Pemerintah bersama DPR dan DPD RI saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Adapun salah satu isu utama dalam RUU tersebut terkait pembentukan kawasan aglomerasi untuk menyinkronkan pembangunan di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dengan daerah sekitar. Salah satu Program Kawasan Aglomerasi dalam RUU DKJ adalah sektor transportasi. Menyoroti hal ini, Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyebut transportasi publik menjadi salah satu sektor yang penting diintegrasikan di semua wilayah aglomerasi. Oleh sebab itu, transportasi publik akan menjadi salah satu bahasan penting terkait program Kawasan Aglomerasi dalam RUU DKJ. Menurutnya, kemacetan di Jakarta dan sekitarnya harus segera dicarikan solusi karena sudah menumpuk kerugian ekonomi yang besar. "Oleh karena itu, saya berharap RUU DKJ ini mampu mempercepat hadirnya transportasi publik yang setara dan terintegrasi antara Jakarta dan daerah sekitarnya. Sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, pada 2029, sebanyak 60 persen pergerakan warga di Jabodetabek sudah harus menggunakan angkutan umum perkotaan. Target ini harus bisa tercapai jika ingin Jakarta dan sekitarnya menjadi kota berkelas dunia," ujar Fahira dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3/2024). Fahira menambahkan, kawasan Jabodetabek dengan populasi lebih dari 30 juta jiwa saat ini sebenarnya sudah menjelma menjadi wilayah aglomerasi terbesar di dunia. Ketergantungan antarwilayah Jabodetabek yang tinggi menjadikan pergerakan orang di kawasan aglomerasi ini sangat besar. Saat ini, diperkirakan jumlah pergerakan di Jabodetabek mencapai 88,2 juta trip/hari. Jika dirinci, pergerakan ini terdiri dari pergerakan di dalam Jakarta sebesar 21,2 juta trip/hari, commuter 6,4 juta trip/hari dan pergerakan di dalam suburban 60,6 juta trip/hari. Lebih lanjut, Fahira menjelaskan tingginya mobilitas ini menjadi persoalan serius. Sebab, dari jumlah tersebut, kurang dari 30 persen yang menggunakan transportasi umum atau lebih dari 70 persen memilih menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Hal ini berdampak terhadap kemacetan di Jakarta dan wilayah sekitarnya semakin tinggi. Selain itu, kondisi ini juga menyebabkan kerugian ekonomi dan pencemaran udara sehingga menurunkan kualitas dan produktivitas warga Jabodetabek. "Kita harus pastikan RUU DKJ ini menjadi daya dorong yang efektif untuk membuat sebanyak mungkin mobilitas di kawasan aglomerasi menggunakan transportasi publik. Oleh karenanya, sistem transportasi publik setidaknya di Bodetabek bisa setara seperti yang saat ini sudah ada di Jakarta. Sehingga ke depan Jakarta bisa memainkan perannya sebagai kota global. Sementara kota sekitarnya bisa berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan keuangan, serta kegiatan bisnis nasional, regional, dan global," pungkas Fahira. Sebagai informasi, kawasan aglomerasi merupakan kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional. Kawasan ini dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi sekalipun berbeda dari sisi administrasi sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global. Salah satu sektor yang penting diintegrasikan adalah transportasi publik terpadu di semua wilayah aglomerasi tersebut. Dalam RUU DKJ, Kawasan Aglomerasi mencakup minimal wilayah Provinsi DKJ, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. (Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7242504/fahira-idris-harap-ruu-dkj-percepat-integrasi-transportasi-publik )

Permasalahan lonjakan harga beras serta harga pangan yang terjadi setiap menjelang Ramadan menunjukkan pemerintah tidak serius mengatasi permasalahan pangan Bangsa Indonesia yang dirumuskan melalui kebijakan strategis. Dalam Dialog Kenegaraan DPD RI di Gedung DPD RI (6/3/2024), diketahui siklus permasalahan pangan, seperti lonjakan harga dan kelangkaan bahan pokok, serta penurunan produktivitas pertanian, selalu terjadi tiap tahun dan pemerintah tidak memiliki kebijakan mengatasi permasalahan tersebut. “Daya terawang pemerintah untuk melihat perubahan ke depan semakin tidak tajam, karena peristiwanya berulang dan telah menjadi siklus. Kalau ada kesalahan ditimpakan ke El Nino. Ke depan pemerintah harus lebih fokus melihat situasi ini, terutama bahan pokok. Kalau kebutuhan bahan pokok mesti dan harus diantisipasi,” ujar Anggota DPD RI dari Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara. (Sumber : https://www.beritasatu.com/network/sumselupdate/125844/harga-beras-meroket-pemerintah-dinilai-tidak-serius-tangani-bahan-pangan )

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa dirinya siap hadir dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu DPD RI. "Tentu siaplah!" kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu. Walaupun demikian, Bagja menjelaskan kehadiran dirinya akan bergantung pada jadwal rekapitulasi Pemilu 2024. "Tergantung juga. Kalau ada rekap gimana? Nanti ditanya DPD, kita mengawasi rekap yang sedang berjenjang ini atau menghadiri DPD? Hayo, emang bisa dibelah-belah? Kalau bisa dibelah-belah, oke lah," ujarnya. Adapun Bagja menyebut saat ini pihaknya sedang mengawasi proses rekapitulasi berjenjang, sehingga bila lebih mementingkan hadir dalam rapat Pansus DPD, maka dikhawatirkan tidak dapat memberikan pernyataan dengan baik. "Kami lagi memantau teman-teman yang sekarang lagi merekap di tingkat provinsi, dan masih ada yang di tingkat kabupaten/kota. Ada juga yang masih di tingkat kecamatan, ada satu, dua yang bermasalah. Padahal, seharusnya sudah selesai," tuturnya. Sementara itu, dia mengatakan tidak bisa berkomentar banyak terhadap pembentukan pansus tersebut. "Kami berhubungan-nya dengan Komisi II, dengan DPR RI, dan juga dengan DPD RI, iya. Akan tetapi, dalam beberapa case (kasus) itu kan kami hanya bisa menjelaskan. Kami tidak pada titik mencampuri urusan, hak, dan kewenangan teman-teman lembaga lain," ucapnya. Sebelumnya, DPD RI membentuk Pansus Kecurangan Pemilu untuk mengungkapkan banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024. Hal itu disepakati oleh para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, yang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Komite I yang membidangi soal Pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam Pemilu 2024, tetapi ada usulan untuk pembentukan Pansus. Apakah dapat disetujui? (setuju)," kata Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/3). (Sumber : https://www.antaranews.com/berita/3997482/bawaslu-siap-hadir-dalam-rapat-pansus-kecurangan-pemilu-dpd-ri )

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin mengaku sepakat dengan pernyataan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bahwa "demokrasi mahal". Sultan pun menilai Indonesia tidak perlu ragu kembali ke sistem pemilu terdahulu, yakni presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Senator asal Bengkulu itu menyebut Indonesia "tidak perlu ragu" ke sistem demokrasi yang menetapkan rakyat tidak memilih langsung presiden. Menurutnya, demokrasi langsung saat ini jauh dari karakter Pancasila. "Sebagai bangsa, Indonesia harus percaya diri dan mempertahankan nilai-nilai dalam praktik kenegaraan yang digariskan oleh Pancasila dan UUD 1945," kata Sultan dalam keterangan resminya sebagaimana dikutip akun Facebook DPD RI, Rabu (6/3/2024). "Harus kita akui bahwa proses demokrasi yang liberal seperti sekarang ini sangat jauh dari karakter demokrasi Pancasila," imbuh Sultan. Presiden Indonesia sendiri dipilih oleh MPR sejak 1967 hingga 2001. Soeharto menjadi presiden pertama yang dipilih melalui MPR, waktu itu MPRS, pada Maret 1967. Soeharto lalu berkuasa hingga Mei 1998, atau 31 tahun kemudian. Soeharto kemudian lengser dan menyerahkan jabatannya ke BJ Habibie. Pada Oktober 1999, MPR memilih Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai presiden. Gus Dur dilengserkan melalui sidang istimewa MPR pada 2001 dan digantikan Megawati Soekarnoputri. Rakyat Indonesia mulai berhak memilih langsung presiden dan wakil presiden sejak Pemilu 2004. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Prabowo sendiri menyatakan bahwa demokrasi mahal ketika menjadi pembicara kunci dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3). Eks Danjen Kopassus itu menilai masih banyak hal yang bisa dibenahi dari demokrasi Indonesia. "Let me testify that democracy is really very very tiring, democracy is very very messy, democracy is very very costly, and we are still not satisfied with our democracy, there is a lot of room for improvement. (Izinkan saya memberi testimoni bahwa demokrasi benar-benar sangat melelahkan, demokrasi sangat sangat berantakan, demokrasi sangat sangat mahal, dan kita masih belum puas dengan demokrasi kita, masih banyak yang bisa dibenahi)," kata Prabowo. (Sumber : https://www.kompas.tv/nasional/490968/setuju-pernyataan-prabowo-bahwa-demokrasi-mahal-wakil-ketua-dpd-ingin-presiden-kembali-dipilih-mpr )

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin mengaku sepakat dengan pernyataan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bahwa "demokrasi mahal". Sultan pun menilai Indonesia tidak perlu ragu kembali ke sistem pemilu terdahulu, yakni presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Senator asal Bengkulu itu menyebut Indonesia "tidak perlu ragu" ke sistem demokrasi yang menetapkan rakyat tidak memilih langsung presiden. Menurutnya, demokrasi langsung saat ini jauh dari karakter Pancasila. "Sebagai bangsa, Indonesia harus percaya diri dan mempertahankan nilai-nilai dalam praktik kenegaraan yang digariskan oleh Pancasila dan UUD 1945," kata Sultan dalam keterangan resminya sebagaimana dikutip akun Facebook DPD RI, Rabu (6/3/2024). "Harus kita akui bahwa proses demokrasi yang liberal seperti sekarang ini sangat jauh dari karakter demokrasi Pancasila," imbuh Sultan. Presiden Indonesia sendiri dipilih oleh MPR sejak 1967 hingga 2001. Soeharto menjadi presiden pertama yang dipilih melalui MPR, waktu itu MPRS, pada Maret 1967. Soeharto lalu berkuasa hingga Mei 1998, atau 31 tahun kemudian. Soeharto kemudian lengser dan menyerahkan jabatannya ke BJ Habibie. Pada Oktober 1999, MPR memilih Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai presiden. Gus Dur dilengserkan melalui sidang istimewa MPR pada 2001 dan digantikan Megawati Soekarnoputri. Rakyat Indonesia mulai berhak memilih langsung presiden dan wakil presiden sejak Pemilu 2004. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Prabowo sendiri menyatakan bahwa demokrasi mahal ketika menjadi pembicara kunci dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3). Eks Danjen Kopassus itu menilai masih banyak hal yang bisa dibenahi dari demokrasi Indonesia. "Let me testify that democracy is really very very tiring, democracy is very very messy, democracy is very very costly, and we are still not satisfied with our democracy, there is a lot of room for improvement. (Izinkan saya memberi testimoni bahwa demokrasi benar-benar sangat melelahkan, demokrasi sangat sangat berantakan, demokrasi sangat sangat mahal, dan kita masih belum puas dengan demokrasi kita, masih banyak yang bisa dibenahi)," kata Prabowo. (Sumber : https://www.kompas.tv/nasional/490968/setuju-pernyataan-prabowo-bahwa-demokrasi-mahal-wakil-ketua-dpd-ingin-presiden-kembali-dipilih-mpr )

Wadah komunitas penggemar sepeda motor di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI, DPD Bikers Community, menggelar kegiatan Silaturahmi Dan Bakti Sosial di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 70 anggota ini menempuh perjalanan touring dari Kantor Setjen DPD RI di Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI menuju Provinsi Lampung tanggal 22-24 Februari 2024. Ketika menyampaikan sambutan dalam acara pelepasan peserta touring DPD Bikers Community di Halaman Parkir Setjen DPD RI (22/4), Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi mengatakan bahwa keberadaan DPD Bikers Community tidak hanya sekedar wadah bagi pejabat dan staf Setjen DPD RI yang menggemari sepeda motor, tetapi juga bertujuan untuk berkontribusi ke masyarakat melalui berbagai kegiatan-kegiatan sosial. "DPD Bikers Community ini adalah sebuah komunitas dari teman-teman di Setjen DPD RI untuk melakukan kegiatan ekstra dalam rangka membangun soliditas, kebersamaan, kemudian kerja sama dalam bentuk menggunakan kendaraan di jalan raya. Komunitas ini juga bertujuan untuk membentuk perilaku _safety riding_ dan juga berkontribusi ke masyarakat-masyarakat melalui berbagai kegiatan yang dilakukan," ucap Rahman Hadi yang juga menjadi Pembina Utama DPD Bikers Community. Selain melepas peserta touring tersebut, Rahman Hadi juga mengukuhkan Deputi Persidangan Setjen DPD RI Oni Choiruddin sebagai Pembina DPD Bikers Community. Oni Choiruddin menjabat sebagai pembina menggantikan Sefti Ramsiaty yang telah purna tugas sebagai Deputi Persidangan Setjen DPD RI. Ketua DPD Bikers Community Ilham Akbar mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu bentuk perayaan DPD Bikers Community yang telah berusia 7 tahun pada tanggal 10 Februari yang lalu. Acara ini juga bertujuan agar sinergitas antar pejabat dan antar staf Setjen DPD RI dapat terus terjaga, baik dalam acara formal maupun informal. Adanya sinergitas tersebut diperlukan dalam membangun sistem kerja yang kuat dalam melaksanakan berbagai pekerjaan di lingkungan Setjen DPD RI. "Touring ini sekaligus mengikatkan tali persaudaraan kita antar sesama keluarga besar Setjen DPD RI. Saya yakin jika kegiatan ini terus kita lakukan dengan konsisten, sinergitas dalam membangun iklim kerja yang produktif dapat terwujudkan di lingkungan Setjen DPD RI," katanya. Dalam kegiatan touring kali ini Ilham juga merangkul beberapa pejabat di lingkungan Setjen DPD RI, seperti Deputi Persidangan Oni Choiruddin yang baru saja dikukuhkan sebagai Pembina DPD Bikers Community, Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Mahyu Darma, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Hartawan, serta Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Sanherif Hutagaol ini juga dilakukan kegiatan untuk mensosialisasikan DPD RI ke masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pertemuan dengan General Manager (GM) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Captain Suharto di Pelabuhan Merak, dalam rangka menindaklanjuti pertemuan sebelumnya yg dilakukan oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Media Setjen DPD RI Heru Firdan. "Meski acara ini berupa kegiatan touring, kami juga menyisipkan kegiatan pertemuan dengan PT ASDP terkait upaya sosialisasi dan edukasi ke masyarakat mengenai DPD RI. Diharapkan dengan adanya pertemuan dengan PT ASDP ini, kerja sama pemasangan papan digital atau digital signage DPD RI di Pelabuhan Merak dan Bakauheni serta di kapal penyeberangan milik PT ASDP, dapat membuat masyarakat semakin mengenal DPD RI dan mengetahui kinerja DPD RI sebagai wakil daerah," jelas Mahyu Darma. Sebagai informasi, selain touring dan kegiatan sosialisasi mengenai DPD RI, DPD Bikers Community juga telah menyiapkan agenda kegiatan bakti sosial berupa penyerahan buku ke SMP Lazuardi di Haura, pemberian santunan kepada beberapa anak yatim dan pemberian bantuan berupa Karpet Sajadah, Qur'an beserta lekar dan sejumlah uang kepada Pondok Pesantren Roudhotul Hijaiyah Aminah Salamah Pimpinan Ustadz Abdul Hanan di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Lampung. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya sekedar menjadikan DPD Bikers Community sebagai wadah komunitas penggemar sepeda motor di lingkungan Setjen DPD RI saja, tetapi keberadaannya juga memiliki peran dan manfaat bagi masyarakat. (Sumber : https://www.askara.co/read/2024/02/25/43401/komunitas-bikers-setjen-dpd-ri-touring-dan-baksos-ke-lampung?preview=1 )

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah presiden Joko Widodo menaikan anggaran subsidi pupuk tahun 2024. Menurutnya, kebijakan presiden Jokowi tersebut akan sangat mempengaruhi peningkatan produktivitas padi dan harga beras secara nasional. “Persoalan pasokan pupuk subsidi masih menjadi kendala serius masyarakat petani padi selama ini. Akibatnya terjadi peningkatan biaya produksi padi di banyak daerah”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (28/2/2024). Akibat biaya produksi padi yang meningkat, kata Sultan, menjadi salah satu faktor yang mendorong petani untuk tidak melakukan proses produksi. Hal ini tentu mengganggu produktivitas beras di dalam negeri. “Petani kita sangat tergantung pada pupuk subsidi. Subsidi pupuk sangat membantu petani dalam melakukan produksi beras dan menjaga ketahanan pangan nasional”, tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Oleh karena itu, kata Sultan, pemerintah perlu terus mengendalikan peningkatan harga beras di pasaran saat ini dengan pendekatan yang sistematis. Tentunya dengan meningkatkan kapasitas produksi beras lokal secara merata di setiap daerah. “Peningkatan kuota pupuk subsidi dan ketersediaan irigasi akan menjadi awal yang baik bagi harapan swasembada beras nasional. Dan pada akhirnya nilai tukar petani akan meningkat dan menjadi semakin sejahtera”, tutupnya. Presiden Joko Widodo, diketahui telah memutuskan untuk menambah pupuk subsidi hingga 9,55 juta ton. Keputusan itu dibuat dalam sidang kabinet paripurna hari ini, Senin (26/2/2024). Jumlah kuantum pupuk subsidi dari sebelumnya 4,7 juta ton, tahun 2024 dinaikkan menjadi 9,55 juta ton. (Sumber : https://suaraindonews.com/beras-mahal-sultan-apresiasi-presiden-jokowi-tambah-alokasi-pupuk-subsidi/ )

Anggota DPD RI Fahira Idris memberikan pujian dan apresiasi telah diimplementasikannya kebijakan penyandang disabilitas boleh mengikuti seleksi masuk Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Kebijakan ini bukan hanya sebuah terobosan besar tetapi juga akan menjadi tonggak sejarah penting perjalanan Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. “Saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan seluruh jajarannya yang telah mengimplementasikan kebijakan penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi masuk Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri untuk penerimaan anggota Polri mulai tahun 2024 ini. Kebijakan ini adalah sebuah terobosan besar dan tonggak sejarah serta akan dicatat dengan tinta emas dalam perjalanan Polri,” ujar Fahira Idris di Jakarta (27/2). Menurut Fahira, Polri secara nyata telah mengimplementasikan pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Kebijakan ini juga merupakan aksi nyata untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. “Kebijakan Polri ini membuka jalan kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya. Kebijakan ini juga merupakan penumbuhan iklim dan pengembangan potensi penyandang disabilitas sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu yang tangguh dan mandiri,” pungkas Fahira Idris. Sebagai informasi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuat kebijakan inklusif dengan membuka rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) untuk penyandang disabilitas. Kebijakan ini mulai dieksekusi untuk penerimaan anggota Polri mulai tahun 2024. Penerimaan anggota polisi dari kelompok disabilitas ini menjadi yang pertama di Asia. (Sumber : https://teropongnews.com/2024/02/kapolri-buka-rekrutmen-penyandang-disabilitas-fahira-idris-terobosan-besar-dan-tonggak-sejarah/ )

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Polri terutama Polda Metro Jaya khususnya jajaran Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Tambora, yang telah mengungkap dan membongkar dugaan kasus perdagangan bayi dan menangkap tiga orang pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Respon cepat mengungkap kasus TPPO ini adalah bentuk implementasi nyata dari layanan penegakkan hukum oleh Polri yang semakin baik mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan sampai putusan pengadilan yang berpihak kepada korban. “Sebagai warga negara, saya sampaikan apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada Polri terutama Polda Metro Jaya khususnya jajaran Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Tambora yang telah mengungkap kasus ini dan menangkap pelaku. Perdagangan bayi adalah TPPO yang harus kita lawan dan cegah bersama. Memang, berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak atau bayi adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban TPPO. Saat ini, pelaku perdagangan manusia menggunakan berbagai cara untuk melancarkan aksinya. Oleh karena itu, masyarakat jangan ragu melapor kepada kepolisian jika melihat atau mendengar ada indikasi TPPO,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya (24/2). Menurut aktivis perlindungan anak ini, TPPO merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Selain itu, TPPO khususnya perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum terutama kepolisian sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak baik itu kementerian terkait, pemerintah daerah, masyarakat, termasuk keluarga untuk mencegah dan menangani TPPO. “TPPO baik modus maupun motifnya sangat kompleks. Oleh karena itu, dalam mencegahnya perlu dukungan semua pemangku kepentingan terutama masyarakat luas dan tentunya keluarga. Pencegahan dan pemberantasan TPPO menjadi agenda penting kita bersama karena merupakan ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujar Fahira Idris yang juga aktivis perempuan ini. (Sumber : https://teropongnews.com/2024/02/bongkar-kasus-perdagangan-bayi-fahira-idris-apresiasi-polri/ )

Guna memperkaya muatan substansi dalam penyusunan draf naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RUU PLP2B), DPD RI menggandeng Universitas Udayana (UNUD) untuk melaksanakan penelitian empirik pada hari Selasa (6/2). Kegiatan ini merupakan bentuk penyerapan masukan secara akademik dan teknokratik. Komite II sebagai alat kelengkapan DPD RI yang membidangi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pada Tahun 2024 ini menyepakati untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). “Undang-Undang ini termasuk salah satu Undang-Undang yang tercantum di dalam Daftar Prolegnas longlist berada pada urutan nomor 241”, ujar Sugihanto Rahim, Kasubag Rapat Komite II DPD RI sekaligus Ketua Tim Perwakilan Sekretariat Komite II DPD RI ke Universitas Udayana dalam sambutannya. (Sumber : https://www.detikindonesia.co.id/dpd-ri-gandeng-universitas-udayana-lakukan-penelitian-empirik-penyusunan-ruu-plp2b/ )