Perkembangan teknologi internet yang semakin masif membawa peluang besar bagi para pelaku industri kreatif untuk mengenalkan dan memasarkan produk barang atau jasa mereka melalui internet, khususnya media sosial (medsos). Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dari daerah pemilihan (dapil) Jakarta Fahira Idris menyampaikan, medsos menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan dalam strategi komunikasi pemasaran di era digital. Hal tersebut pun turut didukung dengan tingkat penetrasi internet Indonesia yang mencapai 79,5 persen dari total jumlah penduduk. Dalam konteks ekonomi kreatif, platform medsos, seperti Facebook, TikTok, Instagram, X, dan Youtube dapat menjadi wadah bagi para pelaku industri kreatif, termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memamerkan karya mereka kepada audiens yang luas. Terlebih, konten visual, seperti foto, video, dan grafis yang kreatif berpeluang besar untuk menarik perhatian pengguna sehingga dapat meningkatkan visibilitas produk, baik barang atau jasa. “Perkembangan industri kreatif termasuk UMKM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari medsos. Selain efektif meningkatkan visibilitas produk dan jasa, medsos juga memungkinkan pembentukan komunitas online yang dapat mendukung pengembangan industri kreatif,” ujar Fahira dalam keterangan persnya, Senin (10/6/2024). Menurutnya, salah satu keuntungan pemanfaatan medsos bagi pelaku industri kreatif adalah kemampuan untuk melakukan pemasaran yang efisien dan terukur. “Dengan menggunakan alat analitik yang disediakan oleh platform media sosial, pelaku industri kreatif dapat melacak kinerja secara real-time, memahami demografi audiens, dan menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan data yang diperoleh,” jelas Fahira. “Ini artinya, pelaku industri kreatif bisa lebih efisien dalam penggunaan anggaran pemasaran tetapi dampaknya lebih efektif menyasar pelanggan,” imbuhnya. Di samping itu, dirinya juga berpendapat, pengembangan industri kreatif melalui medsos tidak hanya akan berdampak pada para pelaku industri tersebut, tetapi juga pada perekonomian nasional. Industri kreatif yang berkembang akan menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu mendukung penuh pengembangan industri kreatif melalui platform medsos. Fahira menyampaikan, beberapa dukungan yang dapat dilakukan pemerintah di antaranya penyediaan infrastruktur digital demi memastikan akses internet cepat dan terjangkau, menyelenggarakan pelatihan, serta edukasi penggunaan medsos untuk pemasaran dan pengembangan bisnis kreatif. “Langkah strategis lainnya, pemerintah memberikan dukungan finansial, seperti hibah atau pinjaman dengan bunga rendah serta insentif pajak bagi pelaku industri kreatif yang menggunakan medsos sebagai alat pemasaran utama,” tutur Fahira. “Sangat penting juga pemerintah membangun kerja sama dengan platform medsos untuk memberikan dukungan teknis dan promosi bagi produk-produk kreatif lokal,” sambungnya. Sebagai informasi, menurut data survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia pada awal 2024 mencapai 79,5 persen dari total penduduk, atau setara dengan 221,5 juta jiwa. Sementara itu, We Are Social mencatatkan bahwa terdapat 139 juta pengguna medsos di Indonesia pada Januari 2024 atau setara dengan 49,9 persen dari total populasi nasional. Data-data tersebut menunjukkan bahwa medsos memiliki potensi yang besar dan jangkauan yang luas sebagai sarana pemasaran efektif di Indonesia. (Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/06/10/20303341/hari-media-sosial-fahira-idris-medsos-bawa-peluang-besar-bagi-pelaku.)

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti akan mendukung dan mengawal terwujudnya visi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kembali ke Pancasila. Menurutnya Prabowo menang di Pilpres 2024, salah satunya karena visi-misinya sudah benar yaitu mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Persatuan Nasional 08 (DPP GPN 08) di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024) malam. "Pak Prabowo sesuai platform perjuangan Gerindra, melontarkan keinginan memperjuangkan kembali ke UUD 1945 naskah asli. Karena beliau punya sikap dan komitmen kebangsaan serta patriotisme yang tinggi untuk memperbaiki kehidupan bangsa,”" ujar LaNyalla, dalam keterangannya, Jumat (7/6/2024). Menurut dia, kembali UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian dilakukan amandemen dengan adendum, sudah banyak diperjuangkan oleh berbagai elemen di bangsa ini. Karena itu, dirinya bersyukur banyak yang mulai sadar atas gagasan yang selama ini digaungkannya. Ketua Umum DPP GPN 08 Safrin S mengatakan GPN 08 merupakan relawan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Menurutnya, Prabowo sebagai pemimpin yang akan melanjutkan keberhasilan program pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dikawal agar berhasil. "Untuk mengawal program Pak Prabowo supaya berjalan baik tentu saja harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Makanya kami bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan DPD RI sekaligus menyelaraskan program," kata Safrin. **Pengembangan SDM** Dewan Pakar GPN 08, Ardhariksa Z menjelaskan salah satu program yang dikawal GPN 08 adalah soal pengembangan SDM. Dikatakannya problem utama bangsa ini adalah SDM. Meskipun Sumber Daya Alam yang melimpah namun tidak akan berhasil tanpa SDM yang unggul. "Kami sangat konsen dalam mengawal nomer 4 dari Asta Cita yang merupakan visi-misi Prabowo-Gibran. Kita akan bantu negara dalam bidang memajukan SDM," ucap dia. Sementara itu Anggota DPD RI dapil Lampung Bustami Zainudin mengatakan DPD RI membuka pintu kerjasama dan kolaborasi dengan GPN 08. Dia berharap GPN 08 bisa bersinergi dengan para anggota DPD RI di 38 provinsi Indonesia. "Kami buka pintu untuk kolaborasi. Dimana DPD RI mempunyai kantor di tiap Provinsi, dengan masing-masing provinsi ada 4 senator. Tentu bisa diselaraskan dengan GPN, terutama program-program untuk kemajuan SDM di daerah sehingga pembangunan lebih merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia," paparnya. (Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/5614595/ketua-dpd-ri-siap-kawal-presiden-terpilih-prabowo-perkuat-pancasila?page=2 )

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-4, dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Saat menyampaikan laporan yang terdiri dari satu LHP Keuangan, 288 LHP Kinerja, dan 362 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT), Ketua BPK RI Isma Yatun menjelaskan bahwa untuk hasil pemeriksaan pada periode RPJMN 2020-2023, tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi baru mencapai 52,9%, diantaranya tindak lanjut oleh pemerintah daerah dan BUMD baru mencapai 53,7%. “Dari tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga 2023 sebesar Rp136,88 triliun, diantaranya oleh pemda dan BUMD sebesar Rp29,20 triliun,” ucap Isma Yatun dalam Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono di Nusantara V, Kompleks Parlemen, Rabu (5/6/2024). Sedangkan untuk hasil pemeriksaan RPJMN 2020-2023, lanjut Isma Yatun, penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp 21,87 triliun. “Diantaranya oleh pemerintah daerah dan BUMD sebesar Rp 6,62 triliun,” imbuhnya. Berdasarkan laporan yang disampaikan BPK RI, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menjelaskan bahwa dalam IHPS II Tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah dan nilai temuan pada hasil pemeriksaan pemda dan BUMD. Di mana untuk IHPS II tahun 2022, terdapat 1.818 temuan senilai Rp750,21 miliar yang meningkat menjadi 3.266 temuan senilai Rp1,27 triliun pada IHPS II tahun 2023. "Jumlah permasalahan ketidakpatuhan pada hasil pemeriksaan Pemda dan BUMD juga mengalami peningkatan, yaitu dari 1.252 permasalahan dengan nilai Rp710,78 miliar pada IHPS II tahun 2022, menjadi 2.292 permasalahan senilai Rp1,17 tirliun," imbuh Nono. Nono juga menjelaskan bahwa Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI telah menyampaikan 120.096 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2023. Jumlah ini meningkat dari periode 2020-2022 yang berjumlah 83.156 rekomendasi. "Namun rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara atau daerah pada periode 2020-2023 justru lebih sedikit, yaitu Rp6,62 triliun dibandingkan periode 2020-2022 dengan jumlah Rp9,59 triliun," ucap Senator dari Maluku ini. Laporan hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK RI selanjutnya akan digunakan sebagai bahan bagi DPD RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, DPD RI meminta perhatian serius pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara. "Kami juga meminta kepada seluruh Anggota dan Alat Kelengkapan DPD RI untuk menjadikannya sebagai catatan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas konstitusional. Diharapkan dapat menjadi bahan dalam bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, demi perbaikan dan terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” kata Nono. Atas laporan LHP LKPP tahun 2023 dan IHPS tahun 2023 dari BPK RI, Pimpinan DPD RI pun menugaskan Komite IV DPD RI untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut. "Dan terkait dengan hasil pemeriksaan BPK RI yang berindikasi kerugian negara sesuai penelaahan Komite IV DPD RI, Pimpinan DPD RI meneruskan kepada Badan Akuntabilitas Publik untuk melakukan pembahasan dan penelaahan serta tindak lanjut," jelas Nono. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengatakan terjadinya peningkatan temuan terhadap entitas pemeriksaan BPK RI, terutama terhadap pemda, disebabkan karena adanya peningkatan jumlah auditor BPK. Hal tersebut diketahui melalui kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komite IV DPD RI ke beberapa provinsi. “Semakin banyak jumlah yang mengaudit semakin banyak yang ditemukan. Kami akan menindaklanjutinya bersama BAP DPD RI dengan konsultasi berikutnya dengan BPK RI atas nama Komite IV DPD RI,” ucapnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta mengapresiasi kinerja BPK RI. Menurutnya BPK RI telah menyelamatkan uang negara, di mana dalam laporan yang disampaikan terdapat peningkatan jumlah uang negara yang dapat diselamatkan. Dirinya bersama Komite IV pun akan melakukan koordinasi dengan pemda terkait dalam hal tindaklanjut rekomendasi dari BPK RI. “Kami dari Komite IV yang mempunyai tupoksi untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan BPK, akan kami lakukan ke provinsi-provinsi yang kami wakili, untuk mendorong pemda menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi oleh BPK RI,” kata Novita. (Sumber: https://www.pantau.com/news/210017/dpd-ri-bakal-tindaklanjuti-laporan-hasil-pemeriksaan-tahun-2023-dari-bpk-ri )

Keterlibatan masyarakat daerah dalam proses pembangunan yang bersumber dari investasi swasta, sudah menjadi tren internasional, melalui skema public private people partnership (PPPP), karena menjadi jaminan kelancaran investasi, sekaligus memastikan pembangunan yang berkeadilan. Untuk itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta investasi di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) yang potensinya sangat besar di Indonesia, menggunakan pendekatan skema tersebut, untuk mempercepat dan memperlancar proses pembangunan. Karena dengan skema tersebut, dipastikan akan mendapat dukungan masyarakat di daerah. “Tentu kita bersyukur banyaknya potensi investasi dari mancanegara di sektor EBT. Tetapi saya minta pemerintah memperhatikan keterlibatan masyarakat di daerah, terutama masyarakat di lokasi sumber EBT tersebut. Karena skema pelibatan masyarakat akan menjadi jaminan kelancaran dan dukungan investasi. Karena masyarakat menjadi bagian dari penerima manfaat langsung,” tukas LaNyalla di Jakarta, (5/6/2024). a menambahkan, memang ada proses komunikasi yang lebih panjang. Tetapi hasil akhirnya akan lebih baik. Karena dengan pembangunan berkeadilan tersebut, dipastikan akan membawa dampak kemakmuran langsung bagi daerah. “Dan itu yang selama ini kami perjuangkan di DPD, karena bagi kami kemakmuran harus dibangun dari daerah. Bahkan saya sering mengatakan, desa harus jadi kekuatan ekonomi, untuk penopang ledakan populasi usia produktif,” tandasnya. LaNyalla menyebut, potensi sumber EBT, mulai dari panas bumi, tenaga air, hingga surya dan hidrogen dan lainnya, cukup melimpah di daerah-daerah. Terapi di beberapa lokasi tersebut, telah hidup dan didiami oleh masyarakat di daerah itu bertahun-tahun. Dan mereka hidup dari potensi tersebut. Termasuk masyarakat adat. Ini yang harus dipikirkan dengan skema yang berkeadilan. “Saya yakin pemerintah ingin investasi lancar dan pembangunan tersebut mendapat dukungan masyarakat. Salah satu solusinya adalah melibatkan masyarakat di daerah tersebut sebagai bagian dari proses pembangunan tersebut, sebagai bagian dari penerima manfaat (beneficial ownership),” tandas kandidat Doktor Hukum Pembangunan Universitas Airlangga tersebut. **Harap Pengusaha Dalam Negeri Diberi Kesempatan Masuk ke Sektor EBT** Mantan Ketua KADIN Jawa Timur itu juga berharap kementerian investasi memberi kesempatan pengusaha dalam negeri untuk masuk ke sektor EBT. Kalau swasta nasional kesulitan pendanaan, pemerintah bisa mendorong bank negara (Himbara) untuk mendukung pendanaan yang lebih lunak. Seperti diberitakan, kementerian Investasi mengungkapkan beberapa negara mulai dari negara tetangga bahkan hingga negara-negara di Eropa dan Timur Tengah melirik investasi EBT di Indonesia. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan banyak negara maju 'antre' bisa berinvestasi pada sektor energi terbarukan dalam negeri. "Sejauh ini banyak dari negara-negara maju, itu investornya memang sudah tertarik sejak lama untuk bisa berkontribusi di energi terbarukan di Indonesia," ujar Nurul saat ditemui di sela acara Road To Investment Days 2024, di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa 2 Juni 2024. (Sumber : https://www.liputan6.com/news/read/5613116/potensi-ebt-ri-banyak-dilirik-asing-ketua-dpd-minta-pemerintah-libatkan-masyarakat-daerah?page=2

Komite I DPD RI menyarankan Provinsi Jambi, Riau, dan Lampung untuk memasukan logo atau karakteristik daerahnya ke dalam RUU Kabupaten/Kota. Hal itu bertujuan agar karakteristik suatu daerah tersebut tidak hilang di kemudian hari. “RUU ini perlu diperhatikan bagi setiap daerah, maka perlu dimasukan logo atau karakteristik daerahnya ke dalam RUU ini, sehingga ciri khas daerah itu tidak hilang,” ucap Wakil Ketua Komite I DPD RI, Sylviana Murni, di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (4/6/2024). Menurut Sylviana, rapat kali ini merupakan kesempatan emas bagi daerah untuk melakukan penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan atau penataan wilayah, dan penegasan karakteristik daerah. Untuk itu Komite I DPD RI ingin membahas lebih lanjut isu-isu strategis terkait 26 RUU Kabupaten/Kota. “Ini sebagai bahan bagi DPD RI dalam menyusun DIM RUU dan pandangan pada pembahasan tingkat I RUU nantinya,” tuturnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Selatan Ajiep Padindang menyarankan agar batas wilayah dimasukan dalam pasal RUU Kabupaten/Kota. Menurutnya batas wilayah merupakan hal penting karena rawan akan konflik. “Jadi harusnya RUU ini bisa mengatur batas wilayah karena kita tahu sengketanya banyak. Untuk itu saya mengusulkan pasal yang mengatur batas wilayah,” pungkasnya. Anggota DPD RI asal Lampung Ahmad Bastian menjelaskan bahwa karakteristik daerah menjadi fokus utama. Untuk itu, pihaknya ingin mengekspor potensi-potensi dari Jambi, Riau, dan Lampung. “Karakteristik daerah menjadi fokus utama kita maka harus dimunculkan dalam RUU ini,” lontarnya. Melalui virtual, Gubernur Jambi Al Haris mengatakan RUU ini sepenuhnya sudah baik. Namun ia masih menunggu masukan atau aspirasi dari masyarakat terkait RUU ini. “Kami masih menunggu aspirasi dari masyarakat untuk RUU ini. Saya juga setuju dengan usulan logo daerah juga penting, karena logo prinsip dasar dari daerah tersebut,” ujarnya.Sementara itu, Asisten III Setda Provinsi Riau Elly Wardhani mengatakan bahwa pihaknya setuju bila batas wilayah dimasukan dalam RUU ini. Menurutnya cakupan batas wilyah seiring waktu bisa berubah maka rawan akan terjadinya konflik. “Saya sepakat batas wilayah agar dimasukan, karena cakupan-cakupan wilayah bisa berubah yang akan menimbulkan konflik,” imbuhnya. Di akhir rapat, Anggota DPD RI asal Provinsi Riau Misharti berharap seluruh daerah dalam 26 RUU Kabupaten/Kota untuk segera memberikan masukan sesuai dengan karakteristiknya. Pasalnya, minggu depan Komite I DPD RI akan menyelenggarakan finalisasi RUU ini. “Jadi untuk daerah bisa secepatnya memberikan masukan kepada kami. Karena minggu depan kami sudah finalisasi,” paparnya. (Sumber: https://www.pantau.com/news/209838/komite-i-dpd-ri-minta-karakteristik-setiap-daerah-dimasukan-ke-ruu-kabupatenkota )

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin memuji dan kagum pidato Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto terkait upaya mewujudkan perdamaian dunia dan keamanan global. "Pak Prabowo sangat berani mengatakan kebenaran di hadapan para pemimpin dunia dan utusan militer negara maju yang terkait dengan eskalasi global saat ini. Sebagai anak muda, kami sangat kagum dan bangga dengan address beliau yang luar biasa," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Minggu, 2 Juni 2024. Menurutnya, pernyataan diplomatik Prabowo tersebut sangat mewakili suasana kebatinan dan semangat perdamaian bangsa Indonesia. Beliau sangat berterus terang dengan pandangannya yang jernih terkait penyelesaian konflik secara damai melalui proses dialog. "Saya kira Para pemimpin dunia perlu melakukan hal serupa agar eskalasi dan krisis kemanusiaan di Gaza dan Rafah juga di kawasan lainnya segera berakhir. Hanya Pemimpin besar yang berpikir dan merasa bertanggung jawab terhadap penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan," tegas Senator asal Bengkulu itu. Sultan berharap agar address perdamaian dan kebijaksanaan yang disampaikan Pak Prabowo menjadi pemantik bagi pemimpin dunia lainnya. Upaya mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial yang merupakan dasar filosofis politik luar negeri Indonesia harus dijadikan sebagai paradigma geopolitik. "Semangat patriotisme Pak Prabowo mengingatkan kita pada pemimpin revolusi Indonesia, presiden Soekarno. Generasi muda saat ini membutuhkan sensasi patriotisme dan keberanian seorang pemimpin untuk menumbuhkan optimisme dan kebanggaan terhadap pemimpinnya," tutupnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara dalam sesi Special Address pada forum the Internasional institute for strategic by Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2024 yang dilaksanakan di Hotel Shangri-La, Singapura, Sabtu, 1 Juni 2024. Dalam pidatonya, Menhan Prabowo menyoroti sejumlah isu strategis keamanan global yang menjadi perhatian dunia saat ini. “Nasionalisme harus seimbang dengan kemanusiaan. Patriotisme harus dilunakkan dengan kebijaksanaan dan penghormatan terhadap semua warga dunia. Mari kita bekerja menuju kebaikan bersama,” demikian akhir kata Menhan dalam pidatonya. (Sumber: https://www.tagar.id/sultan-puji-keberanian-prabowo-serukan-perdamaian-dunia-di-forum-iiss-shangrila-dialogue )

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin mendukung upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan izin pengelolaan pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurut Sultan, pengelolaan dan eksplorasi sumber daya alam (SDA) harus dilakukan secara inklusif dan tidak dimonopoli oleh entitas bisnis tertentu saja. Dalam konteks ini, tutur Sultan, ormas juga berhak untuk diberdayakan secara ekonomi oleh negara. “Ormas-ormas di Indonesia memiliki peran yang penting sebagai simpul sosial kemasyarakatan. Beberapa ormas seperti Muhammadiyah bahkan memiliki amal usaha atau unit bisnis yang dikelola secara profesional dan modern,” ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (3/6/2024). Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu pun berharap agar ormas segera menyiapkan syarat dan ketentuan yang dibutuhkan dalam memperoleh IUP dari pemerintah, terutama kesiapan sumber daya manusia (SDM). “Pemerintah melalui kementerian investasi tentunya sudah memiliki mekanisme identifikasi dan verifikasi secara cermat kepada calon ormas keagamaan yang akan diberikan IUP. Kita berharap agar ormas dapat menjaga kepercayaan pemerintah tersebut secara baik dan penuh tanggung jawab,” ujar Sultan. Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menerangkan, ormas keagamaan secara umum memiliki konsen pada isu sosial, pendidikan dan ekonomi umat beragama sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk menjadikan ormas-ormas tersebut produktif dan mandiri. Meski demikian, Sultan meminta agar pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pendampingan secara intensif setelah memberikan IUP kepada ormas. “Ormas harus menjawab keraguan publik dengan pengelolaan tambang secara profesional dan berkelanjutan,” tutup Sultan Najamudin. Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi meneken aturan yang memberi izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beleid itu diteken Jokowi dan diundangkan pada Kamis (30/5/2024). Aturan baru itu menyertakan pasal 83A yang memberikan kesempatan organisasi keagamaan untuk memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). (Sumber : https://jakartanews.id/2024/06/03/dorong-eksplorasi-sda-inklusif-sultan-dukung-presiden-berikan-iup-ke-ormas-keagamaan/ )

Komite I DPD RI meminta masukan kepada Gubernur Sumatera Barat dan Kepulauan Riau terkait 26 RUU Tentang Kabupaten/Kota. Pasalnya, setiap daerah di Indonesia baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki UU pembentukannya sendiri-sendiri. “UU yang menjadi basis hukum eksistensi kabupaten/kota di Indonesia, saat ini kebanyakan adalah UU yang dibuat pada zaman UUDS Tahun 1950. Hal itu sudah tidak lagi dapat mengikuti perkembangan hukum dan masyarakat dewasa ini,” ucap Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Sylviana menjelaskan pada tahun 2022 yang lalu, telah disahkan lima UU Tentang Provinsi yaitu UU Tentang Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian, dilanjutkan dengan pembentukan UU Tentang Provinsi yaitu UU Tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. “Kemudian pada tahun 2023, dilanjutkan pembahasan dan berhasil disahkan delapan UU Provinsi yang meliputi UU Tentang Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Kalimantan Tengah dan Bali. Sehingga, total sampai dengan saat ini sudah dihasilkan 20 UU Tentang Provinsi,” kata Sylviana. Sylviana menambahkan berdasarkan pengalaman dalam merumuskan dan pembahasan 20 UU Provinsi dan 27 UU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara Tripartit antara DPR RI, DPD RI dan Pemerintah. Telah sepakat format standar materi muatan yang digunakan dalam penyusunan Undang-Undang tersebut yaitu penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan atau penataan wilayah, dan penegasan karakteristik daerah. “Sedangkan materi muatan tentang kewenangan daerah tidak akan diatur dalam UU ini karena akan berpotensi bertentangan dengan UU terkait lainnya," imbuhnya. Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumbar Jasman mengakui bahwa pihaknya telah melihat UU Kabupaten/Kota dan ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi. Pihaknya berharap dalam UU tersebut bisa ‘babaliak ka nagari’ kembali ke nama-nama sesuai aslinya baik itu kecamatan ataupun daerah. “Kami berharap nama-nama di Sumbar bisa sesuai dengan aslinya tidak keIndonesiaan. Artinya bahasa asli digunakan lagi dalam UU ini. Saya juga berharap dalam UU ini daerah bisa leluasa menambah atau mengurangin kecamatan. Jangan terikat seperti ini,” harapnya. Senada dengan Jasman, Asisten I Gubernur Provinsi Kepri TS Arif Fadillah mengatakan bahwa Kepri merupakan dataran dan kepulauan maka kecamatan di provinsinya mengalami perkembangan. Untuk itu ia juga berharap UU ini bisa memberikan leluasa kepada daerah. “Memang UU ini bisa memberikan leluasa kepada daerah sehingga bisa ada kedekatan secara emosional secara lokal,” harapnya. Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan Ajiep Padindang mengusulkan bahwa Provinsi Sumatera Barat harus menggunakan kesempatan ini dengan seksama. Menurutnya jika nama kecamatan diganti dengan nagari maka akan berpengaruh dengan dana desa. “Memang sebelumnya dana desa menjadi perdebatan panjang di Sumbar. Karena jika bicara nagari maka dana desa akan berbeda dengan kecamatan,” paparnya. (Sumber : https://www.tagar.id/komite-i-dpd-ri-minta-masukan-gubernur-sumbar-dan-kepri-terkait-uu-kabupatenkota )

Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma mencermati kehadiran Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mendagri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu Rahmad Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito, dan Anggota KPU Idham Kholik bersama Pj Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Papua yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam di Jayapura, Rabu (29/5/2024). Senator Filep sangat menyayangkan bahwa sama sekali tidak ada pembahasan mengenai aspirasi rakyat Papua terkait kepala daerah di wilayah Papua dalam rakor tersebut. Anggota KPU Idham Holik yang menjadi narasumber hanya membahas mengenai pentingnya faktor keamanan dalam demokrasi, pentingnya pemilu bagi pembangunan dan eksistensi visi misi bakal calon kepala daerah yang harus disesuaikan dengan RPJMD. Sementara itu, di tanah Papua sedang gencar pembahasan hak politik orang asli Papua (OAP), bahkan telah menjadi kesepakatan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan unsur lainnya di Papua. Senator Filep yang giat memperjuangkan afirmasi terhadap Orang Asli Papua (OAP) ini memberikan kritiknya terhadap Menko Polhukam. “Saya cukup menyesalkan mengapa Menko Polhukam dan jajaran KPU tidak bicara soal aspirasi OAP yang sudah disampaikan melalui Majelis Rakyat Papua (MRP). Yang perlu diketahui, Papua itu bukan soal keamanan saja. Mengapa setiap tahun yang dibahas terkait Pilkada hanya keamanan saja? Juga kepada KPU Papua, seolah-olah tutup mata bahwa realisasi aspirasi masyarakat Papua sama pentingnya dengan masalah keamanan, bahkan jauh lebih penting,” tegas Filep kepada awak media, Senin (3/6/2024). Seharusnya, menurut Filep, Menko Polhukam berdasarkan kewenangannya di bidang politik sudah mengidentifikasi aspirasi rakyat Papua melalui MRP yang menghendaki Kepala Daerah termasuk Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota adalah OAP. “Memang secara regulasi bisa saja Menko Polhukam berdalil berdasarkan peraturan yang berlaku, tetapi dari sisi politik Menko Polhukam dapat mengambil peran bersama partai politik untuk menyikapi aspirasi rakyat melalui MRP se-tanah Papua,” ungkap Filep. Dia mengungkapkan kehendak masyarakat Papua tentang afirmasi hak politik OAP. “Persoalan keamanan itu, menurut hemat saya, merupakan kulminasi dari tidak terpenuhinya hak-hak politik OAP, termasuk hak untuk dipimpin oleh OAP sendiri dalam seluruh jabatan tertinggi pemerintahan di tanah Papua. Menkopolhukam harus memperhatikan hal ini. Otsus menciptakan afirmasi, tetapi jika implementasinya menjauh dari afirmasi politik OAP, maka akan sia-sia hasilnya,” kata Senator Filep. “Betapa besarnya anggaran dan hibah untuk masalah keamanan yang digelontorkan tiap tahun, padahal akar persoalannya boleh jadi ada pada belum terealisasi sepenuhnya aspirasi OAP melalui MRP se-tanah Papua. Maka hal ini sudah semestinya menjadi bahan pertimbangan bagi Menkopolhukam, utamanya menjelang gelaran Pilkada 2024 ini,” pungkas Filep. (Sumber : https://www.jpnn.com/news/perihal-pilkada-2024-senator-filep-minta-menko-polhukam-dengarkan-aspirasi-hak-politik-orang-asli-papua )

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapatkan restu dari Presiden Jokowi untuk maju kembali sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. Restu dari Jokowi itu disampaikan saat keduanya menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Garuda, Komplek Pertamina Blok Hulu Rokan, Kota Dumai, Provinsi Riau. Menurut LaNyalla, dirinya mengatakan langsung kepada Presiden Jokowi untuk mohon doa restu tentang rencana untuk maju kembali sebagai Ketua DPD RI. Jawaban Presiden, menurut LaNyalla, sangat lugas dan memberi dukungan penuh. “Sebagai etika dan adat ketimuran, saya sampaikan langsung ke Presiden Jokowi, permohonan doa restu terkait rencana saya untuk maju kembali sebagai Ketua DPD RI periode selanjutnya. Pak Presiden menjawab sangat jelas, 'memang siapa lagi selain Pak Ketua'. Bagi saya jawaban itu merupakan restu dan dukungan,” kata LaNyalla, Sabtu, 1 Juni 2024. [image]jokowow.jpeg[/image] Tentu saja, restu Jokowi menambah semangat LaNyalla untuk memperkuat DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah. “Lampu hijau dari Presiden tentu saja semakin menambah semangat dan kekuatan saya, dan para anggota DPD RI lainnya untuk lebih kerja keras lagi dalam menjawab permasalahan daerah," ujar LaNyalla. Dalam upacara Harlah Pancasila yang mengusung tema "Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045", Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didaulat membacakan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Jokowi menjadi Inspektur Upacara, sedangkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo didapuk sebagai pembaca teks Pancasila. Pembacaan doa dilakukan oleh Menko PMK, Muhajir Effendi. Bertindak sebagai Komandan Upacara, Dirreskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudistira. Dalam pidatonya Jokowi mengatakan bangsa Indonesia bersyukur mempunyai Pancasila sehingga masih kokoh, stabil, bersatu padu dan mampu tumbuh ekonominya meski di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian. “Dunia dilanda berbagai krisis, geopolitik yang penuh rivalitas. Tetapi kita selalu optimis karena Pancasila yang memandu arah bangsa. Kita juga punya modal sosial dan budaya yang kokoh. Punya Sumber Daya Manusia yang unggul dan Sumber Daya Alam yang melimpah," ucapnya. (Sumber : https://www.viva.co.id/berita/nasional/1719149-direstui-jokowi-lanyalla-bakal-maju-lagi-jadi-ketua-dpd-ri )