Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) mengeluarkan laporan kinerja Tahun Sidang 2022-2023 dengan format e-book yang interaktif, sehingga masyarakat dapat lebih optimal dalam mengakses informasi kegiatan BAP DPD RI. Laporan kinerja tersebut disajikan dengan tampilan menarik, ringkas dan komprehensif untuk mengikuti tuntutan masyarakat di era digital. “Penyajian yang diminati oleh publik sekarang ini adalah bentuk digital, laporan ini juga membantu mendukung penyebaran kinerja DPD RI secara umum yang masih sering ditanyakan masyarakat dan khususnya kinerja BAP DPD RI,” ungkap Ajiep Padindang, Ketua BAP DPD RI periode 2022-2023. Publikasi laporan kinerja yang disusun ini merupakan wujud dari keterbukaan informasi publik DPD RI kepada masyarakat. “Laporan kinerja sebagai wujud fungsi representasi dan bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas serta transparansi BAP DPD RI ke masyarakat. Karena itu sangat penting untuk dipublikasikan ke masyarakat melalui berbagai platform media DPD RI, agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya,” ujar Mesranian, Plt. Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI. Selain itu, masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI melalui survey kepuasan Masyarakat yang bisa diakses di laporan kinerja BAP DPD RI. Di tahun sidang 2022-2023, BAP DPD RI telah menghasilkan 4 (empat) keputusan DPD RI yaitu: 1. Keputusan DPD RI Nomor 17/DPDRI/I/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Penindaklanjutan IHPS II Tahun 2021 BPK RI terkait Indikasi Kerugian Negara/Daerah; 2. Keputusan DPD RI Nomor 36/DPDRI/III/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Penindaklanjutan IHPS I Tahun 2022 BPK RI terkait Indikasi Kerugian Negara/Daerah; 3. Keputusan DPD RI Nomor 37/DPDRI/III/2022-2023 tentang Rekomendasi DPD RI Atas Pengelolaan BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah; 4. Keputusan DPD RI Nomor 62/DPDRI/V/2022-2023 tentang Rekomendasi DPD RI terkait Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Masyarakat dapat langsung mengaksesnya secara lengkap melalui website dpd.go.id atau scan QR code di foto yang dilampirkan. (Sumber: https://metrotalenta.online/bap-dpd-ri-kinerja-untuk-masyarakat/)

Sebagai rasa syukur dan kegembiraan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2023, Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaannya yang ke-78 dengan tema “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”. Berbagai macam kegiatan dilaksanakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya adalah perlombaan 17 Agustus. Begitu pula dengan Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta turut menggelar bermacam perlombaan. Kali ini lomba 17 Agustus yang diselenggarakan antara lain lomba makan kerupuk, lomba memindahkan pilus dengan sumpit, lomba makan biskuit, lomba memasukan sumpit ke botol, lomba tebak gambar, lomba tebak gerak, dan cerdas cermat pengetahuan umum. Perlombaan diikuti oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta. Seluruh pegawai tampak antuasias mengikuti berbagai macam lomba disela-sela kesibukan aktivitas kerja. Tawa dan canda menghiasi setiap aksi selama perlombaan berlangsung. Momen lomba 17 Agustus memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk berinteraksi dalam suasana yang santai dan penuh semangat kekeluargaan. Berbagai jenis lomba ini juga bertujuan untuk memupuk semangat gotong royong, solidaritas, persatuan, kebersamaan, dan patriotisme bangsa Indonesia. (Agus)

Senator asal DKI Jakarta, Sylviana Murni, tidak sependapat dengan koleganya, Jimly Asshiddiqie, soal DPD RI dibubarkan dan dimasukkan ke dalam DPR sebagai perwakilan daerah. Dalihnya, DPD RI memiliki peran sentral dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah. "Sepanjang pengalaman saya berkhidmat di DPD RI, banyak hal yang kemudian turut serta melakukan percepatan bagi kemajuan daerah," katanya dalam keterangannya, Minggu (20/8). "Dari peningkatan kualitas masyarakat hingga infrastruktur daerah." Sylvi melanjutkan, peningkatan pembangunan daerah melalui otonomi menjadi agenda utama dari pemerintah pascareformasi 1998. Menurutnya, segala potensi dari semua sektor yang ada di daerah perlu terus digenjot melalui pengawalan kebijakan oleh senator. "Rasanya tidak ada sekat antara anggota DPD RI dengan semua elemen masyarakat. Sehingga, segala macam aspirasi masyarakat bisa tersampaikan secara leluasa tanpa ada pemilahan ini konstituen siapa, dapil mana, dan ini menjadi kewajiban siapa," tuturnya. Eks Wali Kota Jakarta Pusat itu pun menyayangkan usul Jimly soal pembubaran DPD RI. Alasannya, bakal melemahkan kedudukan lembaga perwakilan utusan daerah tersebut. Padahal, sambungnya, para senator harus memperjuangkan agar DPD RI memiliki kekuatan yang setara dengan DPR. Dicontohkannya dengan Prancis. "Sistem bikameral [di Prancis] itu berjalan dengan baik. Senator punya otoritas sama dengan DPR sehingga tidak hanya berlaku sebagai pengawas RUU, tapi punya peran juga untuk menetapkan undang-undang," ucap Sylvi. Sebelumnya, Jimly mengusulkan DPD RI dibubarkan dan dimasukkan ke dalam DPR sebagai perwakilan daerah. Alasannya, penguatan fungsi DPD selalu terhambat DPR. (Sumber: https://www.alinea.id/nasional/sylvi-tolak-usul-pembubaran-dpd-percepat-kemajuan-daerah-b2hVN9NUJ)

Jakarta – Terkait adanya usulan peleburan DPD RI menjadi bagian dari DPR RI, Sylviana Murni, Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta, menilai hal itu malah akan semakin melemahkan kedudukan DPD RI. Menurut mantan Walikota Jakarta Pusat ini, yang harus diperjuangkan anggota DPD RI adalah menjadikan lembaga ini berkekuatan setara dengan DPR RI. “Contoh di Perancis, sistem bikameral itu berjalan dengan baik. Senator punya otoritas sama dengan DPR, sehingga tidak hanya berlaku sebagai pengawas RUU, tapi punya peran juga untuk menetapkan undang-undang. Bahkan dari sisi kajian kebijakan dan penentuan anggaran pun dilakukan secara bersama-sama,” ungkapnya kepada Suaraindonews.com, di Jakarta, Minggu (20/8/2023). Dalam sistem ketatanegaraan kita, ujarnya, keberadaan DPD ini untuk mendukung kemajuan daerah secara universal. Tidak ada lagi daerah maju sendiri karena punya sumber daya dan kekuatan politik yang mumpuni, sementara di sisi lain ada daerah tertinggal dengan sumber daya yang minim dan akses politik yang lemah. Maka peran DPD RI akan menjawab kegelisahan masyarakat daerah itu,” lanjutnya. Ketua DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) DKI Jakarta ini, pun menegaskan, saat ini pihaknya terus berjuang keras dalam rangka penguatan DPD RI guna mendapatkan hak otoritas dan imunitas yang sama dengan DPR RI. Meskipun, lanjutnya, hal itu tidak mudah karena usia DPD RI yang masih belia. “Tetapi bukan hal yang tidak mungkin asal setiap anggota punya tekad dan komitmen yang sama untuk menempatkan lembaga ini sebagai rumah yang perlu diperkokoh lagi. Anggota DPD harus steril dari agenda politik partisan, tujuannya harus sama yakni mengakses dan mengakselerasi pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah,” tandasnya. Sebelumnya, dalam Sidang Tahunan MPR, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong pemerintah untuk memperkuat kelembagaan dan fungsi MPR RI dan DPD RI yang hanya dapat terwujud melalui amendemen konstitusi UUD 1945. “Tugas, peran dan fungsi DPD RI ini alangkah baiknya diatur oleh Undang-Undang tersendiri. Karena jika kinerja DPD RI misalnya, harus mengacu pada UU MD3 maka keadaanya akan tetap seperti ini. Sekali lagi, amandemen UU jika memang perlu dilakukan, maka lakukan itu untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan karena pesan politik segelintir orang,” pungkasnya. Sylviana Murni menambahkan, Anggota DPD RI memiliki otoritas dan imunitas yang tidak mudah diintervensi oleh kelompok manapun. Pasalnya, anggota DPD RI dipilih langsung oleh rakyat tanpa melalui skema partai politik. “Sepanjang pengalaman saya berkhidmat di DPD RI, banyak hal yang kemudian turut serta melakukan percepatan bagi kemajuan daerah. Dari peningkatan kualitas masyarakat hingga infrastruktur daerah,” kata Sylviana, yang juga mengemban tugas sebagai Ketua BKSP DPD RI. Pasca reformasi pada tahun 1998 silam peningkatan daerah melalui otonomi menjadi agenda utama dari pemerintah. Segala potensi dari semua sektor yang ada di daerah, katanya, perlu terus digenjot melalui pengawasan kebijakan oleh Anggota DPD RI sebagai salah satu pihak yang berwenang. “Rasanya tidak ada sekat antara Anggota DPD RI dengan semua elemen masyarakat, sehingga segala macam aapirasi masyarakat bisa tersampaikan secara leluasa tanpa ada pemilahan ini konstituen siapa, dapil mana dan ini menjadi kewajiban siapa. Karena DPD RI memang hadir untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sebagaimana mestinya,” tutup Sylviana Murni. (Sumber: https://suaraindonews.com/sylviana-murni-harus-diperjuangkan-anggota-dpd-ri-lembaga-dpd-ri-berkekuatan-setara-dengan-dpr-ri/)

Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, Sylviana Murni menegaskan, keberadaan lembaga tinggi negara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan mendorong percepatan pembangunan di daerah sebagaimana tugasnya mengawal kemajuan masyarakat berdasarkan prinsip teritorial. Menurut Sylvi, sapaan akrab Sylviana Murni, anggota DPD RI memiliki otoritas dan imunitas yang tidak mudah diintervensi oleh kelompok manapun. Pasalnya, anggota DPD RI dipilih langsung oleh rakyat tanpa melalui jalur partai politik. "Sepanjang pengalaman saya berkhidmat di DPD RI, banyak hal yang kemudian turut serta melakukan percepatan bagi kemajuan daerah. Dari peningkatan kualitas masyarakat hingga infrastruktur daerah," ujar Sylvi di Jakarta, Minggu (20/8/2023). Pasca reformasi pada tahun 1998 silam, peningkatan daerah melalui otonomi menjadi agenda utama dari pemerintah. Segala potensi dari semua sektor yang ada di daerah, kata Sylvi, perlu terus digenjot melalui pengawalan kebijakan oleh anggota DPD RI sebagai salah satu pihak yang berwenang. "Rasanya tidak ada sekat antara anggota DPD RI dengan semua elemen masyarakat, sehingga segala macam aspirasi masyarakat bisa tersampaikan secara leluasa tanpa ada pemilahan ini konstituen siapa, dapil mana dan ini menjadi kewajiban siapa. Karena DPD RI memang hadir untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sebagaimana mestinya," katanya. Terkait adanya usulan peleburan DPD RI menjadi bagian dari DPR RI, Sylvi menilai hal itu malah akan semakin melemahkan kedudukan DPD RI. Menurut mantan Walikota Jakarta Pusat ini, yang harus diperjuangkan anggota DPD RI adalah menjadikan lembaga ini berkekuatan setara dengan DPR RI. "Contoh di Perancis, sistem bikameral itu berjalan dengan baik. Senator punya otoritas sama dengan DPR, sehingga tidak hanya berlaku sebagai pengawas RUU, tapi punya peran juga untuk menetapkan undang-undang. Bahkan dari sisi kajian kebijakan dan penentuan anggaran pun dilakukan secara bersama-sama," ungkapnya. "Dalam sistem ketatanegaraan kita, keberadaan DPD ini untuk mendukung kemajuan daerah secara universal. Tidak ada lagi daerah maju sendiri karena punya sumber daya dan kekuatan politik yang mumpuni, sementara di sisi lain ada daerah tertinggal dengan sumber daya yang minim dan akses politik yang lemah. Maka peran DPD RI akan menjawab kegelisahan masyarakat daerah itu," lanjutnya. Ketua DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) DKI Jakarta ini pun menegaskan, saat ini pihaknya terus berjuang keras dalam rangka penguatan DPD RI guna mendapatkan hak otoritas dan imunitas yang sama dengan DPR RI. Meskipun, lanjutnya, hal itu tidak mudah. "Tetapi bukan hal yang tidak mungkin asal setiap anggota punya tekad dan komitmen yang sama untuk menempatkan lembaga ini sebagai rumah yang perlu diperkokoh lagi. Anggota DPD harus steril dari agenda politik partisan, tujuannya harus sama yakni mengakses dan mengakselerasi pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah," tandasnya. Sebelumnya, dalam Sidang Tahunan MPR, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong pemerintah untuk memperkuat kelembagaan dan fungsi MPR RI dan DPD RI yang hanya dapat terwujud melalui amendemen konstitusi UUD 1945. "Tugas, peran dan fungsi DPD RI ini alangkah baiknya diatur oleh Undang-Undang tersendiri. Karena jika kinerja DPD RI misalnya, harus mengacu pada UU MD3 maka keadaanya akan tetap seperti ini. Sekali lagi, amandemen UU jika memang perlu dilakukan, maka lakukan itu untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan karena pesan politik segelintir orang," pungkasnya. (Sumber : https://kosadata.com/read/sylviana-murni-dpd-ri-punya-peran-penting-dorong-percepatan-pembangunan-daerah )

Penguatan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus menjadi salah satu agenda utama para anggotanya yang juga sering disebut senator. Penguatan DPD RI bukan sekadar persoalan penambahan kewenangan legislasi, pengawasan dan anggaran saja, tetapi lebih kepada penguatan fungsi lembaga ini sebagai perwakilan territorial agar manfaatnya lebih besar lagi dirasakan oleh masyarakat di daerah. Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, kedudukan DPD sebagai perwakilan territorial dalam struktur parlemen di Indonesia menjadi hal yang sangat fundamental. Ini karena, sejak 1999, Indonesia menganut prinsip pemerintahan daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam bingkai negara kesatuan. Otonomi daerah dipilih, karena keberlanjutan sebuah negara kesatuan seperti Indonesia akan bisa bertahan jika kepentingan daerah yang majemuk dapat diakomodasi oleh Pemerintah Pusat melalui kebijakan legislasi atau peraturan perundang-undangan terutama soal pembagian kewenangan, pengelolaan sumber-sumber ekonomi termasuk kebijakan pembangunan nasional yang mengedepankan kepentingan dan potensi daerah. “Dengan kewenangan yang ada saat ini saja, berbagai elemen di daerah sudah merasakan manfaat DPD RI. Kami bersyukur, tiap turun ke masyarakat baik di dapil masing-masing maupun ke berbagai daerah, rakyat begitu leluasa menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPD. Ini karena kami punya komitmen kuat untuk memperjuangkannya,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (18/8). Itulah kenapa, lanjut Fahira Idris, penguatan DPD terus menjadi salah satu agenda utama. Tujuannya untuk lebih memaksimalkan potensi daerah, baik itu terkait otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran dan belanja negara, hingga soal pajak, pendidikan, dan agama. Jika semua bidang ini bisa dimaksimalkan, maka daerah akan lebih cepat sejahtera dan cita-cita Indonesia menjadi negara maju bisa lebih cepat terwujud. Menurut Fahira Idris, saat ini dan ke depan, sistem ketatanegaraan Indonesia perlu diperkuat dengan bagunan sistem bikameral kuat (strong bicameralism) untuk mewujudkan cita-cita negara dalam bidang otonomi daerah dan negara kesatuan. Dalam strong bicameralism, peran DPD adalah sebagai salah satu penopang utama sehingga salah satu konsekuensinya adalah pembentukan undang-undang harus melibatkan DPR, DPD dan Presiden agar melahirkan undang-undang yang harmonis dan berkualitas serta mengedepankan kepentingan daerah. “Jika ingin bangsa ini terus melaju, kita harus mampu memaksimalkan institusi demokrasi seperti DPD, baik dalam posisinya sebagai bridging atau jembatan maupun sebagai perwakilan daerah. Terlebih, sejauh ini pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah belum terformat. Artinya, DPD sangatlah diperlukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang begitu kompleks ini,” pungkas Senator Jakarta ini. (Sumber : https://kastara.id/18/08/2023/manfaat-dpd-ri-dirasakan-berbagai-elemen-di-daerah/ )

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendukung dan menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang mewacanakan kenaikan gaji dan uang pensiunan para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, harapan pemerintah untuk meningkatkan kinerja PNS dengan meningkatkan insentif fiskal sangat beralasan di tengah tuntutan merit sistem birokrasi saat ini. ASN didorong untuk meningkatkan kapasitas dan etos pengabdiannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membantu agenda strategis pemerintah. "Kondisi dan Pertumbuhan ekonomi kita yang stabil saat ini cukup memungkinkan bagi pemerintah untuk meningkatkan insentif fiskal bagi PNS. Hal ini akan berdampak positif bagi kinerja konsumsi dalam menopang pertumbuhan ekonomi di masa depan," ujar Sultan melalui keterangan resminya, Kamis (17/8). Meski demikian, mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu meminta pemerintah untuk segera memberikan kejelasan terkait masa depan para pegawai pemerintah yang berstatus sebagai tenaga honorer. Para honorer juga merupakan pembantu pemerintah yang harus diperhatikan secara serius. Diketahui, Pemerintah akan menghapus pegawai honorer pada November 2023 dan sebagai gantinya pemerintah akan menetapkan status honorer sebagai PPPK Paruh Waktu atau istilahnya 'PNS part time'. "Kami sangat mengapresiasi kebijakan menaikan gaji PNS sebagai kado HUT RI ke-78, tapi hadiah kemerdekaan ini harus juga bisa dirasakan oleh semua elemen bangsa, terutama para pembantu pemerintah, sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk memperbaiki gaji ASN secara akomodatif," sambungnya. Lebih lanjut, Sultan juga berharap agar Pemerintah kembali meningkatkan subsidi di sektor pertanian. Terutama subsidi pupuk dan bibit unggul bagi para pelaku usaha tani di daerah. "Para petani di daerah masih mengeluhkan penetapan subsidi pupuk yang sangat terbatas saat ini. Kebijakan tersebut cukup membebani biaya produksi petani", tegasnya. Presiden Jokowi mengumumkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI dan Polri naik 8 persen. Uang pensiun PNS akan dinaikkan 12 persen. Jokowi menyatakan gaji PNS dan pensiun naik bertujuan untuk meningkatkan kinerja para aparat pemerintah. "Ini diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional," kata Jokowi dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, (16/8/2023). (Sumber: https://politik.rmol.id/read/2023/08/18/585473/gaji-asn-naik-wakil-ketua-dpd-apresiasi-pemerintahan-jokowi)

Forum Lintas Ormas (FLO) Provinsi DKI Jakarta hari ini bersama-sama 30 Ormas perwakilan di DKI Jakarta adakan Upacara Peringatan HUT RI Ke 78 Tahun di Sekretariat Forum Lintas Ormas (FLO) Provinsi DKI Jakarta di Srengseng Junction Kembangan Jakarta Barat. Hadir Ketua Umum FLO Ir. H. Juani Yusuf,MM, Sekjen FLO Endah S. Parjoko, beserta Para Pengurus FLO Tingkat Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Ormas di DKI Jakarta. Yang menjadi Inspektur Upacaranya FAHIRA IDRIS Dewan Pembina FLO Provinsi DKI Jakarta yang juga Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta. Hadir juga Perwakilan Kesbangpol Bapak H. Matsani Kepala Suban Kesbangpol Kota Jakarta Barat. Kegiatan selain Upacara HUT RI Ke 78 Tahun, dilanjutkan Deklarasi Damai untuk Kamtibmas dan Pemilu 2024 yang berjalan Damai dan Kondusif. Serta dibuat juga Pemeriksaan Kesehatan Gratis oleh Ibu Fahira Idris kepada Pengurus dan Peserta Upacara yang hadir, kemudian di tutup dengan Perlombaan antara Anggota FLO Provinsi DKI Jakarta dan juga Pemberian Piagam Penghargaan DPD RI kepada perwakilan Ormas. Ormas yang hadir diantaranya Pemuda Pancasila (PP) DKI Jakarta, Pemuda Panca Marga DKI Jakarta, Laskar Merah Putih DKI Jakarta, Kembang Latar DKI Jakarta, Ormas BANG JAPAR, Pejuang Siliwangi DKI Jakarta, Kaliber Indonesia, LDII DKI Jakarta, BPPKB Banten, Senkom Mitra Polri, BKPRMI DKI Jakarta, Laskar Manguni Indonesia, JPKP, Gayatra, KKPMP, IKBK Kailolo, Ikatan Keluarga Madura, Parmusi, DHD Angkatan 45, MUKI, PGPI, GBN DPD DKI jakarta, forum silahturahmi pers jurnalis bela negara dan Perwakilan Ormas di DKI Fahira Idris dalam amanatnya dihadapan peserta upacara menyampaikan ini adalah sejarah baik untuk Ormas di Forum Lintas Ormas DKI Jakarta. Kegiatan pertama yang dilakukan FLO Provinsi DKI Jakarta sekaligus Deklarasi Damai dan Kondusif menjelang Pelaksanaan Pemilu 2024. “Terima kasih Kepada Ketum Bang Juaini Yusuf, Sekjen Ibu Endah S. Pardjoko, Bang M. Supriyadi Wakil Ketua, Bang H. Eddy Wasekjen, dan Para Pengurus FLO Provinsi DKI Jakarta, Terima kasih Para Panitia Bang H. Misan Ketua, Bang Musa Marasabessy Sekretaris, Bang H. Samsudin Bendahara sekaligus seluruh Divisinya dan seluruh Pimpinan Ormas di DKI Jakarta. Terima Kasih Kepada Ibu Anisa Pengelola Srengseng Junction atas diberikannya FLO Provinsi DKI Jakarta untuk Upacara HUT RI Ke 78 Tahun dan Para Donatur dari FLO Provinsi DKI Jakarta serta Para Ormasnya. Terima kasih Kepala Kesbangpol Bang H. Matsani, Lurah Srengseng Bang Adith, dan Para Tokoh Masyarakat serta Tokoh agama. Alhamdulillah, kita jadikan Kegiatan Upacara HUT RI menjadi Agenda Rutin kita Ormas di DKI Jakarta untuk ajang silaturahmi. Tadi juga saya buka layanan Cek Kesehatan Gratis untuk Anggota FLO DKI Jakarta agar sejak dini bisa mulai menjaga Kesehatan dan dirinya. Pemilu 2024 sebentar lagi, mari kita sama-sama jaga Kamtibmas di wilayah masing-masing agar Damai, Baik dan Kondusif, maka hari ini kita Deklarasikan Sukses Pemilu 2024”, ujar Fahira Idris dalam Amanat Pembukanya. Fahira Idris meneruskan, Kita FLO Provinsi DKI Jakarta teruslah Kompak antara semua ormas di Jakarta, Kita Jaga Jakarta yang Kondusif, Damai, Tentram dan agar nantinya kita sama-sama jalankan Pemilu 2024 agar Berjalan Lancar dan sukses. Kita Teruskan bekerjasama dengan Pemerintah dari Pusat, Provinsi, Kotamadya, TNI, Polri dan semua pilar di lembaga-lembaga dan terakhir FLO haruslah terus Jaya dan sinergi antar semua Ormas di DKI Jakarta. Sekali lagi, selamat HUT RI Ke 78 Tahun. Teruslah Melangkah Untuk Indonesia Maju, FLO Jaya, NKRI Harga Mati. Merdeka. (Sumber: https://mitratnipolri.com/senator-dki-jakarta-fahira-idris-hadir-sebagai-pembina-upacara-bendera-hut-ri-di-srengseng-junction/)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DKI Jakarta, Sylviana Murni merespon baik keluhan masyarakat Pulau Untung Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu terkait infrastruktur pelabuhan atau sandaran kapal pariwisata di Tanjung Pasir. "Sebenarnya rencana pelabuhan ini sudah disampaikan ke pihak terkait, kita berdoa semoga harapan Bapak dan Ibu segera direalisasikan. Saya dengan semaksimal mungkin menggunakan koneksi dan jaringan saya untuk terus mendorong usulan Bapak dan Ibu," ujar Sylviana Murni, Selasa (8/8/2023). Sebelumnya, Ketua RT 03 RW 03 Kelurahan Untung Jawa, Ican mengaku bahwa sejauh ini destinasi wisata di lokasi tersebut hanya mengandalkan kapal penumpang pengangkut wisatawan yang sekedar melintas ke wilayahnya. Sehingga, kata Ican, pelaku ekonomi mikro di lokasi wisata itu sering mengeluh pendapatan mereka lesu. Seorang warga RT 01/RW 01, Jana juga menyampaikan keluhan terkait bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dianggap tidak tepat sasaran. Jana mengeluhkan bahwa suaminya sebagai Pekerja penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) tidak seperti PJLP lainnya yang sering menerima bansos tersebut. Padahal, kata Jana, ia dan suaminya merasa termasuk kategori yang berhak menerima bantuan tersebut. Menanggapi hal itu, Sylviana Murni kemudian berkoordinasi dengan petugas Dinas Sosial DKI Jakarta perihal keluhan Ibu Jana tersebut. Dari informasi diterima dari petugas Dinsos, kata Sylvi, sesuai Keputusan Gubernur menyebutkan bahwa PJLP bukan termasuk kategori berhak menerima bansos. "Tetapi pada prinsipnya, silahkan untuk berkoordinasi secara baik kepada lurah melalui Pak RT, nanti saya bantu komunikasi di level pimpinan pada Dinas terkait. Kemudian, pendamping sosial dari Kementerian atau Pemprov DKI juga memang sebaiknya terus menjalin komunikasi dengan pengurus warga setempat," pungkasnya. (Sumber : https://kosadata.com/read/sylviana-murni-respon-problem-infrastruktur-hingga-bansos-warga-di-pulau-untung-jawa?page=all )

JAKARTA — Ketua BKSP DPD RI Sylviana Murni berharap kegiatan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Ke-44 bisa membawa angin segar bagi perekonomian di kawasan ASEAN. Hal tersebut bertujuan agar bisa meningkatkan kesejahteraan bagi warga negaranya. “Kita mengajak seluruh parlemen di ASEAN ini bisa turut andil dalam menumbuhkan ekonomi di ASEAN. Karena saat pandemi Covid-19 melanda, ekonomi di negera-negara lain terutama ASEAN mengalami dampak yang signifikan,” ucap Sylviana Murni usai Courtesy Call dengan pimpinan delegasi peserta AIPA ke-44 yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (7/8) Sylviana Murni juga mengajak kawasan ASEAN bisa terus memacu dan menumbuhkan perekonomian masing-masing. Selain itu Anggota DPD RI asal DKI Jakarta ini juga mengharapkan negara-negara ASEAN berperan aktif dalam memberikan rasa aman warga negaranya. ”Ini merupakan bagian yang paling penting dalam AIPA ke-44 yaitu bisa memberikan rasa aman bagi warga negaranya. Semoga acara ini bisa berjalan lancar,” cetusnya. Pada pembukaan Sidang Umum ke-44 AIPA ini, Presiden Jokowi mengatakan parlemen merupakan cermin keterwakilan suara rakyat. Oleh karena itu, aspirasi rakyat ASEAN harus dikedepankan dan kepentingan mereka harus diperjuangkan. “Kita harus bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan rakyat kita, kesejahteraan yang berkeadilan,” ujar Presiden. Presiden Jokowi mengaku bersyukur karena di tengah ketidakpastian dunia, pertumbuhan ekonomi ASEAN tetap stabil. Bahkan, oleh The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Asia Tenggara dianggap sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. “Sebagai ketua ASEAN, Indonesia ingin menjadikan kawasan ASEAN tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, sebagai epicentrum of growth. Oleh karena itu, integrasi ekonomi ASEAN harus diperkuat, hambatan perdagangan dengan mitra ASEAN harus dihilangkan, kerja sama ekonomi yang setara dan saling menguntungkan harus ditingkatkan,” ujarnya. Pada acara ini, turut hadir Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Ketua DPD RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, dan seluruh perwakilan negara-negara di ASEAN. (Sumber: https://www.mandalikanews.id/2023/08/sidang-aipa-ke-44-bksp-dpd-ri-dorong.html)