Usulan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy agar korban judi online bisa mendapat bantuan sosial (bansos) sangat tidak tepat. Demikian penegasan Anggota DPD RI asal DKI Jakarta Dailami Firdaus dalam keterangannya, Selasa (18/6). "Bansos akan membuat para pelaku judi online menjadi lebih tenang dan nyaman, karena ada garansi dari pemerintah akan menanggung keluarganya," kata Dailami. Menurut Dailami, seharusnya pemerintah lebih tegas untuk memberantas judi online yang semakin masif lagi, bukan justru memberikan bansos. "Bansos bagi pelaku judi online justru ini akan memicu pelaku judi lainnya tambah banyak," kata Dailami. Sebab pelaku akan berpikir bila kalah dan menjadi miskin akan dipelihara oleh negara dengan cara mendapatkan bansos. "Ini bukan dispesifikasikan kepada keluarga pelaku judi online, tetapi bila mengacu kepada amanah UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 harusnya fakir miskin, dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara," kata Dailami. Dailami menilai wacana yang digulirkan Menko PMK merupakan sebuah blunder. Karena akan membuat ragu masyarakat terkait keseriusan pemerintah memberantas judi online. "Apalagi kita sama-sama tahu bagaimana bansos ini masih sering dikeluhkan masyarakat, karena banyak yang tidak tepat sasaran penerimanya dan rawan diselewengkan," kata Dailami. (Sumber : https://rmol.id/politik/read/2024/06/18/624860/dailami-tolak-bansos-untuk-korban-judi-online-pelaku-lebih-nyaman )

Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dailami Firdaus meminta pemerintah serius memberantas judi online dari pada merencanakan memberikan bantuan sosial (bansos) bagi pelakunya. Dailami mengatakan, rencana pemerintah melalui Wakil Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Online) Muhadjir Effendy untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga pelaku jelas sangat tidak tepat. "Saya menilai apabila ini dilaksanakan, bahkan disosialisasikan justru membuat para pelaku judi online menjadi lebih tenang dan nyaman karena ada garansi dari pemerintah akan memberikan bantuan," ujarnya, melalui keterangan tertulis, Selasa (18/6). Dailami menjelaskan, adanya bansos ini dapat memicu masyarakat menjadi pelaku judi online. Sebab, mereka akan berpikir bila kalah dan menjadi miskin akan dipelihara oleh negara dengan cara mendapatkan bansos. "Agama Islam tegas melarang judi. Alih-alih memberikan bansos, sebaiknya pemerintah fokus saja melakukan pemberantasan dan menutup situs judi online dan praktik judi lainnya," terangnya. Menurutnya, bila mengacu kepada amanah Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 bahwa fakir miskin, dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Maka seharusnya penerapan ini bukan dispesifikasikan kepada keluarga pelaku judi online. "Apa yang disampaikan Pak Muhadjir menurut saya menjadi blunder karena pernyataan yang disampaikan bisa membuat masyarakat ragu akan komitmen pemerintah untuk memberantas judi online," ungkapnya. Senator DPD RI Dapil DKI Jakarta ini menyarankan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI seharusnya dapat membuat kebijakan atau program yang langsung mengena kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam judi online dan menjadikan keluarga sebagai corong utamanya. "Kita tidak bisa pungkiri semua ini terjadi karena kemajuan teknologi, situs judi online dapat dengan mudah diakses melalui ponsel yang kita miliki. Perlu program yang tepat melalui penguatan keluarga untuk mencegah menjadi pelaku judi," bebernya. Ia menambahkan, judi dapat membuat pelakunya terjerat kriminalitas lainnya hingga pinjaman online. Sudah banyak contoh kasus-kasus kriminal yang diawali judi online. Belum lagi mereka yang depresi dan menjadi tidak waras akibat judi online. "Kita semua berharap dengan hadirnya Satgas yang dibentuk Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 itu bisa bekerja secara maksimal dan tegas dalam menindak maraknya judi online," paparnya. Dailami meminta, jika ada aparatur pemerintah atau penegak hukum yang menjadi beking atau main mata dengan bandar judi harus ditindak tegas. "Bandar dan pelaku harus dihukum berat agar ada efek jera," pungkasnya. Untuk diketahui, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebut sebanyak 3,2 juta warga Indonesia terindikasi menjadi penjudi online. Berdasarkan data PPATK, pada tahun 2023 nilai perputaran uang judi online mencapai Rp 327 triliun. (Sumber: https://www.gonews.co/berita/baca/2024/06/18/senator-dailami-minta-pemerintah-serius-berantas-judi-online-bukan-beri-bansos )

Layanan air bersih melalui sistem perpipaan yang optimal di Jakarta masih belum bisa terimplementasi secara baik. Masalah klasik terkait suplai air bersih ke pelanggan yang kerap terhenti banyak dikeluhkan. Kondisi ini mendapatkan perhatian serius dari Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Dailami Firdaus. Dailami mengatakan, selain mendapatkan tugas memenuhi cakupan layanan air bersih 100 persen melalui sistem perpipaan, Perumda PAM Jaya juga harus menjaga standar layanan. “Jangan sampai pelanggan yang sudah menggunakan air bersih dari sistem perpipaan karena kecewa justru kembali menggunakan air tanah,” ujarnya, melalui keterangan tertulis, Jumat (14/6). Dailami menjelaskan, Jakarta sesungguhnya menghadapi persoalan besar terkait pemenuhan kebutuhan air baku. Apalagi, jika cakupan itu sudah melayani 100 persen sambungan. “Suplai air baku Jakarta masih sangat bergantung pada Waduk Jatiluhur. Sementara, untuk sungai-sungai di Jakarta belum dapat dioptimalkan karena cemaran bakteri Escherichia Coli sudah sangat parah,” terangnya. Menurutnya, nilai cemaran bakteri E.Coli di Sungai Ciliwung sudah mencapai 10.000 dari ambang batas normal 3.000 per 100 cc air. “Saya yakin kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi sungai-sungai lain di Jakarta dan sekitarnya,” ungkapnya. Ia berharap, Perumda PAM Jaya bisa melakukan terobosan dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan air baku serta menekan non-revenue water. “Terpenting adalah pelanggan jangan dikecewakan. Harus ada SOP respons time membantu warga yang terganggu layanannya,” bebernya. Dailami menambahkan, saat ada informasi layanan air bersih terganggu maka harus segera dikerahkan mobil-mobil tangki dan tandon air ke lokasi tersebut. “Air bersih ini menjadi kebutuhan vital. Termasuk, kaitannya untuk menunjang ibadah bagi umat Islam. Jangan sampai sibuk mengejar cakupan layanan 100 persen tapi pelanggan yang sudah ada kecewa,” pungkasnya. (Sumber: https://jurnalisinvestigasinews.com/dailami-minta-gangguan-layanan-suplai-air-bersih-jangan-kerap-berulang/ )

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kunjungan kerja ke Sumatera Utara dalam rangka resolusi permasalahan daerah terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang APBN 2024. Kunjungan kerja itu difokuskan pada pengawasan atas pendapatan dan belanja daerah, serta kebijakan TKD dan realisasinya tahun 2024. “Kunjungan kerja dalam rangka advokasi mitra ini merupakan bagian dari wujud kerja Komite IV DPD RI untuk dapat menggali informasi terkait berbagai permasalahan di daerah,” ucap Dra. Hj. Elviana, M.Si, Wakil Ketua Komite IV DPD RI. Lebih jauh Senator dari Provinsi Jambi tersebut dalam sambutannya mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan di daerah tersebut agar dapat didiskusikan solusinya melalui Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Kepala Bappenas pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 mendatang. Sementara itu Syaiful, SE. Ak. MM, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dalam sambutannya mengatakan bahwa “Dalam Kegiatan Rapat hari ini kami sangat menyambut hangat dan diharapkan kegiatan ini menjadi sebuah forum terbuka untuk kami sebagai pelaksana di daerah untuk dapat menyampaikan kondisi yang kami hadapi dalam tata kelola Transfer Ke Daerah (TKD),” ucap Syaiful. Ia juga menyatakan bahwa, “Dapat kami informasikan bahwa sampai dengan hari ini belum ada TKD yang belum mampu direalisasikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), karena memang sudah disusun tahapan-tahapan yang ditetapkan secara nasional. Kendala yang mungkin dihadapi adalah pada saat Dana Bagi Hasil (DBH) khususnya di sektor pajak karena basis rekonsiliasi berjalan, apakah semua penerimaan sudah disetorkan oleh Pemerintah Daerah ke Kas Negara sebagai bagian yang akan dibagi hasilkan jadi sisi pajak atau belum, ini merupakan permasalahan konkrit antara Pemerintah Daerah dengan DJPb,” jelas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara tersebut. Pada kesempatan yang sama Drs. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si., mengatakan bahwa terkait kebijakan mengenai Transfer Ke Derah (TKD) yang alurnya selama beberapa tahun belakangan ini dari Pemerintah Pusat ke kas daerah, namun sekarang ini sudah lebih baik karena alurnya melalui KPPN langsung ke kas daerah, hal ini dilakukan karena bercermin dengan permasalahan pada alur sebelumnya yang belum efektif, yaitu banyaknya ketidaksinkronan antara belanja pusat dan belanja daerah di lapangan, hal ini perlu menjadi catatan yang harus disempurnakan,” jelas Senator dari Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut. Hilda Manafe, Senator Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa, “Penggunaan DAK Fisik masih rendah, persentasenya baru 2,3%, dan realisasinya baru 53,82 trilun per Juni 2024, hal ini harus dapat solusi bagaimana penggunaan DAK Fisik pada tahun-tahun sebelumnya agar tahun ini dapat lebih efektif,” jelas Hilda Manafe. Hilda juga menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara per Juni 2024 baru mencapai 17,68%, padahal sudah pertengahan tahun namun belum mencapai setengah dari target, sehingga menurut Hilda harus ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terkait hal ini dengan proyek yang sudah berjalan. Faisal Amri menekankan terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang semakin tinggi di universitas negeri, beliau mengatakan bahwa, “terkait masalah Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terlalu tinggi di salah satu Universitas Negeri di Sumatera Utara,” jelas Faisal Amri. Senator Provinsi Sumatera Utara tersebut melihat data Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sumaterat Utara alokasi pada Bidang Pendidikan sebesar Rp2,952 triliun, terbanyak dibanding bidang lainnya, namun jika dicermati kembali penggunaan dana tersebut digunakan untuk pembangunan fisik, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) tidak terbangun. Menurut Faisal Amri sebaiknya kegiatan pembangunan fisik tersebut dialihkan untuk peningkatan SDM dan menurunkan UKT agar tidak memberatkan masyarakat. Terakhir, Novita Anakotta, Senator Provinsi Maluku yang juga Wakil Ketua Komite IV DPD RI, menyampaikan apresiasi yang besar kepada Kemterian Keuangan Republik Indonesia karena bukan hanya sebatas output namun juga mempertimbangkan impact seperti apa ke depannya. Menurut Novita impact yang telah dirasakan sebaiknya dapat didiskusikan dengan DPR RI pada saat pembahasan bersama untuk menentukan anggaran tahun berikutnya. “Terkait impact Transfer Ke Daerah (TKD) dapat juga sebagai dasar untuk merubah kebijakan ataupun proyek-proyek strategis mengingat kami perwakilan daerah, pasca UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), muncul DAU kombinasi, dan itu berarti mempengaruhi postur APBD, sebaiknya ada formulasi DAU yang dapat mampu mengatasi ketimpangan fiskal pasca UU HKPD berlaku,” ucap Novita Anakotta. Rapat kerja Komite IV DPD RI di Sumatera Utara tersebut ditutup dengan penyerahan cendera mata dan juga foto bersama antara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran dengan Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI. (Sumber : https://pontas.id/2024/06/08/komite-iv-dorong-peningkatan-realisasi-tkd-untuk-kelancaran-pembangunan-sumut/ )

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peminjam usia muda menjadi penyumbang terbesar pinjaman macet di fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online. Fakta tersebut menarik perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. LaNyalla menilai pentingnya edukasi keuangan untuk generasi muda. "Data yang disampaikan OJK, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pentingnya edukasi keuangan untuk kalangan milenial. Anak-anak muda ini penting untuk mendapat pengetahuan bagaimana mengelola keuangan, agar dapat menakar dengan baik langkah mereka," kata LaNyalla di Surabaya, Sabtu (8/6/2024). Generasi milenial, kata LaNyalla, cenderung memiliki gaya hidup yang lebih boros, sulit menabung dan tidak terlalu peduli investasi di masa depan. Tentu saja hal itu menimbulkan adanya risiko finansial yang akan dihadapi karena pengelolaan keuangan yang kurang sehat. "Makanya literasi keuangan merupakan pengetahuan fundamental yang perlu dimiliki masyarakat. Bahkan harus dimulai sejak dini, dari kalangan generasi muda pelajar dan mahasiswa. Dengan edukasi yang baik, mereka tidak mudah terjebak pada perilaku konsumtif akibat peer pressure, influencer, dan faktor-faktor lainnya," tukas dia. Senator asal Jawa Timur itu berharap Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan lembaga perbankan untuk lebih serius melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat dengan melalui berbagai platform. Bahkan LaNyalla menilai, lingkungan keluarga pun perlu dilibatkan. Tanggung Jawab Keluarga "Edukasi keuangan bukan hanya tanggung jawab lembaga keuangan dan perbankan, tetapi juga keluarga. Karena mereka yang paling dekat dan tahu perilaku keuangan anggota keluarga lainnya," papar LaNyalla. Sebagaimana diketahui, OJK mencatat tingkat kredit macet lebih dari 90 hari berdasarkan usia 19 tahun-34 tahun per Maret 2024 menyumbang sebesar Rp 726,63 miliar dari outstanding pinjaman macet lebih dari 90 hari yang sebesar Rp 1,37 triliun. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, outstanding pinjaman macet lebih dari 90 hari tercatat sebesar Rp 1,14 triliun. Adapun usia 19 tahun-34 tahun menjadi penyumbang terbesar kredit macet dengan nilai Rp 672 miliar. Artinya, ada peningkatan nilai pinjaman macet oleh usia muda. (Sumber : https://www.liputan6.com/news/read/5615329/kredit-macet-fintech-didominasi-anak-muda-ketua-dpd-ri-tekankan-pentingnya-edukasi-keuangan?page=2 )

Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan, Biro Protokol, Humas dan Media, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) berhasil meraih kategori baik dalam nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023 dengan angka 86,92. Nilai tersebut menurut Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma lebih baik dari hasil SKM pada tahun 2022 yaitu sebesar 84,34 yang juga masuk dalam kategori baik dengan jumlah responden sebesar 140 orang. “Hasil nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat yang terbaru melibatkan 242 responden dari masyarakat yang menggunakan Layanan Penerimaan Kunjungan Delegasi dan Layanan Informasi Publik di Sekretariat Jenderal DPD RI mengalami peningkatan dibandingkan nilai rata-rata SKM pada tahun 2022 dengan 140 responden,” ungkap Mahyu dalam siaran pers Jumat (7/6/2024). Capaian ini, lanjut Mahyu, akan menjadi dorongan bagi Bagian Humas dan Fasilitas Pengaduan Setjen DPD RI untuk terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik yang berdasarkan pada kepuasan masyarakat. “Tentunya hasil Survei Kepuasan Masyarakat ini akan menjadi bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mewujudkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan Setjen DPD RI,” imbuh Mahyu Penilaian SKM tahun 2023 ini terdiri atas dua jenis layanan yaitu Layanan Penerimaan Kunjungan Delegasi yang mendapatkan nilai sebesar 86,19 dengan kategori baik dan Layanan Informasi Publik yang mendapatkan nilai sebesar 87,64 dengan kategori baik. Penilaian SKM terdiri dari sembilan indikator, yaitu kesesuaian persyaratan, prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, kesesuaian/kewajaran biaya, kesesuaian pelayanan, kompetensi petugas, perilaku petugas pelayanan, penanganan pengaduan, dan kualitas sarana dan prasarana. (Sumber: https://jakartanews.id/2024/06/07/humas-dpd-ri-raih-kategori-baik-nilai-skm/ )

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta beberapa pengusaha asal China untuk menempatkan pabrik dan unit bisnis mereka ke Indonesia. Hal ini disampaikan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu saat menerima kunjungan utusan perusahaan elektronik asal China dan pengusaha farmasi asal Filipina di Ruang kerjanya Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta, Kamis (6/6/2024). "Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar terhadap alat elektronik. Kebutuhan tersebut terus tumbuh seiring pertumbuhan daya beli dan semakin meningkatnya rasio elektrifikasi," kata Sultan. Sultan juga membeberkan iklim investasi Indonesia yang semakin kondusif dan mudah. Pihaknya, kata Sultan, bersedia membantu semua yang ingin memperluas jaringan pasarnya ke Indonesia. "Namun akan lebih bagus jika saudara bisa membuka pabriknya di Indonesia. Tenaga kerja dan lahan kami sangat cukup untuk membantu perluasan industri elektronik kalian," ujarnya. Sultan mengatakan, pemerintah Indonesia akan membentangkan karpet merah kepada perusahaan asing yang ingin membuka pabriknya di Indonesia. Brand produk elektronik yang memiliki pabrik di Indonesia akan mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat. "Masyarakat kelas menengah Indonesia sangat menghargai produk yang diproduksi dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan market share brand produk elektronik tertentu yang belum banyak dikenal oleh masyarakat," tandasnya. (Sumber : https://rilis.id/Ekonomi/Berita/Sultan-Minta-Sejumlah-Perusahaan-Elektronik-China-Pindahkan-Pabriknya-ke-Indonesia-EwkBZ9f#google_vignette )

Perkembangan teknologi internet yang semakin masif membawa peluang besar bagi para pelaku industri kreatif untuk mengenalkan dan memasarkan produk barang atau jasa mereka melalui internet, khususnya media sosial (medsos). Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dari daerah pemilihan (dapil) Jakarta Fahira Idris menyampaikan, medsos menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan dalam strategi komunikasi pemasaran di era digital. Hal tersebut pun turut didukung dengan tingkat penetrasi internet Indonesia yang mencapai 79,5 persen dari total jumlah penduduk. Dalam konteks ekonomi kreatif, platform medsos, seperti Facebook, TikTok, Instagram, X, dan Youtube dapat menjadi wadah bagi para pelaku industri kreatif, termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memamerkan karya mereka kepada audiens yang luas. Terlebih, konten visual, seperti foto, video, dan grafis yang kreatif berpeluang besar untuk menarik perhatian pengguna sehingga dapat meningkatkan visibilitas produk, baik barang atau jasa. “Perkembangan industri kreatif termasuk UMKM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari medsos. Selain efektif meningkatkan visibilitas produk dan jasa, medsos juga memungkinkan pembentukan komunitas online yang dapat mendukung pengembangan industri kreatif,” ujar Fahira dalam keterangan persnya, Senin (10/6/2024). Menurutnya, salah satu keuntungan pemanfaatan medsos bagi pelaku industri kreatif adalah kemampuan untuk melakukan pemasaran yang efisien dan terukur. “Dengan menggunakan alat analitik yang disediakan oleh platform media sosial, pelaku industri kreatif dapat melacak kinerja secara real-time, memahami demografi audiens, dan menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan data yang diperoleh,” jelas Fahira. “Ini artinya, pelaku industri kreatif bisa lebih efisien dalam penggunaan anggaran pemasaran tetapi dampaknya lebih efektif menyasar pelanggan,” imbuhnya. Di samping itu, dirinya juga berpendapat, pengembangan industri kreatif melalui medsos tidak hanya akan berdampak pada para pelaku industri tersebut, tetapi juga pada perekonomian nasional. Industri kreatif yang berkembang akan menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu mendukung penuh pengembangan industri kreatif melalui platform medsos. Fahira menyampaikan, beberapa dukungan yang dapat dilakukan pemerintah di antaranya penyediaan infrastruktur digital demi memastikan akses internet cepat dan terjangkau, menyelenggarakan pelatihan, serta edukasi penggunaan medsos untuk pemasaran dan pengembangan bisnis kreatif. “Langkah strategis lainnya, pemerintah memberikan dukungan finansial, seperti hibah atau pinjaman dengan bunga rendah serta insentif pajak bagi pelaku industri kreatif yang menggunakan medsos sebagai alat pemasaran utama,” tutur Fahira. “Sangat penting juga pemerintah membangun kerja sama dengan platform medsos untuk memberikan dukungan teknis dan promosi bagi produk-produk kreatif lokal,” sambungnya. Sebagai informasi, menurut data survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia pada awal 2024 mencapai 79,5 persen dari total penduduk, atau setara dengan 221,5 juta jiwa. Sementara itu, We Are Social mencatatkan bahwa terdapat 139 juta pengguna medsos di Indonesia pada Januari 2024 atau setara dengan 49,9 persen dari total populasi nasional. Data-data tersebut menunjukkan bahwa medsos memiliki potensi yang besar dan jangkauan yang luas sebagai sarana pemasaran efektif di Indonesia. (Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/06/10/20303341/hari-media-sosial-fahira-idris-medsos-bawa-peluang-besar-bagi-pelaku.)

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti akan mendukung dan mengawal terwujudnya visi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kembali ke Pancasila. Menurutnya Prabowo menang di Pilpres 2024, salah satunya karena visi-misinya sudah benar yaitu mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Persatuan Nasional 08 (DPP GPN 08) di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024) malam. "Pak Prabowo sesuai platform perjuangan Gerindra, melontarkan keinginan memperjuangkan kembali ke UUD 1945 naskah asli. Karena beliau punya sikap dan komitmen kebangsaan serta patriotisme yang tinggi untuk memperbaiki kehidupan bangsa,”" ujar LaNyalla, dalam keterangannya, Jumat (7/6/2024). Menurut dia, kembali UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian dilakukan amandemen dengan adendum, sudah banyak diperjuangkan oleh berbagai elemen di bangsa ini. Karena itu, dirinya bersyukur banyak yang mulai sadar atas gagasan yang selama ini digaungkannya. Ketua Umum DPP GPN 08 Safrin S mengatakan GPN 08 merupakan relawan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Menurutnya, Prabowo sebagai pemimpin yang akan melanjutkan keberhasilan program pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dikawal agar berhasil. "Untuk mengawal program Pak Prabowo supaya berjalan baik tentu saja harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Makanya kami bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan DPD RI sekaligus menyelaraskan program," kata Safrin. **Pengembangan SDM** Dewan Pakar GPN 08, Ardhariksa Z menjelaskan salah satu program yang dikawal GPN 08 adalah soal pengembangan SDM. Dikatakannya problem utama bangsa ini adalah SDM. Meskipun Sumber Daya Alam yang melimpah namun tidak akan berhasil tanpa SDM yang unggul. "Kami sangat konsen dalam mengawal nomer 4 dari Asta Cita yang merupakan visi-misi Prabowo-Gibran. Kita akan bantu negara dalam bidang memajukan SDM," ucap dia. Sementara itu Anggota DPD RI dapil Lampung Bustami Zainudin mengatakan DPD RI membuka pintu kerjasama dan kolaborasi dengan GPN 08. Dia berharap GPN 08 bisa bersinergi dengan para anggota DPD RI di 38 provinsi Indonesia. "Kami buka pintu untuk kolaborasi. Dimana DPD RI mempunyai kantor di tiap Provinsi, dengan masing-masing provinsi ada 4 senator. Tentu bisa diselaraskan dengan GPN, terutama program-program untuk kemajuan SDM di daerah sehingga pembangunan lebih merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia," paparnya. (Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/5614595/ketua-dpd-ri-siap-kawal-presiden-terpilih-prabowo-perkuat-pancasila?page=2 )

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-4, dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Saat menyampaikan laporan yang terdiri dari satu LHP Keuangan, 288 LHP Kinerja, dan 362 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT), Ketua BPK RI Isma Yatun menjelaskan bahwa untuk hasil pemeriksaan pada periode RPJMN 2020-2023, tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi baru mencapai 52,9%, diantaranya tindak lanjut oleh pemerintah daerah dan BUMD baru mencapai 53,7%. “Dari tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga 2023 sebesar Rp136,88 triliun, diantaranya oleh pemda dan BUMD sebesar Rp29,20 triliun,” ucap Isma Yatun dalam Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono di Nusantara V, Kompleks Parlemen, Rabu (5/6/2024). Sedangkan untuk hasil pemeriksaan RPJMN 2020-2023, lanjut Isma Yatun, penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp 21,87 triliun. “Diantaranya oleh pemerintah daerah dan BUMD sebesar Rp 6,62 triliun,” imbuhnya. Berdasarkan laporan yang disampaikan BPK RI, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menjelaskan bahwa dalam IHPS II Tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah dan nilai temuan pada hasil pemeriksaan pemda dan BUMD. Di mana untuk IHPS II tahun 2022, terdapat 1.818 temuan senilai Rp750,21 miliar yang meningkat menjadi 3.266 temuan senilai Rp1,27 triliun pada IHPS II tahun 2023. "Jumlah permasalahan ketidakpatuhan pada hasil pemeriksaan Pemda dan BUMD juga mengalami peningkatan, yaitu dari 1.252 permasalahan dengan nilai Rp710,78 miliar pada IHPS II tahun 2022, menjadi 2.292 permasalahan senilai Rp1,17 tirliun," imbuh Nono. Nono juga menjelaskan bahwa Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI telah menyampaikan 120.096 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2023. Jumlah ini meningkat dari periode 2020-2022 yang berjumlah 83.156 rekomendasi. "Namun rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara atau daerah pada periode 2020-2023 justru lebih sedikit, yaitu Rp6,62 triliun dibandingkan periode 2020-2022 dengan jumlah Rp9,59 triliun," ucap Senator dari Maluku ini. Laporan hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK RI selanjutnya akan digunakan sebagai bahan bagi DPD RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, DPD RI meminta perhatian serius pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara. "Kami juga meminta kepada seluruh Anggota dan Alat Kelengkapan DPD RI untuk menjadikannya sebagai catatan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas konstitusional. Diharapkan dapat menjadi bahan dalam bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, demi perbaikan dan terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” kata Nono. Atas laporan LHP LKPP tahun 2023 dan IHPS tahun 2023 dari BPK RI, Pimpinan DPD RI pun menugaskan Komite IV DPD RI untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut. "Dan terkait dengan hasil pemeriksaan BPK RI yang berindikasi kerugian negara sesuai penelaahan Komite IV DPD RI, Pimpinan DPD RI meneruskan kepada Badan Akuntabilitas Publik untuk melakukan pembahasan dan penelaahan serta tindak lanjut," jelas Nono. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengatakan terjadinya peningkatan temuan terhadap entitas pemeriksaan BPK RI, terutama terhadap pemda, disebabkan karena adanya peningkatan jumlah auditor BPK. Hal tersebut diketahui melalui kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komite IV DPD RI ke beberapa provinsi. “Semakin banyak jumlah yang mengaudit semakin banyak yang ditemukan. Kami akan menindaklanjutinya bersama BAP DPD RI dengan konsultasi berikutnya dengan BPK RI atas nama Komite IV DPD RI,” ucapnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta mengapresiasi kinerja BPK RI. Menurutnya BPK RI telah menyelamatkan uang negara, di mana dalam laporan yang disampaikan terdapat peningkatan jumlah uang negara yang dapat diselamatkan. Dirinya bersama Komite IV pun akan melakukan koordinasi dengan pemda terkait dalam hal tindaklanjut rekomendasi dari BPK RI. “Kami dari Komite IV yang mempunyai tupoksi untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan BPK, akan kami lakukan ke provinsi-provinsi yang kami wakili, untuk mendorong pemda menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi oleh BPK RI,” kata Novita. (Sumber: https://www.pantau.com/news/210017/dpd-ri-bakal-tindaklanjuti-laporan-hasil-pemeriksaan-tahun-2023-dari-bpk-ri )