Setiap daerah dituntut untuk meningkatkan perekonomiannya. Untuk itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap para kepala daerah mampu menggali setiap potensi ekonomi yang ada di daerah masing-masing. Tidak hanya digali, LaNyalla meminta potensi yang ada bisa dijadikan sebagai unggulan dan prioritas untuk mendongkrak pendapatan daerah. "Setiap daerah harus membuat skala prioritas dan target sasaran sektor ekonomi yang paling potensial menjadi pendapatan asli daerah atau PAD," kata LaNyalla, Sabtu (18/2/2023). Senator asal Jawa Timur itu menyontohkan Bali. Provinsi yang berada di Indonesia bagian tengah itu menargetkan 4,5 juta kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2023 sebagai langkah untuk mendongkrak perekonomian hingga mencapai angka 4,5 persen dari minus 0,9 persen akibat pandemi Covid-19. "Apa yang dilakukan Provinsi Bali merupakan upaya konkret sebagai bagian dari upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi berbasis skala prioritas," kata LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mendorong setiap daerah untuk menggenjot perekonomian daerah dan menekan angka kontraksi yang terjadi beberapa waktu saat masa pandemi "Para kepala daerah yang memahami potensi-potensi strategis yang dapat menumbuhkan ekonomi dan menggerakkan aktivitas ekonomi, terutama menekan angka pengangguran yang diprediksi masih terus bertambah," ujarnya. Dikatakan LaNyalla, sesungguhnya banyak daerah yang memiliki potensi ekonomi berdasarkan kearifan lokal yang bisa dijadikan ujung tombak pergerakan roda ekonomi masyarakat. Hanya saja, hal tersebut belum secara maksimal digali. Imbasnya, pemda hanya mengandalkan dana dari pusat untuk pembangunan wilayah. "Kalau ini bisa digali, saya yakin tak hanya PAD yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia ini sangat kaya akan potensi ekonomi. Dan, kepala daerah harus kreatif menggalinya," ujar LaNyalla. (Sumber : https://www.tvonenews.com/berita/101612-kepala-daerah-harus-mampu-gali-potensi-ekonomi-lokal?page=2 )

DPD RI gelar sidang paripurna ke-8 masa sidang III tahun 2022-2023. Agenda sidang paripurna kali ini adalah pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu (PAW), laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, pengambilan keputusan DPD RI, dan pidato penutupan pada akhir masa sidang III tahun sidang 2022-2023. Saat memimpin jalannya sidang, Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, menghimbau bahwa mendekati bulan Ramadhan harga-harga bahan pokok akan melonjak naik secara signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tentunya hal ini akan memberatkan beban masyarakat. “Kenaikan harga dan kelangkaan pasokan bahan pokok yang hampir rutin terjadi setiap menjelang bulan Ramadhan, perlu dipantau dan dikendalikan. Kejadian yang terus berulang menunjukan tata kelola pangan di Indonesia masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu,” ucap Mahyudin di Nusantara IV Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (17/2). Pimpinan DPD RI, sambungnya, meminta kepada Komite II DPD RI untuk dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BULOG dan instansi terkait. Ia juga meminta seluruh Anggota DPD RI untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga bahan pokok. “Kami berharap melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan instansi terkait, stabilitas harga kebutuhan pokok tersebut dapat tewujud khususnya menjelang Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini,” tutur Mahyudin. Di sisi lain, DPD RI mengecam dan mengutuk keras atas tindakan pembakaran Al-Quran oleh politisi sayap kanan Swedia. Tindakan keji ini jelas melukai hati umat Islam di seluruh dunia, untuk itu DPD RI mendorong otoritas Swedia agar mengambil tindakan tegas atas aksi nyata Islamofobia ini. “Aksi rasis dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan, jangan karena alasan kebebasan berekspresi, tindakan menghina dan melecehkan agama dibiarkan,” kata senator asal Kalimantan Timur ini. Pada laporan alat kelengkapan, Wakil Ketua Komite I DPD RI Darmansyah Hussein mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun pandangan DPD RI terhadap delapan RUU Provinsi. Pada masa sidang III Tahun Sidang 2022-2023, Komite I DPD RI telah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. “Komite I dalam sidang hari ini meminta pengesahan atas pandangan terhadap RUU sebagaimana dimaksud menjadi Keputusan DPD RI,” tuturnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin menjelaskan pada masa sidang ini pihaknya telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Rekomendasi Pengawasan ini adalah DPD RI mendesak optimasi dan harmonisasi penyelenggaraan perkebunan secara menyeluruh dan integral dalam semua komponen baik dalam pengelolaan sumber daya alamnya, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, hingga pada aspek pemasaran. “Kami mohon kepada sidang dewan yang terhormat ini dapat mengesahkan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan,” harapnya. Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim menyampaikan bahwa Komite III DPD RI telah menyelesaikan dua hasil pengawasan atas pelaksanaan UU. Pertama hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dan yang kedua hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. “Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan produk Komite III dimaksud. Maka pada sidang ini, kami meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPD RI untuk dapat memutuskan dan mengesahkan dua produk kami,” ujarnya. Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengatakan, pada masa sidang ini pihaknya telah melaksanakan tugas konstitusional. Pelaksanaan fungsi legislasi tersebut yaitu penyusunan dan pengesahan naskah akademik dan RUU perubahan atas UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. “Rangkaian kegiatan selanjutnya terkait dengan penyempurnaan penyusunan naskah akademik dan draf RUU perubahan UU Penjaminan ini akan dilakukan pada masa sidang mendatang,” tegasnya. (Sumber : https://www.tribunnews.com/dpd-ri/2023/02/17/dpd-ri-minta-pemerintah-jaga-pasokan-dan-harga-pangan-jelang-ramadhan.)

Puluhan Kader Dasawisma dilingkungan RW 02 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, menyampaikan harapan agar anggota DPD DKI Jakarta, Hj.Fahira Idris dapat membantu memperjuangkan adanya kenaikan uang operasional (op) kader dasawisma. “Kami berharap Bunda Fahira bisa memperjuangkan adanya kenaikan op kader Dasawisma, karena dengan pekerjaan yang kami laksanakan cukup banyak ini mudah-mudahan op kader dasawisma bisa naik,”ujar salah seorang kader dasawisma RW 03 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, kepada anggota DPD DKI Jakarta, Hj.Fahira Idris, saat bersilaturahmi sekaligus memberikan piagam penghargaan kepada kader dasawisma, RT dan RW dilingkungan RW 03, Kamis (16/02/2023). Berkaitan dengan permintaan tersebut, Hj.Fahira Idris, seusai kegiatan menjelaskan, saya kemarin sudah sampaikan ke Pak Pj Gubernur DKI, Pak Heru, sebaiknya di pertimbangkan naiknya uang operasional bagi kader-kader ini kalau bisa naik. “Saya kemarin juga dari Jakarta Timur termasuk disini, dimana para kader berharap adanya kenaikan op dasawisma karena mereka bekerja juga sangat luar biasa, dan saya berdoa semoga dana op bisa naik dengan APBD yang cukup mudah-mudahan bisa naik,”tambah Hj.Fahira Idris.(https://gentademokrasi.co.id/sampaikan-ke-hj-fahira-idris-kader-dasawisma-berharap-adanya-kenaikan-uang-operasional/)

Anggota DPD RI Hj.Fahira Idris memberikan piagam penghargaan kepada para Ketua RW, RT dan Kader Dasawisma di lingkungan RW 03, Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, bertempat di Balai Warga RW 03 Kelurahan Tugu Selatan, Kamis (16/02/2023) sore. “Saya merasa bangga bisa bertemu dengan warga bersama perangkat wilayah RW 03. Kemarin, saya bertemu dengan Bapak Wali Kota Jakarta Utara dimana beliau mengungkapan bahwa RW ini adalah RW percontohan baik. Disamping itu, saya juga mendengar dari temen-temen Saya, bahwa kader-kader di sinicdi saat masa pandemi Covid-19 tidak pernah berhenti bergerak untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga. Atas dasar itu, saya langsung ke sini secara khusus untuk memberikan penghargaan bagi para kader, RT dan RW di wilayah ini atas kerja keras mereka yang sangat luar biasa,”ujar Hj. Fahira Idris, saat di temui di Balai Warga RW 03, Kelurahan Tugu Selatan. Dikesempatan itu, Ketua RW 03, Kelurahan Tugu Selatan, Sutarto, mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang di berikan kepada pengurus wilayah dan kader Dasawisma di RW 03. “Dengan adanya penghargaan ini tentu menjadi penyemangat bagi kami dan kader dasawisma untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,”ungkapnya. (https://gentademokrasi.co.id/berikan-pelayanan-terbaik-bagi-warga-hj-fahira-idris-berikan-piagam-penghargaan-bagi-rw-03-tugu-selatan/)

Anggota DPD RI, Fahira Idris mengatakan, dari 16 Februari 2023 hingga medio Februari 2023, harga beras di berbagai daerah di Indonesia masih mengalami kenaikan. Dia juga sebutkan, hal ini harus ada solusi agar harga beras tidak merangkak naik, mengingat saat ini tingkat pendapatan masyarakat yang tetap, tetapi jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk konsumsi menjadi lebih besar dibanding biasanya. Bahkan, hal ini menurutnya bisa berpotensi memicu inflasi. Maka salah satu solusinya, kata Fahira, kepala daerah menggendang Bulog di wilayahnya masing-masing untuk menggelar operasi pasar. “Harga beras harus segera kembali stabil, karena jika terus naik bisa memicu inflasi. Oleh karena itu, kepala daerah tentunya menggandeng Bulog untuk rutin menggelar operasi pasar di berbagai titik atau lokasi hingga harganya stabil. Artinya, Pemerintah harus juga memastikan ketersediaan pasokan beras ke berbagai daerah, sehingga risiko kenaikan harga dapat dikendalikan,” ujar Anggota DPD RI Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (16/2/2023). Fahira Idris mengungkapkan, sebagai komoditas pangan yang dikonsumsi tiap hari, kenaikan harga beras berdampak luas ke berbagai sektor. Ini karena, di negeri seperti Indonesia, beras merupakan salah satu instrumen penting bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan sebagai sebagai instrumen penting pengendalian inflasi. Selain pasti berdampak terhadap stabilitas keuangan keluarga, ia katakan, juga kenaikan harga beras juga berpengaruh besar terhadap pedagang atau pelaku UMKM yang menjadikan beras sebagai bahan baku utama produknya. Di samping itu, dia sebutkan, biaya produksi pedagang atau pelaku UMKM pasti meningkat dibanding biasanya dan terpaksa harus menaikkan harga dagangannya, atau jika tidak menaikkan harga, maka porsinya dikurangi. “Kenaikan harga beras bukan hanya berdampak terhadap daya beli rumah tangga, tetapi juga memukul usaha para pedagang atau pelaku UMKM terutama kuliner. Karena beras kebutuhan pokok utama atau dapat dikatakan wajib maka harganya harus stabil, terlebih menjelang bulan Ramadan seperti sekarang ini. Jika harga beras mengalami kenaikan maka, kesejahteraan masyarakat pasti terganggu. Oleh karena itu, selain melalui operasi pasar, Pemerintah juga harus mengoptimalkan cadangan beras Bulog,” pungkas Senator Jakarta ini. (Sumber: https://www.tvonenews.com/berita/101281-kenaikan-harga-beras-bisa-picu-inflasi-kepala-daerah-diminta-gelar-operasi-pasar)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menolak penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemeritnah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal ini disampaikan Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Dedi Iskandar Batubara saat Baleg DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023). “DPD Berpandangan, atas nama kepentingan masyarakat daerah dan pemerintah daerah serta memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional di dalam UUD 1945, maka DPD berpendapat bahwa Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebaiknya tidak perlu untuk disetujui menjadi undang-undang,” kata Dedi Iskandar. Ia mengatakan bahwa pendapatnya ini berdasarkan pembahasan yang diikuti serta mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah dan pemerintah daerah. Ditambahkannya bahwa semangat pemerintah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional harus didukung oleh komponen bangsa. Terlebih kondisi perkembangan global yang fluktuatif serta ancaman multi sektor pasca-pandemi Covid-19. Selanjutnya, DPD menilai aspek meangingfull participation yang telah dilakukan hanya pada hal sektoral saja. “Padahal pihak paling banyak akibat keijakan Cipta Kerja ini adalah masyarakat daerah dan pemerintah daerah,” kata dia. Meskipun di sisi lain, upaya yang dilakukan untuk melakukan partisipasi publik itu perlu untuk mengisi kekosongan hukum dan mendesak. DPD RI, kata Dedi, telah mengamati perjalanan UU No. 11 Tahun 2022 hingga akhirnya terbit Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Atas hal tersebut, Dedi menyebut bahwa pemerintah masih perlu mengkaji ulang pengaturan 4 bidang materi muatan, yakni ketenagakerjaan, sertifikasi halal, perpajakan dan dan pengelolaan sumber daya alam. “Pemerintah hendaknya mengkaji kembali pengaturannya agar paket kebijakan tidak hanya menguntungkan pelaku usaha menengah keatas,” tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemeritnah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, maka RUU tersebut selanjutnya akan dibahas pada tingkat dua dalam rapat paripurna, dan akan disahkan menjadi Undang-Undang. Adapun penyetujuan RUU tersebut dilakukan saat Baleg DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023). “Apakah hasil pembahsan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat 2,” tanya Wakil Ketua Baleg DPR Muhammad Nurdin sebagai pimpinan rapat. “Setuju,” jawab Anggota DPR dan elemen pemerintah yang hadir. Dalam rapat tersebut, terdapat 7 fraksi DPR RI yang menyetujui RUU ini. Kemudian ada 2 fraksi di DPR yang menolak RUU tersebut, di antaranya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/15/selain-demokrat-dan-pks-dpd-ri-tolak-penetapan-perppu-cipta-kerja-jadi-undang-undang)

Jakarta - Maraknya bencana di sejumlah daerah, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap masyarakat dibekali kemampuan menangani kebencanaan. "Sudah saatnya dibekali pengetahuan dasar penanganan kebencanaan. Masyarakat kita di sejumlah daerah seringkali berhadapan langsung dengan bencana," ujar LaNyalla, Selasa (14/2/2023). Menurut Senator asal Jawa Timur itu, kemampuan penanganan bencana penting untuk dibekali kepada masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang deteksi dini dan mengetahui langkah evaluasi diri dalam menghadapi bahaya bencana. "Masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang jenis-jenis kebencanaan, mengenali bahaya dan langkah penanganannya. Saya kira hal harus menjadi program pelatihan kepada masyarakat di daerah rawan bencana dengan melibatkan berbagai lembaga dan instansi terkait," ujar LaNyalla. LaNyalla mengatakan, anjuran BNPB bahwa masyarakat bisa membuat jalur evakuasi di rumah dan membuat atau menggunakan alat deteksi dini gempa bumi untuk menghindari bencana, menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus dikuasai masyarakat di daerah rawan bencana. "Saya menilai anjuran BNPB itu merupakan hal positif dan perlu disosialisasikan agar masyarakat mampu secepatnya menghindari bencana," harap LaNyalla. Sebelumnya, Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan alat-alat rumah tangga sebagai sistem peringatan dini gempa bumi sederhana, namun tepat guna. Peringatan dini gempa bumi dapat dibuat dengan memanfaatkan barang-barang yang mudah dijumpai di rumah. Misalnya, dengan menyusun kaleng secara bertingkat. Sehingga dapat menjadi alarm jika terjadi gempa bumi. Kaleng-kaleng bekas diisi batu dan disusun secara bertingkat. Maka, ketika gempa susulan terjadi kaleng-kaleng ini akan jatuh. (Sumber: https://m.merdekanews.co/read/19484/LaNyalla-Tekankan-Pentingnya-Masyarakat-Dibekali-Kemampuan-Dasar-Kebencanaan)

JAKARTA – Komite II DPD RI akan melakukan sinergi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengembangkan potensi perikanan dan kelautan di daerah untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. “Kami berharap terjalin kemitraan agar program Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2024, dapat benar-benar memajukan potensi perikanan dan kelautan di daerah,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, di DPD RI, Selasa (14/2/2023). Dalam raker terkait program penghapusan kemiskinan ekstrem di kalangan nelayan, Anggota DPD RI dari Bali Bambang Sutrisno berharap agar KKP dapat bersinergi dengan kementerian terkait soal pemberian subsidi solar kepada nelayan. Karena saat ini, solar subsidi hanya untuk nelayan dengan kapal ukuran di bawah 5 gross tonnage (GT). Padahal karena banyaknya terumbu karang yang rusak, memaksa nelayan harus melayar ke tengah laut untuk memperoleh ikan menggunakan kapal 30 GT. “Kapal 30 GT tidak disubsidi (solar), akhirnya produksi menurun. Kalau tidak diharmonisasi dengan semua program pemerintahan, betapa dahsyatnya kerusakan yang terjadi. Harapan kami ini benar benar disinergikan, sehingga penghapusan kemiskinan ekstrem ini benar-benar efektif. Ini saling berkaitan, tidak bisa sendiri-sendiri,” ucapnya. Anggota DPD RI dari Papua Barat, Mamberop Y Rumakiek meminta agar KKP dapat mengalokasikan anggaran dalam pengembangan potensi perikanan di daerah Indonesia Timur. Potensi yang ada selama ini belum dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat. “Papua Barat berbatasan dengan Maluku yang memiliki potensi ikan yang besar. Tapi sampai saat ini pengolahan ikan juga belum ada. Potensi ikan banyak, tetapi stunting juga tinggi. Kami minta anggaran KKP bisa ditambahkan untuk pembudidayaan di daerah-daerah yang memiliki potensi besar dalam perikanan,” jelasnya. Anggota DPD RI dari DI Yogyakarta GKR Hemas berharap agar dalam pemberian bantuan kapal bagi nelayan, KKP dapat diserahkan ke pemerintah daerah dibandingkan langsung ke nelayan. Karena selama ini, para nelayan yang menerima bantuan tidak bisa memperbaiki kapal yang rusak karena tidak memiliki biaya. Jika melalui pemda, biaya perbaikan akan dibebankan oleh anggaran daerah. “Masalah kapal yang diberi bantuan ke DI Yogyakarta, kami usulkan (diberikan) ke Pemda. Karena begitu kapal itu rusak, mereka tidak ada biaya perbaikan. Sehingga banyak yang mangkrak,” kata Hemas. Dalam raker tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa tema rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh KKP lima rencana kerja KKP tahun 2023-2024, yaitu penambahan luas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut pesisir dan darat, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. “Indonesia penyumbang sampah plastik nomor dua. Gerakan ini harus segera dilakukan dengan melibatkan nelayan. Karena ini sangat berbahaya bagi kehidupan laut. Mereka menangkap sampah plastik dan kita ganti seharga nilai ikan per kilo,” imbuhnya. Terkait kerja sama dengan Komite II DPD RI, Wahyu pun menyambut baik wacana tersebut dan akan berkoordinasi dengan Komite II terkait pelaksanaan program KKP yang bertujuan untuk mengembangkan sektor perikanan dan kelautan untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. (Sumber: https://www.mjnews.id/2023/02/komite-ii-dpd-ri-minta-kkp-kembangkan-potensi-kelautan-dan-perikanan/)

JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik rencana pemerintah membangun trading house di negara-negara sasaran ekspor. Menurut LaNyalla, trading house bisa membantu pelaku UMKM memperluas pasar. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, target kontribusi ekspor produk UMKM pada 2024 mencapai angka 17 persen. Sedangkan kontribusi saat ini UKM menyumbang angka 15 persen. "Dan itu masih jauh dibanding dengan Korea Selatan yang mencapai 19,7 persen, Malaysia 17,3 persen, dan Thailand sebesar 28,7 persen," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (13/2/2023). LaNyalla menambahkan, pemerintah harus membuat langkah konkret untuk meningkatkan produk UMKM agar dapat masuk pasar global. Oleh sebab itu, LaNyalla mendukung langkah pemerintah yang berencana membentuk trading house di negara-negara sasaran ekspor. "Langkah ini adalah hal yang positif. Namun pemerintah harus mendukung para pelaku UMKM agar dapat memperluas pasar dan mendorong pemain lokal untuk naik kelas," katanya. LaNyalla mengakui hal itu memang tidak mudah. "Namun langkah itu yang paling berdampak pada kesejahteraan pelaku usaha kecil," katanya. Oleh karena itu, LaNyalla berharap pelaku UMKM memanfaatkan Sarinah Trading House, terutama para pelaku UMKM yang ingin memperluas pasar ekspor. "Dengan adanya Sarinah sebagai agregator bisnis pelaku UKM bisa terbantu terkait dengan permasalahan pengurusan logistik, persyaratan atau lainnya," ujarnya. (Sumber: https://ekonomi.republika.co.id/berita//rq0j7n463/indonesia-akan-bangun-trading-house-negara-ekspor-lanyalla-pemain-lokal-naik-kelas)

Komite I DPD RI memiliki perhatian yang serius terhadap permasalahan-permasalahan di daerah khususnya daerah perbatasan, salah satunya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma saat menerima perwakilan masyarakat Pulau Miosbefondi dan Kepulauan Mapia di Provinsi Papua di Gedung DPD RI (14/2/23). Filep mengatakan Komite I DPD-RI menemukan beberapa fenomena diperbatasan negara, seperti yang dialami oleh masyarakat di Pulau Miosbefondi dan Kepulauan Mapia yang merasa terancam keselamatan wilayahnya karena abrasi yang semakin parah. “Kondisi pulau mengalami abrasi yang cukup tinggi, sehingga mempengaruhi mundurnya garis pantai pulau terluar di Kabupaten Supiori. Jika terus dibiarkan akan semakin parah dan mengancam kehidupan setempat,” ujarnya. Oleh karena itu, Komite I DPD RI menyambut baik kedatangan perwakilan masyarakat Pulau Miosbefondi, sehingga ke depan akan menjadi perjuangan DPD RI untuk mendesak pemerintah untuk segera membangun talud pelindung agar mencegah abrasi yang terus terjadi. “Kami akan melakukan advokasi, kepada Menteri yang terkait akan kami undang bersama dalam rapat kerja untuk membahas pembangunan talaud, kami harapkan dapat dilakukan pembangunannya pada tahun ini,” tambahnya. Lebih lanjut, anggota DPD RI Provinsi Papua ini menambahkan Komite I DPD RI akan menjembatani komunikasi antara Pemda Kabupaten Supiori dengan Kementerian Dalam Negeri/Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, agar kendala dan masalah pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan di Pulau Miosbefondi dapat diatasi. “Komite I DPD RI juga akan melakukan advokasi kepada Pemprov Papua supaya dialokasikan anggaran pada tahun ini untuk pembangunan talaud. Tujuannya agar batas wilayah tidak semakin hilang,” katanya. Selanjutnya, Komite I DPD RI akan turut mengawasi kegiatan pembangunan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana kebutuhan dasar dan pelayanan publik di Pulau Miosbefondi dan Kepulauan Mapia. (Sumber: https://investigasi.news/dpd-ri/terkait-abrasi-pulau-pulau-terluar/)