Anggota DPD RI Fahira Idris menyayangkan isu kekerasan perempuan dan anak tidak menjadi salah satu bahasan atau subtema pada debat Pilpres 2024. Padahal, isu ini masih menjadi persoalan krusial di Indoneska karena angkanya masih tinggi. Selain itu, jika persentase kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia terus meningkat dalam jangka menengah dan panjang, maka derajat kehidupan masyarakat yang berkualitas sebagai salah satu ciri negara maju tidak akan pernah tercapai. Aktivis perempuan ini pun menambahkan, tidak dimasukkannya persoalan tersebut pada debat Pilpres 2024 mengonfirmasi bahwa isu ini belum sepenuhnya menjadi arus utama, baik dalam kebijakan negara maupun dalam diskursus publik. Padahal, tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah persoalan yang sehari-hari dilihat, didengar, dibaca, dirasakan dan dihadapi masyarakat. Fahira mengungkapkan perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan di masyarakat. Namun, mereka jugalah yang menjadi kunci kemajuan Indonesia. Hal ini melihat jumlah perempuan yang hampir mendekati 50 persen total penduduk Indonesia, yang berperan penting dalam kemajuan bangsa sehingga harus dilindungi dan diberdayakan. Sementara melindungi anak-anak Indonesia dari segala macam tindak kekerasan artinya memastikan Indonesia ke depan diisi oleh generasi-generasi penerus yang tangguh. "Saya menyayangkan isu kekerasan perempuan dan anak tidak menjadi salah satu bahasan atau subtema Debat Pilpres 2024. Padahal isunya sangat krusial. Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju selama angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Generasi emas Indonesia tidak akan pernah datang selama perempuan dan anak masih dibayangi kekerasan psikologis, fisik apalagi seksual. Besarnya populasi perempuan adalah daya ungkit kemajuan bangsa ini. Sedangkan anak-anak yang terbebas dari kekerasan menjadi jalan Indonesia Emas 2045," ujar Fahira dalam keterangannya, Sabtu (30/12/2023). Lebih lanjut, Fahira menjelaskan salah satu isu krusial soal perlindungan anak yang patut mendapat perhatian capres/cawapres adalah menyiapkan blueprint perlindungan anak Indonesia yang progresif. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat aksi-aksi komprehensif mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak. Sementara untuk perempuan, salah satu isu krusialnya adalah program dan aksi pencegahan segala bentuk kekerasan, menangani, melindungi, dan memulihkan korban serta melaksanakan penegakan hukum serta mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual. Selain itu, pemerintah juga perlu mengoptimalkan isu pemberdayaan perempuan yang selama ini belum maksimal. "Satu hal yang juga harus menjadi pemahaman bersama adalah kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah fenomena gunung es di mana kasus yang terjadi lebih tinggi daripada yang terlaporkan. Artinya siapapun presiden kedepan harus punya program-program progresif mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan," pungkasnya. (Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7115996/fahira-idris-sayangkan-debat-pilpres-tak-bahas-kekerasan-perempuan-anak. )

Anggota DPD RI, Dailami Firdaus menilai muatan Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) masih jauh dari harapan masyarakat Jakarta, terutama masyarakat Betawi. Untuk itu, senator Jakarta ini mendesak pembahasan RUU DKJ harus melibatkan beragam unsur masyarakat. "Seharusnya teman teman di DPR bisa melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal guna menyerap aspirasi dari masyarakat terutama masyarakat Betawi. Karena kekhususan Jakarta seharusnya tidak hanya berbicara mengenai Jakarta sebagai suatu wilayah ekonomi dan bisnis saja," ujar Dailami dalam keterangannya, Minggu (31/12/2023). Pria yang akrab disapa Bang Dai itu mengaku kecewa dengan muatan RUU DKJ yang masih minim memajukan budaya Betawi. Dalam konteks budaya, ungkapnya, RUU DKJ terlihat hanya dalam tatanan formal saja. "Bisa dibilang hanya sebagai pelengkap saja. Seharusnya dalam kekhususannya Jakarta memiliki karakter yang menjadi poin daripada suatu wilayah dimana kekhususannya yaitu adanya masyarakat inti dan lembaga adat dan turut terlibat dalam kebijakan arah pembangunan daripada Jakarta," katanya. Putra Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah, AS. MA dan Cucu Ulama Kharismatik Betawi KH. Abdullah Sayafi'ie itu menilai wajar jika masyarakat Betawi meminta dilibatkan dalam kebijakan pembangunan Jakarta ke depan. Sebab, tegasnya, hal ini sesuai dengan Undang Undang dasar 1945 didalam Pasal 18B ayat (2) dimana “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” yang mengada ada atau dibuat tanpa dasar serta ketentuan dalam bernegara, namun semua sesuai dengan aturan aturan bernegara yaitu berdasarkan kepada UUD 1945," tegasnya. Untuk itu, harapnya, Pemerintah dan DPR RI pada saat pembahasan dapat memasukan dan mengesahkan aspirasi dari masyarakat Jakarta terutama masyarakat Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta. "Yaitu tetap adanya pilkada dalam proses pemilihan pemimpin di Jakarta untuk terus menjaga dan merawat demokrasi di Jakarta, keberadaan Majelis Adat Betawi yang merupakan representatif masyarakat inti Jakarta yang harus dilibatkan dalam segala perumusan kebijakan di Jakarta ke depan," jelasnya. Menyinggung keuangan daerah, lanjut Bang Dai, selain Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini diterima oleh DKI Jakarta dari Pemerintah Pusat, dia juga mendorong perlu juga adanya dana alokasi khusus dalam rangka mempercepat pembangunan di Jakarta terutama untuk akses konektivitas di Kepulauan Seribu. (Sumber : https://kosadata.com/read/senator-jakarta-kekhususan-jakarta-tak-hanya-bicara-ekonomi-dan-bisnis?page=2 )

Senator dan anggota DPD RI, DKI Jakarta, Prof. Dr. H. Dailami Firdaus menilai muatan daripada RUU DKJ ( Daerah Khusus Jakarta ) masih jauh dari harapan masyarakat Jakarta, terutama masyarakat Betawi. "Seharusnya teman teman di DPR bisa melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal guna menyerap aspirasi dari masyarakat Jakarta, terutama masyarakat Betawi," ujar Senator berdarah asli Betawi yang biasa disapa Bang Dai, putra dari Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah, AS. MA dan Cucu Ulama Kharismatik Betawi KH. Abdullah Sayafi'ie. Dikemukakan alasan Bang Dai karena kekhususan Jakarta tidak hanya berbicara mengenai suatu wilayah ekonomi dan bisnis saja. Sementara dalam konteks budaya masih pada tatanan level formal, bahkan terkesan pelengkap semata. "Terus terang saya kecewa. Semestinya dalam kekhususannya Jakarta memiliki karakter yang menjadi poin ciri suatu wilayah. Ada masyarakat inti dan lembaga adat yang dilibatkan dalam mengambil kebijakan arah pembangunan Jakarta,* urai Bang Dai. [image]dai2.jpg[/image] Di Jakarta Ada Lelaki yang Bisa Bantu Kita Hasilkan Banyak Uang Lanjut Bang Dai adalah kewajaran bila Masyarakat Betawi meminta hal tersebut. Karena semua itu sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 18B ayat (2). Disebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Jadi yang diminta masyarakat Betawi bukan hal yang mengada ada atau dibuat tanpa dasar serta ketentuan dalam bernegara. Semua sesuai dengan aturan aturan bernegara yaitu berdasarkan kepada UUD 1945. Bang Dai berharap kepada koleganya di DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat ) dan Pemerintah pada saat pembahasan dapat memasukan dan mengesahkan aspirasi dari masyarakat Jakarta terutama masyarakat Betawi sebagai masyarakat Inti Jakarta. Di antaranya aspirasi itu tetap adanya pilkada dalam proses pemilihan pemimpin di Jakarta untuk terus menjaga dan merawat demokrasi di Jakarta. Begitu juga dengan keberadaan Majelis Adat Betawi yang merupakan representatif masyarakat Inti Jakarta harus dilibatkan dalam segala perumusan kebijakan di Jakarta kedepan. Seperti mengenai keuangan daerah maka selain Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini diterima oleh DKI Jakarta dari Pemerintah Pusat. "Perlu juga adanya dana alokasi khusus dalam rangka di peruntukan mempercepat pembangunan di Jakarta terutama untuk akses konektifitas di Wilayah Kepulauan Jakarta (Kepulauan Seribu)," tutup Bang Dai. (Sumber : https://www.porosjakarta.com/sosok/063688025/senator-dailami-firdaus-kecewa-dengan-ruu-dkj?page=2 )

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengecam materi pidato Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menggunakan analogi syariat Islam dalam sholat sebagai bahan candaan. Dikatakan LaNyalla, olok-olok atau candaan terhadap syariat dalam ibadah sholat sangat tidak pantas, dan melecehkan ibadah utama umat Islam. Menurut LaNyalla apa yang dilakukan Menteri Perdagangan RI itu adalah bentuk fanatisme buta yang melampaui batas, demi mendukung paslon dalam Pilpres. “Ini bukan saja offside, tapi sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat bawah. Apalagi kita selama ini sudah punya rambu-rambu terkait materi yang menyangkut Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan. Komika saja, yang jelas niatnya melawak, dipidana, apalagi politisi,” tandas LaNyalla di sela reses di Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu, (20/12/2023). LaNyalla mengaku mendapat banyak sekali aspirasi, masukan dan saran dari masyarakat di grass root, dan dari sejumlah tokoh, yang mengecam apa yang dilakukan Zulkifli Hasan tersebut, setelah video rekaman pidatonya viral di media sosial. “Masyarakat di bawah dan sejumlah tokoh jadi geram melihat itu. Saya maklum, karena hal itu sudah masuk ke ranah yang sangat privat dalam ibadah Umat Islam. Apalagi perintah sholat itu satu-satunya perintah yang disampaikan secara langsung oleh Allah SWT kepada Rasul Muhammad dalam Isra’ Mi’raj. Ini ibadah yang paling utama,” tandasnya. Sebagai Ketua Partai, lanjut LaNyalla, seharusnya Zulkifli Hasan paham apa itu “istihza’a”. Yang secara bahasa berarti “sukhriyah” atau melecehkan dengan mengolok-olok. Apalagi yang diolok-olok adalah ibadah salat yang merupakan wujud Habluminallah dalam ajaran Islam. “Mengolok-olok dengan sebutan buruk kepada seseorang atau kelompok saja dilarang di dalam AlQuran. Apalagi mengolok-olok ritual ibadah sholat, meskipun sebagai candaan,” imbuhnya. LaNyalla menganggap fenomena olok-olok dan cemooh atau candaan terhadap agama, terutama Islam di Indonesia yang belakangan ini semakin marak di media sosial, adalah dampak dari kemenangan faham materialisme atas idealisme dan spiritualisme. “Ini menurut saya dampak dari perubahan Konstitusi dan Sistem Bernegara di Indonesia, yang semakin liberal, individualistis dan penghambaan ekonomi kapitalistik. Karena memang kita sudah meninggalkan Pancasila sebagai identitas Konstitusi yang telah diubah total di tahun 1999 hingga 2002 itu,” tandasnya. Karena itu, ia berulang kali menyampaikan bahwa Pemilihan Presiden Langsung memang bukan budaya dan tradisi Indonesia. Tapi adopsi dari sistem barat yang individualis. Sehingga mengubah karakter bangsa Indonesia yang sebenarnya bangsa yang guyub dan komunal. “Ini bisa kita lihat, dalam pemilihan ketua di organisasi apapun, termasuk partai, yang dilakukan melalui perwakilan. Bukan dipilih langsung oleh semua anggotanya secara langsung,” pungkasnya. Dalam video yang beredar di media sosial, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menggambarkan bahwa saat ini ada kelompok masyarakat saat menjalankan salat tidak berani melafalkan ‘Amin’ begitu imam selesai membaca Surat Al Fatihah. Juga tidak menjulurkan satu telunjuk jari saat tasyahud, karena khawatir dikira mendukung paslon lain. “Ini karena saking cintanya kepada Pak Prabowo,” selorohnya di video tersebut, sembari memeragakan dengan menjulurkan dua jari. (Sumber : https://lanyallacenter.id/dinilai-lecehkan-syariat-islam-demi-dukung-prabowo-ketua-dpd-ri-kecam-zulkifli-hasan/ )

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meraih peringkat pertama penghargaan “Menuju Informatif” dari hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2023. Penyerahan penghargaan “Menuju Informatif” dari Komisioner KIP Handoko Agung Saputro, dilangsungkan di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Rabu (20/12/2023), diterima oleh Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI, Lalu Niqman Zahir. “Secara kelembagaan, DPD RI telah membuktikan komitmen tinggi menjalankan UU KIP Nomor 14 tahun 2008. Ini dikuatkan melalui partisipasi E-Monev yang meningkat lebih baik dari tahun lalu,” kata Lalu Niqman, di sela-sela acara. Lalu Niqman meyakini, Monev yang digelar KIP setiap tahun ini mengalami tren kenaikan dan menunjukkan progress positif dari aparatur hingga berdampak pada kenaikan kinerja di DPD RI. ‘Alhamdulilah, setiap tahun kami mengalami tren kenaikan,” ungkapnya. Senada, Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma menyampaikan komitmennya dalam keterbukaan informasi publik. “Kami senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang akuntabel, mudah, dengan mengedepankan prinsip kolaborasi, inovasi dan inklusifitas akses informasi publik,” ujar Mahyu. Dengan perolehan nilai 88,09 tentunya DPD RI menduduki peringkat ke-1 dari 13 Kementerian/Lembaga yang memperoleh klasifikasi Menuju Informatif. Sebanyak total 369 Badan Publik mengikuti rangkaian Monev KIP 2023 yang terdiri atas tahapan Monitoring Portal Resmi dan Portal PPID Badan Publik, Pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ), serta Uji Presentasi di hadapan para komisioner Komisi Informasi Pusat dan praktisi pengelola informasi. (Sumber : https://liputan.co.id/2023/12/dpd-ri-peringkat-pertama-penghargaan-informasi-publik/ )

Anggota DPD RI yang juga aktivis perempuan Fahira Idris mengungkapkan peringatan Hari Ibu menjadi momentum merayakan cinta kasih anak kepada ibu, dan rasa sayang seorang ayah kepada istrinya. Selain itu idealnya menjadi momen evaluasi, sudah sejauh mana kebijakan negara memuliakan para ibu yang sejatinya adalah sekolah pertama dan utama bagi anak-anak Indonesia menjadi generasi terbaik bangsa. Ia mengungkapkan makna peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember harus diperluas menjadi momentum untuk menyuarakan keresahan para ibu terhadap bangsa, kesulitan-kesulitan yang dihadapi di rumah tangga. Dan juga, tentunya sebagai pengingat untuk pemerintah karena masih banyak perangkat regulasi dan implementasi kebijakan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat dari kualitas ibu rumah tangga di Indonesia. Seperti dilansir Detikcom, Minggu (24/12/2023), "Peringatan Hari Ibu ini adalah momentum bagi capres-cawapres mendengar keresahan para ibu dan beri solusi. Mempersembahkan kasih sayang sejati untuk ibu-ibu Indonesia adalah saat negeri ini bisa menghadirkan harga kebutuhan pokok stabil, ibu hamil mendapat kemudahan agar tetap sehat dan bayinya tidak stunting, anak-anak bisa sekolah dengan tuntas dan berkualitas, pelayanan kesehatan di mana saja mudah digapai, terlindung dari KDRT dan anak-anak dijauhkan dari narkoba, miras, dan pornografi," jelas Fahira dalam keterangan tertulis, Minggu (24/12/2023). Di balik baik atau buruknya situasi sebuah negara, ia menyebut para ibu lah yang menjadi paling terdampak langsung. Karena saat harga kebutuhan pokok melambung, para ibu lah yang harus memutar otak agar dapur tetap 'ngebul'. Saat pelayanan kesehatan susah digapai para ibu lah yang berjuang agar bayi yang dikandungnya tetap sehat. Bahkan saat biaya pendidikan semakin meningkat, para ibu lah yang harus pandai berhemat-hemat agar bisa membayar keperluan sekolah atau kuliah anak. Selain itu dalam menghadapi permasalahan sehari-hari, para ibu di Indonesia juga dituntut untuk menjadi guru pertama dan utama untuk anak-anak demi melahirkan generasi yang tangguh bagi kelanjutan bangsa. Maka dari itu ia menginginkan beban dan persoalan hidup sehari-hari para ibu harus diringankan, siapa pun presiden yang nanti memimpin Indonesia harus mampu menghadirkan situasi yang memudahkan para ibu. "Saya mau ingatkan semua capres-cawapres yang saat ini sedang menebar janji, bahwa bangsa ini tidak akan pernah maju jika negara tidak berkomitmen meringankan beban para ibu lewat berbagai kebijakan, program dan aksi nyata. Kelanjutan bangsa ini ada di tangan para ibu, karena merekalah yang membentuk, mendukung, dan melahirkan generasi terbaik Indonesia untuk mencapai peradaban kelak," pungkas Fahira. (Sumber : https://www.lenteranasional.com/2023/12/anggota-dpd-ri-mengingatkan-momen-hari.html )

Banyaknya aspirasi dan keluhan yang diterima DPD RI atas penyelenggaraan ibadah Haji 2023 lalu, membuat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bergerak cepat untuk melihat langsung dan mendapat komitmen peningkatan pelayanan haji 2024 dari para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jeddah-Arofah-Mina-Makkah-Madinah, Ketua DPD RI juga mempertemukan Jajaran KJRI Jeddah dengan Kantor Urusan Haji di Jeddah. Pertemuan yang digelar Kamis (7/12/2023) waktu setempat itu dihadiri oleh Konjen RI Jeddah Yusran Bahauddin Ambary, Staf Teknis Urusan Haji-1 Nasrullah Jassam, Staf Teknis Urusan Haji-2 Muhammad Luthfi Makki, dan Koordinator Protokol/Pelaksana Fungsi Pensosbud-2 M. Ilham Effendy. LaNyalla menyampaikan empat klaster keluhan yang masuk ke DPD RI, yakni, keterlambatan bus jemputan Jamaah di Muzdalifah, konsumsi sebelum ke Arafah dan setelah dari Mina yang tidak tersedia, over kapasitas pemondokan Jamaah, terutama di tenda Mina, lalu toilet di Arafah yang kurang, dan fasilitas untuk jamaah lanjut usia yang kurang. “Selain itu, saya juga ingin mendengar langsung kesiapan Indonesia terhadap perubahan regulasi Kerajaan Saudi, terkait penghapusan zonasi tenda di Mina, melalui metode siapa cepat dia dapat (first come first). Apakah Indonesia sudah memilih plot lokasi, dan akan mengajukan bidding lokasi tersebut. Seberapa kesiapan kita?,” tanya LaNyalla. Ketua DPD RI juga menyinggung perlunya koordinasi yang lebih intens antara Kantor Urusan Haji Kemenag RI dengan Konjen RI Jeddah. Mengingat beberapa tenaga kerja pendamping jamaah haji diambil dari para pekerja Migran yang sudah menetap di Arab Saudi, baik mahasiswa maupun non-mahasiswa. “Saya kira perlu keterlibatan Fungsi Bidang Tenaga Kerja di KJRI Jeddah, paling tidak untuk memberikan justifikasi data latar belakang para pekerja migran yang ada di Saudi. Sehingga Kantor Urusan Haji tidak salah pilih orang yang punya latar belakang permasalahan atau sedang bermasalah di Saudi,” tandasnya. Karena seperti diketahui, Kemenag membutuhkan sekitar 800 pekerja migran, terutama yang sudah bermukim di Saudi, sebagai tenaga pendukung Haji 2024. Sementara tidak semua mukimin di Saudi tinggal sesuai prosedur. Masih ditemukan puluhan orang yang tinggal di Saudi karena tidak pulang setelah umroh dan banyak di antaranya yang bermasalah dengan pemberi kerja sebelumnya, sehingga mereka kehilangan paspor, karena ditahan majikan pemberi kerja. Atas hal itu, Konjen RI Jeddah Yusran B Ambary mengaku berterima kasih atas perhatian Ketua DPD RI. Pihaknya juga memaparkan bahwa program pasporisasi terhadap warga Indonesia di Saudi terus dilakukan. Bahkan di tahun ini dipermudah, tanpa harus melibatkan tim khusus dari kementerian dan lembaga di Jakarta untuk datang ke Saudi. Tetapi langsung ditangani KJRI. Sementara perwakilan Kantor Urusan Haji Nasrullah Jassam menyatakan Kemenag RI telah melakukan evaluasi, telaah dan pengambilan langkah atas permasalahan Haji 2023. “Terkait penjemputan di Muzdalifah yang terlambat, memang tidak hanya menimpa jamaah Indonesia, tetapi semua jamaah haji. Sehingga kami sudah menyampaikan nota protes terhadap Kementerian Haji Saudi,” tuturnya. Sementara persoalan konsumsi di Mina pada Haji tahun 2023, diakibatkan suplai air bersih yang terhambat. Sehingga menimbulkan persoalan di dapur umum Mina. Sedangkan untuk kekurangan jumlah toilet, khususnya di Arafah, Kemenag sudah mendapat komitmen dari Kementerian Haji Saudi untuk penambahan jumlah. Dari sebelumnya dengan rasio 1/150 menjadi 1/50. “Menyangkut over kapasitas jamaah di tenda Mina memang agak susah solusinya, karena memang rasionya di angka 0,9 meter persegi per jamaah. Padahal idealnya 1 sampai 1,5 meter persegi per jamaah. Kalau di Arafah kita mendapat rasio 1,2 meter persegi per jamaah,” tukasnya. Sedangkan suplay listrik yang sebelumnya dari generator, untuk tahun 2024 nanti dipastikan langsung dari pembangkit listrik Saudi. Sehingga arus yang masuk lebih stabil, diharapkan penerangan dan AC akan lebih stabil dan dingin. Terkait regulasi baru dari Kementerian Haji Saudi tentang pemilihan lokasi tenda di Mina dan Arafah, diungkap Nasrullah bahwa Indonesia masih mempertimbangkan dengan cermat. Mengingat lokasi yang lebih mendekat ke Jamarat, mobilisasi jamaah diatur melalui kereta api. “Akan lebih sulit mobilitas melalui kereta api, mengingat jamaah haji Indonesia jumlahnya mencapai 241 ribu di tahun 2024 nanti,” imbuhnya. Nasrullah meyakinkan Ketua DPD RI, bahwa pelaksanaan Haji 2024 akan lebih baik. Karena semua kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kemenag RI mendasarkan kepada aturan yang diperketat dan pagu anggaran yang lebih tinggi, serta persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi. Termasuk jarak pemondokan jamaah di Makkah yang paling jauh hanya boleh di kisaran 4 kilometer. “Selain penyediaan shuttle bus khusus Indonesia, kami juga memastikan tidak ada lagi lokasi pemondokan yang jauh, atau jalanan yang sulit diakses. Kalau jaman dulu ada lokasi di Bakhutmah, yang jalannya naik turun dan berbukit, atau Kuday yang terlalu jauh, sekarang sudah dihapus dari peta ploting lokasi pemondokan Jamaah Haji Indonesia,” ungkapnya. Kemenag RI telah menentukan lokasi, masing-masing di Jarwal, Mahbas Jin, Raudha dan yang terdekat di Misfalah, sekitar 800 meter dari Masjidil Haram. Sedangkan yang terjauh di Syisyah, sekitar 4,3 kilometer dari Masjidil Haram. “Semua pemondokan itu minimal setara dengan hotel Bintang 3, atau 4,” tambah Nasrullah. Terkait penambahan Kuota 20 ribu Jamaah dari Kerajaan Saudi, pihak Kemenag melalui Kantor Urusan Haji mengaku siap. Karena pemberian Kuota tambahan tersebut tidak mendadak seperti yang terjadi di musim Haji tahun 2023. “Terakhir yang dapat kami sampaikan, terhadap Jamaah Haji Lansia, kami di Indonesia mengubah kebijakan melalui pemeriksaan Kesehatan terlebih dahulu, baru pelunasan. Kalau sebelumnya, setelah lunas baru pemeriksaan Kesehatan, sekarang kita balik. Sehingga calon jamaah yang diketahui memiliki penyakit komorbid yang berat, akan terdeteksi di awal, sebelum melunasi biaya haji,” pungkasnya. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin Alamsyah dan Ichsanuddin Noorsy, serta sejumlah staf kesekjenan DPD RI. Sebelumnya, Ketua DPD RI telah meninjau langsung aktivitas peningkatan layanan di Arafah dan Mina. LaNyalla mengaku sengaja melakukan kunjungan ke lokasi secara non protokoler, karena untuk melihat secara langsung dan mendadak, peningkatan kualitas yang dijanjikan Kementerian Haji Saudi. (Sumber : https://indopostnews.com/2023/12/08/ketua-dpd-ri-pertemukan-konjen-jeddah-dan-kantor-urusan-haji-pastikan-haji-2024-lebih-baik/ )

Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin meminta Pemerintah untuk serius memperhatikan persoalan regenerasi petani Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan Sultan menyusul semakin menyusutnya jumlah petani di Tanah Air. “Pertanian merupakan investasi dengan hasil paling nyata dan menentukan bagi sebuah negara berkembang agraris. Dan petani sebagai pelaku usaha pertanian menjadi modal yang harus dipertahankan kualitas dan jumlahnya,” ujar Sultan, Sabtu (9/12/2023). Meski pun, kata Sultan, tengah terjadi introduksi teknologi pertanian dalam skala yang besar, posisi petani masih menjadi kontributor utama ekonomi pertanian dan industri pangan nasional. “Penurunan jumlah pelaku usaha pertanian tentu memiliki banyak faktor dan motifnya. Tapi yang paling menentukan menurut kami adalah tentang ketersediaan insentif modal, teknologi dan pasar yang tidak terintegrasi,” ungkapnya. Terutama, sambungnya, terkait modal usaha dan harga input agribisnis yang dinilai cukup besar sangat memberatkan petani. Sementara akses petani ke lembaga keuangan sangat kecil. “Pemerintah sudah menggelontorkan ratusan triliun dana kredit usaha Rakyat (KUR). Namun itu tidak cukup signifikan menarik minat masyarakat khususnya generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian,” tegasnya. Oleh karenanya, Sultan mendorong Pemerintah untuk meningkatkan insentif fiskal ke sektor pertanian. Termasuk memberikan insentif modal dan teknologi pertanian kepada para milenial yang memiliki minat di sektor pertanian. “Persoalannya bahkan anak muda lulusan SMK dan politeknik pertanian tidak bersemangat untuk bertani. Akibat terjadi keterbatasan modal dan teknologi yang berujung pada ancaman krisis petani di Indonesia,” pungkasnya. Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data Sensus Pertanian 2023 Tahap I pada Senin (5/12/2023). Salah satu hasil sensus menunjukkan, terjadinya penurunan jumlah petani dari 31,71 juta unit usaha pertanian tahun 2013 menjadi 29,3 juta pada 2023 atau terjadi penurunan 2,3 juta petani dalam 10 tahun terakhir. (Sumber : https://liputan.co.id/2023/12/jumlah-petani-menurun-sultan-minta-pemerintah-berikan-insentif-modal-usaha-ke-petani-muda/ )

Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang berada di bawah koordinasi Kementerian PUPR berpotensi menjadi ladang korupsi dengan pola penyuapan dari pengusaha ke otoritas. Mengingat lamanya proses pengurusan PBG dan SLF tersebut. Demikian diingatkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam memperingati Hari Anti Korupsi 9 Desember. Seperti diketahui, PBG adalah dasar hukum yang memungkinkan pemilik bangunan memulai konstruksi. Sedangkan SLF menyatakan bangunan tersebut aman untuk digunakan. Keduanya berfungsi untuk memastikan investasi bangunan yang aman dan legal. “PGB dan SLF ini menyasar semua bangunan. Tidak hanya Gedung bertingkat. Tetapi juga Gudang dan perumahan. Persoalan yang dikeluhkan pelaku usaha adalah lamanya waktu pengurusan PBG dan SLF, membuat pelaku usaha menunjuk konsultan untuk mengurus, dimana biayanya akan menjadi sangat mahal. Dan ada potensi penyuapan agar dipercepat,” tandas LaNyalla, Sabtu (9/12/2023). Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu juga mengungkap, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menyoroti persoalan lamanya waktu dan bervariasinya biaya konsultan pengurusan PBG dan SLF, sehingga diduga berpotensi terjadi tipikor penyuapan. “PGB dan SLF ini menjadi lama karena harus melibatkan Tim Profesi Ahli (TPA) yang jumlahnya sedikit di Indonesia. Bahkan ada beberapa provinsi yang tidak memiliki TPA, karena organisasinya saja tidak ada. Tidak semua provinsi memiliki Perhimpunan Ahli Pengkaji Teknis Indonesia (PAPTI) yang eksisting,” ungkapnya. Karenanya, lanjut LaNyalla, perlu perhatian serius dari Kementerian PUPR. Jangan sampai di tengah upaya pemerintah meningkatkan peringkat EoDB (Easy of Doing Business) justru jadi tergerus karena persoalan ini. “Mungkin perlu segera diputuskan, metode untuk mempercepat pengurusan PBG dan SLF ini. Sekaligus kepastian biaya yang terjangkau. Yang disesuaikan dengan iklim dunia usaha yang baru saja recovery pasca Pandemi. Juga sistem IT yang lebih terintegrasi dan memudahkan. Sehingga para pelaku usaha tidak harus membayar konsultan,” tukas LaNyalla. Ia pun juga berharap PUPR sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang PBG dan SLF segera menentukan keseragaman dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. Sekaligus keseragaman biaya, atau mengacu kepada indek ekonomi masing-masing Kabupaten/Kota. “Saya hanya berharap, jangan peraturan yang menyulitkan dan lama prosesnya, justru menjadi ladang tindak pidana penyuapan dan kemahalan biaya berusaha bagi para pelaku dunia usaha yang belum sepenuhnya bangkit pasca Pandemi. Selain merugikan, juga melemahkan skor kemudahan investasi di Indonesia,” pungkas Senator asal Jawa Timur ini. (Sumber : https://www.askara.co/read/2023/12/09/41429/hari-anti-korupsi:-ketua-dpd-ri-ingatkan-pupr-potensi-korupsi-di-pengurusan-pgb-dan-slf-?preview=1 )

Jakarta - Badan Pengurus Pusat Majelis Alimat Indonesia (MAI) periode 2023-2027 menggelar acara pengukuhan kepengurusan baru oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P di ruang VIP komplek Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Pasca Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 MAI yang dilaksanakan pada 7 Oktober 2023 lalu di komplek gedung DPR/MPR itu terpilih Ketua Umum yang baru yakni Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, SH., MSi. Pada kepengurusan baru ini, semakin banyak tokoh cendekia perempuan Indonesia yang tergabung dan siap memberikan kontribusinya bagi masyarakat. Selain Menko PMK, hadir juga dalam kesempatan tersebut Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar secara virtual dan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia diwakili Atase Agama, Kedutaan Malaysia Jakarta, Ust. Moh. Shamsuri bin Ghazali. "Ayat Al-Quran Surat Lukman yang tadi saya bacakan di depan, saya ingin menyampaikan bahwa pada 1000 hari pertama seorang anak setelah dilahirkan sangat tergantung pada peran perempuan sebagai seorang ibu, sehingga sangat menentukan perkembangan anak," ujar Muhadjir Effendy dalam sambutannya, Rabu (22/11/2023). Muhadjir menuturkan, pihaknya sangat terbuka untuk kerjasama dengan MAI misalnya dalam mewujudkan Indonesia bebas stunting. Ia yakin bahwa MAI merupakan organisasi strategis yang memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) para cendikia perempuan sehingga akan memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara. "Untuk agenda agenda MAI karena nanti akan menyiapkan masa depan bangsa ya, kami sangat terbuka untuk melakukan kerjasama, contohnya dalam penanganan stunting dimana yang paling efektif itu ketika janin masih dalam kandungan karena intervensinya bisa melalui sang ibu. Semoga dalam waktu dekat ini, 100 persen Puskesmas di Indonesia sudah memiliki alat USG sendiri," katanya. Lebih lanjut Muhadjir menyampaikan saat ia bertemu dengan seorang ilmuwan perempuan, Prof. dr. Adi Utarini, MSc., MPH, PhD dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang masuk dalam daftar 100 Orang Paling Berpengaruh 2021 di dunia versi majalah TIME. "Beberapa hari lalu saya menemui Prof. Dr. Uut yang berhasil mengaplikasikan bakteri pada nyamuk wolbachia, dimana temuan ini sangat monumental dan tingkat keamanannya hampir 90 persen dan diakui dunia. Nyamuk wolbachia ini mengintervensi atau mengurangi kasus demam berdarah dengue (DBD). Ini bukti bahwa cendikia perempuan Indonesia juga punya karya nyata untuk dunia," ungkapnya. Sementara itu, KH. Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maafnya karena tidak bisa menghadiri acara pengukuhan secara langsung. Namun demikian, beliau menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dengan MAI dalam menyukseskan program pendidikan kader ulama perempuan. "Di Istiqlal sedang berlangsung pendidikan kader ulama perempuan dimana ini satu-satunya dan pertama di dunia dan mendapat dukungan dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir dimana kami akan bersama-sama menyusun kurikulum pendidikan kader ulama perempuan. Kami berharap nanti MAI bisa bekerjasama dalam menyukseskan program pendidikan kader ulama perempuan ini," katanya. Sylviana Murni, sebagai Ketua Umum MAI periode 2023-2027 dalam sambutannya menyampaikan bahwa MAI merupakan organisasi yang menghimpun para ilmuwan wanita serta mempunyai visi untuk berkontribusi dalam kajian keislaman, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan umat dan bangsa. Perkumpulan yang didirikan oleh para intelektual Muslimah Indonesia sejak tahun 1999 ini telah berkiprah luas dan sebelumnya dipimpin oleh para tokoh muslimah seperti Prof.Dr. Nabilah Lubis, Lc., M.A., Dr. Irid Farida Rachman Agoes, M.A., Ph.D., dan Prof.Dr. Hj. Amany Lubis, Lc., M.A. "Dalam aktivitasnya, organisasi ini aktif melakukan pengkajian dan penelitian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta sosialisasi dan publikasi guna pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapannya bagi kemanfaatannya dalam kehidupan masyarakat," kata Sylviana Murni. Pimpinan Komite I DPD RI ini menjelaskan bahwa MAI secara aktif juga berkomunikasi dengan berbagai elemen bangsa, utamanya para ilmuwan Muslimah Indonesia di dalam maupun di luar negeri, mengembangkan kerja sama dengan kementrian, organisasi, individu maupun lembaga yang memiliki maksud dan tujuan yang ssam. Berperan serta melakukan berbagai kegiatan pendidikan, agama, sosial budaya, ekonomi, komunikasi-dakwah, iptek dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan umat di bidang-bidang tersebut," tandasnya." "Pengurus pusat MAI terdiri dari para alimat yang menguasai dan ahli di berbagai bidang, lulusan dari berbagai universitas di dalam maupun luar negri yang juga merupakan para akademisi yang aktif berkiprah di bidangnya masing-masing," tutup senator dapil DKI Jakarta itu (Sumber: https://www.globalkapuknews.online/2023/11/dikukuhkan-menko-pmk-sylviana-murni.html)