Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sylviana Murni mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk turut serta mengawasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang agar tetap berjalan aman, damai dan sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945 dan asas LUBER JURDIL. Hal ini disampaikan Sylviana Murni saat menggelar rapat kerja dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait Tahapan Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (11/11) kemarin. "Komite I DPD mendukung penguatan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu dan menekan angka pelanggaran di Pemilu 2024 mendatang sekecil mungkin. Kita harapkan soliditas antara penyelenggara pemilu, dan sejauh mana tahapan-tahapan yang terjadi, sosialisasi edukasi ke masyarakat yang sudah dijalankan, juga dukungan anggaran pemda," ujar Sylviana Murni dikutip Minggu (12/11/2023). Hadir pada rapat kerja ini antara lain Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI, KPU Provinsi Sulsel, Kepolisian Daerah Sulsel, Kejaksaan Tinggi Sulsel, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulsel, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulsel, dan Akademisi serta Tokoh Masyarakat Pemerhati Pemilu. Senator daerah pemilihan DKI Jakarta itu pun mengungkapkan bahwa DPD RI sebagai lembaga negara yang mewakili daerah berkepentingan untuk ikut mengawasi persiapan pemilu dan bersinergi dengan seluruh penyelenggara pemilu. Komite I DPD RI mencatat pelanggaran administratif maupun pidana merupakan peristiwa yang rawan terjadi dalam setiap Pemilu. Data statistik pelanggaran Pemilu 2019 yang lalu menunjukkan terdapat 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana dan 1.475 pelanggaran hukum lainnya. "Sementara itu, tindak pidana Pemilu yang berhasil diputus di pengadilan melalui mekanisme sentra gakkumdu mencapai 345 putusan," ucapnya. Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyampaikan, Komite I DPD RI mengapresiasi kinerja Bawaslu, KPU, Forkopimda dan menunjukan kesiapan Sulsel dalam menghadapi pemilu 2024. Selain itu, Komite I DPD RI berharap Sulsel dapat menjadi role model bagi provinsi lainnya. "Kita bekerja bersama agar pemilu 2024 menjadi demokrasi yang dibanggakan, tidak hanya di Sulsel tapi di seluruh Indonesia," kata Fachrul Razi. Senator asal Sulsel Ajiep Padindang menilai bahwa Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah terbaik dalam melakukan Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Bawaslu Sulsel salah satu yang terbaik dan berprestasi, saya harapkan terbaik dalam menyukseskan gelaran Pemilu 2024 nanti," ucap Ajiep. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan Mardiana Rusli mengurai kesiapan jajarannya dalam mengawasi pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Ia mengungkapkan, dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak untuk mewujudkan terciptanya Pemilu yang luber dan bermartabat di Sulsel. Untuk mencapai hal tersebut, Mardiana Rusli mengungkapkan jajarannya telah siap dan menjalankan pengawasan terhadap tahapan pemilu yang tengah berjalan. "Tentu dalam konteks cegah, awasi dan tindak, Bawaslu membutuhkan perangkat struktur. Di Sulsel, Bawaslu memiliki 80 komisioner, 933 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), 3095 Panitia Pengawas Kelurahan/Desa dan nantinya Bawaslu akan merekrut sebanyak 26.345 pengawas untuk tingkat TPS yang tersebar di 24 kabupaten dan kota," jelasnya. Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat, Subbidang Kesejahteraan Rakyat ayadi Nas mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah bukti kesiapan Sulsel dalam mengawal Pemilu 2024. "Pemerintah Sulsel telah serius menghadapi pemilu 2024 mulai dari persiapan di sisi regulasi, pendanaan, logistik dan antisipasi permasalahan, sebagai upaya serius pemilu di Sulsel menjadi semakin baik," tutur Jayadi. (Sumber : https://kosadata.com/read/di-sulsel-sylviana-murni-dorong-penguatan-peran-bawaslu-perlu-dukungan-anggaran-pemda?page=all )

Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni mengajak seluruh anggota Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) untuk turut serta menjaga dan mengawal Pemilihan Umum 2024 agar berlangsung tertib dan damai. Hal ini disampaikan Sylviana Murni yang juga Penasehat FKPPI DKI Jakarta dalam acara Deklarasi Pemilu Damai DPD RI dan FKPPI dilaksanakan di Gedung Nusantara V komplek DPR/MPR RI, Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain: Ketua FKPPI DKI Jakarta, Bambang Dirgantoro, Direktorat Pengamanan Obyek Vital (Ditpamobvit) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yandri Irsan, Ketua KPU DKI, Wahyu Dinata, Kakumdam Jaya Kolonel Chk Kadir Lumban Gaol, SH., M.H, Perwakilan Disnakertrans DKI Jakarta dan perwakilan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). "Kedatangan kita semua ke tempat ini tentu membawa misi yang sama untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang damai. Innamal A'malu Binniyat, bahwa perjuangan kita semua kalau niatnya tidak karena ibadah, tentu akan sia-sia. Saya sebagai anak kolong mengajak semua anak kolong di Jakarta untuk ambil peran jaga Jakarta tetap damai dan aman saat Pemilu 2024 mendatang," ujar Sylviana Murni, Kamis (9/11/2023). Ketua FKPPI DKI Jakarta, Bambang Dirgantoro meminta seluruh anggotanya agar tidak menggunakan atribut FKPPI dalam mendukung calon tertentu di Pemilu 2024 mendatang demi menjaga kondusifitas dan marwah organisasi. Meski demikian, ia bersyukur banyak anak kolong hari ini yang mengikuti kontestasi Pemilu 2024 baik di Pileg maupun Pilkada. "Saya berterima kasih kepada penasehat kita Prof. Sylviana Murni yang juga anak kolong mewakili kita di DPD RI. Secara kelembagaan FKPPI tetap netral tidak memihak siapapun, tapi tentu kita ingin dan terus support sehingga nantinya dari anak kolong, untuk anak kolong," kata Bambang. Mewakili Kapolda Metro Jaya, Direktorat Pengamanan Obyek Vital (Ditpamobvit) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yandri Irsan menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat lantaran Kapolda Metro Jaya berhalangan hadir di agenda deklarasi tersebut. Menurut Yandri, Ini momentum yang baik bagi Polri guna mengawal dan menghadapi rangkaian kegiatan Pemilu yang sudah mulai bergulir. Dia menegaskan bahwa Polri memerlukan kerjasama semua pihak baik dari penyelenggara Pemilu, TNI dan semua elemen masyarakat Jakarta, khususnya FKPPI untuk menghadirkan Pemilu 2024 yang damai. "Dinamika yang terjadi di Jakarta tentu berbeda dengan daerah yang lain. Dinamika ekonomi dan yang lainnya tentu sangat berpengaruh. Tentu tugas Polri sesuai UU No. 2 Tahun 2022, Polri khususnya Polda Metro Jaya bertanggung jawab menjaga Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Kita semua berharap Pemilu 2024 baik Pilpres, Pileg dan Pilkada tetap aman, damai dan Jakarta tetap terjaga," Kata Yandri. Senada dengan itu, Kakumdam Jaya Kolonel Chk Kadir Lumban Gaol, SH., M.H mewakili Pangdam Jaya menyampaikan dukungannya terhadap semua agenda FKPPI, terutama dalam rangka menciptakan kedamaian saat Pemilu 2024 berlangsung. "Apapun rencana dan tugas yang sudah direncanakan FKPPI, Pangdam Jaya sangat mendukung. Deklarasi Pemilu Damai sesuai dengan yang sudah dirapatkan Kodam Jaya juga bahwa Pemilu harus berlangsung aman, damai sejahtera," kata Kadir. Sementara itu, Ketua KPU DKI Wahyu Dinata menegaskan, perlunya kolaborasi dan sinergi banyak pihak untuk menyukseskan Pemilu 2024. Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban Pemilu bukan hanya tugas penyelenggara Pemilu, melainkan semua pihak. Dia juga mengajak anggota FKPPI untuk turut terlibat menjadi penyelenggara Pemilu. "Jakarta menjadi barometer, suksesnya Pemilu di Jakarta, suksesnya Pemilu nasional. Saya yakin FKPPI berada di tengah-tengah untuk menjaga Pemilu yang akan datang. Saya harapkan kader-kader FKPPI banyak yang terlibat menjadi penyelenggara Pemilu sesuai amanat Ketua FKPPI, bahwa tidak boleh ada yang menggunakan atribut FKPPI menjadi timses calon tertentu dan tetap netral," kata Wahyu. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan potensi dan peluang bagi masyarakat untuk bekerja di luar negeri secara resmi oleh Direktur Penempatan non Pemerintah kawasan Eropa Timur Tengah BP2MI, Sukarman. Menurutnya, saat ini BP2MI telah bekerja secara maksimal untuk menjaga dan mengangkat martabat warga negara Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri. Sukarman juga menyampaikan sejumlah informasi terkait beberapa negara tujuan yang memiliki potensi yang baik bagi para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), misalnya Jepang. "Kami perlu kolaborasi semua komponen agar rakyat kita bisa bekerja di luar negeri secara resmi untuk meningkatkan taraf hidup dan memberantas kemiskinan," terang Sukarman. Sebagai informasi, kegiatan diakhiri dengan pembacaan deklarasi serta penandatanganan kesepakatan oleh perwakilan lembaga yang hadir. Berikut isi Deklarasi Pemilu Damai 2024; 1. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mensukseskan Pemilu tahun 2024 yang bermartabat, berintegritas, jujur, adil, aman, damai dan demokratis. 3. Tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Menolak segala bentuk penyebaran hoax, ujaran kebencian, money politik, politisasi agama dan etnis. (Sumber : https://kosadata.com/read/bersama-fkppi-deklarasikan-pemilu-damai-sylviana-murni-anak-kolong-jadi-kader-bangsa )

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku sangat prihatin dengan lembaga BPK RI setelah anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam kasus menara BTS Kementerian Informasi dan komunikasi. “Mengingat BPK adalah lembaga audit keuangan yang sangat diharapkan perannya dalam proses pemberantas korupsi. Kami ingin kejaksaan agung RI dapat mengusut dan membuka kasus ini secara terang benderang”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (04/11). Menurutnya, peristiwa ini sangat mencoreng reputasi lembaga BPK RI yang dikenal sangat profesional dan akuntabel. BPK RI adalah salah satu lembaga audit terbaik di dunia, mengingat prestasinya yang membanggakan selama ini. “Oleh karena itu, Kami ingin BPK segera memperbaharui sistem pengawasan internal agar lebih bisa memproteksi anggota BPK dari intervensi pihak eksternal yang terkait dengan objek pemeriksaan. Kami tidak sedang mempertanyakan integritas anggota dan auditor BPK, tapi BPK secara kelembagaan perlu memperketat pengawasan internal”, tegasnya. Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu menerangkan bahwa DPD secara kelembagaan selama ini selalu melakukan proses seleksi terhadap calon anggota BPK sebagai bahan pertimbangan kepada DPR. Namun sayangnya hasil seleksi DPD sering kali tidak dirujuk oleh DPR. “Konstitusi hanya memerintahkan kepada DPD untuk melakukan fit and proper test dan kemudian memberikan pertimbangan kepada DPR. Sehingga Kami mengusulkan agar keterlibatan DPD dalam proses seleksi terhadap calon anggota BPK perlu diperkuat secara konstitusional”, tutupnya. Diketahui, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G Kominfo. Achsanul diduga menerima uang Rp40 miliar dari IH melalui SR dan WP di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada Juli 2022 lalu. Dia dijerat pasal dugaan gratifikasi, pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). (Sumber : https://suaraindonews.com/anggota-bpk-tersangka-korupsi-sultan-sangat-prihatin/ )

Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Panmus DPD) selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka revisi Peraturan DPD No.6/2012 tentang Pedoman Pelaksanan Pengawasan DPD RI, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis (2/11/2023). Rapat itu dibuka Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi dan dihadiri para senator, Darmansyah Husein sebagai Koordinator Tim Program Panmus DPD RI dan anggota tim yaitu Achmad Sukisman, Mohammad Afnan Hadikusumo, Amang Syafrudin, Dedi Iskandar Batubara dan Fadel Muhammad. “Perlu kebutuhan optimalisasi pengawasan DPD dalam rangka memastikan otonomi daerah terlaksana dengan baik di daerah,” ujar Gita Ariadi saat membuka acara. Senada dengan itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram Lalu Wira Pria Suhartana berpendapat, ada kebutuhan untuk memastikan optimalisasi peran DPD pada fungsi pengawasan untuk mengimbangi fungsi lain seperti anggaran dan legislasi. “Hal ini menuntut dukungan infrastruktur regulasi, lembaga dan kultur sehingga DPD lincah melakukan peran dimaksud,” jelas Lalu Wira. Anggota DPD RI Darmasnyah Husein menjelaskan, selama ini DPD mempedomani Peraturan DPD No.6/2012 dalam melakukan implementasi fungsi pengawasan. Namun, seiring dengan perubahan berbagai regulasi seperti perubahan Tatib DPD, maupun perubahan UU MPR, DPR dan DPD (MD3) serta UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), terdapat kebutuhan mendesak meninjau kembali Peraturan DPD menyangkut pedoman pengawasan di atas. “Ini merupakan konsekuensi untuk menampung dinamika internal dan eksternal politik kelembagaan. Serta aspirasi masyarakat yang menuntut DPD responsif dalam menyuarakan kehendak publik,” tutur Darmansyah Husein. Pada FGD ini diharapkan agar terdapat percepatan revisi Peraturan DPD terkait Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPD sehingga semua pihak memiliki acuan dan referensi untuk berkontribusi terhadap peran DPD saat melakukan fungsi pengawasan sebagai bagian dari mandatory konstitusional dari konstitusi. “Dengan percepatan revisi peraturan, kualitas DPD akan semakin menguat. Sehingga berdampak signifikan bagi advokasi kepentingan daerah di level nasional,”tegas Senator dari Bangka Belitung tersebut. (Sumber : https://sumselupdate.com/panmus-dpd-ri-gagas-revisi-pedoman-pengawasan-untuk-optimalkan-peran-dpd-ri/ )

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Sylviana Murni sangat mengapresiasi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas ketangguhannya mendukung Palestina di kancah internasional. “Saya berdiri di tengah-tengah saudara-saudara mewakili DPD RI. DPD RI bersama aliansi rakyat Indonesia lintas agama dan keyakinan bela Palestina mendukung gerakan aksi sejuta rakyat Indonesia untuk Gaza,” kata Sylviana pada aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/11/2023). Sylviana juga mengaku sangat bangga atas keberanian Menlu Retno saat menyuarakan dukungan ke rakyat Palestina. Menlu meminta organisasi internasional untuk mengambil sikap atas serangan Israel kepada masyarakat sipil di sana. “Kita dengar sendiri Menteri Luar Negeri RI dengan lantang membela Palestina atas nama bangsa Indonesia kita bangga dengan seorang wanita perempuan yang sangat lantang berbicara membela Palestina,” kata Sylviana. Sylviana menyatakan, saat ini Indonesia beraksi. Ada lebih dari sejuta manusia berdiri di kawasan Monas untuk membela Palestina. “Di sini Indonesia, menunjukkan solidaritas lawan pembantaian brutal dan barbar di Gaza,” ungkapnya. (sUMBER : https://realitarakyat.com/2023/11/wakili-dpd-ri-silviana-puji-menlu-dukung-palestina-di-pbb/ )

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah melaksanakan kunjungan silaturahmi dan pertemuan ke sejumlah tokoh nasional dan berbagai elemen masyarakat. Kunjungan itu menurut Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono untuk memasyarakatkan keputusan DPD RI tentang kembali dan menerapkan sistem bernegara Pancasila sesuai rumusan para pendiri bangsa, yang disempurnakan dan diperkuat melalui teknik adendum konstitusi. “Pimpinan dan Anggota diharapkan mensosialisasikan keputusan DPD RI dimaksud baik dalam kunjungan kerja, kegiatan pengawasan, kegiatan FGD dan dialog pertemuan lainnya baik di ibu kota negara dan daerah untuk membedah Lima Proposal Kenegaraan DPD RI,” kata Nono Sampono, didampingi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat Pembukaan Masa Sidang II DPD RI Tahun 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Sidang Paripurna DPD RI hari ini, lanjutnya, mempunyai tiga agenda pokok. Pertama pembukaan masa sidang II tahun 2023-2024, pidato pembukaan pada awal masa sidang II DPD RI tahun 2023-2024, dan laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan. “Kami berharap untuk Komite I, Komite II, Komite III, Komite IV dan alat kelengkapan non Komite DPD RI dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, dapat menyusun program prioritas kerja yang senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah, serta juga menyelesaikan target kerja yang belum selesai di tahun sidang sebelumnya,” kata Nono Sampono. Pada laporan di daerah pemilihan, Anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan telah ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pemasyarakatan pada tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Salah satunya, lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) di Jawa Tengah membutuhkan revitalisasi karena mayoritas sudah melebihi kapasitas yaitu total 20 Rutan dan 24 Lapas. “Kondisi kelebihan kapasitas tersebut jika tak segera ditangani, dikhawatirkan dapat memicu konflik di dalam penjara akibat kurang maksimalnya pelayanan,” ujarnya. Sementara Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Utara Matheus Stefi Pasimanjeku menjelaskan bahwa saat ini Maluku Utara mengalami kekurangan pangan seperti beras. Untuk itu ia meminta DPD RI bisa mendesak pemerintah agar segera mengirimkan pasokan beras ke Maluku Utara. “Saat ini pasokan beras sangat sedikit, maka saya berharap DPD RI bisa mendorong pemerintah agar bisa menambah pasokan beras ke Maluku Utara,” harapnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa mengutarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini tengah berupaya mendorong berbagai agenda pariwisata untuk meningkatkan perekonomian dari sektor pariwisata. Upaya ini diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat sampai pada level desa atau kelurahan di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. “Setiap daerah di Sulawesi Selatan memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing yang diharapkan dapat menjadi magnet atau daya tarik wisatawan yang mulai bangkit usai pandemi Covid-19,” imbuhnya. Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat Erlinawati menyoroti kabar yang berkembang terkait perubahan status Bandara Supadio menjadi status domestik Menurutnya penurunan status internasional menjadi domestik akan berdampak menurunnya wisatawan yang akan datang ke Kalimantan Barat. “Turunnya status bandara akan berdampak pada wisatawan yang berkunjung dan kurangnya minat investor yang menanamkan modalnya,” ungkapnya. Mengakhiri sidang paripurna ini, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan telah mendengarkan seluruh laporan dari masing-masing provinsi. Untuk itu Pimpinan DPD RI memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kinerja seluruh Anggota DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengabdi untuk daerah. “Kami berharap seluruh aspirasi yang telah diterima dapat dihimpun dan diolah oleh Sekretariat Jenderal DPD RI, untuk selanjutnya akan disampaikan kembali kepada masing-masing Komite agar ditindaklanjuti sesuai bidang tugas dan skala prioritas di masing-masing Komite,” imbuhnya. (Sumber : https://liputan.co.id/2023/11/pembukaan-masa-sidang-dpd-ri-tekankan-sosialisasi-lima-proposal-kenegaraan/ )

DPD RI mengecam tindakan Israel terhadap Rakyat Palestina dan mendesak pemerintah Indonesia memperkuat upaya yang dapat dilakukan untuk menghentikan agresi militer Israel di Palestina. Agresi militer Israel yang kini telah menelan lebih dari 8.000 korban jiwa rakyat Palestina harus segera dihentikan. Anggota DPD RI dari Provinsi Riau Muhammad Gazali mengatakan, seluruh anggota DPD RI harus mengutuk dan mengecam apa yang dilakukan Israel tersebut. Apalagi yang dilakukan Israel tersebut tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang memposisikan Indonesia sebagai negara yang menghargai kemerdekaan dan mengutuk penjajahan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPD RI yang menganggap isu penjajahan yang dilakukan Israel ke Palestina menjadi isu DPD RI yang harus dikumandangkan ke seluruh Indonesia dan bahkan dunia. Bahwa DPD RI duduk tegak, bergandengan tangan dengan rakyat Palestina, serta mengecam dan mengutuk apa yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina,” tegasnya usai Sidang Paripurna DPD RI ke-5 Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024 di Nusantara V, Selasa (31/10/2023). Menurut Gazali, Palestina merupakan salah satu negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, seluruh hal yang dirasakan dan diderita rakyat Palestina juga harus menjadi derita bangsa Indonesia. “Kita mendukung Palestina. Rakyat Indonesia, muslim kah, non muslim kah, harus mendukung Palestina. Karena konstitusi mengarahkan kita harus mendukung orang yang dijajah dan membelanya, membuatnya agar mereka bisa mendapatkan kemerdekaan,” tegasnya. Anggota DPD RI dari Sumatera Selatan Jialyka Maharani juga menyatakan keprihatinan dengan Palestina. Agresi yang dilakukan tentara Israel merupakan salah satu bentuk penjajahan dan genosida yang ditujukan ke Rakyat Palestina. “Ini tidak mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia, di mana kita sangat mendukung perdamaian dunia. Hal ini seharusnya tidak boleh ada di dunia, karena termasuk perbuatan tidak manusiawi,”tuturnya. Dikatakan, DPD RI akan mendesak pemerintah melakukan langkah konkret melalui fungsi-fungsi diplomasi dari kelembagaan negara untuk berkontribusi dalam mendorong elite dunia melakukan gencatan senjata untuk Israel. “Satu langkah pasti yang harus kita lakukan adalah dalam bentuk pemberian bantuan, serta secara politis kita harus berupaya agar hal ini tidak terulang lagi” katanya. Disamping menyikapi tentang konflik di Palestina, Jialyka juga menyikapi konflik di Papua. Jialyka berharap pemerintah dan pihak terkait harus dapat menangani kasus penembakan yang tidak kunjung berhenti di Papua. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus penembakan yang menyebabkan korban jiwa dari warga sipil. “Kita prihatin dengan fenomena konflik yang terus terjadi di Papua sampai saat ini. Konflik di Papua harus segera diselesaikan aparat penegak hukum di Indonesia,”tegas Jialyka. (Sumber : https://www.beritasatu.com/network/sumselupdate/44526/dpd-ri-desak-pemerintah-perkuat-upaya-diplomasi-hentikan-agresi-militer-israel-di-palestina )

Suara pemilih muda Pemilu 2024 yang jumlahnya sekitar 52 persen atau sebanyak 106,3 juta dari total jumlah pemilih (204,8 juta) dipastikan akan menjadi fokus utama tiga pasang bakal calon presiden/wakil presiden (capres). Itulah kenapa saat ini, ketiga pasang kandidat mengklaim paling paham aspirasi dan kebutuhan anak muda yang mereka perlihatkan dalam visi misi dan program kerjanya. Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, saat ini anak muda Indonesia sudah menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah subjek utama dari agenda politik bernama pemilu. Anak muda tidak mau lagi hanya dimanfaatkan sebagai objek semata apalagi untuk kepentingan elektoral. “Para capres harus mampu menangkap apa yang menjadi keresahan, aspirasi, dan harapan anak muda. Salah satu yang menurut saya luput, baik dari visi misi program dan diskursus para capres adalah concern anak muda soal politik hijau. Saat ini, anak muda tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia menjadi penggerak utama ideologi politik hijau yang tujuannya untuk memastikan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan secara ekologis yang berakar pada lingkungan hidup, keadilan sosial, dan demokrasi akar rumput. Ideologi politik hijau inilah yang belum banyak disuarakan oleh para capres,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya (30/10). Menurut Fahira Idris, diskursus politik hijau serta turunannya misalnya perubahan iklim menjadi concern anak muda karena jika lingkungan hidup makin porak poranda maka akan mengancam masa depan anak muda. Berdasarkan laporan United Nations Children’s Fund (UNICEF) 2021 berjudul The Climate Crisis Is a Child Rights Crisis menunjukkan, anak muda di Indonesia merupakan salah satu kelompok di dunia yang menghadapi risiko dampak perubahan iklim tinggi. Untuk itu, penting membawa agenda dan gagasan politik hijau di Pilpres 2024 ini untuk mengikat komitmen para capres menyelamatkan lingkungan hidup dan kehidupan generasi ke depan yang lebih baik. Anak muda, lanjut Fahira Idris, ingin mendengar bagaimana strategi para capres mewujudkan Indonesia Maju 2045 lewat pembangunan ekonomi yang bervariasi, rendah karbon, dan berbasis jasa, bukan dari eksploitasi modal manusia dan alam. Anak muda juga ingin mengetahui apa inisiatif para capres agar Indonesia menjadi pemain utama ekonomi dunia dalam sektor ekowisata dan teknologi berbasis keanekaragaman hayati dengan pendapatan ekspor yang kuat. “Ke depan, anak muda ingin implementasi pembangunan di negeri ini diarahkan pada pemberantasan kemiskinan, perimbangan ekuitas sosial yang adil serta kualitas hidup sosial, lingkungan, dan ekonomi yang tinggi. Sudah saatnya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bukan melalui eksploitasi kekayaan alam yang merusak lingkungan hidup,” pungkas Fahira Idris. (Sumber : https://kastara.id/31/10/2023/anak-muda-bakal-pilih-capres-yang-paham-ideologi-politik-hijau/ )

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah menegaskan agar para Pejabat Kepala Daerah menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis dalam perhelatan pemilu 2024. Hal ini disampaikan mantan wakil gubernur Bengkulu itu agar ratusan PJ kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Indonesia dapat fokus bekerja membangun daerah secara baik dan akuntabel. "Kami mengucapkan selamat berbakti kepada segenap PJ kepala daerah yang sudah dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk mengemban amanah pembangunan di daerah. Tentu kehadiran para PJ Kepala Daerah membawa optimisme dan harapan bagi masyarakat daerah dalam percepatan pembangunan di daerah", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (30/10). Menurutnya, saat ini terdapat banyak persoalan daerah khususnya terkait isu pangan dan kesejahteraan sosial yang membutuhkan perhatian serius para kepala daerah. Isu sosial di daerah cenderung lebih sensitif di setiap kontestasi politik. "Kehadiran PJ kelapa daerah diharapkan mempu membawa perubahan dalam budaya kerja birokrasi di daerah dan inovasi kebijakan yang efektif dan sesuai local wisdom. Keterlibatan PJ kepala daerah dalam politik praktis hanya akan menghambat kemajuan daerah", tegasnya. Oleh karena itu, kata Sultan, kami berharap pemerintah melalui kementerian dalam negeri bisa melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja PJ kelapa daerah secara berkala. Di samping memberikan target pembangunan secara terukur. (Sumber : https://www.askara.co/read/2023/10/30/40392/sultan-minta-pj-kepala-daerah-hadirkan-inovasi-kebijakan-dan-netral-dalam-pemilu-?preview=1 )

Adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Prof Jimly Asshiddiqie menjadi salah satu materi pembahasan dalam Rapat Pimpinan DPD RI, Senin (30/10/2023). Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamudin. Seperti diiketahui Jimly Asshiddiqie menjadi salah seorang dari tiga nama yang telah dilantik sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Terkait hal itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menjelaskan pimpinan DPD RI menyerahkan persoalan tersebut ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI untuk menindaklanjuti. “Memang ada laporan dari masyarakat karena Prof Jimly dianggap merangkap jabatan. Saat ini beliau masih sebagai anggota DPD RI, namun menerima tugas sebagai Ketua MKMK. Pimpinan DPD RI mendelegasikan hal ini ke Badan Kehormatan (BK) agar difollow up dan dipelajari,” ucap Sultan Baktiar Najamudin. Dijelaskan oleh Sultan, BK DPD RI akan melihat secara obyektif aturan perundangan apa yang dilanggar dalam aduan tersebut. Apakah UU MD3, seperti tertera di Pasal 302 yang menyatakan anggota DPD RI dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya dan hakim pada badan peradilan. Atau ada aturan lainnya, termasuk Tatib dan hak keuangan yang bersumber dari APBN. “Itu ranah dan tugas BK untuk menelaah pengaduan masyarakat, bukan ranah pimpinan,”ujarnya. Diketahui warga masyarakat bernama Tommy Diansyah, SAG mengirimkan surat kepada pimpinan DPD RI. Isinya menyampaikan pengaduan terhadap Prof Jimly Asshiddiqie, anggota DPD RI wakil Provinsi DKI Jakarta yang juga diangkat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sehingga disinyalir ada unsur rangkap jabatan dan duplikasi gaji dari sumber yang sama, APBN, yang juga dilarang. Rapim DPD RI juga membahas tentang sikap dan dukungan anggota DPD RI terhadap capres dalam kontestasi Pilpres. Diungkapkan Sultan, selama tidak membawa nama lembaga, atau bersifat pribadi sebagai warga negara, dipersilakan. “Hal ini juga akan menjadi materi kajian di BK DPD RI, tentang batasan dengan mengacu kepada perundangan dan tatib lembaga,” imbuh Senator asal Bengkulu tersebut. (Sumber : https://indopostnews.com/2023/10/31/terima-aduan-masyarakat-terkait-jimly-pimpinan-dpd-serahkan-ke-bk-untuk-tindaklanjuti/ )