Anggota DPD RI Fahira Idris berharap partai politik dan pasangan calon capres dan cawapres terus mengingatkan pendukungnya untuk menyikapi perbedaan dengan adu gagasan, bukan adu fisik. Apalagi kini eskalasi politik semakin menghangat menjelang kampanye akbar Pemilu 2024. Menurutnya hal tersebut harus didinginkan, sebab suhu politik yang stabil sangat penting dijaga agar saat kampanye rapat umum yang ditandai pengerahan massa, tidak terjadi gesekan di lapangan. Ia juga meminta lembaga yang menangani masalah pelanggaran tindak pidana pemilu yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu yang terhimpun dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) diharapkan lebih antisipatif dan responsif. "Menjelang kampanye akbar, semua parpol dan paslon diharapkan terus menerus mengingatkan pendukungnya masing-masing untuk saling menahan diri. Suhu politik dipastikan akan menghangat bahkan panas karena capres/cawapres akan berkampanye massif di darat terutama lewat rapat umum dan di udara melalui berbagai iklan. Tolong, masing-masing pendukung diingat terus bahwa yang diadu gagasan bukan fisik," ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulis, Rabu (3/1/2023). Ia menilai hal Ini karena intensitas kampanye peserta pemilu terutama capres/cawapres akan semakin masif dan melibatkan massa yang besar karena sudah diperbolehkan menggelar rapat umum. Suhu politik juga akan semakin menghangat, karena semua paslon akan memanfaatkan berbagai platform media cetak, media massa elektronik, dan media daring untuk berkampanye. Fahira menambahkan gelaran pemilu di mana pun pasti melahirkan polarisasi, terlebih di Indonesia yang merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Namun, polarisasi yang terjadi selama kampanye ini harus dikelola dengan penuh kesadaran agar tidak tidak bertransformasi menjadi perpecahan apalagi konflik menjelang pemungutan suara dan setelahnya. Caleg DPD RI Dapil DKI Jakarta ini menambahkan ssia demokrasi Indonesia yang sudah lebih dari dua dekade idealnya sudah membentuk kesadaran bahwa berbagai macam perbedaan bahkan pertentangan di dalam masyarakat adalah hal yang biasa atau sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, rakyat sebagai pemilik sah republik ini harus menolak upaya-upaya yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengeraskan polarisasi selama Pemilu 2024 ini menjadi perpecahan dan konflik. "Jika nanti polarisasi semakin meruncing, ingatlah bahwa kita ini satu rumah. Kita semua punya ikatan batin yang sama dengan tanah air ini. Kita ini senasib sepenanggungan dalam bingkai sebuah bangsa bernama NKRI," ucap Fahira Idris. "Satu prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh siapapun di negeri terutama para pengambil kebijakan adalah, bangsa ini akan berkah jika para pemimpin dan wakil rakyatnya lahir dari proses pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Mari sama-sama kita menjaga Pemilu 2024 ini menjadi berkah bagi bangsa," tambahnya. (Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-7121627/jelang-kampanye-akbar-fahira-idris-yang-diadu-gagasan-bukan-fisik. )

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta masyarakat Melayu khususnya di wilayah Sumatera secara sukarela menerima kehadiran warga etnis Rohingya di daerahnya masing-masing. Menurutnya, kedatangan etnis Rohingya Myanmar perlu diterima dan diperlakukan secara manusiawi. Kami mengapresiasi penerimaan masyarakat atas kedatangan etnis Rohingya di beberapa daerah saat ini. "Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa memperdulikan asal usul dan latar belakang budaya atau agama", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (02/01/2024). Mantan wakil gubernur Bengkulu itu mendorong agar pemerintah daerah yang daerahnya didatangi etnis Rohingya menyiapkan barak pengungsian dan makanan yang layak. Tentunya dengan dukungan pemerintah pusat termasuk institusi TNI dan polri. "Kami ingin Para pengungsi Rohingya juga diperiksa identitas dan riwayat kesehatannya. Jangan sampai kehadiran mereka justru menimbulkan keresahan sosial bagi masyarakat setempat", jelasnya. Meski demikian, lanjutnya, Sultan mendorong agar Pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan diplomasi bersama negara-negara ASEAN terhadap junta militer Myanmar. "Kekerasan terhadap etnis Rohingya oleh pemerintahan militer Myanmar harus dihentikan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus menjadi pionir atas persoalan yang terjadi di Myanmar", tegasnya. Menurut data dari badan pengungsi PBB, UNCHR, lebih dari 1.500 warga Rohingya mendarat di Indonesia sejak bulan November. Rohingya sendiri meninggalkan Myanmar karena kekerasan yang terjadi, di mana mereka dianggap sebagai pendatang asing dari Asia Selatan. Diketahui, Sedikitnya 147 pengungsi etnis Rohingya mendarat di teluk tak berpenghuni di Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut), pada Sabtu (30/12) sekitar pukul 23.00 WIB. Teluk itu bersebelahan dengan Desa Kwala Besar yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumut. Mereka tiba dalam kondisi memprihatinkan, dengan makanan dan minuman yang sangat terbatas. Tanpa berpikir dua kali, warga Desa Kwala Besar langsung memberikan pertolongan dengan mengumpulkan makanan, minuman, dan baju bekas layak pakai untuk diberikan kepada para pengungsi, yang terdiri dari 53 laki-laki, 39 perempuan, dan 55 anak-anak. (Sumber : https://dpd.go.id/daftar-berita/sultan-minta-masyarakat-sumatera-terima-kedatangan-etnis-rohingya )

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mengatakan, Jakarta perlu memenuhi banyak variabel untuk menjadi kota ramah disabilitas. Hal tersebut guna memastikan taraf kehidupan yang lebih berkualitas bagi penyandang disabilitas dan perlindungan terhadap eksploitasi, pelecehan, dan diskriminasi. "Kunci menjadi kota ramah disabilitas adalah kesamaan kesempatan. Jakarta memiliki fondasi yang kuat sebagai kota ramah disabilitas," kata Fahira dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (27/12/2023). Perwujudan kota ramah disabilitas, disebut Fahira, adalah Kartu Penyandang Disabilitas yang merupakan program sejak lima tahun terkahir. "(Kartu Penyandang Disabilitas) bukan hanya sekadar bantuan sosial (bansos), tetapi upaya untuk menciptakan ekosistem yang lebih luas dari segala aspek," jelasnya. Fahira menilai, perlu penilaian terhadap political will kepala daerah guna mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan sosial bagi para penyandang disabilitas. Selain itu, infrastruktur fisik juga perlu dikembangkan untuk mendukung kota ramah disabilitas, seperti transportasi umum, trotoar, area publik, dan fasilitas umum. Adapun variabel yang sangat penting, kata dia, yakni kesamaan kesempatan yang memberikan peluang atau akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan aksi untuk memastikan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia untuk meningkatkan daya guna para penyandang disabilitas. Regulasi tersebut perlu ditindaklanjuti agar para penyandang disabilitas dapat secara leluasa mengembangkan diri melalui seluruh kemampuan yang disesuaikan dengan bakat dan minat yang dimiliki. Salah satu upayanya adalah dengan memastikan perusahaan swasta untuk mempekerjakan minimal 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai di instansinya. "Satu hal yang tidak kalah penting adalah kota ramah disabilitas memiliki program perlindungan khusus untuk melindungi penyandang disabilitas dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, dan kejahatan seksual," pungkas Fahira. (Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2023/12/27/11515381/wujudkan-jakarta-kota-ramah-disabilitas-fahira-idris-kesamaan-kesempatan. )

Anggota DPD RI Fahira Idris menyayangkan isu kekerasan perempuan dan anak tidak menjadi salah satu bahasan atau subtema pada debat Pilpres 2024. Padahal, isu ini masih menjadi persoalan krusial di Indoneska karena angkanya masih tinggi. Selain itu, jika persentase kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia terus meningkat dalam jangka menengah dan panjang, maka derajat kehidupan masyarakat yang berkualitas sebagai salah satu ciri negara maju tidak akan pernah tercapai. Aktivis perempuan ini pun menambahkan, tidak dimasukkannya persoalan tersebut pada debat Pilpres 2024 mengonfirmasi bahwa isu ini belum sepenuhnya menjadi arus utama, baik dalam kebijakan negara maupun dalam diskursus publik. Padahal, tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah persoalan yang sehari-hari dilihat, didengar, dibaca, dirasakan dan dihadapi masyarakat. Fahira mengungkapkan perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan di masyarakat. Namun, mereka jugalah yang menjadi kunci kemajuan Indonesia. Hal ini melihat jumlah perempuan yang hampir mendekati 50 persen total penduduk Indonesia, yang berperan penting dalam kemajuan bangsa sehingga harus dilindungi dan diberdayakan. Sementara melindungi anak-anak Indonesia dari segala macam tindak kekerasan artinya memastikan Indonesia ke depan diisi oleh generasi-generasi penerus yang tangguh. "Saya menyayangkan isu kekerasan perempuan dan anak tidak menjadi salah satu bahasan atau subtema Debat Pilpres 2024. Padahal isunya sangat krusial. Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju selama angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Generasi emas Indonesia tidak akan pernah datang selama perempuan dan anak masih dibayangi kekerasan psikologis, fisik apalagi seksual. Besarnya populasi perempuan adalah daya ungkit kemajuan bangsa ini. Sedangkan anak-anak yang terbebas dari kekerasan menjadi jalan Indonesia Emas 2045," ujar Fahira dalam keterangannya, Sabtu (30/12/2023). Lebih lanjut, Fahira menjelaskan salah satu isu krusial soal perlindungan anak yang patut mendapat perhatian capres/cawapres adalah menyiapkan blueprint perlindungan anak Indonesia yang progresif. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat aksi-aksi komprehensif mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak. Sementara untuk perempuan, salah satu isu krusialnya adalah program dan aksi pencegahan segala bentuk kekerasan, menangani, melindungi, dan memulihkan korban serta melaksanakan penegakan hukum serta mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual. Selain itu, pemerintah juga perlu mengoptimalkan isu pemberdayaan perempuan yang selama ini belum maksimal. "Satu hal yang juga harus menjadi pemahaman bersama adalah kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah fenomena gunung es di mana kasus yang terjadi lebih tinggi daripada yang terlaporkan. Artinya siapapun presiden kedepan harus punya program-program progresif mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan," pungkasnya. (Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7115996/fahira-idris-sayangkan-debat-pilpres-tak-bahas-kekerasan-perempuan-anak. )

Anggota DPD RI, Dailami Firdaus menilai muatan Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) masih jauh dari harapan masyarakat Jakarta, terutama masyarakat Betawi. Untuk itu, senator Jakarta ini mendesak pembahasan RUU DKJ harus melibatkan beragam unsur masyarakat. "Seharusnya teman teman di DPR bisa melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal guna menyerap aspirasi dari masyarakat terutama masyarakat Betawi. Karena kekhususan Jakarta seharusnya tidak hanya berbicara mengenai Jakarta sebagai suatu wilayah ekonomi dan bisnis saja," ujar Dailami dalam keterangannya, Minggu (31/12/2023). Pria yang akrab disapa Bang Dai itu mengaku kecewa dengan muatan RUU DKJ yang masih minim memajukan budaya Betawi. Dalam konteks budaya, ungkapnya, RUU DKJ terlihat hanya dalam tatanan formal saja. "Bisa dibilang hanya sebagai pelengkap saja. Seharusnya dalam kekhususannya Jakarta memiliki karakter yang menjadi poin daripada suatu wilayah dimana kekhususannya yaitu adanya masyarakat inti dan lembaga adat dan turut terlibat dalam kebijakan arah pembangunan daripada Jakarta," katanya. Putra Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah, AS. MA dan Cucu Ulama Kharismatik Betawi KH. Abdullah Sayafi'ie itu menilai wajar jika masyarakat Betawi meminta dilibatkan dalam kebijakan pembangunan Jakarta ke depan. Sebab, tegasnya, hal ini sesuai dengan Undang Undang dasar 1945 didalam Pasal 18B ayat (2) dimana “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” yang mengada ada atau dibuat tanpa dasar serta ketentuan dalam bernegara, namun semua sesuai dengan aturan aturan bernegara yaitu berdasarkan kepada UUD 1945," tegasnya. Untuk itu, harapnya, Pemerintah dan DPR RI pada saat pembahasan dapat memasukan dan mengesahkan aspirasi dari masyarakat Jakarta terutama masyarakat Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta. "Yaitu tetap adanya pilkada dalam proses pemilihan pemimpin di Jakarta untuk terus menjaga dan merawat demokrasi di Jakarta, keberadaan Majelis Adat Betawi yang merupakan representatif masyarakat inti Jakarta yang harus dilibatkan dalam segala perumusan kebijakan di Jakarta ke depan," jelasnya. Menyinggung keuangan daerah, lanjut Bang Dai, selain Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini diterima oleh DKI Jakarta dari Pemerintah Pusat, dia juga mendorong perlu juga adanya dana alokasi khusus dalam rangka mempercepat pembangunan di Jakarta terutama untuk akses konektivitas di Kepulauan Seribu. (Sumber : https://kosadata.com/read/senator-jakarta-kekhususan-jakarta-tak-hanya-bicara-ekonomi-dan-bisnis?page=2 )

Senator dan anggota DPD RI, DKI Jakarta, Prof. Dr. H. Dailami Firdaus menilai muatan daripada RUU DKJ ( Daerah Khusus Jakarta ) masih jauh dari harapan masyarakat Jakarta, terutama masyarakat Betawi. "Seharusnya teman teman di DPR bisa melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal guna menyerap aspirasi dari masyarakat Jakarta, terutama masyarakat Betawi," ujar Senator berdarah asli Betawi yang biasa disapa Bang Dai, putra dari Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah, AS. MA dan Cucu Ulama Kharismatik Betawi KH. Abdullah Sayafi'ie. Dikemukakan alasan Bang Dai karena kekhususan Jakarta tidak hanya berbicara mengenai suatu wilayah ekonomi dan bisnis saja. Sementara dalam konteks budaya masih pada tatanan level formal, bahkan terkesan pelengkap semata. "Terus terang saya kecewa. Semestinya dalam kekhususannya Jakarta memiliki karakter yang menjadi poin ciri suatu wilayah. Ada masyarakat inti dan lembaga adat yang dilibatkan dalam mengambil kebijakan arah pembangunan Jakarta,* urai Bang Dai. [image]dai2.jpg[/image] Di Jakarta Ada Lelaki yang Bisa Bantu Kita Hasilkan Banyak Uang Lanjut Bang Dai adalah kewajaran bila Masyarakat Betawi meminta hal tersebut. Karena semua itu sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 18B ayat (2). Disebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Jadi yang diminta masyarakat Betawi bukan hal yang mengada ada atau dibuat tanpa dasar serta ketentuan dalam bernegara. Semua sesuai dengan aturan aturan bernegara yaitu berdasarkan kepada UUD 1945. Bang Dai berharap kepada koleganya di DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat ) dan Pemerintah pada saat pembahasan dapat memasukan dan mengesahkan aspirasi dari masyarakat Jakarta terutama masyarakat Betawi sebagai masyarakat Inti Jakarta. Di antaranya aspirasi itu tetap adanya pilkada dalam proses pemilihan pemimpin di Jakarta untuk terus menjaga dan merawat demokrasi di Jakarta. Begitu juga dengan keberadaan Majelis Adat Betawi yang merupakan representatif masyarakat Inti Jakarta harus dilibatkan dalam segala perumusan kebijakan di Jakarta kedepan. Seperti mengenai keuangan daerah maka selain Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini diterima oleh DKI Jakarta dari Pemerintah Pusat. "Perlu juga adanya dana alokasi khusus dalam rangka di peruntukan mempercepat pembangunan di Jakarta terutama untuk akses konektifitas di Wilayah Kepulauan Jakarta (Kepulauan Seribu)," tutup Bang Dai. (Sumber : https://www.porosjakarta.com/sosok/063688025/senator-dailami-firdaus-kecewa-dengan-ruu-dkj?page=2 )

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengecam materi pidato Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menggunakan analogi syariat Islam dalam sholat sebagai bahan candaan. Dikatakan LaNyalla, olok-olok atau candaan terhadap syariat dalam ibadah sholat sangat tidak pantas, dan melecehkan ibadah utama umat Islam. Menurut LaNyalla apa yang dilakukan Menteri Perdagangan RI itu adalah bentuk fanatisme buta yang melampaui batas, demi mendukung paslon dalam Pilpres. “Ini bukan saja offside, tapi sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat bawah. Apalagi kita selama ini sudah punya rambu-rambu terkait materi yang menyangkut Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan. Komika saja, yang jelas niatnya melawak, dipidana, apalagi politisi,” tandas LaNyalla di sela reses di Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu, (20/12/2023). LaNyalla mengaku mendapat banyak sekali aspirasi, masukan dan saran dari masyarakat di grass root, dan dari sejumlah tokoh, yang mengecam apa yang dilakukan Zulkifli Hasan tersebut, setelah video rekaman pidatonya viral di media sosial. “Masyarakat di bawah dan sejumlah tokoh jadi geram melihat itu. Saya maklum, karena hal itu sudah masuk ke ranah yang sangat privat dalam ibadah Umat Islam. Apalagi perintah sholat itu satu-satunya perintah yang disampaikan secara langsung oleh Allah SWT kepada Rasul Muhammad dalam Isra’ Mi’raj. Ini ibadah yang paling utama,” tandasnya. Sebagai Ketua Partai, lanjut LaNyalla, seharusnya Zulkifli Hasan paham apa itu “istihza’a”. Yang secara bahasa berarti “sukhriyah” atau melecehkan dengan mengolok-olok. Apalagi yang diolok-olok adalah ibadah salat yang merupakan wujud Habluminallah dalam ajaran Islam. “Mengolok-olok dengan sebutan buruk kepada seseorang atau kelompok saja dilarang di dalam AlQuran. Apalagi mengolok-olok ritual ibadah sholat, meskipun sebagai candaan,” imbuhnya. LaNyalla menganggap fenomena olok-olok dan cemooh atau candaan terhadap agama, terutama Islam di Indonesia yang belakangan ini semakin marak di media sosial, adalah dampak dari kemenangan faham materialisme atas idealisme dan spiritualisme. “Ini menurut saya dampak dari perubahan Konstitusi dan Sistem Bernegara di Indonesia, yang semakin liberal, individualistis dan penghambaan ekonomi kapitalistik. Karena memang kita sudah meninggalkan Pancasila sebagai identitas Konstitusi yang telah diubah total di tahun 1999 hingga 2002 itu,” tandasnya. Karena itu, ia berulang kali menyampaikan bahwa Pemilihan Presiden Langsung memang bukan budaya dan tradisi Indonesia. Tapi adopsi dari sistem barat yang individualis. Sehingga mengubah karakter bangsa Indonesia yang sebenarnya bangsa yang guyub dan komunal. “Ini bisa kita lihat, dalam pemilihan ketua di organisasi apapun, termasuk partai, yang dilakukan melalui perwakilan. Bukan dipilih langsung oleh semua anggotanya secara langsung,” pungkasnya. Dalam video yang beredar di media sosial, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menggambarkan bahwa saat ini ada kelompok masyarakat saat menjalankan salat tidak berani melafalkan ‘Amin’ begitu imam selesai membaca Surat Al Fatihah. Juga tidak menjulurkan satu telunjuk jari saat tasyahud, karena khawatir dikira mendukung paslon lain. “Ini karena saking cintanya kepada Pak Prabowo,” selorohnya di video tersebut, sembari memeragakan dengan menjulurkan dua jari. (Sumber : https://lanyallacenter.id/dinilai-lecehkan-syariat-islam-demi-dukung-prabowo-ketua-dpd-ri-kecam-zulkifli-hasan/ )

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meraih peringkat pertama penghargaan “Menuju Informatif” dari hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2023. Penyerahan penghargaan “Menuju Informatif” dari Komisioner KIP Handoko Agung Saputro, dilangsungkan di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Rabu (20/12/2023), diterima oleh Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI, Lalu Niqman Zahir. “Secara kelembagaan, DPD RI telah membuktikan komitmen tinggi menjalankan UU KIP Nomor 14 tahun 2008. Ini dikuatkan melalui partisipasi E-Monev yang meningkat lebih baik dari tahun lalu,” kata Lalu Niqman, di sela-sela acara. Lalu Niqman meyakini, Monev yang digelar KIP setiap tahun ini mengalami tren kenaikan dan menunjukkan progress positif dari aparatur hingga berdampak pada kenaikan kinerja di DPD RI. ‘Alhamdulilah, setiap tahun kami mengalami tren kenaikan,” ungkapnya. Senada, Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma menyampaikan komitmennya dalam keterbukaan informasi publik. “Kami senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang akuntabel, mudah, dengan mengedepankan prinsip kolaborasi, inovasi dan inklusifitas akses informasi publik,” ujar Mahyu. Dengan perolehan nilai 88,09 tentunya DPD RI menduduki peringkat ke-1 dari 13 Kementerian/Lembaga yang memperoleh klasifikasi Menuju Informatif. Sebanyak total 369 Badan Publik mengikuti rangkaian Monev KIP 2023 yang terdiri atas tahapan Monitoring Portal Resmi dan Portal PPID Badan Publik, Pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ), serta Uji Presentasi di hadapan para komisioner Komisi Informasi Pusat dan praktisi pengelola informasi. (Sumber : https://liputan.co.id/2023/12/dpd-ri-peringkat-pertama-penghargaan-informasi-publik/ )

Anggota DPD RI yang juga aktivis perempuan Fahira Idris mengungkapkan peringatan Hari Ibu menjadi momentum merayakan cinta kasih anak kepada ibu, dan rasa sayang seorang ayah kepada istrinya. Selain itu idealnya menjadi momen evaluasi, sudah sejauh mana kebijakan negara memuliakan para ibu yang sejatinya adalah sekolah pertama dan utama bagi anak-anak Indonesia menjadi generasi terbaik bangsa. Ia mengungkapkan makna peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember harus diperluas menjadi momentum untuk menyuarakan keresahan para ibu terhadap bangsa, kesulitan-kesulitan yang dihadapi di rumah tangga. Dan juga, tentunya sebagai pengingat untuk pemerintah karena masih banyak perangkat regulasi dan implementasi kebijakan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat dari kualitas ibu rumah tangga di Indonesia. Seperti dilansir Detikcom, Minggu (24/12/2023), "Peringatan Hari Ibu ini adalah momentum bagi capres-cawapres mendengar keresahan para ibu dan beri solusi. Mempersembahkan kasih sayang sejati untuk ibu-ibu Indonesia adalah saat negeri ini bisa menghadirkan harga kebutuhan pokok stabil, ibu hamil mendapat kemudahan agar tetap sehat dan bayinya tidak stunting, anak-anak bisa sekolah dengan tuntas dan berkualitas, pelayanan kesehatan di mana saja mudah digapai, terlindung dari KDRT dan anak-anak dijauhkan dari narkoba, miras, dan pornografi," jelas Fahira dalam keterangan tertulis, Minggu (24/12/2023). Di balik baik atau buruknya situasi sebuah negara, ia menyebut para ibu lah yang menjadi paling terdampak langsung. Karena saat harga kebutuhan pokok melambung, para ibu lah yang harus memutar otak agar dapur tetap 'ngebul'. Saat pelayanan kesehatan susah digapai para ibu lah yang berjuang agar bayi yang dikandungnya tetap sehat. Bahkan saat biaya pendidikan semakin meningkat, para ibu lah yang harus pandai berhemat-hemat agar bisa membayar keperluan sekolah atau kuliah anak. Selain itu dalam menghadapi permasalahan sehari-hari, para ibu di Indonesia juga dituntut untuk menjadi guru pertama dan utama untuk anak-anak demi melahirkan generasi yang tangguh bagi kelanjutan bangsa. Maka dari itu ia menginginkan beban dan persoalan hidup sehari-hari para ibu harus diringankan, siapa pun presiden yang nanti memimpin Indonesia harus mampu menghadirkan situasi yang memudahkan para ibu. "Saya mau ingatkan semua capres-cawapres yang saat ini sedang menebar janji, bahwa bangsa ini tidak akan pernah maju jika negara tidak berkomitmen meringankan beban para ibu lewat berbagai kebijakan, program dan aksi nyata. Kelanjutan bangsa ini ada di tangan para ibu, karena merekalah yang membentuk, mendukung, dan melahirkan generasi terbaik Indonesia untuk mencapai peradaban kelak," pungkas Fahira. (Sumber : https://www.lenteranasional.com/2023/12/anggota-dpd-ri-mengingatkan-momen-hari.html )

Banyaknya aspirasi dan keluhan yang diterima DPD RI atas penyelenggaraan ibadah Haji 2023 lalu, membuat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bergerak cepat untuk melihat langsung dan mendapat komitmen peningkatan pelayanan haji 2024 dari para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jeddah-Arofah-Mina-Makkah-Madinah, Ketua DPD RI juga mempertemukan Jajaran KJRI Jeddah dengan Kantor Urusan Haji di Jeddah. Pertemuan yang digelar Kamis (7/12/2023) waktu setempat itu dihadiri oleh Konjen RI Jeddah Yusran Bahauddin Ambary, Staf Teknis Urusan Haji-1 Nasrullah Jassam, Staf Teknis Urusan Haji-2 Muhammad Luthfi Makki, dan Koordinator Protokol/Pelaksana Fungsi Pensosbud-2 M. Ilham Effendy. LaNyalla menyampaikan empat klaster keluhan yang masuk ke DPD RI, yakni, keterlambatan bus jemputan Jamaah di Muzdalifah, konsumsi sebelum ke Arafah dan setelah dari Mina yang tidak tersedia, over kapasitas pemondokan Jamaah, terutama di tenda Mina, lalu toilet di Arafah yang kurang, dan fasilitas untuk jamaah lanjut usia yang kurang. “Selain itu, saya juga ingin mendengar langsung kesiapan Indonesia terhadap perubahan regulasi Kerajaan Saudi, terkait penghapusan zonasi tenda di Mina, melalui metode siapa cepat dia dapat (first come first). Apakah Indonesia sudah memilih plot lokasi, dan akan mengajukan bidding lokasi tersebut. Seberapa kesiapan kita?,” tanya LaNyalla. Ketua DPD RI juga menyinggung perlunya koordinasi yang lebih intens antara Kantor Urusan Haji Kemenag RI dengan Konjen RI Jeddah. Mengingat beberapa tenaga kerja pendamping jamaah haji diambil dari para pekerja Migran yang sudah menetap di Arab Saudi, baik mahasiswa maupun non-mahasiswa. “Saya kira perlu keterlibatan Fungsi Bidang Tenaga Kerja di KJRI Jeddah, paling tidak untuk memberikan justifikasi data latar belakang para pekerja migran yang ada di Saudi. Sehingga Kantor Urusan Haji tidak salah pilih orang yang punya latar belakang permasalahan atau sedang bermasalah di Saudi,” tandasnya. Karena seperti diketahui, Kemenag membutuhkan sekitar 800 pekerja migran, terutama yang sudah bermukim di Saudi, sebagai tenaga pendukung Haji 2024. Sementara tidak semua mukimin di Saudi tinggal sesuai prosedur. Masih ditemukan puluhan orang yang tinggal di Saudi karena tidak pulang setelah umroh dan banyak di antaranya yang bermasalah dengan pemberi kerja sebelumnya, sehingga mereka kehilangan paspor, karena ditahan majikan pemberi kerja. Atas hal itu, Konjen RI Jeddah Yusran B Ambary mengaku berterima kasih atas perhatian Ketua DPD RI. Pihaknya juga memaparkan bahwa program pasporisasi terhadap warga Indonesia di Saudi terus dilakukan. Bahkan di tahun ini dipermudah, tanpa harus melibatkan tim khusus dari kementerian dan lembaga di Jakarta untuk datang ke Saudi. Tetapi langsung ditangani KJRI. Sementara perwakilan Kantor Urusan Haji Nasrullah Jassam menyatakan Kemenag RI telah melakukan evaluasi, telaah dan pengambilan langkah atas permasalahan Haji 2023. “Terkait penjemputan di Muzdalifah yang terlambat, memang tidak hanya menimpa jamaah Indonesia, tetapi semua jamaah haji. Sehingga kami sudah menyampaikan nota protes terhadap Kementerian Haji Saudi,” tuturnya. Sementara persoalan konsumsi di Mina pada Haji tahun 2023, diakibatkan suplai air bersih yang terhambat. Sehingga menimbulkan persoalan di dapur umum Mina. Sedangkan untuk kekurangan jumlah toilet, khususnya di Arafah, Kemenag sudah mendapat komitmen dari Kementerian Haji Saudi untuk penambahan jumlah. Dari sebelumnya dengan rasio 1/150 menjadi 1/50. “Menyangkut over kapasitas jamaah di tenda Mina memang agak susah solusinya, karena memang rasionya di angka 0,9 meter persegi per jamaah. Padahal idealnya 1 sampai 1,5 meter persegi per jamaah. Kalau di Arafah kita mendapat rasio 1,2 meter persegi per jamaah,” tukasnya. Sedangkan suplay listrik yang sebelumnya dari generator, untuk tahun 2024 nanti dipastikan langsung dari pembangkit listrik Saudi. Sehingga arus yang masuk lebih stabil, diharapkan penerangan dan AC akan lebih stabil dan dingin. Terkait regulasi baru dari Kementerian Haji Saudi tentang pemilihan lokasi tenda di Mina dan Arafah, diungkap Nasrullah bahwa Indonesia masih mempertimbangkan dengan cermat. Mengingat lokasi yang lebih mendekat ke Jamarat, mobilisasi jamaah diatur melalui kereta api. “Akan lebih sulit mobilitas melalui kereta api, mengingat jamaah haji Indonesia jumlahnya mencapai 241 ribu di tahun 2024 nanti,” imbuhnya. Nasrullah meyakinkan Ketua DPD RI, bahwa pelaksanaan Haji 2024 akan lebih baik. Karena semua kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kemenag RI mendasarkan kepada aturan yang diperketat dan pagu anggaran yang lebih tinggi, serta persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi. Termasuk jarak pemondokan jamaah di Makkah yang paling jauh hanya boleh di kisaran 4 kilometer. “Selain penyediaan shuttle bus khusus Indonesia, kami juga memastikan tidak ada lagi lokasi pemondokan yang jauh, atau jalanan yang sulit diakses. Kalau jaman dulu ada lokasi di Bakhutmah, yang jalannya naik turun dan berbukit, atau Kuday yang terlalu jauh, sekarang sudah dihapus dari peta ploting lokasi pemondokan Jamaah Haji Indonesia,” ungkapnya. Kemenag RI telah menentukan lokasi, masing-masing di Jarwal, Mahbas Jin, Raudha dan yang terdekat di Misfalah, sekitar 800 meter dari Masjidil Haram. Sedangkan yang terjauh di Syisyah, sekitar 4,3 kilometer dari Masjidil Haram. “Semua pemondokan itu minimal setara dengan hotel Bintang 3, atau 4,” tambah Nasrullah. Terkait penambahan Kuota 20 ribu Jamaah dari Kerajaan Saudi, pihak Kemenag melalui Kantor Urusan Haji mengaku siap. Karena pemberian Kuota tambahan tersebut tidak mendadak seperti yang terjadi di musim Haji tahun 2023. “Terakhir yang dapat kami sampaikan, terhadap Jamaah Haji Lansia, kami di Indonesia mengubah kebijakan melalui pemeriksaan Kesehatan terlebih dahulu, baru pelunasan. Kalau sebelumnya, setelah lunas baru pemeriksaan Kesehatan, sekarang kita balik. Sehingga calon jamaah yang diketahui memiliki penyakit komorbid yang berat, akan terdeteksi di awal, sebelum melunasi biaya haji,” pungkasnya. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin Alamsyah dan Ichsanuddin Noorsy, serta sejumlah staf kesekjenan DPD RI. Sebelumnya, Ketua DPD RI telah meninjau langsung aktivitas peningkatan layanan di Arafah dan Mina. LaNyalla mengaku sengaja melakukan kunjungan ke lokasi secara non protokoler, karena untuk melihat secara langsung dan mendadak, peningkatan kualitas yang dijanjikan Kementerian Haji Saudi. (Sumber : https://indopostnews.com/2023/12/08/ketua-dpd-ri-pertemukan-konjen-jeddah-dan-kantor-urusan-haji-pastikan-haji-2024-lebih-baik/ )