Pengurus Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) melakukan silaturahmi audiensi ke Prof DR Sylviana Murni yang biasa di sapa Mpok Sylvi, anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta, di Gedung Smesco,Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023. Ditengah kesibukannya mengikuti ajang lomba paduan suara ASEAN Confederation Of Women’s (ACWO) sebagai peserta No.6 ,mewakili organisasi ISWI (Ikatan Sarjana Wanita Indonesia) menyanyikan Lagu Wajib Ibu Bangsa dan lagu Pujaan Ku Lihat Ibu Pertiwi. “Silaturahim audiensi dilakukan pengurus PJMI untuk meningkatkan jejaring dan bersinergi dengan Mpok Sylvi,”ucap Anugrah Widhy selaku Ketua Bidang Sosial dan pemberdayaan masyarakat PJMI yang di dampingi anggota nya H Musa Hayat dan Iwan Padjajaran selaku anggota bidang seni dan budaya. Mpok Sylvi menerima audiensi silaturahmi pengurus PJMI di lakukan di sela sela acara di Gd Smesco, dan di katakan Mpok Sylvi siap bersinergi dengan pengurus PJMI. Dan bila ada kegiatan atau acara pengurus PJMI akan di undang, ucap Mpok Sylvi. Dalam pantauan di lapangan,tak jarang Mpok Sylvi lebih banyak turun langsung kepada sumber permasalahan, “Saya ingin masalah-masalah ini diketahui langsung dan perlu ditindaklanjuti secara langsung,” katanya. Mpok Sylvi berharap silaturahmi ini dapat terus terjalin, sekaligus upaya saling memberikan informasi. “Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, selalu ada solusi untuk menyelesaikannya,” ujar anggota Komisi III DPD RI yang menangani bidang agama, pendidikan, sosial dan pariwisata. (Sumber : https://kicaunews.com/2023/10/25/pjmi-audiensi-ke-mpok-sylvi-di-acara-acwo/ )

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) DIY, Cholid Mahmud meninggal dunia, Minggu (29/10/2023). Salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tutup usia karena menderita penyakit gagal ginjal yang cukup lama dideritanya. Anggota Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin mengatakan, Cholid Mahmud meninggal setelah dirawat di Rumah Sakit JIH. Namun dia sendiri tidak mengetahui sudah berapa lama dirawat di JIH. Dari informasi yang dia dapat Cholid sudah dirawat dalam sepekan terakhir. "Tapi seminggu kemarin masuk RS,"ujar dia, Minggu (29/10/2023). Amir mengatakan, Cholid Mahmud meninggal dunia dini hari tadi sekira pukul 03.30 WIB. Selama ini dia menjalani perawatan cuci darah sebanyak 2 kali dalam seminggu. Politikus PKS ini mengaku tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Cholid Mahmud harus cuci darah. Namun dari yang bersangkutan pernah menjalani cangkok ginjal beberapa tahun yang lalu. "Kami merasa kehilangan beliau,"tambahnya. Selama berinteraksi dengan almarhum, Amir mengaku belum pernah mendapati almarhum marah. Di samping itu, Cholid adalah seorang intelek dan ahli dalam membaca kitab kuning karena merupakan putra ulama besar dari Salatiga "Politikus ulung , beliau juga pendiri PK sekarang PKS,"tutupnya. Wakil Ketua DPRD DIY dari PKS, Huda Tri Yudiana mengatakan, Ustadz Cholid Mahmud adalah seorang guru dan panutan bagi dirinya. Almarhum membimbing mereka semua sejak mahasiswa sehingga almarhum adalah sosok yang penuh keteladanan. "Yang sangat kuat dari Ustadz Cholid Mahmud adalah keteguhan dalam memegang prinsip, beliau selalu menekankan pada kami untuk mencapai cita cita yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik dan terhormat,"ujarnya. Ustadz Cholid adalah seorang pendakwah Islam yang sangat konsisten. Almarhum dakwah tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan semua perilakunya. Ustadz Cholid sakit dan harus cuci darah sejak tahu 2015, almarhum menjalani dengan tegar dan sabar, sakit tidak menghalanginya dalam dakwah dan ketugasannya sebagai anggota DPD RI. "Terakhir saya pekan lalu menemani beliau cuci darah di RS. Pesan pesan beliau seperti biasa, sangat mendalam tentang pentingnya keikhlasan dalam perjuangan. Rupanya itu pertemuan saya yang terakhir dengan ustadz. Semoga beliau khusnul khatimah, dan dipertemukan di Syurga Nya nanti,"tutupnya. (Sumber : https://nasional.okezone.com/read/2023/10/29/337/2910299/berita-duka-anggota-dpd-ri-dan-pendiri-pks-cholid-mahmud-meninggal-dunia?page=1 )

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah fokus melaksanakan tugas kenegaraan di tengah meningkatnya dinamika politik jelang pemilu 2024. "Kami minta pemerintah tetap fokus melakukan perbaikan pada produktivitas dan distribusi bahan pangan strategis ke semua Daerah. Sehingga tidak perlu terjadi lonjakan harga dan mempengaruhi daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (26/10). Diketahui, hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada September 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen menurun dari 125,2 pada bulan sebelumnya menjadi 121,7. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga beberapa bahan pangan strategis seperti beras, telur, gula dan daging di pasaran. "Beras yang menjadi makanan pokok masyarakat terus melambung tinggi di tingkat pedagang. Akibatnya sekarang banyak masyarakat harus makan nasi jagung, sebagai upaya penghematan", sambungnya. Tapi, lanjutnya, harga jagung pun kini ikut mengalami kenaikan harga secara signifikan. Jagung tidak hanya dijadikan pakan ternak, tapi juga dikonsumsi oleh masyarakat. "Saya kira Fenomena ekonomi harus menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat tingkat produktivitas pangan kita sedang mengalami penurunan", terangnya. "Kita membutuhkan pola diversifikasi bahan pangan seperti ini. Tapi jika semua harga pangan mengalami peningkatan, tentu akan menjadi masalah di tingkat konsumen", tegasnya. Lebih lanjut mantan aktivis KNPI itu mendorong Pemerintah melalui Badan pangan Nasional, kementerian perdagangan dan pertanian untuk terus melakukan inovasi baik di sektor hulu maupun di tingkat distribusi. . "Pemerintah juga diharapkan bisa mengendalikan aktivitas impor bahan pangan sesuai kebutuhan dalam negeri. Importasi pangan sebaiknya dilakukan secara seimbang dengan kondisi cadangan dan pasokan pangan petani dalam negeri", tutupnya. (Sumber : https://www.askara.co/read/2023/10/26/40285/minta-pemerintah-fokus-bekerja-sultan:-rakyat-sedang-makan-jagung?preview=1 )

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Squash Indonesia, Sylviana Murni menyambut baik munculnya pengusaha muda bernama Alvin Kennedy, salah seorang pengurus BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang memiliki perhatian besar terhadap dunia olahraga, khususnya Squash. Menurut Sylviana Murni, pada momentum Musyawarah Nasional (Munas) PB Squash Indonesia yang akan digelar pada bulan November 2023 mendatang, nama Alvin Kennedy semakin menguat untuk menggantikan posisinya saat ini sebagai Ketua Umum di periode 2023-2027. "Kalau saran saya setelah berdiskusi dengan Menpora dan Presiden NOC Indonesia atau Komite Olimpiade Indonesia (KOI) tentu berharap Ketua Umum PB Squash nantinya adalah figur yang memiliki kemampuan manajerial yang baik, cekatan dalam melakukan terobosan membawa organisasi lebih baik lagi. Kami mengenal baik Alvin Kennedy, dan tentu jika dimungkinkan secara aklamasi akan sangat efektif," ujar Sylviana Murni di Jakarta, Kamis (26/10/2023). Sylviana Murni pun menegaskan bahwa dirinya tidak akan maju lagi menjadi Ketua Umum di Munas mendatang. Pasalnya, saat ini dirinya mengaku ingin fokus mengabdikan diri kepada masyarakat Jakarta dan Indonesia melalui jalur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Selain itu, lanjutnya, hingga kini dirinya masih menjabat Ketua Umum di sejumlah organisasi sosial maupun kemasyarakatan lainnya hingga masa jabatan di beberapa organisasi tersebut berakhir. "Saya sudah khatam di Squash Indonesia ini sejak di Pengurus Provinsi (Pengprov) DKI, kemudian pernah menjadi Sekjen PB Squash sampai akhirnya dulu terpilih secara aklamasi juga menjadi Ketua Umum PB Squash Indonesia periode saat ini. Jadi sekarang nampaknya tepat jika dipimpin figur muda yang punya kapasitas seperti Alvin ini," ungkapnya. Lebih lanjut pimpinan Komite I DPD RI ini pun yakin bahwa seluruh Pengprov Squash memiliki pandangan yang sama terkait hal yang dibutuhkan organisasi ke depan. Sylviana Murni berharap para Pengprov Squash di seluruh Indonesia agar tetap kompak dan solid untuk sama-sama memajukan organisasi olahraga tenis dinding ini. "Saya sangat yakin SDM di Pengprov juga banyak orang-orang yang berkualitas, punya integritas dan totalitas untuk memajukan Squash, dan tentu saya sangat apresiasi setiap perjuangan yang dilakukan pengurus dan anggota di seluruh daerah. Namun jikapun nanti yang menguat namanya hanya Alvin Kennedy, maka menurut saya proses aklamasi menjadi jalan yang terbaik," pungkasnya. Untuk diketahui, Alvin Kennedy adalah seorang CEO di perusahaan Otomotif Dealership terkemuka skala Nasional PT Maju Motor Group. Pengusaha muda usia 41 tahun yang akrab disapa Alvin ini sudah sangat berpengalaman di dunia bisnis dan mengenyam pendidikan hingga terakhir dengan lulusan Diploma Jurusan Marketing di Seattle, Amerika Serikat. Alvin merintis karir bisnis otomotifnya di Jakarta lalu menikah pada tahun 2009. Alvin juga tercatat berhasil mengembangkan bisnis otomotifnya dimulai dari beberapa kota seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali hingga Lombok (NTB) dan pulau Sumatera antara lain Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Padang dan Kepulauan Riau. Hingga kini total bisnis (dealer) Otomotif saat dipimpin Alvin Kennedy mencapai 40 dealership. Bisnisnya pun berkembang mencakup ke divisi Car Rental, Ekspedisi & Car Carrier IaIu yang bergerak di bidang Non Otomotif adalah Property, Konstruksi, Hospitality, F&B dan Investment serta memiliki total jumlah tenaga kerja sebanyak 3000 karyawan. Berikut ini pengalaman organisasi Alvin Kennedy: A. Organisasi Pengusaha 1. HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda lndonesia) 2013-2016 : Wakil Bendahara HIPMI Sumsel. 2016-2019 : Bendahara HIPMI Sumsel. 2020-2022 : Bidang 10 BPP HIPMI. 2022-Sekarang : Ketua Bidang 8 BPP HIPMI. 2. KADIN (Kamar Dagang lndonesia) 2018-2020 : DPP KADIN Bidang Wiranusa. 2020-2023 : Wakil Ketua KADIN Kota Palembang bidang Perdagangan. 3. APPMAI (Asosiasi Perusahaan Penanaman Modal Asing lndonesia) 2023-Sekarang : Bendahara Umum. 4. ASPERKlNDO (Asosiasi Perusahaan Rental Kendaraan Indonesia) 2019-Sekarang : Wakil Bendahara Pusat. B. Organisasi Olahraga 1. HGCI (HIPMI Golf Club lndonesia). 2013-2016 : Ketua HGCI Sumsel. 2016-2019 : Bendahara HGCI lndonesia. 2022-Sekarang : Ketua HGCI lndonesia. 2. FGC (Fearless Golf Club) 2020-Sekarang : Ketua Umum FGC. 3. FOBI (Federasi Olahraga Barongsai lndonesia) 2022- Sekarang : Bendahara FOBI DKI. 4. IESPA (lndonesia Esport Association) 2020-2022 : Bendahara IESPA Sumsel. 5. Klub Sepakbola PS PALEMBANG 2020-Sekarang : Direktur Marketing & Promosi. 6. PERBASI (Persatuan Bola Basket Seluruh lndonesia) 2016-2021 : Bendahara PERBASI Sumsel. 7. IMI Pusat (lkatan Motor lndonesia) 2021-Sekarang : Wakil Bendahara Umum. (Sumber:https://kosadata.com/read/alvin-kennedy-caketum-kuat-pb-squash-indonesia-sylviana-murni-sarankan-aklamasi?page=all)

Kebijakan hilirisasi industri yang dilakukan Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak harga komoditas di pasar global. Hal tersebut menjadi aspek fundamental ketahanan ekonomi yang menjadikan Indonesia menjadi pemain kunci dalam industri berbasis komoditas di kancah gloal. Hal itu disampaikan oleh Nono Sampono, saat memberikan sambutan dalam acara Malam Apresiasi Peringatan Hari Jadi ke-10 Kabupaten Morowali Utara di Pelataran Kantor Bupati (22/10/2023). Nono Sampono dalam sambutannya menyebut, sebagai negeri yang memiliki kekayaan alam melimpah, Indonesia memiliki sebuah amanah besar. Salah satunya dengan adanya cadangan nikel terbesar di dunia, yang merupakan potensi menjadi ujung tombak bagi perekonomian. “Hilirisasi dalam industri pertambangan nikel merupakan penunjang ketahanan nasional dari aspek ekonomi. Ini bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga merupakan agenda nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan ujung tombak perekonomian dan keberlanjutan pembangunan bangsa.” ujar Nono. Menurut data yang diterbitkan Kementerian ESDM pada tahun 2022, cadangan nikel kita mencapai 72 juta ton, setara dengan 52% dari total cadangan nikel dunia. Produksi nikel Indonesia juga menempati peringkat pertama yakni sebesar 1 juta ton, melebihi Filipina (370 ribu ton) dan Rusia (250 ribu ton). Hilirisasi nikel juga telah terbukti berkontribusi positif dan di sepanjang 2022 telah berkontribusi 2,17% terhadap total ekspor non migas. Apalagi dengan adanya permintaan kendaraan ramah lingkungan yang menggunakan baterai listrik atau Electric Vehicle (EV). Saat ini kendaraan listrik memang baru menyumbang 2 persen penjualan mobil global. Namun, diperkirakan pada tahun 2040, kendaraan listrik akan menguasai 58 persen kendaraan global. “Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi sebuah simbol keberdayaan, suatu anugerah dan mandat dari Tuhan Yang Maha Esa agar kita menjaga dan mengelolanya dengan bijaksana.” ujar Nono Sampono. Hal ini tentunya merupakan sebuah peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain besar sebagai penyedia bahan baku industri baterai listrik lithium ion bagi kebutuhan global. “Saya yakin bahwa melalui kerja sama yang efektif dan dedikasi yang kuat dari semua stakeholder, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara beserta masyarakatnya akan mampu menghadapi tantangan ini dan meraih kesuksesan bersama sebagai sebuah bangsa.” pungkas Nono Sampono. (Sumber : https://www.askara.co/read/2023/10/23/40196/tingkatkan-ketahanan-ekonomi-nasional-dpd-ri-dorong-pengembangan-industri-hilirisasi-nikel?preview=1 )

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang tengah menyiapkan aturan yang akan memberikan perlindungan bagi pengemudi online, dalam perspektif hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator. Dikatakan LaNyalla, yang dibutuhkan pengemudi online saat ini bukan pembatasan jam kerja, tapi hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator yang harus diatur melalui regulasi. Termasuk beban biaya potongan dan lain-lain yang membuat pengemudi harus bekerja ekstra keras untuk bisa mendapat penghasilan yang layak. “Ini yang harus menjadi concern kemenaker. Karena pengemudi online saat ini, baik kendaraan roda dua ataupun roda empat, sudah banyak memberi kontribusi terhadap bangsa. Aktivitas masyarakat semakin dimudahkan, dan mengurangi tingkat pengangguran. Ini harus dipandang sebagai modal sosial bagi negara,” tukas LaNyalla, Senin (23/10/2023). Berdasarkan data, jumlah pengemudi ojek online di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta orang. Sehingga aturan ini tentunya akan memberikan perlindungan terhadap hajat hidup orang banyak, sambung Penasehat KADIN Jawa Timur itu. Masih menurut LaNyalla, perlindungan terkait status hubungan kerja, harus meliputi tingkat penghasilan yang layak, serta jaminan sosial dan kesehatan. Karena perspektif, selama ini, pengemudi dalam posisi mitra lepas yang tidak memiliki posisi tawar. “Sehingga ketika terjadi satu permasalahan, pengemudi ojek online selalu menjadi pihak yang paling lemah. Padahal skema kerja antara pengemudi dengan aplikator seharusnya diatur dan dilindungi oleh regulasi. Sehingga dapat dipastikan adanya keadilan ekonomi,” kata LaNyalla. LaNyalla menyoroti kebijakan yang dilakukan Gojek di Singapura yang dapat menurunkan komisi aplikator atau biaya bagi hasil bagi mitra pengemudi taksi online dari 15% menjadi 10% mulai 1 November. Hal ini dapat menjadi acuan di Indonesia. Untuk itu, secara prinsip LaNyalla mendukung rencana Kemnaker dan siap memberikan dukungan yang diberikan dalam upaya percepatan terbitnya aturan yang melindungi pengemudi dalam perspektif hubungan kerja. Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji aturan baru soal ojek online atau ojol yang akan tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Beberapa aturan yang tengah digodok diantaranya adalah pengemudi ojol harus berusia minimal 18 tahun dan wajib memiliki SIM dan STNK, serta pengemudi ojol juga mesti didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan. (Sumber : https://www.mjnews.id/2023/10/lanyalla-dukung-kemnaker-atur-perlindungan-pengemudi-online/ )

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sylviana Murni mengemukakan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri tanaman pangan. “Tanaman pangan merupakan salah satu subsektor pertanian yang mutu ekonomi dan nilai tambahnya jauh bisa dikembangkan,” kata Sylviana dalam webinar Propaktani TV Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian yang dipantau di Jakarta, Kamis. Sylviana mengatakan, salah satu bukti industri tanaman pangan di Jakarta amat menjanjikan adalah ketika ia berhasil menggelar panen raya di kantor Wali Kota Jakarta Pusat saat menjabat sebagai wali kota di tahun 2008-2010. Hidroponik adalah salah satu faktor yang membuat panen raya tersebut berhasil. "Prospek bisnis tanaman pangan di Jakarta sangat baik karena pelaku bisnisnya tetap bisa mendapat untung meskipun tidak memiliki lahan yang luas untuk membudidayakan tanamannya," kata dia. Semua bagian tanaman, mulai dari batang, daun, buah dan bahkan limbahnya, dapat dimanfaatkan dan memiliki potensi nilai tambah yang besar. Contohnya dengan dibuat menjadi keripik berbagai rasa dan pupuk organik untuk tanaman. Sylviana yang menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Agronomi Indonesia (Peragi) Provinsi DKI Jakarta, mengatakan, permintaan produk berbasis pangan dari konsumen juga tidak akan berhenti karena bahan pangan terus menjadi kebutuhan utama manusia. Selain itu, ia menyoroti perlunya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta untuk terus membina UMKM Jakarta yang bergerak di sektor pertanian tanaman pangan dengan tiga langkah. Langkah-langkah tersebut adalah memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kualitas produk dengan cara membimbing pekerjaan UMKM binaan dan mengembangkan pengelolaan UMKM yang baik melalui transplantasi manajemen. “Selain itu, diperlukan juga jaminan pasar dan bantuan modal untuk memenuhi spesifikasi produk,” katanya. Ia juga menegaskan akan terus membantu UMKM Jakarta yang memenuhi syarat untuk mengakses fasilitas permodalan yang disediakan Bank DKI supaya semakin dapat mengembangkan bisnisnya. (Sumber: https://nusantaratv.com/dpr/senator-dki-punya-potensi-besar-kembangkan-industri-tanaman-pangan)

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin berharap provinsi-provinsi di Indonesia bisa menjalin hubungan kerjasama antar daerah atau sister city dengan Xinjiang, Tiongkok. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian di setiap daerah. “Kami berharap agar kerjasama ini tidak hanya menyentuh antara pemerintah pusat maupun badan usaha milik negara serta swasta, tetapi juga dapat dikembangkan pada level kerjasama antar pemerintahan daerah dan masyarakat di daerah. Termasuk untuk mengembangkan hubungan antara provinsi-provinsi kami dengan Xinjiang di masa yang akan datang,” ucap Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat menerima kunjungan delegasi dari The Chines People's Political Consultative Conference (CPPCC) di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (17/10). Sultan menambahkan kunjungan delegasi ini merupakan hal yang sangat penting dan istimewa untuk menjalin kerjasama yang lebih dalam. Hubungan bilateral kedua negara ini sebenarnya sudah terjadi saat era Presiden Soeharto, maka saat ini menjadi kesempatan yang bagus bagi daerah di Indonesia. “Sampai hari ini hubungan kedua negara berjalan harmonis antara Indonesia dan Tiongkok, maka kami berharap kedepannya bisa lebih erat lagi antara provinsi ke provinsi di Tiongkok,” tukasnya. Senator asal Bengkulu ini mengatakan Indonesia dan Tiongkok saat ini juga telah menjalin kerjasama untuk mengembangkan industri nikel untuk keperluan baterai mobil listrik dan material penting di berbagai sektor industri. Indonesia dan Tiongkok juga menjadi anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif, yang beranggotakan 15 negara di Kawasan Asia dan Pasifik dan merupakan blok perdagangan bebas terbesar di dunia saat ini. “Saya berharap hubungan yang sudah baik ini bisa ditingkatkan lagi, apalagi Indonesia memiliki 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota,” paparnya. Sementara itu, Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein menjelaskan bahwa DPD RI merupakan wakil rakyat dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dan setiap provinsi diwakili empat orang. DPD RI juga bukan berdasarkan partai politik melainkan dari perorangan. “DPD RI juga terdiri dari beberapa alat kelengkapan salah satunya BKSP, tugasnya membangun kerjasama antar parlemen atau lembaga lainnya. Termasuk memfasilitasi kerjasama antara provinsi di Indonesia dengan provinsi negara lain,” ujarnya. Darmansyah Husein mengatakan bahwa pihaknya juga telah menjembatani hubungan bilateral antara Provinsi Banten dengan negara Prancis. Maka pada pertemuan ini, ia juga mengharapkan Xinjian juga bisa bekerjasama dengan provinsi yang ada di Indonesia salah satunya Bangka Belitung. “Bangka Belitung juga memiliki penghasil timah dan berbagai etnis. Maka sangat tepat bisa ada kerjasama dengan Xinjiang,” harapnya. Senada dengan Darmansyah Husein, Anggota DPD RI asal Provinsi Banten Ali Ridho Azhari juga mengharapkan Provinsi Banten bisa menjalin kerjasama atau sister city dengan Xinjiang. “Seperti Bangka Belitung, Banten juga berharap bisa menjalin sister city dengan Xinjian,” tuturnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Syviana Murni juga mengharapkan kerjasama dengan Xinjiang terkait cendikiawan muslim. Menurutnya umat muslim di Xinjiang cukup banyak, maka sangat tepat bila ada kerjasama cendikiawan muslim. “Walaupun umat muslim Xinjiang merupakan suku minoritas, namun umat muslim di Xinjiang mencapai 25 juta jiwa. Maka perlu ada kerjasama cendikiawan muslim di sana,” imbuhnya. Ketua CPPCC Xinjiang HE Nurlan Abdimajin mengatakan hubungan bilateral antara Tingkok dan Indonesia sedang berkembang pesat atau bisa dikatakan membuka lembaran baru kedua negara. Kerjasama ini tentunya bertujuan untuk kemitraan strategis dengan tujuan tatanan masyarakat yang tentram dan sejahtera. “Xinjiang juga berminat untuk melakukan kerjasama dengan daerah di Indonesia. Apalagi Presiden Xi Jinping juga sangat memperhatikan daerah Kawasan Otonom Xinjiang,” terangnya. (Sumber: https://www.askara.co/read/2023/10/17/40041/dpd-ri-dorong-provinsi-di-indonesia-jalin-sister-city-dengan-xinjiang)

Pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang mengungkap adanya manuver yang tidak lazim di dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden mendapat sorotan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, hal itu menunjukkan Indonesia semakin krisis negarawan, karena semua lembaga sudah berpolitik praktis. Termasuk hakim konstitusi. “Pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra itu menunjukkan bahwa MK, sebagai the guardian of constitution, sudah tercemar tradisi politik. Ini tentu sangat buruk bagi Indonesia,” tandas LaNyalla, Selasa (17/10/2023). Ditambahkan LaNyalla, sejak Indonesia menganut sistem liberal, dengan pemilihan presiden dan kepala daerah langsung dan dominasi partai politik sebagai pemegang kedaulatan, negeri ini semakin kehilangan jati diri, dan nilai-nilai adab, etika dan moral. “Negara yang menganut liberalisme dan terseret ke neoliberal serta ekonomi yang kapitalistik, pasti ditandai dengan kemenangan materialisme atas idealisme. Itu sudah prinsip. Sehingga perilaku politik Indonesia semakin tidak punya malu, dan mendapat pemakluman dari elite. Rakyat terus diberi pertunjukan dan contoh buruk seperti itu,” urai LaNyalla. Tokoh yang getol memperjuangkan agar Indonesia kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa itu juga menyinggung soal batas usia Capres dan Cawapres. Menurutnya, Indonesia negara besar, yang lahir dari peradaban besar kerajaan dan kesultanan Nusantara. Tidak bisa disamakan dengan negara-negara kecil di Eropa atau Skandinavia. Sehingga pemimpin Indonesia dibutuhkan orang yang matang dan dewasa secara usia. “Karena negara ini berdasarkan Ketuhanan, maka tradisi di dalam pemahaman agama, bahwa usia matang seseorang itu juga harus menjadi rujukan. Jangan ditabrak, hantam kromo begitu saja. Ini bukan negara suka-suka dan ujicoba,” pungkasnya. Karena itu, lanjut LaNyalla, sudah saatnya Indonesia menyadari kalau sistem saat ini semakin kebablasan dan semakin meninggalkan Pancasila. Sehingga harus kembali ke falsafah dasar negara ini. “Sistem yang dirumuskan pendiri bangsa itu bukan sistem Orde Baru, tetapi sistem demokrasi Pancasila murni yang belum pernah diterapkan secara benar,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Hakim MK Saldi Isra mengakui ada peristiwa aneh dalam putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang gugatan batas usia Capres-Cawapres. (Sumber: https://nasional.okezone.com/read/2023/10/17/337/2902832/lanyalla-indonesia-semakin-krisis-negarawan-semua-lembaga-berpolitik)

Pernyataan Wakil Menteri I BUMN Kartika Wirjoatmodjo bahwa pembayaran utang atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tidak ditanggung oleh APBN, melainkan menjadi beban tanggungan PT KAI (Persero) disorot Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Sebab, menurut penilaian LaNyalla kualitas pernyataan publik yang disampaikan pemangku kebijakan harus utuh, dan tidak menyesatkan. Sehingga masyarakat mendapat informasi yang benar, dan tidak merasa dianggap bodoh semua se Indonesia. “Narasi yang dibangun Wamen dengan mengatakan utang kereta cepat Jakarta-Bandung tidak ditanggung oleh APBN itu, seolah APBN tidak akan intervensi. Padahal utang tesebut jelas dijamin APBN. Dan PT KAI sudah pernah menerima suntikan PMN dari APBN untuk kepentingan proyek tersebut. Ini harus dibuka utuh,” tukasnya, Kamis (12/10). Ditambahkan LaNyalla, sebaiknya Wamen membaca dulu isi dari Peraturan Presiden Nomor 93/2021, dimana beleid tersebut memperbolehkan pendanaan KCJB menggunakan APBN. “Perlu juga baca Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/2023, yang mengatur pemerintah untuk bisa menjamin pembayaran utang proyek KCJB. Jadi pintu APBN itu terbuka untuk PT KAI bila cash flow BUMN tersebut bleeding,” tandas Penasehat KADIN jawa Timur itu. Diungkap LaNyalla, PT KAI juga termasuk BUMN yang masih rutin menerima tambahan dana dari APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Bahkan di tahun 2022, secara khusus menerima PMN untuk proyek KCJB sebesar Rp. 3,2 triliun melalui PP Nomor 62/2022 tentang Penambahan PMN RI ke Dalam Modal Saham KAI pada 31 Desember 2022 yang lalu. “Tahun 2024 nanti PT KAI juga masih masuk daftar pemohon PMN lagi, di antara belasan BUMN lainnya. Tahun 2024, PT KAI mengajukan Rp 2 triliun untuk pengadaan KRL yang dioperasikan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI),” beber LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga mengurai, PMN memang bisa berfungsi untuk meningkatkan leverage BUMN sebagai agent of value creator, sehingga pada akhirnya memberi keuntungan kepada negara melalui deviden. Tetapi juga bisa sebaliknya, bukan manfaat ekonomi langsung, tetapi untuk menyelamatkan BUMN dari kebangkrutan dan menjaga hubungan kelembagaan (kewajiban) dengan pihak ketiga. “Latar belakang ini yang sering terjadi dalam proses penyuntikan PMN ke BUMN-BUMN kita. Terutama BUMN Karya. Semua daftar BUMN penerima PMN dapat dicek kok, dari tahun ke tahun,” pungkasnya. (Sumber: https://www.askara.co/read/2023/10/12/39916/soal-utang-kereta-cepat-lanyalla-ingatkan-wamen-bumn-soal-kualitas-public-statement?preview=1)