Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris mendorong agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) diatur dalam undang-undang (UU) tersendiri. Dengan begitu diharapkan agar kinerja DPD lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Menurut Fahira Idris, tanpa penguatan kewenangan, maka percepatan fungsi DPD RI tidak akan maksimal, baik di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran terutama dalam bidang otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran dan belanja negara, pajak, maupun pendidikan, dan agama. Dia menyebut saat ini terdapat ketimpangan pengaturan antara DPD RI dan DPR RI di dalam UU tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Pengaturan yang tidak seimbang ini dinilai menghambat fungsi DPD RI dalam sistem demokrasi desentralistik yang dianut oleh Indonesia. Selain itu, DPD RI memiliki peran yang unik dan berbeda dari DPR, karena mewakili kepentingan daerah. Pengaturan dalam UU tersendiri memungkinkan DPD menjalankan peran tersebut dengan lebih baik dan spesifik. Dengan UU tersendiri juga, keberlanjutan kelembagaan DPD RI dapat terjaga dengan lebih stabil, mengurangi dampak dari dinamika politik yang berubah-ubah. "Agar lebih efektif perjuangkan kepentingan daerah, DPD RI perlu diatur dalam UU tersendiri. Ini (DPD RI diatur dalam UU tersendiri) adalah kesempatan bagi bangsa ini untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara DPR, DPD, dan Presiden dalam menciptakan proses legislasi yang lebih harmonis dan berkualitas. Jika DPD RI dalam UU tersendiri, maka kita akan melihat dampak positif yang besar, baik dari sisi hukum, politik, maupun administrasi pemerintahan," ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/11/2024). Hal itu dia sampaikan di sela-sela Rapat Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPD RI yang bertemakan 'Kolaborasi Percepatan Fungsi DPD RI di Bidang Legislasi, Pengawasan dan Anggaran Sebagai Tugas Konstitusional Lembaga' di Yogyakarta. Senator Jakarta ini mengungkapkan dari sisi hukum, pengaturan DPD RI dalam UU tersendiri akan mengurangi ambiguitas dalam interpretasi peran DPD RI di dalam sistem politik. Sedangkan dari sisi politik, pengaturan yang lebih spesifik akan memperkuat peran daerah di tingkat nasional sehingga DPD lebih kuat memperjuangkan aspirasi daerah atau memperkuat legitimasi politik DPD sebagai representasi daerah yang sebenarnya. Sementara secara administratif, kata dia, mengatur DPD dalam undang-undang tersendiri akan memungkinkan DPD RI menyusun prosedur operasional yang lebih tepat dan spesifik, serta membagi tugas dan wewenang secara jelas antara DPD RI, DPR RI, dan pemerintah daerah. Ini akan menghindari tumpang tindih yang sering terjadi dan memperkuat kerja sama antar lembaga dalam menjalankan tugas masing-masing. Untuk mencapai tujuan ini, maka DPD RI memerlukan strategi yang jelas dan terarah. Salah satunya dengan melakukan lobi dan advokasi yang intensif kepada partai politik, anggota parlemen, dan pemangku kepentingan lainnya yang kemudian diiringi dengan penyusunan naskah akademis dan draf RUU yang solid. "Selain itu, DPD RI perlu melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah dan lembaga perwakilan daerah lainnya. Ini agar pemangku kepentingan di daerah juga memahami dan mendukung tujuan DPD RI," pungkas Fahira Idris. (Sumber: https://news.detik.com/berita/d-7653599/fahira-idris-usul-dpd-diatur-uu-terpisah-agar-legislasi-lebih-harmonis.)

Sebagai tindak lanjut pertemuan KTKI Perjuangan dengan Ketua Komite III DPD RI, Dr Filep Wamafma, KTKI-Perjuangan mendatangi Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, SH., LL.M., MBA. Selaku Senator DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua Komite III DPD RI. Dalam pertemuan ini, Dailami di damping Gito Kusbono, S.E., M.Si di Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta. Dalam pertemuan ini, KTKI perwakilan KTKI-Perjuangan mengadukan seputar Mal-Administrasi dari PMK 24/2024 dan Kepres 69/M/2023. Proses penetapan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/M/ 2024 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia dan Keanggotaan Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesi. “Seharusnya menekankan prinsip good public governance (Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik-AAUPB), sangat disayangkan malah diwarnai dugaan pelanggaran MAL-ADMINISTRASI,” ungkap Rachma Fitriati Komisioner KTKI sekaligus Dosen Pascasarjana FIA UI. Tri Moedji Hartiningsih Pensiunan UPT Kementerian Kesehatan, RS dr Sitanala mempertanyakan tentang standar ganda yang dilakukan oleh Kemenkes terhadap dua orang Anggota KKI yang kini masih rangkap jabatan sebagai Dirut RSCM dan Wakil Direktur Keperawatan, Penunjang Medik dan Pelayanan RSUDAM Lampung. “Kami menuntut adanya transparansi dari Kemenkes dari integritas dari 2 orang Pejabat Negara yang hingga kini masih rangkap jabatan. Karenanya, PMK 24/2024 dan Kepres 69/2024, telah batal demi hukum”, pungkas Akhsin Munawar, Komisioner dari PNS Jambi yang juga pensiun dini akibat tuntutan Kemenkes terhadap Anggota KTKI. Pada saat awak media menkonfirmasi, Dirut RSCM tidak memberikan konfirmasi jawaban sama sekali. Menanggapi ini, Dailami menjelaskan, “Indonesia Negara Hukum, Tidak bisa Kemenkes sewenang-wenang. KTKI sudah tepat melaporkan pada Komisi IX DPR RI, Komite 3 DPD RI, Ombusma, Komnas HAM dan sebagai nya, atas dugaan Mal-Administrasi PMK 12/2024 dan Kepres 69/M/202” tegas Dailami. “Dalam persoalan ini kita juga harus mengedepankan sisi kemanusiaan,” kata Dailami. Saya sangat miris dan prihatin mendengar penjelasan dari Ibu Rachma dan anggota KTKI lainnya yang begitu detail menerangkan permasalahannya. “Jangan Ada Pelecehan Hukum sehingga KTKI Perjuangan terlantar di Jakarta,” jelas Senator Dailami. Apalagi, imbuh Dailami, untuk menjadi anggota KTKI harus berdomisli di wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tatata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Masing Masing Tenaga Kesehatan. “Pada Pasal 6 Ayat 1 poin g berbunyi, melepaskan jabatan struktural pada saat diangkat dan selama menjadi anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan. Lalu sekarang diberhentikan secara sepihak dan mengakibatkan hilangnya pekerjaan anggota KTKI, sehingga mereka terlantar tinggal di Jakarta,” kata Dailami, cucu ulama besar Betawi yang juga Ketua MUI DKI Jakarta, KH Abdullah Syafi’ie. Dailami adalah putra dari putri sulung KH Abdullah Syafi’ie, Tuty Alawiyah AS. Menurutnya, ada beberapa catatan lainnya yang menjadi fokus perhatian dan akan dibahas di Komite III dalam waktu dekat agar permasalahan ini dapat selesai secara baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. “Ini menyangkut banyak hal, termasuk sorotan perihal transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen anggota KKI yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip good governance,” pungkas Dailami. Ia berjanji untuk mengawal kasus ini, termasuk memastikan akan merekomendasikan pada Badan Akuntabilitas Publik DPD RI. “Selain melihat dari sisi pemutusan hubungan kerja yang dirasa sepihak dan banyak kejanggalan, terindikasi ada pelanggaran hukum, juga Maladministasi PMK 24/2024 dan Kepres 69/M/2024” tegas Bang Dai sapaan Akrab Prof. Dailami. (Sumber: https://jakartaraya.co.id/komitmen-senator-dailami-untuk-perjuangkan-melalui-komite-3-dan-badan-akutansi-publik-dpd-ri-akibat-mal-administrasi-pmk-12-2024-kepres-69-m-2024/)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin menyampaikan program Makan Bergizi Gratis sangat penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sultan mengibaratkan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut seperti memupuk tanaman pada masa pertumbuhan. Adapun tanaman yang ditanam dengan bibit unggul lalu dipupuk secara teratur dan seimbang akan menghasilkan kualitas buah yang berkualitas serta bernilai jual tinggi. "Kami percaya, masa depan suatu bangsa sangat terkait erat dengan treatment atau pendekatan kebijakan terhadap sumber daya manusianya saat ini. Kuantitas demografi yang tidak ditumbuhkan dengan pendekatan nutrisi yang cukup akan menjadi beban pembangunan SDM suatu bangsa," ujar Sultan dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/10/2024). Sultan menambahkan program Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi sumber ekonomi baru di daerah. Menurutnya, program ini dapat berpeluang memberikan multiplier effect yang dapat menumbuhkan geliat ekonomi pada sektor pertanian dan pangan di desa. "Kami berharap agar program kerakyatan ini diintegrasikan dengan program kemandirian pangan dan energi nasional. Agar para pelaku usaha tani dapat dijadikan supplier beras, sayuran, daging telur dan susu untuk mendukung terselenggaranya program tersebut," ungkapnya. Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu pun menyebut puluhan triliun anggaran program Makan Bergizi Gratis yang mengalir hingga ke desa akan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah. Artinya, akan ada jutaan peluang kerja baru yang bisa dikembangkan secara masif. "Investasi pada kualitas SDM sejak dalam kandungan ibu adalah prasyarat agar bangsa ini mampu bersaing dengan negara maju lainnya. Insyaallah di usia emas Indonesia nanti kita akan memanen SDM dengan kualitas premium berkat program sederhana yang kita tanam saat ini," pungkasnya. (Sumber: https://news.detik.com/berita/d-7607068/ketua-dpd-sebut-makan-bergizi-gratis-penting-untuk-bentuk-kualitas-sdm)

Ketua DPD Sultan B Najamudin membuka Festival Anak Shaleh Indonesia (FASI) ke-XII Tingkat Nasional, yang diinisiasi oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Qur'an Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (LPPTKA BKPRMI), di Asrama Haji, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 25 Oktober 2024. Pada acara itu, Sultan mengatakan, bahwa penyelenggaraan Festival Anak Shaleh ini sebagai upaya bersama anak bangsa untuk menjaga generasi penerus dapat tumbuh berkembang dalam ukhuwah islamiyah, menjunjung tinggi adab dan etika ketika berkompetisi, menjaga silaturahmi dan persatuan serta kreatif menciptakan peluang-peluang. "Kami mengapresiasi agenda Festival Anak Shaleh tingkat nasional ini dan melalui DPD RI akan memperjuangkan kesejahteraan guru ngaji. Ini menjadi sebuah ikhtiar kita bersama," terang Sultan. Lebih lanjut, Sultan mengungkapkan, di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang cepat hari ini membawa bangsa Indonesia dalam sebuah persaingan global yang ketat. Sehingga kemampuan penguasaan terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut perlu mendapat penguatan dalam hal pemahaman ilmu agama, etika dan adab. "Oleh karena itu, penting untuk menempatkan adab di atas ilmu dan teknologi, karena adab adalah fondasi yang menuntun penggunaan ilmu secara benar dan bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya. Menurut Sultan, kehadiran kafilah anak shaleh dari berbagai provinsi di Indonesia sejalan dengan keberadaan DPD RI sebagai perwakilan daerah di tingkat pusat. Salah satu wewenang dan tugas DPD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang pada bidang pendidikan dan agama. "Pelaksanaan Festival Anak Shaleh ini sesuai pada bidang pendidikan dan agama yang nantinya DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR dan juga Pemerintah untuk memberikan atensi yang lebih atas penyelenggaraan pendidikan agama bagi anak usia dini ke depannya," pungkas Sultan. Ketua Umum DPP BKPRMI Nanang Mubarok, pada sambutan acara FASI Tingkat Nasional XII mengatakan bahwa gelaran ini diinisiasi secara mandiri dan diikuti oleh 27 provinsi di Indonesia. Diharapkan dapat menjadi penggerak untuk meningkatkan kualitas TPA menjadi yang terbaik dan menciptakan kesenangan bagi anak-anak untuk mengaji dan membaca alquran dengan baik dan indah. "Semoga pemerintah memperhatikan kesejahteraan para guru TK dan guru ngaji dalam mengajarkan anak-anak untuk mengaji dan membaca alquran," pungkasnya. Turut hadir Senator DPD RI Dharma Setiawan (Kepri), Zuhri M Syazali (Babel), Jelita Donal (Sumbar), M Mursyid (Riau), serta Ketua Dewan Pembina DPP BKPRMI Komjen Pol (Purn) Syafruddin, Ketua Umum DPP BKPRMI Nanang Mubarok, Ketua MPP BKPRMI Said Aldi Al Idrus. (Sumber: https://rmol.id/politik/read/2024/10/26/642317/ketua-dpd-siap-perjuangkan-kesejahteraan-guru-ngaji

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi potensi konflik dalam pesta demokrasi di daerah menjelang pemilihan umum kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Laporan data dari KPU, total daerah yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia adalah sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Dengan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak pada Rabu, 27 November 2024. Menurut Sultan, Pilkada serentak 2024 menjadi Pilkada dengan jumlah calon terbanyak sepanjang sejarah pilkada langsung. Jumlah calon kepala daerah yang berpartisipasi dalam pilkada kali ini mencapai 1553 pasang, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi potensi konflik dalam pesta demokrasi di daerah menjelang pemilihan umum kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Laporan data dari KPU, total daerah yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia adalah sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Dengan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak pada Rabu, 27 November 2024. Menurut Sultan, Pilkada serentak 2024 menjadi Pilkada dengan jumlah calon terbanyak sepanjang sejarah pilkada langsung. Jumlah calon kepala daerah yang berpartisipasi dalam pilkada kali ini mencapai 1553 pasang, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Kami perkirakan potensi persoalan dalam pilkada kali ini juga akan cukup serius dan kompleks. Baik dalam tahapan proses persiapan, pemilihan hingga hasil dan sengketa hasil,” ujar Sultan di Jakarta pada Rabu (23/10). Sehingga Kami berharap, kata mantan wakil gubernur Bengkulu itu, agar Pilkada serentak terakbar ini dipersiapkan secara matang oleh pemerintah. Terutama bagi penyelenggara seperti KPU, Bawaslu juga lembaga peradilan. “Kita perlu melakukan inovasi mitigasi dampak sosial dan politik dari pilkada serentak ini. Suhu politik lokal biasanya lebih rentan dan lebih panas, meskipun geliat pesta demokrasi ini sangat penting bagi upaya konsolidasi demokrasi IIndonesi,” tegas Senator Sultan. Lebih lanjut, Sultan meminta agar semua elemen bangsa untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas politik lokal dan nasional secara damai dan sejuk. Pilkada serentak adalah ajang politik lokal yang sangat menentukan keberhasilan otonomi daerah. “Kami sangat senang dengan geliat pesta demokrasi di daerah saat ini yang sedikit banyak meningkatkan partisipasi politik masyarakat daerah. Hal ini tentunya penting bagi upaya meningkatkan kualitas indeks demokrasi lokal dan nasnasil,” jelasnya. Meski demikian, kata Sultan, Pilkada serentak belum sepenuhnya mampu melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas. Pilkada serentak kali ini akan menjadi rujukan dan barometer bagi rencana kebijakan pilkada serentak di masa depan. “Pilkada langsung belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi agenda kemandirian otonomi daerah. Artinya, dalam jangka panjang Pilkada langsung yang tidak efektif perlu dievaluasi secara bertahap,” pungkasnya. (Sumber: https://www.beritasatu.com/network/beritakotaid/341624/ketua-dpd-ri-minta-pemerintah-mitigasi-potensi-permasalahan-pilkada-serentak)

Ketua Komite III DPD RI mengapresiasi visi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Prabowo menargetkan akan menurunkan angka kemiskinan hingga nol persen dalam dua tahun pertama masa jabatannya. Diketahui bahwa saat ini jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2024 adalah 9,79%. Di antara angka tersebut, terdapat 0,83% penduduk masih dalam keadaan miskin ekstrem. Berdasarkan data BPS,2021 kategori miskin ekstrem yang dimaksud adalah jika pengeluarannya di bawah Rp10.739/orang/hari atau setara Rp322.170/orang/bulan. Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang maka pengeluarannya setara atau di bawah Rp1.288.680 per keluarga per bulan. “Saya selaku Ketua Komite III DPD RI tentu sangat mendukung rencana Presiden dalam pengentasan kemiskinan. Apalagi 3 wilayah yang masuk miskin ekstrem tersebut ada di Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. IPM di wilayah Timur dan Barat masih tidak merata. Akibatnya ketimpangan melebar, kemiskinan ekstrem masih terjadi. Saya berharap keadilan sosial benar-benar dapat dirasakan oleh semua terutama di wilayah Timur Indonesia,” kata Filep, Jumat (25/10/2024). Senator dan juga akademisi hukum ini menyoroti strategi pengentasan kemiskinan. Filep menyebut kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Mengingat kompleksnya persoalan kemiskinan ini, Filep berharap adanya cara pandang yang sama antara pemerintah dan DPD RI dalam melihat kemiskinan. “Kedua, harus ada sinergi antara fiskal dan moneter, sehingga ada transformasi ekonomi yang nyata dalam hal peningkatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur yang urgen,” katanya. Ketiga, perlu afirmasi khusus pengentasan kemiskinan untuk wilayah-wilayah berotonomi, dan wilayah-wilayah dengan kemiskinan ekstrem. Komite III DPD RI berharap dengan cara ini, target pemerintah dapat tercapai dalam mengentaskan kemiskinan. Filep juga menyebut akar lain dari kemiskinan adalah rendahnya kualitas pendidikan. Karena itu, institusi Pendidikan dari Tingkat dasar hingga perguruan tinggi wajib menjadi perhatian khusus. “Rendahnya kualitas Pendidikan di Indonesia menyebabkan produktivitas Masyarakat rendah. Ini berdampak luas terhadap daya saing masyarakat. Karena itu, sepanjang kualitas pendidikan tidak diperbaiki, itu sama saja negara memelihara kemiskinan. Untuk itu, segenap stakeholders wajib ambil bagian dalam memperbaiki institusi pendidikan,” ujar Senator asal Papua Barat itu. (Sumber:https://nasional.sindonews.com/read/1478083/12/dpd-ri-siap-berkolaborasi-bersama-pemerintah-entaskan-kemiskinan-ekstrem-1729804200)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin mengaku akan mendukung jika pemerintah Presiden Prabowo Subianto hendak memasukkan Indonesia sebagai anggota negara multilateral BRICS. Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat dan memperluas kerjasama strategis di bidang ekonomi dengan semua negara untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8%. "Presiden sudah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang cukup ambisius. Saya kira kita harus melakukan terobosan diplomatik yang memungkinkan capaian ekonomi nasional sesuai harapan kita semua", ujar Sultan, dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024). Pertumbuhan ekonomi 8 persen, kata Sultan, perlu didukung dengan memperluas pasar ekspor dan meningkatkan FDI (foreign direct investment). Tentunya dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan ekonomi ke setiap daerah. "Negara-negara BRICS memiliki semangat yang sama dengan Indonesia dalam melakukan proteksi dan mendorong kemandirian ekonomi. Tidak salah jika Indonesia perlu turut serta dalam group multilateral BRICS dengan status sebagai anggota", tegas mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu. "Kita butuh suplai pupuk untuk menunjang agenda kemandirian pangan nasional dari Rusia dan China. Di saat yang sama kita mengalami kendala dalam memasarkan komoditas pertanian dan perkebunan seperti hasil pengolahan kelapa sawit di pasar Eropa," sambungnya. Meski demikian, Sultan mengingatkan pemerintah untuk tetap memperhatikan prinsip diplomatik yang bebas aktif dan nonblok. Pemerintah harus tetap menjaga hubungan baik dengan negara anggota kerjasama ekonomi lainnya seperti OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) dan anggota negara G20. "Semua organisasi kerjasama strategis di bidang ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan bagi kepentingan nasional. Kami percaya presiden Prabowo dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijak dalam kaitannya dengan BRICS ini," pungkasnya. (Sumber: https://news.detik.com/berita/d-7610758/ri-ingin-gabung-brics-ketua-dpd-pertumbuhan-ekonomi-perlu-tumbuh-8)

Ketua Dewan Penasehat Kadin Jawa Timur (Jatim) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak seluruh jajaran untuk mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yakni Kabinet Merah Putih. “Kadin Jawa Timur harus mendukung penuh peta jalan pemerintah dan Kabinet Merah Putih ini. Kita harus satu irama karena tantangan seberat apapun akan dapat kita selesaikan dengan satu tekad bersama,” katanya dalam Kadin Jatim Bisnis Forum di Surabaya, Minggu. LaNyalla menegaskan untuk mencapai target program dan peta jalan Kabinet Merah Putih diperlukan sinergi dan kolaborasi bersama berbagai pihak termasuk dengan Kadin. Terlebih, saat ini masih ekonomi global, regional, dan lokal masih dihadapkan kepada situasi yang penuh dinamika termasuk akibat ketegangan geopolitik dan perang Rusia-Ukraina serta Timur Tengah. Ancaman krisis ekonomi atau penurunan daya beli global yang melanda sejumlah negara pun pasti berdampak kepada Indonesia. Oleh sebab itu, LaNyalla menuturkan ini sekaligus menjadi momentum bagi dunia usaha dan dunia industri termasuk Jawa Timur untuk menunjukkan kontribusinya dalam mengatasi tantangan tersebut. "Semua pengusaha harus beradaptasi dengan cepat melakukan efisiensi di semua lini. Sekaligus menjalin hubungan yang lebih intens dan sinergi dengan para pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah baik pusat maupun daerah," kata LaNyalla. Menurutnya, terdapat harapan besar yang digantungkan kepada pemerintahan baru melalui Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana telah disampaikan saat pelantikan di Gedung MPR RI, Presiden akan mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memangkas semua kebocoran dan mengubah orientasi pembangunan dengan mengedepankan kepentingan nasional di atas segalanya. "Ini tentu harus kita sambut dan dukung. Karena perlindungan kepada dunia usaha dan industri di dalam negeri adalah bagian dari kepentingan nasional itu sendiri," tegas LaNyalla. LaNyalla pun bersyukur karena yang disampaikan Presiden pada pidato pertama saat pelantikan itu sesuai dan tetap dalam koridor visi misi besar yang telah disampaikan pada Pemilihan Presiden bulan Februari lalu yakni titik tekan pembangunan ekonomi adalah ekonomi yang berlandaskan Pancasila. LaNyalla mengatakan ekonomi yang berlandaskan Pancasila akan mewujudkan ekonomi yang berkeadilan termasuk dengan memastikan industri dalam negeri berjalan sehat sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja serta pembangunan Sumber Daya Manusia. (Sumber: https://www.antaranews.com/berita/4425445/lanyalla-ajak-kadin-jatim-dukung-program-kabinet-merah-putih)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengusulkan agar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) memproduksi film bertema nasionalisme. Menurutnya, media film dapat menjadi alat doktrinasi kebangsaan kepada generasi muda Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam acara penutupan retret Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan kepada anggota DPD RI periode 2024-2029 di Bogor hari ini. Ia menekankan kecintaan terhadap Tanah Air dan sikap patriotisme perlu terus dipupuk kepada semua warga bangsa, khususnya dalam menghadapi tantangan global yang semakin borderless. "Selama ini agenda formal pemantapan nilai-nilai kebangsaan masih hanya diberikan kepada kelompok tertentu yang terbatas. Di saat yang sama, kurikulum pendidikan dasar dan menengah kita tidak lagi memprioritaskan agenda doktrinasi nilai-nilai kebangsaan secara intensif kepada peserta didik," ujar Mantan Ketua Kwartir Daerah Pramuka Bengkulu itu dalam keterangan tertulis, Minggu (27/10/2024). Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengusulkan agar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) memproduksi film bertema nasionalisme. Menurutnya, media film dapat menjadi alat doktrinasi kebangsaan kepada generasi muda Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam acara penutupan retret Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan kepada anggota DPD RI periode 2024-2029 di Bogor hari ini. Ia menekankan kecintaan terhadap Tanah Air dan sikap patriotisme perlu terus dipupuk kepada semua warga bangsa, khususnya dalam menghadapi tantangan global yang semakin borderless. "Selama ini agenda formal pemantapan nilai-nilai kebangsaan masih hanya diberikan kepada kelompok tertentu yang terbatas. Di saat yang sama, kurikulum pendidikan dasar dan menengah kita tidak lagi memprioritaskan agenda doktrinasi nilai-nilai kebangsaan secara intensif kepada peserta didik," ujar Mantan Ketua Kwartir Daerah Pramuka Bengkulu itu dalam keterangan tertulis, Minggu (27/10/2024). Ia pun merekomendasikan agar DPD RI dan Lemhannas berkolaborasi memproduksi film atau sinema yang edukatif kepada masyarakat. Hal ini dilakukan guna meningkatkan minat dan pemahaman yang mendalam serta menumbuhkan sikap patriotisme. "Kita melihat beberapa negara maju begitu serius mengembangkan doktrinasi nasionalisme kepada warga negaranya melalui film. Sehingga rakyatnya bisa sangat bangga dan cinta terhadap Tanah Air", tegas Senator asal Bengkulu ini. Lebih lanjut, Sultan menyebut pihaknya akan mendukung agenda pemantapan nilai-nilai kebangsaan Lemhannas hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Ia berharap pemerintah juga dapat memberikan tambahan anggaran kepada Lemhannas secara proporsional untuk mendukung terselenggaranya agenda kebangsaan tersebut. "Kita ingin semua warga bangsa ini bangga dengan NKRI dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Namun yang pasti, sebagai bangsa yang besar kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan yang Maha Kuasa atas semua yang dimiliki oleh bangsa ini yang belum tentu dimiliki oleh negara manapun di dunia ini," tandasnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Lemhannas Letjend TNI Eko Margiyono menyambut baik usulan Ketua DPD RI tersebut. "Selama ini Lemhannas hanya membuat film-film pendek bertema nasionalisme yang hanya berdurasi 10 menit. Kami akan melakukan kajian terhadap usulan pembuatan film dengan durasi yang lebih panjang dari Pak Ketua DPD," pungkasnya. (Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7608591/ketua-dpd-usul-lemhannas-produksi-film-tema-nasionalisme-ini-tujuannya.)

Anggota DPD RI Periode 2024 -2029 mengikuti kegiatan outbound untuk membangun tim building setelah menyelesaikan kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan oleh Lemhanas RI, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/10/2024). Kegiatan ini dibuka oleh Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, dan dalam sambutannya Sultan menyatakan kegiatan outbound ini dapat meningkatkan nilai-nilai Kebangsaan, memancarkan nilai-nilai nasionalis kita dimana saling kerjasama dan teamwork antar senator dari berbagai daerah yang terbentuk melalui outbound. “Yang utama adalah kolaborasi yang menjadi kata penting pada saat ini, karena kekuatan lembaga kita ada pada kolaborasi antar anggota,” ucap Sultan. Senada dengan Ketua DPD RI, Mayor Jenderal TNI Rido Hermawan, selaku Deputi Kebangsaan Lemhanas menekankan bahwa untuk menyelesaikan masalah strategis tidak bisa diselesaikan jika tidak ada kerjasama dan kolaborasi yang baik antar anggota, jika tidak sungguh-sungguh, fokus dan komitmen dalam menyelesaikan suatu permasalahan. “Kegiatan tim building ini diharapkan dapat membuat kolaborasi yang baik untuk anggota DPD RI,” ujar Rido. Kegiatan outbound dilaksanakan selama dua hari di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini diisi dengan tim building pemantapan nilai-nilai kebangsaan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada peserta tentang nilai-nilai kebangsaan secara nyata dalam bentuk simulasi-simulasi. Setiap tantangan memberikan pengalaman kepada peserta untuk merasakan wujud perilaku dari nilai-nilai tersebut. Kerjasama, toleransi, kepemimpinan, komunikasi. (Sumber: https://www.beritasatu.com/network/balipuspanews/344921/dpd-ri-bangun-tim-building-dengan-outbound)