Sejumlah anggota DPD RI yang menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi di daerah selama masa reses, didominasi terkait adanya sentralisasi kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di daerah. Semenjak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diberlakukan, banyak kewenangan daerah dalam pengelolaan SDA di daerahnya ditarik oleh pemerintah pusat. Dalam penyampaian laporan hasil penyerapan aspirasi sesuai bidang Komite II DPD RI, yaitu Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 2/1981 tentang Metrologi Legal serta Perubahannya dalam UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh mengatakan bahwa sejumlah tokoh dan pemimpin di Aceh mengeluhkan adanya penarikan kewenangan dalam pengelolaan SDA oleh pemerintah pusat. Padahal dengan adanya kewenangan daerah dalam mengelola SDA tersebut, dapat digunakan sebagai modal pembangunan dalam menyejahterakan masyarakat. “Enam bulan yang lalu Aceh dikejutkan dengan ditemukannya cadangan oil dan gas yang besar. Namun ada masalah, Aceh sekarang dicap sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Namun kebijakan pemerintah pusat, semua oil dan gas (dibawa) ke Pulau Jawa. Semua kalangan dan tokoh di Aceh mempersoalkan masalah ini ke pemerintah pusat,” ucap Puteh ketika menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 di Nusantara V, Kompleks Parlemen, Selasa (7/4/2024). Oleh karena itu, Puteh berharap agar DPD RI dapat mendorong agar pemerintah pusat dapat mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan temuan oli dan gas tersebut yang dapat digunakan dalam memajukan perekonomian Aceh. “Saya mohon agar hal tersebut dapat dibantu, terutama Pimpinan DPD, agar pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang baik. Jika tidak, akan terulang temuan migas di Arun karena pemerintah pusat tidak hadir,” imbuhnya. Masih terkait terbatasnya kewenangan pemerintah daerah, Anggota DPD RI dari Kalimantan Tengah M Rakhman juga mengeluhkan minimnya kewenangan pemda pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja. Menurutnya pasca UU tersebut diberlakukan, otonomi daerah tidak berjalan seperti yang dicita-citakan, justru sentralisasi kembali muncul. “UU Cipta Kerja masih sama, pemerintah daerah hanya merasa menjadi stempel saja, karena sampai urusan Nomor Induk Berusaha sudah diatur oleh pemerintah pusat,” jelasnya. (Sumber: https://transpublik.co.id/2024/05/komite-ii-dpd-ri-mengusung-aspirasi-terkait-keterbatasan-kewenangan-daerah-dalam-pengelolahan-sda/)

Sidang Paripurna DPD memutuskan untuk melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2024. Wakil Ketua DPD, Mahyudin mengatakan tahun ini, pemerintah akan memberangkatkan jemaah haji terbanyak sepanjang penyelenggaraan ibadah haji yakni sebanyak 241.000 kuota. Jumlah ini meningkat sebanyak 12.000 kuota dibandingkan musim haji tahun 2023 yang hanya sebanyak 229.000 kuota. "Adapun rincian jemaah itu terdiri dari 213.320 jemaah haji reguler atau sebesar 92 persen dan 27.680 jemaah haji khusus atau 8 persen dari total keseluruhan jemaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun ini," ujar Mahyudin dalam pidato pembukaan pada Sidang Paripurna DPD RI ke 11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara V, Selasa (7/5). Lanjut dia, sebagai perwakilan masyarakat dan daerah, DPD memiliki kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan ibadah haji agar berlangsung aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. "Oleh karena itu, pimpinan DPD RI menugaskan Komite III DPD RI untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1145 H/ 2024 M, baik penyelenggaran di dalam negeri maupun di Arab Saudi, pada saat persiapan ataupun saat penyelenggaraan ibadah haji," jelasnya. Selain membahas tentang pengawasan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, Sidang Paripurna DPD juga mendengarkan laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan. (Sumber: https://rmol.id/politik/read/2024/05/07/619476/dpd-siap-kawal-ketat-pelaksanaan-ibadah-haji-2024 )

Untuk mewujudkan pemilu bersih, perlu adanya UU Anti Money Politic dan penguatan peran Bawaslu RI. Hal ini diungkapkan dalam laporan kegiatan reses para anggota DPD RI di daerah pemilihan di Sidang Paripurna DPD RI ke-11, Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024. Wakil Ketua Komite I DPD RI, Sylviana Murni melaporkan, pada reses di daerah saat melakukan pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan Pilkada 2024, ia melihat perlu adanya UU Anti Money Politic untuk mencegah adanya kecurangan pelaksanaan pemilu. "Selain itu, perlu penguatan kapasitas Bawaslu agar mampu melakukan pencegahan terhadap kecurangan penyelenggaraan pemilu dalam berbagai bentuk," ucap Sylviana di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (7/5/2024). Senada dengan itu, anggota DPD RI asal Papua Barat, sekaligus Wakil Ketua Komite I, Filep Wamafma, dalam paripurna tersebut juga menekankan adanya penguatan terhadap Bawaslu RI. Selain itu, Filep mengapresiasi hasil pelaksanaan pemilu di Papua Barat yang berlangsung aman tertib dan damai. "Meski masih banyak perbaikan tapi saya apresiasi pelaksanaan pemilu di Papua, saya berharap, orang Papua yang terpilih dapat turut serta dalam segala aspek pembangunan di Indonesia," ucapnya. Lain halnya, anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah, Muhammad Rakhman, yang menyoroti lembaga pemasyarakatan yang ada di sana perlu segera rehabilitasi, karena sudah tidak layak dan melebihi dari kapasitas yang ada. "Saya melihat, hal ini terjadi di hampir semua lembaga pemasyarakan kita, sehingga perlu adanya rehabilitasi dan penataan ulang dari pemerintah," pungkasnya. Tema reses Komite I DPD RI kali ini adalah pengawasan terkait Tahapan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024, Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. (Sumber: https://jakarta.suara.com/read/2024/05/07/161629/komite-i-dpd-ri-usulkan-adanya-uu-anti-money-politic )

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara tegas mendorong pemanfaatan teknologi digital oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin pada Sidang Paripurna ke-11 Masa Sidang V Tahun 2023/2024 di Gedung Nusantara V DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta (7/5/2024). Sejumlah laporan hasil reses disampaikan secara langsung yang mencermati aspirasi rakyat dari berbagai daerah pemilihan (dapil). Dalam penyampaian laporan hasil penyerapan aspirasi sesuai bidang Komite IV DPD RI, yaitu Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024 yang difokuskan pada Transfer ke Daerah, Inventarisasi Materi dalam rangka penyusunan Rekomendasi DPD RI atas RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025 (Program Strategis Daerah berdasarkan Aspirasi Masyakarat dan Daerah); dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bidang tugas Komite IV. Sehubungan dengan itu, Maya Rumantir Senator dari Sulawesi Utara menegaskan kembali hasil Inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024 juga menjadi sorotan, terutama terkait alokasi transfer keuangan daerah dan dana desa. “Diharapkan TKD dapat menjadi instrumen yang bertujuan untuk mendukung perjalanan pemerintah daerah, mendukung pencapaian bersama dan target prioritas,” Senator tersebut menambahkan. Ia mengungkapkan pentingnya pemanfaatan media sosial oleh UMKM untuk mempromosikan produk dagangan mereka. “Masyarakat dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana paling efektif untuk digunakan sebagai alat promosi produk UMKM yang dapat mencakup banyak orang,” ungkap Maya. Pada kesempatan itu, Sylviana Murni, Senator DKI Jakarta menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kunci utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia mendorong pemerintah untuk menyelaraskan upaya transformasi digital dengan menumbuhkan budaya digital yang sehat, iklim kolaborasi multi pihak, meningkatkan kapasitas digital dan memastikan jejaring pengamanan sosial bagi mereka yang terdampak digitalisasi. “Untuk mendukung transformasi digital perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif dan skema pendanaan yang luas untuk meningkatkan kapasitas digital UMKM,” ujar Sylviana. Penutup Sidang Paripurna, Mahyudin mengimbau kepada semua alat kelengkapan untuk menyusun jadwal kegiatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap menjaga fokus terhadap penyelesaian target output lembaga. Ini sebagai langkah optimalisasi kerja lembaga demi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. “Kami terus menghimbau kepada masing-masing alat kelengkapan agar menyusun jadwal kegiatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengutamakan penyelesaian target output lembaga sebagai bentuk optimalisasi kerja lembaga,” ucap Mahyudin. (Sumber: https://amanmakmur.com/2024/05/07/dpd-ri-dorong-umkm-manfaatkan-teknologi-digital-guna-mewujudkan-indonesia-emas-2045/ )

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membedah soal Daerah Khusus Jakarta dan poros maritim berbasis industri. Hal itu disampaikan LaNyalla secara virtual pada forum Bahtsul Masa’il Kubro yang diselenggarakan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Barat di Dayang Sumbi Hall Sari Ater Resort & Hotel Subang, Selasa (7/5/2024). Pada acara yang mengambil tema 'Polemik Otonomi Khusus Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dan Poros Maritim Berbasis Industri' itu LaNyalla menilai posisi Jakarta setelah tak lagi menjadi Ibu Kota Negara penting untuk dibahas. Senator asal Jawa Timur itu menilai, secara umum terdapat tiga latar belakang mengapa Jakarta menjadi daerah khusus. "Pertama, Jakarta memiliki kedudukan sebagai pusat perekonomian nasional. Kedua, Jakarta akan menjadi kota global, dan ketiga, karena Jakarta adalah kawasan aglomerasi, yang disanggah oleh Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Bekasi," kata LaNyalla dalam paparannya. Senator asal Jawa Timur itu berharap, para peserta Bahtsul Masa’il dapat mendalami naskah akademik dan isi dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta tersebut. "Sehingga nantinya, LBM PWNU Jawa Barat dapat menghasilkan keputusan yang tepat, sekaligus sebagai rekomendasi atas kebijakan publik tersebut," kata LaNyalla. Di sisi lain, terkait dengan poros maritim berbasis industri. LaNyalla menilai ada lima pilar kebijakan maritim yang seharusnya menjadi landasan bagi Indonesia untuk dapat menjadi poros maritim dunia. "Kelima pilar kebijakan maritim tersebut adalah budaya maritim, sumber daya maritim, infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim dan pertahanan maritim," jelas LaNyalla. Menurutnya, hal tersebut penting untuk ditelaah apakah kelima pilar tersebut telah menjadi roadmap pembangunan maritim Indonesia atau belum. Mengingat, kata LaNyalla, masih rendahnya penerimaan negara di sektor maritim. Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin yang hadir di tempat acara dan menjadi pembicara dengan tema berbeda. Sefdin menjabarkan pentingnya kedaulatan rakyat, Pancasila dan tantangan global yang dihadapi Indonesia. Menurut Sefdin, kedaulatan rakyat dan Pancasila merupakan dua hal penting dalam menghadapi tantangan global. Menurut Sefdin, dalam sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa berdasarkan naskah asli UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa ini memiliki Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan penjelmaan seluruh elemen rakyat. Yang diisi DPR yang dipilih, dan unsur daerah dan golongan yang diutus. Dengan begitu, lanjutnya, sistem demokrasi Indonesia menjadi sistem yang utuh dan berkecukupan, tanpa ada yang ditinggalkan, karena seluruh elemen rakyat terwakili dalam Lembaga Tertinggi Negara tersebut. Di sisi lain, Sefdin menilai negara akan berdaulat atas public goods, sehingga fiskal ditopang penuh PNBP, bukan tax dan royalti. Lalu juga mengedepankan ekonomi kesejahteraan dan kebersamaan, dimana koasi antara public dan private melibatkan people, melalui koperasi atau community based. Dalam konteks kehidupan global, Sefdin menilai Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat, di mana dunia saat ini menghadapi disrupsi. “Ada dua hal utama. Pertama adalah revolusi teknologi, di mana di dalam ada otomasi industri, artificial intelligence dan artificial general intelligence. Kedua yakni perubahan iklim, di mana terjadi ancaman bencana alam, ancaman pandemi penyakit dan ancaman ketahanan pangan," papar Sefdin. Oleh karenanya, dibutuhkan mitigasi yang sangat serius melalui penguatan kedaulatan negara dan model bernegara yang sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa. "Maka, bangsa dan negara ini harus kembali ke Pancasila dan UUD 1945 naskah asli untuk selanjutnya disempurnakan dengan teknik adendum," tegas Sefdin. Hadir pada kesempatan itu Rois Syuriah PBNU Kiai Muhammad Musthofa Aqiel, Rois Syuriah PWNU Jawa Barat Kiai Abun Bunyamin, Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Barat Kiai Juhadi Muhammad, Raja LAK Galuh Pakuan RM Evi Silviadi, Ketua LBM PWNU Jawa Barat, Kiai Zaenal Mufid, Prof Cecep Darmawan dari UPI dan sejumlah tamu undangan lainnya. (Sumber: https://www.tvonenews.com/berita/208255-di-acara-lbm-pwnu-jabar-ketua-dpd-ri-bedah-status-jakarta-dan-poros-maritim-berbasis-industri?page=1 )

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Fahira Idris mengatakan bahwa agenda penguatan DPD RI memiliki tantangan yang signifikan. “Oleh karena itu, lembaga ini idealnya dipimpin oleh sosok pendobrak. Saya berharap, Pak La Nyalla Mahmud Mattalitti bersedia kembali memimpin DPD RI lima tahun ke depan. Berbagai terobosan yang sudah berjalan lima tahun terakhir ini harus dilanjutkan dan dikuatkan lagi,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/5/2024). Menurut Fahira, arah penguatan DPD RI mengalami kemajuan signifikan, terutama melalui berbagai terobosan yang dilakukan oleh Ketua DPD RI periode 2019-2024, La Nyalla Mahmud Mattalitti. Ia mengakui bahwa La Nyalla telah berhasil menjadikan DPD RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang responsif terhadap keresahan publik dan berperan aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah rakyat. “Agenda penguatan DPD RI bukan hanya tentang penambahan kewenangan legislatif, pengawasan, dan anggaran, tetapi juga tentang penguatan fungsi DPD RI sebagai perwakilan territorial agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat di daerah,” ucap senator yang terpilih kembali menjadi anggota DPD RI 2024-2029 itu. Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang lahir dari semangat reformasi, lanjut dia, DPD RI terus melakukan pembenahan dan penguatan untuk menjalankan amanat rakyat dengan lebih efektif. Selama lima tahun terakhir, upaya memperkuat posisi DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Fahira mengungkapkan bahwa wacana penguatan DPD disambut baik oleh akademisi, masyarakat sipil, dan berbagai ahli tata negara. Bahkan, kata dia, DPD RI berhasil menarik perhatian dengan menyuarakan isu-isu publik melalui berbagai pansus, seperti Panitia Khusus (Pansus) Polymerase Chain Reaction (PCR) atau Pansus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Fahira juga menegaskan pentingnya memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia dengan bantuan sistem bikameral kuat (strong bicameralism) untuk mewujudkan cita-cita negara dalam bidang otonomi daerah dan negara kesatuan. Dalam konsep strong bicameralism, peran DPD menjadi salah satu penopang utama, yang mengakibatkan perlunya keterlibatan DPR, DPD, dan presiden dalam pembentukan undang-undang (UU) untuk memastikan kelahiran UU yang harmonis, berkualitas, dan mengutamakan kepentingan daerah. Fahira menambahkan bahwa capaian kemajuan DPD RI harus terus dirawat bersama, dengan menjadikan diskursus penguatan DPD sebagai wacana publik yang mendapat dukungan luas dari rakyat. “(Hal ini) membutuhkan sosok kepemimpinan yang berani melakukan terobosan dan memiliki jaringan yang luas, dan itu semua sudah dibuktikan oleh Pak La Nyalla selama lima tahun memimpin DPD RI,” jelasnya. (Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2024/05/11/11064241/minta-la-nyalla-kembali-pimpin-dpd-ri-fahira-idris-penguatan-dpd-ri-idealnya.)

Peningkatan cuaca ekstrem di Indonesia secara signifikan akhir-akhir ini menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Agar tidak menimbulkan bencana lebih jauh, LaNyalla mengingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat dan mempersiapkan mitigasi terkait perubahan iklim tersebut. Dia meminta pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). "Saya mendorong agar segera dilakukan mitigasi kebencanaan dan langkah mitigasi lainnya untuk mencegah terjadinya bencana yang bisa saja memakan korban jiwa," kata LaNyalla di sela menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 yang diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024). Bentuk bencana dari peningkatan suhu, menurut LaNyalla adalah kekeringan dan hujan ekstrem. Hal itulah yang harus diantisipasi secara cepat supaya tidak meluas. "Pemerintah daerah sebaiknya intens berkomunikasi dengan BRIN dan BMKG yang memang lembaga ahli di bidang teknologi dan cuaca. Sehingga pemda dan masyarakat mempunyai kesiapsiagaan dan kesadaran akan perkembangan cuaca terbaru. Dari situlah kita semua memiliki pemahaman akan dampak terburuk," papar dia. Lebih lanjut LaNyalla juga menyampaikan perlunya informasi prakiraan cuaca menjadi kebutuhan informasi sehari-hari. Sebab selama ini masyarakat masih mengesampingkannya. "Sejauh ini memang masyarakat belum begitu peduli dengan informasi terkait cuaca. Makanya pemerintah juga perlu menyosialisasikan pentingnya informasi prakiraan cuaca. Kemudian membekali masyarakat dengan kemampuan respons dan kemampuan untuk mengatasinya jika ada warning," tukas LaNyalla. Seperti diketahui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan adanya peningkatan signifikan cuaca ekstrem di Indonesia. Hal itu berdasarkan kajian perubahan iklim (2021-2050) khusus wilayah Benua Maritim Indonesia (BMI) menggunakan teknik dynamic downscaling resolusi tinggi. BRIN mencatat, sejak bulan September hingga saat ini, kenaikan suhu per bulan rata-rata mencapai 1,5 derajat Celcius. (Sumber: https://www.tvonenews.com/berita/207964-anomali-cuaca-ketua-dpd-ri-minta-pemda-koordinasi-mitigasi-dengan-brin-dan-bmkg?page=1 )

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI melepas 96 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), untuk mengikuti Diklat Latihan Dasar (Latsar) Pegawai P3K Sekretariat Jenderal DPD RI di Rindam Jaya Gunung Bunder, Kabupaten Bogor. Sekjen DPD RI Rahman Hadi saat melakukan pelepasan tersebut menjelaskan, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, ingat Rahman, para ASN harus memiliki sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral, bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. “Hari ini kami melepas 96 orang P3K hasil seleksi tahun 2023 di Rindam Jaya, tujuannya agar menjadi ASN yang memiliki karakter BerAkhlak, berjiwa patriot dan memiliki nilai-nilai kebangsaan untuk mengabdi nanti di DPD RI,” ucap Rahman Hadi, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (6/5/2024). Pada Kesempatan yang sama, Deputi Administrasi Lalu Niqman Zahir berharap agar seluruh 96 P3K Setjen DPD RI dapat mengikuti kegiatan pelatihan pendidikan dasar ini dengan baik, agar mendapatkan pananaman nilai-nilai kebangsaan dan peningkatan karakter dasar sebagai ASN. “Harapan kami para peserta dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh dan hasilnya nampak ketika kembali nanti untuk mengabdi di Setjen DPD RI,” kata Deputi Bidang Administrasi tersebut. Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian Fitriani menjelaskan, pelatihan bagi P3K Setjen DPD RI yang didesain bekerjasama dengan Rindam Jaya, berlangsung selama 5 (lima) hari mulai tanggal 6 sampai 10 Mei 2024 di Gunung Bunder, Bogor bertujuan agar mendapatkan ASN dengan Core Value BerAkhlak. “Sebagai supporting system kepada yang terhormat Anggota DPD RI, menuntut setiap pegawai memiliki jiwa melayani yang baik, oleh karena itu perlu pelatihan untuk menanamkan jiwa karakter Core Value BerAkhlak tersebut,” tutur Fitriani. Komandan Resimen Induk Kodam Jaya Kolonel Inf. Suwondo menjelaskan, selama pelatihan nanti akan memberikan pelatihan dasar sesuai sistem yang sudah ada di Rindam Jaya dengan tujuan untuk membentuk karakter dasar Core Value BerAkhlak bagi seluruh peserta. “Kami dari Rindam siap memberikan pelatihan dan menanamkan Core Value ASN BerAkhlak kepada semua peserta pelatihan,” pungkas Kolonel Suwondo. (Sumber: https://jakartanews.id/2024/05/07/sekjen-dpd-lepas-96-p3k-diklat-latsar-ke-rindam-jaya/ )

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menggelar nonton bareng atau nobar Timnas Indonesia U-23 melawan Korea Selatan pada laga perempat final Piala Asia U-23 2024. Duel antara Timnas Indonesia U-23 melawan Korea Selatan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat 26 April 2024. Mahyudin mengatakan, sengaja mengadakan nonton bareng Timnas Indonesia U-23 ini untuk memberikan dukungan dan apresiasi skuad Garuda Muda. Pria yang santer disebut bakal maju dalam Pilgub Kalimantan Timur tersebut menilai, kualitas Timnas Indonesia saat ini terasa sangat meningkat. Hal itu terlihat ketika Timnas Indonesia berlaga di babak penyisihan. "Kalau melihat grup penyisihan kemarin termasuk bisa dibilang itu Grup Neraka juga, karena ada Australia, tuan rumah Qatar dan Yordania. Tapi faktanya kita bisa lolos ke perempat final," kata Mahyudin. Terkait kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Korsel di babak perempat final, Mahyudin sangat senang dan memberikan apresiasi kepada perjuangan pemain-pemain muda Indonesia. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia U-23 berhasil meraih kemenangan atas Korsel melalui babak adu penalti dengan skor 11-10. Sebelumnya, Indonesia bermain imbang 2-2 hingga 120 menit pertandingan. Penuh drama, kita sangat bangga dengan Timnas Indonesia U-23 yang berhasil melaju ke babak semifinal dan mudah mudahan bisa melaju terus hingga babak final dan menjadi juara," kata Mahyudin. "Keberhasilan ini tentu menjadi sebuah kabar gembira bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang pasti masyarakat bangga dengan perjuangan anak-anak muda kita yang tampil penuh semangat demi membawa nama bangsa di kancah internasional," sambungnya Pria yang punya gagasan Kaltim Keren itu salut dengan mental para pemain. Dengan tekanan yang besar di babak adu penalti, Rizky Ridho dkk mampu menciptakan sejarah. "Kalau kita lihat memang jarang memang terjadi penalti sampai diulang lagi penendangnya. Kita harus apresiasi mental anak-anak muda kita yang akhirnya bisa meraih kemenangan, selamat. semua masyarakat pasti bangga," jelasnya. Lebih lanjut, dengan keberhasilan TImnas Indonesia U-23 ini, Mahyidin berharap dapat memberikan motivasi kepada anak-anak muda bangsa. "Pesan saya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Untuk generai muda kita harus optimis bahwa di masa yang akan datang, kita bangsa yang unggul, yang bisa bersaing, bahkan bukan tidak mungkin kita akan memimpin dunia," ucapnya. (Sumber : https://www.viva.co.id/bola/liga-indonesia/1708820-wakil-ketua-dpd-mahyudin-harap-keberhasilan-timnas-indonesia-u-23-memotivasi-anak-anak-muda-bangsa?page=1 )

Materi pidato pertama Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai presiden terpilih di Pilpres 2024 oleh KPU, Rabu, (24/4/2024), mendapat apresiasi dan pujian dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. LaNyalla menilai apa yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya di KPU, menunjukkan bahwa Prabowo masih tetap sebagai Patriot sejati. Karena semangatnya untuk bekerja demi kemajuan bangsa dan negara di atas segala-galanya. “Selain tetap menyandarkan harapan dan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Pak Prabowo juga mengajak semua elemen bangsa untuk berada dalam satu langkah dan irama, semata untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena menyadari tantangan berat di depan mata, seiring perubahan global yang telah dan sedang terjadi,” tandas LaNyalla, Rabu (24/4/2024). Senator asal Jawa Timur itu juga memberi apresiasi atas sikap Prabowo yang berterima kasih kepada semua pihak, termasuk konstestan nomor 01 dan 03, serta kalangan pers. Bahkan Prabowo menegaskan, pentingnya kemerdekaan pers sebagai pilar alat kontrol perjalanan bangsa dan negara ini. Sebelumnya, LaNyalla telah menyampaikan pendapatnya, ketika diminta tanggapan media terkait putusan Mahkamah Konstitusi, Senin lalu. Dikatakan LaNyalla, para pihak yang terlibat dalam sengketa di MK sudah seharusnya menerima. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat. “Sebaiknya kita semua mengambil hikmah dan pelajaran. Untuk kemudian kita harus kembali bergandengan tangan dan bergotong royong melanjutkan pembangunan negeri ini, sekaligus mari kita merenungkan dan melakukan perenungan kebangsaan, terutama terhadap sistem bernegara, karena tantangan Indonesia ke depan semakin berat, terutama dengan adanya ancaman disrupsi teknologi dan disrupsi lingkungan akibat pemanasan global,” tukasnya. Disrupsi tersebut, lanjut LaNyalla, harus disikapi dengan semangat kebersamaan, gotong royong dan dalam ikatan kebangsaan yang kuat, yang semua itu ada di dalam Pancasila. Sebaliknya, tidak ada di dalam nilai-nilai demokrasi liberal yang bercirikan individualisme dan materialisme. Kepada pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, LaNyalla berharap keduanya bisa merangkul semua pihak dan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. (Sumber: https://www.tvonenews.com/berita/204804-ketua-dpd-ri-puji-isi-pidato-prabowo-di-kpu-patriotik-sejati )