JAKARTA — Komite IV DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terkait pembahasan usulan rencana perubahan atas UU No 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengatakan UU Penjaminan diterbitkan dengan menimbang perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan. Di sisi lain, Komite IV DPD RI melihat ada beberapa permasalahan yang menjadi fokusnya yaitu bentuk badan hukum perusahaan penjaminan atau koperasi. “UU Penjaminan hanya mencantumkan UUD Tahun 1945 sebagai konsiderannya, dan tidak mencantumkan UU Koperasi. Padahal seharusnya UU Koperasi juga menjadi rujukan dalam UU Penjaminan,” ucap Elviana saat membuka rapat di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (14/2/2023). enator asal Jambi ini juga menyinggung belum optimalnya peran koperasi dalam penjaminan. Padahal dalam Pasal 7 menyebutkan badan hukum lembaga penjamin bisa berbentuk perusahaan umum, perseroan terbatas, atau koperasi. “Faktanya sampai saat ini, peran koperasi di dalam penjaminan belum optimal,” tuturnya. Elviana menambahkan Pasal 9 Ayat 2 UU Penjaminan menyebutkan kepemilikan asing pada lembaga penjamin berbentuk badan hukum perseroan terbatas, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak sebesar 30 persen dari modal disetor. Untuk itu pihaknya menyarankan perlunya ditinjau kembali mengenai kepemilikan asing. “Tidak hanya itu keberadaan dan manfaat serta fungsi dari lembaga penjamin juga belum well-informed atau belum banyak diketahui oleh masyarakat daerah,” paparnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat M Sanusi Rahaningmas menyoroti sulitnya UMKM di Papua Barat dalam mendapatkan modal. Padahal pihaknya telah menyurati perbankan untuk mendapatkan modal, namun sampai saat ini belum ada perkembangan. “UMKM di Papua Barat tidak bisa berkembang karena sangat sulit mendapatkan pengajuan modal. Belum lagi berbelitnya persyaratan pengajuannya,” imbuhnya. Selain itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Aceh Sudirman menjelaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat Aceh belum ada standar umum menggunakan sistem syariah. Untuk itu perlu ada sosialisasi baik dari kementerian dan lembaga penjamin dalam penyaluran KUR. “Mungkin untuk di Aceh butuh sosialisasi sehingga masyarakat bisa mengerti tentang KUR,” tegasnya. Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Rulli Nuryanto menganggap UU Penjaminan masih relevan untuk pemberdayaan UMKM. Sedangkan dari sisi koperasi, UU ini dinilai perlu adanya penyempurnaan. “Untuk teknis nanti bisa ke OJK. Namun intinya UU Penjaminan perlu disempurnakan sesuai kondisi saat ini,” ujarnya. Kepala Kantor Manajemen Strategis dan Perumusan Kebijakan LPS Ridwan Nasution menjelaskan UU No 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan ini sudah terbit selama tujuh tahun maka perlu ditinjau kembali. Jika dilihat dari peran, fungsi, dan tanggungjawab lembaga penjamin yang terus berevolusi maka sudah seharusnya UU ini ditinjau kembali. “Lembaga penjamin setiap tahun terus berevolusi maka UU ini perlu ditinjau kembali sesuai kondisi saat ini,” tukasnya. (Sumber: https://www.amanmakmur.com/2023/02/14/komite-iv-dpd-ri-berharap-koperasi-dapat-menjadi-rujukan-uu-penjaminan/)

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk melembagakan Badan Pengelola Dana Perkebunan kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai lembaga keuangan independen di bawah naungan kementerian keuangan. Hal ini diusulkan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu sebagai langkah preventif agar BPDPKS bisa bebas dalam berinovasi mengembangkan potensi keuangan Perkebunan kelapa sawit secara profesional tanpa harus diatur dan diawasi oleh banyak kementerian. "BPDPKS harus terbebas dari proses pengarahan oleh 8 kementerian. Kami ingin lembaga ini ditetapkan selevel Dirjen di bawah Kementerian Keuangan dan berperan seperti layaknya Dirjen pajak dan bea cukai," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (13/2). Menurutnya, sebagai CPO Supporting Fund, BPDPKS sudah selayaknya mendapatkan posisi yang proporsional dalam struktur pemerintahan. Tidak sekadar berstatus sebagai Badan Layanan Umum. Oleh karenanya lembaga ini harus segera dipayungi oleh Undang-Undang khusus. "Sehingga lembaga pengelola keuangan ini diharap tidak mengalami kemandekan apalagi fraud akibat konflik kepentingan antarkementerian terkait. BPDPKS diharapkan benar-benar memberikan kontribusi yang signifikan kepada semua pihak terkait terutama para petani kelapa sawit di daerah,” ungkap Sultan. Selama ini, kata Sultan, kita hanya mendapati informasi jika dana BPDPKS hanya terdistribusi kepada korporasi sawit. Akibatnya terjadi ketimpangan pengembangan industri kelapa sawit di tingkat petani. "Seharusnya triliunan rupiah dana pungutan sawit ini lebih diprioritaskan pada pemberdayaan dan pengembangan petani Kelapa berskala kecil. Bukan kepada korporasi sawit yang sudah mendapatkan keuntungan lebih dari kepemilikan dan penggunaan lahan negara secara masif,"tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Diketahui, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) M Darto menjelaskan hasil studi SPKS yang mengamati penyaluran dana BPDPKS kepada perusahaan besar sawit ini. Menurutnya, raksasa sawit ini telah menggerus uang milik petani kelapa sawit yang dikutip pemerintah melalui pungutan ekspor. "Pemerintah Indonesia lebih mementingkan korporasi besar dibandingkan petani kelapa sawit,” ungkap Darto. Lebih lanjut, Darto mengatakan hampir 90 persen dana BPDPKS hanya digunakan untuk menyubsidi perusahaan raksasa sawit. Berdasarkan studi yang dilakukan SPKS berjudul “Raksasa Penerima Subsidi”, keberadaan peremajaan kebun sawit rakyat hanya mendapatkan porsi pendanaan paling sedikit. (Sumber: https://www.jpnn.com/news/tanggapi-laporan-spks-sultan-minta-bpdpks-dilembagakan-secara-independen)

Semoga event ini menjadi momentum bagi para insan pers untuk meningkatkan lagi profesionalitasnya. Tahun ini pers akan menghadapi tantangan yang cukup besar. Tahun ini adalah tahun politik. Tahun yang akan dipenuhi banyak agenda politik nasional. Pers dituntut untuk mampu tampil dengan berita berimbang dan telah terverifikasi dengan baik, serta memberi informasi sesuai porsi serta menghindari hoax. Pers harus menjadi pengawal demokrasi dengan menyajikan informasi yang cover both side. Netralitas pers harus dijaga. Sehingga informasi yang sampai ke masyarakat tidak menyesatkan. (Sumber: https://kanalsatu.com/id/post/59801/lanyalla-ketua-dpd-ri---selamat-memperingati-hari-pers--hpn--2023-untuk-seluruh-insan-pers-tanah-ai)

Komite IV DPD RI dalam kunjungannya ke Kepulauan Riau menyampaikan bahwa perlu adanya peningkatan kualitas SDM dalam pengembangan UMKM di Kota Batam. Peningkatan ini bisa diperoleh salah satunya dari binaan yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk para pelaku UMKM. Hal ini diutarakan oleh Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, pada kunjungan kerja dalam rangka pendampingan mitra untuk pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif di Kota Batam, Kamis (9/2/2023). “Binaan dari BI itu sifatnya kelompok, bukan pada perorangan. Jadi bantuan ini memang diperuntukkan bukan sebatas pada modal saja, tapi juga dalam rangka meningkatkan SDM,” ucap Elviana dalam pertemuan dengan pelaku usaha Batik Pa’ Long di Kota Batam. Pada pertemuan itu, Hendra sebagai salah satu pembuat batik di butik tersebut mengungkapkan bahwa persoalan yang dialami adalah terutama dalam hal SDM disamping kurangnya bahan baku . Permasalahan ini menurutnya akan teratasi jika mereka mendapat cukup bantuan terutama dari pemerintah. Oleh karena itu, Elviana menyarankan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selaku pendamping pelaku UMKM di Kota Batam untuk segera membentuk kelompok usaha dan selanjutnya dapat diterbitkan SK. Hal itu sebagai syarat untuk mendapat bantuan binaan dari Bank Indonesia. “Karena UMKM diarahkan untuk membentuk kelompok usaha sejenis, agar semakin banyak SDM yg tercipta,” tegas Senator Jambi tersebut. Anggota DPD RI Provinsi Kepulauan Riau, Dharma Setiawan, selaku tuan rumah mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan oleh Komite IV DPD RI kepada pelaku UMKM khususnya di Kota BaUMKM “Semoga kunjungan ini membawa kebaikan dan perubahan, juga membuat lebih baik UMKM di Kota Batam. Saya sebagai wakil DPD RI dari Kepri siap menjadi penghubung dengan BI selaku mitra dari Komite IV,” ungkapnya. Selain BI, Komite IV DPD RI memiliki beberapa mitra kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu mitra kerja adalah Kementerian Koperasi dan UKM. Oleh karena itu kunjungan kerja ini dilaksanakan dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi kreatif pada sektor UMKM. Hadir pula pada kegiatan ini dua Pimpinan Komite IV yang lain, yaitu H. Sukiryanto dan KH. Abdul Hakim, M.M selaku Wakil Ketua Komite IV. Di Kepulauan Riau sendiri, UMKM pada tahun 2022 berjumlah 146.638 UMKM. Masing-masing tersebar di Kota Batam 75.064 (51 persen), Kota Tanjungpinang 18.613 (13 persen), Kabupaten Bintan 11.783 (8 persen), Kabupaten Karimun 18.434 (13 persen), Kabupaten Natuna 8.454 (6 persen), Kabupaten Anambas 5.262 (4 persen) dan Kabupaten Lingga 9.028 (6 persen). Menutup pertemuan tersebut, Elviana menyampaikan harapannya untuk UMKM di kota Batam. “Semoga semakin banyak peran pemerintah dan negara untuk pelaku UMKM. Dan kalian juga harus melibatkan orang banyak, jangan menjadikan pemula sebagai pesaing tetapi sebagai mitra kerja,” pungkasnya. (Sumber: https://www.mjnews.id/2023/02/pengembangan-umkm-di-kota-batam-perlu-peningkatan-kualitas-sdm/)

Jakarta – Komite I DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate membahas perkembangan pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) atau migrasi siaran televisi dari analog ke digital. Ketua Komite I DPD RI Andiara Aprilia Hikmat menyampaikan hal ini merupakan upaya Komite I DPD RI untuk melakukan evaluasi terkait kendala tiap daerah dalam mengikuti program percepatan digitalisasi. Salah satu kendala yang banyak terjadi adalah belum meratanya distribusi Set-Top-Box (STB) sebagai alat penunjang siaran digital dan kemampuan daya beli masyarakat. Senada dengan Andiara, Senator DPD RI asal Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha menyayangkan apabila masyarakat daerah terpencil harus mengalami pemutusan tayangan siaran TV analog disaat distribusi STB belum merata. “Sangat risau rasanya apabila masih banyak masyarakat daerah terpencil yang belum memiliki STB namun satu-satunya hiburan mereka melalui TV harus terhenti,” tuturnya di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (06/02/2023). Terkait pernyataan tersebut Menkominfo Johnny G Plate menjelaskan bahwa Kominfo akan mulai melaksanakan ASO di setiap wilayah secara bertahap sesuai kesiapan wilayah tersebut dalam penyediaan infrastruktur termasuk ketersediaan STB. Program penyediaan STB gratis pun telah diberlakukan oleh pemerintah untuk rumah tangga miskin. “Adapun bagi masyarakat yang tidak termasuk dalam penerima STB gratis, dapat membeli alat tersebut di berbagai e-commerce. Kominfo juga mendorong Kementerian Perindustrian sebagai pihak penyedia untuk memperbanyak produksi STB dan telah memberi masukan kepada Kementerian Perdagangan agar dapat memberikan harga STB yang terjangkau di masyarakat. Saat ini harga yang beredar di pasaran berkisar diangka 200-300 ribu Rupiah” imbuh Johnny. Menanggapi penjelasan Menkominfo, Senator asal Sulawesi Selatan, Ajiep Padindang merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menambah jumlah STB kepada masyarakat miskin agar lebih tepat sasaran dan tepat manfaat. “Kami mendesak pemerintah untuk menggunakan Data Desil I Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai prioritas penerima STB gratis,” tutup Ajiep. Migrasi siaran TV dari analog ke digital sendiri merupakan komitmen Indonesia dan seluruh negara yang tergabung dalam International Telecommunication Union (ITU) pada tahun 2007 di Jenewa, Swiss. Komitmen ini yang selanjutnya dituangkan pemerintah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Sumber: https://www.mjnews.id/2023/02/dpd-minta-kominfo-prioritaskan-pemerataan-distribusi-set-top-box/)

Ketua Komite IV DPD Hj. Elviana (tengah) menandatangani kesimpulan hasil rapat kerja antara Komite IV DPD RI dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh (dua kiri) dan Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono (dua kanan) di ruang Kutai Komplek Parlemen Senayan Jakarta.Senin (6/2/2023). (Sumber: https://telusur.co.id/detail/komite-iv-dpd-ri-raker-dengan-bps-dan-bpkp)

JAKARTA - Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Medan, Kamis (9/2/2023), mendapat sambutan positif dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Sejumlah harapan disampaikan LaNyalla, di antaranya mengenai netralitas pers nasional. Menurut LaNyalla, HPN adalah momen istimewa untuk para insan pers nasional. "Buat seluruh insan pers Tanah Air, selamat merayakan HPN 2023. Semoga event ini menjadi momentum bagi para insan pers untuk meningkatkan lagi profesionalitasnya," kata LaNyalla, Rabu (8/2/2023). Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, tahun ini pers akan menghadapi tantangan yang cukup besar. "Tahun ini adalah tahun politik. Tahun yang akan dipenuhi banyak agenda politik nasional. Pers dituntut untuk mampu tampil dengan berita berimbang dan telah terverifikasi dengan baik, serta memberi informasi sesuai porsi serta menghindari hoaks," katanya. Ia mengatakan, pers harus menjadi pengawal dari jalannya demokrasi di tanah air. "Pers harus menjadi pengawal demokrasi dengan menyajikan informasi yang cover both side. Netralitas pers harus dijaga. Sehingga informasi yang sampai masyarakat tidak menyesatkan," katanya. Untuk tahun ini, peringatan HPN 2023 diselenggarakan di Kota Medan, Sumatra Utara (Sumut). Tema yang diusung adalah 'Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat'. (Sumber: https://www.republika.co.id/berita/rpslti463/hari-pers-nasioanl-lanyalla-pers-harus-jaga-netralitas-di-tahun-politik)

Komite II DPD RI melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan UU No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada Selasa (05/02). Wakil Ketua Komite II DPD RI, Lukky Semen, mengatakan bahwa pengelolaan perkebunan mampu berperan untuk menyejahterakan dan memajukan pembangunan masyarakat di daerah. Selain itu, perkebunan juga menjadi salah satu sektor yang mempunyai peranan krusial dalam perekonomian Indonesia. “Sektor perkebunan menjadi aktor strategis dalam kemajuan masyarakat di daerah bahkan nasional, oleh karena itu potensi kolaborasi antar pemerintah daerah, BUMN, mitra daerah dan pemangku kepentingan memegang kunci dalam kesuksesan ini,” ucap Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Tengah tersebut. Lukky Semen menambahkan bahwa DPD RI mendukung berbagai kemitraan dengan pemangku kepentingan yang ada. Kemitraan ini dapat dibangun dengan penyerapan aspirasi terkait kendala, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi pada bidang perkebunan. “Kami terus mendorong agar aspirasi masyarakat bisa terserap dengan baik, tentu tujuannya untuk mewujudkan tata kelola perkebunan yang berkelanjutan, serta berkeadilan,” ujar Lukky saat membuka acara Kunjungan Kerja di Kantor Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara. Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara, Badikenita Br Sitepu, mengatakan bahwa berbagai permasalahan perkebunan yang ada di Sumatera Utara termasuk Kabupaten Deli Serdang selalu menjadi prioritas penyelesaian bersama. “Masalah lahan adat, lahan masyarakat dan isu-isu perkebunan yang ada di Sumut selalu menjadi prioritas untuk diselesaikan. Pertemuan ini akan kita tindaklanjuti dengan duduk bersama antara Pemda, kementerian/lembaga terkait, pakar-pakar dan kelompok tani agar masalah ini bisa kita tuntaskan bersama,” ucap Badikenita. Di kesempatan yang sama, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Deli Serdang, Putra Jaya Manalu menjelaskan bahwa pihaknya sangat terbuka dengan aspirasi masyarakat terkait masalah sektor perkebunan. “Pemda akan menyiapkan kebijakan yang tepat sasaran terkait sistem pengelolaan perkebunan agar masyarakat bisa merasakan dampak positif kedepannya,” kata Putra. (Sumber: https://m.otonominews.co.id/read/28696/Komite-II-DPD-RI-Tanggap-Dalam-Isu-Perkebunan-Nasional)

Gempa kuat guncang Turki selatan pada Senin pagi. Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Türkiye (AFAD) mengatakan gempa berkekuatan 7,4 melanda pada pukul 4.17 pagi (0117GMT) dan berpusat di distrik Pazarcik di provinsi selatan Kahramanmaras di Türkiye. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 7 kilometer (4,3 mil). Mengetahui hal tersebut, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyampaikan rasa duka yang mendalam atas tragedi gempa yang telah menelan ratusan nyawa masyarakat Turki. “Kami menyampaikan bela sungkawa dan duka yang mendalam atas peristiwa ini. Semua perhatian dunia sedang tertuju pada Turki saat ini. Kami harap saudara-saudara kita di Turki diberikan kesabaran dan kekuatan”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (06/02/2023). Menurutnya, Turki merupakan negara sahabat yang sangat menghormati kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Kami minta pemerintah segera mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah dan masyarakat Turki. “Kita pernah dan bahkan sering berada pada situasi yang dialami Turki saat ini. Dan dari peristiwa seperti ini kita mendapatkan pengalaman, perhatian juga kebaikan dari negara-negara sahabat seperti Turki”, ujar Sultan. Lebih lanjut, mantan aktivis KNPI itu juga meminta Pemerintah melalui KBRI Indonesia di Ankara Turki untuk mendata keberadaan WNI yang saat berkunjung atau bermukim di daerah terjadi gempa. Pemerintah perlu memastikan dan melaporkan situasi dan kondisi WNI, karena diperkirakan banyak masyarakat Indonesia yang saat ini sedang melakukan kunjungan wisata ke sana. (Sumber: https://www.mjnews.id/2023/02/gempa-kuat-guncang-turki-selatan-sultan-minta-pemerintah-kirimkan-bantuan-kemanusiaan/ )

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai pembatasan pembelian solar subsidi atau Biosolar berpotensi akan menyebabkan peningkatan biaya logistik yang berakibat langsung pada inflasi yang signifikan di daerah. Oleh karena itu, melalui keterangan resminya pada Senin (6/2) mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu meminta Pemerintah dan PT Pertamina untuk mempertimbangkan kembali pemberlakuan kebijakan pembatasan solar subsidi tersebut. Terutama pada daerah yang merupakan sentra industri perkebunan sawit dan CPO. Kami memaklumi kebijakan pembatasan solar subsidi seiring kenaikan harga BBM dan pemangkasan anggaran subsidi energi. Anggaran subsidi energi pada 2023 tercatat lebih sedikit Rp212 triliun dari alokasi 2022, atau turun 38,4 persen”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (6/2). Lebih lanjut, Sultan menerangkan bahwa Kuota solar bersubsidi atau biodiesel seharusnya ditingkatkan pasca bertambahnya porsi DMO CPO untuk Program B30. Karena pengguna Biosolar mayoritas adalah kendaraan transportasi umum dan kendaraan logistik. kami sarankan Kuota subsidi BBM untuk jenis Biosolar sebaiknya diberikan porsi yang lebih besar daripada jenis BBM lainnya. “Kuota Subsidi BBM harus diprioritaskan pada jenis kendaraan umum dan kendaraan angkutan logistik. Karena kendaraan pengguna Biosolar memiliki peran strategis dalam menentukan harga jual barang di daerah dengan kondisi geografis yang rumit. Tapi BPH Migas justru menetapkan kuota BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penguasan (JBKP) Pertalite sebanyak 32,56 juta kiloliter untuk tahun 2023. Sedangkan kuota BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) minyak tanah (kerosene) sebanyak 0,5 juta kiloliter dan minyak solar 17 juta kiloliter. Diketahui, PT Pertamina (Persero) memperluas pembatasan pembelian solar subsidi ke 13 kabupaten/kota mulai Senin (6/2). Pembatasan ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi MyPertamin Mengutip situs MyPertamina, 13 kabupaten/kota tersebut adalah Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Kotawaringin Barat, dan Lamandau. Kemudian, Lebong, Muko Muko, Rejang Lebong, Seluma, Sukamara, dan Bengkulu. (Sumber: https://monitorindonesia.com/2023/02/sultan-sebut-pembatasan-solar-bersubsidi-berpotensi-memperparah-inflasi-di-daerah )