Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah untuk kembali melanjutkan perundingan Indonesia — European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) dengan memasukkan penyelesaian restriksi komoditas Indonesia sebagai salah satu isu prioritas. Hal ini disampaikan Sultan pada Senin (16/1/2023) sebagai langkah preventif dalam mencegah konfrontasi dagang lebih lanjut antara Indonesia dan Uni Eropa saat ini. Menurut Sultan, tidak perlu lagi ada aksi saling gugat dan pembatasan aktivitas dagang kedua negara. “Kita harus mengakui bahwa Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang strategis bagi Indonesia. Kami berharap hubungan bilateral transregional ini harus dibangun dan dirawat dengan sikap saling menghormati dan memberikan manfaat,” ujar Sultan. Uni Eropa, lanjutnya, juga merupakan mitra bisnis yang cukup besar kontribusinya dalam meningkatkan angka investasi asing (FDI) di Indonesia. Dalam menjaga momentum windfall profit komoditi, Indonesia juga perlu mawas diri dan tidak mengabaikan standar produksi yang disyaratkan oleh Eropa. “Kami sangat mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia yang berani menunjukkan posisi penting Indonesia dalam pergaulan internasional. Sebagai bangsa kita berhak mendapatkan penghormatan dan perlakuan yang adil dari bangsa-bangsa lainnya di dunia,” tegas mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu. Oleh karena itu, kata Sultan, kita perlu merundingkan dan menyepakati standar dagang yang proporsional secara detail dan menyeluruh bagi kedua negara. “Saya kira Indonesia tak perlu ragu untuk menjadi inisiator salam diploma dagang yang menentukan ini,” ujar Sultan. Sejak diluncurkan pada 18 Juli 2016 lalu, Perundingan I—EU CEPA telah berlangsung sebanyak 11 putaran baik secara langsung maupun virtual. Putaran ke-13 direncanakan pada awal Februari 2023 di Indonesia. Total perdagangan Indonesia—UE pada 2021 tercatat sebesar USD 29,1 miliar. Pada periode tersebut, ekspor Indonesia ke UE tercatat sebesar USD 18 miliar sedangkan impor Indonesia dari UE sebesar USD 11,1 miliar. (Sumber: https://www.jpnn.com/news/hapus-restriksi-komoditas-sultan-dorong-pemerintah-tuntaskan-perundingan-i-eu-cepa?page=2)

Sebanyak 12 objek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah manfaatkan transaksi non tunai. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap destinasi wisata lainnya bisa mengikuti hal tersebut. Menurut LaNyalla yang sedang kunjungan kerja di Yogyakarta, penggunaan transaksi non tunai di masyarakat semakin tinggi. Tak terkecuali para wisatawan yang kini lebih senang memanfaatkan aplikasi pembiayaan seperti Ovo, Dana, QRIS, Gopay, dan lainnya. Untuk itu, LaNyalla berharap kawasan wisata bisa ditunjang dengan jaringan internet memadai sehingga aktivitas wisatawan menjadi lebih maksimal. “Saya rasa tren yang terjadi secara global pun mengalami perubahan akibat pandemi. Penggunaan uang digital, kartu debet, atau memanfaatkan aplikasi pembiayaan sudah sangat lekat di masyarakat, termasuk juga wisatawan. Oleh sebab itu, pengelola kawasan wisata harus adaptif dengan tren ini,” katanya, Senin (16/1/2023). Senator asal Jawa Timur menambahkan, transaksi non tunai untuk pembayaran retribusi tiket masuk objek wisata juga cukup menarik meskipun baru sekitar satu persen. “Pembayaran non tunai itu jauh lebih praktis. Selain itu, wisatawan juga lebih aman karena tidak membawa uang cash,” katanya. “Tetapi kelemahan penggunaan sistem ini memang bergantung pada sinyal dan kekuatan internet. Oleh sebab itu, Saya mendorong agar dilakukan penguatan jaringan internet agar lebih merata, sehingga tidak hanya pembayaran retribusi masuk saja yang menggunakan tansaksi digital tetapi juga transaksi lainnya seperti kuliner, transportasi dan lainnya,” sambungnya. Selain itu, transaksi non tunai juga bisa menjadi antisipasi ketika wisatawan kehabisan dana cash. “Setidaknya ia masih bisa menikmati masa liburan menggunakan dana non tunai. Cara ini bukan hanya membantu wisatawan, tetapi juga pemasukan tempat wisata tetap terjaga,” katanya. (Sumber : https://www.mjnews.id/2023/01/kawasan-wisata-harus-didukung-jaringan-internet-memadai/)

Jakarta – Wakil Ketua Komite III DPD RI, Muslim M Yatim menyambut baik keberadaan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA yang diinisiasi oleh DPR RI. Hal itu dikatakan Muslim saat Rapat Dengan Pendapat Umum Komite III DPD RI dengan sejumlah pakar, di Gedung DPD RI, Kampleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (16/1/2023). “RUU ini harus dicermati secara serius mengingat banyak bidang lain yang terkait dengan kesejahteraan ibu dan anak seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kependudukan dan agama. Diperlukan pondasi politik hukum untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak,” kata Muslim. Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Profesor Euis Sunarti mengatakan, dalam RUU KIA, harus mengatur tentang perwujudan ketahanan keluarga. Menurut Euis yang juga Ketua Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia itu, ketahanan keluarga menjadi dasar dalam perwujudan kesejahteraan ibu dan anak. “Menurut saya monggo saja kalau mau disusun (RUU KIA), tetapi saya melihat pasal-pasalnya masih terlalu ber-spirit individual. Saat ini pasal-pasalnya hanya mengatur ibu dan anak. Seharusnya keluarga itu dilihat sebagai satu sistem dalam mewujudkan ketahanan keluarga,” ujar Euis. Anggota DPD RI dari Papua Barat, Yance Samonsabra berharap RUU KIA dapat mengatur hak-hak seorang ibu, seperti hak cuti melahirkan atau perolehan gaji ketika cuti melahirkan. Menurutnya selama ini hak tersebut kurang diterapkan oleh sektor swasta. “Banyak ibu yang ketika melahirkan, cuti, tetapi gajinya dipotong. Dalam RUU ini perlu ada ketentuan bahwa ini tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga pihak swasta. Jangan sampai UU ini tebang pilih,” ucapnya. Anggota DPD RI dari Jawa Barat Amang Syarifudin menilai bahwa RUU ini harus mengatur mengenai pendidikan di keluarga, terutama untuk anak. Adanya pendidikan, dapat membantu membangun ketahanan keluarga. “Dalam UU perlu ditekankan peran pendidikan dan kolaborasi kementerian terkait untuk membangun pendidikan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga,” kata Amang. Anggota DPD RI dari Bengkulu, Eni Khaerani mengatakan bahwa masyarakat daerah mendukung agar RUU KIA segera dibahas dan disahkan menjadi sebuah undang-undang. Banyak masyarakat daerah yang menaruh harapannya atas RUU KIA tersebut. “Mereka sangat senang dengan ini semua. Harapan mereka UU ini dibahas secara komprehensif. Karena RUU ini dianggap dapat memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Eni. (Sumber: https://liputan.co.id/2023/01/rapat-komite-iii-dpd-ri-guru-besar-ruu-kia-berspirit-individual/)

Jakarta - Kemenkumham dan Komite I DPD RI gelar rapat kerja di gedung Sriwijaya DPD RI, Jakarta. Raker itu membahas tentang keimigrasian. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward O.S. Hiarie bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Silmy Karim (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD RI di gedung Sriwijaya DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (16/1/2023). (Sumber: https://news.detik.com/foto-news/d-6518375/kemenkumham-raker-dengan-komite-i-dpd-ri-soal-imigrasi/1)

Kemampuan untuk menangani disrupsi digital menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, cyber security dibutuhkan agar risiko keamanan bisa ditekan. Menurut LaNyalla, cyber security dibutuhkan lantaran para peretas dengan mudah mencuri data pribadi melalui akun-akun hingga pencurian uang melalui rekening. "Kemajuan digital ini harus dibarengi juga dengan peningkatan kualitas SDM. Karena kita membutuhkan cyber security untuk menekan aktivitas para peretas," tutur LaNyalla saat kunjungan dapil, Kamis (12/1/2023). Untuk itu, LaNyalla mendorong peningkatan SDM pada bidang Cyber Security untuk mengimbangi kemajuan digital yang kini menjadi kebutuhan masyarakat. "Cyber security sangat dibutuhkan terutama oleh lembaga-lembaga atau institusi pemerintahan. Sehingga terdapat keseimbangan dalam kemajuan teknologi," katanya. Senator asal Jawa Timur itu juga mendesak perguruan tinggi untuk menyiapkan pendidikan tenaga profesi cyber security dalam waktu yang dekat. "Kita harus bisa mengejar algoritma kecepatan kasus peretasan dengan kesiapan penyediaan tenaga ahli Cyber Security," tukasnya. Direktorat Sistem Informasi YPTA Surabaya menjelaskan, Systems Audit and Control Association (ISACA) menyatakan terjadi peretasan data sekitar tahun 2016. Yakni, lebih dari 1 miliar data pribadi dan Indonesia membutuhkan 1000 expertise cyber security untuk berbagai macamkebutuhan, mulai dari dunia industri, instansi pemerintah dan lain-lain. Sumber : https://harianrakyat.com/nasional/read/1427/LaNyalla-Desak-Perguruan-Tinggi-Siapkan-Tenaga-Profesi-Cyber-Security

Pemerintah diminta untuk tidak mengikuti kebijakan pemerintah kerajaan Malaysia yang mengancam hendak menghentikan ekspor CPO ke kawasan Eropa. Permintaan ini disampaikan dalam rangka menjaga agar harga tandan buah segar sawit tidak mengalami penurunan dan merugikan para petani. "Saya kira Pemerintah tidak perlu melakukan keputusan dagang yang justru merugikan posisi Indonesia sebagai produsen sawit dan CPO nomor satu di dunia saat ini. Kecuali jika kita sudah mendapatkan pasar ekspor potensial di kawasan lainnya di dunia,” ujar Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B. Najamudin kepada wartawan, Minggu (15/1). Menurutnya, meskipun CPO banyak digunakan oleh konsumen untuk bermacam kebutuhan, tapi peran CPO masih bisa disubstitusi oleh minyak nabati lainnya yang bersumber dari tanaman selain sawit. Sehingga untuk menjaga reputasi CPO sebagai minyak nabati terpopuler saat ini dengan menerima standar produksi yang disyaratkan oleh Eropa. "UU baru Eropa itu justru bagus bagi Pemerintah untuk menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan hutan. Dengan demikian aksi ekstensifikasi korporasi sawit bisa dikontrol dan perkebunan sawit milik rakyat dapat dihargai khusus oleh Eropa,” tegasnya. Malaysia pada Kamis (12/1/2023) mengancam akan menghentikan ekspor CPO ke Uni Eropa (UE) sebagai bentuk protes diskriminasi kawasan tersebut terhadap komoditas CPO. UU Uni Eropa yang baru akan mengatur pembelian/penjualan CPO secara ketat sebagai upaya untuk melindungi hutan. Selama ini, Indonesia dan Malaysia memasok 85 persen CPO di dunia. Kebijakan kedua negara tersebut di sektor CPO akan sangat menentukan harga CPO di pasar global. Sumber : https://politik.rmol.id/read/2023/01/15/560379/sultan-minta-pemerintah-tidak-ikuti-langkah-malaysia-hentikan-ekspor-cpo-ke-eropa

Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, jika ingin Utusan Golongan dihadirkan kembali, salah satu kebiasaan adalah kembali ke naskah asli Undang Dasar 1945. “Pengisian Utusan Golongan jika dilakukan tanpa kembali kepada naskah asli Undang Undang Dasar 1945, maka tidak akan ada artinya,” tegas LaNyalla dalam Focus Grup Diskusi (FGD) yang diselenggarakan Yayasan Membangun Nusantara Kita di Museum Balai Kirti Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (15/ 1). LaNyalla menjelaskan, Undang Undang Dasar hasil perubahan pada tahun 1999 hingga 2002 telah meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan bahwa, yang terjadi justru Undang Undang Dasar hasil amandemen saat reformasi justru menjabarkan nilai-nilai lain, yaitu ideologi liberalisme dan individualisme. Bagi LaNyalla, Pancasila tidak lagi tercermin dalam pasal-pasal yang telah diubah 95 persen lebih dari naskah aslinya. “Sehingga konstruksi sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa sudah bubar,” demikian LaNyalla. Sumber: https://politik.rmol.id/read/2023/01/15/560413/lanyalla-utusan-golongan-mpr-ri-tanpa-naskah-asli-uud-45-tidak-ada-artinya

Proyek tol Kediri-Tulungagung yang akan melintasi lebih dari 100 hektare lahan sawah, menjadi perhatian serius Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, proyek tersebut akan membuat luas areal persawahan berkurang secara signifikan dan akan mengurangi produksi padi di Jawa Timur. Karena itu, LaNyalla mendorong agar ada relokasi atau penggantian lahan persawahan yang terdampak di sekitar lokasi. "Badan Pertanahan Nasional harus berkoordinasi dengan kementerian lain terkait relokasi lahan agar lahan persawahan warga yang terdampak mendapat lahan pengganti dengan peruntukan yang sama,” ucap LaNyalla, di sela Kundapil Rabu (11/1/2023). Menurut LaNyalla, upaya tersebut merupakan solusi tepat dalam menjaga produksi padi di Jawa Timur. Sebab selama ini Jawa Timur menjadi produsen padi terbesar secara nasional. "Kita perlu berusaha membatasi alih fungsi lahan pertanian produktif, karena ketahanan pangan sangat strategis bagi sebuah bangsa," tuturnya. Selain khawatir dengan menurunnya produksi padi, LaNyalla juga khawatir dengan penggunaan uang ganti rugi yang diterima warga terdampak. "Penggunaan lahan untuk kepentingan jalan tol dan uang ganti rugi yang diterima warga bisa menjadikan mereka bersikap konsumtif. Akhirnya bukan hanya kehilangan lahan namun kehilangan mata pencaharian kalau tidak mampu mengelola uang dengan baik," papar dia. Oleh sebab itu, LaNyalla meminta pemerintah maupun lembaga keuangan memberi edukasi cara mengelola keuangan kepada masyarakat penerima ganti rugi proyek nasional. Sumber : https://m.merdekanews.co/read/19122/Ketua-DPD-RI-Minta-Sawah-Tergusur-Proyek-Tol-Dapat-Lahan-Pengganti

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesegera mungkin menyelesaikan konflik lahan yang melibatkan masyarakat kalangan bawah. LaNyalla menilai penanganan konflik lahan sejauh ini belum terlalu maksimal. “Penyelesaian konflik lahan yang terjadi selama ini belum optimal dilakukan pemerintah. Saya meminta agar tahun ini BPN fokus untuk menyelesaikan konflik lahan tersebut,” kata LaNyalla disela Kundapil, Rabu (11/1/2023). Sebagaimana diketahui, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 212 konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2022 di 33 provinsi di Indonesia. Konflik mencakup luasan lahan mencapai 1.035.613 hektare dan berdampak pada 364.402 Kepala Keluarga (KK). Berkaca dari hal itu, LaNyalla mendorong BPN menggandeng institusi penegak hukum lainnya untuk melakukan percepatan penyelesaian konflik lahan yang rata-rata menelan korban masyarakat bawah atau petani kecil. Sedangkan aksi penyerobotan lahan yang diduga banyak dilakukan PTPN atau sektor perkebunan lainnya tidak tersentuh hukum, bahkan masyarakat yang menjadi korban tindak kriminalisasi. “Fakta di lapangan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka atas lahan semakin meningkat. Tentu ini butuh penanganan khusus agar segera dapat dituntaskan,” tegas Senator asal Jawa Timur itu. Menurut data KPA, aksi penyerobotan lahan warga tertinggi dilakukan sektor perkebunan, proyek pembangunan infrastruktur, sektor pembangunan properti atau real estate, sektor pertambangan, sektor fasilitas militer dan bisnis pertanian. Fakta itu menunjukkan tak adanya keberpihakan terhadap masyarakat kecil yang lahannya hanya sedikit, namun diserobot oleh pengusaha besar yang kongkalikong dengan petugas di lapangan. “Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan. Sementara di sisi lain, pemerintah terus mendorong dan menggenjot masyarakat, dalam hal ini petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Ironisnya, petani dihadapkan pada faktanya lahan mereka yang digusur,” ujar LaNyalla. Sumber : https://www.liputan1.com/2023/01/11/lanyalla-minta-bpn-segera-selesaikan-konflik-lahan-masyarakat-kecil/

Mengawali tahun 2023, DPD RI menyoroti berbagai kebijakan ekonomi yang telah diambil oleh pemerintah. Salah satunya kenaikan BBM non subsidi, penghapusan subsidi listrik untuk golongan 450 hingga 900 volt ampere, dan kenaikan harga bahan pokok. "Memasuki tahun 2023 ini, kita perlu terus mencermati kenaikan harga BBM non subsidi, listrik, dan bahan pokok agar tidak memberikan efek negatif pertumbuhan ekonomi serta menambah beban masyarakat," ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat membuka Sidang Paripurna ke-7 Masa Sidang III Tahun 2022-2023 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (9/1). Nono Sampono meminta pemerintah lebih transparan dalam melakukan sosialisasi kebijakan sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk itu, pemerintah juga perlu memikirkan pengembangan sumber energi alternatif serta pemerataan listrik bagi masyarakat yang kurang mampu. "Perlu dilakukan pengembangan sumber energi alternatif untuk mengurangi beban ekonomi akibat pencabutan subsidi listrik yang dilakukan," ujarnya. Selain itu, DPD RI juga menghimbau pemerintah untuk melakukan operasi pasar secara berkala dalam mengendalikan harga-harga bahan pokok serta mengendalikan stabilitas pasokan barang di tengah masyarakat terutama pasca Natal dan Tahun Baru (NATARU). "Untuk itu Pimpinan DPD RI menugaskan Komite II melakukan koordinasi dengan kementerian terkait khususnya bencana alam dan stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat," terang senator asal Maluku itu. Pada (30/12/2022) lalu, lanjut Nono Sampono, pemerintah secara resmi telah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi Covid-19. Keputusan tersebut tentunya diambil oleh pemerintah setelah melakukan kajian mendalam serta mempertimbangkan situasi pandemi yang makin terkendali. "Meskipun kebijakan PPKM telah resmi dicabut, DPD RI mengingatkan kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan meningkatkan kesadaran serta kewaspadaan dalam menghadapi dampak Covid-19," harapnya. Laporan Reses Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat Alirman Sori berharap DPD RI memperjuangkan dana desa agar bisa digunakan secara mandiri baik itu untuk kepala desa atau nagari. Lantaran berdasarkan Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tidak lagi ke kepala desa sehingga tidak bisa dikelola secara maksimal. "Saat ini 40 persen digunakan untuk sosial, 20 persen untuk peternakan, pertanian, dan perikanan, 8 persen untuk Covid-19, dan sisanya baru dikelola kepala desa. Ini mengakibatkan terganggunya efektifitas desa," paparnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Lampung Jihan Nurlela menyoroti penangkapan ikan di laut lepas penggunaan kapal motor 30 GT. Menurutnya hal tersebut sangat merugikan para nelayan kecil dalam mencari ikan di laut. "Kami menyoroti penangkapan ikan di laut lepas dan penggunaan kapal motor 30 GT karena merugikan nelayan kecil," imbuhnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Riau Muhammad Gazali menjelaskan bahwa kepala desa di Riau meminta pengelolaan dana desa yang lebih fleksibel. Karena selama ini masih banyak kepala desa yang masih bingung dalam pengelolaan dana desa sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal. "Selama ini sangat sulit dalam penggunaan dana desa sehingga tidak bisa digunakan dalam membantu desa. Jadi kepala desa meminta DPD RI agar pengelolaan dana desa bisa lebih fleksibel," harapnya. Sumber : https://www.merdekanews.co/read/19104/DPD-RI-Minta-Pemerintah-Antisipasi-Lonjakan-BBM-dan-Penghapusan-Subsidi-Listrik