Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jakarta, Prof. DR. H. Dailami Firdaus SH, LLM, MBA, menghadiri peringatan 1 Muharram 1445 Hijriyah di Masjid Al Anwar, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Pada Selasa malam (18/7/2023) WIB. Prof Dailami hadir guna memenuhi undangan salah satu sahabatnya yakni Alfian Rifai, yang merupakan salah satu tokoh ormas Betawi dan juga salah satu pengurus di Asosiasi Pengusaha Betawi, disamping itu ia berniat kembali menjalin silaturahmi kepada para pengurus di mesjid tersebut, serta kepada seluruh jamaah khususnya warga Betawi Rawa Belong dan sekitarnya. Dirinya mengatakan, dulu Kakeknya Almarhum KH Abdullah Syafi’i serta Ibundanya Almarhumah Hj Tuty Alawiyah AS, pernah berkunjung ke Mesjid Al Anwar ini, bahkan sangat dekat dengan para pengurus mesjid disini. Sang Kakek yang tak lain adalah seorang tokoh pejuang nasional asli Betawi, pernah menjabat sebagai Ketua MUI DKI Jakarta pada tahun 1978. KH Abdullah Syafi’i adalah tokoh pemberani, ikhlas, dan tak pernah bosan dalam berdakwah, juga sangat tegas dalam menegakkan Amar ma’ruf nahi munkar, bahkan sempat mendapat julukan “Macan Betawi” dalam soal dakwahnya. Begitu juga dengan sang bunda, Almarhumah Hj Tuty Alawiyah AS, yang merupakan tokoh pejuang dalam bidang pendidikan, dakwah, serta sosial, bahkan pernah menjabat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 1998 hingga tahun 1999 dalam Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan. Almarhumah merupakan lulusan IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari tahun 1992 hingga 2004 dari Utusan Golongan. “Untuk itu saya sebagai generasi penerusnya ingin kembali melanjutkan silaturahmi, insyaallah silaturahmi membawa berkah, selain itu ada juga pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang,” ucap Prof Dailami. Prof Dailami juga menambahkan, bahwa misi utama dalam hidupnya adalah melanjutkan tiga warisan perjuangan dari Almarhum sang Kakek dan Almarhumah Ibundanya, yakni pendidikan, dakwah dan sosial. Dalam hal pendidikan Prof Dailami kini menjabat sebagai ketua yayasan universitas As Syafi’iyah, Jatiwaringin, Pondok Gede, kemudian pada bidang sosial dirinya mengurusi anak yatim piatu yang kini berjumlah 300 orang dari 17 provinsi di pesantren As Syafi’iyah, tanpa dipungut biaya alias gratis dimana ia sebagai penanggung jawabnya. Untuk urusan dakwah Prof Dailami adalah sebagai Ketua Dewan Pembina Badan Kontak Majelis Taklim ( BKMT) yang anggotanya mulai dari Aceh sampai Papua. Itulah warisan perjuangan yang wajib ia jalankan. “kalau sebagai Senator DPD perwakilan Jakarta itu sebagai bonus saja, karena saya putra daerah, orang Betawi asli,” ungkapnya. “Dan saya pengen anak Jakarta, anak Betawi berpendidikan, bermartabat juga maju. Apalagi nantinya Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota, sesuai undang – undang nomer 3 tahun 2022, Ibu Kota pindah ke Kalimantan, makanya kita wajib berjuang untuk daerah kita,” lanjut Prof Dailami. Alhamdulillah saat ini tengah dibentuk MKB ( Majelis Kaum Betawi), yang digagas oleh para tokoh-tokoh Betawi, seluruhnya bersatu yang diketuai oleh H Marullah Matali, salah satu tokoh Betawi yang kini menjabat sebagai Deputi Gubernur bidang Budaya dan Pariwisata. Majelis Kaum Betawi (MKB) adalah sebuah lembaga adat, sebagaimana yang ada di Aceh dan Papua, dimana nantinya kita sebagai masyarakat inti kota Jakarta yakni kaum Betawi bisa menjadi trisula dan berperan dalam menentukan satu kebijakan-kebijakan daerah setempat, selain ada DPRD, Gubernur dan Majelis Kaum Betawi itu sendiri. “Alhamdulillah ini sedang menuju prosesnya, bahkan sudah di terima Mendagri dan DPR, tinggal menunggu pengesahannya saja, karena kita di DPD hanya bisa mengusulkan saja,” terang Prof Dailami. “Kita tidak mau yang nantinya Jakarta hanya sebagai Daerah Khusus Global Ekonomi saja, lupa kepada budaya, disitu ada kearifan lokal dari masyarakat Betawi, nah ini yang sedang saya perjuangkan,” tambah Prof Dailami. Bang Dai biasa ia disapa melanjutkan, sebagai putra daerah kita semua pingin memperingati tahun baru Hijriyah dengan terus meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT, karena tantangan dan hambatan di abad ini semakin berat. Bagaimana aqidah kita terus digoyang-goyang, kalau kita tidak pandai-pandai memilih institusi-institusi madrasah juga pesantren yang benar untuk anak-anak kita, maka semuanya akan tergelincir ke jalan yang tidak di ridhoi oleh Allah SWT. Akhir-akhir ini ramai soal pondok pesantren Al Zaitun, bagaimana kita bisa lihat sendiri kan. “Untuk itu saya berpesan kepada semuanya, terutama kepada anak-anak saya, murid-murid saya di pondok pesantren, agar selalu berpegang teguh kepada Al Qur’an, supaya kita selamat dunia dan akhirat,” pungkasnya. Hadir dalam acar ini Ketua DKM Masjid Al Anwar, Ustadz H Masykuri Hada Spd, Habib Muhammad Al Bagir Bin Alwy Bin Yahya, selaku penceramah, dan para guru tetap di Mesjid Al Anwar, yakni Ustadz H Astar Bin H Zayadi, Ustadz DR Helmi Yusuf, Ustadz Nurzen Alamsyah, Ustadz Ismail Bin H Bahrudin dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. (Sumber: http://dailami-firdaus.net/index/ini-pesan-anggota-dpd-ri-dailami-firdaus-saat-peringatan-1-muharram-1445-h-di-masjid-al-anwar-sukabumi-utara/)

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DKI Jakarta, Sylviana Murni menyampaikan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian khusus bagi para orang tua dalam rangka tumbuh kembang anak adalah mendampingi agar mereka berani untuk mengungkapkan pendapat, alias speak-up. Hal ini disampaikan Sylviana Murni dalam acara peringatan Hari Anak Nasional dengan tema "Spek Up" kolaborasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) DKI Jakarta, Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah (IBKS), Komunitas Literasi Cahaya Seni (CS) Kehidupan dan Lions Club yang diselenggarakan di Gedung Nusantara V komplek DPR/MPR RI, Gatot Subroto, Jakarta Pusat dihadiri oleh ratusan siswa, Mahasiswa maupun anak anak yang masih lajang serta para Kepala Sekolah dan guru dari seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya. "Ini adalah perhatian umum bagi orang tua yang memiliki anak kecil. Speak-up bukanlah tugas yang mudah. Sementara itu, beberapa anak yang mulai mengawali masa-masa sekolah mereka akan memasuki situasi dan kondisi yang lebih berbeda lagi. Tampaknya hal ini bagi sebagian anak menjadi sebuah permasalahan tersendiri terkait dengan kemauan mereka untuk berbicara," ujar Sylviana Murni, Minggu (23/7/2023). Selain Sylviana Murni, hadir sebagai pembicara pada kesempatan tersebut antara lain: Kepala Dispusip DKI Jakarta, Firmansyah; IPGD Lions Club Jakarta Monas Kalingga, Cut Syahrain Arifin; Ketua Pusat Divisi IBKS, Tuti Sukarni; Penasihat Tim Literasi, Sri Suparni Bahlil dan Ketua Umum CS Kehidupan, Aladdin. Sylviana Murni menjelaskan bahwa ada anak yang semakin besar semakin fasih dalam mengungkapkan pendapat atau speak-up. Namun, lanjut Sylvi, tak sedikit pula anak yang semakin bertumbuh malah semakin takut atau mengurungkan niat mereka untuk memilih tidak menyuarakan pendapat karena berbagai faktor yang melatar belakangi mereka. "Pertumbuhan anak memang harus terpenuhi secara biologis, namun tidak kalah penting juga harus disertakan pengawasan terhadap kemajuan anak dalam hal karakter dan pengetahuannya tentang dunia yang dari hari ke hari makin kompleks," katanya. Lebih lanjut Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI ini pun mengingatkan kepada para orang tua bahwa meskipun sibuk dengan aktivitas dan rutinitas pekerjaan di luar, mereka harus tetap memberikan perhatian penuh terhadap tumbuh kembang anak. Di satu sisi, kata Sylvi, anak adalah titipan dari Yang Maha Kuasa untuk dididik dan dijaga. Di sisi yang lain, kehadiran orang tua sangat penting untuk tumbuh kembang sang anak karena jika tak mempunyai banyak waktu bersama anak, dikhawatirkan dapat membuat sang anak mengalami stres mental. "Tanpa disadari, mungkin orang tua pernah tidak menanggapi anak ketika anak sedang bertanya atau bercerita. Padahal hal itu dapat melukai hati sang anak. Sibuk bekerja bukan berarti orang tua harus menggadaikan kebersamaan dengan anak. Orang tua harus pandai membagi waktu antara pekerjaan dengan aktivitas bersama anak. Pada intinya, seorang anak membutuhkan waktu bersama orang tuanya," jelas mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ini. IPGD Lions Club Jakarta Monas Kalingga, Cut Syahrain Arifin menyampaikan, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Institute for Social and Economic Research bahwa anak yang besar dari ibu yang sibuk bekerja mengalami penurunan kemampuan dalam mengikuti ujian sekolah sebesar 20%. Bahkan lebih parahnya lagi, lanjutnya, anak usia 5-10 tahun yang ibunya sibuk bekerja rentan mengalami stres mental dan berimbas pada reputasi buruk di sekolah. "Kita mesti menangkap peluang untuk meraih bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, dimulai hari ini dengan mempersiapkan generasi generasi berkualitas dan memberikan kesempatan terbaik buat anak kita untuk berani mengemukakan pendapat. Negara tidak akan benar kalau orang-orang baik diam saja," kata Syahrain. Dalam kesempatan tersebut seorang siswa SMAN 65 Jakarta, Moh. Azril Al-Ghifari menyampaikan pendapatnya terkait ketimpangan, kemiskinan, pernikahan dini dan sulitnya akses pendidikan yang ia lihat di sekitar tempat tinggalnya di Palmerah, Jakarta Barat. Menanggapi hal itu, Sri Suparni Bahlil yang juga merupakan istri dari Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini memang masih banyak persoalan pendidikan yang perlu diperhatikan, terutama di daerah. Bahkan, ketimpangan tersebut pun pernah ia rasakan saat masih tinggal di Papua. "Perlu ada sinergi dan kolaborasi dinas terkait, nanti akan coba difasilitasi untuk bisa diskusi bersama pendamping atau isteri Mendikbud-ristek karena beliau juga concern pada dunia pendidikan," kata Sri. Cut Emma sebagai penasehat CS Kehidupan menyampaikan bahwa ketimpangan sosial terjadi karena kesenjangan ekonomi di dalamnya, kesenjangan ekonomi terjadi karena tidak meratanya infrastruktur di lingkungan tersebut. "Infrastruktur bisa berupa fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Generasi muda harus jadi solusi dari permasalahan tersebut," kata Emma. Sementara itu, Tuti Sukarni menyampaikan, perubahan sangat bergantung pada kualitas pendidikan, Pemprov DKI Jakarta sangat konsen dalam memperhatikan hak pendidikan anak-anak Jakarta. "Di tahun keempat PPDB DKI Jakarta dengan sistem zonasi, terdapat 293 SMA dan 117 SMP yang ada di Jakarta, maka anak muda yg belum mendapatkan pelayanan pendidikan yg baik maka haru memberikan laporan kepada orang atau instasi bersangkutan," sebutnya. Kepala Dispusip DKI, Firmansyah menyampaikan bahwa Pemerintah tidak akan berjalan mulus tanpa ada keterlibatan masyarakatnya. "Nanti Dispusip akan mengundang anak anak untuk kolaborasi mengerakkan literasi, semoga yang hadir disini menjadi virus perubahan," kata Firman. (Sumber: Humas Setjen DPD RI)

Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Povinsi DKI Jakarta, Dailami Firdaus, mengklaim ada klausul yang mengatur tentang Majelis Kaum Betawi dalam Bab XI Rancangan Undang-Undang atau RUU Kekhususan Jakarta. Menurut dia, klausul tersebut memuat mengenai keberadaan kaum Betawi di Ibu Kota. "Sudah sepatutnya memberikan perhatian besar terhadap kaum Betawi di Jakarta sebagai warga inti pasca-Jakarta tidak menjadi Ibu kota," kata dia pada Sabtu, 15 Juli 2023, dilansir dari BeritaJakarta. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta telah mengusulkan RUU Kekhususan Jakarta kepada Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, hingga Mei 2023, pembahasan RUU ini sudah pada tahap uji publik dua. RUU ini bakal merevisi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, ibu kota akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dailami menyebut, DPD RI telah mengesahkan RUU Kekhususan Jakarta menjadi RUU Inisiatif DPD RI pada Jumat, 14 Juli 2023. Pengesahan itu berlangsung dalam sidang paripurna DPD RI ke-12 Tahun 2022-2023. "RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya terdiri dari 13 Bab dan 79 pasal sebagaimana dibacakan Wakil Ketua Komite I DPD RI Darmansyah Husein Senator dari Kepulauan Bangka Belitung dalam Sidang Paripurna DPD RI kemarin," ucap dia. Dailami melanjutkan RUU Kekhususan Jakarta memuat sembilan aspek, yaitu Kewenangan dan Kekhususan Jakarta; Kelembagaan dan Kekhususan Jakarta; Kepegawaian; serta Keuangan Daerah dan Dana Kekhususan Jakarta. Kemudian, aspek Politik dan Pemerintahan Jakarta Raya; Kawasan Metropolitan; Kerja Sama; Majelis Kaum Betawi; serta Pembinaan dan Pengawasan. Soal Majelis Kaum Betawi, lanjut dia, termaktub dalam Bab XI. Akan tetapi, dalam draf RUU Kekhususan Jakarta yang diterima Tempo dua bulan lalu menunjukkan bahwa Bab XI RUU Kekhususan Jakarta membahas mengenai Kawasan Regional Jabodetabek. Ihwal pelestarian Budaya Betawi tertuang dalam Pasal 26 Bab IV tentang Kewenangan dan Urusan Pemerintahan. Dailami berharap masyarakat Jakarta, khususnya kaum Betawi, mendukung RUU Kekhususan Jakarta menjadi Undang-Undang (UU). Anggota MPR RI 2014-2019 itu juga menganggap pentingnya penyematan Majelis Kaum Betawi dalam RUU guna memajukan kearifan lokal. "Ini sangat penting tentunya agar seni budaya Betawi tidak hanya lestari, tapi bisa semakin maju dan berkembang serta warganya makin sejahtera," ucap senator DPD RI Provinsi DKI Jakarta ini. (Sumber: https://metro.tempo.co/read/1748518/anggota-dpd-ri-klaim-ruu-kekhususan-jakarta-atur-soal-majelis-kaum-betawi-total-ada-9-aspek)

Jakarta — Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris kembali terpilih kembali sebagai Ketua Pengurus Provinsi DKI Jakarta Senam Tera Indonesia (STI) Periode 2023-2028. Agenda utamanya sebagai Ketua STI Jakarta adalah mengenalkan Senam Tera ke semua lapisan masyarakat sehingga semakin banyak orang atau keluarga di Jakarta mempraktikkan Senam Tera demi meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran warga Jakarta. Fahira Idris mengungkapkan, agar manfaat senam tera semakin meluas dirasakan oleh masyarakat maka kolaborasi menjadi kuncinya. Oleh karena itu, berbagai relasi antara Pengurus STI Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai pemangku kepentingan harus terus kita intensifkan. Dari berbagai relasi ini akan tercipta kerja sama untuk memasyarakatkan Senam Tera terutama di Provinsi DKI Jakarta. “Setidaknya ada lima organ atau lima stakeholder utama yang perlu kita ajak berkolaborasi dalam memasyarakatkan Senam Tera. Lima stakeholder ini sering disebut dengan pentahelix yaitu pemerintah, pengusaha (dunia usaha), akademisi (dunia pendidikan), komunitas, dan media,” ujar Fahira Idris usai dilantik sebagai Ketua Pengurus Provinsi DKI Jakarta STI Periode 2023-2028 oleh Ketua Umum Pengurus Nasional STI Nono Sampono, di Jakarta (15/7). Menurut Fahira Idris, Pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu stakeholder penting karena mempunyai kesamaan visi yaitu meningkatkan derajat kesehatan warga Jakarta. Berkolaborasi dengan dunia usaha juga menjadi elemen penting bagi STI untuk mewujudkan visi dan misinya. Sebagai organisasi yang mempromosikan gaya hidup sehat, tentunya STI dan para pengusaha mempunyai kesamaan tujuan yaitu menyehatkan masyarakat. Kesamaan tujuan ini harus manfaatkan untuk menjalin kerja sama. Sementara akademisi atau dunia pendidikan juga menjadi pihak yang sangat penting bagi STI Provinsi DKI Jakarta untuk menjalin kolaborasi. Ini karena sangat banyak manfaat kesehatan yang bisa masyarakat raih jika rutin mempraktikkan Senam Tera. Bahkan berbagai manfaat ini sudah teruji secara akademis dalam berbagai penelitian. Tentunya, hasil-hasil penelitian ilmiah tentang manfaat Senam Tera ini perlu disosialisasikan ke masyarakat. Dengan menggandeng para akademisi tentunya keyakinan masyarakat semakin meningkat. Selain itu, Pengurus Provinsi STI DKI Jakarta akan mengintensifkan kolaborasi dengan berbagai institusi pendidikan terutama sekolah-sekolah di Jakarta untuk mengenalkan Senam Tera sejak dini. Stakeholder selanjutnya yaitu organisasi kemasyarakatan dan komunitas yang juga tidak kalah penting dalam upaya kita memasyarakatkan Senam Tera. Di Jakarta sangat banyak organisasi kemasyarakatan dan komunitas. Salah satu kekuatan ormas dan komunitas ini adalah keluasan jaringannya yang bahkan bisa sampai level RT/RW. Jalinan kerja sama dengan ormas atau komunitas tentu akan membuka jalan bagi Pengurus Provinsi STI DKI Jakarta untuk menyosialisaikan Senam Tera ke masyarakat luas. “Stakeholder terakhir yaitu kolaborasi dengan media. Namun, bukan sebatas dengan media massa saja, tetapi kita juga memanfaatkan platform media lainnya baik itu media sosial maupun media digital lainnya. Oleh karena itu, kami akan memformulasikan strategi komunikasi STI DKI Jakarta dengan memanfaatkan media massa dan media digital,” pungkas Fahira Idris. Sebagai informasi, kehadiran STI tidak dapat dilepaskan dari Kota Jakarta. Ini karena asal muasal STI bermula di pesisir pantai utara Jakarta yang pertama kali diperkenalkan oleh Bambang Sutomo pada 12 November 1985. Senam tera ada senam yang sangat lengkap. Bukan hanya berupa latihan fisik tetapi juga mental karena memadukan gerak anggota badan dengan teknik serta irama pernapasan yang disertai pemusatan pikiran secara teratur, benar, berkesinambungan, berkelanjutan, dan serasi. Senam Tera juga dimanfaatkan sebagai salah satu program rehabilitasi, baik di rumah sakit, pusat rehabilitasi, maupun dalam komunitas-komunitas. Ini karena, senam Tera yang melibatkan koordinasi antara mata dan tangan, dapat merangsang dan meningkatkan fungsi otak. Hal ini dapat berdampak positif pada kemampuan berpikir, memori, dan kognisi secara keseluruhan. (Sumber: https://dpd.go.id/jakarta/Admin/Contents/ContentTypes/NewsPost/Create?ListPart.ContainerId=4je1nq1bd0m683b1x36d57td4j&ListPart.ContentType=NewsPost&ListPart.EnableOrdering=False&returnUrl=%2Fjakarta%2FAdmin%2FContents%2FContentItems%2F4je1nq1bd0m683b1x36d57td4j%2FDisplay%3Fadmin%3D190578192)

Jakarta - Sehari setelah Sidang Paripurna, DPD RI memutuskan untuk melakukan perbaikan sistem bernegara yang mengacu kepada sistem rumusan pendiri bangsa. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti secara khusus menemui Wakil Presiden RI ke-6, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno di kediamannya, Sabtu (15/7/2023) pagi. LaNyalla menyampaikan bahwa Sidang Paripurna DPD RI pada Jumat, 14 Juli 2023 menyatakan (petikannya): ‘Dengan menyadari adanya Studi dan Kajian Akademik yang menyatakan bahwa Perubahan Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002, telah menghasilkan Konstitusi yang telah meninggalkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi. Untuk itu, sebagai kewajiban kewarganegaraan dan kewajiban kenegaraan untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, maka DPD RI berpandangan untuk mengembalikan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kembali kepada Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa, seperti termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945, yang kemudian harus dilakukan Penyempurnaan dan Penguatan melalui Teknik Adendum Konstitusi. Materi Adendum dimaksud akan disiapkan secara lebih mendalam, sehingga menjadi proposal kenegaraan DPD RI, demi kedaulatan rakyat yang hakiki dan percepatan terwujudnya cita-cita dan tujuan lahirnya NKRI.’ “Saya juga sampaikan ke Pak Try, bahwa materi tersebut juga sudah saya sampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo, pada hari Senin 10 Juli 2023 di Istana Merdeka, Jakarta,” imbuh LaNyalla. Try Sutrisno menyambut baik ikhtiar serius yang dilakukan DPD RI sebagai sebuah kewajiban memperjuangkan Pancasila sebagai norma tertinggi Konstitusi. Sebab, UUD hasil Amandemen, isinya sudah tidak koheren lagi dengan Pancasila. “Itu kan sudah dikaji secara akademik dan ilmiah oleh Profesor Kaelan dan Profesor Sofyan Effendi, bahwa sudah menyimpang jauh dari Pancasila. Apa mau kita teruskan? Sampai kapan? Kita harus kembalikan Pancasila ke Konstitusi. Tidak ada jalan buntu. Pasti ada jalan, asal kita sadar dan sepakat,” urai mantan Panglima ABRI tersebut. Ditambahkan Try Sutrisno, Komisi Konstitusi yang dibentuk MPR pada tahun 2003, sudah bekerja dan memberikan evaluasi dan rekomendasinya kepada MPR, bahwa amandemen 1999 sampai 2002 itu menyimpang. Baik dari sisi prosedur, materi dan muatannya yang menjadikan bangsa ini meninggalkan Pancasila. “Itu bisa ditanyakan langsung ke salah satu anggotanya, Pak Laksda TNI (Purn) Ishak Latuconsina, yang menjadi saksi sejarah, dan sudah menyatakan bahwa saat itu yang terjadi bukan amandemen, tapi penggantian konstitusi,” ungkapnya. Jenderal kelahiran tahun 1935 itu juga menyinggung peran Jacob Tobing yang saat itu terlibat aktif di panitia ad-hoc perubahan konstitusi yang baru saja meraih gelar doktor di Belanda, dan menulis disertasinya yang mengatakan bahwa UUD 1945 adalah living constitution. “Kalau UUD 1945 living constitution tapi sekarang meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertingginya, itu namanya bukan hidup, namanya hidup segan mati tak mau. Pernyataan dia itu sebagai kaum terdidik sudah melanggar etika intelektual dan etika politik,” tandasnya. Pesan Try Sutrisno Ajak Semua Komponen Bangsa Di akhir pertemuan, Try Sutrisno kembali berpesan kepada LaNyalla, agar mengajak semua komponen bangsa, terutama Presiden dan Ketua-Ketua Partai untuk berbuat sebagai peninggalan (legacy) bagi bangsa dan negara, dengan mengembalikan Pancasila ke dalam Konstitusi negara ini. “Tinggalilah negeri ini pusaka abadinya, Pancasila. Sebelum kita semua meninggal dunia. Karena kita harus jujur, dalam jiwa nasionalisme dan patriotisme kita, bahwa produk Konstitusi 2002 itu salah. Kalau salah ya harus dibetulkan, bukan terus dijalani,” pesannya. Seperti diketahui, pada 28 Mei 2022 lalu, Try Sutrisno secara terbuka menyatakan memberi wasiat kepada Ketua DPD RI LaNyalla untuk melakukan Kaji Ulang Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999-2002 silam, demi penyelamatan bangsa dan negara. “Saya ini sudah 87 tahun, tidak lama lagi akan meninggal, saya titip wasiat kepada Anda, karena saya tahu Kakek Anda, Pak Mattalitti itu pejuang. Waktu peristiwa perobekan Bendera Belanda di Surabaya, saya masih anak-anak, melihat dari toko Kakek Anda di Tunjungan. Tolong selamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran di masa depan,” ungkapnya ketika itu. LaNyalla hadir di kediaman Try Sutrisno didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Staf Ketua DPD RI Baso Juherman. Tampak mendampingi Try Sutrisno, Koordinator Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra, dr Zulkifli Eko Mei. (Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/5345317/temui-try-sutrisno-lanyalla-laporkan-ikhtiar-perbaikan-sistem-bernegara-indonesia)

JAKARTA – Dalam rangka mematangkan persiapan penyelenggaraan sidang tahunan pada 16 Agustus 2023, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI menggelar rapat koordinasi. Rapat koordinasi Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI diselenggarakan di Ruang Majapahit DPD RI, Senin (17/07/2023). Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir berharap agar segala kebutuhan terkait penyelenggaraan kedua agenda tersebut dapat segera dimatangkan, seperti berbagai kebutuhan teknis serta penyiapan kebutuhan pelayanan bagi anggota MPR RI, anggota DPR RI, dan anggota DPD RI yang akan mengikuti kedua agenda tersebut. “Dalam tataran teknis, tinggal kita matangkan lagi, karena sisa waktu sudah sangat terbatas. Finalisasi atas keputusan akhir paling tidak menunggu hasil rapat dengan Istana Negara. Sehingga skenario ini sudah kita susun dan pembagian tugas sudah kita matangkan,” ucap Lalu dalam rapat yang juga dihadiri oleh jajaran pejabat dari MPR RI, DPR RI, dan DPD RI ini. Lalu Niqman pun menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023, akan terdapat tiga agenda. Pertama, Sidang Tahunan MPR RI. Kedua adalah Sidang Bersama DPR RI - DPD RI. Dan ketiga adalah Rapat Paripurna DPR dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2024. Sebagai informasi, setelah dilakukan di masa pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat di tahun 2021 dan 2022, di Sidang Tahunan 16 Agustus 2023, para teladan dari berbagai profesi akan diundang kembali untuk dapat menyaksikan penyelenggaraan sidang tahunan tersebut. Rencananya akan terdapat 500 orang teladan yang diundang untuk dapat menyaksikan sidang tahunan tersebut di lingkungan Kompleks MPR/DPR/DPD RI. (Sumber: www.tribunnews.com/dpd-ri/2023/07/17/setjen-dpd-ri-berharap-persiapan-penyelenggaraan-sidang-tahunan-16-agustus-segera-dimatangkan)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DKI Jakarta Sylviana Murni menegaskan, pihaknya menolak keras dan menyatakan siap melawan kampanye LGBT yang setiap hari semakin massif digaungkan di berbagai negara melalui beragam platform. Menurutnya, LGBT sudah nyata dan jelas bertentangan dengan prinsip Ketuhanan yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tertuang dalam falsafah negara yakni Pancasila sila pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa. "Semua agama samawi tegas menyatakan bahwa LGBT adalah perbuatan melawan hukum Tuhan, melawan kodrat manusia dan tentu melawan hukum positif di Indonesia. Tidak ada klausul dalam aturan pernikahan negara kita yang membolehkan seseorang berpasangan sesama jenis," ujar Sylviana Murni di Jakarta, Selasa (11/7/2023). "Maka dari itu, negara tidak boleh kalah dan memberikan kesempatan sedikit pun kepada kelompok ini untuk berkampanye menggaungkan toleransi terhadap perilaku LGBT," sambungnya. Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP DPD RI) ini mengatakan, Indonesia sedang dalam proses menguatkan moral anak bangsa melalui berbagai strategi pendidikan negri maupun swasta serta pendidikan formal maupun non formal. Sehingga, kata Sylvi, kerja keras stakeholders dalam menjaga masa depan bangsa tidak boleh dirusak oleh perilaku amoral seperti LGBT ini. Namun, lanjutnya, ia tetap berharap masyarakat dan pemerintah tetap memberikan edukasi dan pendampingan kepada kelompok yang terjangkit LGBT tersebut. "Kampanye mereka massif lewat media sosial bahkan melalui bacaan anak anak seperti komik digital, cerita anak sampai ikon pada aplikasi dan game. Ini kita tidak bisa menunggu lagi regulasi hukum diterbitkan, tapi secara moral kita punya tanggung jawab menjaga generasi bangsa yang hari ini kita semua sedang kerja keras membangun pendidikan akhlak tersebut," tegasnya. Lebih lanjut mantan Walikota Jakarta Pusat ini mengingatkan para orang tua untuk lebih aktif mengawasi lingkungan dan pergaulan anak anak mereka lantaran benteng pertama dan terakhir pendidikan moral berada di rumah, alias menjadi tanggung jawab orang tua. "Kata kuncinya adalah kerja sama semua pihak, termasuk orang tua. Pemerintah membuat aturan mengawasi norma lingkungan, pemuka agama memupuk spiritual, guru mengajarkan pengetahuan dan orang tua menjadi mentor kehidupan mereka. Sekali lagi, LGBT tidak boleh merusak tatanan moral bangsa kita," tutup mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta itu. (Sumber : https://kosadata.com/read/sylviana-murni-tolak-kampanye-lgbt-melawan-prinsip-ketuhanan-negara-tidak-boleh-kalah# )

Komunitas LGBT se-Asean dikabarkan Akan berkumpul di Jakarta terkait acara Asean Queer Advocacy Week (AAW) pada 17-21 Juli 2023. Anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) DIY, Hilmy Muhammad meminta aparat terkait untuk tidak memberikan izin penyelenggaraan acara hari itu. "Negara kita masih kuat memegang adat ketimuran, sementara LGBT jelas bertentangan dengan adat kita. Oleh sebab itu, pihaknya meminta pihak-pihak terkait, dalam hal ini kementerian dan kepolisian, tidak memberikan izin maupun akses atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ini untuk menghindari kerusuhan sekaligus untuk menjaga moralitas bangsa dari hal-hal yang dapat merusaknya," kata Hilmy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/7/2023). AAW merupakan tempat berkumpulnya para aktivis LGBTQ Asia Tenggara untuk saling terhubung serta memperkuat advokasi satu sama lain. Sementara sponsor utamanya adalah ASEAN SOGIE Caucus, organisasi di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2021, bersama Arus Pelangi dan Forum Asia. "Organisasi-organisasi di bawah PBB tentu telah memahami bagaimana prinsip-prinsip demokrasi, yakni di antaranya tidak memaksakan diri jika terjadi penolakan. Menghargai penolakan atas perbedaan prinsip ini menjadi bagian dari kehidupan demokrasi. Jadi kalau masyarakat Indonesia menolak, kami harap ASEAN SOGIE Caucus di bawah PBB bisa menghargai prinsip ini karena berhubungan dengan kedaulatan bangsa dan bisa melukai hati masyarakat," ucapnya. Gus Hilmy menambahkan penolakan ini tidak bersifat diskriminatif. Pasalnya, sejauh ini, negara memberikan kebebasan kepada setiap penduduknya untuk mengekspresikan diri. "Tidak ada diskrimasi sama sekali. Jangan hanya karena ditolak kemudian mengatakan yang bertentangan dengan kita itu antidemokrasi. Itu tidak benar. Prinsipnya, kita berhak membatasi apa saja dan siapa saja yang masuk ke dalam rumah kita. Juga selama ini, negara tidak membatasi setiap warga negaranya untuk berekspresi. Anda boleh menyampaikan aspirasi, boleh bekerja di mana saja di bidang apa saja, boleh berorganisasi, dan lain sebagainya," ungkapnya. Sebelumnya diberitakan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) se-ASEAN bakal menggelar kumpul bareng di Jakarta pada 17-21 Juli 2023 di Jakarta. Acara tersebut diorganisasi oleh ASEAN SOGIE Caucus, organisasi di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2021, bersama Arus Pelangi dan Forum Asia. ''Apakah kalian aktivis queer yang berbasis di Malaysia, Thailand, Laos, Singapura, dan negara lain di Asia Tenggara? Mari bergabung bersama kami dalam ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) Juli ini,'' kata ASEAN SOGIE Caucus dalam pengumuman di Instagram, @aseansoegicaucus dikutip Republika di Jakarta, Senin (10/7/2023). (Sumber : https://rejogja.republika.co.id/berita/rxm2vw291/aktivis-lgbt-bakal-kumpul-di-jakarta-senator-tutup-semua-akses-dan-perizinan )

Komite IV DPD RI mempertanyakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, karena 2024 merupakan tahun krusial yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Dimana pada tahun 2024, pemerintah harus fokus dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan pelaksanaan pemilu agar terlaksana dengan baik. "Pemerintah perlu memastikan bahwa kedua hal tersebut dapat terlaksana. Sebab, pada tahun 2023 ini, pemerintah sudah menganggarkan Rp23,5 triliun untuk pembangunan IKN dan Rp20 triliun untuk sarana dan pra sarana pemilu, badan ad hoc, pengawasan pencalonan, dan pengamanan pelaksanaan pemilu," ucap Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (10/7/2023). Novita menambahkan pembangunan IKN dan pelaksanaan pemilu merupakan dua program besar pemerintah pada tahun 2024. Untuk itu kementerian/lembaga harus berperan serta dalam menyukseskan keduanya. "Kementerian/lembaga berkewajiban menyukseskan dua program besar itu, salah satunya melalui penyusunan RKP 2024," paparnya. Novita menambahkan RKP tahun 2024 telah memfokuskan untuk mencapai target–target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu keberadaan RKP tahun 2024 juga memiliki peran penting dalam penyusunan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024. “Oleh karena itu, DPD RI berkewajiban memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan juga mengajukan rekomendasi terhadap rancangan RKP Tahun 2024 sebagai tahapan awal pertimbangan DPD RI atas RUU tersebut. Dengan rekomendasi DPD RI ini, diharapkan pertimbangan dan usulan DPD RI dapat mewarnai kebijakan pembangunan nasional," imbuh Novita. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang membahas RKP 2024 dan RPJMN 2020-2024. Sedangkan di MPR RI sedang melakukan pembahasan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ia justru khawatir keduanya akan bertabrakan dan saling beririsan. "Pemerintah sedang membahas RKP dan RPJM 2024, sedangkan di MPR RI sedang membahas GBHN. Kita harus pertegas agar tidak ada irisin dan bertabrakan. Jika nanti ditetapkan GBHN maka harus dipastikan isinya tidak bertabrakan," tukasnya. Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Tenggara MZ Amirul Tamim menjelaskan berdasarkan data dari BPS bahwa perekonomi di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan. Menurutnya hal itu karena ditopang oleh sektor pertambangan. “Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan tapi itu ditopang oleh tambang. Alhasil saat ini banyak petani yang bergeser ke pertambangan, ini tentunya perlu menjadi catatan serius agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari,” tegasnya. Di kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa dalam waktu dua tahun ekonomi Indonesia kembali naik status ke upper middle income. Naik status tersebut dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,31 persen, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2022 mampu mengembalikan posisi Indonesia menjadi negara upper middle income country setelah turun ke lower middle income country pada tahun 2020 dan 2021. “Hanya sedikit negara yang mengalami naik kelas pasca pandemi Covid-19. Indonesia, El Salvador, dan West Bank and Gaza adalah negara yang naik kelas dari lower middle income ke upper middle income,” terangnya. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Atqo Mardiyanto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03 persen (Sumber : https://www.tvonenews.com/berita/nasional/136432-komite-iv-dpd-ri-khawatirkan-rkp-2024-ganggu-pembangunan-ikn-dan-pemilu )

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti menyatakan kesiapan DPD RI sebagai penyelenggara sidang bersama DPR-DPD RI 17 Agustus 2023 mendatang. Hal ini diungkapkan LaNyalla pada rapat persiapan sidang tahunan dan sidang bersama di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/07/2023). “Sidang bersama seperti pada tahun-tahun sebelumnya diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian. Dan sesuai dengan urutan pelaksanaan sidang bersama, maka untuk tahun 2023 ini DPD RI yang akan menjadi penyelenggaranya. Untuk kami dari DPD RI menyatakan siap untuk mensukseskan terselenggaranya acara sidang bersama DPR-DPD RI,” tutur LaNyalla. LaNyalla menambahkan, pelaksanaan sidang bersama antara DPR dan DPD telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 228 dan Pasal 293 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang menyatakan sebelum pembukaan tahun sidang, anggota DPR dan anggota DPD mendengarkan pidato kenegaraan Presiden. “Pelaksanaan sidang bersama selama ini sudah berjalan sejak tahun 2015, namun ketika terjadi pandemi Covid-19 mulai tahun 2020-2022 pelaksanaannya digabungkan dengan Sidang tahunan MPR dan Sidang Paripurna Penyampaian RAPBN beserta nota keuangannya oleh Presiden,” sambung Senator asal Jawa Timur tersebut. Terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi yang secara resmi mengumumkan pencabutan status pandemi Covid-19 di Indonesia pada 21 Juni 2023 lalu, LaNyalla menegaskan bahwa DPD RI telah sepakat agar sidang bersama dan sidang lainnya dikembalikan seperti semula. “Sehubungan dengan pencabutan status pandemi Covid-19. Maka, kami DPD RI sepakat supaya sidang bersama dan sidang lainnya pada bulan Agustus nanti bisa dikembalikan seperti semula dan dilaksanakan masing-masing atau tidak lagi digabungkan dengan sidang tahun,” tutupnya. Hadir dalam rapat tersebut Pimpinan DPD RI, Pimpinan MPR RI dan Sekretariat Jenderal MPR RI dan DPD RI beserta jajaran. (Sumber : https://www.tribunnews.com/dpd-ri/2023/07/10/dpd-ri-siap-selenggarakan-sidang-bersama-2023. )