Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan atau dikenal dengan sebutan Pusbiola (6/10) bersinergi dan membangun komunikasi dengan Bagian Kearsipan, Perpustakaan, Penerbitan, Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi, Sekjen Dewan Perwakilan Daerah RI. Tim dari Sekjen DPD RI terdiri 12 orang dipimpin oleh Ibu Nurzanah, S.Sos., M.AP. Kepala Bagian Kearsipan, Perpustakaan dan Penerbitan didampingi oleh Tim terdiri dari Bidang Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, Bidang Diseminasi Arsiparis Masyarakat dan Daerah. Pusat Kajian Daerah dan Anggaran dan Bagian Pengelolaan Sistem Informasi. Tim Sekjen DPD disertai dengan surat tugas Nomor: HM.05/758/DPDRI/IX/2022. Tim Pusbiola yang menerima kunjungan dari Sekjen DPD dipimpin langsung oleh Suharyanto selaku Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan didampingi oleh Ratna, Triani, Rina, Adhitya dan Fachri. Kunjungan kali ini membahas tentang penerapan Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Layanan Angka Standar Buku Internasional atau dikenal dengan Layanan ISBN. Dalam diskusi dibahas beberapa hal diantara persyaratan pendaftaran ISBN, penerbitan, dan penataan akun ISBN di DPD RI. Dalam pertemuan ini, Suharyanto juga memaparkan tentang Inovasi yang sedang dikembangkan di Pusbiola yaitu KINOS Membangun Peradaban Bangsa. Dengan adanya Inovasi ini maka akan terbangun repositori penerbitan di Indonesia dan dapat digunakan sebagai market place penerbitan di Indonesia . Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Sekretariat DPD RI yang telah berkunjung ke Perpustakaan Nasional RI. Pusbiola akan selalu terus membangun sinergi dan komunikasi dengan tim Sekretariat DPD diantaranya melalui Bimbingan Teknis Layanan ISBN. Sumber : https://www.kompasiana.com/mallawa/633e672efdf1c540f20851d2/kinos-pusbiola-bersama-tim-penerbitan-dewan-perwakilan-daerah-ri-membangun-sinergitas

Ketua Badan Kerja Sama parlemen (BKSP) DPD RI Sylviana Murni mendampingi Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Federasi Rusia Valentina I. Matvienko beserta rombongan Delegasi Rusia berziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata. Menurut Sylviana Murni, meskipun di tengah kesibukannya pada acara the 8th G20 Parliamentary Speakers Summit, Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Federasi Rusia Valentina I. Matvienko menyempatkan diri melakukan ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Kalibata dan hal itu sudah menjadi agenda dan rutinitasnya ketika berkunjung ke negara lainnya. “Kami sangat mengapresiasi delegasi Parlemen dari Rusia mau menyempatkan diri berziarah ke makam pahlawan kita, dan menurut beliau itu sudah menjadi tradisi dan rutininas beliau ketika mengunjungi berbagai negara lain, kita tahu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya,” ucap Sylviana Murni, di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, Kamis (6/10/22). Senator yang kerap disapa Mpok Sylvi itu mengungkapkan kedatangan delegasi Rusia dalam rangka menghadiri kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) pada Rabu-Jumat, 5-7 Oktober 2022 di Jakarta. “Kita BKSP DPD RI akan terus melakukan pertemuan bilateral salah satunya dengan Rusia, di sini kita akan ada tukar informasi, sinergisitas antara BKSP DPD dan BKSAP DPR kerjasama dan ke depan bisa membawa investor ke Indonesia,” ungkapnya. Pada kesempatan itu, Sylviana Murni menambahkan bahwa BKSP DPD RI sudah menjalin hubungan yang sangat baik dengan Parlemen Rusia, dan saling melakukan kunjungan beberapa kali. “Menurut saya BKSAP DPR dan BKSP DPD satu suara dan bersinergi ketika kita menjadi representasi perwakilan parlemen dengan parlemen di luar negeri, dan hubungan kita dengan BKSAP DPR sangat baik. Ke depan akan kita lanjutkan hal baik ini dan turut menyukseskan gelaran 8th G20 Parliamentary Speakers Summit ini,” pungkasnya. Sumber : https://m.merdekanews.co/read/18031/BKSP-DPD-RI-Bersama-Ketua-Dewan-Federasi-Majelis-Federal-Federasi-Rusia-Ziarah-ke-Taman-Makam-Pahlawan-Nasional-Kalibata

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai pemerintah belum memiliki langkah antisipatif menghadapi ancaman resesi ekonomi dunia yang diprediksi terjadi tahun depan. "Saya belum melihat strategi dan langkah-langkah konkret pemerintah dalam menghadapi ancaman krisis atau resesi dunia yang semakin nyata," tutur LaNyalla pada Kamis (6/10/2022). Menurut dia, salah satu indikasi ancaman resesi global adalah kenaikan suku bunga acuan yang ditetapkan bank sentral di seluruh dunia. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, krisis sovereign debt atau hutang negara, khususnya di negara-negara berkembang saat ini semakin meninggi. Gejolak harga-harga komoditi pangan dan energi juga semakin tidak terkendali. Gandum yang menjadi komoditas utama food crisis semakin sulit untuk didapat. Padahal, ancaman bahaya kelaparan karena risiko pangan diprediksi akan terus meningkat pesat di Benua Afrika bagian Timur dan Benua Afrika bagian Barat. "Saya melihat kegelisahan di tingkat akar rumput. Sebab, kelangkaan pangan di pasar-pasar tradisional hingga saat ini terus berlangsung," tutur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Survei terbaru Bloomberg memperlihatkan Indonesia masuk negara Asia yang berpotensi mengalami resesi ekonomi. Dari daftar 15 negara Asia yang berpotensi mengalami resesi ekonomi dunia, Indonesia berada di peringkat 14. Resesi adalah situasi yang terjadi ketika produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi suatu negara negatif selama dua kuartal berturut-turut. Indonesia pernah mengalaminya pada tahun 2020 silam dan risiko ini tidak boleh disepelekan karena dampaknya akan sangat nyata menimpa masyarakat. Jika suatu negara mengalami resesi, maka dampaknya ke masyarakat adalah sulitnya memperoleh barang-barang dari sisi keterjangkauan harga karena harga barang melambung tinggi. Dampak selanjutnya, adalah banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kenaikan harga bahan baku pada tingkat produsen. Di sisi lain, permintaan atau konsumsi dari masyarakat akan menurun, sehingga terjadi penurunan omzet. Hal ini mengakibatkan perusahaan akan menekan biaya produksi dengan cara menekan biaya upah tenaga kerja dan menghentikan sementara serapan tenaga kerja. Sumber : https://jakarta.tribunnews.com/2022/10/06/ketua-dpd-ri-nilai-pemerintah-gagap-siapkan-jurus-antisipasi-resesi-ekonomi-dunia-tahun-depan

Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) lalukan kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung KPU, Selasa (4/10/2022). Kunjungan itu dilakukan untuk mendapatkan penjelasan terkait proses Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota (DPD). Hasyim menyampaikan bahwa beberapa strategi terkait proses pencalonan DPD seperti penggunaan formulir daftar dukungan dengan format yang sama pada Pemilu 2019. Apakah memenuhi syarat sebelum melakukan pendaftaran hingga penggunaan Kartu Keluarga (KK) sebagai alternatif KTP-el. Hasyim menyebutkan, terkait pemanfaatan sistem informasi pencalonan DPD yang akan menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). “Jadi bukan Sipol, tapi Silon untuk pencalonan DPD,” ujar Hasyim dalam keterangannya, Selasa (4/10/2022). Sebelumnya, anggota KPU Betty Epsilon Idroos menyampaikan, adanya proses tanggapan masyarakat terkait syarat dukungan yang akan disampaikan calon individu. "Dan juga disampaikan pengungkit faktual dengan metode sampling," ucap Betty. Fokus Urus Jakarta Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mau berkomentar siapa calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024-2029 yang pas untuk mendampingi dirinya di Pemilu tahun depan. Anies mengaku, di sisa masa jabatannya sebagai orang orang nomor satu di Jakarta ingin fokus dengan urusan dan masalah yang ada di Jakarta. "Sesudah itu baru berbicara fase berikutnya," kata Anies di lantai 6 gedung Kompas Rabu (5/10/2022). Anies mengapresiasi partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang sudah mengusung namanya sebagai calon orang nomor satu di Indonesia di pesta demokrasi 2024 mendatang. Anies juga tidak mau berkomentar keriteria Cawapres yang bagus untuk mendampinginya di Pilpres 2024 karena belum saatnya berbicara. "Sejak Senin sampai sekarang belum memikirkan dan belum membahas, nanti saja waktu masih panjang," tuturnya. Mantan Menteri Pendidikan dan Budaya itu menambahkan, ketika tugasya di Jakarta telah berakhir pada Minggu (16/10/2022) ia akan berbicara soal Pilpres termasuk sosok Cawapresnya. "Mudah-mudahan yang lain begitu juga pandangannya nanti," tegas Anies. Sumber : https://wartakota.tribunnews.com/2022/10/05/dpd-ri-bersama-kpu-membahas-isu-strategis-pencalonan-perseorangan-di-pemili-2024?page=1

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyambut kedatangan Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Rusia Valentina I Matvienko di Bandara Soekarno-Hatta, Banten (05/10/2022). Penyambutan yang dilakukan Sultan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan upaya DPD RI dalam menjaga hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Rusia, terutama antara DPD RI dengan Dewan Federasi Majelis Federal Rusia. "Kenapa kita dari pimpinan langsung menjemput Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Rusia, karena kita ingin menjaga hubungan baik dengan Rusia. Apalagi Ibu Valentina merupakan tokoh yang berpengaruh di Rusia," ucap Sultan. DPD RI, lanjut Sultan, akan terus berupaya menjalin peningkatan kerja sama bilateral dengan Rusia, terutama terkait investasi di daerah. Dirinya optimis, peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Rusia dapat terbangun melalui DPD RI karena antar kedua negara telah memiliki hubungan baik yang sudah sangat lama. "Kita punya beberapa agenda. Kita memanfaatkan waktu yang sangat singkat untuk menunjukkan bahwa agenda strategis harus selalu dijaga dan dibangun dengan Rusia. Karena hubungan kita sudah sangat lama, yang dibangun oleh presiden pertama kita," jelas Sultan yang juga Senator dari Bengkulu ini. Menurut Sultan, terkait pembangunan ekonomi di Indonesia, Rusia harus mampu dijadikan sebagai mitra strategis. Karena negara-negara besar saat ini memiliki pengaruh terhadap kondisi politik dan ekonomi global, salah satunya adalah negara Rusia. Hal tersebut dinilai akan berdampak positif terhadap upaya pengembangan ekonomi di Indonesia. "Saat ini politik global hari ini termasuk ekonomi global, sangat dipengaruhi negara besar, salah satunya Rusia. Oleh karena itu, Rusia harus dapat menjadi mitra strategis untuk kepentingan ekonomi kita," jelasnya. Sumber : https://m.merdekanews.co/read/18022/Jaga-Hubungan-Baik-Dengan-Rusia-Sultan-B-Najamudin-Sambut-Kedatangan-Ketua-Dewan-Federasi-Majelis-Federal-Rusia

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin menyambut baik deklarasi Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem) yang sejak dini mengumumkan bakal Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan. "Sebagai lembaga yang berperan dalam regenerasi kepemimpinan bangsa, kami mengapresiasi preferensi Partai Nasdem dalam mencapreskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Setidaknya hal ini dapat memenuhi kebutuhan literasi figur politik bagi masyarakat dalam menguji dan menilai integritas, kapasitas serta kapabilitas calon pemimpinnya sejak awal", ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (05/10/2022). Dalam sistem politik multi partai, kata Sultan, Kita membutuhkan partai politik dengan kepercayaan diri dan keberanian politik seperti yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Ini tentu sangat baik dan merupakan angin segar bagi masa depan demokrasi Indonesia. "Negara Demokrasi dengan sistem presidensial seperti Indonesia sangat membutuhkan proses rekruitmen dan seleksi kepemimpinan politik Nasional yang ketat. Sehingga rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara tidak justru diberikan pilihan yang tidak memenuhi syarat kepemimpinan Nasional dan terbatas oleh partai politik", tegas Sultan. Lebih lanjut mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini meminta agar dalam proses nominasi calon pemimpin nasional yang penuh dengan dinamika politik ini tidak justru menimbulkan perpecahan sosial politik di tengah masyarakat. Partai politik harus mampu menjadi pionir bagi terwujudnya proses politik yang damai dan menggembirakan bagi masyarakat. "Partai politik memiliki tugas konstitusional yang luhur dan besar dalam proses nominasi calon pemimpin bangsa. Kami percaya semua partai politik memiliki kandidat bakal capres yang sama baik kualitasnya, sehingga sangat tidak elok jika dalam proses nominasi politik capres ini, terjadi dinamika politik yang tidak kondusif bagi situasi sosial dan ekonomi nasional", tutupnya. Sumber: https://www.mjnews.id/2022/10/sambut-baik-pencapresan-anies-sultan.html

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan pertemuan dengan delegasi Dewan Majelis Federal Rusia untuk membahas berbagai agenda, termasuk kunjungan Presiden Vladimir Putin ke KTT G20 di Bali pada November mendatang. Pertemuan dilakukan di Tugu Kunstkring Paleis Resto, Menteng, Jakarta pada Rabu (5/10) pukul 20.00 WIB. Rombongan delegasi Rusia dipimpin oleh Ketua Dewan Majelis Federal Valentina Matvienko, yang diyakini sebagai orang terpenting nomor 2 di negara tersebut. Matvienko didampingi Senator Vladimir Dzhabarov selaku Wakil Ketua Komite Urusan Luar Negeri, Kepala Staf Dewan Federasi Gennady Golov, dan para pejabat lain dari Dewan Federasi, Duma Negara, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar Rusia di Jakarta. Kunjungan mereka disambut langsung oleh Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua DPD Periode 2017-2019 Oesman Sapta Odang atau OSO, serta sejumlah senator lainnya. Termasuk Ketua Komite I DPD Andiara Aprilia Hikmat, Ketua Komite III DPD Hasan Basri, Ketua Komite IV DPD Elviana, dan Ketua BKSP DPD Sylviana Murni. Usai pertemuan, Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan, kunjungan delegasi senator Rusia ke instansinya sangat berarti untuk kemajuan Indonesia. Kunjungan ini tidak lepas dari sejarah kedekatan dua negara. Lebih lanjut, ia menyebut, pertemuan tersebut membahas berbagai isu, mulai dari ketahanan pangan, energi, situasi politik internasional, misi perdamaian, hingga rencana kedatangan Presiden Rusia Vladmir Putin ke Indonesia. "Apa kebijakan atau rahasia Parlemen Rusia, hingga punya ketahanan pangan dan energi, yang begitu baik. Bahkan, mereka siap di embargo oleh negara lain. Menurut kami, itu poin yang berharga (untuk Indonesia)," kata Senator dari Provinsi Bengkulu itu. Dalam pertemuan itu, sambung dia, pihak Rusia juga mengundang DPD RI untuk berkunjung guna melanjutkan perbincangan. "Banyak sekali kerjasama lintas sektor yang di tawarkan Rusia," ujar Sultan. Terkait dengan rencana kedatangan Putin di KTT G20, Sultan mengatakan, pihak Rusia belum bisa memastikannya. Namun mereka mengatakan, Putin memberi perhatian besar terhadap Indinesia. Sumber : https://politik.rmol.id/read/2022/10/06/549877/bertemu-senator-rusia-dpd-ri-bahas-ketahanan-pangan-hingga-kunjungan-putin

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memanfaatkan pertemuan dengan Ketua Parlemen Singapura Tan Chuan-Jin untuk mendorong proses ratifikasi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura. "Khususnya Perjanjian Kerja Sama Pertahanan, Flight Information Region, dan Perjanjian Ekstradisi," ucap LaNyalla dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Dalam pertemuan di Lantai VIII Gedung Nusantara III, kompleks MPR/DPR/DPD RI, LaNyalla menjabarkan perjanjian yang diresmikan di Bintan, Kepulauan Riau pada tanggal 25 Januari 2022 oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Presiden Joko Widodo. "Perjanjian tersebut belum dapat direalisasikan karena belum diratifikasi," ujarnya. Menurut anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan Jawa Timur itu, tertundanya proses ratifikasi perjanjian-perjanjian itu karena dibuat menjadi satu paket sehingga ratifikasinya juga harus dilakukan secara bersamaan. Seandainya ratifikasi bisa dipisahkan, menurut LaNyalla, prosesnya akan berjalan secara bertahap. Pada tahap pertama, perjanjian ekstradisi bisa diratifikasi terlebih dahulu, kemudian ratifikasi perjanjian kerja sama pertahanan karena pembahasannya di parlemen sedikit lebih kompleks. Soal perjanjian kerja sama pertahanan, LaNyalla menilai latihan bersama Angkatan Laut Singapura dengan negara-negara lain di dalam perairan Indonesia sebanyak empat kali dalam setahun menjadi salah satu permasalahan utama. "Singapura dan Indonesia melihatnya sebagai bentuk kedewasaan dalam bertetangga, sementara parlemen dan berbagai komponen masyarakat Indonesia melihat hal ini sebagai urusan kedaulatan yang tak bisa ditawar-tawar. Ada dasar hukumnya di konstitusi dan berbagai undang-undang terkait," tutur LaNyalla. Oleh karena itu, LaNyalla menilai ratifikasi perjanjian-perjanjian itu sebaiknya dipisah, jangan dipaketkan. Hal ini agar bisa secepatnya melangkah ke depan secara bersama-sama tanpa ada hambatan. Saat ini, menurut LaNyalla, Indonesia dan Singapura seperti disandera oleh kesepakatan untuk memaketkan ratifikasi perjanjian-perjanjian itu ke dalam satu paket. "Di situ masalahnya meskipun yang saya tahu sudah ada banyak penyesuaian antara narasi perjanjian yang ditandatangani di Bali pada tahun 2007 dan yang ditandatangani di Bintan pada tanggal 25 Januari 2022," kata LaNyalla. LaNyalla juga menyambut baik Kerja Sama Strategis Tiga Jembatan yang telah ditegaskan dalam pertemuan para menteri kedua negara pada tanggal 12 Maret 2021, yaitu kerja sama pembangunan Jembatan Digital, Jembatan Travel Bubble, dan Jembatan Batam-Bintan. "Pembangunan jembatan Bintan-Batam yang melibatkan kepentingan Singapura akan memperlancar arus barang, jasa, dan manusia, termasuk wisatawan ke dan dari Singapura sehingga dapat meningkatkan dan memperluas interaksi perekonomian kedua negara bertetangga, bahkan makin memperbesar peluang interaksi bisnis di kawasan Sijori," ujar LaNyalla. LaNyalla juga mengapresiasi peningkatan FDI Singapura ke Indonesia sebesar 34 persen sejak 2020 mencapai hampir 10 miliar dolar AS ketika COVID-19 sedang melanda kawasan ini. "Hal ini peningkatan terbesar investasi Singapura ke Indonesia dalam 8 tahun terakhir," tutur LaNyalla. LaNyalla berharap agar kerja sama ekonomi Indonesia dan Singapura terus diperluas mencakup kerja sama dengan semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. "Semua ini akan terjadi bila hubungan pelaku usaha dan institusi-institusi negara kita makin akrab," ucap LaNyalla. Ketua Parlemen Singapura Tan Chuan-Jin mengatakan bahwa perjanjian bilateral yang telah terjalin antara Singapura dan Indonesia merupakan kesepakatan yang telah terjalin antara kedua negara. "Yang pasti, kami berkomitmen untuk terus menjalin hubungan yang sangat baik dengan Indonesia. Kami melihat ini sebagai langkah penting ke depan untuk memajukan hubungan kedua negara. Dalam banyak hal, ini melambangkan komitmen kedua negara melangkah ke depan sebagai sahabat," ucap Tan Chuan-Jin. Sumber : https://m.antaranews.com/berita/3160021/ketu

Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik IndonesiaErlinawati mengajak kaum muda untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari guna meningkatkan rasa nasionalisme demi keutuhan NKRI terutama di daerah perbatasan. “Di tengah perkembangan teknologi saat ini sangat penting bagi kaum muda mengamalkan Pancasila, karena sebagai benteng dalam mempertahankan keutuhan NKRI dengan ideologi Pancasila,” kata Erlinawati, dihubungi ANTARA dari Putussibau, Kapuas Hulu, Sabtu. Dia mengatakan, Kalimantan Barat memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, sehingga kaum muda memiliki nilai strategis dalam memperkuat rasa persatuan dan kesatuan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Menurut anggota DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Barat itu, nilai-nilai luhur Pancasila juga perlu ditanamkan sedini mungkin khususnya di kalangan pelajar dan perlu peranan semua pihak, baik itu guru di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Menurut dia lagi, Pancasila sendiri hakikatnya merupakan suatu jalan pikiran dan dasar falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sendiri merupakan kepribadian bangsa Indonesia sejak dahulu yang terus berkembang hingga saat ini. “Sehingga makna dari kesaktian Pancasila adalah Pancasila sebagai Dasar Negara dan tidak boleh diubah oleh siapapun,” katanya menegaskan. Dalam berbagai kesempatan juga dia mengaku telah mensosialisasikan empat pilar kebangsaan ke semua kalangan khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Karena itu, dia mengajak semua pihak turut serta berperan menanamkan wawasan kebangsaan dengan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. “Jangan biarkan sekelompok orang tertentu merusak rasa persatuan dan kesatuan bangsa, Pancasila tidak boleh digantikan oleh apapun sebagai ideologi bangsa Indonesia,” kataErlinawati. Sumber: https://warta-online.com/anggota-dpd-ri-ajak-kaum-muda-perbatasan-amalkan-pancasila/

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Komite II DPD RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) di Gedung Utama Kementerian PUPR, Kamis, (29/9/2022). Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komite II DPD Abdullah Puteh untuk membahas program kerja Kementerian PUPR tahun 2023 serta pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di daerah. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerangkan bahwa pada TA 2023, Kementerian PUPR mengelola pagu anggaran sebesar Rp125,22 Triliun untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman serta perumahan. “Termasuk untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional, terutama bendungan untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur dasar IKN,” ujar Menteri Basuki. Pada bidang Sumber Daya Air diprioritaskan untuk pembangunan 23 bendungan, pembangunan irigasi seluas 6.900 hektar, rehabilitasi dan peningkatan irigasi 98.700 hektar, pembangunan pengendali banjir sepanjang 62,75 km, serta pembangunan pengaman pantai sepanjang 25 km. Kemudian, di bidang Bina Marga dialokasikan anggaran sebesar Rp 49,31 Triliun untuk pembangunan jalan sepanjang 489,1 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 10,3 km dan peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.340,3 km. Dilakukan pula pembangunan dan peningkatan SPAM dengan kapasitas 2.206 liter/ detik, SPAM berbasis masyarakat sebanyak 276.000 SR di 332 desa melalui kegiatan PAMSIMAS, lalu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 16.600 KK, serta Sanitasi berbasis masyarakat dengan layanan 93.720 KK di bidang Cipta Karya. Adapun di bidang Perumahan, dilaksanakan kegiatan prioritas Pembangunan Rusun sebanyak 3.535 unit, Pembangunan Rusus sebanyak 26.260 unit, Pembangunan PSU sebanyak 27.825 unit, dan Bantuan Rumah Swadaya sebanyak 145.000 unit. Di samping itu, pada TA 2023 akan dialokasikan pula anggaran sebesar Rp14,98 Triliun untuk kegiatan program Padat Karya Tunai. “Untuk pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) di tahun 2023 akan dilanjutkan dan ditargetkan dapat menyerap 743.000 orang pekerja sebagai penerima manfaat,” jelas Menteri Basuki. Hal tersebut sejalan dengan usulan Komite II DPD RI terkait dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di daerah melalui program Padat Karya Tunai (PKT) P3TGAI, BSPS serta Kotaku. “Kami berterimakasih dan sangat mengapresiasi program Padat Karya Tunai (PKT) yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Dan harapan kami, semoga program ini dapat terus dilanjutkan serta ke depan akan ada dukungan untuk keterlibatan DPD dalam kegiatan infrastruktur,” tutup Abdullah Puteh. Hadir pula dalam kesempatan tersebut mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, dan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar. Sumber; https://pu.go.id/kanal-gallery/1514