Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan penindasan terhadap martabat manusia. Hal ini disampaikan Benny saat menjadi pembicara dalam acara sosialisasi peluang kerja luar negeri yang digelar di Aula KH. Abdurrahman Wahid BP2MI, Jl. MT Haryono, Jakarta Selatan, Selasa (12/6) kemarin. Dalam kesempatan tersebut, BP2MI juga menggandeng Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Sylviana Murni sebagai narasumber. "80 persen TPPO adalah perempuan. Data korban diduga karena TPPO Per 11 Juni adalah 100.729 orang yang di deportasi dari luar negeri. Yang meninggal 2.204, yang sakit 3.527 (Depresi ringan, berat dan cacat secara fisik)," kata Benny dikutip Rabu (13/4/2026). Benny menuturkan, pihaknya komitmen untuk terus memberantas sindikat penempatan PMI ilegal meskipun disinyalir praktek ilegal itu dibekingi oleh sejumlah petinggi di Indonesia. Benny mengungkapkan, beking oknum pejabat tersebut berasal dari berbagai lembaga negara mulai dari TNI, Polri, Kementerian hingga BP2MI sendiri. Ia pun menegaskan beberapa waktu lalu pihaknya berhasil mengamankan 161 orang ibu-ibu di Bekasi yang hampir diberangkatkan ke Timur Tengah secara ilegal. "Delapan bulan yang lalu, BP2MI memberhentikan satu orang oknum pegawai yang terlibat penempatan pekerja ilegal. Memberantas sindikat TPPO bukan hal sulit, asal punya komitmen merah putih pada setiap petinggi negara untuk tidak menjadi pelacur negara dan bersekongkol dengan penjahat," sebutnya. "Pesan Presiden RI, lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. BP2MI siapkan lounge di berbagai bandara untuk memberikan fasilitas terhormat," tandasnya. "Delapan bulan yang lalu, BP2MI memberhentikan satu orang oknum pegawai yang terlibat penempatan pekerja ilegal. Memberantas sindikat TPPO bukan hal sulit, asal punya komitmen merah putih pada setiap petinggi negara untuk tidak menjadi pelacur negara dan bersekongkol dengan penjahat," sebutnya. "Pesan Presiden RI, lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. BP2MI siapkan lounge di berbagai bandara untuk memberikan fasilitas terhormat," tandasnya. Sementara itu, Sylviana Murni menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini di Indonesia terdapat 7,99 juta orang pengangguran. Dari angka tersebut, kata Sylvi, sebanyak 2,8 juta atau 33,45 persen mengalami hopeless of job atau pengangguran yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. "Ketimpangan jumlah penduduk yang mencapai ratusan terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan menimbulkan beragam masalah ketenaga kerjaan di Indonesia yang tidak bisa dihindarkan," ujar Ketua BKSP DPD RI ini. "Itu semuda didasari oleh Pertama, rendahnya kualitas tenaga kerja karena tingkat pendidikan penduduk yang rendah. Kedua, jumlah angkatan tenaga kerja tidak sebanding dengan jumlah kesempatan kerja. Ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata dan ke Empat, permasalahan tenaga kerja yang cukup memprihatinkan adalah rendahnya tingkat upah," pungkasnya. (Sumber : https://kosadata.com/read/gandeng-dpd-ri-sylviana-murni-bp2mi-gelar-sosialisasi-peluang-kerja-luar-negeri )

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Kantor Cabang Jakarta Salemba, menyerahkan santunan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar Rp7.509.908.130,- kepada perwakilan ahli waris dari almarhum Wayah Suryo Wiroto pimpinan di perusahaan Endiavor Indonesia, yang tercatat sebagai peserta di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Salemba. Meninggal dunia saat di kantor karena kecelakaan kerja, bulan Maret 2023 lalu. Penyerahan santunan, secara simbolis langsung diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Denny Yusyulian kepada perwakilan ahli waris, di ruang GBHN gedung DPD/DPR/MPR RI, Jakarta, yang dipadukan dalam acara Dialog Interaktif Dengan BPJS Ketenagakerjaan, Jum'at (23/6/2023). Penyerahan santunan secara simbolis tersebut disaksikan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Salemba, Didin Haryono dan perwakilan ahli waris. "Kami dari BPJS Ketenagakerjaan mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan menerima musibah ini. Dengan diberikannya santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris, diharapkan dapat bermanfaat bagi keluarga. Secara khusus dapat membantu kehidupan ekonomi dan pendidikan anak almarhum yang masih sekolah. Walaupun bantuan ini tidak dapat menggantikan keberadaan almarhum. Semoga dapat bermanfaat bagi ahli waris untuk dapat meneruskan hal-hal baik yang biasa dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya", ucap Denny Yusyulian. Santunan yang diberikan, lanjut Denny Yusyulian, merupakan bukti hadirnya negara melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepastian akan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia. Pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah. Termasuk di dalamnya pegawai Non ASN atau PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Salemba, Didin Haryono menambahka, almarhum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2015 dengan mengikuti empat program perlindungan. Sehingga manfaat yang diberikan kepada ahli waris adalah; Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun dan Beasiswa untuk satu orang anak. Jumlah total manfaat santunan sebesar Rp7.509.908.130,- dengan rincian; JKK sebesar Rp7.074.736.000, JHT Rp391.339.130,- JP (Per Tahun) Rp7.833.000,- Bea Siswa 1 orang anak (Maks) Rp36.000.000,- Usai mengikuti secara langsung acara penyerahan santunan dan dialog interaktif dengan BPJS Ketenagakerjaan, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni mengatakan, program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program pemerintah yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan, merupakan bukti nyata bahwa pemerintah/negara hadir melindungi warganya. Kalau warga bekerja, dia akan mendapat perlindungan dari pemerintah/negara melalui BPJS Ketenagakerjaan. Namun menurut, Sylviana Murni, persoalan mendasar adalah masih banyak masyarakat belum memahami secara utuh program, manfaat dan kemudahan apa yang didapat kalau ikut serta jadi BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan masyarakat banyak yang belum mengetahui kalau BPJS Ketenagakerjaan itu berbeda dengan BPJS Kesehatan. "Makanya sebagai senator saya mencoba memfasilitasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta. Karena saya punya tanggungjawab dan kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat pekerja, terkait kemudahan dan besarnya manfaat yang didapat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga kedepannya seluruh masyarakat pekerja, formal, informal dan pekerja rentan khususnya di DKI Jakarta terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, agar mereka mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudahannya banyak diantaranya ; Proses pendaftaran cepat dan mudah, iuran murah hanya membayar Rp16.800,- per bulan per orang peserta akan mendapat manfaat yang cukup besar", sebutnya. Sylviana mengatakan, sebagai senator dapil DKI dirinya turut berkewajiban memfasilitasi sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI karena merupakan salah satu tanggung jawabnya. ”Bayangkan hanya membayar Rp16.800 kok bisa mencover pemulihan kecelakaan kerja tanpa batas biaya,” ungkapnya. Bahkan Sylviana murni terheran-heran melihat langsung manfaat tunai untuk ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai angka Rp7,5 miliar. Manfaat tersebut baru diserahkannya secara simbolis kepada ahli waris penerima. Sylviana juga mendorong agar di dapilnya terjadi percepatan pencapaian universal coverage alias seluruh tenaga kerja terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. ”Apalagi kita akan mengalami bonus demografi. Pemprov DKI harus bertanggung jawab tercapainya universal coverage,” ungkapnya. Tidak hanya pemprov saja, menurut Sylviana anggota DPRD DKI juga harus turun tangan demi tercapainya universal coverage di DKI. Untuk itu sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan juga harus menyasar ke anggota DPRD DKI. ”Pahamkan dulu nggota DPRD-nya, maka mereka akan berjuang untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Sumber : https://rri.co.id/jakarta/daerah/269926/senator-sylviana-murni-saksikan-ahli-waris-terima-santunan-rp7-5-milliar-dari-bpjamsostek )

Menjelang Hari Ulang Tahun ke-496 Kota Jakarta, Ketua Badan Kerjasama Parlemen Dewan (BKSP) DPD RI, Sylviana Murni, memperkenalkan prosesi Penganten Sunat Betawi di anjungan Provinsi DKI, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (18/6). Kegiatan ini dihadiri Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Energi DKI, Hari Nugroho dan sejumlah pejabat lainnya. Menurut Sylvi, prosesi sunatan ala Betawi ini memiliki daya tarik tersendiri dan cukup unik, mulai dari arak-arakan sebelum anak disunat, saat sunatan yang dilakukan Bengkong (ahli khitan dari Betawi), alat sunat yang digunakan, hingga arakan naik delman setelah disunat Untuk alat khitan khas Betawi, biasanya Bengkong memakai penjepit ujung dan penjepit jaga yang berbentuk khusus, serta pisau potong tipis sangat tajam. Ketika digunakan untuk mengkhitan, pasiennya tidak merasakan sakit yang berlebihan. Sylvi berencana membuat satu buku soal keunikan Penganten Sunat Ala Betawi ini. Rencananya, buku ini akan dibuatkan dalam bentuk e-book dan visual grafis. Jika sudah diterbitkan ini maka menjadi buku ketiga karya mantan None Jakarta tahun 1981 ini. Sebelumnya telah terbit buku berjudul "Pernak pernik Abang None" dan "Nujuh Bulan ala Betawi". Tak hanya itu, tokoh perempuan yang akrab dipanggil Mpok Sylvi ini juga pernah menyusun buku tentang Kuliner Betawi dan Database orang Betawi yang top. Tercatat ada 500 tokoh Betawi yang namanya sudah disimpan dalam sebuah buku Sylvi. "Pembuatan buku ini selalu dalam rangka menyambut HUT kota Jakarta," ucap Mpok Silvy. Dia berharap, buku yang sudah dan akan dibuatnya bisa menjadi khasanah perpustakaan digital yang ada di DKI. Bahkan bukunya juga akan dikirim ke international e-book dengan dua bahasa. "Ayo kita lestarikan kearifan lokal Jakarta. Karena Jakarta sebagai Kota Global yang dapat menarik wisatawan mancanegara dengan kearifan lokal," pungkas Sylvi. (Sumber : https://m.beritajakarta.id/read/123550/senator-sylviana-murni-rawat-budaya-betawi-penganten-sunat )

Membahas peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Belgia yang dilakukan di daerah, Bahas Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI melakukan rapat kerja dengan YM. Duta Besar Belgia untuk Indonesia Frank Leon L. Felix. Salah satunya adalah di sektor pendidikan, pariwisata, budidaya perikanan, dan juga maritim. Ketua BKSP DPD RI Sylviana Murni menjelaskan bahwa kerjasama ini merupakan kesempatan yang baik bagi DPD RI dan Kedutaan Besar Belgia untuk membangun komunikasi dan dialog dalam rangka memperkuat hubungan dan kemitraan kedua negara di berbagai bidang. Sylviana juga menjelaskan bahwa peningkatan kerja sama antara Indonesia dengan Belgia memiliki manfaat yang besar bagi kedua negara. Apalagi Indonesia merupakan pemimpin ASEAN dan Belgia merupakan pendiri Uni Eropa. Dengan demikian, adanya kerja sama ini akan menjadi jembatan kemitraan dan kolaborasi antara kedua kawasan. "Salah satunya adalah implementasi jaringan Desa ASEAN untuk membangun One Vilage One Product dan Desa Wisata," demikian Sylviana dalam rapat kerja di DPD RI, Rabu (21/3/2023). Lebih lanjut, Sylviana menjelaskan dengan potensi ekonomi yang dimiliki banyak daerah, Indonesia akan dapat menjadi bagian dari rantai nilai nilai global "Dari perekonomian dan pariwisata Belgia yang telah terintegrasi dengan ekonomi dan wisata global," jelas Sylviana. Sylviana hadiri penandatanganan kerjasama didampingi beberapa senator lainnya, diantaranya: senator DPD RI dari Nusa Tenggara Timur Abraham Liyanto, Senator dari Kepulauan Bangka Belitung Darmansyah Husein, Frank Leon L. Felix, Senator DPD RI dari Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa, Senator dari Sumatera Utara Badekenita Br Sitepu, dan Senator dari DI Yogyakarya Hilmy Muhammad. (Sumber : https://politik.rmol.id/read/2023/06/22/578782/bahas-peningkatan-pembangunan-desa,-dpd-ri-teken-kerjasama-dengan-dubes-belgia- )

Pembatasan kepemilikan dan penggunaan mobil konvensional berbahan bakar minyak atau jenis combustion dinilai mampu mempercepat agenda transisi energi. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan mempercepat penggunaan kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) khususnya mobil listrik. Untuk mendorong itu, secara tegas menyebutkan akan mempersulit pembelian mobil jenis combustion atau Berbahan Bakar Minyak (BBM). Menanggapi pernyataan tersebut, wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta agar kebijakan tersebut hanya diterapkan di kota-kota besar dengan tingkat kepadatan kendaraan dan polusi udara tinggi. “Pada prinsipnya kami mendukung setiap agenda yang mendorong percepatan agenda transisi energi. Dan kita mengetahui bahwa kendaraan bermotor khususnya mobil menjadi salah satu kontributor emisi yang signifikan”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (20/06). Meski demikian, kata mantan aktivis KNPI itu, kebijakan pembatasan kepemilikan mobil konvensional berbahan bakar minyak tersebut tidak perlu diterapkan secara keseluruhan di setiap daerah. Cukup diberlakukan pada wilayah dengan tingkat polusi dan emisi karbon yang tinggi. Hal ini, lanjutnya , bertujuan agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada kendaraan berbahan bakar minyak. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menyiapkan infrastruktur kendaraan listrik secara memadai dalam waktu yang singkat. “Struktur ekonomi nasional yang ditopang oleh Aktivitas industri dan mobilitas masyarakat kelas menengah harus dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam konteks kebijakan ini. Jangan sampai kebijakan tersebut justru mempersulit mobilitas dan trend pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan”, tegasnya. Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu juga meminta agar pemerintah memberikan prioritas pada kendaraan listrik hasil karya anak bangsa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kita memiliki modal sumber daya yang cukup untuk memastikan perkembangan mobil listrik nasional tumbuh. “Sumber daya alam dan potensi pasar yang besar pada industri mobil listrik harus memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat. Indonesia mampu menjadi pemain utama industri kendaraan listrik dunia”, tutupnya. (Sumber : https://www.suararakyatnews.co/sultan-minta-kebijakan-pembatasan-mobil-konvensional-hanya-diterapkan-di-kota-kota-besar/ )

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil menemukan puluhan juta Data Pemilih Sementara (DPS) yang sedang disusun oleh KPU dalam kondisi diduga bermasalah. Dalam laporannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), LSM Perkumpulan tersebut mengaku menemukan 52 juta DPS bermasalah yang perlu diperbaiki oleh KPU. Data tersebut tentu saja sangat mencengangkan. Sejumlah pihak ikut menyoroti temuan tersebut. Salah satunya datang dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Senator asal Jawa Timur itu meminta agar KPU dan pihak terkait untuk menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan dirilis 21 Juni 2023 mendatang. "Kami sangat concern dengan itu (data pemilih). Saya ingatkan kepada KPU dan semua pihak terkait untuk memverifikasi temuan tersebut. Jangan main-main dengan data pemilu, karena ini berkaitan dengan kedaulatan rakyat. Berkaitan dengan kualitas demokrasi di tanah air kita. Saya akan panggil pihak terkait melalui Komite I DPD RI. Dan tunda dulu itu pengumuman DPT," ingat LaNyalla, Sabtu (17/6/2023). Diingatkan LaNyalla, temuan tersebut bukan hanya sekadar angka-angka belaka. Lebih jauh daripada itu, LaNyalla menilai temuan tersebut berkaitan dengan indeks demokrasi Indonesia. Apalagi, berdasarkan data yang dilansir Masyarakat Transparansi Internasional menyatakan, Indeks Demokrasi Indonesia juga mengalami penurunan. "Padahal, ketika Reformasi digulirkan, salah satu tujuannya adalah meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Tetapi faktanya, di dalam Pilpres dan Pilkada masih ditemukan banyak kecurangan yang diduga terstruktur, sistematis dan masif," ujar LaNyalla. Menurut LaNyalla, apa yang terjadi saat ini imbas atau dampak dari kita meninggalkan rumusan bernegara yang disusun para pendiri bangsa. Rumusan bernegara yang terdapat di dalam Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945, yang telah diubah total dalam amandemen di era Reformasi saat itu. Bahkan perubahan itu mencapai lebih dari 95 persen. LaNyalla melanjutkan, Pancasila tidak lagi tercermin dalam isi pasal-pasal Konstitusi hasil perubahan itu. Yang tercermin justru nilai-nilai lain, yaitu ideologi Liberalisme dan Individualisme. "Inilah hasil dari kita menerapkan ideologi Liberalisme dan Individualisme. Kita telah rasakan sejak Reformasi digulirkan. Maka kita perlu membaca ulang sistem bernegara kita sebagaimana dikehendaki oleh para pendiri bangsa kita," tutur LaNyalla. Sebagai Negara Kepulauan, LaNyalla menyebut Indonesia memiliki jarak bentang dari Sabang sampai Merauke sama dengan jarak dari London sampai Kazakhstan. Sedangkan bentangan dari Miangas sampai Pulau Rote sama dengan jarak dari Moskow sampai Kairo. Maka, keterwakilan di parlemen melalui penjelmaan rakyat di Lembaga Tertinggi Negara yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah sistem yang paling tepat, sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa. Menurut LaNyalla, kecurangan-kecurangan seperti ini akan terus terjadi jika bangsa ini masih dan terus menggunakan cara pemilihan presiden langsung ala liberal Barat. "Maka dari itu kembalikan Indonesia ke UUD 45 naskah asli. Hanya sistem Demokrasi Pancasila dengan Lembaga Tertinggi yaitu MPR yang mampu menampung semua elemen bangsa sebagai bagian dari penjelmaan rakyat. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki saluran dan memiliki ruang keterlibatan di dalam lembaga negara, untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa ini, karena di MPR," katanya. LaNyalla menyebut, sistem bernegara rumusan para pendiri bangsa adalah sistem tersendiri yang paling cocok bagi Indonesia. Dalam risalah catatan persidangan BPUPK dan PPKI, para pendiri bangsa sudah sepakat, bahwa bangsa ini tidak akan bisa menjalankan sistem demokrasi liberal Barat murni, atau sistem komunisme Timur. Karena Indonesia memiliki konfigurasi sosial, budaya, ekonomi dan geografis yang amat kompleks. **Data Tak Wajar** Sebagaimana diketahui, LSM Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil diduga menemukan puluhan juta DPS yang sedang disusun oleh KPU dalam kondisi bermasalah. Daftar pemilih sementara yang aneh itu disebut diperoleh dari KPU yang disampaikan kepada partai politik. KPU menetapkan DPS Pemilu Serentak 2024 sebanyak 205.853.518 pemilih. "Ada sekitar 52 juta data yang kita temukan sebagai data yang aneh. Apa sih data aneh tersebut? Data pemilih sementara yang diberikan oleh KPU itu hanya mencantumkan ID KPU, nama, jenis kelamin, usia, alamat, RT/RW, TPS dan desa," kata Juru Bicara Perkumpulan Warga Negara Untuk Pemilu Jurdil, Dendi Susianto. Data 'tak wajar' itu yakni adanya pemilih yang masih belum memenuhi syarat usia memilih hingga ditemukan pemilih yang memiliki identitas ganda dengan lokasi TPS yang sama. Berikut data pemilih aneh yang ditemukan Perkumpulan Warga Untuk Pemilu Jurdil: Umur di bawah 12 tahun: 35.785 Umur di atas 100 tahun: 13.606 Nama kurang dari 2 huruf: 14.000 Nama mengandung tanda tanya: 35 RW-nya 0: 13.344.569 RT-nya 0: 616.874 RT dan RW-nya 0: 35.905.638 Identitas sama (nama, KPU ID, RT, RW, TPS semua sama): 2.120.135. (Sumber : https://www.liputan6.com/news/read/5322003/temuan-52-juta-data-pemilu-invalid-ketua-dpd-ri-minta-kpu-tunda-penetapan-dpt )

Pemerintah diminta bisa mengangkat semua Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) jenis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun ini. Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin dalam rangka meneruskan aspirasi para THL PPL Bengkulu ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Anas. Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengatakan bahwa dirinya sempat menerima aspirasi terkait kejelasan masa depan rekan-rekan PPL di Bengkulu. Baginya, apa yang disampaikan PPL dari Bengkulu turut mewakili nasib rekan seprofesi dari seluruh Indonesia. Untuk itu, dia ingin menyampaikan langsung aspirasi itu kepada Menpan Azwar Anas. “Kami berharap agar pemerintah berkomitmen dan memastikan semua THL PPL diberikan insentif status pengabdiannya sebagai PPPK di setiap daerah,” tegasnya kepada wartawan, Jumat (16/6). Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mendorong agar pemerintah melalui kementerian terkait kembali melakukan rekrutmen khusus kepada para THL PPL yang belum ditetapkan sebagai PPPK. Apalagi, Indonesia membutuhkan lebih banyak PPL yang memiliki semangat pengabdian tinggi dalam mencapai kemandirian dan ketahanan pangan nasional. “Banyak negara pengekspor pangan yang secara bertahap akan menghentikan ekspor pangan pokok seperti beras dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah harus lebih siap dalam mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas pangan nasional dengan SDM yang produktif,” tutupnya. (Sumber : https://politik.rmol.id/read/2023/06/16/578096/dpd-usul-semua-penyuluh-pertanian-diangkat-jadi-pppk )

Keputusan Mahkamah Agung (MA) soal keputusan utang piutang dengan pengusaha kondang Jusuf Hamka harus dihormati pemerintah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani harus menjalankan keputusan tersebut dengan baik. "Saya kira semua upaya hukum sudah dilewati oleh kedua pihak hingga ke MA. Sehingga pemerintah harus konsekuen dan taat hukum untuk menjalankan keputusan MA tersebut,” ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin kepada wartawan, Kamis (15/6). Menurutnya, pemerintah tetap harus menunjukkan itikad baik dalam menghormati hak semua warga negara, sekalipun utang tersebut diakibatkan kejadian luar biasa di masa lalu. Penolakan pemerintah pada putusan MA, sambung Sultan, akan menjadi preseden buruk di mata publik, khususnya para pelaku usaha. Sebab dalam dugaannya, masih banyak utang-utang pemerintah terhadap entitas bisnis lainnya yang belum dilunasi. “Menteri Keuangan (Sri Mulyani) tidak perlu beralibi di publik untuk menolak keputusan MA yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga tidak perlu ada polemik, seolah pemerintah menghindar dari kewajiban utang kepada warga negara,” tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka diketahui sedang menagih utang ke pemerintah sebesar Rp 179 miliar terhadap PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). Mahkamah Agung telah memutuskan pada 15 Januari 2010, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan harus membayar deposito berjangka senilai Rp 78,84 miliar dan giro Rp 76,09 juta. Putusan hukum itu juga meminta pemerintah membayar denda 2 persen setiap bulan dari seluruh dana yang diminta CMNP hingga pemerintah membayar lunas tagihan tersebut. (Sumber : https://politik.rmol.id/read/2023/06/15/577943/soal-utang-jusuf-hamka-sultan-sri-mulyani-tidak-perlu-beralibi-menolak-putusan-ma )

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) pada tanggal 13 Juni 2023. Rapat kerja tersebut membahas tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024. Pada kesempatan itu, DPD RI melalui Ketua Komite IV, Dra. Hj. Elviana, M.Si., menyampaikan apresiasi atas capaian-capaian yang diperoleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beserta jajaran di bawah kepemimpin Sri Mulyani Indrawati yang telah berhasil menjaga kinerja ekonomi tetap solid, serta mampu mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia, ditengah-tengah berbagai permasalahan. “DPD RI melalui Komite IV juga mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Keuangan beserta jajaran atas penyelesaian Laporan Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024, yang telah disampaikan ke DPR RI pada bulan Mei 2023 lalu,” ucap Elviana. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi yang dalam secara global. Indonesia dan India termasuk yang pulih paling cepat, walaupun dihadapkan pada krisis geopolitik. “Dengan kondisi ekonomi yang selalu dihadapkan pada guncangan, APBN merupakan instrument untuk menahan guncangan tersebut. Namun, APBN harus dikelola secara hati-hati. Dengan demikian Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dengan defisit yang relatif kecil pada tahun lalu, yakni 2,64 persen,” ucap Menteri Keuangan RI dihadapan Anggota Komite IV DPD RI. Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia cukup resilien. Dalam 5 kuartal, pertumbuhannya selalu berada di atas 5 persen. Namun dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan juga mengingatkan agar Indonesia harus hati-hati karena ekspor mengalami trend ke bawah. Sementara itu, pemulihan ekonomi merata di seluruh wilayah di Indonesia. Pemulihan ekonomi Indonesia juga menyebabkan penurunan kemiskinan dan pengangguran. “Artinya, kita tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga kesejahteraan,” jelas Sri Mulyani. Sementara itu, Anggota Komite IV yang hadir pada rapat kerja tersebut juga menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat. Dr. Mz. Amirul Tamim, M.Si., Senator dari Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara cukup tinggi. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya mengenai Transfer Ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). “TKD Sulawesi Tenggara dengan 17 kabupaten dan luas wilayah yang sangat luas, kalau formula TKD hanya berdasarkan jumlah penduduk, hasilnya tidak optimal sehingga harus dibayar mahal oleh Pemda dan masyaraka di daerah,” ucap Amirul. Senator dari Sulawesi Tenggara itu juga menyampaikan bahwa perlu ada kebijakan anggaran untuk berpihak menangani masalah atas dampak lingkungan dari pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sudirman, Senator dari Provinsi Aceh menyampaikan terkait realisasi dana desa di Aceh bahwa BLT masih ada tapi kurang efektif, lebih baik masyarakat diberi bantuan kegiatan produktif, sehingga masyarakat tidak tergantung pada pemerintah. Selain itu Sudirman menyampaikan bahwa di Provinsi Aceh, dana BLT menjadi bancakan dan disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu. Selain itu terkait Bimbingan Teknis yang memanfaatkan dana desa masih dilakukan pihak-pihak yang punya kepentingan. “Dana Desa ditunggangi berbagai kepentingan untuk bimtek-bimtek oleh pihak ketiga. Event Organizer (EO) pelaksana Bimtek banyak dari luar daerah yang berasal dari oknum-oknum yang merasa kuat, seharusnya negara hadir untuk menyelamatkan anggaran Dana Desa ini,” ucap Sudirman. Ikbal Hi Djabit, Senator dari Maluku Utara, menyampaikan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) seharusnya mendapat perhatian khusus karena Maluku Utara adalah daerah penghasil tambang, tapi kesejahteraan masyarakatnya belum terangkat. “Dana bagi hasil Maluku Utara seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Maluku Utara sebagai penghasil tambang seharusnya bisa mensejahterakan masyarakatnya, kami berharap agar pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan di Maluku Utara dengan meningkatkan anggaran daerah,” ucap Ikbal. M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M, anggota DPD RI dari Papua Barat menyampaikan bahwa berdasarkan reses ke daerah banyak keluhan dari aparatur negara terkait dengan alokasi APBN yang tertuang dalam belanja rutin. “Banyak yang mengeluh di Papua Barat, terkait perjalanan dinas untuk ASN terkait uang harian alasan karena kondisi daerah perjalanan di Papua Barat yang berbeda dengan daerah lain seperti,” ucap Sanusi. Lebih jauh terkait Dana Desa banyak hal yang ditemukan, khusus di Papua Barat Daya ada keluhan dari masyarakat desa. Dana Desa di Papua Barat Daya banyak mengalami masalah, dengan demikian perlu pertimbangan perlu ada regulasi yang mengatur Dana Desa yang penduduknya kecil dan jumlah penduduknya banyak, agar tidak menjadi masalah bagi pengelola Dana Desa. H.TB. M. Ali Ridho Azhari, S.H, M.I.Kom, Senator Provinsi Banten menyampaikan perlu ada studi kelayakan bagi mega proyek di Banten, seperti Banten International Stadium karena tidak berfungsi secara optimal dan tidak memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. “Pembangunan mega proyek di Banten tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, termasuk proyek-proyek industri di mana Kawasan Industri di Banten banyak diserap pemerintah pusat” jelas Ali Ridho. Hilda Manafe, S.E., MM., dari Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan usulan agar pemerintah memberi perhatian khusus kepada NTT yang termasuk provinsi miskin di Indonesia. “Termasuk persoalan penanganan stunting di NTT yang tergolong masih tinggi, masih butuh perhatian khusus dari pemerintah pusat,” ucap Senator Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut. Abdul Hakim, Senator dari Provinsi Lampung, menyampaikan terkait dengan kebijakan fiskal Indonesia masih sangat baik dibanding negara-negara lain. “Selanjutnya saya mengkonfirmasi ada kekhawatiran APBN tidak bisa membayar utang negara, sejahmana kemampuan Indonesia untuk membayar utang jangka pendek dan jangka panjanng,” ucap Abdul Hakim. Lebih lanjut, Abdul Hakim juga menyoroti persoalan hilirasisi Sumber Daya Alam (SDA), Abdul Hakim berharap kebijakan hilirasi SDA ini mendapat keuntungan untuk masyarakat Indonesia. Menurutnya, untuk saat ini, anak bangsa belum mendapat keuntungan dari kebijakan yang dibuat pemerintah. Novita Anakotta, SH., MH., senator dari Provinsi Maluku, menindaklanjuti usulan Pemprov Maluku terkait pengadaan kapal keruk sampah dan mobil pengangkut sampah untuk Provinsi Maluku. Menurut Novita, pemerintah Maluku sangat membutuhkan fasilitas tersebut. Pada Rapat Kerja antara Komite IV DPD RI dan Kementerian Keuangan RI tersebut disepakati untuk bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN serta kebijakan-kebijakan terkait hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Serta bekerja sama dalam melakukan sosialisasi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di seluruh Indonesia. (Sumber: https://www.pantau.com/topic/nasional/komite-iv-dpd-ri-apresiasi-kinerja-kemenkeu-dalam-penyelesaian-kem-ppkf-2024)

JAKARTA - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong otoritas moneter Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun pedoman teknis terkait pembiayaan lembaga keuangan Bank kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini disampaikan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu untuk merespon pernyataan Menteri Koperasi dan UMKM RI terkait kesulitan pelaku usaha UMKM dalam mengakses pembiayaan pada lembaga keuangan akibat adanya syarat agunan. "Lembaga keuangan khususnya perbankan BUMN mestinya memiliki kajian manajemen resiko yang perlu disampaikan kepada pemerintah, jika keberatan menindaklanjuti peraturan menteri koordinator Bidang perekonomian Nomor 1 Tahun 2022. Perbankan tentu membutuhkan kepastian hukum dan pedoman teknis dari otoritas keuangan", ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (12/06). Menurutnya, Pelaku UMKM merupakan critical engine bagi perekonomian Indonesia, dimana kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61 persen dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. "Namun akses UMKM terhadap pembiayaan Bank di Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Porsi kredit kepada UMKM kini masih di kisaran 21 persen saja", ujar Sultan. Sementara itu, berdasarkan catatan Bank Indonesia penyaluran kredit kepada UMKM hanya tumbuh sekitar 6,6 persen YoY di April 2023 atau sekitar Rp 1.274,8 triliun, setelah pada bulan sebelumnya masih bisa tumbuh 8,5 persen YoY. Sedangkan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross sebesar 2,49 persen dan nett 0,72 persen, turun dibandingkan dengan posisi awal tahun. "BI Dan OJK harus memiliki terobosan hukum yang bisa menjamin perbankan bersedia membiayai UMKM dengan kepastian pasar masuk dalam ekosistem bisnis yang besar. Sehingga Perbankan bisa memaksa pelaku usaha besar untuk menarik masuk UMKM ke dalam rantai pasok bisnisnya sebagai syarat mendapatkan pembiayaan", tuturnya. Selama ini aksi korporasi perusahaan besar tidak banyak melibatkan UMKM. Meskipun Pemerintah telah mendorong partnership antara keduanya. Diketahui, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta bank mempermudah akses pembiayaan ke UMKM. Menurutnya, bank masih meminta agunan atau jaminan tambahan kepada UMKM untuk pinjaman di bawah Rp 100 juta. Padahal dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, pinjaman di bawah Rp 100 juta tidak memerlukan agunan tambahan. Dalam praktiknya, Teten menyebut hal tersebut omong kosong. (Sumber: https://ekonomi.republika.co.id/berita/rw4ulo349/sultan-minta-bi-dan-ojk-susun-pedoman-teknis-pembiayaan-bank-tanpa-agunan-bagi-umkm)