Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendesak pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan kementerian Kelautan Perikanan untuk aktif memantau perkembangan kondisi nelayan Papua yang ditangkap oleh otoritas Australia. “Kami harap Kemenlu RI segera membangun komunikasi intensif bersama pemerintah Australia untuk meminta penjelasan resmi. Sehingga kedua pihak mendapatkan solusi terbaik bagi para nelayan”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (25/06). Sultan mengatakan para nelayan yang ditangkap oleh otoritas Australia harus diperhatikan dan didampingi oleh kedutaan besar RI untuk Australia. Harapannya mereka segera dibebaskan untuk dipulangkan ke tanah air. “Pemerintah juga perlu mengetahui lokasi atau titik penangkapan para nelayan secara pasti. Karena wilayah perbatasan laut RI-Australia masih terdapat zona maritim atau zona abu-abu yang belum diputuskan sebagai batas tunggal”, tegasnya. Senator asal Bengkulu ini mengungkapkan pihaknya sangat menghormati hak kedaulatan wilayah dan hukum Australia. Namun Pemerintah RI harus tegas meminta agar pemerintah Australia memperhatikan kembali dan menghormati perjanjian MoU BOX 1974 yang mengatur hak-hak nelayan tradisional di kawasan perairan itu. “Kami mendapatkan informasi bahwa nelayan kita sering diintimidasi dan ditenggelamkan kapalnya saat melakukan aktivitas penangkapan ikan. Artinya ada proses penindakan otoritas Australia terhadap nelayan tradisional tanpa melewati proses hukum”, ujarnya. Lebih lanjut, bakal calon ketua DPD RI ini mendorong kementerian kelautan dan perikanan untuk membekali pengetahuan terkait batas wilayah penangkapan terhadap para nelayan. Nelayan kita perlu menghormati batas negara dan mengetahui resiko hukum yang mereka terima jika diketahui menerobos masuk ke wilayah Australia. “Edukasi terkait tipologi maritim dan batas wilayah negara sangat penting untuk dibekali. Termasuk melengkapi kapal nelayan dengan teknologi navigasi dan komunikasi yang memadai”, tutupnya. Diketahui, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Merauke, Rekianus Samkakai mengatakan bahwa dari laporan resmi yang pihaknya terima, saat ini terdapat 2 kapal beserta 15 Anak Buah Kapal (ABK) yang ditangkap yaitu KMN. Nurlela dan KMN Putra Iksan Jaya. “ Kami mendapat laporan dari ketua HNSI pada hari Kamis kemarin. Saat ini 2 kapal ditahan di Darwin, sudah ditangani oleh pihak pemerintah Indonesia di Australia,” kata Rekianus kepada wartawan di kantor Bupati Merauke, Senin (24/6). (Sumber: https://sultanbnajamudin.com/sultan-desak-kemenlu-ri-minta-penjelasan-pemerintah-australia-soal-penangkapan-nelayan-papua/ )

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. meminta pemerintah untuk mengakui kelengahan dalam pengamanan Pusat Data Nasional (PDN). Menurutnya, pengakuan tersebut justru dapat menarik dukungan masyarakat, bukan malah saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab. “Ini memang kelengahan yang memalukan, tapi harus diakui. Jangan malah saling menyalahkan. Justru ini saatnya kita lakukan evaluasi dan mencari solusi. Ini kepentingan negara, kepentingan bersama. Kan kita jadi tahu, sistem kita ternyata lemah, back up data yang paling sederhana dalam skema pengamanan siber saja kita tidak punya. Kita juga jadi tahu kan, ketidakmampuan negara memberantas judi online, karena ternyata kitanya sendiri tidak tangguh,” kata pria yang akrab disapa Gus Hilmy kepada media dalam keterangan tertulis pada Sabtu (29/06). Gus Hilmy pun mempertanyakan, sistem kita yang lemah atau peretas yang hebat? Pasalnya, lanjut Gus Hilmy, keamanan siber lembaga negara atau kementerian RI terlalu sering dibobol, seperti Polri, Kemenkes, Kejaksaan, DPR RI, dan sebagainya. Bahkan di antara pelakunya baru saja punya KTP. Menurutnya, sistem yang dibuat masih terlalu lemah karena mudah dibobol oleh remaja. “Ini sistem kita yang lemah atau hacker yang hebat? Kan sudah pernah kita kebobolan beberapa lembaga negara dan kementerian seperti kepolisian, Kemenkes, Kemenkumham, Kejaksaan, DPR RI, BPJS, KPU. Di antara pelakunya masih bocah 17 tahun. Dan sekarang Pusat Data Nasional yang langsung di bawah Presiden. Jelas semakin memalukan. Kalau SDM kita ada yang jadi pelaku, berarti kita punya SDM untuk menyelesaikannya,” ujar Gus Hilmy. Untuk itu, anggota Komite I DPD RI tersebut menyarankan agar Presiden membentuk tim terpadu yang menjaring SDM-SDM yang lebih kompeten untuk keamanan siber dari berbagai serangan. “Kami mengusulkan agar Presiden melibatkan masyarakat yang punya keahlian itu sebagai tim siber terpadu lintas sektor. Tidak hanya untuk kepentingan hari ini, tetapi juga untuk ke depan dengan membuat sistem yang lebih kuat. Lha ini kok malah gengsi mengakui kelengahan. Mau gengsi atau selamatkan negara?” kata Gus Hilmy. Tim tersebut, lanjut Gus Hilmy, tidak sekadar untuk keamanan siber, tapi juga penanganan kejahatan judi online, prostitusi online, pornografi, dan cyber crime lainnya, yang sangat mudah diakses bahkan oleh anak-anak. “Sebagian kehidupan kita saat ini berada di dunia siber, maka tim siber terpadu ini mendesak untuk dibentuk dan harus melibatkan berbagai pihak seperti OJK dan Kejaksaan, di samping tentu saja Kepolisian,” pungkas Gus Hilmy. (Sumber: https://www.askara.co/read/2024/06/29/47270/pusat-data-nasional-dibobol-anggota-dpd-ri-desak-presiden-bentuk-tim-siber-terpadu?preview=1 )

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak Majelis Nasional Korea Selatan untuk bersama-sama mendorong menurunkan tensi ketegangan geopolitik global dan regional, demi memberikan ruang pembangunan yang lebih nyaman bagi negara-negara di dunia, khususnya Asia. Ajakan tersebut disampaikan LaNyalla dalam pertemuan Ketua yang didampingi 24 orang anggota DPD RI dengan Majelis Nasional Korea Selatan, di Kota Seoul, Kamis (27/6/2024). “Karena ketegangan tensi geopolitik menyumbang situasi ketidakpastian, sehingga memicu potensi krisis global. Hal ini menyumbang tingkat kesulitan yang dihadapi industri manufaktur, terutama di Indonesia, menyusul makin banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan di Indonesia akibat situasi ketidakpastian dan gejolak ekonomi global dan kawasan,” kata LaNyalla. LaNyalla juga mengucapkan terima kasih atas investasi perusahaan Korea Selatan yang masih eksisting di Indonesia hingga saat ini, seperti Samsung, Hyundai, LG Electronics, Hankook Tire dan Lotte. “Kami juga berterimakasih kepada pemerintah dan masyarakat Korea Selatan yang menerima dengan baik tenaga kerja migran asal Indonesia yang hari ini sudah mencapai angka puluhan ribu,” ungkap LaNyalla. Menurutnya, hal tersebut berbanding lurus dengan popularitas produk kebudayaan modern dan pariwisata Korea Selatan, seperti K-Pop, drama Korea dan lainnya, yang juga diterima dengan baik di Indonesia. Dalam kesempatan itu, LaNyalla meminta masukan kepada Majelis Nasional Korea Selatan dalam hal mempercepat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Karena lanjut LaNyalla, meski Indonesia dan Korea Selatan sama-sama merdeka pada tahun 1945, namun harus diakui secara jujur Negeri Ginseng itu jauh mengungguli Indonesia dalam hal pembangunan dan kemajuan di negaranya. “Sebabnya adalah, Korea Selatan memilih prioritas pembangunan SDM melalui pendidikan. Itu sebabnya Korea Selatan lebih unggul dibanding Indonesia, meski kedua negara sama-sama merdeka dan membangun kedaulatannya di tahun yang sama,” kata LaNyalla dalam paparannya di hadapan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-shik. Berangkat dari fakta tersebut, LaNyalla berharap dalam lawatannya kali ini bisa mendapatkan masukan dan inspirasi tentang bagaimana Korea Selatan membangun dan mempercepat pembangunan SDM secara nasional melalui pendidikan. “Karena hal ini sejalan dengan prioritas dan misi Presiden terpilih Indonesia untuk masa bakti 2024-2029, Prabowo Subianto,” imbuh LaNyalla. Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-shik mengapresiasi kunjungan kerja Ketua DPD RI beserta delegasi Senator lainnya. Menurutnya, hubungan kerja sama Indonesia dan Korea Selatan sudah lama terjalin. Ia berharap kerja sama ini akan terus ditingkatkan ke depannya, seiring dengan semakin hangatnya hubungan kerja sama antara Majelis Nasional Korea Selatan dengan DPD RI. “Saya berharap hubungan baik kedua negara akan terus berkembang, khususnya hubungan kelembagaan antara Majelis Nasional Korea Selatan dan DPD RI. Saya juga berterima kasih atas ajakan, harapan dan masukan dari Ketua DPD RI, mengingat negara-negara di Asia harus menyongsong era emerging countries,” tutur Woo. Pada kesempatan itu, Woo mengapresiasi perkembangan pesat sepakbola nasional di bawah asuhan Shin Tae-yong. “Performa Timnas Indonesia begitu memukau. Saya juga mengamati dan mengapresiasi atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang mengilhami atlet-atlet bola voli Korea Selatan,” ujar Woo. Sementara soal pekerja migran asal Indonesia, Woo berjanji sedapat mungkin membuat mereka nyaman bekerja di negaranya. “Meskipun ada ribuan pekerja Indonesia di Korea Selatan, tapi kami akan terus membuat mereka merasa aman dan nyaman bekerja di sini,” tegas Woo. Di sisi lain, Woo menyambut baik undangan Ketua DPD RI untuk berkunjung ke Indonesia. Meski ia belum pernah mengunjungi Indonesia, namun Woo mengaku telah beberapa kali mencicipi masakan asli Indonesia. “Saya belum pernah berkunjung ke Indonesia. Tetapi saya pernah mencicipi makanan Indonesia dan saya menyukainya. Jika nanti saya berkunjung ke Indonesia, tolong buat saya merasa nyaman seperti saya sedang berada di kampung sendiri,” harap Woo. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi sejumlah Senator yaitu Fachrul Razi (Ketua Komite I DPD RI), Habib Ali Alwi (Wakil Ketua BK DPD RI), Bambang Santoso (Wakil Ketua BAP DPD RI), Alirman Sori (Wakil Ketua BULD DPD RI), Asyera Respati Adeleda Wundalero (Wakil Ketua PPUU DPD RI) dan Maya Rumantir (Wakil Ketua BKSP DPD RI). Turut mendampingi Senator Faisal Amri, Intsiawati Ayus, Edwin Pratama Putra, Ahmad Kanedi, Riri Damayanti Jhon Latief, Fahira Idris, Asep Hidayat, Bambang Sutrisno, Abdi Sumaithi, Lalu Suhaimi Ismy, Habib Hamid Abdullah, Djafar Alkatiri, Lukky Semen, Abdul Rachman Thaha, Andi Muh Ihsan, Herry Erfian dan M Sanusi Rahaningmas serta Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian. Sedangkan Ketua Majelis Nasional Korea Woo Won-Shik, didampingi Presiden Kelompok Persahabatan Parlemen Korea-Indonesia Kim Gi-Hyeon dan Wakil Presiden kelompok tersebut, Kim Min-Seok serta sejumlah anggota Majelis Nasional. Di antaranya Sam-Seok, Park Sung-Min, dan Yoo Sang-Bum, serta Sekjen Majelis Nasional Baek Jae-Hyun, Kepala Staf Ketua Jo O-Seop, Sekretaris Senior Humas Park Tae-Suh, penasehat khusus hubungan luar negeri Jeong Woom-Jin, dan Dirjen Protokol Internasional Hwang Seung-Ki. (Sumber: https://liputan.co.id/2024/06/ketua-dpd-ri-ajak-majelis-nasional-korsel-turunkan-tensi-ketegangan-geopolitik-kawasan-dan-global/ )

Indonesia perlu belajar dari Korea Selatan untuk mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Sebab dengan cara itulah, Korea Selatan bisa lebih maju dari Indonesia. “Kekayaan sumber daya alam Indonesia lebih berlimpah daripada Korea, tetapi faktor SDM membuktikan lebih penting. Padahal kita dan Korea sama-sama merdeka di tahun 1945," kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Korea Selatan, Rabu (26/6) waktu setempat. Adapun lawatan LaNyalla ke Korea Selatan untuk bertemu dengan Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Indonesia untuk Korea Selatan, Zelda Wulan Kartika. LaNyalla yang didampingi sejumlah anggota DPD RI berharap para diplomat yang bertugas di Korea bisa memberi masukan strategis terkait arah prioritas pembangunan Indonesia kepada pemerintah. Di sisi lain, LaNyalla mengaku sepakat dengan pandangan Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto terkait peningkatan kualitas SDM melalui pemberian makanan bergizi oleh negara. "Ini sama persis dengan yang dilakukan Jepang, setelah mereka porak-poranda akibat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Saat itu Pemerintah Jepang fokus mengumpulkan para guru untuk prioritas pembangunan SDM,” lanjutnya. Indonesia, lanjut LaNyalla, diberkahi dengan SDA sebagai negara kepulauan dengan luasan laut yang lebih besar. Sekaligus, jumlah penduduk yang sangat besar. Sehingga, sudah seharusnya Indonesia dengan jeli dan cermat memilih positioning dengan memanfaatkan anugerah yang diberikan Tuhan. “Itulah mengapa kita harus mendukung upaya dan ikhtiar presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia sejak dari bangku sekolah," pungkasnya. (Sumber: https://rmol.id/politik/read/2024/06/27/625988/ketua-dpd-indonesia-perlu-belajar-cara-korea-selatan-lebih-maju )

BULD DPD RI sedang memposisikan diri untuk memberikan penguatan kepada daerah dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah dengan memastikan peraturan daerah dapat sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pusat, dan regulasi yang ditetapkan pusat dapat mengakomodir kepentingan daerah terkait pariwisata. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua BULD DPD RI, Eni Sumarni, pada Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Ruang Rapat Mataram, Gedung DPD RI, Lantai II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/6/2024). “Hasil pemantauan dan evaluasi atas ranperda/perda terkait pariwisata ini nantinya akan disampaikan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti, kebijakan pemerintah di sektor pariwisata secara berkelanjutan di daerah baik ekonomi, sosial dan lingkungan hidup diharapkan dapat mengakomodir kepentingan daerah khususnya terkait pariwisata,” ungkap Eni. BULD DPD RI telah melakukan telaahan dengan mengumpulkan berbagai informasi dan kebijakan pariwisata nasional dan daerah serta rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional maupun daerah sebagai salah satu sektor yang tengah digalakkan untuk meningkatkan perekonomian daerah. “Perlu kejelasan mengenai politik perencanaan dan dukungan anggaran sektor pariwisata serta bagaimana mekanisme perizinan pariwisata, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pariwisata untuk meningkatkan perekonomian daerah,” jelas Eni. Pada kesempatan tersebut, Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Wahyu Wijayanto, mengaku bahwa pembagian kewenangan antara provinsi dan daerah kab/kota terkait tugas dan fungsi serta instrument hukum masih tumpang tindih dan tidak sinkron menyebabkan terjadinya disharmoni Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota atau RIPPAR-KAB/KOTA atau RIPPARDA. “Tumpang tindihnya pembagian kewenangan antara provinsi dan daerah dan tidak sinkronnya pembagian tusi dan program kegiatan misalnya transportasi, infrastruktur, lingkungan dan budaya menjadi salah satu penghambat perkembangan pariwisata,” jelas Wahyu. Dilain sisi, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Raden Kurleni Ukar mengungkapkan bahwa prestasi pariwisata Indonesia telah diakui secara internasional. Menurutnya, peringkat daya saing pariwisata suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti infrastruktur pariwisata, keunikan alam dan budaya, kebijakan dan keberpihakan pemerintah, dayasaing harga, aksesibilitas, keamanan, kebersihan lingkungan, dan pelayanan wisata (World Economic Forum). “Prestasi pariwisata Indonesia telah diakui secara internasional. Indonesia mendapatkan Peringkat ke-74 pada tahun 2011 menjadi ke peringkat ke-22 pada tahun 2024. Selain itu, beberapa situs alam dan budaya Indonesia juga telah masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia UNESCO,” jelas Raden. (Sumber: https://kabardpr.com/pastikan-perda-sejalan-dengan-regulasi-pariwisata-buld-lakukan-rdp-dengan-kemenparekraf-dan-bappenas/ )

etua BKSP DPD RI Darmansyah Husein berharap kerjasama kawasan dan kerja sama bilateral yang telah terbentuk selama ini antara Indonesia dan Thailand dapat dikembangkan lebih jauh untuk memperkuat kolaborasi kemakmuran dan inovasi bagi berbagai daerah di kedua negara. Hal ini disampaikannya saat menerima delegasi Ketua Komisi Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, dan Partisipasi Publik Dewan Perwakilan Rakyat Thailand, di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (26/7). “Indonesia dan Thailand merupakan inisiator kerja sama sub-kawasan IMT GT (Indonesia, Malaysia and Thailand Growth Triangle) yang melibatkan provinsi-provinsi Indonesia di Pulau Sumatera, provinsi-provinsi di Selatan Thailand, dan negara-negara bagian di Semenanjung Malaysia. Kerjasama tersebut membuahkan kontribusi terhadap terbangunnya kawasan destinasi Asia Tenggara yang aman dan makmur,” ucap Darmansyah. Anggota DPD RI asal Provinsi Bangka Belitung itu menambahkan, untuk mendorong peningkatan kolaborasi kemakmuran dan inovasi tersebut, saat ini BKSP DPD RI sedang mendalami implementasi smart city, program OTOP (One Tambon One Product) yang sudah berjalan di Thailand. Pada kesempatan itu Darmansyah juga menjelaskan tugas dan fungsi DPD RI sebagai lembaga respresentatif yang berjuang untuk kepentingan daerah. “DPD RI memiliki mekanisme pengawasan melalui masa reses, dimana saat itu kami akan menemui masyarakat di daerah untuk menghimpun aspirasi masyarakat di daerah. Selanjutnya seluruh permasalahan dan hasil pengawasan di daerah akan kami sampaikan di sidang parpipurna untuk kami tindaklanjuti dengan memanggil stakeholder terkait terutama untuk masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum,” sambung Darmansyah. Sementara itu, Abdullah Puteh turut kagum dengan perkembangan pertanian modern dan peningkatan komoditas ekspor hasil pertanian di Thailand. Selain itu, dirinya juga berharap kerjasama sebagai sister city mengingat jarak wilayah antara Provinsi Aceh dan Pulau Phuket di Thailand yang tidak terlalu jauh. “Semoga dengan pertemuan ini, Indonesia diberi kesempatan untuk dapat belajar mengenai sistem pertanian modern, karena boleh kita akui hasil komoditas pertanian di Thailand berkualitas. Selain belajar pertanian modern, kami juga berharap Sabang dan Phuket dapat meningkatkan kerjasama menjadi sister city,” ucap Puteh yang juga merupakan Senator asal Aceh. Sementara itu, Ketua Komisi Pembangunan Politik, Komunikasi Massa dan Partisipasi Publik Dewan Perwakilan Rakyat Thailand, Parit Wacharasindu mengapresiasi peran DPD RI dalam melaksanakan tugasnya dalam mengedepankan kepentingan daerah. “Tentunya dengan luas wilayah dan masyarakat yang beragam, cukup sulit untuk menghimpun permasalahan masyarakat, namun mendengar penjelasan mengenai tugas dan fungsi DPD RI kami menjadi lebih paham dan ikut kagum dengan perkembangan demokrasi di Indonesia,” imbuhnya. Parit juga sangat terbuka untuk peningkatan kerjasama sister city dan mempersilahkan apabila delegasi Indonesia tertarik belajar mengenai smart city, OTOP dan sistem pertanian modern. “Kami akan menyampaikan kepada parlemen kami mengenai nota kesepahaman dari DPD RI dan untuk pendalaman mengenai pertanian modern, kami siap membantu apabila delegasi Indonesia ingin belajar langsung,” pungkasnya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut oleh Gede Ngurah Ambara Putra Anggota DPD RI asal Bali, Almalik Pababari Anggota DPD RI asal Sulawesi Barat, Denty Eka Widi Pratiwi Anggota DPD RI asal Jawa Tengah dan Eni Sumarni Anggota DPD RI asal Jawa Barat serta Oni Choiruddin Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI beserta jajaran. (Sumber: https://kabardpr.com/bksp-dpd-ri-tingkatkan-kolaborasi-kemakmuran-dan-inovasi-dengan-parlemen-thailand/ )

Persoalan pekerja migran Indonesia menjadi atensi penting bagi Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri. Mengingat angka deportasi Pemerintah Malaysia di Tawau dan dipulangkan ke Indonesia melalui Nunukan tidak berkurang dari tahun ke tahun. Komite III DPD RI langsung menindaklanjuti hal tersebut dengan bertemu Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Selasa (25/6/2024) kemarin. Dari hasil tersebut muncul beberapa poin kesepakatan, terutama terkait biaya visa. "Dari hasil pertemuan kami mendesak BP2MI untuk melakukan percepatan penyelesaian persoalan krusial yang masih dialami para pekerja Indonesia (PMI)," jelas Hasan Basri, Ketua Persaudaraan Pemuda Etnis (PENA) Kaltara. Lebih lanjut Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah Kaltara juga menjelaskan, terdapat tiga fokus pokok pembahasan untuk dapat melakukan percepatan optimalisasi pecapaian target, sasaran di antaranya jaminan perlindungan sosial, jaminan perlindungan hukum dan jaminan perlindungan ekonomi. "Kami juga mendukung peningkatan program penempatan G to G di negara-negara yang memiliki potensi dan peluang bagi para PMI untuk bekerja secara prosedural. Lalu peningkatan kontribusi dan nilai tambah dari PMI bagi perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah," tutur lelaki yang juga menjabat sebgaai Ketua PBSI Kaltara. Melihat dari berbagai kasus PMI di luar negara, perlindungan hak asasi para PMI turut menjadi poin penting, dengan memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi PMI dari perdagangan manusia, kerja paksa, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, dan segala perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. "Sebab banyak terjadi kasus-kasus seperti ini sehingga ini perlu di-highlight," jelas ungkap lelaki yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum HIPMI Kaltara ini. Terakhir keduanya sepakat, melakukan penyelesaian secara terpadu berbagai persoalan yang dihadapi oleh para PMI, baik ketika di dalam negeri maupun di luar negeri secara lintas sektoral dan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan kementerian dalam penanganan permasalahan PMI. Terkait implementasi Program Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2M1) tahun 2024-2025, Komite III DPD RI melalui Tmi Kerja Bidang Ketenagakerjaan akan memastikan kesinambungan dan pelaksanaan program kerja tersebut di seluruh provinsi. Oleh karena itu, diharapkan dilakukan sinergi, kerja sama, dan pelibatan Komite III DPD RI dalam implementasi program dan BPMI di daerah. "Semua program kesepakatan ini kami harap dapat segera dikomunikasikan ke BPMI daerah-daerah terkait terutama daerah perbatasan seperti di Nunukan Kaltara, karena persoalan ini masih terus dihadapi di sana sehingga kita dapat melindungi secara maksimal PMI yang bekerja di negeri sebrang," ungkap Hasan Basri yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KONI Kaltara. (Sumber: https://redaksi77.co/berita/5330-berkomitmen-lindungi-pekerja-migran-indonesia-komite-iii-dpd-ri-bikin-kesepakatan-dengan-bp2mi.html )

Panitia penyelenggara event BTN Jakim 2024 dituding tak peka terhadap situasi yang ada, dan sampai harus mengabaikan fundamental waktu ibadah. Sebab, pelaksanaan start bagi para pelari marathon, justru dilakukan menjelang atau sebelum adzan Shubuh berkumandang. Kritik keras tersebut di atas, dilontarkan Senator (Anggota DPD RI) Dapil Jakarta Prof Dr H Dailami Firdaus SH LL.M MBA, melalui keterangan tertulisnya yang diterima Suarakarya Id, Senin (24/6/2024). Menurut Prof Dailami kesemarakan pelaksanaan event BTN Jakim 2024 yang mampu menjaring peserta mencapai 15.000 atlet/pelari tersebut, jelas meninggalkan catatan yang kurang pas. “Kenapa? Karena, kegiatan Jakarta Internasional Marathon 2024 yang sejatinya adalah bagian dari rangkaian memperingati HUT ke-497 Kota Jakarta, seharusnya dapat memperlihatkan wajah Jakarta sebagai kota religius dan berbudaya,” ucap Senator DKI Jakarta yang juga dikenal sebagai tokoh cendekiawan Muslim itu, menambahkan. Menurut penilaian Prof Dailaimi, selayaknya event BTN Jakarta Internasional Marathon 2024, dapat dimulai atau dilaksanakan setelah ibadah sholat Shubuh. Bukannya diadakan pada pukul 04.00 WIB pagi hari atau sebelum ibadah sholat Shubuh. Terlebih lagi lokasi startnya tidak jauh dari keberadaan Masjid Istiqlal Jakarta. “Sebagai kota yang masyarakatnya religius dan berbudaya, Pemerintah Daerah Jakarta yang bekerjasama dengan BTN, jelas perlu mempertimbangkan terkait waktu pelaksanaan kegiatan tersebut secara matang,” ucapnya. Lebih lanjut Prof Dailami mengatakan, seyogyanya Panpel jangan hanya sekedar mengejar momentum saja. Bahkan merasa bangga dengan pencapaian jumlah peserta. “Hanya saja, idealnya juga harus dapat mengedepankan wajah daripada masyarakat Jakarta yang religius humanis dan beradab,” tuturnya serius seraya mengingatkan Panpel hasil kerja sama Pemprov DKI dan BTN. Menyikapi itu semua, Prof Dailami kembali mengingatkan agar jadi pelajaran berharga bagi Pemda Jakarta, tentu sebagai panitia penyelenggara. (Sumber: https://www.suarakarya.id/nasional/26012981113/senator-dailami-sayangkan-panpel-lomba-marathon-btn-jakim-2024-digelar-sebelum-azan-subuh)

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menyatakan dukungan terhadap amendemen Undang-Undang 1945 ke naskah asli seperti keinginan Partai Gerindra. La Nyalla menyebut DPD perlu memperkuat diri melalui jalur konstitusi dengan cara kembali ke UUD 1945 yang asli. "Penguatan melalui jalur konstitusi ini dengan cara kembali ke UUD 45 asli untuk kemudian kita melakukan amendemen dengan teknik addendum," ujar La Nyalla saat pidato di acara Deklarasi Dukung Paket Pimpinan DPD RI 2024-2029 di Senayan Park, Minggu (23/6). Usulan itu, lanjut dia, akan disampaikan ke anggota DPD terpilih sebagai bagian agenda prioritas. La Nyalla juga menyebut telah berkomunikasi dengan pimpinan partai politik mengenai usulan perubahan konstitusi tersebut. Parpol, lanjut dia, tengah membahas usulan itu. Yakin Prabowo setuju usai dilantik presiden Dia juga meyakini presiden RI terpilih sekaligus ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sepakat dengan gagasan perubahan UUD ini. "Dan sekarang saya yakin Pak Prabowo pun juga setuju karena di dalam AD ART Gerindra itu kembali ke UUD 1945," ungkap dia ke awak media usai acara deklarasi. Keyakinan La Nyalla terkait sikap Prabowo dimaknai sebagai respons positif. Dia juga mengatakan bakal berdiskusi dengan presiden baru usai dilantik. "Kita berdoa supaya pelantikan Pak Prabowo berjalan lancar setelah itu kita akan mengajak beliau bersama-sama kita (membahas) konsep mengembalikan UUD 45 ke naskah aslinya," imbuh dia. Narasi kembali ke naskah asli UUD 1945 sebetulnya sudah mencuat sejak lama. Pada 2023 lalu, La Nyalla sempat mengusulkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara berhak memilih dan melantik presiden. Wakil ketua Gerindra, Habiburokhman, juga mengatakan usulan tersebut akan ditinjau usai pemerintahan baru terbentuk. Wacana kembali ke naskah asli UUD 1945 memicu kritik karena dianggap kemunduran demokrasi. Pakar politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch narasi itu sebagai penolakan terhadap reformasi. "Ini berarti pembatalan amendemen konstitusi yang dibuat antara tahun 1999-2002 yang mendukung pemilu demokratis, perlindungan hak asasi manusia, dan batasan masa jabatan presiden (dua periode lima tahun)," ujar Wilson dalam tulisan analisis yang rilis di lembaga think tank Singapura, Fulcrum. Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240623200725-32-1113150/ketua-dpd-ri-dukung-amendemen-uud-1945-prabowo-juga-pasti-setuju.

Sejumlah Anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029 melakukan deklarasi paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI pada 1 Oktober 2024 mendatang. Ketua DPD RI La Nyalla kembali didorong melanjutkan kepemimpinannya. Deklarasi tersebut mendukung empat orang sebagai pimpinan DPD RI periode 2204-2029. Yakni La Nyalla Mattalitti sebagai ketua, kemudian Nono Sampono, Tamsil Linrung dan Elviana masing-masing sebagai wakil ketua. Acara deklarasi dilakukan di restoran Telaga Senayan, Jakarta Pusat, dan dipimpin oleh anggota DPD RI terpilih dari Papua Barat Daya yakni Finsen Mayor, tampak sejumlah anggota DPD terpilih lainnya seperti Fahira Idris hingga Alfiansyah Bustami atau Komeng turut membacakan deklarasi dukungan paket pimpinan. Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan ada lebih dari 90 anggota DPD RI terpilih yang menandatangani deklarasi dukungan paket pimpinan. Nono optimis pemilihan pimpinan DPD RI pada Oktober mendatang akan berjalan secara aklamasi. "Tadi disampaikan kondisi suara lebih dari 50 persen, memang benar suara yang menandatangani lebih dari 50 persen, jadi mudah-mudahan aklamasi bisa kita sampai, tanpa harus panjang-panjang," kata Nono, Minggu (23/6/2024). Sementara itu Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti mengatakan dukungan dari anggota DPD RI merupakan bentuk kepercayaan kepada dirinya untuk kembali memimpin DPD RI di periode 2204-2029. Dia mengatakan akan berfokus mengawal penguatan posisi DPD RI lewat pengembalian UUD 1945 ke naskah asli. "Kami bersyukur, ini menandakan kami berempat masih diharapkan oleh anggota DPD RI terpilih untuk memimpin DPD RI. Kita sudah memutuskan kembali ke UUD 45 dengan ada 5 proposal itu yang akan kita sampaikan ke anggota DPD terpilih," kata La Nyalla. Sebagai informasi berikut ini deklarasi dukungan paket pimpinan yang dibacakan oleh puluhan anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029: Deklarasi Dukungan untuk Paket Pimpinan DPD RI Masa Bakti tahun 2024-2029 Dengan penuh rasa syukur dan mengharapkan Rahmat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, Kami, segenap Anggota DPD RI terpilih Periode 2024 2029 dengan kesungguhan hati dan kesukarelaan menyatakan: Pertama, mendukung dan mengawal Paket Pimpinan DPD RI Masa Bakti 2024-2029 yang terdiri dari: Bapak AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Bapak Nono Sampono, Ibu Elviana, dan Bapak Tamsil Linrung dalam Pemilihan Paket Pimpinan DPD RI pada 1 Oktober 2024. Kedua, berkomitmen secara maksimal untuk mengantarkan Paket Pimpinan DPD RI tersebut menjadi Pimpinan DPD RI Masa Bakti 2024-2029. Ketiga, siap melanjutkan perjuangan dan bekerja secara maksimal serta membangun sinergi untuk mewujudkan DPD RI yang semakin kuat dan bermartabat. Jakarta, 23 Juni 2024 Anggota DPD RI terpilih Periode 2024-2029 Dari Daerah Untuk Indonesia Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7404717/la-nyalla-hingga-nono-sampono-deklarasi-paket-pimpinan-dpd-ri.