Dalam rangka pengawasan persiapan ibadah haji tahun 2023 M/1444 H, Komite III DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) guna membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai manfaat dana haji di tengah kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditetapkan pemerintah. Wakil Ketua Komite III DPD RI, Evi Apita Maya mengatakan BPKH perlu mencermati kebijakan kenaikan BPIH dan Bipih serta dampaknya yang memberatkan bagi calon jemaah haji. “Kenaikan Bipih, dari awalnya Rp. 39.886.009 pada tahun 2022 menjadi Rp. 49.812.700,26 pada tahun 2023. Hal ini tentunya memberatkan bagi calon jemaah haji yang akan melunasi Bipih”, kata Evi Apita Maya saat membuka rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sriwijaya Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Selasa (23/5/2023). Untuk itu kami perlu mencermati upaya BPKH dalam meningkatkan nilai manfaat sebagai badan yang berwenang mengelola dana haji,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Evi Apita Maya.Senada dengan Wakil Ketua Komite III DPD RI Evi, Senator asal Bengkulu Eni Khairani menilai, seharusnya kenaikan Bipih dilakukan secara bertahap dan rasional. [image]komite3 haji2.jpg[/image] “Kenyataannya saat ini kenaikan Bipih membuat masyarakat kesulitan melunasi sisa biaya haji. Masyarakat berharap nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH dapat menekan kenaikan Bipih yang signifikan seperti saat ini,” tutur Eni. Fadlul Imansyah selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH menjelaskan, kenaikan Bipih disesuaikan dengan biaya masyair (biaya prosesi ibadah haji) dari Kerajaan Saudi Arabia (KSA). “Biaya masyair dari sebelumnya sebesar SAR 1.531,85 menjadi SAR 5.636. Biaya masyair termasuk di dalamnya peningkatan PPN di Saudi Arabia sebesar 15% .Selain itu kenaikan juga disebabkan oleh meningkatnya biaya komponen operasional haji dan pengaruh kenaikan nilai tukar kurs,” ungkap Fadlul. Fadlul menambahkan selama ini nilai manfaat dana haji digunakan sebagai subsidi karena BPIH yang sesungguhnya lebih tinggi dari Bipih yang dibayarkan jemaah. Apabila nilai manfaat digunakan untuk mencover kenaikan biaya haji terus- menerus hal ini akan mengganggu sustainabilitas keuangan haji. [image]komite3haji3.jpg[/image] “Dampaknya apabila Bipih tidak dinaikkan, maka 5,2 juta jemaah haji yang masih waiting list justru tidak kebagian subsidi dari nilai manfaat tersebut. Untuk itu BPKH terus berupaya meningkatkan nilai manfaat haji dengan cara investasi di sektor perbankan syariah, sektor lembaga keuangan syariah non perbankan dan multi sektor lainnya,” lanjut Fadlul. Menanggapi hal tersebut, Habib Ali Alwi menegaskan Komite III DPD RI akan mendorong pemerintah untuk melakukan penempatan dana sebagai modal di BPKH dan mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan nilai manfaat dana haji melalui berbagai instrument. “Upaya peningkatan nilai manfaat tersebut untuk menghindari resiko terhadap dana haji jemaah. Kami juga meminta agar kenaikan Bipih dikemudian hari dilakukan secara bertahap, tidak signifikan dan disosialisasikan ke jemaah,” ucap senator asal Provinsi Banten tersebut. (Sumber : https://redaksisatu.id/komite-iii-dpd-ri-minta-kenaikan-biaya-haji/

etua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wapres ke-VI RI Try Soetrisno mengingatkan semua elemen bangsa terkait diktum pemulihan hak yang terdapat dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2023. Sebab salah satu rekomendasi dari Komnas HAM yang harus diselesaikan adalah peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965. Sementara menurut LaNyalla dan Try Soetrisno, pelaku dan pengikut PKI secara jelas akan mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme. Hal itu muncul dalam Silaturahmi Kebangsaan yang diselenggarakan DPD RI bertema "Menakar Konsekuensi Kenegaraan Indonesia terhadap Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat, di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023). Acara tersebut menghadirkan 3 narasumber, yakni Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Mantan KSAD Agustadi Sasongko dan Guru Besar UGM Profesor Kaelan. "Di dalam Diktum Pertama huruf (a) tertulis; memulihkan hak korban atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara adil dan bijaksana. Ini penting untuk kita gali, tentang seberapa luas makna kata memulihkan hak korban? Karena salah satu yang diperjuangkan PKI saat itu, adalah menawarkan ideologi komunisme di Indonesia. Apakah itu juga termasuk dalam hak yang harus dipulihkan?" tanya LaNyalla. Sedangkan, lanjut Senator asal Jawa Timur itu, sebagai bangsa telah bersepakat, Pancasila adalah satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara ini. "Bahkan, saya pribadi menilai bahwa kita masih harus memperjuangkan agar Pancasila dapat kembali menjadi norma hukum tertinggi di dalam Konstitusi kita, yang telah kita tinggalkan akibat Perubahan Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002 silam," paparnya. Dalam kesempatan itu, LaNyalla mengajak untuk memperjuangkan Pancasila agar kembali kokoh sebagai grondslag dan staatsfundamental norm bangsa dan negara ini. "Saya menawarkan gagasan untuk lahirnya Konsensus Nasional bangsa ini, yang melibatkan seluruh elemen bangsa, baik sipil maupun militer untuk kita sepakati bahwa bangsa ini harus kembali ke Pancasila, dengan mengembalikan konstruksi sistem bernegara yang dirancang para pendiri bangsa," ujar dia. Selaras dengan pernyataan Ketua DPD RI, Try Soetrisno menyampaikan yang menjadi polemik terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2023 adalah adanya predikat korban yang disematkan kepada pelaku dan pengikut PKI. Sedangkan sejarah mencatat, PKI telah melakukan upaya kudeta bersenjata dan berdarah. "Hak apa yang akan dipulihkan? Apakah hak untuk memperjuangkan Ideologi Komunisme lagi? Atau hak untuk mendirikan kembali Partai Komunis Indonesia? Bukankah hak anak cucu mereka sudah sama di mata hukum dan pemerintah? Bahkan sudah ada anak cucu PKI yang menjadi pejabat dan anggota DPR. Lalu apa lagi yang dipulihkan?" ujar dia. Menurut Try Soetrisno, timbulnya berbagai polemik kebangsaan saat ini karena tidak adanya ruang bagi rakyat untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa ini. Saat ini kedaulatan mutlak di tangan partai politik dan Presiden. "Kewajiban kita semua, yang masih memiliki kesadaran dan wawasan kebangsaan untuk mengembalikan Indonesia kepada sistem yang menjamin Pancasila bisa terlaksana, yang menjamin kedaulatan rakyat dalam ikut menentukan Haluan Negara dan sistem yang menjamin adanya Penjelmaan Rakyat di Lembaga Tertinggi Negara," paparnya. (Sumber : https://www.liputan6.com/news/read/5295915/ketua-dpd-ri-dan-mantan-wapres-try-soetrisno-ingatkan-soal-cakupan-pemulihan-hak-pki )

Senator DPD RI, DR Abdul Kholik menyatakan, menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) DKI Jakarta apabila terdapat ketentuan yang berpotensi 'mengusir' warganya sendiri. Sebab, beberapa waktu lalu pemerintah sudah memberi sinyal akan menghapus Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga DKI Jakarta yang tinggal di luar wilayahnya (Botabek). "Sekarang ini Komite I DPD RI sedang menyusun RUU tentang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai konsekuensi dari adanya UU Ibu Kota Negara (IKN), yang memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur,'' kata DR Abdul Kholik, anggota DPD RI asal Jawa Tengah, (Rabu 24/5/2023). Menurut Abdul Kholik, dalam UU IKN disebutkan bahwa paling lambat dua tahun setelah berlakunya undang-undang ini maka Jakarta harus diubah statusnya, yang tidak lagi menjadi ibu kota negara. Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar DKI Jakarta diubah saja statusnya menjadi wilayah dengan otonomi khusus bidang keuangan dan ekonomi. "Maka nantinya lembaga ekonomi dan keuangan, seperti Bank Indonesia dan pasar modal tidak perlu dipindahkan dari wilayah DKI Jakarta," ujarnya. ''Satu hal yang penting lagi lainnya dari undang-undang baru dari DKI ke depan adalah yang menyangkut afirmasi bagi warga DKI Jakarta, khususnya warga Betawi. Mereka harus tetap diberi akses pemberdayaan ekonomi dan tidak boleh dicabut statusnya dari warga DKI Jakarta meskipun telah berdomisili di luar Jakarta (Bodetabek) tersebut. Sikap kami ini sebagai respons atas rencana pemerintah yang akan menghapus NIK warga DKI, yang itu akan berimbas menghilangkan hak-hak yang mereka terima selama ini, seperti hak layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga transportasi yang selama ini mereka terima,'' kata Kholik menegaskan. Jadi, lanjut Kholik, bila itu sampai terjadi, posisi warga DKI sangat dirugikan. Padahal, selama ini bangsa Indonesia telah berutang kepada warga DKI, yang telah memberikan kesempatan kepada seluruh warga Indonesia untuk tinggal di wilayahnya meskipun mereka harus tersisih. ''Alhasil soal kependudukan yang melindungi hak warga DKI ini harus menjadi bagian dari kekhususan pada UU DKI ke depan,'' kata Abdul Kholik. (Sumber : https://news.republika.co.id/berita/rv51a3385/senator-dpd-tolak-ruu-dki-jika-usir-warganya-sendiri )

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan agar pemerintah tidak bangga dengan pernyataan IMF yang menilai kondisi ekonomi Indonesia cukup baik dan stabil, di antara negara-negara lain. Justru, LaNyalla meminta pemerintah introspeksi diri. Karena indikator utama pertumbuhan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Sedangkan faktanya masyarakat Indonesia masih banyak yang mengalami kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan pasca serangan wabah Covid-19 dua tahun lalu. "Kalau mau bicara jujur, sektor riil di masyarakat masih mengalami ketidakpastian. Pelaku-pelaku usaha yang baru merintis mengalami kendala yang signifikan, dan beberapa berakhir dengan kebangkrutan. Ini menunjukkan kekhawatiran yang harus dicermati dan dianalisa bagaimana meningkatkan ekonomi yang stabil," ujar LaNyalla, Senin (22/5/2023). Menurut LaNyalla, gelombang PHK masih berjalan. Sebagian masyarakat merintis usaha baru dengan modal kredit. Dan bila usaha tersebut mengalami kegagalan, dampaknya angka NPL perbankan akan naik di akhir tahun nanti. “Ini artinya pertumbuhan ekonomi belum sehat di tataran mikro. Sehingga masih diperlukan upaya-upaya kongkrit dan kebijakan fiskal yang lebih kuat, agar aktivitas ekonomi terus bergerak,” tukasnya. LaNyalla juga menyoroti pertumbuhan yang belum dibarengi dengan pemerataan. Artinya, strategi ke depan pemerintah jangan hanya berpikir tumbuh tetapi juga merata. "Jadi kalau tumbuh saja, tetapi uang itu hanya berputar di lantai bursa melalui aksi IPO dan sejenisnya, maka itu bukan pemerataan. Karena itulah sektor-sektor ekonomi yang lain perlu mendapat perhatian. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang sektor itu-itu saja," ucap dia. Sebelumnya Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyebut Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata pertumbuhan dunia, dan masih terjaga dengan baik di tengah ketidakpastian. Pernyataan itu disampaikan Kristalina dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di sela rangkaian KTT G7 di Hiroshima, Jepang, Sabtu kemarin. (Sumber : https://www.merdekanews.co/read/20767/Soal-Pernyataan-IMF-LaNyalla-Minta-Pemerintah-Introspeksi-Diri )

Polarisasi menjelang pemilihan umum diyakini tidak bisa dihindari dan menjadi sebuah keniscayaan. Menurut Anggota DPD RI, Fahira Idris, polarisasi akan menjadi masalah jika isu utamanya bukan hal-hal yang substantif tetapi sentimen tidak berdasar yang melahirkan kebencian. “Saya mau ingatkan para bakal capres, bahwa mereka punya tanggung jawab memberikan pendidikan politik yang sehat kepada rakyat," kata Fahira seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, Senin (22/3). Senator Jakarta itu melanjutkan, selama polarisasi dikarenakan perbedaan ide dan gagasan serta solusi dalam memandang persoalan dan tantangan bangsa, maka polarisasi tidak akan melahirkan gesekan keras karena semuanya didasarkan argumen dan rasionalitas. Salah satu strategi agar Pilpres 2024 diwarnai adu gagasan dan rekam jejak adalah para bakal capres diharapkan rutin memberikan pandangan dan solusinya terhadap berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi Indonesia secara terbuka kehadapan rakyat. "Jangan sampai panggung Pilpres 2024 dikuasai oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang sukanya menebar kebencian,” pungkas Fahira Idris. (Sumber : https://politik.rmol.id/read/2023/05/22/575108/fahira-idris-harap-capres-adu-gagasan-bukan-tebar-kebencian )

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta menyampaikan penilaian positifnya terhadap sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat Betawi yang telah berjalan dengan baik, termasuk dalam perhelatan Lebaran Betawi tahun 2023 ini. Sylviana Murni menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri acara Perayaan Lebaran Betawi yang diselenggarakan pada 20-21 Mei 2023 di Monumen Nasional (Monas) dengan tema “Betawi Kompak, Jakarta Sukses, Indonesia Maju”. “Sinergi tersebut terus terjaga, kerja sama antara para pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Betawi harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Kehadiran masyarakat Betawi di Jakarta memiliki arti yang penting. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI dan seluruh jajaran yang telah berperan dalam menyelenggarakan Lebaran Betawi tahun ini,” katanya, Minggu (21/5/2023). Menurut Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, dalam setiap pelaksanaan acara, ada dinamika yang selalu terjadi. Menurutnya, hal tersebut adalah hal yang wajar karena menggabungkan berbagai gagasan merupakan tugas yang tidak mudah. Ia juga mengajak semua pihak untuk terus menjaga hubungan dan komunikasi yang baik satu sama lain. “Dinamika itu ya hal biasa, beragam orang akan melihat bagaimana proses disiapkan dan tentu beragam juga orang nanti bagaimana melihatnya, kuncinya yaitu komunikasi dan silaturahmi yang baik harus dilakukan oleh semuanya. Tapi yang pasti, saya pribadi apresiasi setinggi tingginya dan penghormatan luar biasa kepada senior sekaligus mentor kita Pak Gubernur Foke, karena bagaimana pun beliau adalah salah satu arsitek pembangunan Jakarta,” katanya. Sebelumnya, Heru Budi Hartono mengungkapkan, sosok Fauzi Bowo menjadi tokoh yang selalu mendukungnya sejak masih menjabat Wali Kota Jakarta Utara (Jakut) hingga saat ini menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta. Dia juga mengingat momen saat Fauzi Bowo menunjuknya sebagai Kepala Kerja Sama Luar Negeri di Biro Kepala Daerah (KDH). Bahkan, Heru menyebut selalu mengingat pesan yang disampaikan Fauzi Bowo hingga kini. “Ketika itu saya kepala bagian, bapak menyatakan ‘Heru, kamu harus kerja baik, tidak boleh cengeng dan terus berkarya untuk memajukan organisasi pemerintah DKI Jakarta. Hari ini saya berdiri disini sebagai Pj gubernur berkat nasihat bapak dan nasihat-nasihat tokoh Betawi Jakarta,” ucap Heru. Terkait Lebaran Betawi tahun ini, Heru mengatakan bahwa Pemprov DKI ingin menekankan pentingnya kebersamaan warga Betawi. Terlebih, kata Heru, Jakarta akan kehilangan status sebagai ibu kota negara sehingga kekompakan antarwarga dinilai merupakan hal yang penting. “Kita semua selaku warga Jakarta harus kompak, jangan ada lagi perselisihan. Kita harus bekerja sama menguatkan ekonomi lokal, mengembangkan potensi warga kita, melestarikan budaya Betawi sebagai warisan kekayaan Indonesia yang dapat dinikmati seluruh warga masyarakat di dunia,” tutup Heru. (Sumber : https://www.indopos.co.id/megapolitan/2023/05/22/lebaran-betawi-2023-dpd-ri-apresiasi-pemprov-dki/ )

Anggota DPD RI Hj.Fahira Idris SE, MH menghadiri undangan Halal bilhalal warga Kampung Bayam, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu, (20/5/2023) Dalam kesempatan tersebut Fahira Idris menyampaikan semoga warga Kampung Bayam mendapatkan hak-haknya. “Alhamdulillah, ini.kan acara halal bihalal,.kita doakan semoga warga Kampung Bayam mendapatkan hak-haknya,” tuturnya di depan para awak media. Dalam kesempatan tersebut, Fahira Idris juga memberikan piagam penghargaan kepada warga Kampung Bayam yang tidak lelah selama ini berjuang dan bersabar. Komando Wilayah Jakarta Utara Bang Japar, Iko Setiawan yang hadir mendampingi Ketum BJP Fahira Idris menyampaikan, “Kami.mengharap dengan acara halal bihalal ini, terjalin silaturahmi yang lebih erat sehingga bisa saling mendukung dan memotivasi, apalagi dengan adanya permasalahan.yang dihadapi warga Kampung Bayam saat ini, semoga tetap.kuat dan bersabar,” Iko yang juga caleg dari Partai Golkar dapil 3 (Tanjung Priok, Pademangan dan Panjaringan. Ustad Maulana Poso Siregar yang mengantarkan doa sebagai awal acara juga mengharapkan agar tetap bersabar. Ditempat yang sama Robby Alyusuf mengatakan sangat senang diadakannya acara Halal bihalal dikampung bayam ini bisa menjalin silahturahmi dan terima kasih juga kepada rekan rekan media.tanpa adanya media kita tidak ada apa apanya.dan mereka semua bukan siapa siapa bisa menjadi siapa siapa.klu kita saling mendukung diantara pers bisa kerja sama yang baik dan memberikan motivasi yang baik.terutama dikampung bayam ini.harapannya kedepan semua bisa terealisasi ujarnya. Acara diakhiri dengan foto.bareng bersama.warga Kampung Bayam. (https://kalibernews.net/2023/05/21/anggota-dpd-ri-fahira-idris-hadiri-halal-bihalal-dan-memberikan-penghargaan-kepada-warga-kampung-bayam-jakarta-utara/)

Pemilihan calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) periode 2023-2028 akan memasuki tahap fit and proper test di Komisi XI DPR RI. Rencananya, uji kelayakan dan kepatutan akan dilaksanakan pekan ini. Pada tahapan sebelumnya, sebanyak 14 kandidat telah mengikuti tahapan uji kalayakan dan kepatutan di Komite IV DPD RI. Dalam Sidang Paripurna DPD RI pada Jumat (4/4), Wakil Ketua Komite IV, Sukiryanto melaporkan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Anggota BPK dilaksanakan pada tanggal 11-12 April 2023. Dia, uji kepatutan diikuti oleh 13 calon dari 14 calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi. "Dari 14 calon tersebut terdiri dari 12 orang calon anggota BPK RI yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan secara fisik dan 1 orang mengikuti secara virtual serta 1 orang tidak mengikuti karena mengundurkan diri," ujar Sukiryanto dalam keterangan tertulis, MInggu (22/5). DPD RI sebagaimana diberikan kewenangan oleh UUD 1945 Pasal 23F ayat (1) yang mengatur bahwa anggota BPK RI dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD RI dan diresmikan oleh Presiden. Selain UUD 1945, UU 13/2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juga mengatur mengenai pemberian pertimbangan DPD atas pemilihan Calon Anggota BPK. “Berdasarkan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan tersebut, DPD RI melakukan proses penyusunan pertimbangan terhadap 14 orang calon anggota BPK RI,” kata Sukiryanto. Kata Sukiryanto, sesuai dengan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang telah dilaksanakan Komite IV DPD RI, diperoleh lima nama yang mendapat poin teratas berdasarkan penilaian anggota Komite IV DPD RI. Kelimanya, adalah Slamet Eddy Purnomo, saat ini menjabat merupakan Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laode Nusriadi yang sedang menjabat sebagai salah satu Auditor Utama Keuangan Negara di BPK; Tornanda Syaifullah, merupakan pejabat karir di BPK. Berikutnya, Imam Nashirudin yang saat ini tercatat sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, dan Dewi Yustisiana yang merupakan Komisaris Independen PT Semen Baturaja Tbk. (https://politik.rmol.id/read/2023/05/22/574994/rekomendasi-dpd-ri-lima-kandidat-potensial-perebutkan-kursi-pimpinan-bpk)

DPD RI melaksanakan sidang paripurna ke-11 pada masa sidang tahun 2022-2023. Pada sidang ini, DPD RI memiliki beberapa agenda pokok salah satunya pembukaan masa sidang V tahun 2022-2023, dan laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan. “Pada sidang ini, pimpinan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja seluruh anggota DPD RI khususnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah serta pengabdian bagi daerah,” ucap Nono Sampono di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (16/5/2023). Pada pembukaan masa sidang ini, Nono Sampono menyampaikan bahwa sebentar lagi umat muslim akan menjalankan rukun Islam yang ke-5 yaitu ibadah haji bagi yang mampu. Di mana, lanjut Nono, kuota jemaah haji Indonesia tahun ini berjumlah 221.000, maka DPD RI melalui Komite III DPD RI sebagai perwakilan masyarakat dan daerah memiliki kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan ibadah haji agar berlangsung aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. “Pimpinan menugaskan Komite III DPD RI untuk melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap penyelenggaraan ibadah haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Bahkan saat persiapan ataupun saat penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023,” tegas anggota DPD RI asal Provinsi Maluku ini. Selain itu, tutur Nono, DPD RI juga menyayangkan belakangan ini tengah ramai pemberitaan di media terkait fenomena perundungan (bullying) pada proses pendidikan calon dokter spesialis. “Tentunya hal ini amat disayangkan, apalagi dokter merupakan garda terdepan dalam penanganan kesehatan yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum,” ujar Nono. “DPD RI mendukung terkait usulan norma pasal ‘anti-bullying’ dalam RUU Kesehatan. Norma ini diharapkan sebagai solusi terhadap masalah-masalah yang dialami terutama oleh dokter ketika mengambil program pendidikan spesialis,” sambung Nono. Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Berdasarkan hasil reses, anggota DPD RI Provinsi Papua Barat Filep Wamafma merasa miris dengan yang terjadi di Teluk Bintuni, Papua Barat. Di mana salah satu perusahaan migas telah melakukan pembohongan publik, pelanggaran HAM, dan rasisme. “Temuan di lapangan terkait operasional di Bintuni terjadi pelanggaran berat. Pada saat reses saya melakukan kunjungan langsung, faktanya ditemukan bahwa tidak ada tanggungjawab sosial perusahaan. Bahkan telah melakukan pembohongan publik dan pelanggaran HAM, dan rasisme dalam program sosial dan ketenagakerjaan. Alhasil ini merugikan masyarakat Papua Barat dan pembangunan daerah,” tutur Filep. Sementara itu, anggota DPD RI asal Provinsi Bali Arya Wedakarna mengutarakan, pihaknya telah melaksanakan pengawasan UU Pemilu dengan mengadakan pertemuan dengan KPUD dan Bawaslu. “Penyelenggara pemilu mengaku bahwa siap dalam menyukseskan pesta rakyat tahun depan, namun meminta KPPS dan komisioner bisa dipertahankan. Mengingat pemilu sebentar lagi, mereka meminta agar KPPS bisa di perpanjang kontraknya dan jabatan komisioner bisa diprioritaskan karena pemilu sudah semakin dekat,” papar Arya. Di kesempatan yang sama, anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Tengah Yustina Ismiati mengatakan polemik pemberhentian tenaga honorer bisa memberikan dampak negatif pada pelayanan publik. Untuk itu Yustina meminta agar pemerintah memberi perhatian lebih kepada tenaga honorer. “Saya berharap pemerintah justru bisa melakukan pengangkatan bertahap kepada tenaga honorer menjadi P3K atau PNS,” tutup Yustina. (Sumber : https://jakartanews.id/2023/05/17/dpd-ri-gelar-sidang-paripurna-ke-11-tahun-2022-2023/ )

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin mengomentari perdebatan panas antara pemerintah dan calon presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan terkait kebijakan subsidi mobil listrik. Menurut senator Sultan, kebijakan subsidi mobil listrik kepada masyarakat kelas menengah atas jelas tidak tepat dilakukan pemerintah jika bertujuan untuk mengurangi penggunaan mobil konvensional yang berkontribusi pada peningkatan emisi karbon. Subsidi tersebut tidak memiliki pengaruh yang siginifikan dan justru meningkatkan volume kendaraan di setiap kota. “Kami tidak bermaksud membela siapapun, tapi kebijakan ini berpotensi gagal menekan efek gas rumah kaca (GRK) dan hanya merugikan keuangan negara. Kami bahkan telah mengusulkan agar dilakukan skema tukar tambah mobil listrik dengan mobil konvensional sehingga tidak terjadi ledakan jumlah mobil di kota-kota besar”, tegas Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (15/05/2023). Jawaban atas kritik Pak Anies, kata Sultan, lebih merupakan respon politis pemerintah yang tidak menjawab esensi kritik yang disampaikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sebagai negara dengan luasan hutan yang cukup besar, Indonesia tidak perlu memaksakan diri menghamburkan APBN secara tidak efisien demi komitmen pada penurunan emisi karbon. “Sebaiknya pemerintah menggunakan pendekatan lain yang lebih efektif untuk menunjukkan komitmen global penurunan suhu bumi saat ini. Salah satunya dengan menghentikan konversi lahan hutan menjadi lahan perkebunan sawit dan proyek food estate, termasuk untuk area pertambangan”, tegasnya. Selain itu, sambung mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, pemerintah perlu segera menyuntik mati pembangkit listrik tenaga uap secara bertahap. Dan mempercepat proses transisi energi, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan. “Kebijakan Pemerintah pada sektor transportasi dan pengurangan emisi karbon harusnya dilandasi oleh semangat agar kepemilikan kendaraan pribadi dikurangi secara signifikan. Dan secara konsisten dan tegas melakukan uji emisi karbon terhadap semua jenis kendaraan, khususnya di wilayah perkotaan”, urainya. Sehingga Sultan mendorong agar Pemerintah perlu mawas diri dan mempertimbangkan kembali kebijakan yang menggerus APBN dalam jumlah yang cukup besar itu. Tidak semua negara yang menerapkan kebijakan subsidi mobil listrik, sukses menekan penggunaan mobil konvensional bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Mengutip artikel CNBC Indonesia (6/32023), Amerika Serikat menjadi negara yang dinilai gagal dalam menerapkan kebijakan subsidi mobil listrik. Peneliti Harvard University, Ashley Nunes, dalam jurnal berjudul “Re-thinking Procurement Incentives for Electric Vehicles to Achieve Net-zero Emissions” (Nature, 2022). Penelitian itu menyimpulkan kalau kebijakan subsidi listrik untuk menggenjot penjualan EV di Paman Sam justru meningkatkan emisi gas rumah kaca, alih-alih menguranginya. Diketahui, besaran subsidi motor listrik pada 2023 sebesar Rp 1,4 triliun. Lalu pada 2024 naik menjadi Rp 4,2 triliun untuk 600 ribu unit. Sementara total subsidi mobil listrik pada 2023 sebesar Rp 1,6 triliun. Kemudian pada 2024 meningkat menjadi Rp 4,9 triliun. Bus listrik juga akan mendapat subsidi dari pemerintah sebanyak Rp 48 miliar. Lalu pada 2024 naik menjadi Rp 144 miliar. (Sumber : https://www.mjnews.id/2023/05/sebut-subsidi-mobil-listrik-tidak-urgen-sultan-minta-pemerintah-lakukan-ini/ )