JAKARTA - Ketua BKSP DPD RI Sylviana Murni mendorong peningkatan hubungan kerja sama bilateral dengan Parlemen Prancis. Hal tersebut bertujuan untuk pertukaran pandangan mengenai sistem bikameral di Prancis. “Indonesia dan Prancis memiliki kesamaan lembaga yang mewakili daerah yaitu DPD RI dan Senat Prancis. Meski memiliki kesamaan dalam memperjuangkan aspirasi daerah, faktanya peran DPD RI tidak seperti Senat Prancis. Maka perlu adanya kerja sama dengan Parlemen Prancis sehingga bisa terciptanya check and balances," ucap Ketua BKSP DPD RI Sylviana Murni di Kediaman Duta Besar Prancis di Indonesia, Jakarta, Rabu (2/8). Pada pertemuan ini, Silviana Murni didampingi oleh Anggota DPD RI asal Provinsi Gorontalo Fadel Muhammad, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Abraham Liyanto, dan Anggota DPD RI asal Provinsi Bangka Belitung Darmansyah Husein. Sylviana juga menambahkan lahirnya DPD RI pasca amandemen ketiga UUD 1945 ini tergolong usia yang masih muda. Maka BKSP DPD RI ingin mengetahui lebih jauh kedudukan dan kewenangan Senat Prancis dalam menyusun sebuah Udang-Undang (UU). “DPD RI tergolong muda maka kami ingin mengetahui sejauh mana Senat Prancis memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah seperti anggaran, program pembangunan, dan otonomi daerah,” kata Sylviana Murni. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Gorontalo Fadel Muhammad mengatakan sistem parlemen Indonesia dan Prancis juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama menganut bikameral. Bedanya DPD RI sangat minim kewenangannya ketimbang Senat Prancis. "Sistem di sana lebih bagus dan sudah lama, maka check and balances berjalan semestinya. Untuk itu kami ingin melakukan kerja sama jangka panjang, bagaimana penguatan DPD RI," imbuhnya. Duta Besar Perancis Untuk Indonesia Fabian Fenone menilai peran DPD RI sangat penting mengingat luasnya wilayah di Indonesia. Menurutnya, besarnya wilayah otomatis persoalan yang muncul akan beragam. "Tentunya dengan wilayah yang luas maka banyak persoalan yang muncul maka akan terjadi kurangnya pemerataan pembangunan. Walaupun wilayah Prancis lebih kecil, namun negaranya juga memiliki permasalahan yaitu keberagaman," jelasnya. Fabian Fenone menambahkan bahwa dalam UU Prancis telah menyebutkan Senat Prancis mewakili pemerintah dan daerah-daerah. Sedangkan Senat Prancis dan DPR bersama-sama membuat UU, mengesahkan, dan melakukan pengawasan. “Untuk pembuatan dan mengesahkan UU harus bersama Senat Prancis dan DPR. Jika tidak menemukan titik temu, maka akan dilakukan kajian ulang,” imbuhnya. (Sumber: https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/1349681292/bksp-dpd-ri-dorong-peningkatan-kerja-sama-dengan-parlemen-prancis#google_vignette)

Pesta Rakyat Jakarta “Hajatan Betawi 4” akan kembali digelar pada Sabtu-Minggu (16-17) September 2023. Kepastian penyenggaraan kegiatan tersebut disampaikan oleh penanggungjawab kegiatan, Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta, Prof. Dr. H. Dailami Firdaus SH, LLM, MBA. Bang Dai, sapaan popular Prof Dailami, mengatakan bahwa belajar dari penyelenggaraan Hajatan Betawi yang pertama hingga ketiga, maka penyelenggaraan yang keempat ini akan lebih meriah mengingat antusiasme pengunjung selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun ini kita mencetak 30.000 undangan di hari pertama, dan 30.000 undangan lagi untuk hari kedua. Kita juga menyiapkan doorprize yang cukup banyak bagi pengunjung. Dalam Hajatan Betawi 4 akan digelar 30-an atraksi seni, pertunjukkan dan lomba, diantaranya lomba pantun, silat tradisi, palang pintu, stand-up comedy, dan yang terbaru adalah lomba mewarnai wajah Bang Dai. Juara-juara pada katagori lomba ini akan mendapat hadiah yang sangat menarik. Acara lain yang juga tak kalah menariknya adalah Lomba Abang None Tingkat SMA/Sederajat dan lomba film pendek Betawi. Pada penyelenggaraan Hajatan Betawi yang pertama hingga ketiga lomba ini sangat disukai pengunjung. Pada Hajatan Betawi keempat ini seluruh kegiatan dipusatkan di Kampus 2 Universitas Islam As-Syafi’iyah, Jatiwaringin, Pondok Gede. Acara berlangsung mulai jam 09.00-20.00 WIB. Setiap hari ada pertunjukkan komedi oleh para pelawak terkemuka tanah air, seperti Derry Sudarisman, Jarwo Kwat, Denny Chandra, Didin Pinasti dan Rudi Sipit. (MY)

Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) membekukan 16 ribu produk impor dari katalog elektronik (e-katalog) pengadaan barang dan jasa pemerintah mendapat apresiasi dari ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurut LaNyalla, langkah tersebut sejalan dengan penguatan dan penyerapan produk lokal. Apalagi produk impor yang dibekukan tersebut ternyata terdapat produk serupa yang diproduksi di Indonesia. “Ini upaya konkret yang harus didukung,” tukasnya, Sabtu (29/7/2023). Dikatakan LaNyalla, dirinya sudah sering meminta kepada Kepala Dearah untuk melakukan fasilitasi kepada pengusaha lokal di daerah untuk dapat mendaftarkan produknya masuk ke e-catalog. Sehingga produk-produk tersebut terserap di belanja pemda setempat. “Ini yang saya sebut pentingnya memadukan politik anggaran dan politik kebijakan. Sehingga dana APDB di suatu daerah, benar-benar berputar dan terserap di daerah itu sendiri. Tidak outflow ke daerah lain. Apalagi ke luar negeri,” ungkap LaNyalla di sela reses di Jawa Timur. Karena dana APBD, lanjutnya, terutama yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat, sejatinya harus menjadi pengungkit (stimulus) ekonomi di daerah. Bukan terbang lagi keluar dari daerah itu untuk belanja pemda. Diungkap LaNyalla, masih banyak produsen lokal, terutama pengusaha skala kecil di daerah, yang belum mampu menembus e-catalog. Selain memang banyak persyaratan yang harus dipenuhi, juga belum terdampingi. “Saya minta hal ini menjadi perhatian serius para kepala daerah. Termasuk menjadi perhatian KADIN di daerah. Untuk melakukan pendampingan, agar semakin banyak produk dalam negeri di dalam e-catalog. Lebih bagus lagi jika produsen tersebut benar-benar lokal dengan modal dalam negeri. Bukan PMA,” tukasnya. Seperti diberitakan, LKPP membekukan 16 ribu produk impor di e-katalog, paling banyak berupa alat kesehatan (alkes). Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo menyebut pembekuan dilakukan demi mendorong pembelian barang dan jasa buatan Indonesia. (Sumber : https://rri.co.id/jakarta/daerah/301262/ketua-dpd-ri-apresiasi-lkpp-bekukan-16-ribu-e-katalog-barang-impor )

**Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti** MINGGU lalu, mata dunia tertuju kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. Karena dia menyampaikan peringatan serius kepada negara-negara di dunia. Tentang ancaman negara gagal. Dalam laporannya yang berjudul; A World of Debt (Dunia Utang), Guterres memberi peringatan serius terkait utang publik global di tahun 2022, yang mencetak rekor 92 triliun US Dolar. Angka tertinggi sepanjang masa. Sekjend kelahiran Portugal itu mengatakan, sebanyak 52 negara, hampir 40 persennya adalah negara berkembang, berada dalam masalah utang yang serius. Katanya seperti dirilis di website resmi United Nation, Rabu, 12 Juli 2023. Yang menjadi perhatian dia, adalah tingginya angka pembayaran bunga utang (belum termasuk pokok utang), yang melebihi beberapa belanja publik pemerintah di sektor yang seharusnya menjadi mandatory. Sektor mandatory menurut Guterres yang terpenting ada dua; Kesehatan dan Pendidikan. Beberapa negara memang tercatat membayar bunga utang lebih tinggi ketimbang belanja sektor mandatory. Terutama negara-negara di Benua Afrika. Menurut dia, jika ini diteruskan, potensi untuk menjadi negara gagal terbuka lebar. Bagaimana dengan Indonesia? Dalam APBN kita, bunga utang yang dibayar pemerintah di tahun 2022 sebesar Rp 386,3 triliun. Sementara anggaran Kesehatan di tahun 2022 sebesar Rp 176,7 triliun. Sedangkan belanja di sektor Pendidikan mencapai Rp 472,6 triliun. Di sisi lain, potensi angka utang Indonesia masih akan membesar. Pertama karena defisit neraca APBN. Kedua, karena pagu rasio utang dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sesuai Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, masih terbuka untuk nambah utang. Rasio utang Indoneaia tahun 2023 masih di angka 38,15 persen dari PDB. Sedangkan pagu di dalam UU 17/2023 tersebut dipatok 60 persen dari PDB. Artinya masih berpotensi untuk nambah utang berkali-kali lipat. Dan jika betul nambah terus, maka belanja bayar bunga utang niscaya akan melampaui belanja sektor Pendidikan. Bahkan bisa saja melampaui belanja gabungan antara Pendidikan dan Kesehatan. Artinya, Indonesia juga berpotensi menjadi negara gagal. Dan kita tidak perlu defense, atau malu-malu mendiskusikan soal ini. Pemerintah tidak perlu nyolot dan mengelak dengan membandingkan dengan rasio utang Jepang yang mencapai 260 persen dari PDB. Karena kita harus utuh menjelaskan informasi tersebut. Karena Jepang ternyata juga kreditur besar ke beberapa negara. Bahkan Jepang memegang surat utang Amerika Serikat sebesar 1,3 triliun USD atau sekitar 18.500 triliun rupiah. Sementara utang Jepang didominasi utang dalam negeri, dalam satuan mata uang Yen. Bukan USD. Amerika Serkat sendiri juga utangnya tinggi. Mencapai rasio 137 persen dari PDB. Tetapi lagi-lagi, AS juga kreditur besar ke sejumlah negara. Apalagi AS ditopang oleh jaminan pemasukan pajak dari puluhan the biggest company in the world, yang berkantor pusat di AS. Jadi ojok dibandingke. Nah, daripada sibuk membuat perbandingan yang tidak apple to apple, lebih baik kita merefleksi diri. Muhasabah. Untuk mencari resep jitu agar Indonesia tidak menjadi negara gagal. Karena negara ini milik rakyat. Pemerintah boleh shutdown. Tapi negara tidak boleh. **Pentingnya Sistem** Mari kita menilik buku tentang Negara Gagal yang ditulis ekonom asal Turki-Amerika, Daron Acemoglu dari Institut Teknologi Massachusetts dan ilmuwan politik James A. Robinson dari Universitas Harvard. Buku ini pertama kali dicetak tahun 2012 silam. Mereka mengatakan kemajuan atau kemunduran suatu negara, ditentukan oleh desain institusi politik dan ekonominya. Suatu negara dapat terus berjalan dan mencapai titik kemakmuran, bila dikelola dengan cara yang tepat. Ini artinya sistem. Bukan tergantung orang (pemimpin). Bahkan mereka mengatakan, meskipun negara kaya sumber daya alam, dan ditopang iklim yang mendukung, (seperti Indonesia), bisa saja menjadi negara gagal. Apabila tidak dijalankan dengan sistem yang tepat. Kedua akademisi itu memisahkan institusi politik dan ekonomi ke dalam dua bentuk. Yaitu; institusi politik ekonomi inklusif, dan institusi politik ekonomi ekstraktif. Intinya, institusi politik ekonomi inklusif ini memiliki kebijakan yang tidak hanya memberi keuntungan kepada kaum elit. Tapi juga memberi kemakmuran kepada rakyat mayoritas. Secara politik, rakyat juga bisa berpartisipasi aktif. Punya saluran konstitusional. Sehingga bisa mengontrol tindakan penguasa. Sebaliknya, institusi politik ekonomi ekstraktif merupakan wujud kekuasaan dimana sumber daya ekstraktif hanya dikuasai oleh segelintir orang (oligarki), yang didukung oleh kekuatan politik dan kekuasaan. Situasi ini akan memicu kesenjangan ekonomi yang lebar. Nah, bagaimana wajah Indonesia? Jika ditelaah dengan pisau analisis yang dipaparkan kedua penulis buku negara gagal itu. Sistem politik Indonesia saat ini, sejak era Reformasi, menempatkan Partai Politik dan Presiden terpilih menjadi pemegang kedaulatan rakyat. Partai politik juga penentu calon presiden yang disuguhkan kepada rakyat untuk dipilih. Dan partai politik juga melalui DPR sebagai pembentuk Undang-Undang yang mengikat 270 juta rakyat Indonesia melalui paksaan hukum (law enforcement). Di sisi lain, faktanya; 1 persen penduduk Indonesia menguasai setengah kekayaan nasional. Karena angka GINI rasio kita terhadap kekayaan nasional mencapai angka sebesar 0,381. Sedangkan GINI rasio terkait penguasaan tanah di Indonesia, yang mencapai angka 0,58, artinya 1 persen penduduk menguasai 58 persen sumber daya agraria, tanah dan ruang. Sementara 40 persen penduduk Indonesia masuk dalam kerentanan atau kemiskinan berdasarkan angka patokan Bank Dunia. Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan sosial mungkin tidak kita rasakan di dalam ruangan rapat pembuat kebijakan di Jakarta. Tetapi di jalanan, di kampung dan gang sempit, di daerah-daerah, di desa-desa, juga di pulau-pulau kecil di luar Jawa; Sangat terasa dan tampak nyata. Jadi marilah kita membangun kesadaran kolektif. Republik ini harus menjadi milik semua. Bukan milik segelintir orang atau kelompok tertentu. Hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal. Karena politik liberal yang transaksional, dan semata-mata berorientasi kekuasaan itu telah menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan jiwa, rasa, etika, dan kehormatan. Pilpres Langsung yang kita adopsi copy paste begitu saja telah melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa. Karena batu uji yang kita jalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa difabrikasi melalui media. Belum lagi elektabilitas yang diframing melalui lembaga survei. Lalu diresonansi buzzer di medsos dengan narasi-narasi saling hujat atau takliq buta puja-puji. Maka, semakin mahal biaya make up-nya, semakin glowing di mata rakyat, yang disodori realita yang dibentuk. Oleh karena itu, marilah kita kembali ke sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa. Sistem bernegara yang tidak meninggalkan Pancasila. Khususnya sila keempat dan ketiga. Sistem bernegara yang belum pernah secara benar dan tepat diterapkan, baik di era Orde Lama maupun Orde Baru. Niscaya kita akan terhindar dari negara gagal. Karena kedaulatan harus benar-benar dijelmakan oleh seluruh elemen bangsa di Lembaga Tertinggi Negara. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Karena kita harus membangun demokrasi. Bukan membangun dominasi. Berabad-abad bangsa Nusantara ini memiliki tradisi musyawarah dan perwakilan. Bahkan partai politik dan ormas dalam memilih ketuanya juga melalui perwakilan. Tetapi mengapa giliran memilih presiden harus dilakukan secara langsung? Dan penentu akhir siapa yang menang adalah Komisi Pemilihan Umum yang mengumumkan angka-angka suara dari 820.161 TPS.* **AA LaNyalla Mahmud Mattalitt**i, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (Sumber : https://jakarta.suaramerdeka.com/opini/1349619549/resep-anti-negara-gagal )

Wakil Ketua DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengapresiasi langkah pemerintah mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit secara proporsional kepada daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2023. “Peraturan pemerintah terkait DBH sawit cukup menjawab aspirasi para kepala daerah penghasil sawit selama ini. PP tersebut sangat proposal dan tegas menuntut kinerja optimal pemerintah daerah,” kata Sultan melalui keterangan, Kamis (27/7/2023). Alokasi DBH sawit, lanjut Sultan, sangat dibutuhkan daerah dalam mengurangi kesenjangan fiskal. Terutama untuk membangun dan merawat sarana dan infrastruktur dasar yang terkait langsung dengan industri perkebunan kelapa sawit. “Dengan ruang fiskal yang lebih luas diharapkan daerah penghasil sawit mampu meningkatkan produktivitas sawit berikut produk turunannya secara berkelanjutan. Hanya saja para kepala daerah perlu menjaga kinerja dan performa realisasi anggaran DBH secara tepat guna dan akuntabel,” tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Meski demikian, Sultan meminta agar pemerintah tidak perlu terlibat dalam proses realisasi anggaran DBH sawit di daerah. Pemerintah daerah harus diberikan kebebasan secara otonom untuk mengalokasikan DBH sawit yang diperoleh dari transfer pusat. “Saya kira Pemerintah Daerah lebih memahami kebutuhan dan prioritas pembangunan di daerahnya. Kontrol penggunaan anggaran DBH melalui proses pembahasan bersama kementerian, justru akan menghambat realisasi DBH di daerah,” sambungnya. Sehingga, lanjutnya, Sultan meminta Pemerintah untuk tidak mengatur penggunaan anggaran DBH sawit yang dialokasikan kepada daerah. Biarkan pemerintah daerah menentukan sendiri ke mana DBH sawit tersebut dialokasikan. Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani aturan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Yang akan jadi landasan aturan untuk pencairan DBH sawit ke daerah. DBH dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit, dan produk turunannya. (SUmber : https://liputan.co.id/2023/07/apresiasi-skema-alokasi-dbh-sultan-penggunaannya-tak-perlu-libatkan-pemerintah-pusat/ )

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI, DPR RI dan MPR RI menggelar rapat koordinasi Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Dan Pidato Presiden RI RAPBN 2024 pada 16 Agustus 2023, di Jakarta, Jumat (28/07/2023). Rapat ini dihadiri Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Paspampres, serta Pejabat Eselon 2 dan 3 di lingkungan Sekretariat MPR/DPR/DPD RI, serta Kordinatoriat Wartawan Parlemen bertujuan mematangkan kordinasi antar lembaga merancang persiapan peliputan media pada tiga kegiatan yang akan digelar 16 Agustus 2023. Dalam rapat tersebut, Kepala Biro Protokol Humas dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma berharap agar segala kebutuhan terkait penyelenggaraan peliputan media pada ketiga agenda tersebut dapat terlaksana dengan baik melalui koordinasi yang matang antara lembaga terkait, utamanya mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis non teknis dalam peliputan media dalam rangka menyukseskan agenda tersebut. Melalui rapat kali ini bersama Kepala Biro Pemberitaan DPR, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi MPR dan dihadiri Sekretariat Presiden, Wakil Presiden dan Paspampres kita saling bersinergi berkolaborasi mensukseskan gelaran Sidang Tahunan MPR RI, Sidabg bersama DPR RI-DPD RI dan Pidato Presiden RI RAPBN 2024 pada 16 Agustus 2023, karena ini kerja bersama," ujar Mahyu saat menghadiri rapat tersebut didampingi Kepala Bagian Pemberitaan dan Media Taufik Jatmiko. Sebagai informasi rapat ini membahas tehbis peliputan media, zonasi peliputan dan tehnis penyiaran mendukung terlaksananya agenda tersebut. Setelah dilakukan di masa pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat ditahun 2021 dan 2022, pada Sidang Tahunan 16 Agustus 2023 rencananya akan dilaksanakan secara normal dan menunggu rapat selanjutnya dengan menghadirkan dokter kepresidenan. (Sumber : https://www.beritasatu.com/network/sumselupdate/4203/kabiro-humas-dan-media-sesjen-dpd-ri-kita-bersinergi-sukseskan-sidang-tahunan-mpr )

Jakarta - Banyaknya kenyataan yang berbeda dengan informasi yang disampaikan sejumlah menteri kabinet, membuat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti perlu mengingatkan. Karena rakyat dan bangsa ini seperti terkena PHP alias harapan palsu. Salah satu contoh adalah program JETP (Just Energy Transition Partnership) yang dibanggakan sebagai hasil gemilang pertemuan G20 di Bali. Ternyata faktanya makin redup dan berbeda kenyataan dengan informasi yang disampaikan saat itu. "Saat itu dikatakan Indonesia berhasil memperoleh pembiayaan 20 miliar US Dolar. Untuk percepatan program transisi energi hijau. Disampaikan ketika itu, 10 miliar USD bantuan hibah, dan 10 miliar USD sisanya pinjaman lunak. Kita sudah senang saat mendengar itu," ujar LaNyalla, Jumat (21/7/2023). Tetapi faktanya, lanjut LaNyalla, 20 miliar USD itu ternyata semua pinjaman. Yang 10 USD pinjaman keras dengan bunga komersial dari sindikasi perbankan dunia. Sedangkan 10 USD sisanya pinjaman lunak dari negara G7 plus. Itu pun tetap dengan bunga. Meskipun lebih rendah dari bunga komersial dan dengan tenor yang lebih panjang. "Yang murni bantuan hibah hanya 160 juta USD, atau hanya 0,8 persen dari total pinjaman 20 miliar USD. Itu pun peruntukannya untuk studi kelayakan investasi. Sehingga bank-bank dan negara pemberi pinjaman yakin, bahwa pinjamannya akan terbayar," urai LaNyalla. Karena itu, LaNyalla meminta para menteri lebih memperhatikan akurasi materi yang disampaikan ke publik. Jangan memberi harapan palsu ke rakyat dan bangsa ini. Selain karena rakyat di bawah masih sangat susah hidupnya. Ia juga meminta pemerintah serius memikirkan hambatan logistik yang memberi sumbangan lemahnya ranking Logistic Performance Index Indonesia. Termasuk buruknya angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Sehingga Indonesia menjadi negara yang tidak kompetitif dari segi cost investment. "Jangan terus menerus menebar madu di hidung, atau ibarat memberi angin surga. Tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Ini penting menjadi perhatian bagi para menteri, agar Presiden Jokowi juga mendapat informasi yang valid," pungkas LaNyalla. (Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/4107337/ketua-dpd-ri-minta-para-menteri-lebih-informatif-jangan-timbulkan-php-ke-rakyat)

Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jakarta, Prof. DR. H. Dailami Firdaus SH, LLM, MBA, menghadiri peringatan 1 Muharram 1445 Hijriyah di Masjid Al Anwar, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Pada Selasa malam (18/7/2023) WIB. Prof Dailami hadir guna memenuhi undangan salah satu sahabatnya yakni Alfian Rifai, yang merupakan salah satu tokoh ormas Betawi dan juga salah satu pengurus di Asosiasi Pengusaha Betawi, disamping itu ia berniat kembali menjalin silaturahmi kepada para pengurus di mesjid tersebut, serta kepada seluruh jamaah khususnya warga Betawi Rawa Belong dan sekitarnya. Dirinya mengatakan, dulu Kakeknya Almarhum KH Abdullah Syafi’i serta Ibundanya Almarhumah Hj Tuty Alawiyah AS, pernah berkunjung ke Mesjid Al Anwar ini, bahkan sangat dekat dengan para pengurus mesjid disini. Sang Kakek yang tak lain adalah seorang tokoh pejuang nasional asli Betawi, pernah menjabat sebagai Ketua MUI DKI Jakarta pada tahun 1978. KH Abdullah Syafi’i adalah tokoh pemberani, ikhlas, dan tak pernah bosan dalam berdakwah, juga sangat tegas dalam menegakkan Amar ma’ruf nahi munkar, bahkan sempat mendapat julukan “Macan Betawi” dalam soal dakwahnya. Begitu juga dengan sang bunda, Almarhumah Hj Tuty Alawiyah AS, yang merupakan tokoh pejuang dalam bidang pendidikan, dakwah, serta sosial, bahkan pernah menjabat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 1998 hingga tahun 1999 dalam Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan. Almarhumah merupakan lulusan IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari tahun 1992 hingga 2004 dari Utusan Golongan. “Untuk itu saya sebagai generasi penerusnya ingin kembali melanjutkan silaturahmi, insyaallah silaturahmi membawa berkah, selain itu ada juga pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang,” ucap Prof Dailami. Prof Dailami juga menambahkan, bahwa misi utama dalam hidupnya adalah melanjutkan tiga warisan perjuangan dari Almarhum sang Kakek dan Almarhumah Ibundanya, yakni pendidikan, dakwah dan sosial. Dalam hal pendidikan Prof Dailami kini menjabat sebagai ketua yayasan universitas As Syafi’iyah, Jatiwaringin, Pondok Gede, kemudian pada bidang sosial dirinya mengurusi anak yatim piatu yang kini berjumlah 300 orang dari 17 provinsi di pesantren As Syafi’iyah, tanpa dipungut biaya alias gratis dimana ia sebagai penanggung jawabnya. Untuk urusan dakwah Prof Dailami adalah sebagai Ketua Dewan Pembina Badan Kontak Majelis Taklim ( BKMT) yang anggotanya mulai dari Aceh sampai Papua. Itulah warisan perjuangan yang wajib ia jalankan. “kalau sebagai Senator DPD perwakilan Jakarta itu sebagai bonus saja, karena saya putra daerah, orang Betawi asli,” ungkapnya. “Dan saya pengen anak Jakarta, anak Betawi berpendidikan, bermartabat juga maju. Apalagi nantinya Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota, sesuai undang – undang nomer 3 tahun 2022, Ibu Kota pindah ke Kalimantan, makanya kita wajib berjuang untuk daerah kita,” lanjut Prof Dailami. Alhamdulillah saat ini tengah dibentuk MKB ( Majelis Kaum Betawi), yang digagas oleh para tokoh-tokoh Betawi, seluruhnya bersatu yang diketuai oleh H Marullah Matali, salah satu tokoh Betawi yang kini menjabat sebagai Deputi Gubernur bidang Budaya dan Pariwisata. Majelis Kaum Betawi (MKB) adalah sebuah lembaga adat, sebagaimana yang ada di Aceh dan Papua, dimana nantinya kita sebagai masyarakat inti kota Jakarta yakni kaum Betawi bisa menjadi trisula dan berperan dalam menentukan satu kebijakan-kebijakan daerah setempat, selain ada DPRD, Gubernur dan Majelis Kaum Betawi itu sendiri. “Alhamdulillah ini sedang menuju prosesnya, bahkan sudah di terima Mendagri dan DPR, tinggal menunggu pengesahannya saja, karena kita di DPD hanya bisa mengusulkan saja,” terang Prof Dailami. “Kita tidak mau yang nantinya Jakarta hanya sebagai Daerah Khusus Global Ekonomi saja, lupa kepada budaya, disitu ada kearifan lokal dari masyarakat Betawi, nah ini yang sedang saya perjuangkan,” tambah Prof Dailami. Bang Dai biasa ia disapa melanjutkan, sebagai putra daerah kita semua pingin memperingati tahun baru Hijriyah dengan terus meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT, karena tantangan dan hambatan di abad ini semakin berat. Bagaimana aqidah kita terus digoyang-goyang, kalau kita tidak pandai-pandai memilih institusi-institusi madrasah juga pesantren yang benar untuk anak-anak kita, maka semuanya akan tergelincir ke jalan yang tidak di ridhoi oleh Allah SWT. Akhir-akhir ini ramai soal pondok pesantren Al Zaitun, bagaimana kita bisa lihat sendiri kan. “Untuk itu saya berpesan kepada semuanya, terutama kepada anak-anak saya, murid-murid saya di pondok pesantren, agar selalu berpegang teguh kepada Al Qur’an, supaya kita selamat dunia dan akhirat,” pungkasnya. Hadir dalam acar ini Ketua DKM Masjid Al Anwar, Ustadz H Masykuri Hada Spd, Habib Muhammad Al Bagir Bin Alwy Bin Yahya, selaku penceramah, dan para guru tetap di Mesjid Al Anwar, yakni Ustadz H Astar Bin H Zayadi, Ustadz DR Helmi Yusuf, Ustadz Nurzen Alamsyah, Ustadz Ismail Bin H Bahrudin dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. (Sumber: http://dailami-firdaus.net/index/ini-pesan-anggota-dpd-ri-dailami-firdaus-saat-peringatan-1-muharram-1445-h-di-masjid-al-anwar-sukabumi-utara/)

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DKI Jakarta, Sylviana Murni menyampaikan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian khusus bagi para orang tua dalam rangka tumbuh kembang anak adalah mendampingi agar mereka berani untuk mengungkapkan pendapat, alias speak-up. Hal ini disampaikan Sylviana Murni dalam acara peringatan Hari Anak Nasional dengan tema "Spek Up" kolaborasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) DKI Jakarta, Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah (IBKS), Komunitas Literasi Cahaya Seni (CS) Kehidupan dan Lions Club yang diselenggarakan di Gedung Nusantara V komplek DPR/MPR RI, Gatot Subroto, Jakarta Pusat dihadiri oleh ratusan siswa, Mahasiswa maupun anak anak yang masih lajang serta para Kepala Sekolah dan guru dari seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya. "Ini adalah perhatian umum bagi orang tua yang memiliki anak kecil. Speak-up bukanlah tugas yang mudah. Sementara itu, beberapa anak yang mulai mengawali masa-masa sekolah mereka akan memasuki situasi dan kondisi yang lebih berbeda lagi. Tampaknya hal ini bagi sebagian anak menjadi sebuah permasalahan tersendiri terkait dengan kemauan mereka untuk berbicara," ujar Sylviana Murni, Minggu (23/7/2023). Selain Sylviana Murni, hadir sebagai pembicara pada kesempatan tersebut antara lain: Kepala Dispusip DKI Jakarta, Firmansyah; IPGD Lions Club Jakarta Monas Kalingga, Cut Syahrain Arifin; Ketua Pusat Divisi IBKS, Tuti Sukarni; Penasihat Tim Literasi, Sri Suparni Bahlil dan Ketua Umum CS Kehidupan, Aladdin. Sylviana Murni menjelaskan bahwa ada anak yang semakin besar semakin fasih dalam mengungkapkan pendapat atau speak-up. Namun, lanjut Sylvi, tak sedikit pula anak yang semakin bertumbuh malah semakin takut atau mengurungkan niat mereka untuk memilih tidak menyuarakan pendapat karena berbagai faktor yang melatar belakangi mereka. "Pertumbuhan anak memang harus terpenuhi secara biologis, namun tidak kalah penting juga harus disertakan pengawasan terhadap kemajuan anak dalam hal karakter dan pengetahuannya tentang dunia yang dari hari ke hari makin kompleks," katanya. Lebih lanjut Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI ini pun mengingatkan kepada para orang tua bahwa meskipun sibuk dengan aktivitas dan rutinitas pekerjaan di luar, mereka harus tetap memberikan perhatian penuh terhadap tumbuh kembang anak. Di satu sisi, kata Sylvi, anak adalah titipan dari Yang Maha Kuasa untuk dididik dan dijaga. Di sisi yang lain, kehadiran orang tua sangat penting untuk tumbuh kembang sang anak karena jika tak mempunyai banyak waktu bersama anak, dikhawatirkan dapat membuat sang anak mengalami stres mental. "Tanpa disadari, mungkin orang tua pernah tidak menanggapi anak ketika anak sedang bertanya atau bercerita. Padahal hal itu dapat melukai hati sang anak. Sibuk bekerja bukan berarti orang tua harus menggadaikan kebersamaan dengan anak. Orang tua harus pandai membagi waktu antara pekerjaan dengan aktivitas bersama anak. Pada intinya, seorang anak membutuhkan waktu bersama orang tuanya," jelas mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ini. IPGD Lions Club Jakarta Monas Kalingga, Cut Syahrain Arifin menyampaikan, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Institute for Social and Economic Research bahwa anak yang besar dari ibu yang sibuk bekerja mengalami penurunan kemampuan dalam mengikuti ujian sekolah sebesar 20%. Bahkan lebih parahnya lagi, lanjutnya, anak usia 5-10 tahun yang ibunya sibuk bekerja rentan mengalami stres mental dan berimbas pada reputasi buruk di sekolah. "Kita mesti menangkap peluang untuk meraih bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, dimulai hari ini dengan mempersiapkan generasi generasi berkualitas dan memberikan kesempatan terbaik buat anak kita untuk berani mengemukakan pendapat. Negara tidak akan benar kalau orang-orang baik diam saja," kata Syahrain. Dalam kesempatan tersebut seorang siswa SMAN 65 Jakarta, Moh. Azril Al-Ghifari menyampaikan pendapatnya terkait ketimpangan, kemiskinan, pernikahan dini dan sulitnya akses pendidikan yang ia lihat di sekitar tempat tinggalnya di Palmerah, Jakarta Barat. Menanggapi hal itu, Sri Suparni Bahlil yang juga merupakan istri dari Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini memang masih banyak persoalan pendidikan yang perlu diperhatikan, terutama di daerah. Bahkan, ketimpangan tersebut pun pernah ia rasakan saat masih tinggal di Papua. "Perlu ada sinergi dan kolaborasi dinas terkait, nanti akan coba difasilitasi untuk bisa diskusi bersama pendamping atau isteri Mendikbud-ristek karena beliau juga concern pada dunia pendidikan," kata Sri. Cut Emma sebagai penasehat CS Kehidupan menyampaikan bahwa ketimpangan sosial terjadi karena kesenjangan ekonomi di dalamnya, kesenjangan ekonomi terjadi karena tidak meratanya infrastruktur di lingkungan tersebut. "Infrastruktur bisa berupa fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Generasi muda harus jadi solusi dari permasalahan tersebut," kata Emma. Sementara itu, Tuti Sukarni menyampaikan, perubahan sangat bergantung pada kualitas pendidikan, Pemprov DKI Jakarta sangat konsen dalam memperhatikan hak pendidikan anak-anak Jakarta. "Di tahun keempat PPDB DKI Jakarta dengan sistem zonasi, terdapat 293 SMA dan 117 SMP yang ada di Jakarta, maka anak muda yg belum mendapatkan pelayanan pendidikan yg baik maka haru memberikan laporan kepada orang atau instasi bersangkutan," sebutnya. Kepala Dispusip DKI, Firmansyah menyampaikan bahwa Pemerintah tidak akan berjalan mulus tanpa ada keterlibatan masyarakatnya. "Nanti Dispusip akan mengundang anak anak untuk kolaborasi mengerakkan literasi, semoga yang hadir disini menjadi virus perubahan," kata Firman. (Sumber: Humas Setjen DPD RI)

Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Povinsi DKI Jakarta, Dailami Firdaus, mengklaim ada klausul yang mengatur tentang Majelis Kaum Betawi dalam Bab XI Rancangan Undang-Undang atau RUU Kekhususan Jakarta. Menurut dia, klausul tersebut memuat mengenai keberadaan kaum Betawi di Ibu Kota. "Sudah sepatutnya memberikan perhatian besar terhadap kaum Betawi di Jakarta sebagai warga inti pasca-Jakarta tidak menjadi Ibu kota," kata dia pada Sabtu, 15 Juli 2023, dilansir dari BeritaJakarta. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta telah mengusulkan RUU Kekhususan Jakarta kepada Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, hingga Mei 2023, pembahasan RUU ini sudah pada tahap uji publik dua. RUU ini bakal merevisi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, ibu kota akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dailami menyebut, DPD RI telah mengesahkan RUU Kekhususan Jakarta menjadi RUU Inisiatif DPD RI pada Jumat, 14 Juli 2023. Pengesahan itu berlangsung dalam sidang paripurna DPD RI ke-12 Tahun 2022-2023. "RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya terdiri dari 13 Bab dan 79 pasal sebagaimana dibacakan Wakil Ketua Komite I DPD RI Darmansyah Husein Senator dari Kepulauan Bangka Belitung dalam Sidang Paripurna DPD RI kemarin," ucap dia. Dailami melanjutkan RUU Kekhususan Jakarta memuat sembilan aspek, yaitu Kewenangan dan Kekhususan Jakarta; Kelembagaan dan Kekhususan Jakarta; Kepegawaian; serta Keuangan Daerah dan Dana Kekhususan Jakarta. Kemudian, aspek Politik dan Pemerintahan Jakarta Raya; Kawasan Metropolitan; Kerja Sama; Majelis Kaum Betawi; serta Pembinaan dan Pengawasan. Soal Majelis Kaum Betawi, lanjut dia, termaktub dalam Bab XI. Akan tetapi, dalam draf RUU Kekhususan Jakarta yang diterima Tempo dua bulan lalu menunjukkan bahwa Bab XI RUU Kekhususan Jakarta membahas mengenai Kawasan Regional Jabodetabek. Ihwal pelestarian Budaya Betawi tertuang dalam Pasal 26 Bab IV tentang Kewenangan dan Urusan Pemerintahan. Dailami berharap masyarakat Jakarta, khususnya kaum Betawi, mendukung RUU Kekhususan Jakarta menjadi Undang-Undang (UU). Anggota MPR RI 2014-2019 itu juga menganggap pentingnya penyematan Majelis Kaum Betawi dalam RUU guna memajukan kearifan lokal. "Ini sangat penting tentunya agar seni budaya Betawi tidak hanya lestari, tapi bisa semakin maju dan berkembang serta warganya makin sejahtera," ucap senator DPD RI Provinsi DKI Jakarta ini. (Sumber: https://metro.tempo.co/read/1748518/anggota-dpd-ri-klaim-ruu-kekhususan-jakarta-atur-soal-majelis-kaum-betawi-total-ada-9-aspek)