Murni merupakan satu-satunya Anggota DPD RI yang konsisten menerbitkan jurnal laporan kegiatan setiap bulannya. Bahkan, tidak hanya dalam bentuk buku, ia pun menayangkan setiap kegiatannya pada berbagai platform media sosial. [image]sylviana3.jpg[/image] Jurnal laporan kegiatan tersebut ia cetak dan sebarkan ke berbagai perpustakaan yang ada di setiap instansi pemerintah, ruang pertemuan warga dan berbagai komunitas atau organisasi sehingga sepak terjang sebagai DPD RI diketahui dan dirasakan oleh masyarakat. Selama menjadi anggota DPD RI, Sylviana Murni sering kali dipercaya menduduki jabatan strategis di lembaga setingkat DPD RI itu. Di awal periode, Sylviana Murni dipercaya menjadi Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, kemudian dua tahun berturut turut menduduki kursi Ketua Komite III dan saat ini sebagai Ketua BKSP DPD RI. "Saya ingin pengetahuan, ilmu dan pengalaman yang Allah SWT anugerahkan kepada saya dapat bermanfaat untuk masyarakat Jakarta dan seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara apa? Ya diantaranya melalui pengabdian di DPD RI ini. Karena mungkin saya termasuk dzalim jika memiliki kemampuan tapi tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama," tandasnya. Terpisah, salah satu warga Jakarta Pusat bernama Eman Sulaiman menyampaikan bahwa dirinya sebagai masyarakat Jakarta betul-betul merasakan peran dan kiprah Sylviana Murni selama menjadi anggota DPD RI. Dia mengaku gembira mendengar Sylviana Murni kembali nyalon di DPD RI. "Alhamdulillah Bu Sylvi maju lagi, kami sudah banyak dibantu sama Bu Sylvi saudara saya, tetangga dan mungkin banyak lagi warga lain disini yang sudah dibantu. Ada yang diberi kursi roda, dibantu waktu dirawat di rumah sakit, diberesin kalau ada ijazah anak ditahan, sampai sampai urusan KTP pun dibantu," kata Eman. **Berikut profil lengkap Sylviana Murni:** Nama: Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., MSi Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Oktober 1958 Agama : Islam **Riwayat Pendidikan:** 1. SD Baluel Jakarta Timur, 1970 2. SMP Negeri 44 Jakarta, 1973 3. SMA Negeri 12 Jakarta, 1976 4. S1 Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, 1980 5. S2 Manajemen Kependudukan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999 6. S3 Manajemen Pendidikan Fakultas Kependidikan Universitas Negeri Jakarta, 2005 7. Guru Besar Bidang Pendidikan Universitas HAMKA, 2008 **Karier Birokrasi:** 1. Staf Penatar BP-7 DKI Jakarta/Manggala Pancasila, 1981 2. Staf Biro Pembinaan Mental (Bintal) DKI, 1985 3. Kepala Sub Bagian Pendidikan Luar Sekolah Biro Bintal DKI Jakarta, 1989 4. Kepala Sub Bagian Seni Budaya Biro Bintal DKI Jakarta, 1990 5. Kepala Bagian Kebudayaan Biro Bintal DKI Jakarta, 1995 6. Anggota DPRD DKI Jakarta Jakarta, 1997-1999 7. Kepala Biro Bina Sosial DKI Jakarta, 1999 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) DKI Jakarta, 2003 - 2005 9. Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta, 2005 -2008 10. Wali kota Jakarta Pusat, 2008-2010 11. Asisten Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta, 2011-2015 12. Plt Wali kota Jakarta Barat, 2015 13. Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov DKI Jakarta , 2015 14. Plt BKD DKI Jakarta, 2016 15. Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta, 2016 16. Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta, 2015-2017 17. Guru Besar Universitas Muhamadiyah Prof. Dr. Hamka, 2008 18. Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, 2010 19. Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, 2019-2020 20. Ketua Komite III DPD RI dua periode, 2020-2021 dan 2021-2022 21. Ketua Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) DPD RI, 2022 sd saat ini **Karier Organisasi:** 1. Sekretaris Karang Taruna Kelurahan Pisangan Timur (1973) 2. Sekretaris OSIS SMA Negeri 12 Jakarta (1975) 3. Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya (1979) 4. Kabid Ekstern Kohati HMI Cabang Jakarta. 5. Waka Kohati PB HMI Tahun 1981. 6. Kabid Organisasi Himpunan Wanita Karya Jakarta Timur. 7. Sekretaris Generasi Muda Kosgoro DKI Jakarta. 8. Wakil Sekretaris Bamus Betawi. 9. Sekretaris Umum Persatuan Wanita Betawi (PWB). 10. Ketua Peranan Wanita Iwarda Jakarta. 11. Ketua II Bidang Hubungan Kerja sama Antar Lembaga Bamus Betawi. 12. Wakil Ketua III Pengda PMI DKI Jakarta. 13. Wakil Ketua Umum dan Koordinator Pendidikan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia (PP ADI) 14. Ketua Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia DKI Jakarta. 15. Ketua Umum Pengurus Besar Squash Indonesia. 16. Anggota Dewan Penasihat Pengurus Daerah Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI) Jakarta. 17. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta 18. Wakil Ketua Umum Majelis Adat Bamus Betawi. 19. Ketua Persatuan Agronomi Indonesia (PERAGI) DKI Jakarta. 20. Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) DPD DKI Jakarta. 21. Ketua Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta (YAPENPROV DKI JAKARTA) 22. Gubernur District dan PDG Lions Club Indonesia/Perkumpulan Lions Indonesia 23. Koordinator Bidang Pendidikan DPP Syarikat Islam 24. Ketua Dewan Penasehat Perempuan Pemimpin Indonesia DKI Jakarta 25. Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI-DPR-DPD RI) (Sumber : http://www.globalkapuknews.online/2023/05/diantar-ondel-ondel-daftar-calon-dpd-ri.html )

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah untuk meningkatkan daya tampung Crude palm oil (CPO) dalam rangka mengantisipasi penurunan produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit pada musim kemarau panjang tahun ini. "Saat ini Kami mendapatkan banyak keluhan dari para petani kelapa sawit terkait anjloknya harga TBS di tengah ancaman El Nino. Di saat yang sama Pemerintah juga menerapkan kebijakan pemangkasan volume ekspor CPO," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (2/5/2023). Menurutnya, meningkatkan porsi DMO CPO sangat penting dalam mengantisipasi penurunan produksi TBS pada musim kemarau panjang tahun ini. Karena cekaman kemarau ekstrem atau El Nino diperkirakan akan mengurangi produktivitas TBS sawit hingga 60 persen. "Sehingga Pemerintah harus memastikan stok dan cadangan CPO untuk kebutuhan minyak goreng konsumsi dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk menekan peluang terjadinya gejolak harga minyak goreng secara tajam dalam beberapa bulan ke depan," ujarnya. Oleh karena itu, kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, pihaknya mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas daya tampung CPO yang saat ini hanya mampu menampung sekitar 5 juta ton CPO hingga mencapai kapasitas 10 juta ton. Di samping itu, pemerintah dan industri perlu juga melakukan diversifikasi produk turunan CPO sesuai kebutuhan industri dan masyarakat. Mengutip publikasi Katadata.co.id, Dibandingkan perdagangan awal tahun, harga CPO di Pasar Spot Rotterdam hari ini turun 0,24% (year to date/ytd). Demikian pula dibandingkan periode yang sama, secara tahunan harga CPO telah turun 37,73% (year on year/yoy). Sementara itu di dalam negeri, harga TBS Petani Swadaya (mandiri), di beberapa Provinsi sawit seperti Sulawesi Selatan, Banten, Kaltara, Sulbar, Sultra, Papua dan beberapa provinsi lainnya, harga TBS sawit Petani Swadaya di PKS sudah anjlok diharga Rp 1.650-Rp1.800/kg, bila dibandingkan awal April lalu yang masih bertengger di harga Rp2.200-Rp2.350/kg. Jika tidak disiasati secara efektif, lanjut Senator Sultan, hal ini tentu sangat menggangu Nilai Tukar Petani kelapa sawit di daerah secara signifikan. Diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali mengeluarkan kebijakan pemangkasan rasio volume ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi 1:4 mulai berlaku sejak 1 Mei 2023. Sebelumnya, pemerintah sudah memangkas rasio kuota hak ekspor CPO dari 1:8 menjadi 1:6 per 1 Januari 2023. (Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/1086061/77/dukung-porsi-dmo-ditambah-sultan-minta-pemerintah-tingkatkan-stok-dan-daya-tampung-cpo-1682996726 )

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti katakan hubungan ekonomi antara Australia dan Indonesia akan lebih kuat dan berdampak bagi rakyat kedua negara apabila melibatkan pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan skema kerja sama dan kemitraan strategis. Hal itu diutarakan LaNyalla dalam pertemuan dengan Menteri Industri dan Perdagangan New South Wales, Australia, Anoulack Chanthivong di Sydney, Selasa (2/5/2023). Pada September tahun 2015 lalu, Menteri Perdagangan Australia Andrew Robb berkunjung ke Jakarta dengan membawa serta 350 pengusaha besar untuk bermitra dengan Indonesia. Tapi mereka berurusan dengan perusahaan- perusahaan besar, sehingga tak melibatkan lebih dari 60 juta unit usaha kecil dan mikro yang tersebar di berbagai daerah kabupaten/kota di Indonesia. “Saat ini yang kami butuhkan adalah memberdayakan usaha-usaha kecil dan mikro di berbagai kabupaten/kota, agar bisa tercipta banyak lapangan pekerjaan dan jurang kesenjangan bisa dipersempit. Ini merupakan bagian dari upaya menciptakan demokrasi ekonomi yang kami advokasi di DPD RI,” kata LaNyalla. “Semoga pemerintah Australia dapat mendorong kebijakan ekonomi ke arah itu untuk ikut menciptakan demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat di daerah-daerah Indonesia, yang juga akan menguntungkan bagi investor dan pebisnis Australia,” imbuhnya. LaNyalla menambahkan Indonesia yang semakin sejahtera dan stabil secara sosial-ekonomi akan bermanfaat bagi stabilitas Australia. Begitu sebaliknya kalau terganggu stabilitas sosial-ekonominya bisa membuat Australia terdampak juga. Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Anoulack Chanthivong katakan, ia sepakat dengan LaNyalla. Bahwa kerjasama ekonomi bilateral harus bersifat inklusif, guna memanfaatkan semua potensi yang bisa dikembangkan, karena Australia dan Indonesia harus tumbuh secara bersama-sama sebagai dua negara tetangga yang saling mendukung, saling melengkapi, dan saling membutuhkan. LaNyalla menimpali bahwa potensi ekonomi di berbagai daerah di Indonesia perlu dikembangkan sebagai bagian dari upaya untuk menghadirkan demokrasi ekonomi yang kini diadvokasi oleh DPD RI. Menteri Anoulack yang mewakili Premier NSW Chris Minns dalam menerima kunjungan delegasi DPD RI itu menjelaskan bahwa pemerintahnya akan tetap mempertahankan hubungan baik dengan Indonesia sebagai sahabat dan tetangga terbesar Australia. “Bukan saja karena penduduk Indonesia sudah berjumlah 280 juta tetapi lebih dari itu karena peran Indonesia sangat penting bagi stabilitas kawasan ASEAN dan Pasifik Selatan,” ucapnya. LaNyalla katakan, negara bertetangga tak harus terpengaruh oleh adagium demikian, sebab Indonesia dan Australia dapat membentuk suatu kelompok kepentingan bersama, hidup berdampingan secara damai, harmonis, dan saling mendukung. Untuk itulah, kata LaNyalla, maka Australia seharusnya tidak membiarkan manuver-manuver politik yang bertujuan mengganggu kedaulatan dan integritas teritorial NKRI. Termasuk yang bertujuan memisahkan Tanah Papua dari Indonesia. LaNyalla juga mengingatkan kepada pemerintah Australia bahwa masa depan hubungan bilateral kedua negara berada di tangan generasi muda. Tapi, sementara lebih dari 14.000 mahasiswa Indonesia sedang menuntut ilmu di Australia sambil mempelajari budaya negeri ini, ternyata terlalu sedikit generasi muda Australia yang mempelajari budaya Indonesia. “Ketimpangan ini perlu dikoreksi agar di masa depan, para pemimpin di kedua negara ini bisa saling memahami budaya masing-masing sehingga dapat mencegah terjadinya guncangan dan ketegangan dalam hubungan kedua negara,” kata LaNyalla. Untuk itu Ketua DPD RI mendorong pemerintah Australia untuk memperbanyak komunikasi dan interaksi lintas budaya dengan Indonesia. Tidak hanya melalui jalur pendidikan, tetapi juga melalui kegiatan kesenian, olahraga dan lainnya. Dalam kunjungan ke Kementerian Industri dan Perdagangan di Sydney itu, Ketua DPD RI didampingi Konsul Jenderal RI untuk New South Wales, Vedi Kurnia Buana, Senator Bustami Zainudin (Lampung), Senator Andi Muhammad Ihsan (Sulawesi Selatan), tokoh Diaspora Indonesia di Australia Ikhsan Zakir, serta Kepala Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI Sanherif Hutagaol. (Sumber : https://www.mjnews.id/2023/05/ketua-dpd-ri-dorong-pemerintah-australia-libatkan-umkm-dalam-kerja-sama-bilateral/ )

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan menjaga ketentraman sosial dari isu intoleransi dan radikalisme menjelang tahun pemilu 2024. Menurutnya, isu radikalisme dan intoleransi yang berkembang saat ini lebih merupakan isu politik yang harus disikapi secara cerdas dan waspada oleh masyarakat. Isu intoleransi dan radikalisme hanya dimainkan sebagai senjata untuk menyerang lawan politik oleh kekuatan politik tertentu. "Isu intoleransi dan radikalisme merupakan pola agitasi yang terus mengalami peningkatan menjelang tahun politik. Sehingga Masyarakat perlu diingatkan bahwa periode politik yang rentan menimbulkan konflik sosial ini dengan ketenangan dan kewaspadaan dari berbagai isu", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (27/04/2023). Meski demikian, mantan aktivis KNPI itu meyakini bahwa masyarakat Indonesia sudah cukup paham dengan fenomena politik seperti ini. Tapi kewaspadaan terhadap isu politik yang tidak sehat ini harus selalu diingatkan. "Setiap Kelompok Masyarakat maupun organisasi masyarakat memiliki tanggungjawab untuk memastikan kehidupan sosial politik bangsa terawat selama periode kontestasi pemilu. Terutama Pemerintah daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah", tegas Sultan. Sultan kemudian mengutip hasil kajian Setara Institute yang mencatat terjadi kenaikan kasus intoleransi di Indonesia selama awal tahun 2023. Setara menduga eskalasi ini berkaitan dengan persiapan tahun politik, yaitu Pemilihan Umum 2024. Setara Institute mencatat rentetan kasus intoleransi dan diskriminasi tersebut terjadi terutama setelah Presiden menyampaikan arahan agar Pemda dan Forkompimda menjamin hak beragama dan beribadah seluruh warga negara sesuai jaminan UUD NRI Tahun 1945 pada kegiatan Rakornas Pemda dan Forkopimda, 17 Januari lalu. Namun menurut Setara, kenyataannya Pemda dan Forkopimda membangkang dan mengabaikan arahan Presiden. (https://daerah.sindonews.com/read/1082259/97/sebut-ada-upaya-politisasi-isu-intoleransi-menjelang-pemilu-sultan-minta-pemda-dan-masyarakat-waspada-1682561087)